LAPORAN PPL

BAB I

PENDAHULUAN

A.    Latar Belakang

IAIN Walisongo Sebagai perguruan Tinggi yang memberikan pendidikan dan pengajaran

agama Islam dan sekaligus menjadi pusat untuk memperdalam ilmu pengetahuan agama

Islam,merupakan salah satu sarana untuk mencapai cita- cita umat Islam yaitu untuk membentuk

sarjana- sarjana Islam yang berakhlakul karimah, beriman dan cakap serta mempunyai kesadaran

tanggung jawab atas kesejahteraan umat dan masa depan Negara Republik Indonesia yang

berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.

Pada dasarnya pendidikan tidak hanya mempelajari sesuatu secara teori saja melainkan

juga mempelajari secara praktis (melalui praktikum). Praktikum adalah kegiatan intrakurikuler

yang dilaksanakan oleh mahasiswa yang dilaksanakan dalam bentuk latihan keterampilan

penambahan wawasan dalam rangka penguasaan kompetensi sesuai dengan program studi yang

terkait. Praktikum merupakan salah satu bagian kurikulum yang wajib diikuti oleh semua

mahasiswa. Praktikum tidak hanya berorientasi pada praktek semata namun lebih pada

pendalaman keilmuan dengan cara terjun secara langsung ke lapangan praktikum yang memiliki

kaitan dengan program studi masing-masing mahasiswa.

Dalam kurikulum Fakultas Syari’ah setidaknya ada tiga macam praktikum yang salah

satu di antaranya adalah Praktek Pengalaman Lapangan (PPL). Praktek Pengalaman Lapangan 

( PPL ) adalah kegiatan belajar mahasiswa yang dilakukan dilapangan untuk mengintegrasikan

pengetahuan teoritis yang diperoleh difakultas syari’ah dengan pengalaman praktek dilapangan

sesuai dengan kopetensi fakultas syariah.

Adapun tujuan diadakannya PPL adalah :1.      Secara Umum

Dalam rangka menunjang tercapainya tujuan pendidikan di IAIN Walisongo

Semarang, serta meningkat kompetensi dan profesionalisme dalam bidang hukum.

2.      Secara Khusus

a.       Memberikan pengetahuan mengenai tugas dan wewenang KUA, administrasi perkawinan,

pelaksanaan perkawinan, dan beberapa aspek lain yang berkaitan dengan pelaksanaan

perkawinan di Indonesia.

b.      Untuk mengetahui proses pembuatan akta ikrar wakaf dan proses sertifikasi tanah wakaf.

c.       Memberikan pengalaman praktis mengenai pelaksanaan administrasi kepaniteraan atau

peradilan di Pengadilan Agama Semarang dan Pengadilan Negeri Semarang

d.      Mengenal kerja praktek hakim PA. Semarang dan PN. Semarang dalam menangani,

memutuskan dan menyelesaikan perkara- perkara yang telah menjadi wewenangnya.

e.       Memberikan pengalaman praktek menuntut dan mempertahankan hak, sehingga diharapkan

mampu/ dapat menjadi pengacara. Sebagai sarana pembanding, yang dikenal sebagai praktek

hukum dan peradilan di Pengadilan Negeri.

f.       Untuk memberikan pengalaman praktek penuntutan dan pembelaan dalam perkara pidana dan

untuk mengetahui tata cara untuk mempertahankan hak dan tata cara berperkara dalam perkara-

perdata.

BAB II

LANDASAN TOERI

A.       TUGAS DAN WEWENANG  KUA

Kantor Urusan Agama ( KUA ) merupakan bagian dari departemen Agama yang

berkaitan dengan urusan agama Islam. Sedangkan fungsi dari kepala KUA sendiri tercantum

dalam UU No. 22 tahun 1946 tentang pencatatan nikah. Sedangkan tugas utamanya mengenai

nikah, talak, cerai dan rujuk (NTCR ).  Setelah ada UU No. 7 tahun 1989 tentang peradilan

agama PPN atau KUA hanya menangani masalah nikah dan rujuk, sedangkan masalah talak dan

cerai menjadi tugas dan wewenang pengadilan agama.

Tugas dari kepala KUA berdasarkan Peraturan Menteri Agama No. 2 Tahun 1989 adalah:

1.      Menyelenggarakan statistik dan dokumentasi

2.      Mengawasi, mencatat nikah dan rujuk

3.      Pelaksana tugas membina ibadah, melayani pelaksanaan ibadah sosial, dan pembinaan

kehidupan beragama Islam di wilayahnya

Tugas dan wewenang KUA menurut UU No. 7/1989 adalah sebagai:

1.      Kantor Pencatatan Nikah bagi warga atau yang beragama Islam dengan mengeluarkan dan

menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan perkawinan.

2.      Sebagai tempat pembinaan dan membina masjid dengan adanya BKM (Badan Kesejahteraan

Masjid).

3.      Sebagai Pejabat Pencatatan akta Ikrar Wakaf (PPAIW).

Adapun landasan hukum yang digunakan KUA dalam melaksanakan tugas dan

wewenangnya baik yang berkaitan dengan NTCR maupun wakaf adalah sebagai berikut :

1.       UU No 12 Tahun 1948 tentang Pencatatan NTCR

2.       Penetapan Menag No. 14 Tahun 1955 tentang Penunjukan dan Pemberitahuan Serta Tugas

Pembantu Pegawai Pencatat Nikah, Talak dan Rujuk.

3.       UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

4.       Peraturan Menag No. 2 Tahun 1989 tentang Kewajiban PPN

5.       Peraturan Menag No. 1 Tahun 1989 tentang Wakaf

6.       Kompilasi Hukum Islam (KHI)

7.       Kitab fiqh yang tercantum dalam KHI sebagai rujukan.

Di bawah ini dijelaskan secara rinci tentang tugas dan wewenang KUA dalam

penanganan wakaf.

Tugas dan Wewenang KUA dalam Penanganan Wakaf dan NTCR

Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang

memisahkan sebagian benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna

kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam agar tidak

disalahgunakan pihak yang tidak bertanggung jawab.

Oleh karena itu, setelah Akta Ikrar Wakaf dilakukan maka Kepala Kantor Urusan Agama

Kecamatan atas nama Nadzir yang bersangkutan diharuskan mengajukan permohonan guna

menjaga keutuhan dan kelestariannya. Disini Kepala KUA sebagai berikut :

a.       Meneliti kehendak wakaf, tanah yang hendak diwakafkan, surat-surat bukti kepemilikan, syarat-

syarat wakaf, serta ada tidaknya halangan hukum untuk melepaskan hak atas tanah.

b.      Meneliti dan mengesahkan susunan Nadzir, begitu pula anggota Nadzir yang baru apabila ada

perubahan.

c.       Meneliti saksi Ikrar Wakaf

d.      Menyaksikan pelaksanaan Ikrar Wakaf dan ikut menandatangani formulir Ikrar dalam bentuk

W1 bersama-sama dengan saksi.

e.       Membuat Akta Ikrar Wakaf rangkap 3 (tiga) menurut bentuk W2 dan salinannya rangkap 4

(empat) menurut bentuk W2.a setelah pelaksanaan ikrar wakaf.

f.       Menyimpan lembar pertama akta Ikrar Wakaf, melampirkan lembar kedua pada surat

permohonan pendaftaran yang dikirimkan kepada Bupati/Walikotamadya. C9 kepada Sub

