LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN MEKANISME …repository.unair.ac.id/55991/13/2_FULLTEXT_FV_122-16_Rah_m.pdf · Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut penulis tertarik

LAPORAN

PRAKTIK KERJA LAPANGAN

MEKANISME PEMOTONGAN PAJ AK PENGHASILAN PASAL 23

YANG BERKAITAN DENGAN SEWA ALAT BERAT

DI PT. JULIA JAYA RAHMA SIDOARJO

Disusun untuk memenuhi sebagian syarat

guna memperoleh sebutan Ahli Madya (A.Md)

Perpajakan

DISUSUN OLEH:

JULIA RAHMAWATI

041310213103

PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJ AKAN

FAKULTAS VOKASI

UNIVERSITAS AIRLANGGA

SURABAYA

2016

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

TUGAS AKHIR MEKANISME PEMOTONGAN PAJAK ... JULIA RAHMAWATI





ii i

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat,

hidayah, dan karunia-Nya sehingga penulisan Tugas Akhir sebagai Laporan

Praktik Kerja Lapangan ni dapat diselesaikan dengan tepat waktu.

Laporan Praktik Kerja Lapangan ini disusun sebagai salah satu persyaratan

akademik pada Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Vokasi

Universitas Airlangga Surabaya untuk meraih gelar Ahli Madya (A.Md). Judul

yang diambil dalam penulisan Laporan Praktik Kerja Lapangan ini adalah

“Mekanisme Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 yang berkaitan dengan

Sewa Alat Berat di PT. Julia Jaya Rahma Sidoar jo”.

Selama dalam proses penyelesaian Laporan Praktik Kerja Lapangan ini

banyak didapat bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak baikmoril

maupun material. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati dengan

menyampaikan rasa terima kasih yang setulusnya kepada :

1. Allah SWT yang telah memberikan kelancaran, kemudahan dan

kesehatan selama proses penyelesaian penulisan Laporan Praktik Kerja

Lapangan.

2. Orang tua, Ayah dan Ibu yang telah memberikan dukungan moril

maupun materiil. Dan selalu senantiasa memberikan kasih sayang,

nasehat maupun Do’a kepada penulis.

3. Dr. Widi Hidayat, SE.,M.Si.,Ak.,CMA.,CA Selaku Dekan Fakultas

Vokasi Universitas Airlangga.

4. Okta Sindhu Hartadinata, SE.,AK.,BKP Selaku Ketua Program Studi

Diploma III Perpajakan.

5. Khusnul Prasetyo, SE.,Ak.,MM.,CMA.,CA Selaku Dosen Pembimbing

Praktik Kerja Lapangan terima kasih atas arahan dan ilmu yang

diberikan selama bimbingan dalam mengerjakan Laporan Praktik

Kerja Lapangan.



iv

6. Dra. Wiwik Supratiwi, MBA.,AK.,CMA.,CA Selaku Dosen Wali yang

senantiasa memberi masukan, saran dan membimbing penulis dalam

menjalankan perkuliahan di Diploma III Perpajakan.

7. Bapak dan Ibu Dosen pengajar Program Studi Diploma III Perpajakan

Universitas Airlangga yang telah mendidik selama menuntut ilmu di

bangku perkuliahan.

8. Bapak Juwanto selaku Direktur Utama PT. Julia Jaya Rahma yang

telah memberikan izin, kepercayaan, dan ilmu yang diberikan kepada

penulis untuk mempelajari hal tentang dunia kerja dan tantangan yang

sebenarnya dalam melaksanakan Praktik Kerja Lapangan.

9. Bapak Bonari, Bapak Sukaryanto selaku supervisor dan koordinator

bagian logistik yang telah memberikan kesempatan kepada penulis

dalam pelaksanaan Praktik Kerja lapangan.

10. Semua pegawai PT. Julia Jaya Rahma yang telah banyak berbagi ilmu

dan pengalaman.

11. Keluarga besar serta adikku Retha Tri Wulandari dan kakakku Wiwik

Juli Astutik yang banyak memberikan Do’a, membantu, dan

mendukung aku sayang kalian.

12. Sahabat-sahabatku Natashya Zefanya, Maria Ulfah, Putri Amalia, Nur

Afiqoh terimakasih atas hari-harinya selama ini.

13. Sahabat SMA Ellis Fitroh Saraswati, Febri Gusti, Hendra Rahmat, Mia

Diliyanti, Sukron Hardiansyah terima kasih atas dukungan yang telah

kalian berikan.

14. Teman serta partner yang selalu ada Yoga Tri Putranto terima kasih

sudah memberikan banyak motivasi dan semangat.

15. Tetangga yang sangat baik hati Meindawati Trisnia, terima kasih sudah

mau mendengarkan keluh kesahku.

16. Senior yang sudah menemani Achmad Dany Romadhon terima kasih

sudah meluangkan waktunya.

17. Teman-teman satu angkatan yang selama ini menjadi teman belajar

bersama dan menemani selama perkuliahan serta membantu dalam



v

menyelesaikan Laporan Praktik Kerja Lapangan ini, terima kasih

semuanya.

18. Masih banyak lagi pihak-pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu

persatu yang telah membantu kelancaran atas terselasaikan Tugas

Akhir ini. Terima kasih.

Semoga Allah SWT membalas ketulusan serta kebaikan dari semua pihak

yang telah membantu terselesaikannya Tugas Akhir ini. Akhir kata dengan

segala keterbatasan kemampuan penulis dalam menganalisis suatu masalah

dan mengolah data, penulis berharap segala bentuk saran dan kritik, sehingga

Laporan Praktik Kerja Lapangan ini dapat berguna bagi pembaca pada umumnya.

Surabaya, 2 Juni 2016

Julia rahmawati

041310213103





vii

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL .................................................................................... i

HALAMAN PERSETUJUAN ...................................................................... ii

KATA PENGANTAR ................................................................................. iii

PERNYATAAN ORISINALITAS LAPORAN PKL .................................... vi

DAFTAR ISI ............................................................................................... vii

DAFTAR GAMBAR ................................................................................... ix

DAFTAR TABEL ....................................................................................... x

DAFTAR LAMPIRAN ................................................................................ xi

BAB 1 : PENDAHULUAN ..................................................................... 1

1.1 Latar Belakang Praktik Kerja Lapangan ............................ 1

1.2 Landasan Teori Praktik Kerja Lapangan ........................... 3

1.3 Tujuan Praktik Kerja Lapangan ........................................ 10

1.4 Manfaat Praktik Kerja Lapangan ...................................... 10

1.5 Rencana Kegiatan Praktik Kerja Lapangan ....................... 11

BAB 2 : PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN ................. 13

