LAPORAN TAHUNAN - Kulon Progo Regencybappeda.kulonprogokab.go.id/files/LAP TAHUNAN 2016.pdfLAPORAN TAHUNAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO Jl. Perwakilan

LAPORAN TAHUNAN

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

KABUPATEN KULON PROGO

Jl. Perwakilan No. 1 Wates, Kulon Progo (0274) 773247, (0274) 774126 www.bappeda.kulonprogokab.go.id

2016

LAPORAN TAHUNAN 2016 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kulon Progo

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR

BAB I PENDAHULUAN .........................................................................................................

.....

1

A. Dasar Hukum ........................................................................................................................... 1

B. Gambaran Umum Bappeda ............................................................................................... 1

1. Susunan Organisasi Tata Kerja ................................................................................ 1

2. Keadaan pegawai ........................................................................................................... 2

3. Sarana dan prasarana (asset) ..................................................................................... 5

C. Program Kerja .......................................................................................................................... 5

D. Sasaran .......................................................................................................................................

7

BAB II PELAKSANAAN KEGIATAN 2016 ............................................................................. 8

A. Urusan Desentralisasi ........................................................................................................... 8

1. Realisasi fisik dan keuangan, SDM .......................................................................... 8

2. Realisasi urusan ............................................................................................................... 10

B. Tugas Pembantuan ................................................................................................................ 15

C. Tugas Umum Pemerintahan .............................................................................................. 15

BAB III PENUTUP .................................................................................................................... 17

LAMPIRAN


KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan ke hadirat Allah SWT karena atas rahmat-Nya penyusunan Laporan

Tahunan SKPD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2016 dapat terselesaikan pada

waktunya.

Guna mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah yang sejalan dengan upaya menciptakan

pemerintahan yang bersih, bertanggung jawab serta mampu menjawab tuntutan perubahan secara

efektif dan efisien sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, maka Kepala Daerah berkewajiban

melaporkan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sebagaimana pasal 17 ayat (1) Peraturan

Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)

kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (LKPJ) kepada DPRD dan

Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD) kepada masyarakat, maka Kepala

Daerah mempunyai kewajiban juga memberikan LPPD kepada Pemerintah dan memberikan LKPJ kepada

DPRD, serta menginformasikan ILPPD kepada masyarakat. Dalam penyusunan LPPD Kepala Daerah,

dengan materi utama penyusunannya adalah Laporan Tahunan yang disusun oleh seluruh Satuan Kerja

Perangkat Daerah (SKPD) sesuai dengan urusan kewenangannnya.

Sebagai bentuk upaya mewujudkan akuntabilitas dan tranparansi serta tertib pelaksanaan

fungsi Pemerintah Daerah, maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Kulon

Progo menyampaikan Laporan Tahunan SKPD Tahun 2016. Urusan yang disampaikan dalam laporan

ini meliputi urusan Penataan Ruang, Perencanaan Pembangunan, dan Statistik.

Semoga Laporan Tahunan SKPD ini bermanfaat dan dapat menjadi bahan peningkatan kinerja

di masa yang akan datang. Untuk perbaikan penyusunan Laporan ini kami mengharapkan saran dan

kritik yang membangun.

Wates, 30 Desember 2016

KEPALA BAPPEDA,

Ir. AGUS LANGGENG BASUKI

Pembina Utama Muda; IV/c

NIP. 19610801 198903 1 005

1 LAPORAN TAHUNAN 2016 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kulon Progo

A. Dasar Hukum

Bappeda Kabupaten Kulon Progo yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo

Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah serta

Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 69 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas Unsur Organisasi Terendah

Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Bappeda menyelenggarakan 3 urusan yaitu:

1. Urusan Perencanaan Pembangunan

2. Urusan Penataan Ruang

3. Urusan Statistik

B. Gambaran Umum BAPPEDA

1. Susunan Organisasi Tata Kerja

Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo adalah

sebagai berikut :

a. Kepala

b. Sekretariat, terdiri dari:

1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

2) Sub Bagian Perencanaan

3) Sub Bagian Keuangan

c. Bidang Perekonomian, terdiri dari:

1) Sub Bidang Perindustrian Perdagangan Koperasi Pariwisata dan Penanaman Modal

2) Sub Bidang Pertanian Kehutanan Perikanan dan Kelautan

d. Bidang Prasarana Wilayah Tata Ruang dan Lingkungan Hidup, terdiri dari:

1) Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan

2) Sub Bidang Tata Ruang dan Perhubungan

3) Sub Bidang Energi Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup

e. Bidang Pemerintahan, terdiri dari:

1) Sub Bidang Pemerintahan Umum

2) Sub Bidang Kepegawaian Keuangan dan Politik Dalam Negeri

f. Bidang Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari:

1) Sub Bidang Pendidikan dan Kebudayaan

BAB I PENDAHULUAN


2) Sub Bidang Sosial dan Kesehatan

g. Bidang Perencanaan Pengendalian Penelitian Pengembangan dan Statistik, terdiri dari:

1) Sub Bidang Perencanaan

2) Sub Bidang Pengendalian

3) Sub Bidang Penelitian Pengembangan dan Statistik

h. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu

1) Unit Pelaksana Teknis Badan

2. Keadaan pegawai

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya Bappeda didukung oleh PNS berjumlah 53 pegawai

dengan kondisi sebagai berikut.

