LAPORAN TAHUNAN 2016 PENGADILAN AGAMA SOLOK 2016.pdf · Agama di bawah naungan Mahkamah Agung RI. Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 pasal 1 tentang Kekuasaan Kehakiman dalah Kekuasaan

Alamat Kantor : Jln. Kapten

Bahar Hamid Laing Kota Solok

Website : www.pa-solok.go.id

Email : [email protected]

LAPORAN TAHUNAN

2016

PENGADILAN AGAMA SOLOK

LAPORAN TAHUNAN

PA SOLOK 2016

http://www.pa-solok.go.id/

I

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah dengan segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat

Allah SWT. Yang dengan izin dan ridha’Nya sehingga Laporan Tahunan

Pengadilan Agama Solok tahun 2016 dapat diselesaikan berdasarkan OUT LINE

TAHUNAN Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal

15 Desember 2015 tentang pemberlakuan Buku I bagian ketiga Prosedur

Penyampaian Laporan Pelaksanaan Kegiatan, laporan ini memuat pencapaian

kinerja selama tahun 2016 dengan mengacu kepada Renstra Pengadilan Agama

Solok kelas II Tahun 2014 s/d 2019 laporan tahunan ini merupakan yang kedua

dari Renstra lima tahunan .

Laporan tahunan ini dijadikan suatu tolak ukur keberhasilan sebagai bahan

evluasi untuk mengetahui program-program yang telah berjalan pada Pengadilan

Agama Solok Kelas II yang akuntabel sebagaimana VISI dan MISI Mahkamah

Agung Republik Indonesia.

Laporan tahunan ini disusun oleh TIM / Kepanitian Pembuat Laporan

Tahunan 2016, kami senantiasa mengharapkan saran-saran dan koreksi yang

bersifat konstruktif dan semua pihak demi kesempurnaan laporan tahunan yang

akan datang tahun 2017.

Tim / Kepanitian penyusun laporan tahunan mengucapkan banyak terima

kasih kepada Bapak Hakim pengawas, maupun kepada hakim lainnya atas saran

dan pemikirannya yang kreatif sehingga laporan ini selesai tepat waktu, semoga

Allah meridhoi segala apa yang diusahakan, Amin.

Solok, 30 Desember 2016 Ketua,

Drs. Ahmad Sayuti, MH NIP. 196604151994031005

II

DAFTAR ISI

Pengantar ........................................................................................................... Daftar Isi ........................................................................................................... Bab I Pendahuluan ..................................................................................................... Bab II Struktur Organisasi (Tupoksi)

A. Standar Operasional Prosedur (SOP) 1. Eselon II (Jumlah SOP) 2. Eselon III (Jumlah SOP) 3. Eselon IV (Jumlah SOP) 4. Staf (Jumah SOP) 5. Fungsional (Jumlah SOP)

B. Kinerja/Sasaran Kerja Pegawai (SKP) 1. Eselon II (Jumlah SKP) 2. Eselon III (Jumlah SKP) 3. Eselon IV (Jumlah SKP) 4. Staf (Jumah SKP) 5. Fungsional (Jumlah SKP)

Bab III Pembinaan dan Pengelolaan

A. Sumber Daya Manusia 1. Propfil Sumber Daya Manusia 2. Kebutuhan Sumber Daya Manusia 3. Mutasi 4. Promosi 5. Pensiun

B. Keadaan Perkara

1. Rekapitulasi Perkara 2. Rasio Perkara Terhadap Majelis 3. Putusan yang diajukan Banding 4. Putusan yang diajukan Kasasi 5. Putusan yang diajukan Peninjauan Kembali (PK)

C. Pengelolaan Sarana dan Prasarana D. Pengelolaan Keuangan

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

2. Program Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung 3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan

E. Dukungan Teknologi Informasi

1. Perangkat Keras 2. Perangkat Lunak

F. Regulasi Tahun 2015 1. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Area :

a. Manajemen Perubahan b. Perundang-undangan c. Penataan dan Penguatan Organisasi d. Penataan Tata Laksana

e. Penataan Sistem Manajemen SDM

III

f. Penguatan Akuntabilitas g. Penguatan Pengawasan h. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Bab IV Pengawasan

A. Internal B. Evaluasi

Bab V Kesimpulan dan Rekomendasi

1

B A B I

PENDAHULUAN

A. KEBIJAKAN UMUM PERADILAN

Dengan dikeluarkan Keputusan Presiden No. 21 Tahun 2004 tanggal 24

Maret 2004 tentang Pengalihan Organisasi dan Finansial Peradilan Umum,

Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Militer ke

Mahkamah Agung RI. Khususnya Peradilan Agama dari Departemen Agama

dialihkan di bawah naungan Mahkamah Agung RI (Pengalihan Pegawai Negeri

Sipil Depertemen Agama pada Direktorat Peradilan Agama / Mahkamah

Syariah dan Peradilan Tinggi Agama / Mahkamah Syariah Propinsi dialihkan

menjadi Pegawai Negeri Sipil Mahkamah Agung RI), maka sejakn itu Peradilan

Agama di bawah naungan Mahkamah Agung RI.

Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 pasal 1 tentang Kekuasaan

Kehakiman dalah Kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan

peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasrkan Pancasila dan

Undang-undang Dasar 1945, demi terselengggaranya Negara Hukum Republik

Indonesia.

Selanjutnya dalam pasal 2 Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 telah

disesuaikan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman sebagaiman dimaksud

pasal 1 di atas, dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang

berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama,

Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara oleh Mahkamah Agung.

Sedangkan dalam pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun

2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun

1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor

50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7

Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama adalah suatu lembaga resmi sejajar dan

setara dengan peradilan lainnya yang ada di Negara Republik Indonesia.

Pengadilan Agama, sebagai Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan

berwewenang menerima, memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan

perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang beragama Islam di

bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan

Laporan Tahunan Tahun 2016 Pendahuluan

2

ekonomi syariah sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor

3 Tahun 2006 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

tentang Peradilan Agama.

Bahwa Laporan Tahunan 2016 Pengadilan Agama Solok Kelas II tahun

kedua dari renstra tahun 2014-2019 yang merupakan laporan pelaksanaan

kinerja yang merupakan tugas dan tanggungjawab Instansi, maka dipandang

perlu adanya pengawasan melalui pelaporan pelaksanaan kinerja Tahun 2016,

sebagai bahan laporan pertanggungjawaban dan evaluasi.

B. VISI, MISI dan MOTTO

Berdasarkan rencana stratejik Pengadilan Agama Solok tahun 2014-

2019 telah ditetapkan visi, misi dan motto :

V i s i

“Terwujudnya Pengadilan Agama Solok yang Agung"

M i s i :

Misi Pengadilan Agama Solok :

1. Memberikan Pelayanan Hukum Secara Prima dan Berkeadilan.

2. Mewujudkan Pembaharuan dan Penerapan Manajemen Modern.

3. Mewujudkan Transparasi Peradilan dan Pembinaan Sumber Daya

Manusia secara Profesional dan Akuntabel.

4. Meningkatkan Kualitas Pengawasan dan Pembinaan yang Efektif dan

Efesien.

M o t t o :

“Bekerja Cerdas, Tuntas, Ikhlas dan Taat Azaz”


3

yang maksudnya berbuatlah sesuai aturan, hal ini sangatlah tepat untuk memberi

tahu masyarakat bahwa untuk sesuatu urusan pada Pengadilan Agama solok harus

melalui tempat yang telah disediakan

TUJUAN DAN SASARAN

Berdasarkan visi, misi dan motto dalam renstra diatas, telah ditetapkan

tujuan dan sasaran

Tujuan :

Tujuan yang hendak dicapai oleh Pengadilan Agama Solok adalah :

Peningkatan kemandirian Pengadilan Agama Solok

Peningkatan Pelayanan Hukum Yang Berkeadilan

Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Para Pejabat dan Staf

Pengadilan Agama Solok

Peningkatan Eksestensi Pengadilan Agama Solok

Sasaran

Untuk mencapai tujuan sebagimana tersebut diatas, Pengadilan Agama

Solok menetapkan sasaran sebagai berikut :

Terwujudnya Peningkatan Kemandirian Pengadilan Agama Solok dan

penerapan kepemerintahan yang professional, berkualitas, transparan

dan bebas KKN dengan indikator sasaran :

- Terbitnya aturan / Surat Keputusan yang berhubungan dengan

kemandirian Pengadilan Agama Solok.

- Terpenuhinya formasi jabatan pimpinan, hakim. Jabatan struktural,

jabatan fungsional dan staf Pengadilan Agama solok sesuai

standarisasi MARI.

- Terpenuhinya tingkat pendidikan formal aparatur Pengadilan

Agama Solok sesuai standarisasi MARI


4

- Terpenuhi pendidikan penjenjangan aparatur Pengadilan Agama

Solok.

Terwujudnya Peningkatan Pelayanan Hukum Yang Berkeadilan

terhadap masyarakat pencari keadilan di wilayah Pengadilan Agama

Solok dengan indikator sasaran :

- Terlaksananya penerimaan perkara tingkat pertama dengan

pelayanan yang prima sesuai peraturan perundang-undangan yang

berlaku.

- Terlaksananya penyelesaian perkara tingkat pertama sesuai dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- Telaksananya penataan arsip Pengadilan Agama Solok sesuai dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Terwujudnya Peningakatan Kualitas Sumber Daya Manusia para Pejabat

dan Staf dalam pembinaan dan pengawasan aparatur Pengadilan

Agama Solok

- Terikutsertanya aparatur Pengadilan Agama Solok dalam sosialisasi,

pelatihan dan orientasi untuk peningkatan kualitas SDM aparatur

Pengadilan Agama Solok.

- Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan yang

berkesinambungan, akuntable dan transparan.

- Meningkatan tingkat kedipsilinan aparatur Pengadilan Agama Solok.

Terwujudnya Peningkatan Eksistensi Pengadilan Agama Solok dari

sarana dan prasarana yang memadai berkualitas dan sesuai dengan

standarisasi MARI dengan indikator sasaran :

- Terpenuhinya gedung kantor dan rumah dinas Pengadilan Agama

Solok sesuai standarisasi dan prototype MARI.

- Terpenuhinya kepemilikan tanah untuk gedung kantor dan rumah

dinas Pengadilan Agama Solok sesuai standarisasi MARI.

- Terpenuhinya peralatan elektronik dan meubelair Pengadilan

Agama Solok sesuai standarisasi MARI.


5

- Terpenuhi kendaraan dinas Pengadilan Agama Solok sesuai

standarisasi MARI

Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran

Untuk mencapai tujuan dan sasaran sebagaimana yang telah ditetapkan

dalam rencana strategis 2014-2019 untuk posisi Tahun 2016, maka

dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

Dalam rangka Peningkatan Kemandirian Pangadilan Agama Solok

dengan berpedoman dengan aturan / Surat Keputusan yang terbit dan

meningkatkan kualitas, kapasitas dan integritas aparatur Pengadilan

Agama Solok dengan sasaran terwujudnya penerapan kepemerintahan

yang profesional, berkualitas, transparan dan bebas KKN maka langkah

yang perlu dilakukan adalah dengan mengisi formasi jabatan dan staf

sesuai dengan kebutuhan standar, menyesuaikan tingkat pendidikan

formal dengan jabatan dan mengusulkan/mengikutsertakan pejabat

dalam pendidikan perjenjang.

Dalam rangka Peningkatan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan

terhadap masyarakat pencari keadilan di wilayah Pengadilan Agama

Solok dengan sasaran terwujudnya pelayanan prima terhadap

masyarakat pencari keadilan khususnya masyarakat Kota Solok dan

sebahagian Kabupaten Solok, maka pelayanan penerimaan dan

penyelesaian perkara di tingkat pertama dapat diselesaikan secara cepat,

sederhana dan biaya ringan dan penataan arsip yang baik untuk lebih

meningkatkan kepercayaan kepada masyarakat terutama pencari

keadilan terhadap Pengadilan Agama Solok (khususnya) dan lembaga

peradilan pada umumnya.

Dalam mewujudkan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia para

Pejabat dan Staf dalam Pembinaan dan Pengawasan Aparatur

Pengadilan Agama Solok, dengan sasaran peningkatan pembinaan dan

pengawasan aparatur Pengadilan Agama Solok, maka perlu

mengikutsertakan aparatur pada setiap sosialisasi, pelatihan, orientasi

untuk meningkatan kinerjanya dangan melaksanakan pembinaan dan


6

pengawasn yang berkesinambungan, akuntabel dan transparan serta

meningkatkan kedisiplinan kerja dan evaluasi yang dilakukan pada satu

kali dalam tiga bulan.