2.1 Gambaran Umum PT. Julia Jaya Rahma ............................ 13

2.1.1 Sejarah Singkat PT. Julia Jaya Rahma .................... 13

2.1.2 Visi dan Misi PT. Julia Jaya Rahma ....................... 13

2.1.3 Klasifikasi Alat Berat PT. Julia Jaya Rahma ........... 14

2.1.4 Struktur Organisasi Perum Perhutani Divre Jatim ... 14

2.1.5 Uraian Wewenang dan Tanggung Jawab ................ 15

2.2 Deskripsi Hasil Praktik Kerja Lapangan ............................ 17

2.2.1 Tahap Persiapan Praktik Kerja Lapangan ............... 17

2.2.2 Uraian Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan .......... 18

2.3 Pembahasan Hasil Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan .... 20

2.3.1 Proses Pelaksanaan Perjanjian/Kontrak Kerjasama . 20



viii

2.3.2 Mekanisme Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas

Sewa Alat Berat......................................................... 25

2.3.3 Kendala yang terjadi di PT. Julia Jaya Rahma ........ 28

BAB 3 : PENUTUP .................................................................................. 29

3.1 Kesimpulan ....................................................................... 29

3.2 Saran ................................................................................. 29

DAFTAR PUSTAKA ....................................................................................... 30

LAMPIRAN



ix

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 2.1 : Bagan Struktur Organisasi PT. Julia Jaya Rahma .......................... 15

Gambar 2.2 : Proses Pelaksanaan Perjanjian / Kontrak Kerjasama ..................... 22

Gambar 2.3 : Surat Perjanjian/Kontrak Kerjasama PT. Julia Jaya Rahma .......... 23

Gambar 2.4 : Mekanisme Pemotongan PPh Pasal 23 .......................................... 27



x

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1.1 : Jadwal Kegiatan Praktik Kerja Lapangan .......................................... 12

Tabel 2.1 : Uraian Kegiatan Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan di PT. Julia Jaya

Rahma ................................................................................................ 18

Tabel 2.2 : Data Transaksi atas Sewa Alat Berat oleh PT. Julia Jaya Rahma...... 24

Tabel 2.3 : Data Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 .................................. 25



xi

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Surat Keterangan Selesai Praktik Kerja Lapangan

Lampiran 2 : Daftar Nilai Tugas Praktik Kerja Lapangan

Lampiran 3 : Kwitansi dan Permohonan Pembayaran (Payment)

Lampiran 4 : Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23

Lampiran 5 : Surat Perjanjian / Kontrak Kerja Sama

Lampiran 6 : Dokumentasi



1

BAB 1

PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Praktik Ker ja Lapangan

PT. Julia Jaya Rahma merupakan perusahaan yang bertempat di Sidoarjo

yang bergerak dalam bidang Penyedia dan atau mengadakan alat-alat berat yang

layak jalan. Banyak dari pihak lain yang melakukan kerja sama dengan PT. Julia

Jaya Rahma untuk kepentingan perusahaan mereka, terutama untuk mendapatkan

sewa dari PT. Julia Jaya Rahma. Salah satunya yaitu kerjasama dalam bidang

persewaan alat berat.

PT. Julia Jaya Rahma adalah perusahaan yang dalam pelaksanaan

operasionalnya menyediakan dan atau mengadakan alat-alat berat. Alasan

utamanya adalah untuk memberikan pelayanan yang terbaik untuk perusahaan

yang hendak menyewa. Pihak yang hendak menyewa alat berat disebut dengan

Pihak Pertama atau Pemberi Tugas. Sedangkan Pihak yang menyediakan alat

berat disebut Pihak Kedua atau Penerima Tugas.

Sewa alat berat tersebut dilaksanakan berdasarkan surat perjanjian atau

kontrak kerja sama dengan pemberi tugas. di dalam Surat Perjanjian / Kontrak

Kerjasama terdapat masa kerja yang sudah ditentukan. Jika masa kerja habis dan

pihak pemberi tugas merasa senang atas pelayanan yang diberikan PT. Julia Jaya

Rahma maka secara otomatis masa kontrak kerja sama tersebut akan

diperpanjang.

PT. Pabrik Kertas Tjiwi Kimia, Tbk adalah perusahaan yang menunjuk

PT. Julia Jaya Rahma sebagai rekanan/vendor untuk bekerja sama dengan

menangani seluruh aspek pelaksanaan pekerjaan “Pengelolaan Storage &

Transportasi Bahan Baku” di lokasi area PT. Pabrik Kertas Tjiwi Kimia, Tbk.

Ruang lingkup pekerjaan yang dilakukan oleh PT. Julia Jaya Rahma meliputi :

1. Pembongkaran;

2. Penumpukan;

3. Pemuatan untuk transfer bahan baku.



2

Apabila telah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak, maka PT.

Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk membuat Surat Perjanjian Kerja (SPK). Di dalam

Surat Perjanjian / Kontrak Kerjasama terdapat sistem perjanjian / kontrak kerja

sama, ruang lingkup pekerjaan yang akan dilakukan dan tata tertib pekerjaan,

masa dan jangka waktu perjanjian, tata cara pembayaran, penyesuaian harga

sewa, hak dan kewajiban kedua belah pihak, force majeure, perselisihan pendapat

atau sengketa, dan ketentuan tambahan pekerjaan. Jika seluruh perjanjian telah

disepakati maka selanjutnya akan dilakukan tanda tangan kontrak perjanjian

kerjasama antara kedua belah pihak.

Adapun Alat-alat berat yang disediakan oleh PT, Julia Jaya Rahma antara

lain forklift dan truck. Dengan semua biaya-biaya peralatan, harga BBM industri

(solar), dan biaya-biaya lain yang timbul ditanggung oleh PT. Julia Jaya Rahma

sebagai Pihak Kedua. Dalam hal pembayaran sewa, setiap bulan Pihak Pertama

akan membayar kepada PT. Julia Jaya Rahma berdasarkan aktual jumlah

pemakaian dalam ton & jam di lokasi area PT. Pabrik Kertas Tjiwi Kimia, Tbk.

dikalikan dengan harga satuan pekerjaan sesuai dengan kriteria jenis pekerjaan

yang telah disepakati bersama.

Jenis Forklift yang tersedia

1. Forklift kapasitas 2,5 ton sampai 10 ton;

2. Forklift Rotating Clamp kapasitas 3 ton;

3. Forklift Garpu kapasitas 3 ton.

Jenis Truck yang tersedia

1. Dump truk kapastitas 20 ton;

2. Truck Tronton kapasitas 20 ton.

Atas penggunaan persewaan alat berat ini maka PT. Pabrik Kertas Tjiwi

Kimia, Tbk. mempunyai kewajiban untuk memotong Pajak Penghasilan Pasal 23

(PPh Pasal 23) pada saat melakukan pembayaran kepada PT. Julia Jaya Rahma.

Dalam melakukan pemotongan kepada penyedia sewa, PT. Pabrik Kertas Tjiwi

Kimia, Tbk. menggunakan pemotongan yang berasal dari Dasar Pengenaan Pajak



3

Pajak Penghasilan Pasal 23 dengan tarif sebesar 2% dari jumlah penghasilan

bruto. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut penulis tertarik

untuk menyusun laporan tugas akhir selama mengikuti Praktek Kerja Lapangan

(PKL) di PT. Julia Jaya Rahma dengan judul, “Mekanisme Pemotongan Pajak

Penghasilan Pasal 23 yang berkaitan dengan Sewa Alat Berat di PT. Julia Jaya

Rahma Sidoarjo”.