a. Jumlah pegawai berdasar pendidikan

No. Uraian SLTA Diploma III S1 S2 Jumlah

1 Kepala - - 1 - 1

2 Sekretariat 9 - 3 2 14

3 Bidang Perekonomian 2 - 1 2 5

4 Bidang Prasarana Wilayah, Tata

Ruang dan Lingkungan Hidup

2 - 6 1 9

5 Bidang Pemerintahan - 1 2 3 6

6 Bidang Kesra - - 3 3 6

7 Bidang Perencanaan,

Pengendalian, Litbang dan

Statistik

2 2 5 3 12

b. Jumlah pegawai menurut golongan

No. Uraian Golongan Jumlah

II III IV

1 Kepala - - 1 1

2 Sekretariat 2 10 2 14

3 Bidang Perekonomian 1 3 1 5



- 7 2 9

5 Bidang Pemerintahan - 3 3 6

6 Bidang Kesra - 4 2 6



Statistik

- 9 3 12


c. Jumlah pegawai menurut jabatan struktural/fungsional

No. Uraian JFU Eselon

II III IV

1 Kepala - 1 - -

2 Sekretariat 10 - 1 3

3 Bidang Perekonomian 2 - 1 2



5 - 1 3

5 Bidang Pemerintahan 3 - 1 2

6 Bidang Kesra 3 - 1 2

7 Bidang Perencanaan, Pengendalian,

Litbang dan Statistik

8 - 1 3

d. Jumlah pejabat yang telah memenuhi syarat kepangkatan

No. Uraian Pejabat memenuhi

syarat kepangkatan

Jumlah jabatan

yang ada

1 Kepala 1 1

2 Sekretariat 4 4

3 Bidang Perekonomian 3 3



4 4

5 Bidang Pemerintahan 3 3

6 Bidang Kesra 3 3



Statistik

4 4

e. Jumlah pejabat struktural yang telah melaksanakan Diklatpim

No. Uraian

Pejabat

memenuhi syarat

Diklatpim

Jabatan

yang ada

1 Kepala 1 1

2 Sekretariat 4 4

3 Bidang Perekonomian 2 3

4 Bidang Prasarana Wilayah, Tata Ruang

dan Lingkungan Hidup

4 4

5 Bidang Pemerintahan 3 3

6 Bidang Kesra 2 3

7 Bidang Perencanaan, Pengendalian,

Litbang dan Statistik

3 4


f. Jumlah pejabat yang ada dan harus ada

No. Uraian Nama Jabatan Nama Pejabat

1 Kepala Kepala Bappeda Ir. Agus Langgeng

Basuki

2 Sekretariat Sekretaris Drs. Wahyu Pujianto

Ka. Sub Bag. Umum dan

Kepegawaian

Retno Dwi Handayani,

S.Si., M.T.

Ka. Sub Bag. Perencanaan Diana Puspitasari, S.Si.,

M.Ec.Dev.

Ka. Sub Bag. Keuangan Adi Mindarta, S.E.

3 Bidang Perekonomian Kepala Bidang

Perekonomian

Hesti Suryandari, S.P.,

M.Si.

Ka. Sub Bid. Perindustrian

Perdagangan Koperasi

Pariwisata dan

Penanaman Modal

Endah Dwilestari, S.Si.,

M.Ec.Dev.

Ka. Sub Bid. Pertanian

Kehutanan Perikanan dan

Peternakan

Fajar Pramukti, S.E.

4 Bidang Prasarana

Wilayah, Tata Ruang

dan Lingkungan Hidup

Kepala Bidang Prasarana

Wilayah, Tata Ruang dan

Lingkungan Hidup

Taufik Prihadi, S.E.

Ka. Sub Bid. Pekerjaan

Umum dan Perumahan

Didik Wijanarto, S.T.

Ka. Sub Bid. Tata Ruang

dan Perhubungan

Eko Setyo Nugroho,

S.Hut., M.Sc.

Ka. Sub Bid. ESDM dan

Lingkungan Hidup

Eni Sulistyawati, S.H.

5 Bidang Pemerintahan Kepala Bidang

Pemerintahan

Dra. Siti Mukhodimah

Ka. Sub Bid. Pemerintahan

Umum

Budi, S.IP., M.M.

Ka. Sub Bid. Kepegawaian

Keuangan dan Poldagri

Risdiyanto, S.STP.,

M.Eng.

6 Bidang Kesra Kepala Bidang Kesra Sri Wijayanti, S.Hut.,

M.Si.

Ka. Sub Bid. Pendidikan

dan Kebudayaan

Arif Martono, S.Si., M.Si.

Ka. Sub Bid. Sosial dan

Kesehatan

Atik Zuniastuti, S.Sos.,

M.T


Pengendalian, Litbang

dan Statistik

Kepala Bidang

Perencanaan,

Pengendalian, Litbang

dan Statistik

Ir. M.Indrati Andayani

Ka. Sub Bid. Perencanaan Susy Setyo Cahyani, S.T.,

M.Eng.

Ka. Sub Bid. Pengendalian Sutarman, S.STP., M.Eng.

Ka. Sub Bid. Litbangstat Agus Setiawan, S.Hut.


3. Sarana dan prasarana (Asset)

Di tahun 2016 Bappeda Kulon Progo memiliki asset yang dirinci sebagai berikut:

No. Jenis Asset Nilai (Rp.) Jumlah item

1. Asset tetap ekstrakomptabel 10.961.600 180

2. Asset tetap intrakomptabel 3.264.027.219 477

Jumlah 3.274.988.819 657

Jumlah asset yang tidak dipakai di tahun 2016 berdasarkan usulan penghapusan barang adalah

sebagai berikut:

No. Jenis Asset Nilai (Rp.) Jumlah item

1. Asset tetap ekstrakomptabel

a. Usulan penghapusan Bulan Juni 2016

b. Usulan penghapusan Bulan Desember 2016

170.000

3.510.870

5

47

2. Asset tetap intrakomptabel

a. Usulan penghapusan Bulan Juni 2016

b. Usulan penghapusan Bulan Desember 2016

342.839.435

174.900.255

43

35

Jumlah 521.420.560 130

C. Program Kerja

Pada tahun 2016 Bappeda melaksanakan program dan kegiatan sebagai berikut:

Urusan No. Program/Kegiatan Anggaran (Rp.)

