108
Agustus 2019 LAPORAN PEREKONOMIAN PROVINSI MALUKU UTARA

LAPORAN PEREKONOMIAN - bi.go.id · Kami menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih menemui beberapa kendala. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati kami senantiasa

  • Upload
    others

  • View
    14

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: LAPORAN PEREKONOMIAN - bi.go.id · Kami menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih menemui beberapa kendala. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati kami senantiasa

Agustus

2019

LAPORAN PEREKONOMIAN PROVINSI MALUKU UTARA

Page 2: LAPORAN PEREKONOMIAN - bi.go.id · Kami menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih menemui beberapa kendala. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati kami senantiasa

Salinan publikasi ini dapat diperoleh dengan menghubungi:

Tim Advisory Pengembangan Ekonomi dan Surveilans

Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku Utara

Jalan Yos Sudarso No. 1, 97711

Ternate, Maluku Utara

Telepon: 0921 – 3121217 / 3121219

Faksimili: 0921 – 3124017

Email: [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]

Publikasi ini dapat diakses secara online pada:

http://www.bi.go.id/id/publikasi/kajian-ekonomi-regional/

Page 3: LAPORAN PEREKONOMIAN - bi.go.id · Kami menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih menemui beberapa kendala. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati kami senantiasa

i

VISI, MISI, DAN NILAI STRATEGIS

BANK INDONESIA

VISI Menjadi Bank Sentral yang berkontribusi secara nyata terhadap perekonomian Indonesia

dan terbaik diantara negara emerging markets.

MISI

1. Mencapai dan memelihara stabilitas nilai Rupiah melalui efektivitas kebijakan moneter

dan bauran kebijakan Bank Indonesia.

2. Turut menjaga stabilitas sistem keuangan melalui efektivitas kebijakan makroprudensial

Bank Indonesia dan sinergi dengan kebijakan mikroprudensial Otoritas Jasa Keuangan.

3. Turut mengembangkan ekonomi dan keuangan digital melalui penguatan kebijakan

sistem pembayaran Bank Indonesia dan sinergi dengan kebijakan Pemerintah serta

mitra strategis lain.

4. Turut mendukung stabilitas makroekonomi dan pertumbuhan ekonomi yang

berkelanjutan melalui sinergi bauran kebijakan Bank Indonesia dengan kebijakan fiskal

dan reformasi struktural pemerintah serta kebijakan mitra strategis lain.

5. Memperkuat efektivitas kebijakan Bank Indonesia dan pembiayaan ekonomi, termasuk

infrastruktur, melalui akselerasi pendalaman pasar keuangan.

6. Turut mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah di tingkat nasional hingga di

tingkat daerah.

7. Memperkuat peran internasional, organisasi, sumber daya manusia, tata kelola dan

sistem informasi Bank Indonesia.

NILAI STRATEGIS

Nilai-nilai strategis Bank Indonesia adalah: (i) kejujuran dan integritas (trust and integrity);

(ii) profesionalisme (professionalism); (iii) keunggulan (excellence); (iv) mengutamakan

kepentingan umum (public interest); dan (v) koordinasi dan kerja sama tim (coordination

and teamwork) yang berlandaskan keluhuran nilai-nilai agama (religi).

Page 4: LAPORAN PEREKONOMIAN - bi.go.id · Kami menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih menemui beberapa kendala. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati kami senantiasa

ii

KATA PENGANTAR

Tugas Bank Indonesia berdasarkan UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia

sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2004 adalah menetapkan dan melaksanakan

kebijakan moneter serta mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Pelaksanaan

tugas pokok tersebut ditujukan untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah.

Sejalan dengan undang-undang tersebut, keberadaan Kantor Bank Indonesia di daerah

merupakan bagian dari jaringan kerja Kantor Pusat Bank Indonesia yang berperan sebagai

pelaksana kebijakan Bank Indonesia dan tugas-tugas pendukung lainnya di daerah.

Sebagai jaringan kerja Kantor Pusat Bank Indonesia di bidang ekonomi dan moneter, Kantor

Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku Utara berperan memberikan masukan dengan

menyusun dan menerbitkan suatu produk yaitu Laporan Perekonomian Provinsi Maluku Utara yang

pokok bahasannya terdiri atas Perkembangan Ekonomi, Perkembangan Inflasi Regional, Kinerja

Perbankan dan Sistem Pembayaran Provinsi Maluku Utara dan Prospek Ekonomi. Kajian ini diolah

berdasarkan data dan informasi di daerah untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan kebijakan

moneter Bank Indonesia dan diharapkan dapat menjadi salah satu bahan informasi bagi penentu

kebijakan di daerah.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih menemui beberapa kendala.

Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati kami senantiasa mengharapkan kritik dan saran

serta kerjasama dari semua pihak agar kualitas dan manfaat laporan ini menjadi lebih baik di waktu

yang akan datang.

Akhirnya, kepada pihak-pihak yang membantu tersusunnya laporan ini, kami sampaikan

penghargaan dan ucapkan terima kasih.

Ternate, 31 Agustus 2019

KANTOR PERWAKILAN BANK INDONESIA PROVINSI MALUKU UTARA

ttd.

Gatot Miftahul Manan Kepala Perwakilan

Page 5: LAPORAN PEREKONOMIAN - bi.go.id · Kami menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih menemui beberapa kendala. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati kami senantiasa

iii

DAFTAR ISI

VISI, MISI, DAN NILAI STRATEGIS BANK INDONESIA .......................................................... i

KATA PENGANTAR ................................................................................................................ ii

DAFTAR ISI ............................................................................................................................. iii

DAFTAR TABEL ...................................................................................................................... v

DAFTAR GAMBAR ................................................................................................................. vi

DAFTAR GRAFIK .................................................................................................................. vii

INDIKATOR EKONOMI DAN PERBANKAN ............................................................................ x

RINGKASAN EKSEKUTIF ...................................................................................................... xi

BAB 1 PERKEMBANGAN EKONOMI DAERAH .................................................................. 1

1.1 Kondisi Umum .................................................................................................... 2

1.2 Perkembangan PDRB dari Sisi Permintaan ...................................................... 3

1.3 Perkembangan Ekonomi dari Sisi Penawaran ................................................. 9

BAB 2 KEUANGAN PEMERINTAH .................................................................................... 17

2.2 Realisasi Pendapatan APBD ............................................................................ 20

2.3 Realisasi Belanja APBD ................................................................................... 23

2.4 Rekening Pemerintah ....................................................................................... 25

BAB 3 PERKEMBANGAN INFLASI DAERAH................................................................... 27

3.1 Kondisi Umum .................................................................................................. 28

3.2 Inflasi Bulanan (mtm) ....................................................................................... 29

3.3 Inflasi Triwulanan (qtq) .................................................................................... 31

3.4 Inflasi Tahunan (yoy) ........................................................................................ 33

3.5 Perkembangan Harga Komoditas ................................................................... 34

3.6 Tracking Perkembangan Inflasi Triwulan Berjalan ........................................ 37

3.7 Koordinasi Pengendalian Inflasi di Maluku Utara .......................................... 38

BOKS PENGENDALIAN INFLASI ........................................................................................ 43

BAB 4 ANALISIS STABILITAS KEUANGAN DAERAH ..................................................... 45

4.1 Asesmen Sektor Rumah Tangga .................................................................... 46

4.2 Asesmen Sektor Korporasi .............................................................................. 53

4.3 Asesmen Institusi Keuangan (Perbankan) ..................................................... 56

BAB 5 PERKEMBANGAN SISTEM PEMBAYARAN .......................................................... 63

5.1 Perkembangan Transaksi Pembayaran Tunai ............................................... 64

5.2 Perkembangan Transaksi Pembayaran Nontunai .......................................... 65

5.3 Pelaksanaan Layanan Kas Titipan dan Layanan Kas Keliling Luar Kota ..... 67

Page 6: LAPORAN PEREKONOMIAN - bi.go.id · Kami menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih menemui beberapa kendala. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati kami senantiasa

iv

5.4 Perkembangan Layanan Keuangan Digital ..................................................... 67

5.5 Penyaluran Bantuan Sosial ............................................................................. 69

BAB 6 KETENAGAKERJAAN DAN KESEJAHTERAAN .................................................. 71

6.1 Perkembangan Ketenagakerjaan .................................................................... 72

6.2 Tingkat Kesejahteraan Daerah ........................................................................ 74

6.3 Profil Kemiskinan Daerah ................................................................................ 75

6.4 Profil Pembangunan Manusia .......................................................................... 77

BAB 7 PROSPEK PEREKONOMIAN ................................................................................ 81

7.1 Prospek Pertumbuhan Ekonomi ..................................................................... 82

7.2 Outlook Inflasi Daerah ..................................................................................... 84

DAFTAR ISTILAH ................................................................................................................. 87

DAFTAR SINGKATAN .......................................................................................................... 90

Page 7: LAPORAN PEREKONOMIAN - bi.go.id · Kami menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih menemui beberapa kendala. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati kami senantiasa

v

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Pertumbuhan dan Andil PDRB Sisi Penggunaan ....................................................... 4

Tabel 1.2 Pertumbuhan Sektoral PDRB Sisi Penawaran ..........................................................10

Tabel 2.1 APBD Maluku Utara 2018 dan 2019 .........................................................................18

Tabel 2.2 Realisasi Pendapatan APBD Lingkup Provinsi Maluku Utara Triwulan II 2019 ..........22

Tabel 2.3 Realisasi Belanja APBD Lingkup Provinsi Maluku Utara Triwulan II 2019 .................23

Tabel 3.1 Inflasi Tahunan Berdasarkan Kelompok Komoditas ..................................................29

Tabel 3.2 Perbandingan Inflasi Bulanan (mtm) Maluku Utara Triwulan I 2019 dan Triwulan II

2019 ..........................................................................................................................................29

Tabel 3.3 Komoditas Utama Penyumbang Inflasi Bulanan (mtm) Maluku Utara triwulan II 2019

.................................................................................................................................................30

Tabel 3.4 Inflasi Triwulanan (qtq) Triwulan II 2018 s.d. Triwulan II 2019 Maluku Utara .............31