1.2 Landasan Teor i Praktik Ker ja Lapangan

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan penting yang akan

digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dimana pengeluaran tersebut

digunakan untuk melaksanakan pembangunan bagi seluruh rakyat. Tidak hanya

pelaksanaan pembangunan, penerimaan dari sektor pajak juga digunakan untuk

membiayai kepentingan masyarakat dalam bidang kesehatan, pendidikan dan juga

pelayanan umum.

Undang-Undang No. 28 tahun 2007 sebagaimana telah diubah terakhir

dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata

Cara Perpajakan Pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa, “Pajak adalah kontribusi

wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat

memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan

secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya

kemakmuran rakyat”.

Pajak memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Pembayaran pajak harus berdasarkan undang-undang;

2. Sifatnya dapat dipaksakan;

3. Tidak mendapatkan imbalan secara langsung yang dapat dirasakan

pembayar pajak;

4. Pemungutan pajak dilakukan oleh negara baik oleh pemerintah pusat

maupun daerah dan;

5. Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah

bagi kepentingan seluruh rakyat.



4

Penerimaan suatu negara berasal dari penerimaan pajak yang merupakan

sumber pemasukan bagi negara agar bisa membangun perekonomian yang lebih

baik dimasa mendatang termasuk dengan Indonesia. Kunci dari peningkatan

penerimaan negara terletak pada pajak yang harus kita bayar kepada negara, dan

pemerintah sebagai fasilitator harus mampu untuk bisa mengajak rakyatnya untuk

sadar akan pentingnya membayar pajak.

Menurut objeknya salah satu jenis pajak subjektif adalah Pajak

Penghasilan yang dikenakan terhadap Subjek Pajak Penghasilan atas penghasilan

yang diterima atau diperolehnya dalam periode tertentu. Subjek pajak tersebut

dikenai pajak apabila menerima atau memperoleh penghasilan. Subjek pajak yang

menerima atau memperoleh penghasilan, dalam Undang-Undang No. 36 tahun

2008 tentang Pajak Penghasilan disebut Wajib Pajak. Wajib Pajak dikenai pajak

atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak.

Pajak penghasilan (PPh) digolongkan sebagai pajak langsung karena

dibebankan langsung oleh Wajib Pajak dan tidak bisa dilimpahkan kepada pihak

lain. Sedangkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak tidak langsung yang

dikenakan pada setiap pertambahan nilai atau transaksi penyerahan barang dan

atau jasa kena pajak dalam pendistribusiannya dari produsen ke konsumen.

Disebut pajak tidak langsung karena tidak langsung dibebankan kepada

penanggung pajak (konsumen) tetapi melaui mekanisme pemungutan pajak dan

disetor oleh pihak lain (penjual). Transaksi penyerahannya bisa dalam bentuk jual-

beli, pemanfaatan jasa, dan sewa-menyewa.

Beberapa sektor penghasilan dikenakan Pajak Penghasilan dan Pajak

Pertambahan Nilai. Termasuk Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak

(JKP) yang dikenakan Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai.

Diantaranya adalah penghasilan yang dikenakan Pajak Penghasilan pasal 23

(Objek Pajak Penghasilan Pasal 23) yang sesuai dengan Pasal 23 Undang-Undang

No. 36 Tahun 2008.

Pajak Penghasilan Pasal 23 merupakan pajak yang dipotong atas

penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri (orang

pribadi maupun badan), dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal,



5

penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong

Pajak Penghasilan Pasal 21.

Penghasilan dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 23 ayat (1) Undang-

Undang No.36 Tahun 2008 yaitu:

1. Deviden;

2. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan

jaminan pengembalian utang;

3. Royalti;

4. Hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya yang telah dipotong Pajak

Penghasilan yaitu penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak

dalam negeri orang pribadi yang berasal dari penyelenggara kegiatam

sehubungan dengan pelaksanaan suatu kegiatan. Perbedaan penghasilan

berupa hadiah dan penghargaan yang dipotong PPh Pasal 23 adalah untuk

PPh Pasal 23, Wajib Pajaknya dalam negeri orang pribadi maupun Wajib

Pajak dalam negeri badan, tetapi untuk PPh Pasal 21, Wajib Pajaknya

adalah Wajib Pajak dalam negeri orag pribadi sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 21 ayat (1) huruf e Undang-Undang Pajak Penghasilan;

5. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali

sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang

telah dikenai pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat

(2) Undang-Undang pajak penghasilan;

6. Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi,

jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong pajak

penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-Undang pajak

penghasilan.

Penghasilan yang dikecualikan Pajak Penghasilan Pasal 23 ayat (1)

Undang-Undang No.36 Tahun 2008 yaitu:

1. Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank



6

2. Sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan dengan sewa guna

dengan hak opsi;

3. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas

sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, BUMN/BUMD, dari

penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat

kedudukan di Indonesia dengan syarat;

a. Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan;

b. Bagi perseroan terbatas, BUMN/BUMD, kepemilikan saham pada

badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal

yang disetor;

c. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan

komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham,

persekutuan, perkumpulan, firma dan kongsi termasuk pemegang unit

penyertaan kontrak investasi kolektif;

d. Sisa Hasil Usaha koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada

anggotanya;

e. Bunga simpanan yang tidak melebihi batas yang ditetapkan dengan

Keputusan Menteri Keuangan yang dibayarkan oleh koperasi kepada

anggotanya.

Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36

Tahun 2008 adalah pihak - pihak yang membayarkan penghasilan, yang terdiri

atas :

1. Badan Pemerintah;

2. Subjek Pajak Luar Negeri;

3. Penyelenggara Kegiatan;

4. Bentuk Usaha Tetap (BUT);

5. Perwakilan perusahaan luar negeri lainnya.



7

Penerima Penghasilan yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 23 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 adalah :

1. Wajib Pajak dalam negeri;

2. Bentuk Usaha Tetap (BUT)

Tarif Pajak dan Dasar Pemotongan PPh Pasal 23 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 36 Tahun 2008 sebagai berikut :

1. Sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto atas :

a. Deviden;

b. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan

jaminan pengembalian utang;

c. Royalti;

d. Hadiah penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong

pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1)

huruf e;

2. Sebesar 2% (dua persen) dari jumlah bruto atas :

a. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta,

kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan

harta yang telah dikenai pajak penghasilan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 4 ayat (2); dan

b. Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jas

kontruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong

pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-

Undang pajak penghasilan.