Dalam rangka Peningkatan Eksestensi Pengadilan Agama Solok dari sarana

dan prasarana yang memadai berkualitas dan sesuai standarisasi MARI

dengan sasaran terwujudnya sarana dan prasarana yang memadai,

berkualitas dan sesuai standar yang ditemukan maka pengusulan anggaran

untuk Pengadaan Server . Adapun langkah dan upaya tersebut diusahakan

melalui mekanisme dan peraturan yang berlaku dengan data dukung yang

dapat dipertanggungjawabkan dan dituangkan dalam rencana strategis

tahun 2014-2019 yang selanjutnya dijabarkan dalam rencana kerja

anggaran K/L setiap tahun dengan mempertimbangkan skala prioritas dan

kemampuan anggaran negara serta penentu kebijakan

C. PERENCANAAN STRATEGIS

1. Perencanaan strategis

Perencanaan strategis disusun sebagai pedoman bagi Pengadilan Agama

Solok dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi selama 1-5 tahun secara

sistematis, terarah dan terpadu. Perencanaan ini memperhitungkan analisis

situasi, kondisi, kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman serta isu-isu

strategis yang menyertainya.

Dalam rencana strategis (renstra) disusun suatu visi, misi, tujuan, sasaran,

kebijakan dan program yang disesuaikan dengan tupoksi Pengadilan Agama

Solok dengan mempertimbangkan kondisi perkembangan hukum dan

masyarakat secara nasional.

Pengadilan Agama Solok dalam menyusun renstra juga memperhatikan

perkembangan hukum dan masyarakat Kota Solok dan sebahagian Kabupaten

Solok, kondisi internal Pengadilan Agama Solok dalam wilayah hukum


Pengadilan Agama Solok sebagai Lembaga Peradilan yang melaksanakan

fungsi kekuasaan kehakiman sebagai suatu lembaga pelayanan masyarakat


7

dalam penegakan hukum dan keadilan sebagaimana dibidang perdata yang

memberikan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan demi terciptanya

masyarakat yang adil, jujur, berwibawa, beretika dan bermoral serta memiliki

kesadaran yang tinggi.

Sebagai langkah untuk pencapaiannya sebagaimana yang dikemukakan di

atas, perlu adanya bentuk pembangunan di bidang hukum dalam suatu

perencanaan strategis di lingkungan Pengadilan Agama Solok yang lebih

terfokus pada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yaitu menerima,

memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara dengan baik yang

diajukan orang-orang yang beragama Islam.

Problematika hukum masyarakat pencari keadilan semakin hari semakin

kompleks dan semakin tinggi kualitas, maka perlu adanya suatu manajemen

peradilan dengan memperhitungkan setiap unsur variable yang dapat

mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran serta dapat menjawab semua

persoalan yang telah dihadapkan dalam pelaksanaan tugas tersebut.

Selain itu, penyusunan rencana strategis ini tidak terlepas dari Cetak Biru

Pembaharuan Peradilan 2010-2015 (blue print) dari Mahkamah Agung

Republik Indonesia serta hasil rakernas MARI.

2. Sasaran

a. Meningkatnya kualitas profesional Sumber Daya Manusia/ Pegawai

pada Pengadilan Agama Solok.

b. Meningkatnya kualitas dan kuantitas penyelesaian perkara pada


c. Meningkatnya kualitas putusan perkara Pengadilan Agama Solok.

d. Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana

penyelenggaraan Pengadilan Agama Solok, kualitas kemampuan SDM

dalam administrasi, anggaran, sarana dan prasarana Pengadilan Agama

Solok.


8

3. Strategi Organisasi

Strategi yang dilakukan untuk mencapai sasaran sebagaimana

disebutkan diatas, diselenggarakan dalam beberapa program kegiatan

sebagai berikut :

a. Penyusunan Rencana Program Kegiatan Anggaran Rutin dan

Pembangunan Pengadilan Agama Solok.

b. Melaksanakan program peningkatan kualitas SDM Hakim, aparat

kepanitraan, dan kesekretariatan Pengadilan Agama Solok.

c. Meningkatkan frekuensi pelaksanaan Sidang keliling secara terjadwal.

d. Melakukan penyusunan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban serta

pembukuan anggaran DIPA Pengadilan Agama Solok.

e. Pengelolaan sarana dan prasarana yang meliputi kegiatan pengadaan,

inventarisasi, dokumentasi, dan pemeliharaan.

f. Pengelolaan administrasi kepegawaian secara profesional, tertib dan

tepat waktu.

g. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan kepada seluruh pejabat dan

staf Pengadilan Agama Solok.

9 9 9 9 9

BAB II

STRUKTUR ORGANISASI ( TUPOKSI ) A. Penyusunan Alur Tupoksi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahannya

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahannya Undang-Undang

Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pengadilan Agama, yaitu :

Pimpinan / Pejabat Negara (Jabatan Fungsional)

1. Ketua 1 Orang

2. Wakil Ketua 1 Orang

3. Hakim 3 Orang

No NAMA / NIP JABATAN Pangkat / Golongan

Ket

1 Drs. Ahmad Sayuti, MH Ketua Pembina Tk. I (IV/b)

2 Muhammad Ismet, S.Ag Wakil Ketua

Penata Tk. I (III/d)

3 Drs. Asril

Hakim Pembina Tk. I (IV/b)

4 Elmishbah Ase, SHI

Hakim Penata (III/c)

5 Saiful, S.Ag.,MH

Hakim Penata (III/c)

Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Agama Solok, keduanya disebut sebagai

pimpinan yang bertugas dan bertanggungjawab atas terselenggaranya peradilan

yang baik dan menjaga terpeliharanya citra Pengadilan Agama Solok dalam

melaksanakan tugas dan rencana kerja. Ketua dan Wakil Ketua memahami seluruh

tugas teknis yustisial dan administrasi perkara maupun administrasi umum yang

dibebankan oleh undang-undang untuk mewujudkan keserasian kerja di antara

para pejabat disamping mendorong dan memberikan kesempatan bagi warga

pengadilan untuk meningkatkan pengetahuan dan karir sepanjang tidak

mengganngu kelancaran tugas-tugas dan kewajibannya sebagai pejabat atau staf

pada Pengadilan Agama Solok. Ketua Pengadilan Agama Solok bertangung jawab

atas terselenggaranya peradilan yang baik menjaga terpeliharanya wibawa dan

citra pengadilan.

Hakim melaksankan tugas selaku hakim yang memeriksa dan mengadili

perkara juga berkewajiban untuk membantu pimpinan dalam hal membuat

program serta melakukan pengawasan sesuai bidang yang diberikan tentang

10 10

penyelenggaraan administrasi pengadilan kemudian melaporkan hasilnya kepada

Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Agama Solok.

Pejabat Kepaniteraan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahannya

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahannya Undang-Undang

Nomor 50 Tahun 2009 pasal 27 tentang Pengadilan Agama Tingkat Pertama

terdiri dari, yaitu :

1. Panitera 1 Orang

2. Panitera Muda 3 Orang

3. Panitera Pengganti 3 Orang

4. Jurusita/ Jurusita Pengganti 2 Orang

5. Staf - Orang

No NAMA / NIP JABATAN Pangkat / Golongan

Ket

1 Drs. H. Yusnedi Panitera Penata Tk. I (III/d)

2 Afdal, SH Panmud Gugatan Penata Tk. I (III/d)

3 Hj.Nurbani, SH Panmud Permohonan

Penata Tk. I (III/d)

4 Erathoni Agung Saripraja, SH Panmud Hukum Penata (III/c)

5 Jasril, SH Panitera Pengganti Penata (III/c)

6 Fadila Rusyda,SHI Panitera Pengganti Penata Muda (III/a)

7 Amelia, SHI Panitera Pengganti Penata Muda (III/a)

8 Irwan Ependi, A.Md Jurusita Pengatur Tk. I (II/d)

9 Dodi Siswanto Jurusita Pengganti Pengatur Muda

Pejabat kepaniteraan juga membantu pimpinan dalan menyusun program

kerja serta melaksanakan program kerja untuk mewujudkan visi misi Mahkamah

Agung yang mandiri tersebut.

11 11

Pejabat kesekretariatan

Kesekretariatan Pengadilan mempunyai tugas melaksanakan pemberian

dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia,

serta sarana dan prasarana Pengadilan Agama Solok yang terdiri dari :

1. Sekretaris 1 orang

2. Kepala Sub Bagian 3 orang

3. Staf 1 orang

No NAMA / NIP JABATAN Pangkat /

Golongan 1 Rismal Riandi, SH Sekretaris Penata Tk. I

(III/d) 2 Ibnal Fauzi, SHI Kasubag Perencanaan,

Teknologi Informasi dan Pelaporan

Penata Muda Tk. I (III/b)

3 Roza Elfina, SH Kasubag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana

Penata muda Tk. I (III/b)

4 Febrianto, A.Md Kasubag Umum dan Keuangan

Penata Muda (III/a)

5 Nelzi Lufan Nova, SE Staf Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan

III/b Penata Muda Tk. I

12 12 12 12 12

1. Struktur Organisasi

Ket. : ___ Garis Tanggung Jawab ---- Garis Koordinasi

Ketua Drs. Ahmad Sayuti, MH

Wakil Ketua Muhammad Ismet, S.Ag

Sekretaris Rismal Riandi, SH

HAKIM 1. Drs.Asril 2. Elmishbah Ase, SHI 3. Saiful, S.Ag.,MH

Panitera Pengganti

1.Jasril, SH

2. Fadila Rusyda, SHI

3. Amelia, SHI

Kasubag Umum dan Keuangan

Febrianto, A.Md

Panmud Gugatan

Afdal, SH

Panmud Hukum

Erathoni Agung SP, SH

Panmud Permohonan

Hj. Nurbani, SH

Kasubag Perencanaan, TI dan Pelaporan

Ibnal Fauzi, SHI

Kasubag Kepegawaian & Ortalata

Roza Elfina, SH

Jurusita /Jurusita Pengganti

1. Irwan Ependi,A.Md

2. Dodi Siswanto

Staf

Nelzi Lufan Nova, SE

Staf

Panitera Drs. H.Yusnedi

13 13

2. Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI)

Setelah terwujudnya one roof system badan-badan Peradilan dibawah

Mahkamah Agung sebagaimana diamanatkan pasal 2 Undang-undang No. 4

tahun 2004 yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21

Tahun 2004, maka secara umum tugas pokok dan fungsi Pengadilan adalah

melaksanakan tugas-tugas yang meliputi Manajemen Pengadilan (Court

Management) dan Manajemen Umum (Public Management).

a. Manajemen Pengadilan

Pelaksanaan tugas Court Management (Manajemen Pengadilan),

meliputi dua aspek tugas yaitu teknis Yustisial dan administrasi Yustisial.

1). Teknis Yustisial

Di bidang teknis Yustisial Pengadilan Agama Solok

melaksanakan tugas pokok menerima, memeriksa dan mengadili serta

menyelesaikan perkara yang diajukan oleh para pencari keadilan atau

pihak-pihak yang berkepentingan sebagaimana diamanatkan Pasal 49

UU No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan UU No. 3

Tahun 2006 dan UU No.50 Tahun 2009.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama

mempunyai fungsi sebagai berikut :

a) Memberikan pelayanan Teknis Yustisial dan Administrasi

Kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan

eksekusi.

b) Memberikan Pelayanan di bidang administrasi perkara banding,

Kasasi, dan Peninjauan Kembali serta Administrasi Peradilan

lainnya.

c) Memberikan pelayanan Administrasi Umum kepada unsur di

lingkungan Pengadilan Agama (umum, kepegawaian, dan keuangan

kecuali biaya perkara).

d) Memberikan pertimbangan, keterangan dan nasehat tentang hukum

Islam pada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila

14 14

diminta sebagaimanan diatur dalam Pasal 52 ayat 1 Undang-

undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

e) Menyelesaikan sengketa ekonomi syari’ah seperti yang diatur dalam

Undang-undang nomor 3 tahun 2006.

f) Memberikan Itsbat kesaksian Rukyatul Hilal dalam penentuan awal

bulan pada tahun Hijriah.

Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas tersebut

Pengadilan Agama Solok berusaha membantu para pencari keadilan

dalam mengatasi hambatan dan rintangan untuk tercapainya proses

peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas,

Pengadilan Agama Solok sebagai salah satu institusi pelaksana

kekuasaan kehakiman, menjalankan fungsi yudikasinya secara

independen dan bebas dari campur tangan pihak lain.

2). Administrasi Yustisial

Pelaksanaan administrasi Yustisial mengacu kepada pola

pembinaan dan pengendalian administrasi kepaniteraan pengadilan

(Pola Bindalmin), yang ditetapkan dengan Keputusan Ketua Mahkamah

Agung RI Nomor : KMA/001/SK/1/1991 tanggal 29 Januari 1991,

baik pola penerimaan perkara dengan sistem meja, pola registrasi, pola

kearsipan, pola pelaporan maupun pola keuangan perkara.

b. Manajemen Publik

Di bidang public management (manajemen publik), Pengadilan

melaksanakan tugas pokok tentang hal-hal yang berkaitan dengan

administrasi umum, administrasi personalia, administrasi finansial dan

administrasi pembangunan.

Administrasi umum mencakup semua urusan rumah tangga

Pengadilan Agama Solok seperti administrasi tata persuratan, pengelolaan

inventaris barang milik negara dan perlengkapan kantor, serta sarana dan

prasarana gedung kantor lainnya.

15 15

Administrasi personalia mencakup semua urusan kepegawaian baik

yang menyangkut segala urusan pegawai mulai dari pengangkatan sampai

pada pensiun pegawai maupun pembinaan pegawai baik di dalam maupun

di luar kedinasan.

Administrasi finansial mencakup semua urusan keuangan rutin,

mulai dari pembuatan perencanaan, penggunaan, pengadministrasian dan

pelaporan keuangan.

Administrasi pembangunan mencakup semua administrasi yang

berkaitan dengan kegiatan pembangunan fisik, baik sarana maupun

prasarana gedung kantor pengadilan.

Laporan Tahunan Tahun 2016 Pembinaan dan Pengelolaan

16

B A B III

PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN

A. SUMBER DAYA MANUSIA

1. Profil sumber daya manusia

NAMA : Drs. Ahmad Sayuti, MH Tempat/ tgl. lahir : Tapanuli Selatan/ 15 April 1966 Nip : 19660415 199403 1 005 Pangkat/ Gol : Pembina Tk. I (IV/b) Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Solok Jenjang Pendidikan S1 : 1992 S2 : 2008

NAMA : Muhammad Ismet, S.Ag Tempat/ tgl. ahir : Jambi/17 Agustus 1975 Nip : 19750817 200112 1 005 Pangkat/ Gol : Penata Tk. I (III/d) Jabatan : Wakil Ketua Jenjang Pendidikan S1 : 1999

NAMA : Drs. Asril Tempat/ tgl. Lahir

: Lundang/02 Februari 1965

Nip : 19650202 199303 1 006 Pangkat/ Gol : Pembina Tk. I (IV/b) Jabatan : Hakim Madya Muda Jenjang Pendidikan S1 : 1992

NAMA : Elmishbah Ase, SHI Tempat/ tgl. Lahir

: Bengkalis/01 oktober 1978

Nip : 19781001 200502 1 002 Pangkat/ Gol : Penata (III/c) Jabatan : Hakim Pratama Madya Jenjang Pendidikan S1 : 2002


17

NAMA : Saiful, S.Ag.,MH Tempat/ tgl. Lahir

: Kp.Tangah/03 Juli 1973

Nip : 19730703 200604 1 001 Pangkat/ Gol : Penata (III/c) Jabatan : Hakim Pratama Madya Jenjang Pendidikan S.1 : 1998 S.2 : 2008

NAMA : Drs. H. Yusnedi Tempat/ tgl. Lahir

: Koto Tangah/28 Agustus 1960

Nip : 19600828 198703 1 003 Pangkat/ Gol : Penata Tk. I (III/d) Jabatan : Panitera S.1 : 1989

NAMA : Rismal Riandi, SH Tempat/ tgl. Lahir

: Liwa Lampung/18 Juni 1964

Nip : 19640618 198603 1 004 Pangkat/ Gol : Penata Tk. I (III/d) Jabatan : Sekretaris S.1 : 2009

NAMA : Afdal, SH Tempat/ tgl. Lahir

: Gurun Lawas/02 Mei 1962

Nip : 19620502 198303 1 007 Pangkat/ Gol : Penata Tk. I (III/d) Jabatan : Panitera Muda Gugatan Jenjang Pendidikan S.1 : 2000

NAMA : Hj. Nurbani, SH Tempat/ tgl. Lahir

: Siulak Gedang/02 Juli 1960

Nip : 19600702 198703 2 002 Pangkat/ Gol : Penata Tk. I (III/d) Jabatan : Panitera Muda Permohonan Jenjang Pendidikan S.1 : 2012


18

NAMA : Erathoni Agung Saripraja, SH Tempat/ tgl. Lahir

: Padang/23 oktober 1984

Nip : 19841023 200604 1 002 Pangkat/ Gol : Penata (III/c) Jabatan : Paitera Muda Hukum Jenjang Pendidikan S.1 : 2006

NAMA : Roza Elfina, SH Tempat/ tgl. Lahir

: Cupak/20 Nopember 1973

Nip : 19731120 199402 2 001 Pangkat/ Gol : Penata muda Tk. I (III/b) Jabatan : Kasubag Kepegawaian, Organisasi Dan Tata

laksana Jenjang Pendidikan S.1 : 2013

NAMA : Ibnal Fauzi, SHI Tempat/ tgl. Lahir

: Kauman Pasaman/30 Nopember 1986

Nip : 19861130 200912 1 005 Pangkat/ Gol : Penata Muda Tk. I (III/b) Jabatan : Kasubag Perencanaan, Teknologi Informasi Dan

Perencanaan Jenjang Pendidikan S.1 : 2009

NAMA : Febrianto, A.Md Tempat/ tgl. Lahir

: Tarusan/05 Februari 1981

Nip : 19810205 200604 1 003 Pangkat/ Gol : Penata Muda (III/a) Jabatan : Kasubag Umum Dan Keuangan Jenjang Pendidikan D.III : 2004


19

NAMA : Jasril, SH Tempat/ tgl. Lahir

: Padang/22 Desember 1969

Nip : 19691222 200312 1 002 Pangkat/ Gol : Penata (III/c) Jabatan : Panitera Pengganti Jenjang Pendidikan S.1 : 2009

NAMA : Fadila Rusyda, SHI Tempat/ tgl. Lahir

: Padang/23 September 1987

Nip : 19870923 201212 2 002 Pangkat/ Gol : Penata Muda (III/a) Jabatan : Panitera Pengganti Jenjang Pendidikan S.1 : 2010

NAMA : Amelia, SHI Tempat/ tgl. Lahir

: Bukittinggi/13 Oktober 1988

Nip : 19881013 201212 2 001 Pangkat/ Gol : Penata Muda (III/a) Jabatan : Panitera Pengganti Jenjang Pendidikan S.1 : 2011

NAMA : Irwan Dependi, A.Md Tempat/ tgl. Lahir

: Pekanbaru/18 April 1982

Nip : 19820418 201101 1 012 Pangkat/ Gol : Pengatur Tk. I (II/d) Jabatan : Jurusita D.III 2008

NAMA : Dodi Siswanto Tempat/ tgl. Lahir

: Agama)Korong Tabik)/13 Desember 1980

Nip : 19801213 201408 1 002 Pangkat/ Gol : Pengatur Muda Jabatan : Jurusita Pengganti Jenjang Pendidikan S.1 :


20

NAMA : NELZI LUFAN NOVA, SE Tempat/ tgl. Lahir

: Padang/ 20 November 1984

Nip : 19841120.200604.2.004 Pangkat/ Gol : III/b Penata Muda Tk. I Jabatan : Staf Kepegawian Jenjang Pendidikan S.1 : Ekonomi Universitas Bung Hatta padang

2. Kebutuhan Sumber Daya Manusia

Pada saat ini Pengadilan Agama Solok sangat kekurangan sumber Daya

Manusia terutama sekali pada bagian teknis, dan staf, sedang pada saat ini

jurusita/ jurusita Pengganti hanya 2 orang dan jabatan tersebut juga

merangkap sebagai Bendahara Pengeluaran.

3. Mutasi

Pada.Tahun 2016 telah terjadi Mutasi

a. Mutasi Hakim sebanyak 8 orang dengan rincian sebagai berikut :

1. Dra. Yenitati, SH

2. Asri Handayani, SHI

4. Dra. Burnalis, MA

5. Dra. Hj. Elvia Darwati, SH

6. Dra. Nuraini, MA

7. Askonsri, S.Ag.,MHI

8. Bustanuddin Bahar, S.Ag

b. Mutasi Pegawai sebanyak orang dengan rician sebagai berikut:

1. Dra. Rusmawita

2. Rahmat Hudaya, SH

3. Syahminar, SHI

4. Susiana, SH

4. Promosi

Hakim Pengadilan Agama Solok yang Promosi ke Pengadilan lain yakni

1. Dra. Burnalis, MA sebagai Wakil Ketua pada PA.Pariaman Kelas IB

2. Dra.Hj. Elvia Darwati, SH sebagai Ketua PA. Padang Panjang


21

3. Askonsri, S.Ag.,MHI sebagai Wakil Ketua PA. Kalianda

4. Dra. Yenitati, SH sebagai Hakim PA. Tangerang Kelas IB

5. Dra. Nuraini,, MA sebagai Hakim PA.Lubuk Pakam Kelas IB

6. Bustanuddin Bahar, S.Ag sebagai hakim PA. Bukittinggi Kelas IB

Pegawai Pengadilan Agama Solok yang promosi ke Pengadilan lain yakni

1. Syahminar, SHI sebagai Panitera Muda Hukum PA.Sijunjung

Pegawai Pengadilan Agama Solok yang promosi (di Pengadilan Agama

Solok) yakni :

1. Erathoni Agung Saripraja, SH sebagai Panitera Muda Hukum PA Solok

2. Hj. Nurbani, SH Sebagai Panitera Muda Permohonan PA Solok

5. Pensiun

Pegawai Pengadilan Agama yang telah sampai usia pensiun (purna bhakti)

pada tahun 2016 tidak ada (nihil)

B. KEADAAN PERKARA

1. Rekapitulasi Perkara

Pengadilan Agama Solok sesuai dengan program kerja yang telah

disusun pada awal tahun 2016 telah berupaya meningkatkan pelayanan di

bidang hukum kepada masyarakat pencari keadilan, sebagaimana yang diatur

dalam Pasal 2 ayat 4 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang

Kekuasaan Kehakiman supaya peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat

dan biaya ringan.

Sebelum diuraikan tentang keadaan perkara, terlebih dahulu perlu

disampaikan tentang Wilayah Hukum Pengadilan Agama Solok, yang

mewilayahi 2 Kecamatan di Kota Solok dan 4 Kecamatan di Kabupaten Solok

yaitu:

1. Kota Solok, sebanyak 2 kecamatan :

- Kecamatan Tanjung Harapan,

- Kecamatan Lubuk Sikarah,

2. Kabupaten Solok, sebanyak 4 kecamatan ;

- Kecamatan X Koto Singkarak,

- Kecamatan Junjung Sirih,


22

- Kecamatan X Koto Diatas,

- Kecamatan IX Koto Sungai Lasi.