Tabel 3.5 Inflasi Tahunan (yoy) Triwulan II 2018 s.d. Triwulan II 2019 Maluku Utara ................33

Tabel 4.1 Jumlah Rekening Perbankan Masyarakat Berdasarkan Kelompok Nilai ...................52

Tabel 4.2 Kondisi Likuiditas Korporasi ......................................................................................54

Tabel 6.1 Perkembangan Ketenagakerjaan di Maluku Utara (Ribu Jiwa)..................................72

Tabel 6.2 Nilai Tukar Petani (NTP) Kawasan Timur Indonesia .................................................74

Tabel 6.3 Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Keparahan Kemsikinan (P2) di Maluku Utara .......77

Page 8: LAPORAN PEREKONOMIAN - bi.go.id · Kami menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih menemui beberapa kendala. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati kami senantiasa

vi

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Pertumbuhan Ekonomi Provinsi di Indonesia Triwulan I 2019 dan Triwulan II 2019 3

Gambar 3.1 Kunjungan KPwBI Maluku Utara ke Kelompok Tani Bp. Sukamto di Halmahera

Barat .........................................................................................................................................39

Gambar boks.1 Rencana Aksi Pengendalian Inflasi TPID Ternate Semester I – 2019.............43

Gambar boks.2 Rencana Aksi Pengendalian Inflasi TPID Ternate Semester II – 2019 ............44

Gambar 6.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kawasan Timur Indonesia Menurut Provinsi

dan Status Pembangunan Manusia, 2016-2018 ........................................................................78

Gambar 7.1 Perkiraan Curah Hujan pada November 2019 ......................................................85

Page 9: LAPORAN PEREKONOMIAN - bi.go.id · Kami menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih menemui beberapa kendala. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati kami senantiasa

vii

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1 Struktur PDRB Sisi Penggunaan pada Triwulan II 2019 ............................................ 5

Grafik 1.2 Perkembangan Tendensi Konsumen dan Pendapatan Rumah Tangga .................... 5

Grafik 1.3 Perkembangan Belanja Operasional di Maluku Utara ............................................... 5

Grafik 1.4 Perkembangan Volume Ekspor LN ........................................................................... 7

Grafik 1.5 Perkembangan Nilai Ekspor LN ................................................................................ 7

Grafik 1.6 Perkembangan Volume Impor LN ............................................................................. 7

Grafik 1.7 Perkembangan Nilai Impor LN .................................................................................. 7

Grafik 1.8 Perkembangan Pengadaan Semen di Maluku Utara ................................................. 9

Grafik 1.9 Perkembangan Belanja Modal di Maluku Utara......................................................... 9

Grafik 1.10 Andil Pertumbuhan Sektoral PDRB Sisi Penawaran Triwulan II 2019 ....................10

Grafik 1.11 Perkembangan Sektoral PDRB Sisi Penawaran ....................................................10

Grafik 1.12 Struktur PDRB Sisi Penawaran ..............................................................................11

Grafik 1.13 Perkembangan Kredit Pertanian dan Perikanan di Maluku Utara ...........................12

Grafik 1.14 Perkembangan Indeks Kondisi Ekonomi di Maluku Utara ......................................13

Grafik 1.15 Perkembangan Volume Ekspor Feronikel di Maluku Utara ....................................14

Grafik 1.16 Perkembangan Nilai Ekspor Feronikel di Maluku Utara ..........................................14

Grafik 1.17 Perkembangan Industri Mikro, Kecil, dan Besar di Maluku Utara ...........................14

Grafik 1.18 Perkembangan Volume Ekspor Nikel di Maluku Utara ...........................................15

Grafik 1.19 Perkembangan Nilai Ekspor Nikel di Maluku Utara ................................................15

Grafik 1.20 Perkembangan Produksi Bijih Nikel Antam ............................................................15

Grafik 2.1 Perubahan Proporsi APBD Akun Pendapatan Tahun 2018 dan 2019 ......................19

Grafik 2.2 Perubahan Struktur APBD Akun Belanja Tahun 2018 dan 2019 ..............................20

Grafik 2.3 Perkembangan Realisasi Pendapatan Tiap Triwulan ...............................................21

Grafik 2.4 Perbandingan Persentase Realisasi Pendapatan APBD sampai dengan Triwulan II

Tahun 2018 dan 2019 ...............................................................................................................22

Grafik 2.5 Tren Perkembangan Realisasi Belanja Sampai dengan Triwulan II 2019 ................24

Grafik 2.6 Perbandingan Persentase Realisasi Belanja Triwulan II APBD Tahun 2018 dan 2019

.................................................................................................................................................24

Grafik 2.7 Perkembangan DPK Pemda di Perbankan Maluku Utara (dalam Miliar Rupiah) ......25

Grafik 3.1 Laju Inflasi Tahunan (yoy) Kota Ternate Dibandingkan dengan Nasional ................28

Grafik 3.2 Inflasi Provinsi di Kawasan Sulampua Triwulan II 2019 (yoy) ...................................28

Grafik 3.3 Inflasi (qtq) Komoditas Kelompok Bahan Makanan ..................................................32

Page 10: LAPORAN PEREKONOMIAN - bi.go.id · Kami menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih menemui beberapa kendala. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati kami senantiasa

viii

Grafik 3.4 Inflasi (qtq) Komoditas Kelompok Bahan Makanan Subkelompok Ikan Diawetkan ...32

Grafik 3.5 Inflasi (qtq) Komoditas Kelompok Makanan Jadi, Minuman, Rokok, dan Tembakau 32

Grafik 3.6 Inflasi (qtq) Komoditas Kelompok Perumahan, Air, Listrik, Gas, dan Bahan Bakar ..32

Grafik 3.7 Komoditas Penyumbang Inflasi Tahunan Maluku Utara Triwulan II 2018 dan Triwulan

II 2019 .......................................................................................................................................34

Grafik 3.8 Perkembangan Harga Beras, Minyak Goreng, dan Gula Pasir .................................35

Grafik 3.9 Perkembangan Harga Daging Ayam, Daging Sapi, dan Telur Ayam ........................35

Grafik 3.10 Perkembangan Harga Bumbu-bumbuan ................................................................35

Grafik 3.11 Perkembangan Inflasi Terkini Ternate ....................................................................37

Grafik 4.1 Kontribusi Konsumsi Rumah Tangga pada PDRB Maluku Utara .............................46

Grafik 4.2 Perkembangan IKK, IKE, dan IEK ............................................................................47

Grafik 4.3 Ekspektasi Konsumen Terhadap Kondisi Ekonomi 6 Bulan Mendatang ...................49

Grafik 4.4 Perkiraan Perkembangan Perubahan Harga dan Proyeksi Inflasi di Maluku Utara ..49

Grafik 4.5 Komposisi Pengeluaran Rumah Tangga di Maluku Utara ........................................50

Grafik 4.6 Pangsa DPK Perseorangan dan Bukan Perseorangan di Maluku Utara ..................51

Grafik 4.7 Komposisi DPK Perseorangan di Maluku Utara .......................................................51

Grafik 4.8 Pangsa Kredit Perseorangan Berdasarkan Jenis Penggunaan ................................53

Grafik 4.9 Perkembangan Kredit Korporasi Berdasarkan Jenis Penggunaan ...........................55

Grafik 4.10 NPL Kredit Korporasi .............................................................................................56

Grafik 4.11 NPL Kredit Korporasi per Kategori Debitur .............................................................56

Grafik 4.12 Perkembangan Aset Bank Umum di Maluku Utara (miliar rupiah) ..........................57

Grafik 4.13 Perkembangan DPK (miliar rupiah) ........................................................................58

Grafik 4.14 Perkembangan Kredit di Maluku Utara (miliar rupiah) ............................................59

Grafik 4.15 Perkembangan LDR Bank Umum di Maluku Utara ................................................59

Grafik 4.16 Perkembangan Perbankan Syariah ........................................................................61

Grafik 5.1 Perkembangan Transaksi Tunai di Maluku Utara Periode Triwulan II 2019..............64

Grafik 5.2 Perkembangan Kliring di Maluku Utara ....................................................................65

Grafik 5.3 Perkembangan RTGS di Maluku Utara ....................................................................66

Grafik 6.1 Perkembangan TPT dan TPAK Maluku Utara ..........................................................73

Grafik 6.2 Jumlah Tenaga Kerja pada Lapangan Pekerjaan Utama di Maluku Utara (Ribu Jiwa)

.................................................................................................................................................73

Grafik 6.3 Perkembangan NTP Maluku Utara...........................................................................75

Grafik 6.4 NTP per Subsektor di Maluku Utara .........................................................................75

Grafik 6.5 Jumlah Penduduk Miskin Desa dan Kota ................................................................76

Page 11: LAPORAN PEREKONOMIAN - bi.go.id · Kami menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih menemui beberapa kendala. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati kami senantiasa

ix

Grafik 6.6 Persentase Jumlah Penduduk Miskin Desa dan Kota ..............................................76

Grafik 6.7 Garis Kemiskinan Makanan dan Non Makanan Desa dan Kota ...............................76

Grafik 6.8 Komponen Pembentuk Indeks Pembangunan Manusia di Maluku Utara, 2016-2018

.................................................................................................................................................78

Grafik 6.9 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia di Maluku Utara, 2017-2018 ..........79

Grafik 7.1 Perkembangan PDRB Maluku Utara dan Proyeksinya .............................................82

Grafik 7.2 Siklus Bulan HBKN Idul Fitri dengan Puncak Konsumsi Masyarakat ........................83

Page 12: LAPORAN PEREKONOMIAN - bi.go.id · Kami menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih menemui beberapa kendala. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati kami senantiasa

x

INDIKATOR EKONOMI DAN PERBANKAN

PROVINSI MALUKU UTARA

A. Inflasi dan PDRB

B. Perbankan

C. Sistem Pembayaran

Tw.1 % yoy Tw.2 % yoy Tw.3 % yoy Tw.4 % yoy Tw.1 % yoy Tw.2 % yoy

Indeks Harga Konsumen (Kota Ternate) 135,01 138,71 136,70 138,31 138,99 140,98

Laju Inflasi Tahunan (yoy %) 3,28 3,91 3,67 4,12 2,95 1,63

PDRB - harga konstan (miliar Rp) 6010,42 7,90 6132,59 7,31 6389,16 8,21 6517,95 8,25 6473,03 7,70 6591,92 7,49

Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 1296,35 2,05 1314,60 2,65 1336,74 4,08 1362,25 7,68 1389,12 7,16 1393,50 6,00

Pertambangan dan Penggalian 626,39 14,77 601,94 9,06 650,63 13,50 628,91 8,49 621,26 -0,82 646,87 7,46

Industri Pengolahan 450,55 30,89 433,87 14,76 570,65 20,84 513,62 9,11 524,46 16,41 472,36 8,87

Pengadaan Listrik dan Gas 6,13 3,30 6,66 4,26 6,89 9,44 6,37 -1,65 6,75 10,15 6,80 2,21

Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah,

Limbah dan Daur Ulang 5,28 4,12 5,53 4,88 5,54 4,26 5,75 7,01 5,72 8,18 5,75 4,11

Konstruksi 402,84 8,36 411,65 8,94 428,96 10,37 452,39 8,52 437,80 8,68 451,82 9,76

Perdagangan Besar dan Eceran, dan

Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 1074,65 6,20 1118,36 7,60 1132,89 7,13 1208,29 13,91 1213,29 12,90 1226,28 9,65

Transportasi dan Pergudangan 352,55 8,27 361,14 8,01 365,10 6,39 372,03 7,32 371,21 5,29 383,09 6,08

Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 28,38 6,59 28,74 8,33 28,93 5,54 29,80 5,71 30,48 7,39 31,03 7,96

Informasi dan Komunikasi 266,02 7,26 269,82 6,24 276,55 5,82 279,10 5,31 287,86 8,21 292,66 8,47

Jasa Keuangan dan Asuransi 186,67 9,56 190,46 9,26 184,03 4,61 185,12 -0,65 187,57 0,48 191,46 0,52

Real Estate 7,31 7,48 7,40 6,50 7,45 5,70 7,58 5,80 7,67 4,95 7,82 5,63

Jasa Perusahaan 20,32 7,46 20,92 7,38 20,86 4,26 21,29 5,26 21,48 5,70 21,93 4,83

Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan

Jaminan Sosial Wajib 904,93 4,71 970,83 8,18 978,36 7,81 1041,32 6,60 969,47 7,13 1046,05 7,75

Jasa Pendidikan 201,02 5,70 205,91 6,94 207,16 3,75 210,38 2,32 203,72 1,34 214,12 3,99

Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 130,77 10,40 132,13 8,54 134,14 7,25 138,22 5,83 139,50 6,68 142,88 8,14

Jasa lainnya 50,25 8,46 52,64 10,09 54,26 9,68 55,53 11,34 55,68 10,79 57,49 9,21

Nilai Ekspor Nonmigas (USD Juta) 117,15 271,74 148,28 1.063,27 229,04 172,08 168,15 63,21 179,21 52,98 197,92 33,48

Volume Ekspor Nonmigas (ribu ton) 2.041.836,80 7.319.917,13 2.782.420,95 3.910.643,07 3.469.005,45 44.001,71 2.657.479,61 98,14 2.472.399,67 21,09 3.747.781,75 34,69

Nilai Impor Nonmigas (USD Juta) 69,30 522,38 53,69 435,23 58,63 6,92 119,13 103,55 63,27 (8,71) 109,29 103,55

Volume Impor Nonmigas (ribu ton) 96.671,19 572.883,06 132.291,05 341.734,02 35.844,64 3.110,85 229.472,38 211,69 118.016,96 22,08 177.936,10 34,50

20192018INDIKATOR

Tw.I % yoy Tw.2 % yoy Tw.3 % yoy Tw.4 % yoy Tw.1 % yoy Tw.2 % yoy

PERBANKAN

Bank Umum:

Total Aset (Rp miliar) 9.805,44 16,01 10.130,61 14,50 10.279,64 14,22 10.727,95 8,64 10.420,11 6,27 11.042,76 9,00

DPK (Rp miliar) 6.860,07 8,10 6.991,80 4,10 7.096,98 5,73 7.141,65 4,61 7.361,60 7,31 8.101,02 15,86

- Tabungan 3.935,40 10,26 4.042,23 6,56 4.151,59 11,79 4.420,98 3,09 3.965,59 0,77 4.287,67 6,07

- Giro 1.479,51 11,76 1.493,88 4,52 1.450,32 (5,20) 1.150,42 26,21 1.849,81 25,03 2.229,39 49,24

- Deposito 1.445,16 (0,54) 1.455,70 (2,53) 1.495,07 1,80 1.570,25 (3,47) 1.546,21 6,99 1.583,95 8,81

Kredit (Rp miliar) 7.711,31 15,31 7.782,99 14,24 8.070,90 17,76 8.291,50 10,05 8.523,79 10,54 8.771,67 12,70

- Modal Kerja 1.985,99 14,30 2.046,74 15,74 2.080,64 17,68 2.110,85 5,65 2.098,82 5,68 2.172,96 6,17

- Konsumsi 5.329,94 19,30 5.338,82 15,24 5.567,81 18,80 5.728,01 11,56 5.882,50 10,37 6.055,22 13,42

- Investasi 395,38 (18,00) 397,43 (3,38) 422,45 5,92 452,64 12,74 542,47 37,20 543,49 36,75

LDR 112,41 111,32 113,72 116,10 115,79 108,28

Kredit UMKM (Rp miliar) 1.848,74 6,10 1.982,13 11,10 2.033,29 14,98 2.074,79 3,97 2.143,12 15,92 2.236,39 12,83

Kredit Mikro (Rp miliar) 527,41 (40,30) 559,13 9,04 580,26 19,90 578,38 11,80 598,33 13,45 623,32 11,48

Kredit Kecil (Rp miliar) 948,47 151,76 962,04 8,20 970,75 9,27 976,61 6,64 993,37 4,73 1.002,32 4,19

Kredit Menengah (Rp miliar) 372,85 4,07 460,97 20,60 482,28 21,79 519,80 (7,58) 551,43 47,90 610,75 32,49

NPL 1,77 1,78 1,63 1,41 1,88 2,15

20192018INDIKATOR

Tw.1 % yoy Tw.2 % yoy Tw.3 % yoy Tw.4 % yoy Tw.1 % yoy Tw.2 % yoy

SISTEM PEMBAYARAN

Inflow (Rp miliar) 544,88 86,01 416,12 67,16 369,16 5,25 212,40 8,11 658,83 20,91 651,50 56,56

Outflow (Rp miliar) 271,52 38,76 1031,42 1,37 380,17 7,42 1048,76 -2,78 202,01 -25,60 1052,34 2,03

Nominal Kliring (Rp miliar) 638,85 -4,66 767,53 8,80 743,42 2,67 949,56 13,19 716,43 12,14 756,90 -1,39

20192018INDIKATOR

Page 13: LAPORAN PEREKONOMIAN - bi.go.id · Kami menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih menemui beberapa kendala. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati kami senantiasa

xi

RINGKASAN EKSEKUTIF

Perkembangan Ekonomi Daerah Pertumbuhan perekonomian Maluku Utara pada triwulan II 2019 tercatat tetap kuat

sebesar 7,49% (yoy), meski mengalami deselerasi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 7,70% (yoy). Dari sisi permintaan, perlambatan pertumbuhan terjadi pada sektor Konsumsi Rumah Tangga, Ekspor Luar Negeri, dan Impor Luar Negeri. Sementara dari sisi penawaran, perlambatan secara umum disebabkan oleh LU Pertanian, Perkebunan, dan Perikanan, Perdagangan Besar dan Eceran, serta Industri Pengolahan yang disebabkan oleh menurunnya aktivitas produksi baik pertanian dan perikanan serta produksi pengolahan feronikel.

Keuangan Pemerintah Realisasi pendapatan daerah Pemerintah Provinsi Maluku Utara sampai dengan

triwulan II 2019 berada pada nilai Rp1,403 triliun, dengan besar realisasi pendapatan telah mencapai 51,17% dari total anggaran pendapatan 2019. Realisasi pendapatan ini meningkat sebesar 21,49% (yoy) dibandingkan periode triwulan II 2018.

Ditinjau dari sisi pengeluaran, belanja APBD hingga triwulan II 2019 mencapai Rp910,74 miliar, atau 33,67% dari total pagu anggaran pendanaan belanja daerah yang dianggarkan untuk tahun 2019. Secara umum, realisasi belanja APBD pada triwulan II 2019 sedikit mengalami penurunan sebesar 0,49% (yoy) dibandingkan dengan realisasi pada triwulan II 2018.

Perkembangan Inflasi Daerah Inflasi Provinsi Maluku Utara, yang diwakili oleh inflasi Kota Ternate, pada triwulan

II 2019 tercatat sebesar 1,64% (yoy), rendah apabila dibandingkan dengan inflasi pada triwulan I 2019 sebesar 2,95% (yoy), dan juga lebih rendah dibandingkan dengan inflasi pada triwulan II 2018 sebesar 3,91% (yoy). Inflasi terbesar terjadi pada kelompok pendidikan, rekreasi, dan olahraga (dari 5,63% menjadi 5,56%), dengan andil inflasi 0,23%. Berdasarkan komoditas terbesar penyumbang inflasi pada triwulan II 2019, disumbang oleh komoditas cakalang asap. Hal tersebut, sebagai akibat dari peningkatan konsumsi masyarakat terutama pada periode Hari Raya Idul Fitri yang jatuh pada bulan Juni 2019 yang turut menyebabkan peningkatan konsumsi ikan, termasuk cakalang asap.

Secara akumulatif, inflasi Maluku Utara hingga bulan Juli 2019 adalah 1,81% (ytd). Inflasi bulanan (mtm) di triwulan berjalan (triwulan III 2019) diperkirakan mengalami penurunan akibat penurunan tren konsumsi masyarakat pasca HBKN Idul Fitri 2019. Selain itu, produksi ikan tangkap mengalami peningkatan dan diprediksi mencapai puncaknya pada bulan Agustus 2019. Hal ini mengakibatkan pasokan ikan di pasar relatif meningkat. Sejalan dengan inflasi bulanan, secara tahunan (yoy) inflasi triwulan III 2019 juga diperkirakan lebih rendah daripada triwulan II 2018.