Penataan Ruang I Program Perencanaan Tata Ruang 454.580.000

1 Penyusunan Perencanaan Tata Ruang 454.580.000

II Program Pengendalian Pemanfaatan

Ruang

181.132.000

1 Pengendalian pemanfaatan ruang 181.132.000

Perencanaan

Pembangunan

I Program Kerjasama Pengembangan

IPTEK

284.988.200

1 Pelayanan kerjasama pemerintah daerah

dengan perguruan tinggi

59.549.100

2 Jaring penelitian (jarlit) tingkat kabupaten 225.439.100

II Program Perencanaan Pembangunan

Daerah

1.824.932.225



1 Sinkronisasi upaya pencegahan dan

pemberantasan korupsi

29.999.900

2 Monitoring dan evaluasi pembangunan

sumberdaya air

75.000.000

3 Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan

rencana pembangunan daerah

197.329.150

4 Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan

DAK, Tugas Pembantuan dan dana

lainnya

97.011.600

5 Penyusunan Data Dasar Spasial 121.500.000

6 Perumusan kebijakan dan sinkronisasi

pelaksanaan upaya-upaya

penanggulangan kemiskinan dan

penurunan kesenjangan

95.567.650

7 Perencanaan pembangunan Sub Bidang

Perindustrian, Perdagangan, Koperasi,

Pariwisata, dan Penanaman Modal

41.000.000


Pertanian, Kehutanan, Perikanan, dan

Kelautan

43.000.000


PU dan Perumahan

83.856.400


Tata Ruang dan Perhubungan

36.000.000


ESDM dan Lingkungan Hidup

28.624.900


Pendidikan dan Kebudayaan

49.618.800


Sosial dan Kesehatan

20.649.800


Pemerintahan Umum

67.420.000


Kepegawaian, Keuangan, dan Poldagri

37.999.950

16 Pemantauan dan evaluasi SDGs 1.907.150

17 Penyusunan perencanaan percepatan

pembangunan sanitasi permukiman

11.282.700

18 Penyusunan RKPD 362.276.825

19 Penyusunan Rancangan KUA dan PPAS 110.268.800

20 Penyusunan rancangan RPJMD 179.243.500

21 Penyusunan Masterplan RTH Perkotaan 135.375.100

III Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

242.945.950



1 Penyediaan jasa dan peralatan

perkantoran

71.014.450

2 Penyediaan jasa keuangan 19.895.500

3 Penyediaan rapat-rapat, konsultasi, dan

koordinasi

152.036.000

IV Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Perkantoran

1.113.170.300

1 Pengadaan sarana dan prasarana

perkantoran

609.514.000

2 Pemeliharaan sarana dan prasarana

perkantoran

503.656.300

V Program Perencanaan, Pengendalian,

dan Evaluasi Kinerja

25.178.200

1 Penyusunan perencanaan kinerja SKPD 3.978.200

2 Penyusunan laporan keuangan 12.500.000

3 Pengendalian, evaluasi, dan pelaporan

kinerja

8.700.000

VI Program Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Manusia SKPD

23.100.000

1 Pendidikan dan pelatihan non formal 23.100.000

Statistik I Program Pengembangan

Data/Informasi/Statistik Daerah

686.834.350

1 Penyusunan database daerah dan

pengelolaan Sistem Informasi

Pembangunan Daerah (SIPD)

171.336.000

2 Penyusunan data keluarga miskin 443.025.000

3 Penyusunan data statistik daerah 72.473.350

D. Sasaran

Sasaran indikator kinerja yang akan dicapai dari pelaksanaan program kerja/urusan Tahun 2016 adalah

sebagai berikut.

No. Tujuan Sasaran Indikator Target

1 Terwujudnya peningkatan

kinerja perencanaan

Meningkatnya kinerja

perencanaan

Capaian kinerja

program

90,00%

2 Terwujudnya peningkatan

kesesuaian pemanfaatan

ruang

Meningkatnya

kesesuaian

pemanfaatan ruang

Persentase

kesesuaian

pemanfaatan ruang

81,07%


A. Urusan Desentralisasi

1. Realisasi Fisik dan Keuangan, SDM

Laporan realisasi fisik, keuangan dan SDM telah dimutakhirkan melalui sistem informasi e-monev

seperti yang tertuang dalam tabel berikut:

No. Program/Kegiatan Anggaran

(Rp.)

SDM

(orang)

Realisasi (%)

Fisik Keuangan

URUSAN PENATAAN RUANG

I Program Perencanaan Tata

Ruang

454.580.000

1 Penyusunan Perencanaan Tata

Ruang

454.580.000 46 100 96,95

II Program Pengendalian

Pemanfaatan Ruang

181.132.000

1 Pengendalian pemanfaatan

ruang

181.132.000 57 100 96,69

URUSAN PERENCANAAN

PEMBANGUNAN

I Program Kerjasama

Pengembangan IPTEK

284.988.200

1 Pelayanan kerjasama pemerintah

daerah dengan perguruan tinggi

59.549.100 28 100 99,14

2 Jaring penelitian (jarlit) tingkat

kabupaten

225.439.100 15 100 99,07

II Program Perencanaan

Pembangunan Daerah

1.824.932.225

1 Sinkronisasi upaya pencegahan

dan pemberantasan korupsi

29.999.900 22 100 97,75

2 Monitoring dan evaluasi

pembangunan sumberdaya air

75.000.000 7 100 92,54

3 Pengendalian dan evaluasi

pelaksanaan rencana

pembangunan daerah

197.329.150 79 100 94,66

4 Pengendalian dan evaluasi

pelaksanaan DAK, Tugas

Pembantuan dan dana lainnya

97.011.600 53 100 89,48

5 Penyusunan Data Dasar Spasial 121.500.000 12 100 95,10

BAB II PELAKSANAAN KEGIATAN 2016



(Rp.)

SDM

(orang)

Realisasi (%)

Fisik Keuangan

6 Perumusan kebijakan dan

sinkronisasi pelaksanaan upaya-

upaya penanggulangan

kemiskinan dan penurunan

kesenjangan

95.567.650 41 100 94,56

7 Perencanaan pembangunan Sub

Bidang Perindustrian,

Perdagangan, Koperasi,

Pariwisata, dan Penanaman

Modal

41.000.000 8 100 97,68


Bidang Pertanian, Kehutanan,

Perikanan, dan Kelautan

43.000.000 8 100 82,96


Bidang PU dan Perumahan

83.856.400 7 100 87,58


Bidang Tata Ruang dan

Perhubungan

36.000.000 4 100 82,16


Bidang ESDM dan Lingkungan

Hidup

28.624.900 6 100 83,93


Bidang Pendidikan dan

Kebudayaan

49.618.800 15 100 95,35


Bidang Sosial dan Kesehatan

20.649.800 4 100 96,27


Bidang Pemerintahan Umum

67.420.000 12 100 89,16


Bidang Kepegawaian, Keuangan,

dan Poldagri

37.999.950 9 100 98,55

16 Pemantauan dan evaluasi

pencapaian SDGs

1.907.150 22 100 76,56

17 Penyusunan perencanaan

percepatan pembangunan

sanitasi permukiman

11.282.700 7 100 37,78

18 Penyusunan RKPD 362.276.825 49 100 96,14

19 Penyusunan Rancangan KUA dan

PPAS

110.268.800 1 100 83,48

20 Penyusunan rancangan RPJMD 179.243.500 101 100 88,13

21 Penyusunan Masterplan RTH

Perkotaan

135.375.100 28 100 98,84

III Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran

242.945.950

1 Penyediaan Jasa dan Peralatan

Perkantoran

71.014.450 4 100 94,47

2 Penyediaan Jasa keuangan 19.895.500 4 100 99,99



(Rp.)