Direktorat Agraria untuk di daftarkan selambatnya tiga bulan dan lembar ketiga diterima kepada

Pengadilan Agama yang mewilayahi tanah wakaf.

g.      Menyampaikan salinan Akta Ikrar Wakaf lembar pertama kepada wakaf selambatnya satu bulan

sejak di buatnya akta ikrar wakaf, lembar kedua kepada nadzir dan mengirimkan lembar ketiga

kepada Kandepag, lembar keempat kepada Kepala Desa yang mewilayahi tanah wakaf 

h.      Menyelenggarakan daftar Akta Ikrar menurut bentuk W4.

i.        Menyimpan dan memelihara akta daftarnya dengan baik

Dalam perwakafan juga dikenal adanya blanko:

1.      Blanko W1 merupakan surat ikrar wakaf

2.      Blanko W2 merupakan surat akta ikrar wakaf

3.      BlankoW2A merupakan surat salinan akta ikrar wakaf

4.      Blanko WK merupakan surat keterangan Kades tentang perwakafan tanah milik

5.      Blanko WD merupakan surat pendaftaran tanah wakaf yang terjadi sebelum adanya PP No

18/1977

6.      Blanko W3 merupakan surat akta pengganti ikrar wakaf

7.      Blanko W3A merupakan surat salinan akta pengganti ikrar wakaf

8.      Blanko W4 merupakan surat salinan akta pengganti akta ikrar wakaf

9.      Blanko W4A merupakan surat daftar akta pengganti akta ikrar wakaf

10.  Blanko W5 merupakan surat pengesahan nazdir

11.  Blanko W5A merupakan surat pengesahan nazdir badan hukum

12.  Blanko W6 merupakan buku catatan keadaan tanah wakaf

13.  Blanko W6A merupakan buku catatan laporan pengolahan dan biaya pengolahan tanah 

Dalam  hal tanah milik yang diwakafkan belum ada sertifikatnya harus dilampiri :

a.       Surat permohonan penegasan hak atas tanah

b.       Surat-surat buku pemilikan tanahnya serta surat-surat keterangan lainnya diperlukan sehubungan

dengan penegasan haknya.

c.       Akta Ikrar Wakaf (asli lembar kedua)

d.      Surat penegasan nadzir

B.        TUGAS DAN WEWENANG PENGADILAN NEGERI

Tugas yuridis pengadilan menurut Dr. Artidjo Alkostar, SH., LL.M, (Varia Peradilan

Tahun XXIV No.281 April 2009, hal. 37) antara lain adalah The Golden Rule, yaitu memegang

gagasan umum  bahwa aturan hukum dibangun sebagai upaya rasional untuk mencapai kebajikan

sosial .

Peradilan merupakan pilar kekuasaan kehakiman dimana pada pasal 24 Undang Undang

Dasar 1945 disebutkan bahwa Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka

untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Tugas dan wewenang Pengadilan Negeri berdasarkan pasal 50 UU No.8 Tahun 2004

adalah menerima, memeriksa, mengadili serta memutus suatu perkara pidana dan perdata yang

diajukan pada tingkat pertama.

Selain itu, menurut pasal 52 ayat (1)UU No.8 Tahun 2004, Pengadilan dapat

memberikan  keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada Instansi Pemerintah

di daerahnya, apabila diminta.

Dikutip dari Artikel yang ditulis Dr. Artidjo Alkostar, SH., LL.M, (Varia Peradilan

Tahun XXIV No.281 April 2009, hal. 37) menurut prinsip dasar  independensi PBB, setiap

negara harus menjamin adanya imparsialitas para hakim dalam memutus perkara, untuk itu para

hakim  dalam  memutus perkara, dalam menjalankan tugasnya harus tanpa pembatasan, pengaruh

yang tidak pantas, bujukan, tekanan, ancaman atau interfensi langsung maupun tidak langsung.

C.       TUGAS DAN WEWENANG PENGADALAN AGAMA

Peradilan Agama sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia secara

yuridis formal lahir berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan

UU  No. 3 Tahun 2006 dan terakhir dirubah dengan UU No.: 50 Tahun 2009.

Lembaga Peradilan Agama sesungguhnya telah ada sejak zaman penjajahan Belanda,

bahkan jauh sebelum itu mengiringi perjalanan dakwah Islam di Nusantara, eksistensi lembaga

peradilan baik teori maupun praktek kehidupan umat Islam, merupakan hal yang tidak dapat

dipisahkan.

Tugas pokok Pengadilan Agama sebagai Badan Pelaksana Kekuasaan Kehakiman ialah

menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan

kepadanya (ps. 2 ayat (1) UUNo.  14/1970 jo ps.11 UU No. 48/2009, termasuk di dalamnya

menyelesaikan perkara voluntair (penjelasan ps. 2 (1) tersebut)

Berdasarkan amanat yang dikandung dalam Kompilasi Hukum Islam yang menjadi salah

satu rujukan dalam beracara, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang menyelesaikan

masalah-masalah antara lain:

1.   Anak dalam Kandungan

a.   Sah/tidaknya kehamilan

b.   Status anak dalam kandungan

c.   Bagian warisan anak dalam kandungan

d.   Kewajiban orang tua terhadap anak dalam kandungan.

2.   Kelahiran

a.   Penentuan/sah tidaknya anak

b.   Penentuan asal/usul anak

c.   Penentuan status anak/pengakuan anak

3.   Pemeliharaan Anak

a.   Perwalian terhadap anak,

b.   Pencabutan kekuasaan orang tua,

c.   Penunjukkan/ penggantian wali,

d.   Pemecatan wali,

e.   Kewajiban orang tua/wali terhadap anak,

f.    Pengangkatan anak, 

g.   Sengketa hak pemeliharaan anak ,

h.   Kewajiban orang tua angkat terhadap anak angkat

i.    Pembatalan Pengangkatan anak

j.    Penetapan bahwa ibu turut memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak

4.   Perkawinan (Akad Nikah)

a.   Sengketa pertunangan dan akibat hukumnya

b.   Dispensasi kawin di bawah umur 19 tahun bagi pria dan 16  tahun bagi wanita

c.   Izin kawin dari orang tua bagi yang belum berumur 21 tahun          

d.   Wali Adhol (Permenag No. 2/1987)

e.   Penolakan kawin oleh PPN

f.    Pencegahan kawin

g.   Izin beristri lebih dari seorang

h.   Penetapan sahnya perkawinan

i.    Pembatalan perkawinan         

j.    Penolakan izin perkawinan campuran oleh PPN

k.   Penetapan sah/tidaknya rujuk

5.   Hak dan Kewajiban Suami Isteri

a.   Mahar

b.   Penghidupan isteri (nafkah, kiswah, maskah, dsb)

