Laporan Tahunan

PENGADILAN AGAMA BALIGE

LAPORAN TAHUNAN


2010


Jln. Adhyaksa No. 4 Balige Toba Samosir

Telp. (0632) 21165 Fax. (0632) 21066

Homepage: http://pa-balige.net

LAPORAN TAHUNAN


KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji syukur kepada Allah SWT yang selalu memberikan Rahmat dan Taufiq-Nya kepada

kita semua. Shalawat dan Salam kepada Nabi Muhammad SAW. yang telah membimbing kita ke

jalan yang benar.

Alhamdulillah Laporan Tahunan Pengadilan Agama Balige ini telah selesai dilaksanakan

sebagai tindak lanjut dari surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 584/SEK/01/X/2010

tanggal 29 Oktober 2010 tentang Penyusunan dan Jadwal Pelaporan Laporan Tahunan Tahun 2010,

yang meliputi pelaksanaan tugas Administrasi Peradilan, baik bidang Administrasi Yustisial,

Administrasi Non Yustisial maupun bidang yang lainnya.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa tugas-tugas yang kami laksanakan masih belum

sempurna, oleh karena itu kami sangat mengharapkan petunjuk, bimbingan dan saran untuk

peningkatan kinerja pada masa yang akan datang.

Akhirnya kepada semua pihak yang telah membantu pembuatan Laporan Tahunan ini kami

ucapkan terima kasih, semoga mendapat limpahan Rahmat dari Allah SWT, Amin.

Balige, 31 Desember 2010

Pengadilan Agama Balige

An. Ketua.

Wakil Ketua,

Drs. Al- Azhary, SH., MH.

LAPORAN TAHUNAN PENGADILAN AGAMA BALIGE

TAHUN 2010

Kata Pengantar ....................................................................................................... : -

Daftar Isi............................................................................................................ : - Bab I Pendahuluan....................................................................................... : 1

A. Kebijakan Umum Peradilan ....................................................... : 1 B. Visi dan Misi .............................................................................. : 3 C. Renstra ....................................................................................... : 3

Bab II Struktur Organisasi (Tupoksi).............................................................. : 11

A. Penyusunan alur Tupoksi B. Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)

Bab III Keadaan Perkara (dilampirkan matrik terlampir)..................................... : 34 Bab IV Pengawasan Internal .......................................................................... : 37 Bab V Pembinaan dan Pengelolaan .............................................................. : 38

A. Sumber Daya Manusia ............................................................ : 38 1. Sumber Daya Manusia Teknis Yudisial ............................. : 38 2. Sumber Daya Manusia Non Teknis Yudisial ....................... : 38 3. Promosi dan Mutasi .............................................................. : 39 4. Pengisian Jabatan Struktural ................................................. : 39 B. Pengelolaan Sarana dan Prasarana …………………………… : 39

1. Sarana dan Prasarana Prasarana Gedung...................................... : 39 a) Pengadaan b) Pemeliharaan c) Pengahapusan 2. Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung ............................. : 40 a) Pengadaan b) Pemeliharaan c) Penghapusan C. Pengeloalaan Keuangan .......................................................... : 41 1. Belanja Pegawai (dilampirkan matrik terlampir) - Pagu - Realisasi - Sisa 2. Belanja Barang (dilampirkan matrik terlampir).................... : 41 - Pagu - Realisasi - Sisa

3. Belanja Modal (dilampirkan matrik terlampir)................. :41 - Pagu - Realisasi - Sisa D. Pengelolaan Administrasi................................................................ : 42 1. Administrasi Perkara (dilampirkan matrik terlampir)........... : 42 2. Administrasi Umum......................................................... : 44

Bab VI Kesimpulan dan Rekomendasi............................................... : 49

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Kebijakan Umum Peradilan

Pengadilan Agama Balige sebagai Pengadilan Agama yang berkedudukan diwilayah Tingkat

II (Kota atau Kabupaten) adalah salah satu badan Peradilan dibawah Mahkamah Agung RI dan salah

satu pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Agama sesuai Undang-Undang Nomor :

4 Tahun 2004, tentang kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

Peradilan agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Jo UU No

50 Tahun 2009 dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya mengacu kepada arah kebijakan

Nasional Negara RI yakni Mewujudkan Kekuasaan Kehakiman yang Mandiri Merdeka dan

Transparan.

Dalam melaksanakan Tugas, Fungsi dan Kewenangan tersebut Pengadilan Agama Balige

masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Sumatera Utara dengan daerah hukumnya

meliputi 2 (dua) daerah Tingkat II, yaitu wilayah Kabupaten Toba Samosir dengan luas wilayah hukum

kurang lebih 2.021.80 Km2 dengan jumlah penduduk seluruhnya pada Tahun 2010 berjumlah sebanyak

210.323 jiwa, dengan penduduk Mayoritas beragama Kristen, penduduk Kristen 197.840 jiwa,

Penduduk Muslim 12.483 jiwa dan Kabupaten Samosir dengan luas wilayah 1.616.90 Km2 dengan

jumlah penduduk seluruhnya pada Tahun 2010 berjumlah sebanyak 133.349 jiwa, dengan penduduk

Mayoritas beragama Kristen, penduduk Kristen 131.828 jiwa Penduduk Muslim 1.521 jiwa yang

terbagi dalam 16 Kecamatan di Toba Samosir dan 9 Kecamatan di Samosir yang terbagi dari :

a. Kabupaten Toba Samosir :

1. Kecamatan Balige dengan 29 Desa 6 Kelurahan

2. Kecamatan Tampahan dengan 6 desa;

3. Kecamatan Laguboti dengan 21 Desa 1 Kelurahan;

4. Kecamatan Habinsaran dengan 16 Desa 1 Kelurahan;

5. Kecamatan Borbor dengan 7 desa;

6. Kecamatan Nassau dengan 10 Desa;

7. Kecamatan Silaen dengan 19 Desa;

8. Kecamatan Sigumpar dengan 9 Desa 1 Kelurahan;

9. Kecamatan Porsea dengan 12 Desa 3 Kelurahan;

10. Kecamatan Pintu Pohan Meranti dengan 7 Desa;

11. Kecamatan Siantar Narumonda dengan 13 Desa;

12. Kecamatan Lumban Julu dengan 11 Desa;

13. Kecamatan Uluan dengan 15 Desa;

14. Kecamatan Ajibata 8 Desa 1 Kelurahan;

2

15. Kecamatan Parmaksian dengan 10 Desa;

16. Kecamatan Bonatua Lunasi dengan 10 Desa;

b. Kabupaten Samosir

1. Kecamatan Simanindo dengan 14 desa;

2. Kecamatan Ronggur Nihuta dengan 8 desa;

3. Kecamatan Pangururan dengan 25 desa;

4. Kecamatan Palipi dengan 17 desa;

5. Kecamatan Onan Runggu dengan 12 desa;

6. Kecamatan Nainggolan

7. Kecamatan Sianjur Mula-mula dengan 11 desa;

8. Kecamatan Harian dengan 13 desa;

9. Kecamatan Sitiotio.

Pengadilan Agama Balige sebagai salah satu Pelaksana Kakuasaan Kehakiman yang bersifat

mandiri dan bebas dari pengaruh pihak manapun harus dapat memberikan rasa keadilan bagi

masyarakat pencari keadilan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Untuk mewujudkan hal tersebut

perlu ditempuh hal-hal sebagai berikut :

1. Transparansi yaitu bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang

membutuhkan dan disediakan secara memadai, serta mudah dimengerti masyarakat.

2. Akuntabilitas yaitu suatu bentuk kinerja yang dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan

ketentuan yang berlaku.

Untuk dapat tercapainya kinerja yang baik dalam penyelenggaraan Peradilan, baik Teknis

maupun non teknis di Pengadilan Agama Balige yang merupakan badan Peradilan dibawah Mahkamah

Agung RI, sudah tentunya akan tetap konsisten dan konsekwen mengikuti dan menegakkan segala

kebijakan yang telah digariskan dan ditetapkan oleh Mahkamah Agung RI, maupun Pengadilan Tinggi

Agama Sumatera Utara yang merupakan kawal depan dari Mahkamah Agung RI, Walaupun dengan

sarana dan prasarana yang belum mencukupi, Pengadilan Agama Balige tetap berupaya seoptimal

mungkin melaksanakan tugas-tugas Peradilan dan memberi pelayanan yang baik kepada publik demi

meningkatkan martabat dan wibawa Pengadilan Agama Balige secara khusus dan penyelenggaraan

Peradilan pada umumnya. Tentunya masih terdapat kekurangan-kekurangan yang perlu menjadi

perhatian untuk diatasi demi kelancaran pelaksanaan tugas baik dalam penyelenggaran Peradilan

maupun dalam pengelolaan administrasi Peradilan dan administrasi umum.

3

B. Visi dan Misi

Untuk tercapainya Penegakan Hukum yang memenuhi rasa Keadilan berdasarkan Hukum

bagi para pencari Keadilan, maka Pengadilan Agama Balige tetap berpedoman kepada Visi yang telah

diterapkan oleh Mahkamah Agung RI, yaitu Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung”

Untuk mencapai Visi tersebut Pengadilan Agama Balige, menetapkan beberapa Misi yaitu :

- Menjaga Kemandirian Badan Peradilan;

- Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkaedah Kepada Pencari Keadilan;

- Meningkatkan Keadilan Kredibilitas dan Transpransi Badan Peradilan.

Dengan Motto :

”Santun Melayani Tegas Mengadili.”

C. Renstra

Berdasarkan kepada Visi dan Misi tersebut Pengadilan Agama Balige bertekat membangun

sistem Peradilan yang Merdeka, Bermartabat dan Berwibawah, maka Pengadilan Agama Balige

membuat Rencana Strategi ( Renstra ) sebagai berikut :

4

PERENCANAAN STRATEGIS PENGADILAN AGAMA BALIGE

NO VISI MISI TUJUAN SASARAN CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN KET

KEBIJAKAN PROGRAM KEGIATAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9

I

1

KEPANITERAAN

Mewujudkan putusan yang adil dan berwibawa sehingga kehidupan masyarakat menjadi tenang, tertib dan damai dibawah lindungan Allah SWT.

Menerima, memeriksa, mengadili,dan menyelesaikan perkara yang diajukan oleh Umat Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, wakaf, shadakah dan ekonomi syariah secara cepat sederhana dan biaya ringan.

Terwjudnya kualitas Putusan yang semakin baik, sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku. Terciptanya tertib prosedur penerimaan dan penyelesaian setiap perkara. Terwujudnya perkara penetapan ahli waris menjadi perkara volunter Terwujudnya hubungan yang harmonis dan serasi dengan instansi terkait.

Berkas Perkara

Para Pencari Keadilan

Para pencari keadilan

Instansi terkait

- Melaksanakan proses prosedur sesuai dengan petunjuk Pola Bindalmin.

- Menciptakan pegawai

bidang kepaniteraan yang profesional dalam bidang masing-masing

- Melaksanakan

pelayanan yang baik bagi pencari keadilan yang datang ke PA.

- Menjelaskan kepada

pencari keadilan agar perkara penetapan ahli waris sebagai perkara volunter.

- Memenuhi undangan

instansi terkait

1 2 3 4

Melakukan eksaminasi berkas perkara untuk Ketua Majelis oleh Ketua PA. Meningkatkan Pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan dalam manerima dan menyelesaikan perkara sesuai dengan ketentuan. Mengupayakan agar permohonan penetapan Ahli waris menjadi perkara volunter di lingkungan PA. Mengadakan koordinasi lintas sektoral dengan instansi terkait dibawah pimpinan Ketua.

Memilih/mengambil

satu berkas yang

telah berkekuatan

hukum tetap bagi

setiap ketua Majelis

guna dieksaminasi

Memberikan bimbingan dan petunjuk kepada pencari keadilan dalam hal mengajukan perkara. Memberikan bimbingan dan petunjuk kepada pencari keadilan supaya perkara penetapan ahli waris dijadikan perkara volunter. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam setiap kegiatan

1. Bidang yustisial Peradilan Agama

5

2 3 4 5 6 7 8 9

Terlaksananya pe

nerapan keten-

tuan pola Bindal-

min yang semakin

mantap,baik dan

Tepat

Terwujudnya

pengelolaan keuangan perkara yang baik dan tertib

Terwujudnya pengisian

buku register dengan baik, rapi dan tertib

Terwujudnya pengiriman salinan/ putusan penetapan lepada Para Pihak Perkara.

Pejabat kepaniteraan

Kasir dan Bendaharawan Penerima

Petugas Register

Panmud. Hukum

- Memberikan bimbingan

kepada pejabat kepaniteraan

- Memberikan petunjuk

lepada kasir dan Bendaharawan penerima

Memonitor pengisian buku-buku register perkara

Mempersiapkan Putusan Untuk diberikan Kepada Para Pihak Perkara.

1

2

3

4

Menyelenggarakana

pembinaan yang in-

sentif terhadap para

pejabat kepaniteraan

untuk meningkatkan

sistem penerimaan/

pendaftaran perkara

pada PA. sesuai dgn.

pola Bindalmin.