SDM

(orang)

Realisasi (%)

Fisik Keuangan

3 Penyediaan Rapat-Rapat,

Konsultasi dan Koordinasi

152.036.000 4 100 88,72

IV Program Peningkatan Sarana

dan Prasarana Perkantoran

1.113.170.300

1 Pengadaan Sarana dan Prasarana

Perkantoran

609.514.000 4 100 94,69

2 Pemeliharaan Sarana dan

Prasarana Perkantoran

503.656.300 4 100 89,34

V Program Perencanaan,

Pengendalian dan Evaluasi

Kinerja

25.178.200

1 Penyusunan Perencanaan Kinerja

SKPD

3.978.200 7 100 97,32

2 Penyusunan Laporan Keuangan 12.500.000 4 100 99,86

3 Pengendalian, Evaluasi dan

Pelaporan Kinerja

8.700.000 12 100 96,14

VI Program Peningkatan

Kapasitas Sumber Daya

Manusia SKPD

23.100.000

1 Pendidikan dan Pelatihan Non

Formal

23.100.000 4 100 60,13

URUSAN STATISTIK

I Program Pengembangan Data/

Informasi/Statistik Daerah

686.834.350

1 Penyusunan Database Daerah

dan Pengelolaan Sistem

Informasi Pembangunan Daerah

(SIPD)

171.336.000 161 100 99,62

2 Penyusunan Data Keluarga

Miskin

443.025.000 235 100 79,06

3 Penyusunan Data Statistik

Daerah

72.473.350 36 100 96,95

2. Realisasi Urusan

a. Capaian sasaran urusan yang ditargetkan Tahun 2016 adalah sebagai berikut:

1). Indikator Kinerja Daerah

No. Indikator Sasaran Satuan Capaian Kinerja 2016

Target Realisasi

1 Nilai Akuntabilitas Kinerja predikat B BB

2 Persentase kesesuaian

pemanfaatan ruang

% 81,07 82,56

Realisasi indikator akuntabilitas kinerja tahun 2016 untuk kinerja tahun 2015 adalah BB,


melebihi dari target yaitu B. Akuntabilitas kinerja pada tahun 2015 atas kinerja tahun

2014 mendapatkan predikat nilai B, melebihi target yaitu CC. Nilai akuntabilitas kinerja

diberikan oleh Kementerian PAN-RB kepada seluruh pemerintah daerah setiap tahunnya,

baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

Untuk indikator persentase kesesuaian pemanfaatan ruang, di tahun 2016 realisasinya

sebesar 82,56%, sehingga melebihi target 1,49%. Angka tersebut berasal dari:

𝑃𝑒𝑟𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠𝑒 𝑘𝑒𝑠𝑒𝑠𝑢𝑎𝑖𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑚𝑎𝑛𝑓𝑎𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑟𝑢𝑎𝑛𝑔

=𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑙𝑢𝑎𝑠 𝑤𝑖𝑙𝑎𝑦𝑎ℎ 𝑝𝑒𝑚𝑎𝑛𝑓𝑎𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑟𝑢𝑎𝑛𝑔 𝑠𝑒𝑠𝑢𝑎𝑖 𝑅𝑇𝑅𝑊 𝐾𝑎𝑏𝑢𝑝𝑎𝑡𝑒𝑛

𝐿𝑢𝑎𝑠 𝑤𝑖𝑙𝑎𝑦𝑎ℎ 𝑘𝑎𝑏𝑢𝑝𝑎𝑡𝑒𝑛×100%

= 48.402,87 𝐻𝑎

58.627,51 𝐻𝑎×100% = 82,56%

Hal tersebut menjelaskan bahwa semakin banyak pemakai lahan di Kulon Progo yang

menaati Peraturan Daerah RTRW.

2). Indikator Kinerja SKPD

No. Indikator Kinerja Program Satuan Capaian Kinerja Program

Target Realisasi

1 Cakupan perencanaan tata

ruang

% 100 100

2 Capaian pengendalian tata

ruang

% 100 100

3 Capaian kesesuaian

perencanaan program

% 100 98,21

4 Capaian tindak lanjut

kerjasama

% 87,50 75

5 Cakupan ketersediaan data

perencanaan

% 90,91 54,54

Penjelasan dari capaian indikator kinerja program adalah sebagai berikut:

1. Cakupan perencanaan tata ruang

Untuk indikator cakupan perencanaan tata ruang di tahun 2016 realisasinya sebesar

100%, atau sesuai dengan target. Angka tersebut berasal dari:

𝐶𝑎𝑘𝑢𝑝𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑎𝑛𝑎𝑎𝑛 𝑡𝑎𝑡𝑎 𝑟𝑢𝑎𝑛𝑔

=𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑝𝑒𝑛𝑦𝑢𝑠𝑢𝑛𝑎𝑛 𝑑𝑜𝑘𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑝𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑎𝑛𝑎𝑎𝑛 𝑡𝑎𝑡𝑎 𝑟𝑢𝑎𝑛𝑔

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑟𝑒𝑛𝑐𝑎𝑛𝑎 𝑝𝑒𝑛𝑦𝑢𝑠𝑢𝑛𝑎𝑛 𝑑𝑜𝑘𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑝𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑎𝑛𝑎𝑎𝑛 𝑡𝑎𝑡𝑎 𝑟𝑢𝑎𝑛𝑔×100%

= ×100%

= 100%

Tahun 2016 Bappeda menargetkan menyusun 2 RDTR (Rencana Detail Tata Ruang),

yaitu RDTR Kawasan Perkotaan Samigaluh dan RDTR Kawasan Perkotaan Girimulyo

3

3

serta menyusun peninjauan kembali RTRW sebanyak 1 dokumen dan telah


terlaksana seluruhnya.