Adapun keadaan perkara pada Pengadilan Agama Solok sebagaimana dalam

uraian di bawah ini, dimana sisa perkara tahun 2015 adalah sebanyak 26

perkara. Perkara yang diterima dan diputus dari bulan Januari 2016 sampai

dengan tanggal 31 Desember 2016 dapat dirinci sebagai berikut;

No Nama

Kecamatan

Sisa Tahun 2015

Perkara diterima

S/d 31 desember

2016

Perkara putus S/d

31 desember 2016

Sisa perkara s/d

31 desember 2016

1 Tanjung Harapan 7 93 98 2 2 Lubuk Sikarah 7 97 100 4 3 X Koto Singkarak 4 107 107 4 4 Junjung Sirih 1 38 36 3 5 X Koto Diatas 5 27 31 1

6 IX Koto Sungai Lasi

2 20 18 4

J u m l a h 26 382 390 18

a. Jenis perkara

Sesuai dengan kewenangan Pengadilan Agama, bahwa perkara yang

diterima di pengadilan Agama Solok dari bulan Januari sampai tanggal 31

Desember 2016 adalah sebanyak 382 perkara, dapat dirinci menurut jenis

perkaranya sebagai berikut;

1) Izin Poligami 0 perkara

2) Pencegahan perkawinan 0 perkara

3) Penolakan perkawinan oleh PPN 0 perkara

4) Pembatalan perkawinan 0 perkara

5) Kelalaian atas kewajiban suami istri 0 perkara

6) Cerai Talak 76 perkara

7) Cerai gugat 218 perkara

8) Harta bersama 1 perkara

9) Penguasaan anak 0 perkara

10) Nafkah anak oleh ibu 0 perkara

11) Hak-hak bekas istri 0 perkara

12) Pengesahan anak 0 perkara

13) Pencabutan kekuasaan orang tua 0 perkara

14) Perwalian 4 perkara

15) Pencabutan kekuasaan wali 0 perkara


23

16) Penunjukan orang lain sebagai wali 0 perkara

17) Ganti rugi terhadap wali 0 perkara

18) Asal usul anak 0 perkara

19) Penetapan kawin campuran 0 perkara

20) Itsbat nikah 68 perkara

21) Izin Kawin 0 perkara

22) Dispensasi kawin 10 perkara

23) Wali Adhal 0 perkara

24) Ekonomi Syari’ah 0 perkara

25) Kewarisan 1 perkara

26) Wasiat 0 perkara

27) Hibah 0 perkara

28) Wakaf 0 perkara

29) Zakat/Infak/Shadaqah 0 perkara

30) P3HP/Penetapan Ahli Waris 2 perkara

31) Lain-lain 2 perkara

Jumlah perkara diterima sebanyak 382 perkara

Perkara yang telah diselesaikan (diputus/dicabut) dari Januari sampai dengan

Desember 2016 dapat dirinci menurut jenis perkaranya sebagai berikut;

1) Sisa tahun lalu (2015) 26 perkara

2) Perkara yang diterima (2016) 382 perkara

Jumlah 408 perkara

Menurut Jenis Perkara :

1. Izin Poligami 0 perkara

2. Pencegahan perkawinan 0 perkara

3. Penolakan perkawinan oleh PPN 0 perkara

4. Pembatalan perkawinan 0 perkara

5. Kelalaian atas kewajiban suami istri 0 perkara

6. Cerai Talak 82 perkara

7. Cerai gugat 238 perkara

8. Harta bersama 1 perkara

9. Penguasaan anak 0 perkara

10.Nafkah anak oleh ibu 0 perkara

11.Hak-hak bekas istri 0 perkara


24

12.Pengesahan anak 0 perkara

13.Pencabutan kekuasaan orang tua 0 perkara

14.Perwalian 4 perkara

15.Pencabutan kekuasaan wali 0 perkara

16.Penunjukan orang lain sebagai wali 0 perkara

17.Ganti rugi terhadap wali 0 perkara

18.Asal usul anak 0 perkara

19.Penetapan kawin campuran 0 perkara

20.Itsbat nikah 68 perkara

21.Izin Kawin 0 perkara

22.Dispensasi kawin 10 perkara

23.Wali Adhal 0 perkara

24.Ekonomi Syari’ah 0 perkara

25.Kewarisan 1 perkara

26.Wasiat 0 perkara

27.Hibah 0 perkara

28.Wakaf 0 perkara

29.Zakat/Infak/Shadaqah 0 perkara

30.P3HP/Penetapan Ahli Waris 2 perkara

31Lain-lain 2 perkara

Jumlah perkara diputus sebanyak 390 perkara

Menurut Jenis putusan/penetapan :

1) Dicabut 36 perkara

2) Dikabulkan 342 perkara

3) Dicoret 0 perkara

4) Ditolak 2 perkara

5) Gugur 10 perkara

6) Tidak diterima 0 perkara

Jumlah 390 perkara

Sisa akhir 18 perkara


25

Sedangkan sisa perkara tahun 2016 sebanyak 18 perkara, terdiri dari :

1. 0176/Pdt.G/2016/PA.Slk

2. 0201/Pdt.G/2016/PA.Slk

3. 0208/Pdt.G/2016/PA.Slk

4. 0211/Pdt.G/2016/PA.Slk

5. 0217/Pdt.G/2016/PA.Slk

6. 0221/Pdt.G/2016/PA.Slk

7. 0223/Pdt.G/2016/PA.Slk

8. 0237/Pdt.G/2016/PA.Slk

9. 0242/Pdt.G/2016/PA.Slk

10. 0244/Pdt.G/2016/PA.Slk

11. 0246/Pdt.G/2016/PA.Slk

12. 0254/Pdt.G/2016/PA.Slk

13. 0283/Pdt.G/2016/PA.Slk

14. 0291/Pdt.G/2016/PA.Slk

15. 0296/Pdt.G/2016/PA.Slk

16. 0300/Pdt.G/2016/PA.Slk

17. 0078/Pdt.P/2016/PA.Slk

18. 0080/Pdt.P/2016/PA.Slk

b. Faktor penyebab terjadinya perceraian

Faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian dikelompokkan sebagai

berikut;

1) Poligami tidak sehat 0 perkara

2) Krisis akhlak 3 perkara

3) Cemburu 0 perkara

4) Kawin paksa 0 perkara

5) Ekonomi 2 perkara

6) Tidak ada tanggung jawab 77 perkara

7) Penganiayaan 0 perkara

8) Dihukum 0 perkara

9) Cacat Biologis 0 perkara

10) Politis 0 perkara

11) Gangguan pihak ketiga 11 perkara

12) Tidak ada keharmonisan 166 perkara

13) Kejahatan Mental 0 perkara


26

14) Kawin dibawah umur 0 perkara

Jumlah 261 perkara

c. Sidang Keliling

Perkara yang telah diselesaikan dengan sidang keliling sebanyak 48

(empat puluh delapan) Perkara, dengan lokasi pelaksanaan sidang keliling

sebagai berikut:

1. Kecamatan X Koto Singkarak 25 Perkara

2. Kecamatan X Koto Diatas 15 Perkara

3. Kecamatan X Koto Sungai Lasi 8 Perkara

d. Itsbat Nikah

Dengan adanya kerja sama (MOU) antara Pemerintah Kabupaten

Solok dengan Pengadilan Agama Solok, telah dilaksanakan Itsbat Nikah

yang difasilitasi oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten

Solok telah diselesaikan perkara sebagai berikut :

1. 0039/Pdt.P/2016/PA.Slk

2. 0040/Pdt.P/2016/PA.Slk

3. 0041/Pdt.P/2016/PA.Slk

4. 0042/Pdt.P/2016/PA.Slk

5. 0043/Pdt.P/2016/PA.Slk

6. 0044/Pdt.P/2016/PA.Slk

7. 0045/Pdt.P/2016/PA.Slk

8. 0046/Pdt.P/2016/PA.Slk

9. 0047/Pdt.P/2016/PA.Slk

10. 0048/Pdt.P/2016/PA.Slk

11. 0049/Pdt.P/2016/PA.Slk

12. 0050/Pdt.P/2016/PA.Slk

13. 0051/Pdt.P/2016/PA.Slk

14. 0052/Pdt.P/2016/PA.Slk


27

15. 0053/Pdt.P/2016/PA.Slk

16. 0054/Pdt.P/2016/PA.Slk

17. 0055/Pdt.P/2016/PA.Slk

18. 0056/Pdt.P/2016/PA.Slk

19. 0057/Pdt.P/2016/PA.Slk

20. 0058/Pdt.P/2016/PA.Slk

21. 0059/Pdt.P/2016/PA.Slk

22. 0060/Pdt.P/2016/PA.Slk

23. 0061/Pdt.P/2016/PA.Slk

24. 0062/Pdt.P/2016/PA.Slk

25. 0063/Pdt.P/2016/PA.Slk

26. 0064/Pdt.P/2016/PA.Slk

27. 0065/Pdt.P/2016/PA.Slk

28. 0066/Pdt.P/2016/PA.Slk

29. 0067/Pdt.P/2016/PA.Slk

30. 0068/Pdt.P/2016/PA.Slk

31. 0069/Pdt.P/2016/PA.Slk

e. Perkara Khusus

Bagi Pegawai Negeri Sipil yang hendak melakukan perceraian dan izin

poligami harus melalui prosedur khusus sesuai dengan ketentuan PP Nomor 10

tahun 1983 Jo.PP Nomor 45 tahun 1990 yaitu memperoleh izin/surat

keterangan dari pejabat yang berwenang, pada tahun 2016 perkara perceraian

yang dilakukan oleh PNS yang diterima oleh Pengadilan Agama Solok adalah

sebagai berikut :

1) Cerai talak 7 perkara

2) Cerai Gugat 20 perkara


28

f. Perkara Mediasi

Bagi pihak berperkara yang Mediasi melalui Mediator sesuai dengan

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 tahun 2008 tentang Prosedur

Mediasi di lapangan yang berhasil damai melalui Mediator sebanyak 4 (empat)

perkara :

No Nomor Putusan Mediator Ket

1 0039/Pdt.G/2016/PA.Slk Dra. Hj. Elvia Darwati, SH

2 0148/Pdt.G/2016/PA.Slk Dra. Hj. Elvia Darwati, SH

3 0258/Pdt.G/2016/PA.Slk Drs. Asril

4 0196/Pdt.G/2016/PA.Slk Askonsri, S.Ag. M.HI

g. Perkara Prodeo

Bagi pihak berperkara secara prodeo yang telah diselesaikan di

Pengadilan Agama Solok sebanyak 49 (empat puluh sembilan) perkara terdiri

dari :

1). Prodeo yang dibiayai dengan DIPA tahun 2016 40 perkara

2). Prodeo yang tidak dikabulkan 1 perkara

3). Prodeo murni 9 perkara

h. Pemberian Akta Cerai

Sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (4) Undang-Undang Nomor

7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana dirubah terakhir

dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perobahan Kedua

atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama bahwa

“Panitera berkewajiban memberikan akta cerai sebagai surat bukti cerai

kepada para pihak selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah putusan yang

memperoleh kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada para

pihak. Dari bulan Januari s/d 31 Desember 2016 Pengadilan Agama Solok

telah menerbitkan Akta Cerai sebanyak 262 set (786 lembar), dari sejumlah

itu yang telah diambil para pihak-pihak baru sebanyak 367 lembar, yang

belum diambil sejumlah 157 lembar, dan arsip sejumlah 262 lembar.


29

i. Penerimaan Negara Bukan Pajak

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tahun 2016 sesuai dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 tentang Jenis dan Tarif atas

Penerimaan Negara Bukan Pajak sampai dengan bulan Desember 2016

berjumlah Rp. 15.713.600,- (lima belas juta tujuh ratus tiga belas ribu enam

ratus rupiah)

2. Rasio Perkara Terhadap Majelis

Bulan

Perkara Perdata Jumlah Hakim

Jumlah Majelis Hakim

Rasio perkara masuk terhadap majelis

Rasio perkara putus terhadap majelis

Masuk Putus

Januari 57 14 7 5 1 : 11 1 : 3 Februari 28 21 7 5 1 : 6 1 : 4 Maret 30 42 7 5 1 : 6 1 : 8 April 32 23 7 5 1 : 6 1 : 5 Mei 23 40 6 4 1 : 6 1 : 10 Juni 8 31 6 4 1 : 2 1 : 8 Juli 21 10 4 6 1 : 5 1 : 3 Agustus 40 24 4 6 1 : 10 1 : 6 September 26 33 4 6 1 : 7 1 : 8 Oktober 74 25 3 5 1 : 25 1 :8 Nopember 32 75 3 5 1 : 11 1 : 25 Desember 11 48 3 5 1 : 4 1 : 16

3. Perkara Banding

Perkara Permohonan Banding dari Pengadilan Agama Solok sampai

Desember 2016 sebanyak 3 (tiga) perkara yakni :

1. Perkara 0002/Pdt.G/2016/PA Slk.

2. Perkara 0008/Pdt.G/2016/PA.Slk

3. Perkara 0117/Pdt.G/2016/PA.Slk

4. Perkara yang Kasasi

Perkara yang dimohonkan Kasasi dari Pengadilan Agama Solok tahun

2016 sebanyak Nihil perkara.