Mengoftimalkan penelolaan keuangan perkara, pembukuan biaya perkara tingkat pertama, banding, Kasasi,PK dan pertanggung jawaban laporan Meningkatkan pengisian Register Perkara Gugatan Permohonan, Banding, Kasasi, PK, Register Surat Kuasa, Register Penyitaan, Register Eksekusi, Register Akta Cerai dan Permohonan Pembagian Harta Peninggalan diluar Sengketa.,Register Somasi, Register Surat Keterangan Ahli Waris.

Meningkatkan pelaksanaan

Penyampaian salinan putusan kepada Para Pihak Sesuai Waktu yang ditentukan

Menerima guga-

tan/permohonan

verzet,Banding,

Kasasi, PK dan

eksekusi sesuai

dengan pola Bin-

dalmin.

- Melakukan pem

binaan dan peme

riksaan serta pe-

ngawasan terha

dap bendahara-

wan penerima.

- Membuat laporan keuangan perkara

-Melakukan pe-

ngawasan oleh

hakim pengawas

bidang.

- Melakukan pem-

binaan perkara

pada setiap pe-

ngawasan .

Mengirimkan salinan putusan kepada Para Pihak

2. bidang sarana dan prasarana

6

1

2

3

4

Terwujudnya data perkara baik yang diterima maupun yang diputus.

Terwujudnya pengamanan dan penataaan berkas arsip perkara pada ruangan arsip sesuai dengan Pola Bindalmin. Terwujudnya administrasi Advokat/Pengacara praktek di PA. Balige.

Terwujudnya disiplin Ilmu yang lebih tinggi dan baik.

5

Panmud . Hukum

Sarana dan prasarana arsip.

Advokat/Pengacara praktek. Hakim dan Pegawai PA

yang berminat.

6

- Meneliti, memeriksa surat-

surat yang akan dikirim/laporan dan pengisiannya.

- Menyediakan boks-boks

arsip perkara yang telah berkekuatan hukum.

- Meneliti surat-surat

Advokat/Pengacara praktek yang ingin beracara di PA. Balige.

- Memberikan kesempatan

bagi para pegawai PA yang ingin Pendidikan S-1, S-2, S-3.

- Menciptakan Pegawai yang

profesional dan memiliki SDM yang handal sesuai dengan bidangnya masing-masing

5 6 7

8

9

7

Mengitensifkan pelaksanaan pembuatan laporan perkara, mengelola dan menganalisa data laporan serta menyajikan dalam statistik perkara.

Penentuan berkas arsip sesuai dengan Pola Bindalmin Meningkatkan registrasi Advokat/Pengacara praktek yang beracara di PA. Balige yang telah terdaftar di PTA. Medan Mengupayakan agar Hakim /Pegawai dapat Mengikuti jenjang Pendidikan yang lebih Tinggi

Membuat CPP 1 dan CPP 2, EVA 1 dan EVA 2, WAS 1 dan WAS 2, dari Hakim dan Panitera Pengganti

.

8

- Membuat dan mengirimkan laporan yang akurat dan tepat waktu setiap bulan .

- Menuliskan penyajian

data perkara dalam bentuk statistik.

Menata arsip perkara yang telah berkekuatan hukum tetap dalam lemari arsip sesuai dengan peratuaran pola Bindalmin.

Meregistrasi setiap Advokat/Pengacara praktek yang beracara di PA.balige. Memotifasi para Hakim dan pegawai yang lainnya untuk mengikuti Pendidikan S-1, S-2 dan S-3.

Mengisi dan menilai EVA 1 dan EVA 2, WAS 1 dan WAS 2, CPP 1 dan CPP 2 Hakim dan Panitera Pengganti.

9

7

NO VISI MISI TUJUAN SASARAN CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SARAN KET

KEBIJAKAN PROGRAM KEGIATAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9

II

1

KESEKRETARIATAN Terciptanya tertib administrasi untuk kesekretariatan untuk terlaksananya arsip dinamis sesuai dengan

Pembinaan pejabat struktural dan pegawai pada bagian kesekretariatan

Terwujudnya tertib administrasi kesekretariatan yang dapat mendukung tugas pokok PA. Balige

Terlaksananya administrasi umum, kepegawaian dan keuangan secara baik

1. pelaksanaan prosedur

tata persuratan sesuaii dengan arsip dinamis serta inventarisasi Barang Milik Negara.

1. Meningkatkan

pelaksanaan tata cara persuratan sesuai dengan petunjuk pelaksanaan Mahkamah Agung RI serta Peraturan Perlaksanaan lainnya

2. meningkatkan

pelaksanaan penatausahaan Barang Milik Negara sesuai dengan SK. Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : MA/SEK/173ª/SK/XI/2005

1. Melaksanakan pencatatan

dan pembukuan surat-surat masuk sesuai dengan arsip dinamis serta mandelegasikannya kepada pejabat yang berwenang dengan memakai lembar disposisi.

2. Melaksanakan pencatatan

dan pembukuan serta pemberian nomor surat keluar dan mengirimkannya ke instansi terkait secara tepat waktu

3. Mengarsipkan surat masuk

dan keluar secara baik dan benar.

1. Melaksanakan

pemutakhiran data Inventaris Barang serta melaksanakan pemeliharaan dan perawatannya dengan baik.

2. membuat daftar barang

Ruangan (DBR) untuk Tahun 2010 sesuai dengan Peraturan yang berlaku.

8

1 2 3 4 5 6 7 8 9

2. Menciptakan

Pegawai yang profesional dan memiliki SDM yang handal sesuai dengan bidangnya masing-masing

3. Meningkatkan pengelolaan administrasi Perpustakaan penataan Perpustakaan dan mengusulkan penambahan buku –buku literatur serta mengupayakan tenaga Pustakawan.

4. Meningkatkan

Kesadara lingkungan bersih, sehat dan nyaman serta mengaktifkan gerakan jumat bersih baik didalam maupun diluar kantor.

1. Membuat dengan

Akurat nilai DP 3. dari Hakim dan Pegawai secara tepat Waktu

2. Menyempurnakan

penyusunan DUK dan Job Discription serta membuat data Pegawai dengan benar.

1. Mendata buku-buku yang masuk serta penomorannya sesuai dengan sistem CDC

2. Membuat Kartu Tanda

Anggota Perpustakaan, Katalog buku perpustakaan, mengusulkan pengangkatan tenaga Pustakawan.

1. Melaksanakan

kebersihan ruangan dan halaman kantor PA. Balige setiap hari dan melaksanakan gotong royong setiap hari jumat.

1.Mengisi dan menilai DP

3 pegawai sesuai dengan kemampuan dan kecakapannya dalam melaksanakan tugas.

1. Membuat dan

mempersiapkan data Kepegawaian untuk kelengkapan pembuatan DUK, Berzetting Formasi serta Senioritas Hakim, Panitera dan Jurusita Pengganti.

9

1 2 3 4 5 6 7 8 9

3. Pelaksanaan

Pemanfaatan Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) sesuai dengan petunjuk Operasionalnya.

1. Membuat Rencana

Pengguanaan Uang (RPU) DIPA tahun 2009 bekerja sama dan Kordinasi dengan KPPN Balige dan BRI Balige.

2. Membuat Job Diskription seluruh Pegawai dengan tugas masing-masing.

3. Mengawasi setiap saat

pelaksanaan Job Diskription

1. Mendata kebutuhan

barang dan ATK dari setiap ruangan.

2. Menentukan Perioritas kebutuhan sesuai dengan kemampuan dana dalam DIPA serta menyiapkan rencana penggunaan DIPA.

3. Mengkonsultasikan pencairan dana dalam DIPA Tahun Anggaran 2009 kepada KPPN Balige dan BRI cabang. Balige.

10

S T A F

Nur Ilmayati

S T A F

Sri Melda Sitorus, A.Md

JURUSITA PENGGANTI

1. Supriono, SH 2. Khairuna Nasution, SH

PANITERA PENGGANTI

-

Keterangan : Garis Kordinasi Garis Tanggung Jawab

PANMUD. PERMOHONAN

-

PANMUD. GUGATAN

Sriwati Br. Siregar, SH

PANMUD. HUKUM

-

K E T U A

Drs. Mazharuddin, MH

WAKIL KETUA

Drs. Al Azhary, SH, MH

PANITERA / SEKRETARIS

Dra. Zuhaira, SH

WAKIL PANITERA

Dra. Hj. Nurlela Br. Ginting

H A K I M

1. M. Shalahudin H,SH,MA 2. Drs. Irmantasir, MHI 3. M. Afif, SHI 4. Lanka Asmar, SHI

WAKIL SEKRETARIS

Supriono, SH

KAUR. KEPEGAWAIAN

Mairiza Yulianti, S.Si

KAUR. KEUANGAN

Khairuna Nasution, SH

KAUR. UMUM

-

Berdasarkan SEMA No. 5 Tahun 1996 Tanggal 13 Agustus 1996 Tentang Bagan Susunan Pengadilan

11

BAB II

STRUKTUR ORGANISASI (TUPOKSI)

A. Penyusunan Alur Tupoksi

Bagan Struktur

Struktur Organisasi Pengadilan Agama Balige adalah berpedoman kepada SEMA Nomor 5

Tahun 1996 tanggal 13 Agustus 1996 Tentang Bagan Susunan Pengadilan, dimana disebutkan

bahwa unsur pimpinan adalah Ketua dan Wakil Ketua kemudian ada kelompok fungsional Hakim

dan kelompok fungsional Panitera Pengganti.

Selanjutnya secara struktural dibawah Ketua ada Panitera/ Sekretaris dibantu oleh Wakil

Panitera dan Wakil Sekretaris.

Kemudian Wakil Panitera dibantu oleh Panitera Muda Gugatan, Panitera Muda Permohonan

dan Panitera Muda Hukum serta Wakil Sekretaris dibantu oleh Kepala Urusan Kepegawaian,

Kepala Urusan Keuangan dan Kepala Urusan Umum.

Adapun bagan struktur Pengadilan Agama Balige untuk lengkapnya sperti bagan berikut :

1. Nama Unit Organisasi Pengadilan Agama Balige.

2. Tugas : Melaksanakan kekuasaan kehakiman dalam melaksanakan tugas, fungsi dan

kewenangannya mengacu pada arah kebijakan Nasional Negara Republik Indonesia yakni

mewujudkan kekuasaan Kehakiman yang merdeka, mandiri dan transparan.

3. Fungsi :Pengadilan Agama Balige adalah salah satu lembaga peradilan dibawah Pengadilan

Tinggi Agama Medan yang mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. Sebagai Pengadilan Tingkat Pertama yang berwenang menerima, memeriksa dan mengadili

serta menyelesaikan perkara yang diajukan oleh para pencari keadilan dibidang Perkawinan,

Kewarisan, Hibah, Wasiat, Wakaf, Zakat, P3HP dan Ekonomi Syari’ah.

b. Sebagai Pengadilan Tingkat Pertama yang melakukan pengawasan yang mencakup 2 (dua)

jenis pengawasan yaitu pengawasan melekat dan pengawasan fungsional. Maksud

pengawasan melekat adalah serangkaian kegiatan yang bersifat sebagai pengendalian yang

terus menerus dilakukan oleh atasan langsung terhadap bawahannya secara preventif dan

replesif, agar bawahan melaksanakan tugas tersebut berjalan secara efektif dan efisien sesuai

dengan rencana kegiatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengawasan

Fungsional adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan yang khusus

ditunjuk untuk melaksanakan tugas tersebut dalam satuan kerja tersendiri yang

diperuntukkan untuk itu.

12

B. Penyusunan Standart Operasional (SOP).

I. SOP Administrasi Umum Sesuai dengan :

KEPUTUSAN SEKRETARIS PENGADILAN AGAMA BALIGE

NOMOR : W2-A8/498/OT.01.3/VI/2010

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI UMUM

DI PENGADILAN AGAMA BALIGE

SEKRETARIS PENGADILAN AGAMA BALIGE

Menimbang : 1. Bahwa Organisasi adalah alat untuk mencapai tujuan, oleh sebab itu organisasi

harus selalu disesuaikan dengan perkembangan tugas pokok dimana peranan

Pengadilan adalah membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala

hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan dengan standar

pelayanan yang maksimal;

2. Bahwa untuk menunjang tugas pokok peradilan perlu didukung dengan suatu

sistem dan tatanan kerja yang efektif;

3. Bahwa sehubungan dengan butir (2) di atas perlu dibuat ketentuan-ketentuan

yang berkaitan dengan pelayanan dan standar prosedur kerja di lingkungan

kesekretariatan, dengan berpedoman pada segala ketentuan peraturan

perundang-undangan lainnya;

4. Bahwa untuk hal-hal sebagaimana dimaksud dalam butir (1), (2), dan (3) di atas

perlu ditetapkan suatu keputusan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI,

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2009

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1985

tentang Mahkamah Agung;

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan

Pajak ;

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Negara Yang

Bersih dan Bebas KKN;

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan

Tanggung Jawab Keuangan Negara;

13

7. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

8. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana

Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;

10. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah terakhir

dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004;

11. Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi,

Administrasi dan Finansial di Lingkungan Peradilan Umum, Peradilan

Agama, dan Peradilan Tata Usaha Negara ke Mahkamah Agung.

12. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah

Agung RI;

13. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh Atas

Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

14. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 001/KMA/SK/I/2010, tentang

Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang di

Lingkungan Mahkamah Agung RI;

15. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor

KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku I,

II dan III tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan;

16. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 134/KMK.06/2005 Tanggal 27

Desember 2005 tentang Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara;

17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.06/2006 tentang Petunjuk

Penyusunan, Penelaahan, Pengesahan dan Revisi Daftar ISisan Pelaksanaan

Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2007;

18. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 001/Sek/SK/I/2010

tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan

Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;

19. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 002/Sek/SK/I/2009

tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara Tahun 2009 di Lingkungan Mahkamah Agung;

20. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-66/PB/2005 Tanggal

28 Desember 2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

14

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS PENGADILAN AGAMA BALIGE

TENTANG STANDAR OPERASIONAL PELAYANAN ADMINISTRASI

UMUM DI PENGADILAN AGAMA BALIGE

BAB I

PENGERTIAN UMUM

Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Pengadilan adalah Pengadilan Agama Balige.

2. Pengadilan Tinggi Agama adalah Pengadilan Tinggi Agama Medan.

3. Kaur Kepegawaian adalah jabatan struktural di Pengadilan Agama Balige yang melaksanakan

tugas-tugas bidang Kepegawaian;

4. Penangung jawab Pekerjaan Keuangan adalah seluruh Tim Pengelola keuangan sesuai dengan job

description sebagaimana telah tertuang dalam uraian tugas;

5. Penanggung jawab Pekerjaan Urusan Umum adalah seluruh Tim Pengelola urusan Umum sesuai

dengan job description sebagai mana telah tertuang dalam uraian tugas;

6. Teknologi Informasi adalah semua sistem otomatisasi yang memberikan solusi dokumen dengan

bantuan sistem komputerisasi atau sistem digital lainnya;

7. Standar pelayanan adalah ukuran baku dalam penyelenggaraan pelayanan yang wajib ditaati oleh

pemberi dan atau penerima layanan di Pengadilan Agama Balige.

8. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) adalah suatu dokumen pelaksanaan anggaran yang

dibuat oleh Sekretaris Mahkamah Agung atas nama Ketua Mahkamah Agung dan disahkan oleh

Direktur Jenderal Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan dan berfungsi sebagai dokumen

pelaksanaan pembiayaan kegiatan serta dokumen pendukung kegiatan akuntansi pemerintah.

9. Pengguna Anggaran / Pengguna Barang adalah Ketua Mahkamah Agung dan atau Pejabat yang

ditunjuk untuk bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran di lingkungan Mahkamah Agung.

10. Kuasa Pengguna Anggaran / Pengguna Barang adalah Pejabat yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah

Agung selaku Pengguna Anggaran untuk bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran di

lingkungan Mahkamah Agung.

11. Penanggung jawab kegiatan / Pejabat Pembuat Komitmen adalah Pejabat yang melakukan tindakan

yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja.

12. Pejabat Penguji Surat Permintaan Pembayaran dan Penanda Tangan Surat Perintah Membayar

adalah Pejabat yang bertugas melakukan pengujian terhadap Surat Permintaan Pembayaran (SPP)

dan menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM).

13. Bendahara Penerimaan adalah setiap orang atau Badan yang melaksanakan tugas kebendaharaan

dalam rangka Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

15

14. Bendahara Pengeluaran adalah orang atau badan yang ditunjuk melaksanakan kebendaharaan dalam

pelaksanaan anggaran belanja.

15. Surat Perintah Membayar (SPM) adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh Pengguna

Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk mencairkan alokasi dana yang sumber dananya dari

DIPA.

BAB II

PELAYANAN BIDANG KEPEGAWAIAN

Pasal 2

Disiplin Kerja

1. Membuat daftar hadir dan pulang setiap hari;

2. Membuat rekap absen setiap akhir bulan

3. Membuat jadwal pemakaian seragam dinas

a. Setiap hari Senin s.d Kamis bagi pegawai memakai seragam hijau sedangkan Hakim memakai jas

mini berwarna gelap

b. Setiap hari Jum’at pagi berpakaian olahraga dan siang memakai batik.

4. Membuat jadwal apel setiap hari

5. Mendata pegawai yang berprestasi dan mengusulkan untuk :

a. Promosi Jabatan

b. Kenaikan Pangkat Pilihan

6. Mendata pegawai yang melanggar ketentuan yang berlaku dengan memberikan peringatan :

a. Lisan

b. Tulisan

c. Pelanggaran

7. Membuat daftar catatan penilaian pegawai dan hakim sebagai bahan pertimbangan dalam pembuatan

DP3 setiap tahun

8. Mendata pegawai yang telah memenuhi syarat masa kerja :

a. 10 Tahun

b. 20 tahun

c. 30 Tahun

Agar dapat memperoleh Satya Lancana dari Presiden RI

9. Menerbitkan Surat Usulan bagi pegawai yang telah memenuhi syarat untuk menerima tanda jasa;

10. Mendata pegawai yang berminat untuk melanjutkan jenjang pendidikan;

11. Menyempurnakan sarana tata usaha kepegawaian setiap terjadi mutasi seperti :

a. Buku Kendali Kepegawaian;

b. Mesin Absen;

c. File Kepegawaian;

d. Buku Induk Kepegawaian;

16

e. Menata Arsip Kepegawaian;

f. Membuat SPMT, SPMJ;

g. Membuat KP4;

h. Membuat Laporan Tahunan paling lambat tanggal 7 tahun berikutnya;

i. Membuat Laporan per April dan Oktober;

j. Membuat DUK dan Bezetting;

k. Membuat usulan penerbitan ASKES, TASPEN, KARIS/KARSU;

i. Membuat usulan pengangkatan PNS;

m. Membuat BAP dan melaksanakan pelantikan PNS;

n. Membuat dan melaksanakan sumpah/pelantikan jabatan bagi pejabat baru;

o. Membuat surat perintah tugas bagi pegawai yang akan dinas luar;

p. Membuat surat izin cuti bagi pegawai yang akan melaksanakan cuti tahunan;

q. Menindaklanjuti surat kepegawaian yang perlu ditindaklanjuti paling lambat 2 hari;

r. Membuat usulan bagi pegawai yang akan pensiun;

s. Membuat uraian tugas;

t. Membuat dan merevisi SK di Kepegawaian dalam jangan waktu 7 hari pada wal tahun berjalan bagi

yg telah habis masa berlakunya;

u. Membuat buku catatan Penilaian Pegawai pada akhir tahun.

12. Menerbitkan usul Surat Kenaikan Pangkat bagi yang telah memenuhi syarat;

13. Menerbitkan surat Kenaikan Gaji Berkala (KGB) bagi yang memenuhi syarat;

14. Menyempurnakan administrasi pegawai dalam aplikasi SIMPEG pada saat ada mutasi;

15. Membuat jadwal Diskusi dan Bintal sekali setahun;

16. Melaksanakan Diskusi dan Bintal sekali dua minggu;

17. Mengkoordinasikan untuk penyampaian materi dari hasil pelatihan dan penataran bagi peserta yang

mengikuti

BAB III

PELAYANAN BIDANG KEUANGAN

Pasal 3

Pengajuan Belanja Pegawai

1. Membuat daftar belanja pegawai paling lambat tanggal 10 setiap bulannya;

2. Memeriksa daftar gaji/kekurangan gaji/uang makan dan membuat SPP Pembayaran Gaji oleh

Penanggung Jawab kegiatan;

3. Memperhatikan kelengkapan berkas dan menerbitkan SPM oleh Pejabat Penanda Tangan SPM;

4. Mengajukan SPM ke KPPN.

17

Pasal 4

Realisasi Belanja Pegawai

1. Membukukan SP2D ke dalam buku kas umum dan buku bantu lainnya pada hari diterimanya SP2D;

2. Memeriksa nominal uang sesuai dengan SP2D dan Daftar Gaji pada rekening masing-masing

pegawai;

3. Menandatangani tanda terima daftar gaji.

Pasal 5

Pencairan Lembur

1. Kuasa Pengguna Anggaran membuat Surat Perintah Kerja Lembur;

2. Membuat Daftar Hadir Kerja Lembur;

3. Menghitung dana lembur yang ada tertera dalam DIPA sesuai dengan Daftar Hadir Pegawai

yang lembur;

4. Merekap daftar hadir Kerja Lembur;

5. Membuat pengajuan SPP uang lembur selambat-lambatnya tanggal 5 bulan berikutnya;

6. Memperhatikan kelengkapan berkas dan menerbitkan SPM oleh Pejabat Penanda Tangan SPM;

7. Mengajukan SPM ke KPPN;

8. Membukukan SP2D ke dalam buku kas umum dan buku bantu lainnya pada hari diterimanya

SP2D;

9. Memeriksa nominal uang sesuai dengan SP2D dan Daftar Uang Lembur pada rekening masing-

masing pegawai;

10. Menandatangani tanda terima uang lembur.

11.

Pasal 6

Belanja barang

1. Membuat rencana penggunaan uang dan pembelian barang dengan mempertimbangkan masukan

dari setiap bagian sesuai dengan DIPA yang tersedia pada awal tahun;

2. Mengajukan uang muka kerja ke KPPN;

3. Membuat daftar belanja barang sesuai dengan rencana penggunaan uang DIPA 2 hari setelah

terbitnya SP2D;

4. Membukukan SP2D ke dalam buku kas umum dan buku bantu lainnya pada hari diterimanya

SP2D oleh bendaharawan;

5. Membelanjakan uang DIPA sesuai dengan rencana belanja barang dan buku pengawasan kredit

oleh Pejabat Pembuat Komitmen;

6. Memeriksa tanda bukti belanja barang dan kelengkapan berkas oleh Pejabat Pembuat Komitmen

dan KPA;

18

7. Mengajukan SPP kepada Pejabat Penandatangan SPM untuk pengajuan penggantian uang

persediaan;

8. Pejabat Penandatanganan SPM meneliti/memeriksa kelengkapan berkas selanjutnya menerbitkan

SPM selambat-lambatnya tanggal 2 setiap bulannya.

Pasal 7

Belanja Modal

1. Membuat rencana penggunaan uang untuk belanja modal sesuai dengan DIPA yang tersedia pada

awal tahun;

2. Membuat jadwal belanja modal sesuai dengan rencana penggunaan uang oleh Pejabat Pembuat

Komitmen;

3. Menerbitkan SK Panitia untuk pelaksanaan belanja modal oleh Kuasa Pengguna Anggaran;

4. Mempersiapkan dan memeriksa kelengkapan berkas pengajuan belanja modal;

5. Mengajukan SPP kepada Pejabat Penandatangan SPM untuk pengajuan penggantian uang

persediaan;

6. Pejabat Penandatanganan SPM meneliti/memeriksa kelengkapan berkas selanjutnya menerbitkan

SPM.

Pasal 8

Rekonsiliasi

1. Meneliti kebenaran setiap transaksi yang telah dilakukan selama 1 bulan setiap akhir bulan

berjalan;

2. Memasukkan data transaksi berdasarkan SP2D ke dalam aplikasi SAKPA;

3. Merekonsiliasi data ke KPPN Balige untuk mendapatkan Berita Acara Rekonsiliasi.

Pasal 9

Laporan Keuangan

1. Membuat dan mengirimkan laporan bulanan selambat-lambatnya tanggal 3 bulan berikutnya

yaitu :

a. Buku Besar SAI dan RTH sesuai kode MAK Laporan Realisasi Anggaran secara Manual dan

Aplikasi yang telah direkonsiliasi beserta ADK ke korwil;

b. Mengirimkan foto kopi rekening telepon, internet, faxmile dan air ke PTA Medan;

c. Laporan Extra Daftar Gaji;

d. Laporan kekurangan Gaji;

e. Laporan Cash Forecasting;

f. Laporan pajak yang terdiri dari formulir 1721, 1721-II;

g. Daftar Rekening ke KPPN Balige.

19

2. Membuat dan mengirimkan laporan triwulan setiap tanggal 3 awal triwulan berikutnya yaitu :

a. Laporan Rencana Penarikan Dana;

b. Laporan PP 39 Tahun 2006 oleh Pejabat Pembuat Komitmen.

3. Membuat dan mengirimkan laporan semester Keuangan beserta Calk (Catatan atas Laporan

Keuangan) tanggal 7 pada bulan berikutnya;

4. Membuat dan mengirimkan laporan tahunan (Pajak 1721, 1721 A2).

BAB III

PELAYANAN BIDANG UMUM

Pasal 10

Pengelolaan Surat

1. Mencatat semua jenis surat masuk dan surat keluar dengan memilah-milah bentuk, sifat dan

jenisnya ;

2. Melakukan prosedur arsip dinamis terhadap seluruh surat masuk / keluar dengan tertib dan

menata, menyimpan sesuai dengan aturan yg berlaku;

3. Menyimpan data, dokumen yang bersifat rahasia ditempat yang aman.

4.