2. Capaian pengendalian tata ruang

Untuk indikator capaian pengendalian tata ruang di tahun 2016 realisasinya sebesar

100%, atau sesuai dengan target. Angka tersebut berasal dari:

𝐶𝑎𝑝𝑎𝑖𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑛𝑔𝑒𝑛𝑑𝑎𝑙𝑖𝑎𝑛 𝑡𝑎𝑡𝑎 𝑟𝑢𝑎𝑛𝑔

=𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑟𝑒𝑘𝑜𝑚𝑒𝑛𝑑𝑎𝑠𝑖 𝑝𝑒𝑚𝑎𝑛𝑓𝑎𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑡𝑎𝑡𝑎 𝑟𝑢𝑎𝑛𝑔

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑒𝑟𝑚𝑜ℎ𝑜𝑛𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑚𝑎𝑛𝑓𝑎𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑟𝑢𝑎𝑛𝑔×100%

=220

220×100%

= 100%

Dari 220 permohonan rekomendasi pemanfaatan ruang, seluruh rekomendasinya

telah dikeluarkan.

3. Capaian kesesuaian perencanaan program

Untuk indikator capaian kesesuaian perencanaan program di tahun 2016 realisasinya

sebesar 100%, atau sesuai target. Angka tersebut berasal dari:

𝐶𝑎𝑝𝑎𝑖𝑎𝑛 𝑘𝑒𝑠𝑒𝑠𝑢𝑎𝑖𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑎𝑛𝑎𝑎𝑛 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚

=(

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚 𝑅𝐾𝑃𝐷 𝑠𝑒𝑠𝑢𝑎𝑖 𝑅𝑃𝐽𝑀𝐷𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚 𝑅𝑃𝐽𝑀𝐷

×100%) + (𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑘𝑒𝑔𝑖𝑎𝑡𝑎𝑛 𝐴𝑃𝐵𝐷 𝑠𝑒𝑠𝑢𝑎𝑖 𝑅𝐾𝑃𝐷

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑘𝑒𝑔𝑖𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑅𝐾𝑃𝐷×100%)

2

=(

108112

×100%) + (517517

×100%)

2

=96,43% + 100%

2

= 98,21%

Kesesuaian perencanaan program tercapai 98,21%. Di tahun anggaran 2016, dari 112

program di RPJMD, ada 108 program yang tertuang di RKPD, dan total 517 kegiatan

di RKPD sudah tertuang semua di APBD. Empat program yang tidak terlaksana adalah

2 program dari urusan Kebudayaan (Program Pengembangan Nilai Budaya dan

Program Pengelolaan Kekayaan dan Keragaman Budaya) dan 2 program dari Urusan

Energi Sumber Daya Mineral (Program Pengusahaan dan Pengawasan Pertambangan

dan Program Pengembangan Kegeologian dan Energi). Urusan Kebudayaan telah

terlaksana dengan menggunakan dana Keistimewaan DIY, sedangkan Urusan ESDM

telah dialihkan kewenangannya berdasarkan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintah Daerah.

4. Capaian tindak lanjut kerjasama

Untuk indikator capaian tindak lanjut kerjasama di tahun 2016 realisasinya sebesar


50%, atau berada di bawah target. Angka tersebut berasal dari:

𝐶𝑎𝑝𝑎𝑖𝑎𝑛 𝑡𝑖𝑛𝑑𝑎𝑘 𝑙𝑎𝑛𝑗𝑢𝑡 𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎𝑠𝑎𝑚𝑎

=(

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎𝑠𝑎𝑚𝑎 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑡𝑖𝑛𝑑𝑎𝑘𝑙𝑎𝑛𝑗𝑢𝑡𝑖𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎𝑠𝑎𝑚𝑎 𝑝𝑒𝑟𝑔𝑢𝑟𝑢𝑎𝑛 𝑡𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖

×100%) + (𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑒𝑛𝑔ℎ𝑎𝑟𝑔𝑎𝑎𝑛 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑘𝑒𝑗𝑢𝑎𝑟𝑎𝑎𝑛 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑘𝑖𝑟𝑖𝑚 𝑚𝑒𝑤𝑎𝑘𝑖𝑙𝑖 𝑘𝑎𝑏𝑢𝑝𝑎𝑡𝑒𝑛×100%)

2

=(

55

×100%) + (12

×100%)

2

=100% + 50%

2

= 75%

Di tahun 2016 terdapat 5 kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Kulon Progo

dengan perguruan tinggi dan seluruhnya telah ditindaklanjuti. Kelima perguruan

tinggi tersebut adalah Sekolah Tinggi Teknik Kedirgantaraan (STTKD), STMIK Akakom,

Universitas Mercu Buana Yogyakarta (UMBY), Universitas Janabadra (UJB), Universitas

Atma Jaya Yogyakarta (UAJY). Sedangkan dari kejuaraan teknologi terapan yang diikuti

dalam rangka Harteknas Tingkat DIY dan Kejuaraan Simpul Jaringan Data Geospasial

yang diselenggarakan oleh Badan Informasi Geospasial (BIG), Kulon Progo

mendapatkan 1 penghargaan yaitu Juara 3 Simpul Jaringan Data Geospasial Terbaik

Kategori Kabupaten.