Page 14: LAPORAN PEREKONOMIAN - bi.go.id · Kami menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih menemui beberapa kendala. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati kami senantiasa

xii

Analisis Stabilitas Keuangan Daerah Terjadi peningkatan risiko kredit Provinsi Maluku Utara secara keseluruhan

berdasarkan data perningkatan Non-Performing Loan (NPL) Maluku Utara pada triwulan II 2019 yaitu sebesar 2,15%, lebih tinggi dibandingkan dengan NPL triwulan I 2019 sebesar 1,88%. Risiko kredit rumah tangga di Maluku Utara menunjukkan sedikit peningkatan yang tercermin dari peningkatan NPL sektor rumah tangga. NPL sektor rumah tangga triwulan II 2019 tercatat sebesar 0,70%, sedikit lebih tinggi dibanding triwulan I 2019 yang sebesar 0,59%. Kendati mengalami peningkatan, NPL tersebut masih berada dibawah threshold yang ditetapkan, sehingga ketahanan sektor rumah tangga tetap terjaga. Risiko kredit korporasi juga menunjukkan peningkatan, tercermin dari peningkatan NPL sektor korporasi dari 4.78% pada triwulan I 2019 menjadi 5.53% pada triwulan II 2019.

Perkembangan Sistem Pembayaran Pada triwulan II tahun 2019 terjadi net outflow pada aliran uang kartal antara Bank

Indonesia dengan perbankan, dengan nominal selisih transaksi mencapai 400 miliar rupiah. Peningkatan outlflow uang kartal terjadi sejalan dengan meningkatnya transaksi pada periode bulan puasa serta HBKN Idul Fitri 2019 yang berlangsung selama bulan Mei-Juni 2019.

Berdasarkan pencatatan volume dan nominal transaksi, penggunaan sistem pembayaran non-tunai melalui Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) pada triwulan II 2019 terpantau mengalami peningkatan dibandingkan dengan triwulan I 2019, namun nilai tersebut masih lebih rendah dibandingkan dengan triwulan II 2018. Secara nominal transaksi SKNBI mengalami peningkatan sebesar 5,65% (qtq) atau sebesar Rp 756.89 miliar setelah pada triwulan sebelumnya tercatat sebesar Rp 716.43 miliar.

Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Maluku Utara pada Februari 2019

tercatat sebesar 5,09%, lebih tinggi dibanding Agustus 2018 dan Februari 2018 yang masing-masing sebesar 4,77% dan 4,65%. Kenaikan TPT tersebut diikuti oleh penurunan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) pada periode yang sama. TPAK Maluku Utara pada Februari 2019 tercatat sebesar 64,80%, lebih rendah dibanding Agustus 2018 dan Februari 2018 yang masing-masing sebesar 65,21% dan 71,49%.

Pada triwulan II 2019, Indikator kesejahteraan petani di Maluku Utara yang ditunjukkan oleh Nilai Tukar Petani (NTP) meningkat. Rata-rata Nilai Tukar Petani (NTP) Maluku Utara di triwulan II 2019 tercatat sebesar 96,75, naik dibandingkan dengan 96,08 pada triwulan sebelumnya. Secara keseluruhan NTP gabungan Maluku Utara di Kawasan Sulampua memiliki ranking 6 (enam) dari 10 (sepuluh) daerah.

Page 15: LAPORAN PEREKONOMIAN - bi.go.id · Kami menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih menemui beberapa kendala. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati kami senantiasa

xiii

Prospek Perekonomian

Perekonomian Maluku Utara pada triwulan IV 2019 diproyeksikan masih mengalami akselerasi berada pada kisaran 8,2% – 8,6% (yoy). Dari sisi permintaan, akselerasi pertumbuhan ekonomi didorong sektor konsumsi rumah tangga yang disebabkan oleh tingginya konsumsi menjelang akhir tahun 2019. Sementara itu, kembali menggeliatnya LU pertambangan dan industri pengolahan diperkirakan akan mendorong laju pertumbuhan di Maluku Utara.

Tekanan inflasi Maluku Utara hingga akhir tahun 2019 diperkirakan akan mengalami sedikit kenaikan dibanding inflasi triwulan berjalan. Kenaikan inflasi di triwulan mendatang, secara umum diperkirakan disebabkan oleh meningkatnya permintaan masyarakat menjelang libur sekolah, HBKN Natal, dan libur akhir tahun yang jatuh pada penghujung tahun 2019.

Page 16: LAPORAN PEREKONOMIAN - bi.go.id · Kami menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih menemui beberapa kendala. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati kami senantiasa
Page 17: LAPORAN PEREKONOMIAN - bi.go.id · Kami menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih menemui beberapa kendala. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati kami senantiasa

BAB 1 PERKEMBANGAN EKONOMI DAERAH

“Perekonomian Triwulan II 2019 Masih Tetap Kuat Mengalami Deselerasi”

RINGKASAN Pertumbuhan yoy

triwulan II 2019

7,49%

Pertumbuhan perekonomian Maluku Utara pada triwulan II 2019 tercatat tetap kuat

sebesar 7,49% (yoy), meski mengalami deselerasi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 7,70% (yoy). Dari sisi permintaan, perlambatan pertumbuhan terjadi pada sektor Konsumsi Rumah Tangga, Ekspor Luar Negeri, dan Impor Luar Negeri. Sementara dari sisi penawaran, perlambatan secara umum disebabkan oleh LU Pertanian, Perkebunan, dan Perikanan, Perdagangan Besar dan Eceran, serta Industri Pengolahan yang disebabkan oleh menurunnya aktivitas produksi baik pertanian dan perikanan serta produksi pengolahan feronikel.

RINGKASAN RINGKASAN

RINGKASAN Pertumbuhan qtq triwulan II 2019

1,84%

Page 18: LAPORAN PEREKONOMIAN - bi.go.id · Kami menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih menemui beberapa kendala. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati kami senantiasa

2

1.1 Kondisi Umum

Pertumbuhan ekonomi Maluku Utara pada triwulan II 2019 tercatat sebesar 7,49%

(yoy), tetap tumbuh kuat dan cukup stabil meski mengalami sedikit mengalami

perlambatan jika dibandingkan 7,70% (yoy) pada triwulan sebelumnya (Gambar 1.1). Masih

kuatnya pertumbuhan ekonomi Maluku Utara juga terlihat dari posisi pertumbuhan ekonomi

Maluku Utara, yang menduduki posisi tertinggi di wilayah Sulampua baik pada triwulan I dan II

2019. Pertumbuhan ini bahkan lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi nasional

yang tercatat sebesar 5,05% (yoy). Dari sisi permintaan, perlambatan pertumbuhan ekonomi

triwulan II 2019 disebabkan oleh terjadinya deselerasi perlahan pada pertumbuhan konsumsi

rumah tangga dan ekspor LN serta kenaikan pada impor LN. Hal tersebut, sejalan dengan

menurunnya Indeks Tendensi Konsumen (ITK) dan Pendapatan Rumah Tangga di Maluku Utara

dibandingkan triwulan yang sama tahun sebelumnya, serta menurunnya baik nilai maupun

volume ekspor langsung dari Maluku Utara pada triwulan II 2019 yang disebabkan menurunnya

ekspor feronikel baik secara nilai dan volume. Selain itu, meningkatnya Impor LN juga turut sedikit

menahan laju pertumbuhan yang disebabkan oleh tingginya impor pendukung operasional

smelter yang rencananya beroperasi di akhir 2019 atau awal 2020 untuk komoditas seperti

infrastruktur (seperti rangka, mesin, dan alat akut) serta bahan baku (kokas dan batu bara).

Sementara itu, dari sisi penawaran, deselerasi pertumbuhan ekonomi pada triwulan II

2019 disebabkan oleh penurunan kinerja LU Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan akibat

bergesernya puncak musim panen ikan menjadi bulan Agustus (berdasarkan hasil Liaison) serta

perubahan cuaca yang tidak menentu menyebabkan gagal panen pertumbuhan holtikultura di

Maluku Utara. Hal ini terkonfirmasi dari menurunnya kredit pada sektor pertanian dan perikanan

di Maluku Utara pada triwulan II 2019. Selain itu, LU Perdagangan Besar dan Eceran juga turut

menahan pertumbuhan provinsi Maluku Utara yang disebabkan oleh menurunnya kondisi

ekonomi masyarakat di Maluku Utara berdasarkan Survei Konsumen Bank Indonesia. Sementara

itu, sektor yang mendorong laju pertumbuhan ekonomi pada triwulan II 2019 antara lain LU

pertambangan, administrasi pemerintah, dan konstruksi.

Pada triwulan III 2019, perekonomian Maluku Utara diperkirakan akan mengalami

akselerasi dibanding triwulan sebelumnya akibat menurunnya impor LN karena tingginya impor

oleh pelaku usaha tambang untuk komoditas pendukung smelter di triwulan II 2019. Ditinjau dari

sisi penawaran, LU Pertambangan serta Industri Pengolahan diperkirakan akan mengalami

percepatan pertumbuhan yang disebabkan oleh kembali menggeliatnya produksi nikel dan

Page 19: LAPORAN PEREKONOMIAN - bi.go.id · Kami menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih menemui beberapa kendala. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati kami senantiasa

3

feronikel yang disebabkan tren meningkatnya harga nikel dunia serta rencana beroperasinya

beberapa smelter di Maluku Utara yang jatuh pada pada triwulan III 2019. Pertumbuhan

perekonomian Maluku Utara pada triwulan II 2019 diperkirakan akan tumbuh pada kisaran

8,05% - 8,45% (yoy).