30

5. Perkara Peninjauan Kembali

Perkara yang dimohonkan PK dari Pengadilan Agama Solok sampai

Desember 2016 Nihil perkara.

C. PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA.

1. Sarana dan Prasarana

Pada Tahun Anggaran 2016 Pengadilan Agama Solok mendapatkan

Pagu Anggaran DIPA sebesar Rp.941.000.000,- (Sembilan ratus empat

puluh satu juta rupiah), yang mana kegiatan Pengadaan Sarana dan

Prasarana meliputi :

a. Pengelola Data dan Komunikasi

Pada tahun anggaran 2016 Pengadilan Agama Solok mendapat

anggaran dana Pengolah Data dan Komunikasi sebesar Rp.

86.000.000,- (Delapan Puluh Enam Juta rupiah), yang dialokasikan

untuk sarana pendukung siadpa dan telah direalisasikan serta di

inputkan pada Aplikasi SIMAK BMN. Adapun rincian pembelian barang

tersebut adalah

No Komponen Biaya Vol Harga Satuan

(Rp) Total (Rp)

1 LAPTOP 2 Unit Rp 13.887.500,- Rp 27.775.000,-

2 PRINTER 3 Unit Rp 1.800.000,- Rp 5.400.000,-

3 PC 3 Unit Rp .8.995.000,- Rp 26.985.000,-

4 ROTER I Unit Rp 8.995.000,- Rp 8.995.000,-

5 SCANER 1 Unit Rp 8.995.000,- Rp 8.995.000,-

JUMLAH TOTAL Rp 78.150.000,-

PPN 10% Rp 7.815.000,-

TOTAL Rp 85.965.000,-

Dibulatkan

TERBILANG : DELAPAN PULH LIMA JUTA SEMBILAN RATUS ENAM PLH LIMA

RIBU RUPIAH


31

b. Peralatan dan fasilitas Perkantoran

Pada tahun anggaran 2016 Pengadilan Agama Solok mendapat

anggaran dana pengadaan Peralatan dan fasilitas Perkantoran sebesar

Rp. 355.000.000,- ( Tiga Ratus Lima Puluh Lima juta rupiah), yang

dialokasikan untuk sarana pendukung siadpa dan telah direalisasikan

serta di inputkan pada Aplikasi SIMAK BMN . Adapun rincian

pembelian barang tersebut adalah


(Rp) Total (Rp)

1 Meubelair 30 Unit Rp ,4.000.000.- Rp.120.000.000,-

2 Genzet 1 Unit Rp 160.000.000,- Rp 160.000.000,-

3 Pengadaan Lemari ArsipBesi Sliding Kaca 2 Pintu

2 Unit Rp 5.847.500,- Rp 11.695.000,-

4 Pengadaan AC 5 Unit Rp 5.500.000,- Rp 27.500.000,-

5 Pengadaan Lemari Arsip Kayu 4 Pintu

3 Unit Rp 6.380.000,- Rp 19.140.000,-

6 Pengadaan Meja ½ biro

5 Unit Rp 1.650.000,- Rp 8.250.000,-

7 Pengadaan Kursi

Kerja

5 Unit Rp 1.683.000,- Rp 8.415.000,-

TOTAL Rp 354.888.000,-

TERBILANG : Tiga ratus lima puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah

c. Gedung dan Bangunan

Anggaran Dana gedung dan bangunan Pengadilan Agama Solok

dalam DIPA 2016 sejumlah Rp.500.000.000,-(Lima ratus juta rupiah)

Anggaran ini telah digunakan dengan rincian sebagai berikut:


(Rp) Total (Rp)

1 Fisik sarana lingkungan gedung kantor

900,00 m2

Rp 473.000,- Rp 425.700.000,

2 Perencanaan 1,00 PKT Rp 29.560.000,- Rp 29.293.000,-


32

3 Pengawasan 1,00 PKT Rp 19.500.000,- Rp 19.650.000,-

4 Administrasi Kegiatan

1,00 PKT Rp 25.090.000,- Rp 25.090.000,-

TOTAL Rp 495.387.199

TERBILANG : Empat ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus delapan puluh tujuh juta seratus Sembilan puluh Sembilan rupiah

2. Pemeliharaan Gedung dan Bangunan

Anggaran Dana pemeliaharan gedung dan bangunan Pengadilan

Agama Solok dalam DIPA 2016 sejumlah Rp.71.260.000,-( tujuh puluh

satu juta dua ratus enam puluh ribu rupiah). Anggaran ini telah

digunakan untuk perawatan gedung kantor berupa pengecetan serta

perbaikan WC, Pantry dan halaman.

3. Penghapusan

Pada tahun anggaran 2016 Pengadilan Agama Solok tidak

melakukan penghapusan terhadap sarana dan prasarana gedung, oleh

karena itu posisi neraca untuk sarana dan prasarana gedung Pengadilan

Agama Solok pada laporan SIMAK-BMN tidak mengalami perubahan.

D. PENGELOLAAN KEUANGAN

Tahun 2016 Pengadilan Agama Solok menerima dana DIPA Nmr

:SP.005.01.2.401922/2016 sebesar Rp.4.580.730.000,- (Empat milyar lima

ratus delapan puluh juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan nomor DS

: 3556-7380-3710-0454 tanggal 07 Desember 2016 dan telah mengalami

revisi sebanyak 4 (empat ) yaitu revisi I dengan nomor DS : 3556-7380-3710-

0454 tanggal 11 April 2016 berupa perubahan pejabat perbendahraan, revisi

II dengan nomor DS: 5551-3077-3026-0310 tanggal 06 Oktober 2016 berupa

penambahan pagu belanja modal sebesar Rp.280.000.000, sehingga total

menjadi Rp.4.860.730.000,- revisi III dengan nomor DS: 5551-3077-3026-

0310 tanggal 02 Desember 2016 berupa revisi estimasi dan pergeseran pagu

anggaran dalam satu kegiatan, revisi IV dengan nomor DS:0859-6820-7757-

4134 tanggal 7 Januari berupa Perubahan pengurangan Pagu Anggaran

belanja pegawai 2016 sebesar Rp. 758.917.000,- sehingga jumlah PAGU

menjadi Rp. 4.101.813.000. Adapun rincian DIPA TA 2016 sebagai berikut


33

1. Belanja Pegawai

a. Gaji Pegawai

RKA-KL : Rp. 2.512.661.000,-

Pelaksanaan : Rp. 2.512.460.273,-

SIAP : Rp. 200.727,-

b. Uang Makan Pegawai

RKA-KL : Rp. 139.392.000,-

Pelaksanaan : Rp. 138.436.000,-

SIAP : Rp. 956.000,-

Anggaran belanja pegawai untuk tahun anggaran 2016 sejumlah

Rp.2.652.053.000,- (Dua milyar enam ratus lima puluh dua juta lima

puluh tiga ribu rupiah ) adapun realisasi anggaran tersebut menurut MAK

yang melalui SPM-LS adalah sebagai berikut :

BELANJA PEGAWAI MAK 51

No MAK URAIAN RKA-KL PAGU DALAM

DIPA 2016 REALISASI

PER 31 DES 2016

SISA

ANGGARAN

1 2 3 4 5 6

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

511111

511119

511121

511122

511123

511124

511125

511126

511151

511129

512211

Gaji Pokok

Pembulatan

Tjg Isteri/Suami

Tj. Anak

Tj. Struktural

Tj. Fungsional

Tj. PPH

Tj. Beras

Tj. Umum

Uang Makan

Uang Lembur

1.044.696.500

11.000

80.950.000

27.955.000

32.020.000

1.108.205.000

141.572.000

58.443.000

5.465.000

139.392.000

13.344.000

1.044.696.500

11.000

80.950.000

27.955.000

32.020.000

1.108.205.000

141.572.000

58.443.000

5.465.000

139.392.000

13.344.000

1.044.695.400

10.812

80.949.770

27.954.102

32.020.000

1.108.205.000

141.571.449

58.442.940

5.465.000

138.436.000

13.146.000

900

388

230

898

0

0

551

60

0

956.000

198.000

Jumlah 2.652.053.000 2.652.053.000 2.650.896.273 1.156.727

Anggaran Belanja Pegawai dalam

DIPA tahun 2016 Rp. 2.652.053.000,-

Anggaran yang terealisasi melalui SPM-LS

Untuk Gaji, Uang Makan dan lembur Rp. 2.650.896.273,-


34

Untuk pengeluaran anggaran mengenai gaji, uang makan, lembur,

gaji ke-13, tunjangan Hari raya dan kekurangan gaji dan gaji susulan

pegawai dalam tahun anggaran 2016 sebesar Rp.2.650.896.273,-

dengan rincian :

Belanja Pegawai Dalam DIPA 2016 Rp. 2.650.896.273,-

Realisasi Anggaran gaji Rp. 2.197.293.309,-

Realisasi Anggaran Uang Makan Rp. 138.436.000,-

Gaji Ke-13/Tunjangan hari raya Rp. 270.232.214,-

Kekurangan gaji Rp. 5.592.150,-

Perskot Gaji Rp. 26.196.600 ,-

Lembur Rp. 13.146.000,-

Jumlah Rp.2.650.896.913,-

Sisa Belanja Pegawai dalam DIPA Tahun 2016 Rp. 1.156.727,-

1. Belanja Barang

Barang : Rp. 508.760.000,-

Realisasi : Rp. 474.430.889,-

Anggaran belanja barang untuk tahun anggaran 2016 sejumlah

Rp. 508.760.000,- adapun rincian realisasi angaran tersebut menurut MAK

yang melalui SPM-GU.UP dan SPM-LS adalah sebagai berikut:

No

Bulan

Gaji

Uang makan

Gaji- Ke-

13/Tunjangan

hariraya

Kekurangan

Gaji

Perskot

Gaji

lembur

Jumlah

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Jan

Feb

Mrt

Apr

Mei

Juni

Juli

Ags

Sept

Okt

Nov

Des

210.784.032

215.046.530

202.340.460

202.437.239

188.233.747

188.233.747

185.239.282

185.239.242

171.540.994

171.830.016

117.439.161

136.686.513

14.678.000

12.493.000

12.986.000

13.656.000

11.974.000

14.160.000

9.802.000

12.004.000

8.220.000

10.096.000

12.472.000

5.896.000

270.232.214

392.150

3.600.000

1.600.000

9.996.600

10.449.600

5.750.400

4.264.000

6.030.000

2.852.000

220.780.632

229.724.530

219.488.610

215.423.239

201.889.747

470.439.961

199.399.282

211.520.842

183.544.994

180.050.016

153.377.507

165.256.913

JUMLAH 2.197.293.309 138.436.000 270.232.214 5.592.150 26.196.600 13.146.000

2.650.896.913


35

No

MAK

URAIAN RKA-KL

PAGU

DALAM

DIPA 2016

REALISASI

PER DES 2016 Sisa

1 2 3 4 5 6

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

521211

524111

524113

524119

521111

521119

521114

521811

522111

522112

522113

523111

523121

523133

521115

SPM-GU.UP

Belanja bahan

Belanja Perjalanan Biasa

Belanja perjalanan dinas dalam kota

Belanja perjalanan dinas paket meeting luar kota

Belanja keperluan perkantoran

Belanja barang non operasional

Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat

Belanja Barang persediaan konsumsi

Belanja Langganan Listrik

Belanja Langganan Telepon

Belanja Langganan Air

Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan

Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

Belanja Pemeliharaan Jaringan

SPM-LS

Belanja Honor Operasional Satuan Kerja

7.450.000

71.380.000

500.000

15.200.000

117.220.000

2.600.000

420.000

28.050.000

58.800.000

8.400.000

16.800.000

71.260.000

69.400.000

3.000.000

38.280.000

7.450.000

71.380.000

500.000

15.200.000

117.220.000

2.600.000

420.000

28.050.000

58.800.000

8.400.000

16.800.000

71.260.000

69.400.000

3.000.000

38.280.000

7.227.000

71.076.848

500.000

14.940.000

112.798.750

2.600.000

154.000

24.722.500

51.173.975

7.150.166

8.133.150

66.160.000

66.514.500

3.000.000

38.280.000

223.000

303.152

0

260.000

4.421.250

0

266.000

3.327.500

7.626.025

1.249.834

8.666.850

5.100.000

2.885.500

0

0

Jumlah

508.760.000

508.760.000

474.430.889

34309.111

Anggaran Belanja Barang dalam DIPA tahun 2016 Rp. 508.760.000,-

Anggaran yang terealisasi melalui SPM-GU.UP dan LS Rp. 474.450.889,-

Sisa Lebih Anggaran Rp. 34.309.111

2. Belanja Modal

Pagu : Rp. 941.000.000,-

Realisasi : Rp. 936.240.199,-

Sisa : Rp. 4.759.801,-

Anggaran Belanja Modal untuk tahun anggaran 2016 sejumlah

Rp. 941.000.000,- adapun realisasi anggaran tersebut menurut MAK yang

melalui SPM-LS adalah sebagai berikut :


36

N

o

MAK URAIAN RKA-KL PAGU DalAM

DIPA 2016 REALISASI

PER 31 DES 2016

SALDO LEBIH

1 2 3 4 5 6 7

532111

532111

533111

Belanja Modal Peralatan dan

Mesin / Pengadaan sarana

pendukung SIADPA

Belanja Modal Peralatan dan

Mesin / Peralatan dan fasilitas

perkantoran

Belanja Modal gedung dan

bangunan / Pekerjaan

Peningkatan srana dan prasarana

gedung

86.000.000

355.000.000

500.000.000

86.000.000

355.000.000

500.000.000

85.965.000

354.888.000

495.387.199

35.000

112.000

4.612.801

Jumlah 941.000.000 941.000.000 936.240.199 4.759.801

Anggaran Belanja Modal dalam DIPA tahun 2016 Rp. 941.000.000 .-

Anggaran yang terealisasi melalui SPM-LS Rp. 936.240.199 ,-

Sisa Lebih Anggaran Belanja modal dalam tahun 2016 Rp. 4.759.801,-

Untk DIPA 005-04 Tahun 2016 Pengadilan Agama Solok (401923)

menerima dana DIPA Nmr : SP-005.04.2.401923/2016 Sebesar Rp.