c.   Gugatan atas kelalaian suami terhadap isteri

d.   Penetapan nusyuz

e.   Perselisihan suami isteri

f.    Gugatan atas kelalaian isteri

g.   Mut’ah           

h.   Nafkah iddah

i.    Sengketa tempat kediaman bersama suami isteri

6.   Harta Benda dalam Perkawinan

a.   Penentuan status harta benda dalam perkawinan

b.   Perjanjian harta benda dalam perkawinan

c.   Pembagian harta benda dalam perkawinan

d.   Sengketa pemeliharaan harta benda dalam perkawinan

e.   Sita marital atas harta perkawinan

f.    Sengketa hibah

g.   Sengketa wakaf

h.   Wasiat

i.    Shodaqoh

j.    Wasiat wajibah

k.   Harta bawaan suami isteri

7.   Putusnya Perkawinan

a.  Penentuan putusnya perkawinan karena kematian

b.  Percereran atas kehendak suami (cerai talak)

c.  Percereran atas kehendak isteri (cerai gugat yang didalamnya   meliputimasalah tentang li’an,

khusluk, fasakh, dsb)

d.  Putusnya perkawinan karena sebab-sebab lain

8.   Pemeliharaan Orang Tua

a.   Kewajiban anak terhadap orang tua (Pasal 46 UUP)

b.   Kewajiban anak angkat terhadap orang tua angkat

9.   Kematian

a.  Penetapan kematian secara yuridis,misalnay karena mafqud (Pasal 96 ayat (2) KHI

b.  Penetapan sah/tidaknya wasiat

10. Kewarisan

a.   Penentuan ahli waris

b.   Penentuan mengenai harta peninggalan

c.   Penentuan bagian masing-masing ahli waris

d.   Pembagian harta peninggalan

e.   Penentuan kewajiban ahli waris terhadap pewaris

f.    Pengangkatan wali bagi ahli waris yang tidak cakap bertindak

g.   Baitul Mal

Tugas-tugas lain yang diberikan kepada Pengadilan Agama ialah:

1.      Menyelesaikan permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan di luar sengketa antara

orang-orang yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan hukum Islam (Pasal 107 ayat (2)

UU No. 7/1989).

2.      Legalisasi Akta Keahliwarisan di bawah tangan, untuk pengambilan deposito/ tabungan,

pensiunan dan sebagainya.

3.      Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang Hukum Islam kepada instansi

pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta. (Pasal 52 ayat (1) UU No. 7/1989).

4.      Memberikan pelayanan kebutuhan rohaniwan Islam untukpelaksanaan penyumpahan

pegawai/pejabat yang beragama Islam (Permenag No.1/1989)

5.      Melaksanakan hisab dan rukyat hilal.

6.      Melaksanakan tugas-tugas pelayanan seperti penyuluhan hukum, pelayananriset/ penelitian,

pengawasan terhadap penasihat hukum dan sebagainya.

D.       HUKUM ACARA PA, HUKUM ACARA PERDATA DAN HUKUM ACARA PIDANA.

1.      Hukum Acara PA dan Hukum Acara Perdata

  Asas – asas beracara dalam persidangan :

a.       Persidangan dilaksanakan oleh majlis hakim yang terdiri 3 orang dan di dampingi oleh panitera

pengganti ( pasal 17 UU No. 4 tahun 2004 ).

b.      Persidangan bersifat terbuka untuk umum kecuali UU menentukan lain.

c.       Hakim bersifat pasif.

d.      Dalam perkara perdata mutlak harus ada perselisihan atau sengketa.

e.       Tidak wajib menggunakan kuasa hukum.

f.       Dalam perkara perdata wajib didamaikan dahulu ( pasal 130 HIR, Peraturan MA No. 1 tahun

2008 ).

g.      Mendengar langsung kedua belah pihak yang berperkara.

h.      Putusan harus disertai dengan pertimbangan – pertimbangan hukum yang lengkap.

i.        Ada batas waktu penyelesian perkara ( surat edaran MA No. 6 tahun 1992 ) .

j.        Beracara perdata dikenai biaya ( pasal 121 ayat 4 HIR ).

k.      Sidang bersifat cepat, sederhana dan biaya ringan.

Asas kebebasan kekuasaan kehakiman

Dalam hal ini bebas untuk menegakkan hukum dan keadilan yaitu : 

         Bebas dari campur tangan kekuasaan lain.

         Bebas dari paksaan.

         Bebas dari direktiva atau petunjuk

         Bebas dalam menjalankan wewenang yudisial

         Bebas dari menafsirkan hukum

         Bebas dalam menemukan hukum

Adapun asas yang khusus untuk hakum acara PA yaitu asas personalitas keislaman, yaitu

bahwa yang tunduk dan yang dapat ditundukkan kepada kekuasaan lingkungan peradilan agama

hanya mereka yang mengaku dirinya beragama Islam. Hal ini diatur dalam UU No. 3 th 2006.

Tata Urutan Persidangan

         Sidang dalam perkara perdata baik umum atau agama yaitu :

         Sidang perdamaian

         Pembacaan gugatan

         Pembacaan jawaban

         Replik

         Duplik

         Pembuktian

         Kesimpulan

         Pembacaan Putusan

Adapun jawaban tergugat itu meliputi : Eksepsi atau tangkisan dan jawaban rekonvensi

atau jawaban pokok perkara, dalam hal ini ada beberapa kemungkinan :

         Bisa mengakui bulat- bulat

         Ada yang menolak bulat- bulat

         Mengakui ssebagian dan menolak sebagian

         Mengenai Biaya Perkara

         Dalam peradilan umum biaya di tangggung oleh para pihak yang kalah

         Dalam pengadilan agama biaya ditanggung oleh penggugat dan pemohon

2.      Hukum Acara Pidana

Hukum acara pidana adalah aturan- aturan yang memberikan petunjuk apa yang harus

dilakukan oleh aparat penegak hukum dan pihak- pihak atau orang lain yang terlibat di dalamya

apabila ada persangkaan. Sumber utama hukum acara pidana adalah Kitab Undang- Undang

Hukum Acara Pidana atau KUHAP. Sedangkan sumber hukum acara pidan yang lain adalah :

         UU No. 48 tahun 2009 tentang Ketentuan- ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman

         UU No. 5 tahun 2004 tentang Mahkamah Agung

         UU No. 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama

         UU No. 28 tahun 1997, d amandemen UU No. 2 tahun 2002 yaitu Undang- undang Pokok

Kepolisian

         UU No. 5 th 1991, diamandemen ke dalam UU No. 16 tahun 2007 yaitu Undang- undang Pokok

Kejaksaan

         UU No.16 th 1961 tentang Pembentukan Kejaksaan Tinggi

         PP. No. 27 th 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang- undang Hukum Acara Pidana.

Tugas pokok hukum acara pidana yaitu :

         Mencari dan mendapatkan kebenaran materiil

         Memberikan suatu putusan hakim

         Melaksanakan putusan hakim

Pada dasarnya asas- asas dalam hukum acara pidana dapat dibagi menjadi 2. Pertama,

asas- asas yang berkaitan dengan peradilan, dan Kedua asas- asas yang berhubungan dengan

perlindungan terhadap kelurahan harkat dan martabat manusia ( Hak- hak Asasi Manusia) asas-

asas tersebut sebagian telah dimuat dalam Undang- undang tentang ketentuan- ketentuan pokok

kekuasaan kehakiman No. 14 th 1970 yaitu :

1.      Azas “ Isonomia “ atau “ Equality before the law “ ( perlakuan yang sama atas setiap orang di

muka hukum )

2.      Penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan dilakukan berdasarkan perintah tertulis

oleh pejabat yang di beri wewenang oleh undang- undang

3.      Menganut asas praduga tak bersalah/ “ presumption of innocence ’’

4.      Kepada orang yang ditangkap, ditahan, dituntut, atau diadili tanpa alasan yang berdasarkan

undang- undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan wajib

diberi ganti rugi dan rehabilitasi.