Yang dimaksud dengan jumlah bruto adalah seluruh jumlah penghasilan

yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo

pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara

kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya

kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, tidak termasuk :

a. Pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain

sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dibayarkan oleh



8

Wajib Pajak penyedia tenaga kerja kepada tenaga kerja yang

melakukan pekerjaan, berdasarkan kontrak dengan pengguna jasa;

b. Pembayaran atas pengadaan/pembelian barang atau material

(dibutuhkan dengan faktur pembelian);

c. Pembayaran kepada pihak kedua (sebagai perantara) untuk selanjutnya

dibayarkan kepada pihak ketiga (dibuktikan dengan faktur tagihan

pihak ketiga disertai dengan perjanjian tertulis);

d. Pembayaran penggantian biaya (reimbursement) yaitu penggantian

pembayaran sebesar jumlah yang nyata-nyata telah dibayarkan oleh

pihak kedua kepada pihak ketiga (dibuktikan dengan faktur tagihan

atau bukti pembayaran yang telah dibayarkan oleh pihak ketiga).

Saat terutang, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23

Dalam Pasal 15 ayat (3) PP Nomor 94 Tahun 2010 disebutkan bahwa Pemotongan

Pajak Penghasilan oleh pihak sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (1) dan

ayat (3) Undang-Undang Pajak Penghasilan, dilakukan pada akhir bulan :

a. Dibayarkannya penghasilan;

b. Disediakan untuk dibayarkannya penghasilan;

c. Jatuh temponya pembayaran penghasilan yang bersangkutan.

Pajak Penghasilan Pasal 23 yang telah dipotong menjadi kewajiban bagi

pihak pemotong yang disebut Hutang Pajak Penghasilan Pasal 23. Hutang Pajak

Penghasilan Pasal 23 adalah Pajak Penghasilan Pasal 23 yang telah dipotong oleh

pihak pemotong yang belum disetorkan ke Kas Negara pada akhir bulan

pemotongan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor

80/PMK.03/2010 tanggal 1 April 2010 yang merupakan perubahan atas Peraturan

Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2007, PPh Pasal 23 yang dipotong oleh

Pemotong PPh harus disetor paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya

setelah Masa Pajak berakhir. Dalam hal tanggal jatuh tempo pembayaran atau

penyetoran pajak bertepatan dengan hari libur termasuk hari Sabtu atau hari libur



9

nasional, pembayaran atau penyetoran pajak dapat dilakukan pada hari kerja

berikutnya. Dalam pengertian hari libur nasional termasuk hari yang diliburkan

untuk penyelenggaraan Pemilihan Umum dan cuti bersama secara nasional yang

ditetapkan oleh Pemerintah.

Pembayaran dan penyetoran pajak harus dilakukan dengan menggunakan

Surat Setoran Pajak (SSP) atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan

Surat Setoran Pajak. SSP ini berfungsi sebagai bukti pembayaran pajak apabila

telah disahkan oleh pejabat kantor penerima pembayaran yang berwenang atau

apabila telah mendapatkan validasi. SSP dianggap sah jika telah divalidasi dengan

Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN). Adapun tempat pembayaran

adalah Kantor Pos atau Bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan sebagai

tempat pembayaran pajak. Ketika pajak yang sudah dipotong tersebut telah

dibayarkan atau disetorkan kepada Kas Negara melalui Kantor Pos atau Bank

yang ditunjuk maka pencatatan akuntansinya diperlakukan seperti pembayaran

hutang.

Dalam pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor

184/PMK.03/2007 stdtd Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.03/2010

disebutkan saat penyampaian Surat Pemberitahuan Masa paling lama 20 hari

setelah masa pajak berakhir. Dalam hal batas akhir pelaporan di atas bertepatan

dengan hari libur termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional, pelaporan dapat

dilakukan pada hari kerja berikutnya. Pengertian hari libur nasional termasuk hari

yang diliburkan untuk penyelenggaraan Pemilihan Umum dan cuti bersama secara

nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Pemotong PPh Pasal 23 wajib memberikan tanda bukti pemotongan PPh

Pasal 23 kepada orang pribadi atau badan yang dipotong setiap melakukan

pemotongan atau pemungutan. Bagi penerima penghasilan, bukti pemotongan PPh

Pasal 23 ini adalah bukti pelunasan PPh terutang dalam tahun tersebut yang

nantinya akan dikreditkan dalam SPT Tahunannya. Apabila masa pajak telah

berakhir, pemotong PPh Pasal 23 wajib melaporkan pemotongan yang telah



10

dilakukan dalam masa pajak tersebut. Pelaporan ini dilakukan dengan

menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 23/26 ke Kantor Pelayanan Pajak tempat

Wajib Pajak pemotong PPh Pasal 23 terdaftar.

1.3 Tujuan Praktik Ker ja lapangan

Adanya pelaksanan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di PT. Julia Jaya

Rahma – Sidoarjo bertujuan :

1. Memenuhi sebagian syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya

(A.Md) Perpajakan Fakultas Vokasi Universitas Airlangga

2. Sarana pengembangan dan pengaplikasikan ilmu perpajakan yang telah

diperoleh penyusun.

3. Untuk mengetahui mekanisme pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23

yang berkaitan dengan sewa alat berat di PT. Julia Jaya Rahma.

1.4 Manfaat Pelaksanaan Praktik Ker ja Lapangan

A. Bagi Mahasiswa

1. Dengan adanya pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL),

mahasiswa dapat mengetahui masalah perpajakan dalam praktiknya,

sebagai pengetahuam dan pengalaman sebelum memasuki dunia kerja.

2. Mengembangkan kemampuan dalam mengenal2i permasalahan

perpajakan baik secara teori maupun praktiknya di lapangan dan

mencari pemecahannya melalui peraturan pelaksanaannya.

3. Untuk mengasah dan menerapkan kemampuan dan keahlian yang telah

di dapatkan dalam menempuh pendidikan di Diploma III Perpajakan

Fakultas Vokasi Universitas Airlangga.

4. Dapat menyajikan suatu bahan untuk dijadikan wacana keilmuan dan

ancuan bagi pihak yang berkepentingan dengan penulisan penelitian

ini.

B. Bagi Almamater



11

1. Memberikan manfaat berupa tambahan refrensi di bidang perpajakan

bagi mahasiswa yang akan menyusun Tugas Akhir.

2. Untuk meningkatkankualitas hardskill dan softskill mahasiswa

Fakultas Vokasi Universitas Airlangga dalam menghadapi dunia kerja.

C. Bagi Pihak PT. Julia Jaya Rahma – Sidoarjo

1. Memberikan masukan dari hasil PKL berupa laporan kepada bagian

keuangan.

2. Melalui kegiatan PKL ini diharapkan mahasiswa PKL dapat

meringankan pekerjaan dibidang perpajakan walaupun dengan jangka

waktu yang sangat singkat dan terbatas.

D. Bagi Pembaca

1. Sebagai informasi bagi pihak yang membutuhkan, terutama Wajib

Pajak.

2. Sebagai bahan pertimbangan dan masukan untuk pelaksanaan kegiatan

yang sejenis di waktu yang akan datang.

1.5 Pelaksanaan Kegiatan Praktik Ker ja Lapangan

Praktik Kerja Lapangan (PKL) dilaksanakan di kantor PT. Julia Jaya

Rahma – Sidoarjo selama pengumpulan data dapat terkumpul sebagai bahan

laporan akhir Praktik Kerja Lapangan yang dimulai 7 Maret – 16 April 2016.