Kulon Progo menerima penghargaan dari Badan Informasi Geospasial (BIG)

5. Cakupan ketersediaan data perencanaan

Untuk indikator cakupan ketersediaan data perencanaan di tahun 2016 realisasinya

sebesar 54,54%, atau di bawah target. Angka tersebut berasal dari:


𝐶𝑎𝑘𝑢𝑝𝑎𝑛 𝑘𝑒𝑡𝑒𝑟𝑠𝑒𝑑𝑖𝑎𝑎𝑛 𝑑𝑎𝑡𝑎 𝑝𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑎𝑛𝑎𝑎𝑛

=𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑑𝑎𝑡𝑎 𝑝𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑎𝑛𝑎𝑎𝑛 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑡𝑒𝑟𝑠𝑢𝑠𝑢𝑛

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑑𝑎𝑡𝑎 𝑝𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑎𝑛𝑎𝑎𝑛 𝑦𝑎𝑛𝑔 ℎ𝑎𝑟𝑢𝑠 𝑎𝑑𝑎×100%

=6

11×100%

= 54,54%

Data/statistik merupakan jantung dari perencanaan. Perencanaan yang baik adalah

perencanaan yang bersumber dari data yang sahih dan mutakhir. Di tahun 2016

Bappeda telah menyusun 6 jenis data/informasi /statistik daerah, yaitu Daerah Dalam

Angka (DDA), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten, Sistem Informasi

Profil Daerah (SIPD), database daerah, data kemiskinan, dan CBDIS (Census-Based

District Information System).

b. Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Standar Pelayanan Minimal yang digunakan oleh Bappeda adalah SPM informasi tata ruang

berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/2010 Tanggal 25 Oktober

2010 yang dibagi menjadi 3 lingkup, yaitu informasi tata ruang kabupaten, kecamatan, dan

kelurahan/desa. Capaian di semua lingkup adalah 100% yang berarti informasi mengenai

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) telah sampai ke seluruh lapisan wilayah.

No. SPM Satuan

Capaian Kinerja

2015 2016

Target Realisasi

1 Informasi tata ruang (kabupaten) % 100 100 100

2 Informasi tata ruang (kecamatan) % 100 100 100

3 Informasi tata ruang

(kelurahan/desa)

% 100 100 100

c. Prestasi Penyelenggaraan Urusan

Di tahun 2016 Kabupaten Kulon Progo mendapatkan penghargaan Anugerah Reka Cipta

Bhakti Nugraha dari Pemerintah Daerah DIY atas prestasinya di bidang perencanaan

pembangunan. Kulon Progo menempati urutan terbaik pertama sehingga Kabupaten Kulon

Progo diusulkan pada seleksi anugerah Pangripta Nusantara Tingkat Nasional.

Materi yang dinilai dalam pemberian anugerah Reka Cipta Bhakti Nugraha Tahun 2016 ini

adalah dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota (RKPD) yang berlaku

secara sah dalam bentuk Peraturan Bupati/Walikota atau Peraturan Daerah. Pemberian

anugerah Reka Cipta Bhakti Nugraha Tahun 2016 kepada kabupaten/kota bertujuan untuk

mendorong setiap daerah untuk menyiapkan dokumen rencana pembangunan secara lebih

baik, kosisten, komprehensif, terukur dan dapat dilaksanakan.


Bupati Kulon Progo menerima penghargaan Anugerah Reka Cipta Bhakti Nugraha dari Gubernur DIY

d. Permasalahan dan Solusi

1). Permasalahan

Permasalahan yang terjadi dalam pencapaian sasaran dan penyelenggaraan urusan

adalah sebagai berikut:

Kurang optimalnya ketersediaan data di setiap SKPD untuk menunjang proses

perencanaan

Belum optimalnya pendayagunaan sumberdaya, sarana dan prasarana

Belum optimalnya kerjasama dengan lembaga yang bergerak di bidang penelitian

dan pengembangan

Kurangnya inovasi dalam perencanaan program kegiatan untuk mewujudkan

percepatan pencapaian indikator kinerja

2). Solusi

Solusi untuk meningkatkan pencapaian sasaran dan penyelenggaraan urusan adalah

sebagai berikut:

Meningkatkan pemahaman kepada SKPD tentang pentingnya data

Mengoptimalkan fungsi instrumen untuk menilai kinerja program/kegiatan yang

implementatif

Meningkatkan komunikasi dengan lembaga yang bergerak di bidang penelitian dan

pengembangan

Mengembangkan pengetahuan dengan mengamati pencapaian indikator kinerja di

kabupaten-kabupaten lain.


B. Tugas Pembantuan

Bappeda tidak melaksanakan tugas pembantuan.

C. Tugas Umum Pemerintahan

Bappeda tidak melaksanakan tugas umum pemerintahan.


Laporan Tahunan SKPD Bappada Tahun 2016 disusun sebagai bentuk penyediaan informasi dan

pertanggungjawaban penyelenggaraan program dan kegiatan Bappeda yang telah dilaksanakan pada

tahun 2016. Selanjutnya laporan ini menjadi bahan bagi penyusunan Laporan Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah.

Penyelenggaraan kegiatan di Bappeda Kulon Progo pada Tahun Anggaran 2016 merupakan

tahapan dari Rencana Strategis Bappeda Tahun 2011-2016. Keberhasilan yang dicapai adalah berkat

kerja sama dan partisipasi semua pihak. Namun peningkatan kinerja tetap harus dilakukan untuk

meningkatan kualitas perencanaan dan kualitas pembangunan, sehingga visi Bappeda dapat terwujud.

Di sisi lain terdapat capaian indikator program yang belum sesuai dengan target. Di tahun berikutnya

diharapkan Bappeda dapat terus meningkatkan kinerjanya.

BAB III PENUTUP


LAMPIRAN

Lampiran 1 Indikator kinerja Kunci (IKK) Tataran Pengambil Kebijakan

Lampiran 2 Indikator kinerja Kunci (IKK) Tataran Pelaksana Kebijakan

Lampiran 3 Indikator kinerja Kunci (IKK) Kinerja Penyelenggara Urusan

LAMPIRAN SE.MENDAGRI NOMOR: 120/313/OTDA, TANGGAL 24 JANUARI 2011

LAMPIRAN III.1: FORMAT IKK UNTUK KABUPATEN TATARAN PENGAMBIL KEBIJAKAN

DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2016 KABUPATEN KULON PROGO

ASPEK FOKUS

No. IKK

RUMUS/ PERHITUNGAN

Jenis Data (Tahun 2013)

Capaian KInerja

Keterangan

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

1 KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DAERAH

Peraturan ttg ketertiban penataan ruang

1 Keberadaan PERDA RTRW Ada/tidak ada PERDA RTRW

Apabila ADA: Sebutkan dasar hukumnya, PERDA Nomor :1Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulon Progo

Ada

3 KESELARASAN ANTARA KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DAERAH DENGAN KEBIJAKAN PEMERINTAH

Sinkronisasi Pelaksanaan pembangunan nasional dan daerah

13 Kesesuaian prioritas pembangunan

Jumlah prioritas pembangunan daerah dibagi Jumlah prioritas pembangunan nasional 1

- Prioritas pembangunan daerah (RKPD) mendukung prioritas pembangunan nasional, sebanyak 8 program.