Provinsi TW II 2018 TW I 2019 TW II 2019

Maluku Utara 7,31 7,70 7,49 Sulawesi Selatan 7,33 6,54 7,46

Gorontalo 7,44 6,74 6,69

Sulawesi Tengah 6,20 6,98 6,62

Sulawesi Tenggara 6,13 6,37 6,30

Maluku 5,53 6,32 6,09

Sulawesi Utara 5,77 6,59 5,48

Nasional 5,27 5,07 5,05 Sulawesi Barat 6,52 5,24 4,91

Papua Barat 12,83 (0,26) (0,50)

Papua 23,58 (18,73) (23,98)

Gambar 1.1 Pertumbuhan Ekonomi Provinsi di Indonesia Triwulan I 2019 dan Triwulan II 2019

1.2 Perkembangan PDRB dari Sisi Permintaan

Deselerasi pertumbuhan ekonomi pada triwulan II 2019 disebabkan oleh

perlambatan pada konsumsi rumah tangga, ekspor LN, dan impor LN. Pembentukan Modal

Tetap Bruto (PMTB) atau investasi memiliki andil sebesar 8,90% (Tabel 1.1) sehingga menjadi

pendorong utama pertumbuhan ekonomi Maluku Utara pada triwulan II 2019, dengan

pertumbuhan tercatat sebesar 32,73% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang

tercatat mengalami kontraksi sebesar 7,18% (yoy). Kenaikan investasi tersebut disinyalir karena

Sumber: BPS Provinsi Maluku Utara, diolah

Page 20: LAPORAN PEREKONOMIAN - bi.go.id · Kami menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih menemui beberapa kendala. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati kami senantiasa

4

meningkatnya pembangunan infrastruktur di Maluku Utara yang dikonfirmasi dengan

meningkatnya pengadaan semen di 2019. Ekspor LN yang mengalami perlambatan dibanding

triwulan sebelumnya masih menjadi pendorong ekonomi Maluku Utara dengan tercatat

pertumbuhan sebesar 33,76% (yoy) dengan andil terhadap pertumbuhan perekonomian

keseluruhan sebesar 8,65%. Sementara itu, impor LN menjadi penahan pertumbuhan ekonomi

pada triwulan II 2019 dengan andil sebesar -8,77%. Impor LN tercatat sebesar 98,72% (yoy), naik

dibandingkan kontraksi 5,79% (yoy) pada triwulan I 2019. Peningkatan impor LN ditenggarai oleh

meningkatnya impor infrastruktur (seperti rangka, mesin, dan alat akut) serta bahan baku (kokas

dan batu bara) pendukung smelter yang berkontribusi sebesar 81% dari total impor LN Maluku

Utara di triwulan II 2019.

Tabel 1.1 Pertumbuhan dan Andil PDRB Sisi Penggunaan

Sumber: BPS Provinsi Maluku Utara, diolah

Struktur perekonomian Maluku Utara dari sisi permintaan pada triwulan II 2019 relatif tidak

berubah dibanding dengan periode-periode sebelumnya. Struktur perekonomian masih

didominasi oleh konsumsi, baik konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah, serta PMTB.

Sementara itu pangsa komponen impor LN yang sebesar 15,51% pada triwulan II 2019,

meningkat dari pangsanya pada triwulan I 2019 yang sebesar -9,29%. Sedangkan ekspor LN

mencatat share sebesar 29,47% pada triwulan II 2019, tidak jauh berubah dibandingkan 27,17%

pada triwulan sebelumnya (Grafik 1.1).

TW I 2019 TW II 2019 TW I 2019 TW II 2019

Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga 4,24 4,21 2,36 2,37

Pengeluaran Konsumsi LNPRT 23,60 24,43 0,29 0,32

Pengeluaran Konsumsi Pemerintah 7,36 10,93 1,67 3,19

Pembentukan Modal Tetap Bruto -7,18 32,73 -2,09 8,90

Perubahan Inventori -430,54 4,09 -5,02 -0,01

Ekspor Luar Negeri 60,24 33,76 12,94 8,65

Impor Luar Negeri -5,79 98,72 0,67 -8,77

Net Ekspor Antar Daerah 15,81 23,53 -3,13 -7,15

P D R B 7,70 7,49

KomponenPertumbuhan (%, yoy) Andil (%)

Page 21: LAPORAN PEREKONOMIAN - bi.go.id · Kami menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih menemui beberapa kendala. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati kami senantiasa

5

Sumber: BPS Provinsi Maluku Utara, diolah

Grafik 1.1 Struktur PDRB Sisi Penggunaan pada Triwulan II 2019

1.2.1 Konsumsi Rumah Tangga dan Pemerintah

Konsumsi rumah tangga tumbuh melambat dan menjadi salah satu faktor penyebab

deselerasi pertumbuhan ekonomi Maluku Utara pada triwulan II 2019. Konsumsi rumah

tangga pada triwulan II 2019 tumbuh sebesar 4,21% (yoy), sedikit melambat dibandingkan 4,24%

(yoy) pada triwulan sebelumnya. Turunnya konsumsi rumah tangga ini terkonfirmasi oleh

penurunan pada pertumbuhan Indeks Tendensi konsumen (ITK) dan Pendapatan RT yang dirilis

oleh BPS sebagaimana terlihat pada Grafik 1.2. Namun demikian, ITK Maluku Utara masih diatas

angka 100 yang menunjukkan bahwa masyarakat masih optimis terhadap tingkat konsumsinya.

Grafik 1.2 Perkembangan Tendensi Konsumen

dan Pendapatan Rumah Tangga

Grafik 1.3 Perkembangan Belanja Operasional di

Maluku Utara

Namun demikian, konsumsi pemerintah menopang laju pertumbuhan ekonomi

Maluku Utara pada triwulan II 2019. Konsumsi pemerintah yang merupakan komponen utama

pada struktur PDRB maluku utara, tumbuh 10,93% (yoy), naik dibandingkan 7,36% (yoy) pada

55,41%

1,48%

32,96%

32,00%

-0,38%

29,47%

15,51%

-35,42%

-40% -20% 0% 20% 40% 60% 80%

Konsumsi Rumah Tangga

Konsumsi LNPRT

Konsumsi Pemerintah

PMTB

Perubahan Persediaan

Ekspor LN

Impor LN

Net Ekspor Antar Daerah

Pangsa

Ko

mp

on

en

PD

RB

S

isi P

en

ge

lua

ran

Sumber : BPS Maluku Utara, diolah (correlation: 32,32%) Sumber : Pemda Maluku Utara, diolah (correlation:81,64%)

Page 22: LAPORAN PEREKONOMIAN - bi.go.id · Kami menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih menemui beberapa kendala. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati kami senantiasa

6

triwulan sebelumnya. Dengan kondisi akselerasi konsumsi pemerintah tersebut, konsumsi

pemerintah memberi andil sebesar 3,19% pada pertumbuhan ekonomi Maluku Utara, meningkat

dibandingkan 1,67% pada triwulan I 2019. Kenaikan tersebut juga terkonfirmasi dari

meningkatnya belanja operasional pemerintah (Grafik 1.3) pada triwulan II 2019 dibanding

triwulan sebelumnya. Peningkatan belanja operasional pemerintah pada triwulan ini sebagian

besar adalah gaji dan tunjangan PNS serta dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Pada triwulan III 2019, konsumsi rumah tangga dan pemerintah diperkirakan akan

mengalami deselerasi. Deselerasi pada konsumsi rumah tangga karena normalisasi paska HBKN

Idul Fitri. Sementara itu, konsumsi pemerintah yang menurun sebagaimana puncak realisasi

belanja operasional yang biasanya jatuh pada triwulan II dan triwulan IV setiap tahunnya.

1.2.2 Kegiatan Ekspor – Impor

Kinerja ekspor LN Maluku Utara juga mengalami perlambatan pertumbuhan pada

triwulan II 2019. Pertumbuhan ekspor LN pada triwulan II 2019 tercatat sebesar 33,76% (yoy)

lebih rendah dibanding triwulan I 2019 yang sebesar 60,24% (yoy). Perlambatan ini ditenggarai

oleh tren penurunan baik nilai dan volume ekspor feronikel ke Tiongkok selama dua triwulan

berturut – turut yang disinyalir dampak disebabkan perlambatan ekonomi Tiongkok akibat perang

dagang dengan Amerika Serikat. Feronikel berkontribusi sebesar 50% dari total nilai ekspor

Maluku Utara pada triwulan II 2019. Secara total, pertumbuhan ekspor LN Maluku Utara tercatat

menurun menjadi 28,67% (yoy) pada triwulan II 2019 dari sebelumnya sebesar 44,44% (yoy)

pada triwulan I 2019 (Grafik 1.4 dan Grafik 1.5).

Di sisi lain, pada triwulan II 2019 impor LN Maluku Utara tercatat mengalami kenaikan

pertumbuhan sebesar 98,72% (yoy), jauh lebih tinggi dibanding triwulan sebelumnya yang

tercatat mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 5,79% (yoy). Hal ini disebabkan oleh

tingginya impor LN untuk infrastruktur dan bahan baku pendukung industri pengolahan (smelter).

Berdasarkan data BPS Provinsi Maluku Utara, pangsa komoditas impor luar negeri sebesar 74%

didominasi oleh rangka bangunan, mesin smelter, alat angkut serta kokas dan batubara dalam

rangka mendukung pembangunan smelter feronikel di Maluku Utara.

Page 23: LAPORAN PEREKONOMIAN - bi.go.id · Kami menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih menemui beberapa kendala. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati kami senantiasa

7

Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, diolah (correlation 74,29%) Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, diolah (correlation 98,22%)

Grafik 1.4 Perkembangan Volume Ekspor LN

Grafik 1.5 Perkembangan Nilai Ekspor LN

Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, diolah (correlation 55,83%) Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, diolah(correlation 99,53%)

Grafik 1.6 Perkembangan Volume Impor LN Grafik 1.7 Perkembangan Nilai Impor LN

Sementara itu secara regional, neraca perdagangan antar provinsi menunjukkan bahwa

Maluku Utara mengalami net impor antar daerah. Net impor antar daerah Maluku Utara pada

triwulan II 2019 tercatat sebesar Rp2,30 triliun, meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya

yang tercatat sebesar Rp1,38 triliun. Peningkatan net impor tersebut disebabkan oleh

meningkatnya kebutuhan masyarakat pada HBKN Idul Fitri yang jatuh pada triwulan II 2019.

Sebagaimana diketahui sebanyak 90% bahan makanan di Maluku Utara masih diimpor dari

provinsi lain seperti Sulawesi Utara, Sulawesi selatan, dan Jawa Timur. Dengan demikian, net

impor mengalami peningkatan sebesar 23,53% (yoy) yang sebelumnya tercatat sebesar 15,81%

(yoy) pada triwulan I 2019. Koordinasi pemerintah daerah dan stakeholders melalui pelaksanaan

program – program pemerintah dalam rangka meningkatkan produksi pangan daerah di setiap

kabupaten/kota di Maluku Utara diharapkan dapat mendorong ketersediaan pasokan bahan

pangan strategis dengan harga yang terjangkau pada triwulan mendatang.