TABEL 1.1

Jadwal Kegiatan Pelaksanaan Praktik Kerja lapangan (PKL) Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Vokasi Universitas Airlangga

Tahun Akademik 2016

NO. KEGIATAN FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI JULI

2016 2016 2016 2016 2016 2016 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1. Pengajuan Permohonan izin lokasi PKL

9

2. Perkuliahan PKL a. Perkuliahan 1 4 b. Perkuliahan 2 18 c. Perkuliahan 3 8 d. Perkuliahan 4 6 e. Perkuliahan 5 20 f. Perkuliahan 6 3

3. Pelaksanaan PKL 7 Maret – 16 April 4. Pembagian Dosen

Pembimbing 7

5. Pengajuan Tema 29 6. Penyusunan dan Bimbingan

Laporan PKL 7 Maret – 7 Juni

7. Penyerahan Proposal PKL 18-30 8. Penyerahan Laporan akhir

PKL 7

9. Ujian Lisan 13 10. Ujian Revisi Laporan akhir

PKL 17-28

(Sumber: Surat Edaran Jadwal Praktik Kerja Lapangan Program Studi Diploma III Perpajakan Tahun: 2016)

12



13

BAB 2

PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN

2.1 Gambaran Umum PT. J ulia Jaya Rahma

Pada gambaran umum ini akan diuraikan tentang sejarah singkat, visi dan

misi, klasifikasi alat berat, serta struktur organisasi kantor PT. Julia Jaya Rahma di

Sidoarjo.

2.1.1 Sejarah Singkat PT. J ulia Jaya Rahma

CV. Julia Jaya (JJ) berdiri sejak tahun 2000 di Sidoarjo, seiring dengan

perkembangan dan kemajuannya maka CV. Julia Jaya meningkatkan status badan

usahanya menjadi PT. Julia Jaya Rahma yang diresmikan pendiriannya sesuai

dengan Akte Pendirian Perseroan Terbatas pada tanggal 9 Oktober 2014

berdasarkan Akte Nomor 08 dengan Notaris Aris Hilmi, S.H di Sidoarjo. Sejak

pendiriannya PT. Julia Jaya Rahma telah mengerjakan beberapa pekerjaan yang

meliputi perusahaan produsen kertas seperti pembongkaran, penumpukan, dan

pemuatan untuk transfer bahan baku.

2.1.2 Visi dan Misi PT. Julia Jaya Rahma

Visi PT. Julia Jaya Rahma adalah untuk menciptakan suasana kerja yang

jujur dan terbuka, memberikan pelayanan dengan kualitas yang baik bagi

keuntungan pelanggan, serta menjadi perusahaan pilihan pertama pelanggan

dalam penyedia alat berat.

Misi PT. Julia Jaya Rahma adalah menyediakan alat – alat berat yang

layak pakau, menciptakan lingkungan kerja yang baik, membina hubungan yang

baik dengan pelanggan demi terjaganya kepuasan pelanggan, kepuasan pelanggan

adalah fokus utama yang dapat dicapai melalui kualitas secara terus-menerus

disegala bidang dengan didorong oleh kerja sama tim.

13



14

2.1.3 Klasifikasi Alat – alat Berat di PT. Julia Jaya Rahma

Jenis pelayanan

1. Persewaan Forklift

2. Persewaan Truck

Jenis Forklift yang tersedia

1. Forklift kapasitas 2,5 ton sampai 10 ton

2. Forklift Rotating Clamp kapasitas 3 ton

3. Forklift Pox (Garpu) kapasitas 3 ton

Jenis Truck yang tersedia

3. Dump truk kapastitas 20 ton

4. Truck Tronton kapasitas 20 ton

2.1.4 Struktur Organisasi PT. Julia Jaya Rahma

Didalam suatu organisasi perusahaan pembagian tugas merupakan hal

yang penting karena akan berdampak langsung terhadap kegiatan perusahaan.

Masing-masing individu harus bertanggung jawab terhadap tugas atau bagian

yang ditempatinya agar tercipta suatu sistem yang baik didalam usaha demi

pencapaian tujuan organisasi. Berikut adalah gambaran struktur organisasi yang

dimiliki PT. Julia Jaya Rahma adalah :



15

Gambar 2.1

Bagan Struktur Organisasi PT. J ulia Jaya Rahma

(Sumber : Data Intern setelah diolah sendiri, 2016)

2.1.5 Uraian Wewenang dan Tanggung Jawab pada PT. J ulia Jaya Rahma

1. Direktur utama

a. Memutuskan dan menentukan peraturan dan kebijakan tertinggi

perusahaan

b. Bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnyam untuk

kepentingan Perseroan dalam mencapai maksud dan tujuannya

DiREKTUR

UTAMA

OPERATOR

HARIAN

KEPALA BAGIAN

PEM ELIHARAAN

KOORDINATOR

LOGISTIK SUPERVISOR

KEPALA

OPERATOR

OPERATOR

TRAILER

ADMINISTRASI

OPERATOR

FORKLIFT

WAKIL

DIREKTUR

OPERATOR

TRONTON



16

c. Merencanakan serta mengembangkan sumber-sumber pendapatan

kekayaan perusahaan

d. Menetapkan strategi-strategi untuk mencapai visi dan misi perusahaan

e. Mengkoordinasikan dan mengawasi semua kegiatan perusahaan

2. Wakil Direktur

a. Membantu direktur dalam menjalankan tugasnya

b. Sebagai pengganti dalam melakukan penandatanganan perjanjian kerja

apabila Direktur sedang diluar kota

c. Bertanggung jawab untuk membantu direksi dalam melakukan

kegiatan perusahaan

3. Koordinator Logistik

a. Menyiapkan, menyimpan, memelihara dan mengatur barang-barang

perlengkapan milik perusahaan

b. Memeriksa dan memonitor terus-menerus hasil pelaksanaan tugas

kepada kepala bagian operator dan memberikan pengarahan

c. Membuat daftar pinjaman alat-alat dan membuat peraturannya

4. Supervisor

a. Menegakkan aturan yang telah di tentukan oleh perusahaan

b. Melaksanakan tugas, proyek, dan pekerjaan secara langsung

c. Mengatur kelompok kerja pada grup yang telah dipegangnya

d. Memberikan tugas pada para staf

e. Bertanggung jawab atas hasil kerja para staf

5. Administrasi

a. Membuat rencana dan mengevaluasi kerja untuk memastikan

tercapainya kualitas target kerja yang dipersyaratkan dan sebagai

bahan informasi kepada atasan

b. Membuat perkiraan biaya tahunan yang berkaitan dengan kegiatan

kantor administrasi



17

2.2 Deskr ipsi Hasil Praktik Ker ja Lapangan

Laporan Praktik kerja Lapangan (PKL) merupakan suatu laporan yang

disusun oleh mahasiswa progam Diploma III berdasarkan praktik kerja lapangan

yang telah dijalani. Praktik Kerja Lapangan (PKL) adalah salah satu mata kuliah

wajib yang harus ditempuh oleh mahasiswa dengan tujuan memberikan

kesempatan kepada mahasiswa untuk mempelajari secara rill apakah teori yang

telah dipelajari selama masa kuliah telah sesuai dengan keadaan sebenarnya yang

terjadi di instansi pemerintah maupun swasta.