5.      Peradilan dilakukan dengan cepat sederhana dan biaya ringan serta bebas dan jujur dan tidak

memihak ( contante justitie )

6.      Orang yang tersangkut perkara wajib diberi kesempatan memperoleh bantuan hukum.

7.      Seorang tersangka sejak dilakukan penangkapan atau penahanan selain wajib diberi tahu

dakwaan dan dasar hukum apa yang didakwakan kepadanya

8.      Pengadilan memeriksa perkara pidana dengan dengan hadirnya terdakwa ( asas kelangsungan

pemeriksaan pengadilan )

9.      Pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum

10.  Pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana dilakukan oleh Ketua

Pengadilan Negeri yang bersangkutan.

Proses pelaksanaan acara pidana, dimana menyangkut 3 jenis

  Acara pemeriksaan biasa

  Acara pemeriksaan singkat

  Acara pemeriksaan cepat

BAB III

PELAKSANAAN PPL

A.          COACHING ( PEMBEKALAN )

Pembekalan merupakan merupakan langkah awal sebelum pelaksanaan PPL pembekalan

bertujuan untuk memberi gambaran secara utuh, praktis dan global tentang perjalanan PPL sejak

permulaan sampai akhir pelaksanaan serta hal–hal penting lainya yang harus diselesaikan oleh

peserta PPL. Pembekalan tersebut berlangsung pada tanggal 19 – 20 januari 2011 di Ruang

Sidang Fakultas Syari’ah Kampus III IAIN Walisongo Semarang.  Pembekalan ini merupakan

satu tahapan yang diselenggarakan dalam rangka unutuk memberikan review materi serta teori-

teori yang berkaitan dengan bahan pokok dari proses PPL. Secara umum yang telah diterima

peserta PPL, selama masa perkuliahan. Adapun tahapan pemberian materi dalam pembekalan

tersebut adalah sebagai berikut :

1.      Pembukaan yang disampaikan oleh Dekan fakultas syari’ah Bpk DR.Imam Yahya. M,Ag.

2.      Tata tertib PPL yang disampaikan oleh Bpk H. Abdul Ghofur, M.Ag

3.      Hukum Acara Pidana, oleh Ibu Brilliyan Ernawati. SH. MH.

4.      Hukum Acara Perdata, oleh Bpk Moh. Arifin. S. Ag. M. Hum.

5.      Prosedur beracara di pengadilan agama yang disampaikan oleh

6.      Proses Pencatatan Pernikahan dan Simulasi pernikahan Bpk Agus Latif

7.      Proses Sertifikasi Tanah Wakaf dan simulasi proses sertifikasi tanah wakaf oleh Bpk M. Turodzi

Pembekalan ini dimaksudkan untuk memberikan pengarahan berkaitan dengan teknis

pelaksanaan selama PPL di luar kampus Fakultas Syari’ah yaitu di Pengadilan Agama Kelas I A

Semarang dan Pengadilan Negeri Semarang.

Dengan demikian tahapan pertama ini, merupakan tahapan yang signifikan dan

menentukan proses pelaksanaan PPL, secara keseluruhan yakni tahapan observasi dan

konfirmasi data, serta realita dalam tataran praktis oleh instansi yang berkaitan langsung dalam

hal ini Kantor Urusan Agama, Pengadilan Agama serta Pengadilan Negeri.

B.           PELAKSANAAN PPL OLEH  KANTOR URUSAN AGAMA KEC. NGALIYAN DAN

KANTOR URUSAN AGAMA KEC. TUGU

Pelaksanaan PPL KUA Kecamatan Ngaliyan Semarang berlangsung pada tanggal 20

Januari 2011 yang berlangsung di Ruang  Kampus III Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo

Semarang dengan menggunakan metode ceramah dan simulasi dengan materi prosesi pencatatan

pernikahan dan proses sertifikasi tanah wakaf di KUA yang dipaparkan oleh Drs. Isnadiun.

Pernikahan merupakan ikatan lahir batin antara kedua belah pihak yakni  laki-laki dan

perempuan, Syarat- syarat nikah adalah adanya:

-          Calon suami

-          Calon istri

-          Wali

-          Dua orang saksi

-          Mas kawin

-          Ijab qabul

Dalam hal ini KUA memperlihatkan berkas untuk pengajuan pencatatan pernikahan

antara lain:

1.      Model N-1 Surat keterangan untuk nikah

2.      Model N-2 Surat keterangan asal-usul

3.      Model N-3 Surat keterangan mempelai

4.      Model N-4 Surat keterangan orang tua

5.      Model N-5 Surat izin orang tua bagi calon mempelai yang belum berumur 21 baik laki-laki

maupun perempuan

6.      Model N-6 Surat kematian suami/ istri untuk pernikahan janda/duda.

7.      Model N-7 Surat pemberitahuan kehendak nikah

8.      Model N-8 Surat pemberitahuan adanya halangan /  kekurangan persyaratan

9.      Model N-9 Surat penolakan pernikahan

10.  Model N Akta Nikah

Setelah syarat-syarat masuk lalu dimasukkan ke blanko dan dibawa pada waktu akad

nikah urutan prosesi pernikahan secara administratif adalah:

-          Pemeriksaan data administrasi

-          Tanya jawab antar calon mempelai laki-laki dan perempuan dan wali

-          Ijab qabul

-          Doa nikah

-          Membaca sighat taklid

-          Tanda tangan

-          Pengesahan

Selain dalam pernikahan KUA juga menangani tugas sertifikasi tanah wakaf dimana

syarat-syarat umumnya adalah:

1.      Blanko W1 merupakan ikrar wakaf

2.      Blanko W2 merupakan surat akta ikrar wakaf

3.      Blanko W2a Merupakan surat salinan akta ikrar wakaf

4.      Blanko W3 adalah akta pengganti akta ikrar wakaf

5.      Blanko W4 Surat salinan akta pengganti akta ikrar wakaf

6.      Blanko W5 Surat pengesahan nadzir

7.      Blanko W5a Surat pengesahan nadzir badan wakaf

8.      Blanko W6 adalah buku catatan keadaan tanah wakaf

9.      Blanko W7  Tentang permohonan pendaftaran tanah wakaf

10.  Blanko WD merupakan surat pendaftaran tanah wakaf sebelum keluarnya PP Nomor 28 tahun

1977

Proses tanah wakaf bersertifikat adalah tanah yang ada sertifikat nya dan wakif datang

ke PPAIW yaitu di KUA diproses kemudian di sahkan nadzir selanjutnya kebadan pertanahan

untuk melibatkan surat akta wakaf.

Sedangkan untuk proses tanah tidak bersertifikat adalah dengan adanya surat dari

kelurahan dengan keterangan bahwa tanah tidak dalam keadaan sengketa dan ditandatangani

tingkat kelurahan dan kecamatan dan selanjutnya ke PPAIW untuk datang ke badan pertanahan

untuk di buatkan sertifikat selanjutnya diproses ke KUA.

Tugas PPAIW adalah :1.      Meneliti kehendak wakif, tanah yang hendak diwakafkan, surat- surat bukti pemilikan dan

syarat- syarat wakif serta ada tidaknya halangan hukum bagi wakif untuk melepaskan hak atas tanahnya.