- Prioritas pembangunan nasional ada sebanyak 10 program prioritas.

100 %

8 prioritas daerah mencakup 10 program prioritas nasional

Kewenangan 14 Urusan wajib yang diselenggarakan daerah

Jumlah urusan yang dilaksanakan daerah dibagi 26 (Jumlah urusan wajib di PP 38/2007) X 100%

Urusan Wajib yang dilaksanakan pada Tahun 2016 (APBD) = 26 urusan.

100 %

Sesuaikan dengan dok. perencanaan dan penganggaran tahun 2012.

1 Program prioritas pembangunan nasional tergambarkan pada 1 (satu) lintas bidang dan 9 (sembilan) bidang agenda prioritas RKP: (1) Pengarusutamaan dan Pembangunan Lintas Bidang; (2) Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama; (3) Pembangunan Ekonomi; (4) Ilmu Pengetahuan dan Teknologi; (5) Pembangunan Politik; (6) Pembangunan Pertahanan dan Keamanan; (7) Hukum dan Aparatur; (8) Pembangnan wilayah dan Tata Ruang; (9) Penyediaan sarana dan prasarana; (10) Sumberdaya alam dan lingkungan hidup.


LAMPIRAN III. 2: FORMAT IKK UNTUK KABUPATEN TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM

DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2016 KABUPATEN : KULON PROGO NAMA SKPD : BAPPEDA URUSAN YANG DILAKSANAKAN:

1. Urusan Perencanaan Pembangunan 2. Urusan Penataan Ruang 3. Urusan Statistik

No

ASPEK

FOKUS NO. IKK Rumus/Persamaan

Jenis Data Capaian Kinerja

KETERA-NGAN Perencanaan

Pembangunan Penataan Ruang

Statistik

Perencanaan Pembangunan

Urusan (2) Penataan

Ruang

Urusan (3) Statistik

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7A) (7B) (7C) (8A) (8B) (8C) (9)

1 KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN

Program Nasional (yang melekat di kementrian/LPNK) yang harus dilaksanakan oleh SKPD

1 Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh SKPD

Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah program Nasional x 100%

- Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 0 program.

- Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD, sebanyak 0 program





0 %

100 %

100%

Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Departemen / LPND

2 Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)

Ada atau tidak ada Ada 12 SOP, terdiri dari: 1. SOP Pengelolaan

Sistem Informasi Penanggulangan Kemiskinan (Sinangkis)

2. SOP Penyusunan Rencana Urusan Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak, Sosial, KB dan KS, Sosial, Pemberdayaan Masy. dan Desa, Ketenagakerjaan, Ketransmigrasian

3. SOP Penyusunan RKPD

Ada 2 SOP, terdiri dari: 1. SOP Informasi

Penataan Ruang 2. SOP Rekomendasi

Kesesuaian Tata Ruang

Ada 2 SOP, terdiri dari: 1. SOP Pelayanan Data

Umum 2. SOP Pelayanan Data

Khusus

Ada 12 SOP

Ada 2 SOP

Ada 2 SOP

Diisi oleh SKPD Teknis, yang melaksanakan 3 (tiga) urusan


No

ASPEK





Statistik


Urusan (2) Penataan

Ruang


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7A) (7B) (7C) (8A) (8B) (8C) (9)

4. SOP Penyusunan Rencana Urusan Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda, Olahraga, dan Perpustakaan

5. SOP Penyusunan Rencana Urusan Perindustrian, perdagangan, koperasi, pariwisata, dan penanaman modal

6. SOP Penyusunan Rencana Urusan Ketahanan Pangan, Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan Kelautan

7. SOP Penyusunan Rencana Urusan ESDM dan Lingkungan Hidup

8. SOP Penyusunan Rencana Urusan PU dan Perumahan

9. SOP Penyusunan Rencana Urusan Penataan Ruang, Pertanahan, Perhubungan, Kominfo

10. SOP Penyusunan Rencana Urusan Dukcapil, Kearsipan, Sub Urusan Otda, Pemerintahan Umum, Perangkat Daerah,


No

ASPEK





Statistik


Urusan (2) Penataan

Ruang


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7A) (7B) (7C) (8A) (8B) (8C) (9)

Persandian, dan Bidang Pelayanan Perizinan Terpadu

11. SOP Penyusunan Rencana Urusan Kesbangpoldagri, Sub Urusan Kepegawaian dan Keuangan

12. SOP Pelaporan dan Evaluasi Pencapaian SDG’s

2 KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN

Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri

3 Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN

Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN

- PERDA pelaksanaan sebanyak 2 buah (Perda 7/2014 tentang Perubahan RPJMD dan Perda 14/2007 tentang SPPD)

- PERDA yang seharusnya, sebanyak 2 buah

- PERDA pelaksanaan sebanyak 1 buah (Perda 1/2012 tentang RTRW)

- PERDA yang seharusnya, sebanyak 1 buah.

- PERDA pelaksanaan sebanyak 0.

- PERDA yang seharusnya, sebanyak 0.

100%

100%

-

3 PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH

Pengisian struktur jabatan

4 Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi

Jumlah jabatan yang terisi dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%

- Jabatan yang terisi sebanyak 20

- Jabatan yang ada, sebanyak 20





100 %

100 %

100%

5 Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD

Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD

Apabila Ada, sebutkan nama bidang/jabatan fungsional: Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu.

Apabila Ada, sebutkan nama bidang/jabatan fungsional: Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu

Apabila Ada, sebutkan nama bidang/jabatan fungsional: Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu

Ada Ada Ada

4 PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait

6 Rasio PNS kabupaten

Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Kabupaten

- PNS yang menangani urusan (1) SKPD, sebanyak 47 personil

- Total PNS Kabupaten, sebanyak .....personil


- Total PNS Kabupaten, sebanyak ......personil


- Total PNS Kabupaten, sebanyak ...... personil

Data total PNS Kabupaten diisi oleh BKD


No

ASPEK





Statistik


Urusan (2) Penataan

Ruang


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7A) (7B) (7C) (8A) (8B) (8C) (9)

7 Rasio pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan

Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%

- Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 17 org.