2.2.1 Tahap Persiapan Praktik Kerja Lapangan

Selama tahap persiapan ini, mahasiswa diberikan pembekalan dan

pengarahan oleh dosen penanggung jawab mata kuliah Praktik Kerja Lapangan

(PKL). Pembekalan dan pengarahan oleh dosen tersebut berisikan tentang

penjelasan Praktik Kerja Lapangan (PKL), persyaratan yang dibutuhkan dalam

mengambil mata kuliah tesebut, sampai dengan hal–hal yang harus dipenuhi

selama pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan. Selain diadakannya pembekalan

pada mata kuliah tersebut Mahasiswa juga diharuskan memenuhi persyaratan

sebelum mengajukan Praktik Kerja Lapangan. Persyaratan tersebut meliputi:

1. Setiap mahasiswa diperbolehkan mengambil mata kuliah Praktik Kerja

Lapangan dengan minimum sks yang telah ditempuh sebanyak 80 sks.

2. Mahasiswa diperkenankan untuk menentukan sendiri tempat pelaksanaaan

PKL secara individu/kelompok dengan batas maksimal 3 orang dalam 1

kelompok.

3. Mengisi form permohonan izin PKL untuk mendapatkan surat keterangan

Praktik Kerja Lapangan dari kampus yang digunakan sebagai syarat pengajuan

ke instansi pemerintah ataupun swasta.

4. Setiap Mahasiswa juga diwajibkan menyusun laporan PKL, dengan

menetukan tema dan judul yang berhubungan dengan perpajakan. Dimana

proses penentuan judul tersebut harus melalui persetujuan Dosen pembimbing

masing–masing mahasiswa.



18

2.2.2 Uraian Pelaksanaan Praktik Ker ja Lapangan

Kegiatan Praktik Kerja Lapangan dilaksanakan di PT. Julia Jaya Rahma

yang beralamatkan di Jalan Desa Wonokupang RT.40 RW.06 Kecamatan

Balongbendo, Sidoarjo. Waktu pelaksanaan selama 5 minggu, dimulai pada

tanggal tanggal 7 Maret 2016 sampai dengan 16 April 2016. Dalam pelaksanaan

Praktik Kerja Lapangan (PKL), penulis mendapatkan berbagai pengalaman,

pengetahuan dan informasi baru yang dapat digunakan untuk mengetahui

gambaran mengenai dunia kerja dan bahan dalam penyusunan Tugas Akhir (TA).

Adapun uraian pelaksanaan Praktik Kerja lapangan di PT. Julia Jaya Rahma

sebaga i berikut :

Tabel 2.1

Uraian Kegiatan Pelaksanaan Praktik Ker ja Lapangan di PT. J ulia jaya

Rahma

No Tanggal Uraian Kegiatan

Minggu 1

1. 7 Maret 2016 Pengenalan diri dan lingkungan kerja

2. 8 Maret 2016 Membantu mengkoreksi Surat Perintah Kerja

(SPK) forklift

3. 9 Maret 2016 Libur Nasional

4. 10 Maret 2016 Membantu mengkoreksi SPK forklift

5. 11 Marer 2016 Mencocokkan SPK dan jam kerja forklift

Minggu 2

6. 14 Maret 2016 Membuat perincian jam kerja forklift

7. 15 Maret 2016 Menghitung nilai kontrak dan jam kerja forklift

8. 16 Maret 2016 Membuat tagihan forklift

9. 17 Maret 2016 Membuat kwitansi atas tagihan forklift

10. 18 Maret 2016 Membuat kwitansi atas tagihan forklift

Minggu 3

11. 21 Maret 2016 Membantu mengkoreksi Surat Perintah Kerja



19

(SPK) truck

12. 22 Maret 2016 Mencocokkan SPK dan jam kerja truck

13. 23 Maret 2016 Membuat perincian jam pemakaian truck

14. 24 Maret 2016 Membuat perincian jam lembur pemakaian truck

15. 25 Maret 2016 Libur Nasional

Minggu 4

18. 28 Maret 2016 Menghitung nilai kontrak, jam kerja dan jam

lembur truck

19. 29 Maret 2016 Menghitung nilai kontrak, jam kerja dan jam

lembur truck

20. 30 Maret 2016 Membuat tagihan truck

21. 31 Maret 2016 Membuat kwitansi atas tagihan truk

22. 1 April 2016 Melihat kondisi keadaan lapangan

Minggu 5

24. 4 April 2016 Mencocokan bukti potong yang diterima dengan

tagihan yang dikirimkan







28. 8 April 2016 Ijin

Minggu 6

30. 11 April2016 Menghitung PPh Pasal 23

31. 12 April 2016 Menghitung PPh Pasal 23

32. 13 April 2016 Menghitung PPh Pasal 23

33. 14 April 2016 Pencarian dan pengambilan data

34. 15 April 2016 Pencarian dan pengambilan data

(Sumber : Data Rekapitulasi Kehadiran dan Nilai Peserta PKL, 2016)



20

2.3 Pembahasan Hasil Pelaksanaan Praktik Ker ja Lapangan

Topik yang diambil dalam pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan yang

dilaksanakan di PT. Julia Jaya Rahma adalah Mekanisme Pemotongan Pajak

Penghasilan Pasal 23 yang berkaitan dengan Sewa Alat Berat di PT. Julia Jaya

Rahma Sidoarjo. Telah dijelaskan bahwa PT. Julia Jaya Rahma sebagai penerima

penghasilan yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 23 oleh PT. Pabrik Kertas

Tjiwi Kimia Tbk. Pembahasan tersebut meliputi proses pelaksanaan perjanjian

kerja atas kegiatan pemuatan atau pemindahan untuk transfer bahan baku (pulp) di

PT. Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk. yang beralamat di Jalan Raya Surabaya-

Mojokerto Km. 44 Desa Kramat Temenggung Kecamatan Tarik Kabupaten

Sidoarjo, Jawa Timur, serta Mekanisme Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23

atas sewa alat berat pada PT. Julia Jaya Rahma.

2.3.1 Proses Pelaksanaan Perjanjian / Kontrak Ker jasama

Dalam melaksanakan perjanjian kerjasama tentunya dibutuhkan

kesepakatan antara kedua belah pihak atau lebih untuk melakukan kegiatan

kerjasama. Kesepakatan tersebut tercantum didalam Surat Perjanjian / Kontrak

Kerja Sama. Pada tahun 2015 PT. Julia Jaya Rahma selaku penyedia alat berat

mendapat order dari PT. Pabrik Kertas Tjiwi Kimia untuk pekerjaan transfer

bahan baku (pulp) di lokasi gudang barang jadi. Sebelum pemindahan pulp

dilakukan PT. Julia Jaya Rahma melakukan perjanjian kerja dengan PT. Pabrik

Kertas Tjiwi Kimia Tbk atas hal-hal yang berkaitan dengan kerjasama yang

dijalankan. Berikut adalah uraian Proses Pelaksanaan Perjanjian / Kontrak Kerja

Sama

1. Mendapat pesanan

PT. Julia Jaya Rahma mendapat pesanan untuk beberapa pekerjaan di area

PT. Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk.