Pasal 11

Inventaris

1. Membuat , mencatat seluruh barang Inventarisasi yang terdapat dalam setiap ruangan dalam

Daftar Inventaris Ruangan setiap adanya mutasi barang/ setiap awal tahun;

2. Membuat, dan mencatat Inventaris tanah, bangunan dan kenderaan bermotor kedalam Kartu

Inventaris Barang dan memperbaharui setiap awal tahun;

3. Melakukan pencatatan mutasi barang setiap tiga bulan sekali kedalam Buku Inventaris

Intrakomtabel, Ekstrakomtabel, buku barang bersejarah, dan SIMAK- BMN;

4. Melakukan pencatatan terhadap barang persediaan setiap bulan kedalam Buku Persediaan dan

Aplikasi barang persediaan;

5. Melakukan pemeriksaan terhadap penambahan barang adakan klarifikasi tentang kebenaran

barang, kewajaran harga, mutu dan kwalitas serta kemanfaatannya( 3E);

6. Pada akhir tahun melakukan penghitungan posisi seluruh barang yang ada dalam kantor dalam

waktu lima hari dan selanjutnya dibuatkan laporan tahunan dalam waktu lima hari;

7. Melakukan rekonsiliasi terhadap nilai asset barang setiap enam bulan sekali ke KPKNL;

8. Laporan yang telah direkonsiliasi dalam waktu dua hari dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama

Medan.

20

Pasal 12

Perpustakaan

1. Melakukan registerisasi terhadap seluruh buku yang diterima kedalam register Induk, register

pengelompokan dan register peminjaman secara tertib dan teratur;

2. Membuat kode terhadap setiap buku perpustakaan;

3. Membuat kartu catalog untuk seluruh buku perpustakaan;

4. Melaporkan buku perpustakaan yg diterima tiga bulan sekali;

5. Melakukan penutupan buku register induk setiap tutup tahun;

Pasal 13

Kebersihan Kantor

1. Memeriksa dan berkoordinasi dengan pegawai honor untuk tugas kebersihan dan kerapian

gedung dan halaman kantor;

2. Mengkoordinasikan petugas piket untuk keamanan kantor.

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Balige

Pada tanggal : 24 Juni 2010

Sekretaris Pengadilan Agama Balige

Dra. ZUHAIRA, SH.

NIP. 19700529 199403 2 004

21

II. SOP Administrasi Penerimaan Perkara Sesuai dengan :

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BALIGE

NOMOR : W2-A8/52/HK.05/I/2011

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PELAYANAN PERKARA DI PENGADILAN AGAMA BALIGE

KETUA PENGADILAN AGAMA BALIGE

Menimbang : 1. Bahwa fungsi dan peranan Pengadilan adalah membantu pencari keadilan dan

berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan;

2. Bahwa untuk membantu para pencari keadilan sebagaimana tersebut pada butir (1) di atas, pelayanan menjadi unsur yang sangat penting dan vital;

3. Bahwa sehubungan dengan butir (2) di atas perlu dibuat ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan Standar Operasional Prosedur pelayanan bagi masyarakat yang berperkara di Pengadilan Agama Balige, dengan berpedoman pada segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa untuk hal-hal sebagaimana dimaksud dalam butir (1), (2), dan (3) di atas perlu ditetapkan suatu keputusan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

2. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;

5. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas KKN;

7. Stb. 1927-227 Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten

Buiten Java En Madura (R. Bg.);

8. Stb. 1847-52 jo. 1849-63 Reglemen Acara Perdata Reglement op de

Rechtsvordering (Rv.);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

10. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan;

11. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan;

12. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

M E M U T U S K A N

Menetapkan : Keputusan Ketua Pengadilan Agama Balige Tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Perkara di Pengadilan Agama Balige ;

22

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Pengadilan adalah Pengadilan Agama Balige selaku Pengadilan Tingkat Pertama.

2. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan adalah ukuran baku dalam penyelenggaraan pelayanan yang wajib ditaati oleh pemberi dan/atau penerima layanan di Pengadilan.

3. Pengadilan Tingkat Banding adalah Pengadilan Tinggi Agama Medan.

4. Para pihak adalah pencari keadilan, terdiri dari Penggugat/Pemohon dan Tergugat/ Termohon.

5. Majelis Hakim adalah hakim-hakim yang ditetapkan Ketua Pengadilan dalam Penetapan Majelis Hakim (PMH) untuk memeriksa dan memutus perkara.

6. Panitera Pengganti disebut juga Panitera Sidang adalah jabatan fungsional dalam penanganan perkara yang bertugas mendampingi majelis hakim dalam pemeriksaan perkara dan mencatat segala hal ihwal dalam persidangan.

7. Jurusita/Jurusita Pengganti adalah jabatan fungsional dalam penanganan perkara yang bertugas melaksanakan perintah Hakim Ketua Majelis atau Ketua Pengadilan dalam kaitannya dengan penanganan perkara.

8. Penetapan Hari Sidang (PHS) adalah penetapan hari, tanggal dan waktu penyelengaraan sidang yang dibuat Hakim Ketua Majelis.

9. SKUM (surat Kuasa Untuk Membayar) adalah kuitansi yang dikeluarkan Pengadilan berisikan jumlah uang yang harus dibayar Penggugat/Pemohon ke Kasir dalam kaitan dengan perkara.

10. Minutasi adalah pemberkasan/pengaslian berkas perkara yang telah diputus.

11. Arsip terdiri dari arsip aktif dan arsip tidak aktif.

12. Pengarsipan adalah penyimpanan berkas perkara yang sudah tidak aktif dalam ruang arsip.

13. Bank adalah Bank Rakyat Indonesia (BRI) Kantor Cabang Balige.

14. Penyitaan adalah tindakan hukum menempatkan objek perkara kepada keadaan status quo.

15. Sita Jaminan adalah menyita barang milik Tergugat (Conservatoir Beslag) atau barang milik Penggugat yang berada dalam penguasaan Tergugat (Revindicatoir Beslag) ataupun barang milik bersama/harta bersama (maritale beslag) agar barang-barang tersebut tidak digelapkan/ dipindahtangankan selama masa proses persidangan.

16. Sita eksekusi (executorial beslag) adalah tindakan menyita guna melakukan pelelangan atas benda milik Tergugat guna memenuhi putusan pengadilan yang menghukum Tergugat membayar sejumlah uang.

17. Eksekusi adalah pelaksanaan isi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

18. Teknologi Informasi (TI) adalah otomatisasi berdasarkan sistem komputerisasi/sistem digital lainnya dalam hal mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan menganalisis dan/atau menyebarkan informasi.

BAB II

PENERIMAAN PERKARA

Pasal 2

Tahapan Pendaftaran Perkara

(1) Prosedur penerimaan perkara dilakukan berdasarkan sistem meja.

(2) Penerimaan perkara dilakukan oleh Petugas Meja I di bawah koordinasi Panitera Muda Gugatan/Permohonan.

23

(3) Pihak yang akan mengajukan perkara (Penggugat/Pemohon) datang menghadap langsung Petugas Meja I untuk menyerahkan surat gugatan/permohonan dalam jumlah 4 (empat) rangkap ditambah jumlah pihak berperkara.

(4) Petugas Meja I wajib memperhatikan kelengkapan syarat formil dan materil gugatan/ permohonan yang diajukan pihak.

(5) Petugas Meja I menaksir panjar biaya perkara selanjutnya menuangkannya dalam lembaran Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) panjar biaya perkara.

(6) Besarnya panjar biaya perkara dihitung sesuai dengan Keputusan Ketua Pengadilan Agama Balige Tentang Panjar Biaya Perkara Pada Pengadilan Agama Balige.

(7) Penggugat/Pemohon membawa dan menyerahkan surat gugatan/permohonan beserta lembaran SKUM kepada Kasir.

(8) Penggugat/Pemohon menyetorkan biaya perkara ke BRI Cabang Balige dengan Nomor Rekening 0314-01-011919-50-0 An. Penampungan Biaya Perkara Pengadilan Agama Balige, selanjutnya resi (bukti setor) diserahkan kembali kepada Kasir.

(9) Kasir merigisterasi surat gugatan/permohonan pada sudut kiri atas lembar pertama dan memparafnya, kemudian memberi penomoran, penanggalan sesuai tertera pada surat gugatan/permohonan dan menandatangani serta memberikan cap Lunas pada SKUM.

(10) Penggugat/Pemohon menyerahkan surat gugatan/permohonan yang telah diregister kepada Petugas Meja II berikut SKUM yang telah dtandatangani Kasir dan diberi Cap Lunas, kemudian Petugas Meja II menyerahkan 1 (satu) rangkap surat gugatan/ permohonan dan Lembar pertama SKUM kepada Penggugat/Pemohon.

(11) Pelayanan penerimaan perkara dilakukan selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) menit.

Pasal 3

(1) Penggugat/Pemohon yang tidak dapat membuat surat gugatan/permohonan dapat meminta bantuan pada Koperasi Al-Hikmah Pengadilan Agama Balige.

(2) Penggugat/Pemohon yang tidak dapat membaca dan/atau menulis, Ketua Pengadilan atau Hakim yang ditunjuk Ketua Pengadilan dapat membuat catatan gugatan/permohonan.

(3) Pelayanan penerimaan perkara bagi pihak yang memohon bantuan pembuatan surat gugatan/ permohonan atau pencatatan gugatan/permohonan dilakukan selambat-lambatnya 120 (seratus dua puluh) menit.

Berperkara Secara Cuma-Cuma (Prodeo)

Pasal 4

(1) Penggugat/Pemohon yang miskin dan tidak mampu membayar biaya perkara dapat mengajukan perkara secara cuma-cuma (prodeo) yang diajukan bersamaan dengan pengajuan gugatan/permohonan;

(2) Dalam mengajukan permohonan berperkara secara Cuma-Cuma (prodeo) Penggugat/ Pemohon harus melengkapinya dengan Asli Surat Keterangan Lurah/Kepala Desa tempat tinggal Penggugat/Pemohon yang diketahui Camat dan telah dinazegelen Kantor Pos atau Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Miskin atau sejenisnya yang telah dinazegelen oleh Kantor Pos dan menunjukkan asli Kartu Tanda Miskin dalam persidangan;

(3) Para pihak yang beracara secara cuma-cuma (prodeo) mendapatkan pelayanan yang sama, tanpa dibeda-bedakan.

Pasal 5

(1) Petugas Meja II bertugas mencatat data-data perkara yang telah diberi nomor register ke dalam

register perkara.

(2) Data-data tentang jalannya persidangan dicatat dalam register perkara oleh Petugas Meja II berdasarkan instrumen yang tersedia.

(3) Pencatatan dalam register perkara dilakukan pada hari bersangkutan.

24

BAB III

PENUGASAN PANITERA SIDANG DAN JURUSITA/ JURUSITA PENGGANTI

Pasal 6

Penugasan Panitera Sidang

(1) Penugasan Panitera Pengganti sebagai Panitera sidang untuk membantu Majelis Hakim dalam menangani perkara dibuat oleh Panitera selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah perkara didaftar.

(2) Panitera sidang membantu Majelis Hakim dalam persidangan.

(3) Panitera sidang harus melaporkan hari sidang pertama, penundaan sidang beserta alasannya dan perkara putus kepada petugas Meja II untuk dilakukan pencatatan dengan menggunakan lembaran instrument yang ditandatangani Hakim Ketua Majelis.

Pasal 7

Penugasan Jurusita/Jurusita Pengganti

(1) Panitera menugaskan Jurusita/Jurusita Pengganti untuk melaksanakan pemanggilan / pemberitahuan kepada pihak yang berperkara.

(2) Jurusita/Jurusita Pengganti melaksanakan tugas tersebut pada hari kerja dimulai jam 08.30 WIB.

(3) Jurusita/Jurusita Pengganti memanggil para pihak selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah PHS atau 1(satu) hari setelah penundaan sidang untuk panggilan sidang lanjutan.

(4) Dalam melaksanakan tugas tersebut Jurusita/Jurusita Pengganti bertanggup jawab kepada Ketua Majelis Hakim.

BAB IV

PENETAPAN MAJELIS HAKIM (PMH) DAN PENENTAPAN HARI SIDANG (PHS)

Pasal 8

Penetapan Majelis Hakim (PMH)

(1) Ketua Pengadilan menetapkan susunan Majelis Hakim dalam tingkat pertama selambat-lambatnya 3

(tiga) hari kerja setelah pendaftaran perkara.

(2) Penetapan Majelis Hakim ditentukan dengan mempertimbangkan jumlah sisa perkara yang sedang ditangani masing-masing Majelis Hakim.

Pasal 9

Penetapan Hari Sidang (PHS)

(1) Hakim Ketua Majelis membuat Penetapan Hari Sidang selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah Penetapan Majelis Hakim.

(2) Dalam menentukan sidang pertama, Hakim Ketua Majelis bermusyawarah dengan para Hakim Anggota Majelis.

(3) Hari/tanggal sidang pertama ditetapkan dengan mempertimbangkan asas ”cepat” dan jarak jauh/dekatnya domisili pihak-pihak berperkara dengan tempat pelaksanaan sidang.