2.      Meneliti dan mengesahkan susunan nadzir, juga anggota nadzir yang baru apabila ada perubahan.

3.      Meneliti saksi ikrar wakaf4.      Menyaksikan pelaksanaan ikrar wakaf dan ikut menandatangani formulir ikrar wakaf menurut

bentuk W.1. bersama –sama dengan saksi- saksi.5.      Membuat akta ikrar wakaf rangkap 3 menurut bentuk W.2 dan salinannya rangkap 4 menurut

bentuk W.2a setelah pelaksanaan ikrar wakaf.6.      Menyimpan lembar pertama akta ikrar wakaf, melampirkan lembar kedua pada surat

permohonan pendaftaran yang dikirimkan kepada Kantor Pertahanan setempat dan lembar ketiga dikirim kepada pengadilan agama yang mewilayahi tanah wakaf tersebut

7.      Menyampaikan salinan akta ikrar wakaf lembar pertama kepada wakif, lembar kedua nadzir dan mengirimkan lembar ketiga kepada Kantor Departemen Agama Kabupaten, lembar keempat kepada Kepala Desa yang mewilayahi tanah wakaf tersebut.

8.      Menyampaikan akta ikrar wakaf dan salinannya menurut ketentuan tersebut pada angka 6 dan 7 di atas selambat- lambatnya satu bulan sejak buatnya akta ikrar wakaf.

9.      Menyelenggarakan daftar akta ikrar wakaf menurut bentuk W.410.  Menyimpan dan memelihara akta  dan daftarnya dengan baik11.  Mengajukan permohonan atas nama nadzir yang bersangkutan kepadsa kepala Kantor

Pertahanan setempat untuk mendaftarkan perwakafan tanah milik yang bersangkutan, selambat- lambatnya dalam waktu tiga bulan sejak dibuatnya akta ikrar wakaf dengan mengisi bentuk W.7

C.          PELAKSANAAN PPL DI PENGADILAN NEGERI SEMARANG

Pelaksanaan PPL di Pengadilan Negeri Semarang dilaksanakan pada tanggal 24 – 28

Januari 2011. Kegiatan – kegiatannya yaitu ceramah Acara Pidana dan Perdata. Materi yang

disampaikan di Pengadilan Negeri Semarang sebagai berikut :

1.         Prosedur mengajukan perkara perdata disampaikan oleh Bp. Nur Ediyono S.H.

2.         Prosedur mengetahui jalannya proses perkara pidana disampaikan oleh Bp. Nur Ediyono S.H.

3.         Simulasi kasus pidana dan perdata disampaikan oleh Bp. Nur Ediyono S.H.

Pengadilan Negeri Semarang merupakan salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman di

lingkungan Pengadilan Negeri Semarang. Dasar-dasar hukum yang menndasari antara lain:

1.      UUD tahun 1945 pasal 24 tentang kekuasaan kehakiman

2.      UU no. 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman

3.      UU no. 8 tahun 2004 tentang peradilan umum

4.      UU no. 43 tahun 1999 tentang pokok-pokok kepegawaian

5.      Kepres RI no. 21 tahun 2004 tentang peralihan organisasi administrasi dan finansial di

lingkungan peradilan umum, peradilan tata usaha negara dan peradilan agama ke MA.

Tugas Pengadilan Negeri Semarang

1.      Menerima, memeriksa dan menyelesaikan perkara yang diajukan di Pengadilan Negeri

Semarang

2.    Menyelesaikan administrasi perkara dan administrasi umum lainnya

Tidak hanya berfungsi sebagai peradilan umum yang hanya mengadili  pidana dan

perdata saja, tetapi juga memiliki pengadilan khusus yang dibentuk di pengadilan umum yaitu

pengadilan niaga dan pengadilan hubungan industrial. Menurut pasal 15 UU no. 4 tahun 2004.

Cara mengajukan permohonan:

1.      Pemohon datang kepengadilan untuk mengajukan permohonan

2.      Memberi aplikasi pembayaran permohonan ke bank

3.      Di beri nomer pendaftaran sesuai nomer urut

4.      Sebelum diberi no urut akan diteliti oleh panitera muda perdata

5.      Di beri nomer penetapan penunjukan hakim yang di tandatangani ketua PN

6.      Penetapan penujukan panitera pengganti oleh panitera sekretaris

7.      Bagian permohonan yang harus dimasukkan dalam register permohonan

8.      Berkas diberikan hakim yang telah ditunjuk

9.      Hakim majelis menentukan hari sidang

10.  Para pihak di panggil dalam persidangan oleh juru sita

Ada 2 macam gugatan dalam perkara perdata

a.       Gugatan voluntair

Bersifat sepihak (ex parte) tidak ada orang lain yang di tarik sebagai lawan Tanpa sengketa

(Untuk kepentingan pemohon sendiri) Kepentingan sepihak yang memerlukan kepastian hukum

b.      Gugatan contentius

  Gugatan mengandung sengketa (dispiutes )

  Sengketa terjadi diantara pihak – pihak (ada pihak lawan)

  Bersifat party (berkedudukan sebagai penggugat dan tergugat

Proses persidangan perkara perdata :

1.      Didaftarkan ke bagian kepaniteraan muda perdata

2.      Gugatan di catat di beri nomor perkara

3.      Disamping itu penggugat membayar panjar biaya perkara

4.      Maka berkas tersebut dilampiri dengan formulir penetapan penunjukan majelis hakim untuk

sidang .

5.      Surat gugatan yang sudah dilengkapi penunjukan majelis hakim diserahkan kepada panitera.

6.      Dari wakil panitera menyerahkan berkas perkara kepada ketua pengadilan negeri

7.      Ketua pengadilan negeri menetapkan dan menunjuk majelis hakim yang akan menyidangkan.

8.      Maka berkas surat gugatan itu di serahkan kembali kepada panitera muda perdata.

9.      Panitera muda menunjuk panitera pengganti untuk di sedangkan.

D.          PELAKSANAAN PPL DI PENGADILAN AGAMA KELAS 1A SEMARANG

Pelaksanaan PPL di Pengadilan Agama Kelas 1A Semarang dilaksanakan pada tanggal 31 – 04 Januari 2011  yang bertempat di Pengadilan Agama Kelas 1A Semarang di Jl. Ronggolawe.Adapun materi yang disampaikan di Pengadilan Agama Kelas 1A Semarang adalah sebagai berikut :

1.      Teknik pembuatan gugatan, jawaban, replik, duplik dan tugas oleh Drs. H. Moh Nor Hudlrien, SH, MH.

2.      Observasi kepaniteraan dan kultum oleh Suharja. S. Ag3.      Observasi Persidangan oleh Bpk Wahyudi4.      Upaya hukum dan teknik persidangan oleh Drs H. Ali Imron S.H5.      Berita acara persidangan oleh Drs Imron Mastuti, SH6.      Analisa berkas perkara atau Minutasi oleh Drs. H. Moh Nor Hudlrien, SH, MH.7.      Prosedur pengajuan perkara oleh Bpk Waris, SH,S Ag8.      Pembentukan team dan pra simulasi oleh Drs Imron Mastuti, SH9.      Simulasi oleh Bpk Suhardja, S.Ag

Tugas  pokok pengadilan sebagaimana yang diatur dalam UU no 3 tahun 2006 pasal 2 yaitu menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara. Yang melaksanakan tugas-tugas asministrasi dalam rangka mencapai tugas pokok tersebut adalah panitera yaitu sebagai pelaksana kegiatan administrasi memiliki tiga macam tugas yaitu:

a.       Pelaksanaan administrasi perkarab.      Pendamping Hakim dalam persidanganc.       Pelaksanaan putusan atau penetapan Pengadilan dan tugas-tugas kepaniteraan.