104.540.000,- dan telah direalisasikan sampai dengan bulan Desember 2016

dengan perincian sebagai berikut :

1. Belanja Barang

RKA-KL : Rp. 104.540.000

Pelaksanaan : Rp. 104.540.000

SIAP : Rp. 0

Anggaran belanja barang untuk tahun anggaran 2016 sejumlah

Rp. 104.540.000,- adapun rincian realisasi angaran tersebut menurut MAK

yang melalui SPM-GU.UP adalah sebagai berikut:


37

No

MAK

URAIAN RKA-KL

PAGU

DALAM

DIPA 2016

REALISASI

PER DES 2016 Sisa

1 2 3 4 5 6

1

2

3

524111

521219

522131

Belanja perjalanan biasa

Belanja barang non operasional lainnya /perkaar

prodeo

Belanaj jasa konsultan/Posbakum

40.540.000

12.000.000

52.000.000

40.540.000

12.000.000

52.000.000

40.540.000

12.000.000

52.000.000

0

0

0

Jumlah 104.540.000 104.540.000 104.540.000

0

Anggaran Belanja Barang dalam DIPA tahun 2016 Rp. 104.540.000,-

Anggaran yang terealisasi melalui SPM-GU.UP Rp. 104.540.000,-

Sisa Lebih Anggaran Rp. 0,-

PENGELOLAAN ADMINISTRASI

1. ADMINISTRASI PERADILAN

Dalam rangka melaksanakan tertib administrasi perkara di Pengadilan

Agama dalam rangka penyelenggaraan administrasi peradilan yang

seragam baik dan tertib, maka Pengadilan Agama Solok telah melaksanakan

dan berpedoman kepada KMA/001/SK/1991 dengan suratnya tertanggal

24 Januari 1991 tentang pola pembinaan dan pengendalian administrasi

perkara yang meliputi 5 bidang yaitu:

a. Pola prosedur penyelenggaraan administrasi perkara.

Peradilan Agama sebagaimana yang ditegaskan dalam pasal 2

UU Nomor 3 Tahun 2006 adalah salah satu pelaku kekuasaan

Kehakiman bagi masyarakat pencari keadilan yang beragama Islam, di

bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sadaqah

dan ekonomi syaria’ah. Yang melaksanakan tugas administrasi dalam

rangka mencapai tugas pokok tersebut adalah Panitera.

Panitera Pengadilan Agama solok sebagai pelaksana kegiatan

administrasi Peradilan memiliki 3 macam tugas;

1. Pelaksana Administrasi Perkara.

2. Pendamping Hakim dalam persidangan.

3. Pelaksana putusan/penetapan Pengadilan dan tugas kejurusitaan.


38

Sebagai pelaksana administrasi perkara Panitera dibantu oleh

Wakil Panitera dan Panitera Muda, sebagai pendamping Hakim dibantu

oleh Panitera Pengganti, dan pelaksanaan kejurusitaan dibantu oleh

Jurusita Pengganti.

Dalam rangka pelaksaan tugas pokok Pengadilan Agama Solok,

untuk menerima perkara yang diajukan oleh para pencari keadilan,

prosedur penerimaannya melalui beberapa meja, yaitu Meja I, Meja II

dan Meja III.

Pengertian meja adalah merupakan kelompok pelaksana teknis

yang harus dilalui oleh suatu perkara dipengadilan Agama Solok, mulai

dari penerimaan sampai perkara itu tersebut diselesaikan.

b. Register perkara.

Pengadilan Agama Solok telah melaksanakan secara tertib

pencatatan dalam buku register perkara yang jumlahnya sebanyak 10

macam, yang meliputi:

1) Register Induk Perkara Gugatan.

2) Register Induk perkara Permohonan.

3) Register Permohonan Banding.

4) Register Permohonan Kasasi.

5) Register Permohonan Peninjauan Kembali (PK)

6) Register Surat Kuasa Khusus.

7) Register Penyitaan Barang tidak bergerak.

8) Register Penyitaan Barang bergerak.

9) Register Eksekusi

10) Register Akta Cerai

c. Keuangan perkara

Dasar hukum dari keuangan perkara adalah dalam pasal 121

ayat 4 HIR dan pasal 145 ayat 4 RBG, yaitu biaya perkara yang besarnya

ditentukan oleh Ketua Pengadilan Agama. Biaya perkara yang diambil

adalah untuk biaya panggilan dan materai untuk putusan. Buku

Keuangan Perkara yang diperlukan di Pengadilan agama Solok adalah;

1. Buku induk keuangan perkara

2. Buku Jurnal Keuangan perkara Tingkat pertama

- Gugatan


39

- Permohonan

3. Buku Jurnal Keuangan Perkara Tingkat Banding

4. Buku Jurnal Keuangan Perkara Tingkat Kasasi

5. Buku Jurnal Keuangan Perkara Tingkat PK

6. Buku Jurnal Keuangan Perkara Tingkat Eksekusi

d. Laporan perkara.

Laporan mengenai perkara meliputi keadaan perkara, kegiatan

Hakim, keadaan perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK,

perkara eksekusi dan laporan tentang keuangan perkara.

Pengadilan Agama Solok membuat laporan tentang;

1) Laporan Keadaan Perkara (LI. PA. 1)

2) Laporan Perkara yang dimohonkan Banding (LI. PA. 2)

3) Laporan Perkara yang dimohonkan Kasasi (LI. PA. 3)

4) Laporan Perkara yang dimohonkan PK (LI. PA. 4)

5) Laporan Perkara yang dimohonkan Eksekusi (LI. PA. 5)

6) Laporan tentang kegiatan Hakim (LI. PA. 6)

7) Laporan Keuangan Perkara (LI. PA. 7a)

8) Laporan Keuangan Perkara Eksekusi (LI. PA. 7b)

9) Laporan Keuangan Perkara Konsignasi (LI. PA. 7c)

10) Laporan perkara diterima, dicabut dan di putus

Menurut jenis perkara (LI. PA. 8)

11) Laporan Perkara Khusus PP. No. 10 Tahun 1983

Jo PP. No. 45 tahun 1990 (LI. PA. 9)

12) Laporan Faktor Penyebab Perceraian (LI. PA. 10)

13) Laporan Pertanggungan Uang Iwadh (LI. PA. 11)

14) Laporan Mediasi (LI. PA. 12)

15) Laporan Pemakaian Akta Cerai (LI. PA. 13)

16) Laporan Pelaksanaan Sidang Diluar Gedung (LI. PA. 14)

17) Laporan Pelaksanaan Pembebasan Biaya Perkara (LI. PA. 15)

18) Laporan Pelaksanaan Posyankum (LI. PA. 16)

19) Laporan Hak-Hak Kepaniteraan (HHK) (LI. PA. 17)

20) Laporan Hak-Hak Kepaniteraan Lainnya (HHKl) (LI. PA. 18)

21) Laporan Minutasi Perkara (LI. PA. 19)

22) Laporan Tingkat Penyelesaian Perkara (LI. PA. 20)

23) Laporan Verzet Terhadap Putusan Verstek (LI. PA. 21)

24) Laporan Penanganan Bantuan Panggilan/Pemberitahuan (LI.PA.22)

Laporan ini ada laporan yang bersifat bulanan. Semua jenis

laporan tersebut dikirim sesuai dengan ketentuan yang berlaku yakni

selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya.


40

e. Kearsipan perkara.

Kelima pola ini merupakan satu kesatuan yang saling terkait dan

tidak boleh dipisahkan, agar terlaksana administrasi perkara yang baik

sebagaimana yang kita harapkan.

Berkas perkara yang telah diminutasi dan telah berkekuatan

hukum tetap pada Pengadilan Agama Solok tahun 2016 telah ditata

dalam Box file dan diletakkan pada rak arsip perkara sebagaimana

diatur dalam Pola Bindalmin, begitu juga terhadap perkara Banding

juga telah diarsip dalam box file.

2. ADMINISTRASI UMUM

a. Urusan Kepegawaian

Selama tahun 2016 Urusan Kepegawaian telah melaksanakan

tugas meliputi: Tugas pendataan, pengolahan usul mutasi, kesejahteraan

dan hak pegawai, laporan pegawai, Pengambilan sumpah PNS,

melakukan penilaian dan pengawasan pegawai, menugaskan pegawai

mengikuti pelatihan dan penataran serta melaksanakan tugas

administrasi kepegawaian lainnya

1) Tugas Pendataan

Dalam hal setiap ada mutasi pegawai, Kepegawaian telah

melaksanakan tugas pendataan sebagai berikut ; Pengisian struktur

Organisasi, Buku Induk Kepegawaian/ Buku Register Pegawai, dan

melengkapi isi File pegawai.

2) Pengolahan Kesejahteraan dan Hak Pegawai

- Pengolahan Kenaikan Gaji Berkala Pegawai sebanyak 14 orang

- Memberikan Hak Cuti Pegawai dengan menerbitkan Surat Izin

Cuti Pegawai untuk sebanyak 24 orang.

3) Pengolahan Laporan Kepegawaian

Melaksanakan Absensi pegawai yang dilaporkan secara

rutin/tiap bulan ke Pengadilan Tinggi Agama Padang.

Membuat data Pegawai dalam bentuk DUK (Daftar Urut

Kepangkatan)

Membuat data Pegawai dalam bentuk Bezzeting Formasi


41

Mengupdate data Pegawai dalam Aplikasi SIMPEG ABS dan

SIKEP Mahkamah Agung

4) Penilaian Pegawai

Melaksanakan penilaian/Pengawasan pegawai setiap awal

tahun dengan memberikan nilai terhadap seluruh pegawai dalam

bentuk SKP

5) Pelatihan dan Penataran

Mengutus pegawai mengikuti pelatihan dan penataran serta

sosialisasi peraturan lainnya untuk menunjang kelancaran

pelaksanaan tugas.

6) Disiplin Pegawai

Untuk lebih meningkatkan sumber daya manusia dan

semangat kerja serta disiplin kerja, maka urusan kepegawaian telah

melaksanakan tugas-tugas sebagai berikut:

Disiplin pegawai tetap diperhatikan, antara lain dengan

melaksanakan absensi daftar hadir yan diisi oleh pegawai yang

bersangkutan serta menunjuk tim pengawas disiplin pegawai.

b. Urusan Keuangan

1) Pengelolaan Laporan Keuangan

a) Mengolah Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan neraca dalam

bentuk Arsip Data Komputer (ADK) yang telah di Back Up ke

dalam Flash Disk kemudian melakukan Rekonsiliasi Anggaran

dengan KPPN Solok.

b) Mengirimkan LRA dan neraca serta hasil Rekonsiliasi Anggaran

dalam bentuk ADK ke Pengadilan Tinggi Agama Padang dan

Mahkamah Agung RI.