(4) Pelaksanaan sidang pertama dilaksanakan dengan :

a. Pihak-pihak yang berdomisili di wilayah kompetensi relatif Pengadilan Agama Balige dilaksanakan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja setelah pendaftaran perkara.

b. Pihak-pihak yang berdomisili di luar wilayah kompetensi relatif Pengadilan Agama Balige, baik masih dalam wilayah Pengadilan Tinggi Agama maupun di luar kewenangan relatif Pengadilan

25

Tinggi Agama, dilaksanakan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak pendaftaran perkara.

c. Pihak-pihak yang berdomisili di luar negeri dilaksanakan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sejak tanggal pendaftaran perkara.

d. Pihak-pihak yang tidak diketahui alamatnya di Indonesia dalam perkara perceraian dilaksanakan sekurang-kurangnya 4 (empat) bulan setelah pengumuman pertama atau 3 (tiga) bulan setelah pengumuman kedua.

e. Pihak-pihak yang tidak diketahui alamatnya di Indonesia dalam perkara selain perceraian dilaksanakan sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari sejak diumumkan pada Papan Pengumuman Kantor Bupati Toba Samosir bagi pihak yang terakhir terdaftar sebagai penduduk Kabupaten Toba Samosir, atau diumumkan pada Papan Pengumuman Kantor Bupati Samosir bagi pihak yang terakhir terdaftar sebagai penduduk Kabupaten Samosir.

BAB V

PANGGILAN PARA PIHAK

Pasal 10

(1) Pemanggilan para pihak yang berdomisili di yurisdiksi Pengadilan dilakukan oleh Jurusita/Jurusita

Pengganti di tempat yang dipanggil dengan jarak pemanggilan dan hari sidang sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari untuk perkara perceraian dan 3 (tiga) hari kerja untuk perkara selain perceraian.

(2) Apabila yang dipanggil tidak berada ditemui di alamat yang ditunjuk dalam gugatan/ permohonan, surat panggilan disampaikan melalui Lurah/Kepada Desa atau Sekretarisnya dengan menterakan nama dan tandatangan penerima serta diberi cap (stempel) jabatannya.

(3) Surat panggilan sidang pertama kepada Tergugat/Termohon dilampiri dengan surat gugatan atau permohonan.

(4) Pemanggilan pihak yang berdomisili di luar kompetensi relatif Pengadilan Agama Balige didelegasikan kepada Pengadilan Agama tempat domisili para pihak.

(5) Pemanggilan pihak yang berada di luar negeri dikirim melalui Departemen Luar Negeri cq. Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler Departemen Luar Negeri yang tembusannya disampaikan kepada Kedutaan Besar/Konsul Republik Indonesia di Negara tempat pihak berada.

(6) Pemanggilan pihak yang tidak diketahui alamatnya di Indonesia dalam perkara selain perceraian dilaksanakan melalui Kantor Bupati Toba Samosir atau Kantor Bupati Samosir dan ditempelkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Balige. Sedangkan dalam perkara perceraian dilaksanakan melalui Radio “Kharisma FM Balige” sebanyak dua kali, jarak pemanggilan pertama dengan pemanggilan kedua satu bulan dan jarak pemanggilan kedua dengan hari sidang sekurang-kurangnya tiga bulan.

(7) Apabila dalam persidangan pertama perkara belum putus, maka dalam persidangan berikutnya Tergugat/Termohon dipanggil melalui Kantor Bupati Toba Samosir atau Kabupaten Samosir dan ditempelkan pada papan pengumuman Pengadilan dengan jarak pemanggilan kedua dengan hari sidang sekurang-kurang 14 (empat belas) hari.

(8) Pemanggilan terhadap orang yang telah meninggal dunia disampaikan kepada ahli warisnya dengan ketentuan:

a. Jika ahli waris yang bersangkutan dikenal, panggilan disampaikan kepada ahli waris tanpa menyebutkan nama dan alamat ahli waris satu persatu.

b. Jika ahli waris tidak dikenal, panggilan disampaikan melalui Lurah/Kepala Desa di tempat tinggal terakhir Pewaris untuk diteruskan kepada ahli waris;

c. Jika Lurah/Kepala Desa tidak mengetahui/tidak mengenal ahli waris, panggilan dikembalikan kepada Jurusita/Jurusita Pengganti dengan melampirkan surat keterangan Lurah/Kepala Desa yang menerangkan tidak mengenal/tidak mengetahui ahli waris yang bersangkutan guna ditempuh dengan jalan panggilan umum.

26

(9) Pemanggilan yang tidak sah disebabkan kesalahan Jurusita/Jurusita Pengganti, maka Jurusita/Jurusita Pengganti yang bersangkutan dihukum untuk memanggil kembali tanpa diberikan biaya panggilan;

(10) Jurusita/Jurusita Pengganti menyerahkan Relaas Panggilan yang telah dilaksanakan kepada Hakim Ketua Majelis melalui Panitera Sidang perkara yang bersangkutan selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan sidang.

BAB VI

PERSIDANGAN

Pasal 11

(1) Pengadilan mengumumkan daftar perkara yang akan disidangkan pada hari bersangkutan di papan Jadwal Sidang dan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum sidang di website Pengadilan.

(2) Persidangan dilaksanakan hari Senin sampai dengan hari Kamis yang dimulai secepat-cepatnya pukul 09.00 WIB, pada hari yang bersangkutan dengan mempertimbangkan jauh dekat jarak kediaman pihak dengan tempat persidangan.

(3) Urutan persidangan dilakukan berdasarkan daftar urutan kehadiran para pihak.

(4) Apabila pada sidang pertama dalam perkara contentius (termasuk verzet) dihadiri oleh kedua belah pihak, Hakim mewajibkan kepada para pihak untuk melakukan mediasi.

(5) Mekanisme/tata cara mediasi akan diatur dalam bab tersendiri.

(6) Apabila salah satu pihak tidak hadir pada sidang pertama, maka Majelis Hakim dapat melanjutkan pemeriksaan perkara hingga menjatuhkan putusan (verstek).

(7) Apabila dalam keadaan seperti ayat (6) di atas Majelis Hakim beranggapan perlu untuk memanggil pihak kembali dengan menunda sidang, maka penundaan sidang dilakukan sesuai ketentuan tentang PHS, kecuali terhadap perkara yang pihaknya berada di luar kewenangan relatif Pengadilan Tinggi.

Pasal 12

(1) Persidangan suatu perkara diselesaikan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal

pendaftaran perkara.

(2) Jika waktu 6 (enam) bulan telah terlampaui sedangkan perkara belum diputus, maka Hakim Ketua Majelis melalui Ketua Pengadilan membuat Laporan yang ditujukan kepada Ketua Mahkamah Agung RI berikut alasan/penyebab perkara belum diputus.

Pasal 13

Berita Acara Persidangan

(1) Panitera Sidang wajib membuat berita acara persidangan.

(2) Pembuatan Berita Acara Persidangan dilaksanakan pada hari sidang bersangkutan atau selambat-lambatnya 1 (satu) hari setelah pelaksanaan sidang.

(3) Ketua Majelis bertanggung jawab atas kebenaran Berita Acara Persidangan yang dibuat Panitera Sidang.

(4) Berita Acara Persidangan ditanda tangani selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum sidang berikutnya.

27

BAB VII

MEDIASI

Pasal 14

Prosedur Sebelum Mediasi

(1) Pada Hari Sidang Pertama yang dihadiri oleh kedua belah pihak Hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi.

(2) Kewajiban mediasi tetap melekat meskipun dalam sidang verzet.

(3) Hakim wajib menjelaskan tentang prosedur mediasi kepada para pihak.

(4) Para pihak memilih Mediator dari daftar nama yang telah tersedia, pada hari Sidang Pertama atau paling lama 2 (dua) hari kerja sejak pelaksanaan sidang tersebut.

(5) Apabila dalam jangka waktu tersebut dalam point 3 (tiga) di atas para pihak tidak tercapai kesepakatan memilih Mediator, Hakim Ketua Majelis berwenang menunjuk Hakim bukan pemeriksa pokok perkara untuk menjalankan fungsi Mediator.

(6) Untuk kepentingan mediasi, Hakim memberikan kesempatan dengan menunda sidang paling lama 40 (empat puluh) hari kerja.

Pasal 15

Proses Mediasi

(1) Dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah para pihak menunjuk Mediator yang disepakati atau setelah ditunjuk oleh Hakim Ketua Majelis, masing-masing pihak telah menyerahkan catatan/usulan dan/atau rumusan perdamaian kepada Mediator.

(2) Mediator wajib mempersiapkan jadwal pertemuan Mediasi kepada para pihak untuk disepakati.

(3) Apabila dianggap perlu Mediator dapat melakukan “Kaukus” (pertemuan secara terpisah dengan salah satu pihak).

(4) Proses Mediasi berlangsung paling lama 40 (empat puluh) hari kerja terhitung sejak hari kesepakatan pihak tentang Mediator yang dipilih atau ditunjuk oleh Hakim Ketua Majelis.

(5) Jika disepakati para pihak, waktu pelaksanaan mediasi dapat diperpanjang paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak berakhirnya masa 40 (empat puluh) hari kerja seperti dimaksud ayat (4) di atas.

(6) Mediator berkewajiban menyatakan mediasi telah Gagal jika salah satu pihak atau para pihak atau Kuasa Hukumnya telah 2 kali berturut–turut tidak menghadiri pertemuan Mediasi sesuai jadwal yang telah disepakati tanpa alasan setelah dipanggil secara patut.

Pasal 16

Tempat Penyelenggaraan Mediasi.

(1) Mediator dari kalangan Hakim tidak boleh menyelenggarakan Mediasi di luar Pengadilan.

(2) Pelaksanaan mediasi oleh Mediator dari kalangan hakim tidak dikenakan biaya.

Pasal 17

Hasil Mediasi

(1) Jika dikehendaki para pihak, dalam perkara yang menyangkut tentang “orang” dapat juga dibuat kesepakatan tertulis yang ditandatangani oleh para pihak dan Mediator.

(2) Jika mediasi diwakili oleh Kuasa Hukum para maka pihak wajib menyatakan secara tertulis persetujuan atau kesepakatan yang dicapai.

(3) Para pihak wajib menghadap kembali ke persidangan yang telah ditentukan untuk memberitahukan kesepakatan perdamaian tersebut.

28

(4) Atas kesepakatan perdamaian tersebut, Majelis hakim menganjurkan agar mencabut perkara.

(5) Dalam sengketa menyangkut hukum “kebendaan” para pihak dapat mengajukan kesepakatan perdamaian kepada Majelis Hakim untuk dikukuhkan dalam bentuk “Akta Perdamaian”.

(6) Apabila para pihak tidak menghendaki kesepakatan perdamaian dikuatkan dalam bentuk Akta perdamaian maka harus memuat klausula pencabutan Gugatan dan/atau klausula yang menyatakan perkara telah selesai dalam Surat Kesepakatan Perdamaian yang ditandatangani pihak-pihak dan Mediator.

(7) Atas hasil mediasi gagal atau berhasil secara keseluruhan atau sebahagian berhasil dan sebagian gagal, Mediator wajib membuat laporan tentang hasil mediasi yang diserahkan kepada Majelis Hakim.

(8) Gagalnya mediasi tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam persidangan.

Pasal 18

Perdamaian pada tingkat Banding/Kasasi/Peninjauan Kembali

(1) Apabila terjadi kesepakatan tentang keinginan pihak-pihak melakukan perdamaian setelah proses perkara berada pada tingkat Banding/Kasasi/Peninjauan Kembali, pihak-pihak wajib mengirimkan kesepakatan tertulis kepada tingkat Peradilan yang sedang memeriksa perkara melalui Pengadilan yang memeriksa pada tingkat pertama.

(2) Ketua Pengadilan yang mengadili segera memberitahukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi jika dalam proses Banding, atau Ketua Mahkamah Agung jika proses memasuki tahap Kasasi ataupun Peninjauan Kembali tentang kehendak para pihak untuk melakukan perdamaian.

(3) Majelis Hakim Banding/Kasasi/Peninjauan Kembali yang memeriksa perkara pihak-pihak wajib menunda pemeriksaan perkara yang bersangkutan paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak menerima pemberitahuan tersebut.

(4) Para pihak melalui Ketua Pengadilan dapat mengajukan Surat Kesepakatan Perdamaian kepada Majelis Hakim Banding/Kasasi/Peninjauan Kembali melalui Ketua Tingkat Peradilan yang bersangkutan untuk dikukuhkan dalam Akta Perdamaian.

(5) Akta Perdamaian ditanda tangani oleh Majelis Hakim Banding/Kasasi/Peninjauan Kembali dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak Surat Kesepakatan Perdamaian diterima.

BAB VIII

PUTUSAN PENGADILAN

Pasal 19

(1) Putusan Pengadilan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum.

(2) Putusan diambil berdasarkan hasil musyawarah Majelis Hakim.

Pasal 20

(1) Majelis Hakim membacakan putusan yang telah jadi (dalam bentuk hard copy).

(2) Setelah putusan dibacakan, Majelis Hakim dan Panitera Sidang menandatangani Putusan.