2. Permohonan Kerja sama antara PT. Julia Jaya Rahma dan PT. Pabrik

Kertas Tjiwi Kimia Tbk.



21

3. Kedua pihak berdiskusi

PT. Julia Jaya Rahma mendapat pesanan untuk penyelesaian beberapa

pekerjaan yang meliputi pemuatan atau pemindahan bahan baku (pulp) di

lokasi gudang barang jadi area PT. Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk.

4. Negoisasi

Setelah saling berdiskusi, di buatlah kesepakatan bersama antara kedua

belah pihak. Jika ada salah satu pihak yang tidak sepakat, maka kerja sama

tidak dilanjutkan, namun bila kedua pihak sudah sepakat hal yang harus

dilakukan selanjutnya yaitu membuat perjanjian kerja sama.

5. Perjanjian Kerja Sama

Perjanjian kerja sama antara PT. Julia Jaya Rahma dan PT. Pabrik Kertas

Tjiwi Kimia Tbk.

6. Surat Perjanjian / Kontrak Kerja Sama

Surat Perjanjian / Kontrak Kerja Sama ini memuat mengenai hak-hak dan

kewajiban kedua belah pihak atas pekerjaan yang akan diselesaikan. Serta

di tanda tangani oleh kedua pihak.

7. Memulai pekerjaan

Setelah Surat Perjanjian / Kontrak Kerja Sama dan di tanda tangani oleh

kedua pihak, maka pekerjaan atas pemuatan atau pemindahan bahan baku

(pulp) di lokasi gudang barang jadi dapat segera di kerjakan oleh PT. Julia

Jaya Rahma.

Untuk lebih jelasnya mengenai proses pelaksanaan perjanjian kerja sama

dapat dilihat pada gambar 2.2 :



22

Gambar 2.2

Proses Pelaksanaan Per janjian / Kontrak Kerjasama

(Sumber : Data diolah sendiri, 2016)

Mendapat pesanan

Permohonan kerja sama

PT. Pabrik Kertas Tjiwi

Kimia

PT. Julia Jaya Rahma

Kedua pihak saling

berdiskusi

negoisasi sepakat Tidak sepakat

M embuat

perjanjian

kerjasama

Surat Perjanjian

Kerja Sama

Mendapat pesanan



23

Bentuk perjanjian tersebut tertuang didalam surat Perjanjian Kerja Sama,

berikut gambar dari Surat Perjanjian antara PT. Julia Jaya Rahma dan PT. Pabrik

Kertas Tjiwi Kimia Tbk:

Gambar 2.3

Surat Per janjian / Kontrak Ker ja Sama PT. Julia Jaya Rahma

(Sumber : Surat Perjanjian / Kontrak Kerja Sama PT. Julia Jaya Rahma, 2014)

Didalam Surat Perjanjian / Kontrak Kerja Sama memuat beberapa hal

diantaranya:

1. Penyedia alat berat adalah PT. Julia Jaya Rahma (Pihak Kedua) dan PT.

Pabrik Kertas Tjiwi Kimia sebagai penyewa (Pihak Pertama).

2. Sistem Perjanjian / Kontrak Kerja Sama

3. Harga satuan pekerjaan yang telah disepakati



24

4. Ruang lingkup pekerjaan yang akan dilakukan dan tata tertib pekerjaan

5. Masa dan Jangka Waktu perjanjian

6. Tata cara pembayaran

7. Penyesuaian harga sewa

8. Hak dan kewajiban penyedia dan penyewa

9. Force majeure

10. Perselisihan pendapat atau sengketa

11. Ketentuan tambahan pekerjaan mengenai hal-hal yang tidak atau diatur dalam

surat perjanjian ini akan diatur sesuai dengan norma-norma umum dan adat

istiadat.

Berdasarkan surat perjanjian / kontrak kerja sama setiap bulan pihak

pertama akan membayar kepada pihak kedua berdasarkan aktual jumlah

pemakaian dalam ton & per jam di pabrik pihak pertama setiap bulan, dikalikan

dengan harga satuan pekerjaan dikurangi dengan segala pemakaian atau

peminjaman oleh pihak kedua yang diambil dari pihak pertama dan segala bentuk

denda. Waktu pembayaran tagihan adalah sesuai term payment. Jangka waktu

perjanjian / kontrak kerja sama berlaku selama satu tahun.

Tabel 2.2

Daftar Transaksi atas sewa alat berat oleh PT. J ulia Jaya rahma

No Tanggal Nama Vendor Jenis Sewa Nilai Transaksi

1. 28/01/2015 PT. Pabrik Tjiwi

Kimia

Sewa forklift 3 ton Rp. 23.700.000


Kimia

Sewa forklift 3 ton Rp. 29.300.000


Kimia

Sewa truck tronton Rp. 15.905.650


Kimia

Sewa lembur truck

tronton

Rp. 3.123.400

(Sumber : Data PT. Julia Jaya Rahma, 2015)



25

2.3.2 Mekanisme Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 atas Sewa

Alat berat.

PT. Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk selaku penyewa selain mempunyai

kewajiban membayar atas penggunaan sewa alat berat juga mempunyai kewajiban

untuk memotong Pajak Penghasilan Pasal 23 atas pelaksanaan sewa alat barat

yang disediakan oleh PT. Julia Jaya Rahma dalam pekerjaan pemuatan atau

pemindahan bahan baku (pulp) dengan tarif pajak 2%. Pemotongan Pajak

Penghasilan tersebut didasarkan pada nilai kontrak yang tercantum dalam Surat

Perjanjian / Kontrak Kerja Sama yang telah dibuat. Untuk menghitung besarnya

pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 terlebih dahulu harus meghitung Dasar

Pengenaan Pajak (DPP) sebelum PPN.