Pada triwulan III 2019, ekspor LN diperkirakan kembali mengalami deselerasi yang

disebabkan oleh belum beroperasinya beberapa smelter feronikel oleh perusahaan industri

Page 24: LAPORAN PEREKONOMIAN - bi.go.id · Kami menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih menemui beberapa kendala. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati kami senantiasa

8

pengolahan di wilayah Halmahera Tengah dan Halmahera Timur. Perusahaan – perusahaan

tersebut rencananya akan mulai mengoperasikan smelter pada akhir triwulan IV 2019 atau

triwulan I 2020. Selain itu, berkembangnya isu percepatan pelarangan ekspor bijih nikel dalam

rangka mendorong hilirisasi nikel diperkirakan akan mempengaruhi perusahaan tambang dalam

kegiatan produksi sehingga diperkirakan mempengaruhi ekspor LN di Maluku Utara. Sementara

itu, impor LN diperkirakan akan mengalami perbaikan pada triwulan III 2019 yang disebabkan

oleh tingginya impor infrastruktur dan bahan baku pendukung smelter di triwulan II 2019 .

1.2.3 Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)

Pertumbuhan PMTB pada triwulan II 2019 tercatat mengalami akselerasi dibanding

triwulan sebelumnya. PMTB tercatat sebesar 32,73% (yoy), meningkat jika dibandingkan

dengan triwulan sebelumnya yang mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 7,18% (yoy).

PMTB memberikan andil pertumbuhan sebesar 8,90%, meningkat jika dibandingkan triwulan

sebelumnya yang sebesar -2,09%.

PMTB triwulan ini tercermin dari meningkatnya pengadaan semen yang tumbuh sebesar

71,14% (yoy), meningkat dibandingkan 15,54% (yoy) pada triwulan I 2019 (Grafik 1.8).

Meningkatnya PMTB serta pengadaan semen tersebut juga sejalan dengan akselerasi pada LU

Konstruksi dimana sebagian besar investasi di Maluku Utara merupakan pembangunan

infrastruktur dan bangunan khususnya menunjang kawasan industri nikel di Halmahera Tengah

dan Halmahera Timur. Selain itu, percepatan PMTB tersebut juga disinyalir disebabkan oleh

meningkatnya realisasi anggaran belanja modal pemerintah dari Rp 30 Miliar pada triwulan I 2019

menjadi Rp 112 Miliar pada triwulan II 2019 (Grafik 1.9). Meningkatnya realisasi belanja modal

tersebut disebabkan oleh pembangunan gedung kantor pemerintahan serta jalan, air, dan listrik

yang terealisasi di triwulan tersebut. Selanjutnya, pada triwulan III 2019, PMTB diperkirakan akan

mengalami deselerasi seiring akibat normalisasi tingginya investasi di triwulan II 2019 serta

kecenderungan penyelesaian dan realisasi proyek baik pemerintah maupun swasta pada akhir

tahun 2019.

Page 25: LAPORAN PEREKONOMIAN - bi.go.id · Kami menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih menemui beberapa kendala. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati kami senantiasa

9

Sumber: LBU, diolah (correlation:10,32%) Sumber: Pemda Maluku Utara, diolah (correlation:81,64%)

Grafik 1.8 Perkembangan Pengadaan Semen di Maluku Utara

Grafik 1.9 Perkembangan Belanja Modal di Maluku Utara

1.3 Perkembangan Ekonomi dari Sisi Penawaran

Pada sisi penawaran, deselerasi pertumbuhan perekonomian Maluku Utara pada

triwulan II 2019 terutama dipengaruhi oleh oleh perlambatan pertumbuhan LU utama

Maluku Utara yaitu Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, Perdagangan Besar dan Eceran,

serta Industri Pengolahan. LU Pertanian menjadi penahan laju pertumbuhan ekonomi Maluku

Utara pada triwulan II 2019. LU tersebut tumbuh melambat sebesar 6,00% (yoy), lebih rendah

dibandingkan 7,16% (yoy) pada triwulan I 2019. Hal ini disinyalir karena menurunnya produksi

perikanan akibat bergesernya musim panen ikan cakalang dan tuna di perairan Halmahera serta

cuaca yang tidak menentu mempengaruhi hasil panen di Maluku Utara. Selanjutnya, LU

Perdagangan tumbuh melambat sebesar 9,65% (yoy) pada triwulan II 2019, lebih rendah dari

12,90% (yoy) pada triwulan I 2019 (Tabel 1.2). Sementara itu, LU utama lainnya seperti

Administrasi Pemerintahan dan Pertambangan masih menopang laju pertumbuhan Maluku Utara

pada triwulan tersebut sebagaimana tergambar pada Grafik 1.11.

Dilihat dari andilnya terhadap PDRB, LU Perdagangan menjadi penyumbang

pertumbuhan tertinggi di Maluku Utara. Pada triwulan II 2019, andil LU Perdagangan terhadap

pertumbuhan di Maluku Utara sebesar 1,76% menurun dibanding 2,31% pada triwulan I 2019.

LU lainnya yang menjadi penopang perekonomian Maluku Utara adalah Pertanian yang memiliki

andil terbesar kedua sebesar 1,26%, lebih rendah dibanding 1,52% pada triwulan sebelumnya.

Sementara itu, LU Administrasi Pemerintah dan Pertambangan masih memiliki andil

pertumbuhan terbesar ketiga dan keempat pada triwulan II 2019 (Grafik 1.10), yaitu masing –

masing sebesar 1,23% dan 0,73%.

Page 26: LAPORAN PEREKONOMIAN - bi.go.id · Kami menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih menemui beberapa kendala. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati kami senantiasa

10

Tabel 1.2 Pertumbuhan Sektoral PDRB Sisi Penawaran No LU Growth (%, yoy)

TW III 2018 TW IV 2018 TW I 2019

1 Pertanian 2,65 7,16 6,00

2 Pertambangan 9,06 -0,82 7,46

3 Industri Pengolahan 14,76 16,41 8,87

4 Listrik & Gas 4,26 10,15 2,21

5 Pengadaan Air & Sanitasi 4,88 8,18 4,11

6 Konstruksi 8,94 8,68 9,76

7 Perdagangan 7,60 12,90 9,65

8 Transportasi 8,01 5,29 6,08

9 Akomodasi & Restoran 8,33 7,39 7,96

10 Informasi 6,24 8,21 8,47

11 Jasa Keuangan 9,26 0,48 0,52

12 Real Estate 6,50 4,95 5,63

13 Jasa Perusahaan 7,38 5,70 4,83

14 Administrasi Pemerintahan 8,18 7,13 7,75

15 Jasa Pendidikan 6,94 1,34 3,99

16 Jasa Kesehatan 8,54 6,68 8,14

17 Jasa lainnya 10,09 10,79 9,21

PDRB 7,31 7,70 7,49 Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, diolah

Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, diolah

Grafik 1.10 Andil Pertumbuhan Sektoral PDRB Sisi Penawaran Triwulan II 2019

Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, diolah

Grafik 1.11 Perkembangan Sektoral PDRB Sisi Penawaran

-5

0

5

10

15

20

Pe

rtan

ian

Ta

mb

an

g

Indu

str

iP

eng

ola

ha

n

Lis

trik

& G

as

Pe

ng

ad

aa

n A

ir

Ko

nstr

uksi

Pe

rda

ga

ng

an

Tra

nspo

rta

si

Akm

am

in

Info

rmasi

Jasa K

eu

an

ga

n

Re

al E

sta

te

Jasa

Pe

rusa

ha

an

Ad

m.

Pe

me

rinta

han

Jasa

Pe

nd

idik

an

Jasa

Ke

se

hata

n

Jasa la

inn

ya

Pers

en

, yo

y

TW II 2018 TW I 2019 TW II 2019

Page 27: LAPORAN PEREKONOMIAN - bi.go.id · Kami menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih menemui beberapa kendala. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati kami senantiasa

11

Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, diolah

Grafik 1.12 Struktur PDRB Sisi Penawaran

Secara umum, struktur perekonomian dari sisi LU di Maluku Utara pada triwulan II 2019

tidak banyak mengalami perubahan dibanding periode-periode sebelumnya (Grafik 1.12). LU

Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan masih mendominasi dengan pangsa sebesar 22,17% dari

total PDRB. Disusul oleh LU Perdagangan Besar dan Eceran dengan pangsa sebesar 17,87%

dari total PDRB. Sementara itu, LU lainnya seperti Administrasi Pemerintahan, Pertambangan,

dan Konstruksi memiliki pangsa masing-masing sebesar 16,31%; 10,39%; dan 6,79%.

1.3.1 LU Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan

LU Pertanian, Kehutanan dan Perikanan mengalami deselerasi pertumbuhan

ekonomi Maluku Utara pada triwulan II 2019 dengan mencatat perlambatan pertumbuhan

sebesar 6,00 % (yoy), lebih rendah dibanding 7,16% (yoy) pada triwulan I 2019. Deselerasi

tersebut disebabkan oleh menurunnya kinerja produksi Maluku Utara akibat bergesernya puncak

musim panen ikan menjadi bulan Agustus (berdasarkan hasil Liaison) serta perubahan cuaca

yang tidak menentu menyebabkan gagal panen pertumbuhan holtikultura di Maluku Utara. Selain

itu, perlambatan LU ini juga terkonfirmasi dari menurunnya perlambatan pertumbuhan total kredit

sektor pertanian dan perikanan yang tumbuh sebesar 20,14% (yoy) pada triwulan II 2019 (Grafik

1.13) lebih rendah dibanding triwulan sebelumnya yang tercatat tumbuh sebesar 25,13% (yoy).