- Pejabat yang ada, sebanyak 20 org.





85 %

100%

100%

8 Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan

Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%

- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 20 org.

- Jabatan yang ada, sebanyak 20 jbt.





100%

100%

100%

5 PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh SKPD

9 Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di SKPD -RENSTRA SKPD -RENJA SKPD -RKA-SKPD

Ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya

Ada. Sebanyak 3 jenis, yg terdiri dari: 1. RENSTRA SKPD 2. RENJA SKPD 3. RKA SKPD

-

-

3 jenis dokumen

(dokumen perencanaan tidak dipilah)

(dokumen perencanaan tidak dipisah)

Tidak ada pemisahan Dokumen perenca-naan SKPD menurut urusan


No

ASPEK





Statistik


Urusan (2) Penataan

Ruang


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7A) (7B) (7C) (8A) (8B) (8C) (9)

Sinkronisasi Program RENJA SKPD dengan Program RKPD

10 Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD

Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD x 100%

- Program RKPD yang diakomodir dalam Renja SKPD, sebanyak 6 program.

- Program Renja SKPD

yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 6 program







100 % 100 % 100 %

Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA SKPD

11 Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD

Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100%

- Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 6 program.

- Program dalam RKA SKPD, sebanyak 6 program.





100 % 100 %

100 %

Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran

12 Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD

Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD x 100%

- Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak 6 program.

- Program dalam DPA SKPD, sebanyak 6 program.





100 % 100 %

100 %

6 PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Realisasi anggaran 13 Anggaran SKPD terhadap total anggaran belanja APBD

Total anggaran SKPD dibagi total anggaran APBD x 100%

- Total anggaran SKPD, sebesar Rp. 8.196.760.567,00

- Total Belanja APBD, sebesar Rp.1.478.932.036.193,42

- - 0,55%

(tidak

dipisahkan)

(tidak dipisahkan)

Besaran belanja modal 14 Belanja modal terhadap total belanja SKPD (realisasi)

Belanja modal dibagi total belanja SKPD x 100%

- Belanja Modal SKPD, sebesar Rp.577.155.500,00

- - 7,57 %

(tidak

dipisahkan)

(tidak dipisahkan)


No

ASPEK





Statistik


Urusan (2) Penataan

Ruang


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7A) (7B) (7C) (8A) (8B) (8C) (9)

- Total Belanja SKPD, sebesar Rp. 7.628.691.221,00

Besaran belanja pemeliharaan

15 Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa (realisasi)

total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa SKPD) x 100%

- Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 449.969.538,00

- Total belanja barang

dan jasa SKPD, sebesar Rp. 2.558.136.352,00

- - 17,59%

(tidak

dipisahkan)

(tidak dipisahkan)

16 Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD (realisasi)

total belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x 100%

- total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 449.969.538,00

- Total belanja SKPD, sebesar Rp. 7.628.691.221,00

- - 5,90%

(tidak

dipisahkan)

(tidak dipisahkan)

Laporan keuangan SKPD

17 Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, Calk)

Ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD berikut komponen yang ada (Neraca, Calk)

Ada Laporan keuangan, sebanyak 1 jenis, 1. Laporan Keuangan

- -

Ada sebanyak 1 jenis

(laporan

keuangan tidak dipisah)

(laporan keuangan tidak dipisah)

7 PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

Manajemen asset SKPD 18 Keberadaan inventarisasi barang atau asset SKPD

Ada KIB A KIB B KIB C KIB D KIB E

- - Ada (asset tidak dipisahkan)

(asset tidak dipisahkan)

Penggunaan Asset SKPD

19 Jumlah yang tidak digunakan oleh SKPD

Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD dibagi total asset yang dikuasai SKPD x 100 %

- Asset yang tidak digunakan, sebesar Rp.521.420.560,00

- -

15,92%




No

ASPEK





Statistik


Urusan (2) Penataan

Ruang


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7A) (7B) (7C) (8A) (8B) (8C) (9)

- Asset yang dikuasai SKPD, sebesar Rp.3.274.988.819,00

8 PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT

Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat

20 Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1. Papan

Pengumuman 2. Pos

Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman

di media massa

Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi

Sebutkan jenisnya 1.Papan pengumuman 2.Situs web dengan link pengaduan: http: www.bappeda.kulonprogokab.go.id 3. Email Bappeda: [email protected]

- - Jumlah sebanyak 3 jenis.

(prasarana partisipasi tidak dipisah)

(prasarana partisipasi tidak dipisah)

Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat

21 Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat

Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik

---

---

---

tidak ada tidak ada

tidak ada

mailto:[email protected]

mailto:[email protected]


LAMPIRAN III.3: FORMAT IKK UNTUK KABUPATEN TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN

ASPEK TINGKAT CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN WAJIB DAN URUSAN PILIHAN DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2016

KABUPATEN KULON PROGO

NO URUSAN NO. IKK RUMUS/PERSAMAAN PERHITUNGAN CAPAIAN KINERJA

KETETERANGAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

A. URUSAN WAJIB

5 Tata Ruang 31 Ruang terbuka hijau per satuan luas

wilayah ber HPL/HGB Luas ruang terbuka hijau

---------------------------------------- x 100 % Luas wilayah ber HPL/HGB

983,83 Ha X 100% 7.124,28 Ha

13,81%

6 Perencanaan Pembangunan

32 Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA

Ada/tidak Ada

33 Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA/PERKADA

Ada/tidak Ada

34 Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA Ada/tidak Ada

35 Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD

Jumlah program RKPD tahun berkenaan

----------------------------------------------------------- x 100 % Jumlah program RPJMD yang harus dilaksanakan tahun berkenaan

108 X 100% 112

%

24 Statistik 74 Buku ”kabupaten dalam angka” Ada atau tidak Ada

75 Buku ”PDRB kabupaten” Ada atau tidak Ada

96,43

Documents

LAPORAN TAHUNAN - Kulon Progo Regencybappeda.kulonprogokab.go.id/files/LAP TAHUNAN 2016.pdfLAPORAN TAHUNAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO Jl. Perwakilan