Prosedur penerimaan perkara di Pengadilan Agama melalui beberapa meja, yaitu: Meja I, Meja II dan Meja III. Pengertian Meja tersebut merupakan kelompok pelaksana teknis yang harus dilalui oleh suatu perkara di Pengadilan Agama, mulai dari penerimaan sampai perkara tersebut diselesaikan.

Meja I1.      Menerima gugatan, permohonan, perlawanan (verzet), pernyataan banding, kasasi, permohonan

peninjauan kembali, eksekusi, penjelasan dan penafsiran biaya perkara dan biaya eksekusi.2.      Membuat surat kuasa untuk membayar (SKUM) dalam rangkap tiga dan menyerahkan SKUM

tersebut kepada calon penggugat atau pemohon.3.      Menyerahkan kembali surat gugatan. Permohonan kepada calon penggugat atau pemohon4.      Menaksir biaya perkara (pasal 121 HIR/145Rbg) yang kemudian dinyatakan dalam SKUM5.      Memberi penjelasan-penjelasan yang dianggap perlu berkenaan dengan perkara yang diajukan

Kas1.      Menerima pembayaran uang panjar perkara sebagaimana tersebut dalam SKUM.2.      Menerima pembayaran uang panjar perkara dan membukukan dalam jurnal yang Mencatat

dengan tertib segala kegiatan pengeluaran uang terserbut dalam buku jurnal yang bersangkutan3.      Membubuhi nomor urut perkara dan tanggal penerimaan perkara dalam SKUM dan dalam surat

gugatan atau permohonan.4.      Mengembalikan asli serta tindasan pertama SKUM beserta surat gugatan/permohonan kepada

calon penggugat/pemohon5.      Terhadap perkara prodeo tetap dibuatkan SKUM sebesar Rp.0,-

Meja II1.      Menerima surat gugatan/permohonan dari calon penggugat. Pemohon/pelawan dalam rangkap 

sebanyak jumlah tergugat/termohon/terlawan ditambah dua rangkap.2.      Menerima surat permohonan dari calon pemohon.

Menerima tindasan pertama SKUM dari calon penggugat/pemohon/pelawan.3.      Mencatat surat gugatan dalam register yang bersangkutan serta memberi nomor register pada

surat gugatan/permohonan tersebut.4.      Menyerahkan kembali satu rangkap surat gugatan/permohonan yang telah diberi nomor register

kepada penggugat/pemohon.

5.      Asli surat gugatan/permohonan dimasukkan dalam sebuah map khusus dengan melampirkan tindasan pertama SKUM dan surat lain yang berhubungan dengan gugatan/permohonan tersebut.

6.      Mendaftarkan/mencatat putusan Pengadilan Agama/Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Agung dakam semua buku register yang bersangkutan.

Meja III1.      Menyerahkan salinan putusan Pengadilan Agama/Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Agung

RI kepada yang berkepentingan.2.      Menyerahkan salinan penetapan Pengadilan Agama kepada yang berkepentingan.

BAB IV

ANALISIS

PPL Merupakan kegiatan yang wajib dilaksanakan oleh mahasiswa Fakultas Syari’ah

IAIN Walisongo Semarang yang telah mengikuti kegiatan kuliah dan telah lulus mata kuliah

yang menjadi syarat untuk dapat mengikuti kegiatan PPL tersebut. Dalam pelaksanaan PPL,

metode yang digunakan yaitu ceramah, tanya jawab, observasi dan simulasi. Pada bab ini akan

paparkan mengenai analisis tentang kegiatan PPL, baik yang dilaksanakan KUA, Pengadilan

Negeri, maupun Pengadilan Agama.

A.    Analisis pelaksanaan PPL Oleh KUA Kecamatan Ngaliyan Semarang.

PPL merupakan salah satu praktikum yang harus dan wajib diikuti oleh setiap mahasiswa

Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo Semarang. Pelaksanaan PPL yang dilaksanakan di KUA

bertujuan supaya mahasiswa mengetahui dan memahami secara langsung tugas dan wewenang

KUA serta administrasi Pernikahan serta Perwakafan, akan tetapi dengan berbagai macam

kepentingan dan juga terbenturnya dengan berbagai alasan akhirnya PPL di KUA tidak dapat

dilangsungkan di KUA Kecamatan Ngaliyan, tetapi di alihkan di Ruang G.5-6 Fak Syari’ah

Kampus III IAIN Walisongo Semarang dengan mendatangkan petugas dari KUA Ngaliyan

Semarang, sehingga peserta yang mengikuti PPL tidak bisa melihat dan mengetahui aplikasinya

secara langsung baik proses wakaf maupun pernikahan. Dalam pelaksanaan PPL disamping

menggunakan metode ceramah juga menggunakan metode diskusi dan juga simulasi perwakafan

dan juga pernikahan, akan tetapi tidak sedikit dari peserta yang mengikuti PPL merespon

(menanggapi), hal itu  dikarenakan peserta PPL tidak melihat secara langsung prosedur

pencatatan tanah wakaf maupun hal-hal yang berkaitan dengan pernikahan dari mulai

pendaftaran sampai akad nikah.

B.     Analisis PPL di Pengadilan Negeri Semarang

Pengadilan Negeri merupakan institusi pelaksana kekuasaan kehakiman yang paling

banyak di sorot oleh masyarakat. Hal ini wajar karena Pengadilan Negeri merupakan pengadilan

tingkat pertama yang paling luas wewenang absolutnya di banding pengadilan- pengadilan

lainnya. Namun, untuk pelaksanaan PPL Di pengadilan Negeri, banyak peserta PPL yang

terlantar tidak terkoordinir dengan baik, akibatnya banyak waktu yang terbuang sia- sia dan pada

akhirnya jadwal yang telah disusun tidak seperti yang diinginkan.

Independensi pengadilan merupakan hal penting yang mesti diperhatikan, sehingga dalam

hal ini yang menentukan bukan saja perangkat hukum (peraturan perundang- undangan ) lebih

dari itu kualitas moral dan akhalaknya menjadi prasyarat yang mutlak harus dimilki oleh mereka.

Peradilan Umum atau Peradilan Negeri memiliki kewenangan absolut paling luas

dibanding lingkungan Peradilan manapun di negeri ini, karena itu sudah selayaknya, ada

beberapa fasilitas tambahan dan ada perlakuan yang berbeda.

Perlakuan ini bukan karena pengistimewaan, melainkan untuk menunjang kelancaran

proses beracara dan kasus yang ditanganinya.