(3) Dalam perkara verstek, Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan dengan terlebih dahulu mempersiapkan amar putusan.

29

Pemberitahuan Amar Putusan

Pasal 21

Bagi pihak yang tidak hadir dalam sidang pembacaan putusan, Jurusita/Jurusita Pengganti menyampaikan pemberitahuan amar putusan secara tertulis (relaas) selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak Putusan Pengadilan dibacakan.

Penyerahan Salinan Putusan

Pasal 22

(1) Pengadilan wajib menyerahkan Salinan Putusan kepada pihak-pihak.

(2) Salinan putuisan diserahkan apabila putusan telah ditandatangani oleh Majelis Hakim yang menyidangkan serta panitera sidang yang mencatat jalan persidangan perkara tersebut.

(3) Terhadap putusan perkara yang dihadiri kedua belah pihak, salinan putusan diserahkan pada hari pembacaan putusan melalui Petugas Meja III.

(4) Terhadap pihak yang tidak hadir dalam sidang pembacaan putusan, salinan putusan diserahkan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak putusan dibacakan/diucapkan.

(5) Jika pihak tidak datang mengambil salinan putusan, pengadilan wajib mengirimkan salinan putusan melalui Pos dengan surat tercatat.

(6) Biaya pengiriman salinan putusan diambil dari biaya proses perkara.

BAB IX

SIDANG PENYAKSIAN IKRAR TALAK

Pasal 23

(1) Terhadap putusan perkara Cerai Talak yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, Hakim Ketua

Majelis menetapkan hari Sidang Penyaksian Ikrar Talak.

(2) Penetapan hari Sidang Penyaksian Ikrar Talak dilakukan oleh Majelis Hakim selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setalah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap.

(3) Untuk kepentingan persidangan, hakim Ketua Majelis memerintahkan Jurusita/Jurusita Pengganti memanggil Pemohon dan Termohon sesuai ketentuan tentang Pemanggilan Pihak.

(4) Jika Pemohon tidak hadir pada hari sidang yang telah ditetapkan, Majelis Hakim menunda persidangan hingga waktu yang akan ditentukan kemudian, dengan ketentuan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal Penetapan Hari Sidang Penyaksian Ikrar Talak sebagaimana ketentuan ayat (2) di atas.

(5) Apabila masa waktu sebagaimana maksud ayat (4) di atas terlampaui, Ketua Pengadilan membuat Penetapan Gugur yang menyatakan bahwa putusan perkara tersebut tidak lagi berkekuatan hukum.

(6) Ketidakhadiran Termohon yang telah dipanggil secara sah, tidak mengakibatkan penundaan Sidang Penyaksian Ikrar Talak.

BAB X

PENGEMBALIAN SISA PANJAR BIAYA PERKARA

Pasal 24

(1) Pengadilan wajib mengembalikan sisa panjar melalui Kasir setelah semua biaya perkara dikeluarkan.

(2) Pemberitahuan tentang panjar yang tersisa dilakukan oleh Ketua Majelis setelah putusan perkara diucapkan dan mencantumkannya dalam instrumen yang tersedia di ruang sidang.

(3) Dalam perkara selain cerai talak yang dihadiri kedua belah pihak dalam sidang pembacaan putusan, sisa panjar dikembalikan pada hari bersangkutan.

30

(4) Dalam perkara Cerai talak, sisa panjar dikembalikan setelah pelaksanaan sidang Penyaksian Ikrar Talak.

(5) Apabila dalam sidang pembacaan putusan terdapat pihak yang tidak hadir, sisa panjar biaya perkara dikembalikan setelah dikeluarkan biaya Pemberitahuan Isi Putusan.

(6) Sisa panjar yang tidak diambil pihak Penggugat/Pemohon dalam waktu 180 (seratus delapan puluh) hari sejak tanggal putusan, akan distor ke Kas Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

BAB XI

MINUTASI PERKARA

Pasal 25

(1) Minutasi perkara dilaksanakan oleh Panitera Sidang selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari

terhitung sejak perkara diputus.

(2) Berkas perkara yang telah diminutasi diserahkan kepada petugas Meja II untuk pencatatan tanggal minutasi.

(3) Setelah putusan berkekuatan hukum tetap, berkas perkara yang telah diminutasi diserahkan kepada Meja III selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak tanggal minutasi untuk pengarsipan.

(4) Panitera sidang yang tidak menyelesaikan minutasi hingga batas waktu yang ditentukan, akan diberi teguran lisan oleh atasan yang bersangkutan.

BAB XII

PENERBITAN AKTA CERAI

Pasal 26

(1) Dalam Perkara Cerai Talak, Akta Cerai diterbitkan pada hari sidang Penyaksian Ikrar Talak

dilaksanakan.

(2) Dalam perkara Cerai Gugat, Akta Cerai diterbitkan selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja setelah putusan berkekuatan hukum tetap.

(3) Pihak-pihak yang mengambil Akta Cerai dikenakan biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) yang akan distor ke Kas Negara.

BAB XIII

UPAYA HUKUM

Pasal 27

(1) Penerimaan perkara banding/kasasi/peninjauan kembali dilakukan oleh Petugas Meja I.

(2) Pengiriman berkas Banding ke Pengadilan Tinggi Agama Medan dan Kasasi atau Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung dilakukan dengan ketentuan waktu:

a. Bagi para pihak yang berdomisili di wilayah kompetensi relatif Pengadilan Agama Balige, maka pengiriman berkas dilaksanakan pada 30 (tiga puluh) hari;

b. Jika para pihak atau salah satu pihak berdomisili di luar wilayah kompetensi relatif Pengadilan Agama Balige, maka pengiriman berkas dilaksanakan sesuai dengan masa jadwal pemberitahuan kepada pihak-pihak secara patut dan dalam waktu sesingkat-singkatnya.

(3) Putusan Banding/Kasasi/Peninjauan Kembali disampaikan oleh Jurusita/Jurusita Pengadilan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak Pengadilan menerima pengiriman berkas dari Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.

31

BAB XIV

SITA DAN EKSEKUSI

Pasal 28

Sita

(1) Sita Jaminan (Conservatoir Beslag dan Revindicatoir Beslag) dan Sita Persamaan dapat diajukan bersama-sama dengan surat gugatan atau diajukan diajukan secara terpisah dari pengajuan gugatan selama masa proses persidangan sebelum perkara diputus atau diajukan dalam masa upaya hukum.

(2) Penyitaan dilakukan setelah Pemohon sita memenuhi syarat-syarat yang ditentukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Sita Jaminan dilakukan oleh Panitera/Jurusita yang dibantu oleh 2 (dua) orang pegawai Pengadilan sebagai saksi berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis terhadap objek perkara milik Tergugat (conservatoir beslag) atau barang bergerak milik Penggugat (revindicatoir beslag).

(4) Setelah pelaksanakan sita, Pengadilan melakukan pengumuman/pendaftaran sita dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Terhadap objek sita berbentuk tanah yang telah bersertifikat, didaftarkan di Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang mengeluarkan sertifikat;

b. Terhadap objek sita berupa tanah yang belum bersertifikat, salinan berita acara sita didaftarkan di Kantor Kepala Desa dalam buku letter C Terhadap objek sita berupa kapal, didaftarkan di Kantor Syahbandar tempat terdaftarnya kapal.

c. Terhadap objek sita berupa barang jaminan fidusia, didaftarkan di Kantor Wilayah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

d. Terhadap objek sita berupa kendaraan bermotor, didaftarkan di Kantor Samsat tempat terdaftarnya kendaraan tersebut.

(5) Jurusita/Jurusita Pengganti mengumumkan berita acara sita untuk mendukung keabsahan dan kekuatan mengikat sita kepada pihak ketiga.

(6) Objek sita tetap berada dalam penguasaan/penjagaan Termohon sita.

(7) Pengadilan tidak boleh melakukan penyitaan terhadap barang agunan/barang yang telah dijadikan jaminan hutang.

(8) Majelis Hakim harus menjatuhkan putusan sela perihal pelaksanakan sita pada sidang yang dilaksanakan setelah pelaksanaan sita.

(9) Apabila objek sita berada di luar wilayah hukum Pengadilan, maka Pengadilan mendelegasikan pelaksanaan sita ke Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat objek perkara berada.

(10) Biaya sita terhadap objek sebagaimana maksud ayat (9) di atas ditentukan oleh Pengadilan Agama yang menerima pendelegasian.

Pasal 29

Eksekusi

(1) Pengadilan melaksanakan eksekusi apabila pihak-pihak tidak melaksanakan putusan Pengadilan

yang telah berkekuatan hukum tetap.

(2) Eksekusi dilaksanakan setelah Pemohon eksekusi mengajukan permohonan eksekusi dan membayar biaya eksekusi sebagaimana yang tertera dalam SKUM.

(3) Sebelum melaksanakan eksekusi, Pengadilan terlebih dahulu melakukan pemanggilan kepada Termohon eksekusi guna aanmaning (teguran) agar Termohon eksekusi bersedia melaksanakan putusan Pengadilan.

(4) Eksekusi dilakukan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan.

32

(5) Atas permohonan Pemohon eksekusi, Pengadilan melaksanakan eksekusi terhadap:

a. Putusan yang berkekuatan hukum tetap.

b. Putusan perdamaian

c. Putusan Arbitrase.

d. Hak Tanggungan.

e. Hipotik

f. Fidusia

g. Grose Akta.

BAB XV

PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI

Pasal 30

Pengadilan melakukan Pengembangan Teknologi Informasi dalam bentuk:

(1) Program otomatisasi pengelolaan administrasi perkara sejak penerimaan perkara sampai penyelesaiannya;

(2) Program otomatisasi pengelolaan administrasi kesekretariatan, meliputi bidang kepegawaian, keuangan, dan umum;

(3) Program pengembangan website;

(4) Program pengembangan layanan informasi digital dengan menggunakan electronic mail (e-mail), short message service (SMS), layar sentuh (touch screen), layar digital (digital screen) dan sarana informasi digital lainnya;

(5) Program dokumentasi audio proses persidangan;

(6) Program penerjemahan dokumen.

Pasal 31

Pengembangan teknologi informasi di Pengadilan sedapat mungkin dilakukan secara terintegrasi, terotomatisasi, dan multi-pengguna (multi-user) sesuai dengan klasifikasi lingkup kerja. Apabila tidak dimungkinkan untuk itu, maka dapat dilakukan dengan prinsip pengguna individual (standalone).

Pasal 32

(1) Seluruh data-data perkara dimasukkan dalam sistem teknologi informasi oleh petugas sesuai dengan

lingkup tugas dan wewenangnya.

(2) Pengadilan memberikan peluang kepada pencari keadilan dan/atau masyarakat untuk mengakses data-data perkara maupun putusan/penetapan melalui media informasi yang tersedia sesuai dengan peraturan yang berlaku.

BAB XVI

UNIT PELAYANAN INFORMASI DAN KEHUMASAN

Pasal 33

Unit Pelayanan Informasi

(1) Pengadilan menyediakan unit pelayanan informasi bagi pencari keadilan dan/atau pihak-pihak lainnya yang membutuhkan informasi pengadilan.

33

Pasal 34

Unit Kehumasan

(1) Khusus untuk kepentingan informasi publik melalui media massa, Pengadilan menyediakan unit kehumasan yang bertindak selaku juru bicara Pengadilan.

(2) Setiap anggota Pers / anggota Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dapat mempertanyakan prihal kebijakan Pengadilan melalui Petugas Humas.

(3) Petugas Humas hanya melayani permohonan informasi oleh Pers setelah yang bersangkutan menunjukkan kartu Anggota Pers/LSM yang diwakili.

BAB XVII

LAIN-LAIN

Pasal 35

(1) Pada saat Keputusan ini berlaku, maka Standar pelayanan Prosedur (SOP) Pelayan Perkara di

Pengadilan Agama Balige Nomor W2-A8/ 157 /HK.05/II/2010 tanggal 1 Pebruari 2010 dinayatkan tidak berlaku.

(2) Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur kemudian sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan Pengadilan.

Pasal 36

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di : Balige Pada tanggal : 3 Januari 2011 Ketua Pengadilan Agama Balige Drs. MAZHARUDDIN, MH NIP. 19640901 199203 1 004

34

BAB III

KEADAAN PERKARA

PENERIMAAN DAN PENYELESAIAAN PERKARA.