2) Melaksanakan Kegiatan Perencanaan Keuangan

a) Membuat rencana fisik penggunaan DIPA Tahun Anggaran

2016 untuk kebutuhan 1 tahun anggaran dengan skala prioritas

dan efektifitas.


42

b) Membuat dan menyusun RKA-KL Tahun Anggaran 2016 untuk

diteruskan ke Pengadilan Tinggi Agama Padang.

c) Membuat dan menyusun perencanaan kebutuhan anggaran

Jangka Menengah dan Jangka Panjang untuk diteruskan ke

Pengadilan Tinggi Agama Padang.

3) Melaksanakan pencairan DIPA Tahun Anggaran 2016 dengan

berpedoman kepada Rencana Fisik Tahunan dan bulanan dengan

rangkaian kerja sebagai berikut:

a) Membuat SPP dan SPM Belanja Pegawai, Belanja Barang dan

Belanja Modal.

b) Mengajukan permintaan kekurangan gaji pegawai.

4) Kegiatan Keuangan Lainnya:

a) Membuat Perencanaan Kas dan Penerimaan Kas setiap bulan

sesuai dengan permintaan KPPN Solok.

b) Menerbitkan SPPD untuk Pejabat dan Pegawai yang mengikuti

perjalanan dinas.

c) Menghitung pajak pegawai.

d) Menerbitkan SKPP pegawai yang pindah tugas dan lain-lain

yang berkaitan dengan tugas keuangan dan perencanaan.

c. Urusan Umum

1) Adminitrasi Tata Persuratan dan Kearsipan

Pengelolaan tata persuratan dan kearsipan pada Pengadilan

Agama Solok berpedoman pada Buku Petunjuk Pelaksanaan Tata

Persuratan Dinas dan Buku Petunjuk Pelaksanaan Kearsipan Mahkamah

Agung RI tahun 2006, yang direvisi dan diatur kembali dalam buku I

Mahkamah Agung RI tahun 2007.

Berdasarkan buku petunjuk tersebut, pengelolaan kearsipan

menerapkan sistem arsip dinamis. Petunjuk ini sudah diterapkan pada

Pengadilan Agama Solok, namun belum sepenuhnya. Hal ini disebabkan

oleh terbatasnya staf tenaga pelaksana kearsipan.

a. Surat Masuk

Surat yang masuk dari tanggal 2 Januari 2016 sampai dengan

tanggal 30 Desember 2016 adalah 1042 pucuk surat terdiri dari :


43

OT

HM

KP

KU

KS

PL

HK

PP

PB

PS

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

5

228

209

46

2

4

550

0

0

0

b. Surat Keluar

Surat yang keluar dari tanggal 2 Januari 2016 sampai dengan

tanggal 30 Desember 2016 adalah 1367 pucuk surat terdiri dari :

OT

HM

KP

KU

KS

PL

HK

PP

PB

PS

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

31

21

366

360

0

36

550

1

2

0

Pengarsipan Surat

Bahwa tahun 2016 telah ditunjuk petugas pengarsipan surat dengan

Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama.

Bahwa pelaksanaan pengarsipan pada tahun 2016 sudah mulai

tertata dengan baik dan sudah menggunakan aplikasi tata

persuratan.

2) Perlengkapan kantor/rumah tangga

1. Pengelolaan Barang Inventaris telah dilaksanakan dengan memakai

program Aplikasi SABMN. Pelaksanaan registrasi barang,

pembukuan, DIR sudah terlaksana secara otomatis melalui aplikasi

SABMN.


44

2. Pemeliharaan Barang Inventaris secara berkala dan perbaikannya

yang bersifat insidentil.

3) Pengelolaan ATK

Mencatat setiap Barang ATK yang keluar dengan memakai tanda

terima atau bon permintaan barang.

4) Pengelolaan pustaka

a. Tahun 2016 petugas pustaka sudah mulai meregistrasi dan

menyusun pengelompokan buku-buku pustaka berdasarkan jenis

buku, dan membuat register buku pustaka sesuai dengan

pengelompokan jenis buku.

b. Membuat kartu buku dan kantong buku untuk ditempel pada buku

yang baru atau buku lama tapi belum ada memakai kantong buku

dan kartu buku.

c. Memberi cap register pada setiap buku yang baru.

d. Mencatat tanggal peminjaman dan tanggal kembali buku pada buku

peminjaman yang telah disediakan.

5) Pengadaan barang dan jasa

Setiap pengadaan Barang dan jasa telah dilaksanakan dengan

membentuk panitia dan pejabat pengadaan barang dan jasa.

6) Pelaksanaan K3.

Pelaksanaan K3 telah dilaksanakan melalui Gotong royong

bersama minimal 2 kali dalam sebulan dengan melibatkan seluruh

pegawai. Kegiatan ini bertujuan untuk memupuk kebersamaan dan

kerja sama antar pejabat dan seluruh pegawai.

E. Regulasi Tahun 2016

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Area :

1. MANAJEMEN PERUBAHAN

1) Telah meningkatnya Pola pikir (mind-set) dan budaya kerja (culture-set)

yang sepenuhnya mendukung birokrasi yang efisien, efektif dan

produktif, dan profesional. belum benar-benar memiliki pola pikir yang

melayani masyarakat, telah mencapai kinerja yang lebih baik (better

performance), dan belum berorientasi pada hasil (outcomes).

2) SDM aparatur semakin profesional, serta mind-set dan culture-set yang

mencerminkan integritas dan kinerja semakin tinggi. diharapkan telah

terwujud tata pemerintahan yang baik dengan birokrasi pemerintah


45

yang profesional, berintegritas tinggi, dan menjadi pelayan masyarakat

dan abdi negara.

3) Pengadilan Agama Solok telah menggunakan pendekatan holistic

terhadap penilaian dan analisis yang menyeluruh terhadap penyebab

kemacetan dan penundaan perkara juga dinamika dimana

penyelewengan fungsi dan efisiensi terjadi.

4) Penyusunan Program kerja telah mengikut sertakan Wakil Ketua, para

Hakim, Panitera, Sekretaris serta pejabat struktural dan staf.

5) Program kerja Pengadilan Agama Solok Telah mencakup Visi, Misi,

Motto dan janji serta faktor-fsktor yang mendukung keberhasilan

organisasi, disertai dengan jadwal dan target yang akan dicapai.

6) Telah tersusunnya Indikator Kinerja Utama (IKU) serta tujuan yang kan

dicapai oleh Pengadilan Agama Solok.

7) Pengadilan Agama Solok telah melakukan pengukuran indikator kinerja

Utama (IKU) dengan menetapkan kegiatan berdasarkan kelompok

inputs, outputs, outcomes, benefits dan impacts; menentukan satuan

setiap kelompok indikator; menetapkan rencana tingkat capaian (target),

mengetahui realisasi indikator kinerja kegiatan; menghitung rencana

dan realisasi untuk mendapatkan prosentasenya.

8) Telah tecapainya perbaikan sistem manajemen perkara untuk

meningkatkan kecepatan dan efisiensi dalam pencatatan, pemerosesan,

pelacakan dan pengarsipan perkara.

9) Telah tecapainya pengembangan dan menerapkan teknologi Informasi (

IT ) untuk mempermudah pemerosesan perkara dan memasang sistem

informasi yang akan mendukung perbaikan pencatatan, pelacakan dan

pelaporan serta analisa kinerja Pengadilan Agama Solok.

10) Telah tecapainya rumusan menerapkan sistem manajemen kinerja

peradilan yang akan memantau dan mengevaluasi kinerja peradilan

yang memberikan input berguna untuk perencanaan dan anggaran.

11) Telah terlaksananya pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Agama Solok

dimaksudkan untuk memberikan akses yang lebih besar kepada para

pihak dalam rangka menemukan penyelesaian perkara secara damai

yang memuaskan dan memenuhi rasa keadilan. Dengan bertambahnya

kewenangan Peradilan Agama pasca Undang-Undang Nomor 3 Tahun

2006 yang secara otomatis juga berakibat akan meningkatnya beban

perkara yang ada maka memberikan tantangan fisik dan mental bagi

pejabat peradilan agama dan menuntut keluwesan, keterampilan, serta


46

adabtabilitas produksi manusia terhadap institusi, termasuk penyelesaian

sengketa secara damai untuk menangani perkara perdata yang masuk ke

pengadilan, dilaksanakan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung

(PERMA) No. 2 Tahun 2003, yang telah direvisi dan diganti oleh PERMA

No 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

12) Telah terciptanya kapasitas untuk peninjauan berkelanjutan dan

peningkatan sistem manajemen pengadilan.

13) Telah tecapainya perpustakaan elektronik melaluai website yang layak

dan fasilitas riset hukum dan peradilan yang bisa memberikan akses

cepat terhadap informasi peradilan yang berguna dalam manajemen

perkantoran dan bisa dipergunakan oleh Pengadilan Agama Solok.

2. PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

1) Terlaksananya struktur yuridis pengadilan memperomosikan akses,

mencapai distribusi perkara yang seimbang, mempromosikan

penyederhanaan prosedur dan standar pemerosesan perkara,

memperomosikan peningkatan keahlian hakim dan personel non hakim.

2) Terlaksananya struktur yuridis pengadilan, mempromosikan pembagian

yang jelas terhadap yuridis pengadilan, dan meningkatkan efisiensi dan

kejelasan dari arus perkara.

Pengadilan Agama Solok dalam pelaksanaan tugasnya berpedoman pada:

a. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang

telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan terakhir

diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

Peradilan Agama;

b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi

Publik (KIP);

c. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

d. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun

2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun

1985 tentang Mahkamah Agung RI;


47

e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010

tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang

Keterbukaan Informasi Publik.

f. Peraturan-peraturan lain yang melingkupi tugas pokok Peradilan Agama

baik bidang yudisial maupun non yudisial

3. PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI

Terlaksananya restrukturisasi/penataan tugas dan fungsi unit kerja dengan

tersedianya pembagian tugas dan fungsi unit kerja pada Pengadilan Agama

Solok yang tepat fungsi dan tepat ukuran (right sizing) dalam menangani

fungsi organisasi, tatalaksana, pelayanan publik, kepegawaian yang mampu

mendukung tercapainya tujuan dan sasaran dan terhindarkannya duplikasi

jabatan, tugas dan fungsi yang dapat mendorong percepatan reformasi

birokrasi

4. PENATAAN TATALAKSANA

Pengadilan Agama Solok penyelenggaraan tugas dan fungsi telah mempunyai

dokumen SOP penyelenggaraan tugas dan fungsi yang disahkan untuk

terselenggaranya transparansi, akuntabilitas dan standarisasi proses

penyelenggaraan kegiatan, tugas dan fungsi sebagai berikut :

1) SOP tentang penerimaan perkara tingkat pertama.

2) SOP tentang penerimaan perkara banding.

3) SOP tentang penerimaan perkara kasasi.

4) SOP tentang penerimaan perkara peninjauan kembali.

5) SOP tentang eksekusi riil, pengosongan, dan pembongkaran.

6) SOP tentang eksekusi pembayaran sejumlah uang.

7) SOP tentang sita yang tidak digabungkan dalam suatu gugatan.

8) SOP tentang sita yang digabungkan dalam suatu gugatan.

9) SOP tentang sita buntut.

10) SOP tentang pendaftaran perkara tingkat pertama dengan pembayaran

cuma-cuma (prodeo).

11) SOP tentang pendaftaran permohonan banding dengan pembayaran

cuma-cuma (prodeo).

12) SOP tentang pendaftaran permohonan kasasi dengan pembayaran cuma-

cuma (prodeo).

13) SOP tentang prosedur mediasi perkara tingkat pertama.


48

14) SOP tentang prosedur mediasi perkara banding.

15) SOP tentang penyampaian salinan putusan/penetapan.

16) SOP tentang penyampaian akta cerai.

17) SOP tentang proses pemberkasan perkara dan minutasi.

18) SOP tentang laporan perkara bulanan.

19) SOP tentang laporan perkara empat bulanan.

20) SOP tentang laporan perkara enam bulanan.

21) SOP tentang penanganan pengaduan masyarakat.

22) SOP tentang konsinyasi.

23) SOP tentang ikrar talak.

24) SOP tentang pengembalian sisa panjar.