Tugas Pengadilan Negeri Semarang:

1.      Menerima, memeriksa dan menyelesaikan perkara yang diajukan di Pengadilan Negeri

Semarang

2.      Menyelesaikan administrasi perkara dan administrasi umum lainnya.

Fungsi Pengadilan Negeri Semarang:

Pengadilan Negeri Semarang tidak hanya berfungsi sebagai peradilan umumyang hanya

mengadili pidana dan perdata saja, tetapi juga memiliki pengadilan khusus yang dibentuk di

pengadilan umum yaitu pengadilan niaga dan pengadilan industrial. Pengadilan niaga di bentuk

di pengadilan negeri berdasarkan keputusan presiden No 97 th 1999. Sedangkan pengadilan

hubungan perindustrial di bentuk di pengadilan negeri berdasarkan UU No 2 th 2004 tentang

penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

Menurut UU No 4 th 2004, tentang kekusaan kehakiman, lembaga peradilan Indonesia

harus memenuhi syarat independensi. Peradilan secara institusional harus bebas dari pengaruh

lembaga manapun. Ada semacam ambivalensi di kalangan pejabat pengadilan antara pribadi haki

yang harus independen dan netral dari pengaruh manapun serta sebaga PNS yang harus tunduk

pada atasan sebagai pejabat eksekutif.

Barang kali, perlu ditambahkan peraturan bagi, hakim tidak boleh mengadili perkara

yang menyangkut orang yang memiliki hubungan kerja. Dalam hal ini, harus ada hakim ad hock.

C.    Analisis PPL di Pengadilan Agama Semarang Kelas I A Semarang  

Pelaksanaan PPL di PA kelas I A Semarang dirasakan sudah cukup, karena peserta PPL

bisa melihat secara langsung proses jalannya perkara di pengadilan mulai dari administrasi

pendaftaran perkara sampai dengan di putuskannya suatu perkara. Namun masih ada juga

kendala seperti keterbatasan tempat untuk melaksanakan kegiatan PPL.

Dengan adanya observasi kepaniteraan dan observasi persidangan menambah wawasan

kita bagaimana prosedur pendaftaran dan pelaksanaan persidangan. Disana kita juga diberi

materi tentang karya materi latihan hukum yang merupakan bekal kita sebagai calon advokat

atau pengacara dalam membuat surat- surat dan tidak bingung ketika mendampingi pihak yang

berperkara. Dengan diadakannya simulasi persidangan para peserta PPL diharapkan secara

praktisi mampu melaksanakan proses persidangan sebagaimana proses yang ditetapkan. Sebagai

lembaga peradilan di lingkungan peradilan khusus, peradilan agama memiliki sisi perbedaan

dengan lembaga peradilan umum. Sebab secara kelembagaan dan kompetensi yang membedakan

yakni kompetensi absolut dan kompetensi relatif.   

Kompetensi relatif menyangkut kewenangan mengadili berdasarkan wilayah hukum yang

dibawahinya. Sedangkan kompetensi absolut berkaitan dengan kewenangan yang berdasarkan :

Subjek perkara     : hanya mengadili yang beragama Islam

Jenis perkara      : hanya menyangkut perdata tertentu yakni perkawinan, waris, hibah, wasiat

yang mengikuti hukum Islam serta wakaf dan shadaqah.

Dalam perspektif ini pengadilan agama Semarang membawahi wilayah hukum kodya

Semarang dan mengadili perkara- perkara tertentu dalam kompetensi absolutnya.

Aspek Kelembagaan 

Pengadilan Agama memiliki perbedaan kompetensi dengan lembaga Peradilan Umum.

Kompetensi Relatif menyangkut kewenangan pengadilan untuk mengadili dan memeriksa

perkara berdasarkan wilayah hukum yang ditandatanganinya. Sedangkan kompetensi absolut

berkaitan dengan kewenangan mengadili berdasarkan :

  Subjek hukum, hanya mengadili para pihak yang beragama Islam ( Asas Personalitas keislaman )

  Jenis perkara hanya menyangkut perkawinan, warisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq,

shodaqah , dan ekonomi ( UU No 3/ 2006 tentang peradilan agama )

Tampaknya ada beberapa persoalan yang cukup mendasar, yakni mengenai asas

personalitas keislaman ketika berhadapan dengan masalah ekonomi Islam. Bahwa sekarang ini,

kian banyak lembaga keungan yang mendasarkan operasinalnya pada prinsip syari’ah.

Kekuasaan relatif kehakiman pada peradilan agama sebagaimana dalam pasal 3 UU No 7

1989 meliputi : (1 ) Pengadilan Agama, yaitu pengadilan tingkat pertama, dan (2) Pengadilan

Tinggi Agama, yaitu Pengadilan tingkat banding.

Sedangkan peraturan penanganan administrasi yang berlaku di PA menurut keputusan

MA No. 001 / SK/ 1991 tanggal 24 Januari 1991 dan Surat Edaran Mahkamah Agung th 2004 ,

bahwa semua peradilan menggunakan pola Bindalmin ( pola pembinaan dan pengendalian

administrasi). Pola- pola tersebut, yakni :

         Pola prosedur penyelenggaraan administrasi

         Pola register perkara

         Pola keuangan perkara

         Pola laporan perkara

         Pola arsip

Untuk memudahkan dan menjamin efektifitas Pengadilan Agama, maka dibentuklah

suatu susunan Pengadilan di lingkungan Peradilan Agama sebagaimana dijelaskan dalam pasal 9

UU No 7 th 1989, yakni:

1.      Pengadilan Agama terdiri dari pimpinan ( ketua dan wakil ketua ), hakim, panitera/ sekertaris

( dibantu wakil sekertaris dan wakil panitera ), dan jurusita

2.      Pengadilan Tinggi Agama terdiri dari pemimpin, hakim anggota, panitera/ sekertaris

Aspek Kepengacaraan Pengdilan Agama

Ada hal sangat substansial yang kami temukan dalam aktifitas observasi PPL kali ini,

perbincangan dengan praktisi PA maupun pengacara atau kuasa hukum di PA Semarang

mengindikasikan saatu hal penting tentang kepengacaraan di PA.

Sesuai dengan peraturan perundangan tentang kepengacaraan seseorang yang  secara sah

boleh menjadikan advokat harus memenuhi syarat  Sarjana Hukum ( SH) dari Fakultas Hukum

Umum. Praktek mereka luas meliputi seluruh perkara di wilayah hukum PTN / PTA, di PA

Semarang pun yang sempat diwawancarai berasal dari alumni Fakultas Hukum.

Kenyataan ini sangat memprihatinkan bagi Sarjana Syari’ah untuk menjadi pengacara di

PA sekalipun para pengacara yang berlatar belakang Sarjana Hukum, sebenarnya Sarjana

Syari’ah lebih kompeten berpraktek  pengacara di PA.

Analisis Aspek Persidangan

Setiap kali pemeriksaan perkara persidangan menggunakan cara – cara yang seharusnya

protokoler. Misalnya, Panitera mempersiapkan ruang sidang sebelum persidangan dimulai.

Kemudian panitera mempersilahkan Majelis Hakim memasuki ruang sidang dan sebelumnya

hadirin dimohon berdiri dan duduk kembali setelah Majelis Hakim menempati tempat duduk

masing- masing.

Dalam Persidangan Perdata Agama, hanya ada dua pihak yang berperkara, yakni

Penggugat / Pemohon dan Tegugat/ Termohon. Mereka yang berperkara atas inisiatif

kepentingan pribadi. Sehingga, hakim harus bersifat pasif dan menunggu. Sedang dalam perkara

cerai, hakim harus berperan aktif untuk mendamaikan para pihak dalam setiap awal persidangan.