22,1717,87

16,3110,39

6,796,68

6,173,50

3,312,95

2,070,780,440,310,110,090,07

Pertanian dan PerikananPerdagangan Besar dan EceranAdministrasi PemerintahanPertambanganKonstruksiIndustri PengolahanTransportasi dan PergudanganInformasi dan KomunikasiJasa PendidikanJasa Keuangan dan AsuransiJasa KesehatanJasa lainnyaAkomodasi, Makan, dan MinumJasa PerusahaanReal EstatePengadaan Listrik dan GasPengadaan Air dan sampah

Page 28: LAPORAN PEREKONOMIAN - bi.go.id · Kami menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih menemui beberapa kendala. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati kami senantiasa

12

Sumber : LBU, diolah

Grafik 1.13 Perkembangan Kredit Pertanian dan Perikanan di Maluku Utara

Pada triwulan III 2019, pertumbuhan LU Pertanian, Kehutanan dan Perikanan

diperkirakan akan mengalami akselerasi secara moderat yang disebabkan musim panen ikan

cakalang dan tuna serta membaiknya curah hujan yang pada triwulan tersebut. Selain itu,

gencarnya dukungan Pemerintah Daerah untuk perbaikan tata kelola dan tata niaga dalam

rangka menjaga ketersediaan pasokan demi kestabilan harga dan kemandirian pangan di Maluku

Utara diperkirakan dapat mendorong laju pertumbuhan pada LU ini. Pemda Maluku Utara terus

berupaya mendorong peningkatan produksi pertanian khususnya daging dan telur ayam ras,

bawang, rica/cabai, dan tomat (barito) serta sayur mayur.

1.3.2 LU Perdagangan Besar dan Eceran

Deselerasi kinerja LU Perdagangan Besar dan Eceran juga menjadi penahan laju

pertumbuhan perekonomian di Maluku Utara dengan andil sebesar 1,76% pada triwulan II

2019. LU Perdagangan tercatat tumbuh sebesar 9,65% (yoy), melambat dibanding 12,90% (yoy)

pada triwulan sebelumnya. Hal ini terkonfirmasi dengan menurunnya Indeks Kondisi Ekonomi

Maluku Utara hasil Survei Konsumen Bank Indonesia dengan tercatat sebesar 118,9 di triwulan

II 2019 lebih rendah dari baik 135,6 di triwulan I 2019 dan 137,8 di triwulan II 2018 (Grafik 1.14).

Perlambatan ini disinyalir karena terbaginya aktivitas perdagangan dalam rangka menunjang

konsumsi masyarakat seperti bulan puasa, HBKN Idul Fitri, dan HBKN Idul Adha yang terjadi di

triwulan II dan triwulan III 2019 sehingga mempengaruhi kinerja perdagangan di Maluku Utara.

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

7%

8%

9%

I II III IV I II III IV I II

2017 2018 2019

PDRB Pertanian dan Perikanan (yoy)

g_kredit Pertanian dan Perikanan (yoy)

Page 29: LAPORAN PEREKONOMIAN - bi.go.id · Kami menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih menemui beberapa kendala. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati kami senantiasa

13

Sumber : Survei Konsumen Bank Indonesia, diolah (correlation 16,56%)

Grafik 1.14 Perkembangan Indeks Kondisi Ekonomi di Maluku Utara

Sementara itu, pada triwulan III 2019 pertumbuhan LU perdagangan diperkirakan akan

tumbuh lebih rendah. Perlambatan tersebut sejalan dengan telah berakhirnya HBKN Idul Fitri

sehingga menahan aktivitas perdagangan. Selain itu, penyelenggaraan pesta demokrasi yang

telah berakhir pada triwulan II 2019 juga menyumbang perlambatan pada LU ini.

1.3.3 LU Industri Pengolahan

Industri pengolahan juga mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi pada

triwulan II 2019. LU Industri Pengolahan ini tercatat tumbuh sebesar 8,87% (yoy), melambat

dibanding 16,41% (yoy) pada triwulan sebelumnya. Deselerasi pertumbuhan LU ini terkonfirmasi

dengan menurunnya nilai dan volume ekspor feronikel pada triwulan II 2019 (Grafik 1.15 dan

Grafik 1.16) yang tercatat secara volume menjadi 44 ribu ton atau tumbuh sebesar 28,52% (yoy)

lebih rendah dibanding triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 66 ribu ton atau tumbuh

sebesar 70,72% (yoy). Secara nilai, ekspor feronikel pada triwulan II 2019 tercatat sebesar 72

juta USD atau tumbuh sebesar 22,01% (yoy), melambat dari triwulan sebelumnya yang tercatat

sebesar 96 juta USD atau tumbuh sebesar 73,41% (yoy). Perlambatan Industri Pengolahan ini

ditenggarai oleh belum beroperasinya smelter feronikel oleh beberapa perusahaan swasta

nasional serta terganggunya operasional smelter feronikel di Halmahera Tengah di triwulan 2019.

Selain itu, menurunnya jumlah hari kerja yang menyebabkan menurunnya operasional smelter

feronikel juga mempengaruhi perlambatan pada LU ini. Sementara itu, industri manufaktur mikro

kecil serta manufaktur besar sedang juga mengalami tren penurunan sejak pertengahan 2018.

Menurut data BPS, pertumbuhan manufaktur besar sedang mengalami kontraksi sebesar 38,38%

(yoy), menurun dari kontraksi 14,11% (yoy) di triwulan I 2019. Sedangkan, manufaktur mikro kecil

mengalami kontraksi sebesar 14,84% (yoy), menurun dari triwulan sebelumnya yang tercatat

kontraksi sebesar 4,16% (yoy) (Grafik 1.17).

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

80

90

100

110

120

130

140

150

I II III IV I II III IV I II III IV I II

2016 2017 2018 2019

IKE PDRB Perdagangan

Page 30: LAPORAN PEREKONOMIAN - bi.go.id · Kami menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih menemui beberapa kendala. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati kami senantiasa

14

Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, diolah

Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, diolah

Grafik 1.15 Perkembangan Volume Ekspor Feronikel di Maluku Utara

Grafik 1.16 Perkembangan Nilai Ekspor Feronikel di Maluku Utara

Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, diolah (correlation: 42,30% untuk industri besar sedang)

Grafik 1.17 Perkembangan Industri Mikro, Kecil, dan Besar di Maluku Utara

Kinerja LU Industri Pengolahan diperkirakan akan mengalami akselerasi pertumbuhan

pada triwulan III 2019. Percepatan tersebut disebabkan oleh tren peningkatan harga nikel,

berdasarkan London Metal Exchange, yang merupakan bahan baku utama pengolahan feronikel

seiring dengan rencana wacana percepatan hilirisasi nikel oleh pemerintah yang mendorong

percepatan pembangunan smelter yang sebagian besar akan berada di Maluku Utara. Saat ini

sedang tahap pembangunan smelter di Halmahera Timur, Halmahera Tengah, dan Halmahera

Selatan.

1.3.4 LU Pertambangan dan Penggalian

Kinerja LU Pertambangan mendorong laju pertumbuhan perekonomian di Maluku

Utara pada triwulan II 2019. LU Pertambangan tercatat mengalami akselerasi pertumbuhan

sebesar 7,46% (yoy), meningkat dibanding kontraksi 0,82% (yoy) pada triwulan sebelumnya.

Akselerasi pertumbuhan ini juga terkonfirmasi oleh meningkatnya ekspor nikel yang tercatat

secara volume menjadi 3,59 Juta ton atau 28,15% (yoy), lebih tinggi dibanding triwulan

sebelumnya yang tercatat sebesar 1,96 Juta ton atau tumbuh kontraksi sebesar 2,30% (yoy).

Page 31: LAPORAN PEREKONOMIAN - bi.go.id · Kami menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih menemui beberapa kendala. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati kami senantiasa

15

Secara nilai ekspor nikel tersebut juga tercatat menurun menjadi 117 Juta USD atau tumbuh

sebesar 28,94% (yoy), meningkat dari 62 Juta USD atau tumbuh sebesar 0,36% (yoy) pada

triwulan sebelumnya (Grafik 1.18 dan 1.19). Selain itu, produksi nikel PT Antam di triwulan II 2019

juga mengalami kenaikan dengan tercatat sebesar 54,42% (yoy) dari sebesar 5,85% (yoy) di

triwulan sebelumnya (Grafik 1.20).

Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, diolah

Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, diolah

Grafik 1.18 Perkembangan Volume Ekspor Nikel di Maluku Utara

Grafik 1.19 Perkembangan Nilai Ekspor Nikel di Maluku Utara

Grafik 1.20 Perkembangan Produksi Bijih Nikel Antam

Pada triwulan mendatang, pertumbuhan LU Pertambangan diperkirakan akan kembali

mengalami akselerasi yang disebabkan oleh meningkatnya produksinya pertambangan nikel di

Maluku Utara sejalan dengan bertambahnya kuota ekspor beberapa perusahaan tambang di

Maluku Utara.

Sumber: Laporan triwulanan Antam, diolah (correlation : 63,43%)

Page 32: LAPORAN PEREKONOMIAN - bi.go.id · Kami menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih menemui beberapa kendala. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati kami senantiasa

16

Page 33: LAPORAN PEREKONOMIAN - bi.go.id · Kami menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih menemui beberapa kendala. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati kami senantiasa

17

BAB 2 KEUANGAN PEMERINTAH

“Realisasi Belanja Pemerintah Triwulan II 2019 Meningkat”

RINGKASAN Realisasi Pendapatan

triwulan II 2019

Rp1,403 Triliun

Realisasi pendapatan daerah Pemerintah Provinsi Maluku Utara sampai dengan

triwulan II 2019 berada pada nilai Rp1,403 triliun, dengan besar realisasi pendapatan telah mencapai 51,17% dari total anggaran pendapatan 2019. Realisasi pendapatan ini meningkat sebesar 21,49% (yoy) dibandingkan periode triwulan II 2018.

Ditinjau dari sisi pengeluaran, belanja APBD hingga triwulan II 2019 mencapai Rp910,74 miliar, atau 33,67% dari total pagu anggaran pendanaan belanja daerah yang dianggarkan untuk tahun 2019. Secara umum, realisasi belanja APBD pada triwulan II 2019 sedikit mengalami penurunan sebesar 0,49% (yoy) dibandingkan dengan realisasi pada triwulan II 2018.