1. Perkara Tingkat Pertama

Dalam yuridiksi Pengadilan Agama Balige untuk tahun 2010, Pengadilan Agama Balige telah

menerima perkara sebagai berikut :

- Sisa tahun 2009 = 2 Perkara

- Diterima tahun 2010 = 4 Perkara

- Diselesaikan tahun 2010

a. Ditolak = - Perkara

b. Digugurkan = - Perkara

c. Dikabulkan = 5 Perkara

d. Dicabut = 1 Perkara

Jumlah = 6 Perkara

- Sisa tahun 2010 = - Perkara

Keadaan perkara menurut jenisnya pada Pengadilan Agama Balige yang menonjol adalah

perkara perceraian dan isbat nikah, untuk lebih rinci dapat dilihat dalam tabel di bawah ini sebagai

berikut :

Nomor Jenis Perkara Sisa

Tahun

2009

Terima

Tahun

2010

Jumlah Diselesaikan

Tahun ini

Sisa Bulan

Desember

2010

A

PERKAWINAN

1. Izin Poligami

2. Pencegahan

Perkawinan

3. Penolakan

Perkawinan oleh PPN

4. Pembatalan

Perkawinan

5. Kelalaian Atas

Kewajiban suami/Isteri

6. Cerai Talak

7. Cerai Gugat

8. Harta Bersama

2

-

-

3

2

3

2

3

-

-

35

B

C

D

E

F

G

H

I

9. Penguasaan Anak

10. Nafkah Anak oleh

Ibu karena Ayah tidak

mampu

11. Hak-hak bekas

Isteri/kewajiban bekas

suami

12. Pengesahan Anak

13. Pencabutan

kekuasaan orang tua

14. Perwalian

15. Pencabutan

kekuasaan wali

16. Penunjukan orang

lain sbg wali oleh

Pengadilan

17. Ganti rugi terhadap

wali

18. Asal usul Anak

19. Penetapan kawin

campuran

20. Itsbat Nikah

21. Izin Kawin

22. Dispensasi Kawin

23. Wali Adhol

EKONOMI SYAR'IAH

KEWARISAN

W A S I A T

H I B A H

W A K A F

ZAKAT / INFAQ /

SHODAQOH

P3HP

LAIN-LAIN

J U M L A H :

-

2

1

4

1

6

1

6

-

-

36

2. Perkara Tingkat Banding

Untuk tahun 2010 Pengadilan Agama Balige tidak ada menerima perkara Banding

3. Perkara Tingkat Kasasi

Pada Tahun 2010 Pengadilan Agama Balige telah menerima putusan perkara Kasasi yakni nomor

register 5/Pdt.G/2007/PA-Blg. atas nama

- H. Baharuddin Siregar ( Tergugat/ Pembanding/ Terbanding I/ Terbanding II/ Pemohon Kasasi/

Termohon Kasasi)

- Hj. Hasnah Br Simamora (Penggugat/ Pembanding/ Teranding I/ Pemohon Kasasi/ Termohon

Kasasi I)

- Hj. Fatimah Hutasuhut (Pembanding/ Turut Terbanding II/ Turut Termohon Kasasi II)

4. Perkara Tingkat Peninjauan Kembali

Pada tahun 2010 Pengadilan Agama Balige tidak ada menerima perkara Peninjauan Kembali (PK).

5. Sita dan Eksekusi.

Pengadilan Agama Balige pada tahun 2010 tidak ada melaksanakan sita dan eksekusi.

6. Perkara PP. No. 10/1983 jo. PP. No. 45/1990.

Pengadilan Agama Balige tahun 2010 tidak ada menerima perkara mengenai PP No. 10/1983 jo PP

no. 45/1990 tentang izin berperkara khususnya bagi Pegawai Negeri Sipil.

7. Pengiriman Salinan Putusan/Penetapan.

Salinan Putusan/ Salinan Penetapan Pengadilan Agama Balige telah dikirim ke Kantor Urusan

Agama Kecamatan sesuai dengan Kantor Urusan Agama tempat melangsungkan pernikahan dan

tempat berlangsungnya perceraian.

8. Akta Cerai

Pengadilan Agama Balige telah menerbitkan Akta Cerai sesuai dengan pasal 84 ( 4) Undang-undang

No. 7 Thn 1989 Tentang Peradilan Agama dan telah direvisi dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun

2006 untuk perkara Cerai Talak dan Cerai Gugat ada dikeluarkan Akta Cerai 6 (enam) eksamplar 2

(dua) rusak..

9. Penerimaan Akta Ikrar Wakaf.

Pengadilan Agama Balige dalam tahun 2010 ini tidak ada menerima Akta Ikrar Wakaf dari

Kabupaten Toba Samosir dan Samosir.

10.Pelaksanaan Sidang Keliling.

Pengadilan Agama dalam tahun 2010 tidak ada melaksanakan sidang keliling.

37

BAB IV

PENGAWASAN INTERNAL

Pengawasan Internal dalam hal Pengawasan Melekat sebagai pengendalian yang terus menerus

dan dilakukan oleh atasan langsung tehadap bawahannya secara preventif dan represif telah

dilaksanakan setiap bulannya dengan baik sesuai dengan KMA. Nomor 80 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan, begitu juga Pengawasan

Fungsional yang dilakukan oleh Hakim Pengawas Bidang atas pelaksanaan administrasi peradilan dan

administrasi kesekretariatan pada Pengadilan Agama Balige, Hakim Pengawas Bidang Yustisial

bertugas mengawasi bidang administrasi perkara, Hakim Pengawas Non Yustisial bertugas mengawasi

administrasi kesekreariatan setiap bulannya, begitu juga Pengawasan Rutin/Reguler yang dilakukan oleh

Pengadilan Tinggi Agama Medan terhadap penyelenggaraan Peradilan setiap semesternya.

38

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN

A. Sumber Daya Manusia Teknis Yudisial

1. Sumber Daya Manusia Teknis Yudisial

Dalam upaya untuk Pencapaian Hasil Kinerja Pegawai Pengadilan Agama Balige dalam

rangka untuk meningkatkan pelayanan hukum bagi masyarakat pencari keadilan secara umum

dapat dilaporkan bahwa Pembinaan dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia telah dilaksanakan

semaksimal mungkin, baik dalam bidang Administrasi Peradilan, Administrasi Umum serta

Tenaga Tekhnis Yudisial meski dengan adanya keterbatasan jumlah Sumber Daya Manusia.

Adapun langkah-langkah yang telah dilakukan adalah sebagai berikut;

a. Mengatur dan membina kerjasama antar aparat peradilan , mengintegrasikan serta

mensinkronisasikan seluruh administrasi Pengadilan Agama Balige.

b. Melakukan pembinaan sumber daya manusia dengan kegiatan diskusi dan rapat koordinasi.

c. Hakim Pengawas yang telah ditunjuk dalam saat pengawasan tidak hanya melakukan

pengawasan tetapi juga memberikan petunjuk serta bimbingan yang diperlukan bagi para

pejabat struktural, fungsional dan petugas yang terkait.

d. Meningkatkan keharmonisan hubungan antara Hakim dan Pejabat Struktural dan fungsional

serta seluruh Pegawai Pengadilan Agama Balige sehingga terbina keharmonisan,

Kenyamanan dan keserasian kerja.

e. Membina rasa tanggung jawab aparat terhadap tugas masing-masing.

2. Sumber Daya Manusia Non Teknis Yudisial

Jumlah seluruh pegawai pada Pengadilan Agama Balige dalam tahun 2010 sebanyak 14

orang, dengan rincian menurut jabatan sebagai berikut :

a. Ketua/Hakim = 1 orang

b. Wakil Ketua/Hakim = 1 orang

c. Hakim = 4 orang

d. Panitera/Sekretaris = 1 orang

e. Wakil Panitera = 1 orang

f. Wakil Sekretaris / JSP = 1 orang

g. Panitera Muda Permohonan = - orang

h. Panitera Muda Hukum = - orang

i. Panitera Muda Gugatan = 1 orang

j. Panitera Pengganti = - orang

k. Kepala Urusan Perencanaan dan Keuangan/JS$$P = 1 orang

l. Kepala Urusan Kepegawaian dan Ortala = 1 orang

m.Kepala Urusan Umum = - orang

n. Jurusita Pengganti = - orang

o. Staff = 2 orang

-------- -------------------------------

Jumlah = 14 orang

39

3. Promosi dan Mutasi

Jabatan Kaur Kepegawaian telah terisi pada tanggal 15 September 2010 berdasarkan SK.

Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan Nomor : W2-A/2191/KP.04.6/IX/2010 a.n. Mairiza

Yulianti, S.Si., akan tetapi jabatan Panmud Hukum menjadi kosong dengan mutasinya Irvandi

Pardede, SH. Berdsarkan SK. Dirjen Badilag No.2163/DJA/KP.04.6/VI/2010 tanggal 2 Juni

2010 ke Pengadilan Agama Tarutung. dan Jabatan Panmud Permohonan masih kosong meskipun

telah diusulkan namun belum mendapat tanggapan.

Usul kenaikan Pangkat reguler telah terealisasi 2 orang per April 2010 atas nama :

Supriono, SH. dari golongan III/b ke Golongan III/c (Wasek) dan Sriwati Br. Siregar, SH. dari

golongan III/c ke Golongan III/d (Panmud Gugatan) Usul kenaikan Pangkat reguler telah

terealisasi 1 orang per Oktober 2010 atas nama Muhammad Shalahuddin Hamdayani, SH., MA.

dari golongan III/c ke Gol. III/d (Hakim)

dan adapun kenaikan pangkat yang tertunda yakni TMT April 2010, yang seharusnya diusulkan

pada Oktober 2009 adalah Golongan III/d ke Golongan IV/a atas nama : - Dra. Zuhaira, SH

(Panitera /Sekretaris) dan Dra. Hj. Nurlela Br Ginting (Wakil Panitera).

4. Pengisian Jabatan Struktural

No Eselon Formasi Terisi Belum Terisi Keteranga

n

1 2 3 4 5 6

1 Eselon III.a 1 1 -

2 Eselon IV.a 1 1 -

3 Eselon IV.b 1 1 -

4 Eselon V. 7 4 3

JUMLAH 10 7 3

B. Pengelolaan Sarana dan Prasarana

1. Sarana dan Prasarana Gedung

a). Pengadaan

Pada DIPA Tahun 2010 Pengadilan Agama Balige tidak ada melakukan pengadaan

Meubelair/Alat Pengolah Data, tetapi untuk terwujudnya penyelenggaraan Peradilan yang

sehat, tentu tidak cukup hanya dengan melakukan perbaikan terhadap Sistem dan

40

Kelembagaan Peradilan saja, tetapi harus pula diupayakan Pengadaan Fasilitas, Sarana dan

Prasarana yang lebih memadai guna memperlancar agar pekerjaan dapat terlaksana secara

Efisien, Efektif dan Produktif. Maka pada tahun 2010 Pengadilan Agama Balige telah

merealisasikan/melaksanakan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Rumah Dinas beserta

Rehabilitasi Pagar Gedung Kantor Pengadilan Agama Balige yang terdapat dalam DIPA

tahun 2010 senilai Rp. 735.941.000,- (Tujuh ratus tiga puluh lima juta sembilan ratus

empat puluh satu ribu rupiah), yang Terealisasi sebesar Rp. 735.759.000,- (Tujuh ratus

tiga puluh lima juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) dengan Sisa

Anggaran Belanja Modal sebesar Rp. 182.000,- (Seratus delapan puluh dua ribu rupiah).

b). Pemeliharaan

Pada DIPA Tahun 2010 Pengadilan Agama Balige mempunyai biaya pemeliharaan

Gedung dan Bangunan sebesar Rp. 1.897.000,- (Satu juta delapan ratus sembilan puluh

tujuh ribu rupiah) dan telah terealisasi 100%.

c). Penghapusan

Pada Tahun 2010 Pengadilan Agama belum melakukan Penghapusan terhadap Gedung

dan Bangunan Karena masih dalam proses.

2. Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung

a). Pengadaan

Pada Tahun 2010 Pengadilan Agama Balige telah mengadakan sarana dan prasarana

fasilitas gedung yaitu pengadaan Inventaris Kantor Berupa 1 (Satu) buah Kursi Besi Putar

Senilai Rp. 930.000,- ( Sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah).

b). Pemeliharaan

Pada DIPA Tahun 2010 Pengadilan Agama Balige mempunyai biaya pemeliharaan

Peralatan dan Mesin Senilai Rp.37.010.000,- (Tiga puluh tujuh juta sepuluh ribu rupiah)

dan telah terealisasi 100%.

c). Penghapusan

Pada Tahun 2010 Pengadilan Agama belum melakukan Penghapusan terhadap

Fasilitas Gedung dan Bangunan Karena masih dalam Proses/Pendataan.

41

C. Pengelolaan Keuangan

Pada Tahun Anggaran 2010 Pengadilan Agama Balige telah menerima Alokasi Pagu

DIPA sebesar Rp. 1.729.271.000 (Satu milliar tujuh ratus dua puluh sembilan juta dua ratus tujuh

puluh satu ribu rupiah)

1. Belanja Pegawai

- Pagu : Rp. 804.228.000,-

- Realisasi : Rp. 726.912.894,-

- Sisa : Rp. 77.315.106,-

2. Belanja Barang

- Pagu : Rp. 189.102.000,-

- Realisasi : Rp. 185.808.906,-

- Sisa : Rp. 3.293.094,-

3. Belanja Modal

- Pagu : Rp. 735.941.000,-

- Realisai : Rp. 735.759.000,-

- Sisa : Rp. 182.000,-

42

D. PENGELOLAAN ADMINISTRASI

1. Administrasi Perkara

Prosedur penerimaan perkara pada Pengadilan Agama telah dilaksanakan dengan baik,

yaitu melalui sistem meja I, II dan III sesuai dengan penerapan Pola Bindalmin dengan surat

Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/001/SK/X/1991, tanggal 24 Januari

1991 dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/032/SK/IV/2006, tanggal 4

April 2006 tentang pemberlakuan Buku II Edisi Revisi tahun 2009 mengenai Pedoman Teknis

Administrasi dan Teknis Peradilan Agama.

a. Keuangan Perkara.