Kemudian setelah perkara diputus, bisa dilaksanakan eksekusi manakala tidak ada

keberatan dari salah satu atau dua belah pihak, dan keputusan sudah punya kekuatan hukum tetap

atau in crach. Selama belum in crach siapapun berhak mengajukan keberatan dan upaya hukum

melalui prosedur yang berlaku.

Upaya hukum yang bisa dilakukan adalah banding ke PTA, kasasi ke MA dan terakhir

PK, bila ditemukan ada bukti baru atau ada hal lain. Tapi dalam perkara perceraian jarang sekali

para pihak mengajukan banding, apalagi sampai kasasi. Karena biasanya, dalam sidang tingkat

pertama para pihak sudah sepakat.

Dalam sehari  Pengadilan Agama di Semarang bisa menyidang sepuluh sampai dua puluh

perkara bahkan lebih. Sidang tersebut pemeriksaannya hanya dilakukan oleh “satu majlis hakim

saja ‘’. Hal itu untuk mempeersingkat waktu agar lebih praktis dalam melaksanakan persidangan.

Sementara pemohon, termohon, penggugat, tergugat atau termohon menghendaki penyelesaian

yang cepat, tepat, biaya ringan.Maka tidak ada salahnya kalau pihak pengadilan menghilangkan

hal- hal yang dianggap kurang perlu. Kalau memang bisa dilakukan dalam satu kali sidang

mengapa harus dalam beberapa kali sidang. Kalau memang bisa dalam bentuk lisan yang praktis,

cepat, efisien, mengapa harus dengan tulisan yang merepotkan dan kama waktunya. Misalnya,

ketika menyatakan menunda acara sidang,hakim sekaligus memerintahkan para pihak untuk

datang ke ruang sidang pada minggu selanjutnya tanpa ada pemanggilan dari kepaniteraan, mulai

dari proses jawab- jinawab hingga agenda putusan.

Asas – asanya yaitu :

  Asas wajib mendamaikan ( hakim wajib mendamaikan para pihak yang bersengketa)

  Hakim bersifat pasif dan menunggu

  Asas persamaan dimuka hukum

  Putusan harus disertai alasan –alasan

  Beracara dikenakan biaya

  Sidang bersifat sederhana, cepat dan biaya ringan

  Persidangan terbuka untuk umum, kecuali persidangan anak bagi pemeriksaan perdamaian

  Tidak ada keharusan mewakilkan

Asas Kebebasan Kekuasaan Kehakiman

Dalam hal ini bebas untuk menegakkan hukum dan keadilan yaitu :

a.       Bebas dari campur tangan kekuasaan lain

b.      Bebas dari paksaan

c.       Bebas dari direktiva atau petunjuk

d.      Bebas dalam menjalankan wewenang yudisial

e.       Bebas dari menafsirkan hukum

f.       Bebas dalam menemukan hukum

UU No 3 th 2006 Azas hukum memang hakim dalam persidangan perdata bersifat pasif.

Tapi, hakim bisa mengajukan tawaran kepada para pihak, apakah mereka ingin cepat selesai atau

berlama –lama di persidangan? Bahkan jika perlu, majelis hakim memerintahkan kepada para

pihak untuk sekalian membawa serta para saksi diperiksa dalam sidang selanjutnya tanpa

pemanggilan. Ini lebih praktis, efektif, dan biaya murah, karena kiranya tidak ada orang yang

ingin berlama- lama berperkara di pengadilan. Inilah yang seharusnya bisa digunakan hakim

untuk mempercepat prsidangan tanpa terpatok pada proses –proses ritual persidangan yang

merepotkan dan terlalu mengganggu serta memperlama proses persidangan. Dan karena itu,

sudah selayaknya hakim berani mengmbil tindakan, Kalau memang perkaranya sudah jelas, buat

apa diperjelas lagi. Karena semuanya bisa dsiselesaikan dengan cepat dan biaya murah, mengapa

harus bayar mahal ?

Pengadilan Agama memiliki kekhasan dengan diberlakukannya asa personalitas

keislaman. Artinya, yang berhak beracara di PA adalah orang- orang yang beragama Islam yang

dengan sendirinya menundukkan diri dengan sukarela kepada hukum Islam dalam hal- hal yang

menjadi kewenangan Pengadilan Agama sesuai dengan ketentuan pada pasal 49 UU No 3 /2006

Hal tersebut juga merupakan salah satu pertahanan yang sangat mendasar yang diajukan

oleh salah satu peserta PPL yang belum mampu dijawab secara pasti oleh pemateri dari PA

Semarang, hal itu disebabkan karena PA Semarang belum pernah menyelesaikan perkara

sengketa ekonomi syari’ah tersebut.

BAB V

PENUTUP

A.    KESIMPULAN

Dari seluruh rangkaian pelaksanaan PPL yang diawali dengan coaching PPL di KUA

Kec. Ngaliyan, KUA Kec. Tugu, di Pengadilan Negeri Semarang, dan di Pengadilan Agama

Kelas I A Semarang dapat tarik kesimpulan sebagai berikut :

1.      Perlu adanya revitalisasi fungsi dan peran dari KUA sebagai unit pelaksana tugas dari

Departemen Agama yang berkaitan dengan pengembangan tugas agama Islam

2.      Perlu adanya upaya untuk menyempurnakan fungsi Peradilan Agama agar dapat mencapai

tingkat sebagai lembaga kekuasaan kehakiman yang setara dengan peradilan lainnya yang

akhirnya mampu mendorong terciptanya supremi hukum di Indonesia

3.      PPL merupakan suatu pengalaman praktis profesional dan empirik yang mendidik mahasiswa

untuk aktif dan kreatif dam dunia peradilan, di samping sebagai persyaratan tang harus dipenuhi

untuk menyelesaikan studi hingga tercitanya gelar sarjana

B.     SARAN- SARAN

Untuk pelaksanaan PPL yang akan datang penulis mencoba memberi saran kepada pihak

Fakultas Syari’ah agar pelaksanaan PPL di KUA Ngaliyan dilakukan observasi secara langsung

dan melibatkan seluruh peserta PPL guna pemahaman mahasiswa lebih akurat. Dan penulis

menyarakan bagi dosen pembimbing seharusnya bisa mendampingi tiap selama PPL

berlangsung.

C.    PENUTUP

Puji syukur kepada Allah SWT, penulis mampu menyelesaikan laporan PPL ini dengan baik

sebagai bahan pelengkap untuk menyelesaikan studi di Fakultas Syari’ah. Penyusun mengakui

bahwa laporan ini masih jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan kemampuan dan

pengalaman penyusun. Namun kekurangan itu semoga menjadikan pengalaman pada diri

penyusun agar lebih giat di dalam menempuh kegiatan-kegiatan akademik lain. Maka dari itu,

masukan dan kritikan yang sifatnya konstruktif sangat diharapkan demi terselenggaranya Praktek

Pengalaman Lapangan (PPL) di masa yang akan datang lebih baik.

Semoga laporan ini dapat bermanfaat dan dapat diambil hikmah dari dilaksanakannya PPL baik

bagi penyusun khususnya dan mahasiswa Fakultas Syari’ah pada umumnya.