25) SOP tentang Pendaftaran surat kuasa khusus.

26) SOP tentang legalisir salinan putusan dan akta cerai.

27) SOP tentang POSBAKUM.

28) SOP tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

29) SOP tentang sidang itsbat nikah.

5. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR

Penataan Pejabat/pegawai baru maupun yang sedang berkarir yang memiliki

tingkat kompetensi yang dipersyaratkan oleh jabatan telah tersidianya uraian

jabatan, Uraian Tugas dan Tanggung Jawab ( Job Discription ) dan

meningkatnya pemahaman dan penerapan atas uraian jabatan yang

mengandung tugas, tanggung jawab dan hasil kerja yang harus diemban

pegawai dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.

6. PENGUATAN PENGAWASAN

Pengadilan Agama Solok telah melakukan fungsi pengawasan sebagai kawal

depan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Voorpost) sesuai kewenangan

yang didelegasikan oleh Mahkamah Agung untuk melakukan control

langsung dan memonitor serta menilai kinerja Pengadilan Agama Solok yang

lebih baik.

Mengembangkan sistem prosedur peradilan untuk meningkatkan pemberian

layanan peradilan dan memelihara kepercayaan dan keyakinan publik pada

sistem pengadilan. Hal ini akan dicapai melalui pendekatan yang koheren

dan terkoordinasi dalam memproses berbagai permasalahan yang saling


49

terkait, kesempatan dan inisiatif yang saling menguatkan. Secara khusus

upaya meningkatkan sistem peradilan, untuk meningkatkan efisiensi sistem

dan prosedur pengadilan, meningkatkan kapasitas sistem untuk memonitor

dan menilai kinerja secara berkelanjutan; dan memulai mekanisme yang

lebih baik untuk transparansi dan pencegahan KKN

7. PENGUATAN AKUNTABILATS KINERJA

Terselenggaranya transparansi, akuntabilitas dan standarisasi proses

penyelenggaraan pemerintahan Pengembangan sistem manajemen kinerja

organisasi Terjadinya peningkatan kualitas laporan akuntabilitas kinerja

Pengembangan sistem manajemen kinerja organisasi Terbangunnya sistem

yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur

Berjalannya sistem akuntabilitas kinerja organisasi yang efektif Penyusunan

Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Agama Solok Tersusunnya

Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Agama Solok

8. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

Penerapan standar pelayanan pada unit kerja Pengadilan Agama Solok

Terimplementasinya penggunaan standar pelayanan dalam pelayanan publik

Terselenggaranya pelayanan publik yang lebih cepat, lebih aman, lebih baik

dan lebih terjangkau keterbukaan informasi publik., ‘informasi panjar biaya

perkara’, ‘transparansi pengembalian sisa panjar’, dan ‘information desk’

Website, sistem administrasi perkara, sistem administrasi kepegawaian,

sistem pelaporan perkara

Laporan Tahunan Tahun 2016 Pengawasan

50 50

B A B IV

PENGAWASAN

A. Internal

Pimpinan Pengadilan Agama Solok untuk mewujudkan pelaksaan tugas

peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan serta peningkatan pelayanan

prima kepada masyarakat pencari keadilan, telah melakukan pengawasan yang

meliputi:

1. Keputusan Ketua tentang penunjukan Hakim Pengawas Bidang.

2. Pembagian tugas antara Ketua dengan Wakil Ketua yang tertuang dalam SK.

3. Wakil Ketua sebagai Koordinator Pengawasan.

4. Hakim Pengawas telah melaksanakan tugas dan menuangkan dalam laporan

secara tertulis.

5. Eksaminasi dan minutasi telah berjalan dengan baik.

6. Evaluasi dan rapat pengawasan minimal 3 bulan sekali dan dibuat laporannya

ke Pengadilan Tinggi Agama secara tertulis.

7. Pembinaan teknis maupun non teknis dan hasilnya dicatat oleh notulen rapat

dan telah didokumentasikan

Dalam membantu pimpinan melakukan pengawasan di bidang administrsai

perkara dan kelancaran tugas kesekretariatan untuk tahun 2016 Pengadilan

Agama Solok telah mencabut Penunjukan Hakim Pengawas Bidang pada

Pengadilan Agama Solok Nomor : W3-A7/55/OT.01.3/I/2016 tanggal 04 Januari

2016 dan ditunjuk kembali dengan SK Nomor : W3-A7/1091/OT.01.3/X/2016

tanggal 05 Oktober 2016 sebagai berikut :

NO NAMA JABATAN PENGAWAS BIDANG

1 Muhammad Ismet, S.Ag Wakil Ketua

Koordinator Pengawas

2 Drs. Asril Hakim - Administrasi Perkara

- Administrasi Persidangan/ SIPP

- Arsip Perkara


51

- Keuangan Perkara

- Pelaporan

3 Elmishbah Ase, S.HI Hakim - Administrasi Umum, Keuangan dan Kepegawaian

- Pengadaan Barang dan Jasa

- Perpustakaan

- Pelaporan

4 Saiful, S.Ag.,MH Hakim - Manajemen Pengadilan

- Kinerja Pelayanan Publik

- Penganganan Pengaduan

B. Evaluasi

Evaluasi terhadap pelaksanaan pengawasan dilakukan dilakukan setiap bulan oleh

pimpinan pengadilan yakni Ketua Pengadilan dan Wakil Ketua Pengadilan melalui

laporan pengawasan yang dilakukan oleh masing-masing hakim pengawas. Dari

laporan pengawasan tersebut, pimpinan pengadilan dapat mengetahui

kendalakendala yang sedang dihadapi dalam melaksanakan tugas serta dapat

menilai pelaksanaan pengawasan yang dilkukan oleh hakim pengawas. Dari

evaluasi pengawasan ini nantinya dapat dirumuskan solusi dan kebijakan yang

akan diambil guna menyelesaikan kendala dan hambatan yang ada.

Dalam mengevaluasi dan menindak lanjuti hasil temuan dari Tim Pengawas

internal Pengadilan Agama Solok, perlu dilakukan evaluasi sebagai berikut:

1. Setiap bidang (bagian struktural dan fungsional) pada Pengadilan Agama Solok

selalu memahami dan melaksanakan job desc masing-masing dengan baik dan

meningkatkan kinerja serta meng-update ilmu pengetahuan dan teknologi agar

ahli dibidangnya;

2. Petugas pengisi buku register perkara agar selalu mengisi buku register tersebut

dengan baik, teliti, rapi, bersih dan tepat waktu;

3. Perlu diadakan pembinaan dan pelatihan khusus kepada Jurusita/ jurusita

pengganti;

4. Di bagian Kesekretariatan dan Kepaniteraan selalu bekerja dengan efektif,

efisien dan tepat waktu untuk menghasilkan output dari kinerjanya dengan

baik, seperti pengelolaan arsip dengan baik, file, laporan-laporan, keperkaraan


52

dan pertaggung jawaban kerja lainnya dan sesuai dengan Standar Operasional

Prosedur (SOP);

Dilakukan perencanaan yang matang oleh Tim Pengelola DIPA agar anggaran

yang ada dapat direalisasikan dengan baik dan tepat sasaran, juga usulan

penambahan anggaran yang kurang untuk tahun berikutnya, sehingga kendala-

kendala yang berhubungan dengan anggaran bisa diminimalkan dan

perawatan, pemeliharaan sararana dan prasarana kantor bisa diselenggarakan

dengan baik;

5. Penggunaan Informasi Teknologi (IT) sudah semakin baik disemua bidang,

sehingga sangat membantu dalam bekerja serta pelayananan terhadap

masyarakatpun semakin maksimal, kedepannya tetap dipertahankan dan lebih

ditingkatkan lagi dengan ide-ide yang produkti dan inovatif;

6. Peningkatan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) disetiap bidang lebih

ditingkatkan lagi dengan adanya pelatihan-pelaatihan dan sosialisasi mengenai

penigkatan SDM;

7. Pemerataan staf yang sudah PNS disetiap bidang yang ada;

8. Panitera, Sekretaris dengan dibantu Panitera Muda dan Kasubag agar

meningkatkan kemampuan manejerial serta mengkoordinir jajarannya dengan

lebih baik lagi dalam menindaklanjuti hasil dari pengawasan Hawasbid tersebut

Laporan Tahunan Tahun 2016 Kesimpulan dan Rekomendasi

53 53

B A B V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. KESIMPULAN

Pada tahun 2016 Pengadilan Agama Solok sebagai pelaksana kekuasaan

kehakiman pada tingkat pertama, telah melaksanakan program kerja yang

dituankan dalam renstra tahun 2016, dengan berpedoman kepada peraturan

dan perundang-undangan yang berlaku serta petunjuk Mahkamah Agung RI.

Dan Pengadilan Tinggi Agama Padang. Pelaksanaan program kerja tahun 2016

diarahkan pada tercapainya visi dan misi pengadilan untuk mewujudkan

peradilan modern, independen, bertanggung jawab, kredible, menjunjung

tinggi hukum dan keadilan serta memanfaatkan teknologi informasi.

Program kerja yang telah direalisasikan pada tahun 2016 antara lain

pembayaran panjar biaya perkara melalui bank yang ditunjuk, penerapan

aplikasi SIPP, dan pengoperasian situs Pengadilan Agama Solok, publikasi

putusan kedalam website, pengadaan sarana dan prasaran.

Berdasarkan evaluasi pelaksanaan program kerja, beberapa kegiatan yang

telah direncanakan belum semuanya dapat terlaksana secara maksimal

disebabkan beberapa kendala. Di bidang administrasi, permasalahan yang

dihadapai adalah masih kurangnya jumlah personil pegawai dan terbatasnya

kualitas sumber daya manusia pegawai. Rencana kelanjutan dari pembangunan

gedung kantor di antaranya lanjutan sarana lingkungan serta tempat parkir,

ruangan pelayanan belum dapat dilaksanakan disebabkan belum tersedianya

anggaran pada tahun 2017 pengusulannya telah diajukan.

B. REKOMENDASI

Berdasarkan permasalahan yang di hadapi Pengadilan Agama Solok

dalam pelaksanaan tugas tahun 2016, sebagai masukan untuk perencanaan

kegiatan tahun berikutnya, Pengadilan Agama Solok memberikan rekomendasi

sebagai berikut :

1. Pengadilan Tinggi Agama Padang kiranya dapat mengupayakan

penambahan dan pemerataan jumlah pegawai pada pengadilan tingkat

Laporan Tahunan Tahun 2016 Kesimpulan dan Rekomendasi

54

pertama, mutasi dan rotasi pegawai antar pengadilan perlu dilakukan

untuk penyegaran dan pengembangan wawasan dalam pelaksanaan tugas.

2. Pengadilan Tinggi Agama Padang sebagai kawal depan Mahkamah Agung

R.I. lebih intensif mengadakan kegiatan pembinaan dan pelatihan untuk

meningkatkan kualitas sumber daya manusia, baik kualitas profesional

hakim maupun pelaksana administrasi kepaniteraan dan kesekretariatan.

3. Pengadilan Tinggi Agama Padang kiranya dapat memperjuangkan pejabat

kepaniteraan dan kesekretariatan punya kesepakatan dan peluang untuk

mengikuti tes calon hakim pengadilan agama, agar pejabat tersebut punya

semangat meningkatkan SDM nya.

4. Pengadilan Tinggi Agama Padang dapat meningkatkan pengadaan sarana

dan prasarana pengadilan melalui belanja modal, khususnya pengadaan

tanah serta rumah dinas hakim dan pejabat peradilan tingkat pertama.

5. Pengadilan Tinggi Agama Padang kiranya dapat mengupayakan pengadaan

kendaraan dinas roda dua untuk seluruh pejabat setingkat Kaur dan

Panmud, dan kendaraan dinas roda empat untuk Wakil Ketua dan Panitera,

Sekretaris sebagai kendaraan operasional pengadilan tingkat pertama guna

menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.

Solok, 30 Desember 2016 KETUA PENGADILAN AGAMA SOLOK, Drs. Ahmad Sayuti, MH NIP. 196604151994031005

DAFTAR LAMPIRAN

1. SOP Kesekretariatan

2. SKP

3. Data Pendukung laporan

Documents

LAPORAN TAHUNAN 2016 PENGADILAN AGAMA SOLOK 2016.pdf · Agama di bawah naungan Mahkamah Agung RI. Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 pasal 1 tentang Kekuasaan Kehakiman dalah Kekuasaan