Pengelolaan keuangan perkara di Pengadilan Agama Balige pada umumnya telah

dilaksanakan dengan tertib dan rapi adapun Buku keuangan perkara terdiri dari :

a. Buku Jurnal Perkara Gugatan (KI-PA.1/G)

b. Buku Jurnal Perkara Permohonan (KI-PA.1/P)

c. Buku Jurnal Perkara Permohonan Banding ( KI - PA.2)

d. Buku Jurnal Perkara Permohonan Kasasi ( KI - PA.3)

e. Buku Jurnal Perkara Permohonan Peninjauan Kembali ( KI - PA.4)

f. Buku Jurnal Perkara Permohonan Eksekusi ( KI - PA.5)

g. Buku Induk Keuangan Perkara ( KI - PA.6)

h. Buku Jurnak Biaya Eksekusi ( KI - PA.7)

i. Buku Penerimaan Uang Hak-Hak Kepaniteraan (KI–PA.8a/b)

j. Buku Jurnal Biaya Penyitaan ( KI - PA.9)

k. Buku Keuangan Konsinyasi ( KI –PA.10)

l. Buku Rekapitulasi Hak-Hak Kepaniteraan dan Hak-Hak Kepaniteraan Lainnya.

m. Buku Kas Bantu

n. Buku Keuangan Titipan Pihak Ketiga.

dan setiap pengeluaran uang tetap memakai instrumen dan kwitansi sedangkan pembayaran

biaya perkara telah melalui sistem Bank.

b. Register Perkara.

Pola Register Perkara di Pengadilan Agama Balige telah dilaksanakan sesuai dengan

fungsinya dan ketentuan yang berlaku serta telah melengkapi Buku-buku Register yaitu :

a. Register Induk Perkara Gugatan (C.1.A)

b. Register Induk Perkara Pernohonan (Voluntair) C.1.B

c. Regsiter Permohonan Banding C.1.C

d. Regsiter Permohonan Kasasi C.1.D

e. Regsiter Permohonan Peninjauan Kembali (PK) C.1.E

f. Regsiter Permohonan Pembagian Harta Peninggalan diluar Sengketa (P3HP).

g. Regsiter Surat Kuasa Khusus

43

h. Regsiter Eksekusi

i. Regsiter Penyitaan Barang Bergerak.

j. Regsiter Penyitaan Barang Tidak Bergerak.

k. Regsiter Mediasi

l. Regsiter Akta Cerai

m. Register Mediator

n. Register Ekonomi Syari'ah

o. Register Pendaftaran Putusan Arbitrasi Syari'ah

p. Register Prodeo.

c. Pelaporan perkara.

Laporan perkara baik bulanan, triwulan, kwartal, semester dan tahunan telah

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tidak melewati batas waktu yang

telah ditetapkan sesuai dengan jenis laporan dan ada laporan tambahan tahun 2010 yaitu :

a. Laporan Sidang Keliling

b. Laporan Tentang Titipan Pihak Ketiga

c. Laporan Tentang Keadaan Biaya Perkara

Sistem SMS ke Center SMS/ I Nomor : 085281440000.

d. Kearsipan Perkara.

Pengadilan Agama Balige telah mengupayakan penataan arsip berkas perkara dengan

baik melalui sistem box sesuai dengan ketentuan Pola Bindalmin.

Minutasi Berkas Perkara.

Pengadilan Agama Balige telah melaksanakan minutasi berkas perkara yang telah

diputus dengan sistim kronologis dan dijahit serta dikuliti dengan rapi dan telah diarsipkan

dengan baik paling lama dua minggu setelah pembacaan putusan.

44

2. Administrasi Umum

A. Umum dan Perlengkapan

Pengelolaan surat sudah sesuai dengan sistem persuratan dari Mahkamah Agung, adapun

kondisi surat masuk yang dikelola Pengadilan Agama Balige sebanyak 339 dan surat keluar

sebanyak 938 pucuk surat dengan perincian sebagai berikut :

45

SURAT KELUAR

KLAS BULAN

JUMLAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

OT 29 16 11 15 12 11 13 14 9 10 9 14 162

HM 13 12 6 6 4 5 2 6 2 7 8 3 74

KP 59 24 18 22 12 14 20 16 16 12 17 17 247

KU 30 25 22 33 16 27 25 28 24 23 28 34 315

KS 2 - - - - - 1 - - - - - 3

PL 9 3 6 3 20 9 4 8 9 14 7 9 101

HK 4 5 - 4 - - 3 2 1 - 5 6 30

PP - 2 1 - - - 1 1 - - - - 3

PB - - - - - - - - - - - - 0

PS 1 - - - - - - 2 - - - 1 3

JUMLAH 147 87 64 82 64 66 68 76 61 66 74 83 938

SURAT MASUK

KLAS BULAN

JUMLAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

OT 4 1 - 2 3 1 4 1 1 - 1 3 21

HM 13 7 7 6 4 7 8 8 4 14 9 9 95

KP 8 7 7 11 3 9 2 8 6 1 5 7 75

KU 5 5 4 1 2 7 1 3 1 4 8 4 44

KS 1 4 2 4 - - 2 - - - - - 13

PL 1 1 2 - 2 6 3 - - - 11 3 19

HK 1 2 2 3 4 2 3 2 4 1 6 6 36

PP - 2 3 2 2 3 - 1 3 3 1 12 32

PB - - - - - - - - - - - 1 1

PS 1 - - - - - - - - - - 2 3

JUMLAH 34 29 27 29 20 35 23 23 19 23 31 47 339

46

SURAT MASUK

TUJUAN BULAN

JUMLAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

MARI 5 2 8 9 7 8 5 3 6 6 12 10 81

PTA/PA SE-SUMUT 16 13 10 9 8 12 9 5 6 10 12 27 137

PTA/PA LUAR SUMUT - 2 1 4 - - 2 1 2 - 1 1 14

KPPN 5 4 3 1 - 3 1 1 - 4 3 4 29

INSTANSI LAIN 8 8 5 6 5 12 6 13 5 3 3 5 79

JUMLAH 34 29 27 29 20 35 23 23 19 23 31 47 339

SURAT KELUAR

ASAL BULAN

JUMLAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

MARI 10 5 4 1 4 5 5 4 2 2 8 2 52

PTA/PA SE-SUMUT 93 62 34 47 43 38 45 47 34 39 34 50 566

PTA/PA LUAR SUMUT 1 - - - - - 1 1 1 - 1 1 6

KPPN 17 6 18 22 6 14 10 14 12 12 18 18 167

INSTANSI LAIN 26 14 8 12 11 9 7 10 12 13 13 12 147

JUMLAH 147 87 64 82 64 66 68 76 61 66 74 83 938

47

Dalam Tahun 2010 dibidang kearsipan dilakukan kegiatan sebagai berikut :

Penertiban dengan cara meretensi arsip-arsip Inaktif pa unit kearsipan.

Retesi/Penyusutan arsip dengan cara membakar pada unit kearsipan setelah dibuat Berita

Acaranya.

Penataan arsip yang ada sebagai realisasi dari hasil penyuluhan dan bimbingan yang dilakukan

oleh LAN.

B. Pengelolaan Perpustakaan

Perpustakaan Dinas sebagai salah satu sarana penunjan kelancaran pelaksanaan tugas

Pengadilan Agama Balige mengambil peranan penting yang berfungsi sebagai mediator dalam

menambah wawasan pengetahuan bagi para pegawai dan Hakim.

Dalam tahun 2010 tugas-tugas yang berkaitan dengan perpustakaan yang dilaksanakan anatara

lain :

1. Pengelolaan buku-buku /bahan pustaka yang ada disesuaikan dengan peraturan yang

berlaku;

2. Penataan ruang perpustakaan menyesuaikan dengan tata ruang yang ideal;

3. Peningkatan pelayanan peminjaman buku pustaka;

4. Perencanaan Pengadaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendukung.

Adapun jumlah buku-buku yang diterima Pengadilan Agama Balige pada Tahun 2010

sebanyak : 74 Judul, 95 eksamplar.dengan rincian sebagai berikut :

N0 Jenis Buku Jumlah Judul Jumlah buku Ket.

1 Ilmu Hukum 47 66

2 Ilmu Agama 3 3

3 Ilmu Statistik 3 3

4 Ilmu Umum 21 23

Jumlah 74 95

Semua buku perpustakaan yang masuk ke Pengadilan Agama Balige telah diinventarisir dan

dimasukkan dalam Aplikasi Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara

(SIMAK BMN).

C. Inventaris Kantor

Diantara indikator pendukung kelancaran pelaksanaan tugas Pengadilan Agama Balige

adalah terpenuhinya sarana dan prasarana yaitu inventarais dan perlengkapan kantor serta tertib

administrasi pengelolaannya. Oleh karenanya upaya peningkatan dan pengadaan barang

inventaris kantor baik pengadaan melalui DIPA Pengadilan Agama Balige tahun 2010 maupun

reklasasi masuk dari

48

Pengadilan Tinggi Agama Medan maupun dari Mahkamah Agung.

Adapun selama tahun 2010 Pengadilan Agama Balige telah melaksanakan pengadaan barang

inventaris sebagai berikut :

- Barang Inventaris

NO NAMA BARANG JUMLAH BARANG

1 Kursi Besi Putar 1 Unit

JUMLAH 1 Unit

49

BAB VI

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, maka laporan ini dapat disimpulkan sebagai

berikut :

1. Bidang Yustisial

1.1. Bahwa Pengadilan Agama Balige pada Tahun 2010 menerima perkara sebanyak : 4 Perkara

sedangkan pada Tahun 2009 Pengadilan Agama Balige mempunyai sisa 2 (Dua) Perkara

yaitu Perkara Cerai Talak.

1.2. Bahwa jenis perkara yang diterima tersebut adalah sebagai berikut :

- Permohonan Penetapan Ahli Waris : - Perkara

- Cerai gugat : 3 Perkara

- Cerai Talak : - Perkara

- Itsbat Nikah : 1 Perkara

1.3. Bahwa pada Tahun 2010 Pengadilan Agama Balige ada mengeluarkan Akta Cerai sebanyak

6 Ex. Dan terdapat 2 Ex Akta Cerai yang rusak dan semua Perkara yang ditangani telah

berkekuatan hukum tetap.

2. Bidang Non Yustisial

2.1. Jumlah pegawai Pengadilan Agama Balige sampai akhir Desember 2010 berjumlah 14

Orang.

2.2. Usul kenaikan pangkat pada Tahun 2010 sebanyak 2 orang yaitu per Apri dan 1 Orang Per

Oktober..

2.3. Formasi Jabatan masih ada yang kosong yaitu Kaur Umum, Panitera Muda Permohonan,

dan Panitera Muda Hukum.

2.4. Gerakan Disiplin Nasional (GDN) pada Pengadilan Agama Balige telah berjalan dengan

baik dan akan terus ditingkatkan dalam setiap acara rapat koordinasi, pembinaan mental,

diskusi dan Olah raga.

2.5. Pengelolaan Barang Milik Negara telah dilaksanakan dengan baik dan masukkan dalan

Sistem Aplikasi Barang Milik Negara (SIMAK BMN).

2.6. Pengelolaan Keuangan telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan Sistem Aplikasi

Pengelolaan Anggaran (SAKPA).

2.7. Pengelolaan Kepegawaian telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan Sistem Aplikasi

Kepegawaian (Simpeg ).

50

B. Rekomendasi

Bertitik tolak dengan kenyatan yang ada, maka melalui Laporan Tahunan ini Pengadilan

Agama Balige mengajukan rekomendasi sebagai berikut :

Untuk meningkatkan pelayanan hukum kepada masyarkat diperlukan tersedianya dana untuk

penyuluhan hukum dan sidang keliling yang belum dapat dilaksanakan, mengingat dana yang belum

tersedia dan wilayah hukum Pengadilan Agama Balige yang cukup luas dan sulit dijangkau.

Untuk mengupayakan aparat peradilan yang terampil dan profesional diharapkan adanya penataran-

penataran, dan pelatihan-pelatihan, demi untuk kelancaran pelaksanaan tugas, masih dirasakan perlu

penambahan tenaga Hakim, Kepaniteraan dan Kesekretariatan.

Demikian Laporan Tahunan in kami susun semoga ada manfaatnya dan dapat menjadi bahan

informasi dan evaluasi untuk peningkatan kerja dimasa yang akan datang.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa Laporan Tahunan ini masih jauh dari kesempurnaan,

karena itu kritik dan saran yang bersifat konstruktif sangat kami harapkan terutama petunjuk dan

arahan /bimbingan dari pihak atasan.

Mengetahui, Balige, 31 Desember 2010

An. Ketua.

Wakil Ketua, Panitera/Sekretaris,

Drs. Al-Azhary, SH., MH. Dra. Zuhaira, SH.

Documents

Laporan Tahunan