Rumus penghitungan Pajak Penghasilan pasal 23 atas sewa alat berat

sebagai ber ikut:

PPh Pasal 23 = Tarif x DPP

Berikut ini adalah data pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Sewa

Alat Berat oleh PT. Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk. :

Tabel 2.3

Data Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23

No Tanggal Bukti

Potong

Nama Vendor DPP PPh 23

(tar if 2% )

1. 28-01-2015 PT. Pabrik Tjiwi

Kimia

Rp. 23.700.000 Rp. 474.000


Kimia

Rp. 29.300.000 Rp. 586.000


Kimia

Rp. 15.905.650 Rp. 318.113


Kimia

Rp. 3.123.400 Rp. 62.468

(Sumber : Data PT. Julia Jaya Rahma, 2015)



26

Rincian Penghitungan PPh Pasal 23 :

Pembayaran oleh vendor PT. Pabr ik Ker tas Tjiwi Kimia Tbk

1. Transaksi Pertama

DPP = Rp. 23.700.000

Pajak Penghasilan Pasal 23 = 2% x Rp 23.700.000 = Rp. 474.000

2. Transaksi Kedua

DPP = Rp. 29.300.000

Pajak Penghasilan Pasal 23 = 2% x Rp. 29.300.000 = Rp. 586.000

3. Transaksi Ketiga

DPP = Rp. 15.905.650

Pajak Penghasilan Pasal 23 = 2% x Rp15.905.650 = Rp. 318.113

4. Transaksi Keempat

DPP = Rp. 3.123.400

Pajak Penghasilan Pasal 23 = 2% x Rp. 3.123.400 = Rp. 62.468

PT. Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk selain memiliki kewajiban untuk

memotong pajak penghasilan pasal 23, diharuskan membuat bukti potong yang

nantinya akan menjadi kredit pajak bagi PT. Julia Jaya Rahma. Berikut ini adalah

penjelasan mengenai formulir Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23

1. Lembar Ke-1 : Vendor (PT. Julia Jaya Rahma)

2. Lembar Ke-2 : Untuk Kantor Pelayanan Pajak

3. Lembar Ke-3 : Untuk Pemotong Pajak (PT. Pabrik Kertas Tjiwi Kimia

Tbk.)



27

Untuk lebih jelasnya mengenai mekanisme pemotongan Pajak Penghasilan Pasal

23 dapat dilihat pada gambar 2.4 Flow Chart berikut ini:

Gambar 2.4

Mekanisme Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23

Pemotong Pajak

KPP

PT. Julia Jaya Rahma (Vendor)

(Sumber : data diolah sendiri, 2016)

PT. Julia Jaya Rahma sebagai pihak yang dipotong, dan menerima bukti

pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 dari PT. Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk

yang nantinya digunakan sebagai bukti pelunasan Pajak Penghasilan terutang.

maka untuk itu PT. Julia Jaya Rahma tidak berkewajiban melakukan penyetoran

dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23. Sehingga pembahasan hanya mengenai

mekanisme pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23.

Dengan demikian PT. Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk harus

menyampaikan SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 23 paling lambat tanggal 20

bulan berikutnya. Sesuai data yang ada, PT. Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk paling

3

Pembayaran

2 Bukti Potong

PPh 23 1

Menerima bukti potong pph pasal 23

1



28

lambat harus melaporkan SPT masa tanggal 20 Februari 2015. Diketahui PT.

Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk telah melakukan kewajiban perpajakannya sesuai

dengan peraturan yang ada, yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor

184/PMK.03/2007 untuk memotong, menyetor dan melaporkan Pajak Penghasilan

Pasal 23 yang telah dipotong pada tanggal 18 Februari 2015.

2.3.3 Kendala yang ter jadi di PT. J ulia Jaya Rahma

Dapat dilihat dari uraian diatas bahwa beberapa transaksi yang dilakukan

oleh PT. Pabrik Kertas Tjiwi Kimia, Tbk tersebut akan menerbitkan bukti potong

atas setiap transaksinya. Atas setiap bukti potong yang diberikan PT. Pabrik

Kertas Tjiwi Kimia, Tbk kepada PT. Julia Jaya Rahma berarti akan ada banyak

bukti potong yang diterima dan disimpan nantinya oleh PT. Julia Jaya Rahma dan

dengan menyimpan begitu banyak bukti potong resiko hilangnya bukti potong

akan semakin besar. Dengan demikian mahasiswa menyarankan untuk

menggabungkan bukti potong atas beberapa transaksi pada masa yang sama

menjadi 1 (satu) bukti potong Pajak Penghasilan Pasal 23. Penggabungan Pajak

Penghasilan Pasal 23 tersebut diharapkan bisa memperkecil resiko hilang atau

terselipnya bukti potong.

Dengan adanya saran dari mahasiswa tentunya harus didasari pada

peraturan perpajakan. Dalam peraturan perpajakan tidak ada ketentuan yang

menganjurkan dan tidak ada ketentuan yang melarang untuk menggabungkan 1

(satu) bukti potong atas beberapa transaksi, asalkan transaksi tersebut dalam 1

(satu) masa pajak yang sama.



29

BAB 3

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Dari hasil pelaksanaan dan pengamatan selama Praktik Kerja Lapangan di

PT. Julia Jaya Rahma penulis dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

a. Surat Perjanjian Kerja Sama adalah perjanjian tertulis antara PT. Julia Jaya

Rahma dengan PT. Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk yang memuat mengenai

hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak atas pekerjaan pemuatan atau

pemindahan bahan baku (pulp) dengan menggunakan alat berat di lokasi

gudang barang jadi.

b. Atas pekerjaan pemuatan atau pemindahan bahan baku (pulp) di lokasi

gudang barang jadi yang dilakukan PT. Julia Jaya Rahma dikenakan Pajak

Penghasilan Pasal 23 atas Sewa Alat berat sebesar : 2% X (Nilai Kontrak

atas tagihan).

c. PT. Julia Jaya Rahma selaku penyedia alat berat berhak mendapatkan bukti

pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 dari PT. Pabrik Kertas Tjiwi

Kimia Tbk.

d. PT. Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk telah melakukan kewajiban

perpajakannya dengan memotong Pajak Penghasilan Pasal 23, membuat

bukti potong, menyetorkannya ke kas negara, dan melaporkan secara tepat.

3.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka saran yang dapat penulis sampaikan

kepada pihak terkait, antara lain :

Saran untuk PT. Julia Jaya Rahma adalah menggabungkan bukti potong

atas beberapa transaksi pada masa yang sama menjadi 1 (satu) bukti potong Pajak

Penghasilan Pasal 23 dan menyimpan semua data-data yang ada dalam setiap

periode.

29



30

DAFTAR PUSTAKA

Fitriandi.,dkk. 2011. Kompilasi Undang-Undang Perpajakan. Edisi Terbaru.

Jakarta: Salemba Empat.

Kementrian keuangan. 2010. Peraturan Menteri Keuangan Nomor

80/PMK.03/2010 tentang Penentuan tanggal Jatuh Tempo Pembayaran dan

Penyetoran Pajak, Penentuan Tempat pembayaran Pajak, dan Tata Cara

Pembayaran, Penyetoran dan Pelaporan Pajak, Serta Tata Cara

Pengangsuran dan penundaan Pembayaran Pajak.

Resmi, Siti. 2011. Perpajakan. Edisi Keenam. Jakarta: Salemba Empat.

Republik Indonesia. 2009. Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang

Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang

Ketenuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Republik Indonesia. 2008. Undang-undang Nomor 36 tahun 2008 tentang

Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 tentang

Pajak Penghasilan.

Republik Indonesia. 2009. Undang-Undang Nomor 42 tahun 2009 tentang

Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 tahun 1983 tentang

Pajak Pertambahan Nilai.

Suandy, Erly. 2011. Hukum Pajak. Edisi Kelima. Jakarta: Salemba Empat.



Documents

LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN MEKANISME …repository.unair.ac.id/55991/13/2_FULLTEXT_FV_122-16_Rah_m.pdf · Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut penulis tertarik