RINGKASAN RINGKASAN

RINGKASN Realisasi Belanja triwulan II 2019

Rp910.74 Miliar

Page 34: LAPORAN PEREKONOMIAN - bi.go.id · Kami menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih menemui beberapa kendala. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati kami senantiasa

18

2.1 Struktur APBD

Anggaran pendapatan Pemprov Maluku Utara yang tertulis dalam APBD 2019 adalah

sebesar Rp 2,74 triliun atau meningkat 10,20% dari anggaran pendapatan APBD 2018 yang

tercatat sebesar Rp 2,49 triliun. Sementara itu, anggaran belanja Pemprov Maluku Utara yang

tertulis dalam APBD 2019 ditetapkan sebesar Rp 2,71 triliun atau meningkat 16,39% dari

anggaran belanja APBD 2018 yang tercatat sebesar Rp 2,32 triliun (Tabel 2.1). Berdasarkan

penetapan dari DPRD Maluku Utara tanggal 07 Mei 2019, APBD Provinsi Maluku Utara

ditetapkan surplus Rp 43,35 miliar. APBD tersebut mengalami penyesuaian dengan rincian

seperti pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1 APBD Maluku Utara 2018 dan 2019

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Asset Daerah (BPKPAD) Provinsi Maluku Utara

Ditinjau dari sisi pendapatan daerah, terjadi peningkatan anggaran yang terutama

bersumber dari sektor Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Transfer, yang masing-

masingnya mengalami peningkatan sebesar 63,29% dan 8,52%. Namun disisi lain, Lain-lain

Pendapatan Daerah yang Sah diplot turun hingga 75% terhadap posisi APBD Lain-lain tahun

2018. Peningkatan besaran Pendapatan Asli Daerah terjadi sebagai akibat meningkatnya target

Pendapatan Pajak Daerah sebesar 31,72% dan Pendapatan Asli Daerah Lainnya yang

meningkat secara signifikan dari 2018 sebesar 16,41 miliar menjadi 105,83 miliar pada 2019.

Sementara itu, menurunnya indikator Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah dikarenakan

menurunnya target Hasil Retribusi daerah dan Pendapatan Pajak Daerah, dimana masing-

masing Pendapatan Hibah sudah tidak dianggarkan pada APBD 2019. Kenaikan pada indikator

anggaran pendapatan selaras dengan target Pendapatan Transfer yang juga mengalami

kenaikan. Pendapatan transfer merupakan pendapatan yang didapatkan dari pemerintah pusat

dalam rangka perimbangan keuangan yang sesuai dengan aturan perundang-undangan yang

APBD 2018 APBD 2019

2.488.237.144.000 2.742.085.743.000 10,20%

Pendapatan Asli Daerah 263.431.767.000 430.157.211.000 63,29%

Pendapatan Transfer 2.102.735.377.000 2.281.928.532.000 8,52%

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah 122.070.000.000 30.000.000.000 -75,42%

2.324.246.144.000 2.705.085.743.000 16,39%

Belanja Operasi 1.869.148.778.679 1.839.496.422.000 -1,59%

Belanja Modal 319.918.128.168 731.285.767.000 128,59%

Belanja Tak Terduga 1.700.000.000 5.000.000.000 194,12%

Transfer 133.479.237.153 129.303.554.000 -3,13%

Perubahan

Pendapatan

Belanja

UraianJumlah (Rp)

Page 35: LAPORAN PEREKONOMIAN - bi.go.id · Kami menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih menemui beberapa kendala. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati kami senantiasa

19

berlaku. Pendapatan Transfer dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam rangka

desentralisasi ini juga disebut dana perimbangan. Secara struktur, pendapatan transfer ini masih

menjadi sumber pendapatan terbesar pemerintah Maluku Utara yaitu sebesar 83,22% pada

APBD 2019 dengan pertumbuhan sebesar 8,52% (Grafik 2.1). Pada tahun 2019 ini Pemerintah

Provinsi Maluku Utara berupaya meningkatkan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan

cara mengoptimalkan penyerapan pajak melalui elektronifikasi transaksi, pengelolaan sisi

retribusi, mendorong pembayaran bagi hasil pertambangan yang selama ini tertunda, serta

peningkatan pemasukan dari sektor perikanan.

Grafik 2.1 Perubahan Proporsi APBD Akun Pendapatan Tahun 2018 dan 2019

Dari sisi belanja, pada tahun 2019 terjadi kenaikan pertumbuhan belanja modal dengan

besarnya pertumbuhan belanja modal mencapai 128,59%, atau tumbuh hingga lebih dari dua kali

lipat belanja modal yang dianggarkan pada tahun 2018 (ditunjukkan pada Grafik 2.2). Belanja

modal itu sendiri merupakan komponen dari bagian penganggaran belanja langsung dalam

anggaran pemerintah yang menghasilkan output berupa aset tetap. Adanya peningkatan nominal

belanja modal mengindikasikan terjadinya eskalasi pembangunan infrastruktur pada tahun 2019

dibandingkan dengan tahun 2018. Di sisi lain, terjadi sedikit penurunan pada nominal belanja

operasional karena adanya penurunan anggaran pada pos belanja pegawai dan belanja barang

dan jasa, terkait penghasilan PNS serta penyediaan barang dan jasa yang berhubungan

langsung dengan pelayanan publik. Secara struktural, komposisi dari anggaran belanja tidak

mengalami perubahan yang siginifkan dari tahun 2018, dimana pertumbuhan pos belanja

operasional dan pos belanja modal meningkat menjadi masing-masing sebesar 68,00% dan

Sumber : BPKPAD Provinsi Maluku Utara

4,91% 1,09%

84,51% 83,22%

10,59%15,69%

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

2018 2019

Rp

mili

ar

Lain-lain

Transfer

PAD

Lain-lain

Transfer

PAD

g: -75,42%

g: 8,52%

g: 63,29%

Page 36: LAPORAN PEREKONOMIAN - bi.go.id · Kami menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih menemui beberapa kendala. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati kami senantiasa

20

27.03%, sementara komposisi belanja tak terduga dan transfer berada pada persentase 0.18%

dan 4.78% (Grafik 2.2).

Grafik 2.2 Perubahan Struktur APBD Akun Belanja Tahun 2018 dan 2019

2.2 Realisasi Pendapatan APBD

Sampai dengan triwulan II 2019, jumlah total realisasi pendapatan Pemerintah Provinsi

Maluku Utara telah mencapai Rp1,4031 triliun, dengan persentase realisasi terhadap target

pendapatan Provinsi Maluku Utara mencapai 51,17% atau sedikit berada diatas target optimum

yaitu 50% pada triwulan II 2019. Berdasarkan hasil pengumpulan dan pengolahan data yang

dilakukan, jumlah total realisasi ini meningkat jika dibandingkan dengan triwulan II 2018 yang

senilai Rp1.155 triliun, atau dengan kata lain terjadi peningkatan sebesar 21,49% (yoy).

Peningkatan yang cukup signifikan ini terjadi selaras dengan adanya realisasi terhadap

Pendapatan Asli Daerah serta Lain-lain Pendapatan yang Sah. Pada tahun 2018, terlihat bahwa

realisasi terhadap Pendapatan Asli Daerah serta Lain-lain Pendapatan yang Sah belum

mengalami eskalasi realisasi yang cukup cepat. Namun terlihat pada triwulan II 2019, realisasi

pendapatan APBD telah bertumbuh dengan cukup cepat pada triwulan II 2019. Adanya

peningkatan ini disinyalir terjadi karena terhambatnya realisasi anggaran pada triwulan I 2019

akibat adanya keterlambatan penyampaian laporan realisasi tahunan APBD tahun 2018 sehingga

mengakibatkan terjadi pergeseran realisasi dan penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) pada

80,42% 68,00%

13,76% 27,03%

5,74%

4,78%

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

2018 2019

Rp

mili

ar

Transfer

Modal

Operasi Operasi

Modal

Transfer

g: -3,13%

g: 126,60%

g: -1,59%

Sumber : BPKPAD Provinsi Maluku Utara

Page 37: LAPORAN PEREKONOMIAN - bi.go.id · Kami menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih menemui beberapa kendala. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati kami senantiasa

21

triwulan II 2019. Sebagai contoh, dapat dilihat bahwa pada triwulan I 2019 realisasi Lain-lain

Pendapatan yang Sah hanya sebesar Rp11,19 juta, yang mana nilai ini sangat rendah

dibandingkan dengan tren tahun-tahun sebelumnya. Ini mengakibatkan pergeseran realisasi

pendapatan yang lebih lanjut mendorong peningkatan nilai realisasi pada triwulan II 2019. Selain

itu, pasca berakhirnya proses panjang Pilkada serta Pemilu dan Pemilihan anggota DPR juga

turut menunjang baiknya proses realisasi pendapatan pada triwulan II. Grafik realisasi

pendapatan sampai dengan triwulan II 2019 ditunjukkan pada Grafik 2.3.

Grafik 2.3 Perkembangan Realisasi Pendapatan Tiap Triwulan

Berdasarkan komponen pembentuknya, terlihat bahwa realisasi yang paling tinggi dari

pendapatan Pemerintah Provinsi Maluku Utara sampai dengan triwulan II 2019 justru berasal dari

Lain-lain Pendapatan yang Sah, dengan persentase realisasi sampai dengan triwulan II sudah

mencapai 71,57%. Realisasi yang berjalan cukup cepat ini terjadi akibat faktor turunnya anggaran

yang dipatok untuk Lain-lain Pendapatan yang Sah untuk tahun 2019 (75,42% atau turun

dibandingkan dengan target realisasi tahun 2018), sehingga target realisasi pendapatan menjadi

lebih cepat tercapai. Selanjutnya, realisasi terhadap Pendapatan Transfer/Dana Perimbangan

berjalan on-track dengan persentase realisasi sebesar 51,65%. Dan yang terakhir, realisasi

terhadap Pendapatan Asli Daerah juga cukup baik dengan persentase realisasi per triwulan II

2019 sebesar 47,19%. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa realisasi pendapatan Provinsi

Maluku Utara sampai dengan triwulan II 2019 berjalan sesuai target. Perbandingan realisasi

sampai dengan triwulan II untuk tahun 2018 dan tahun 2019 dapat dilihat pada Grafik 2.4.

0

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

I II III IV I II III IV I II III IV I II

2016 2017 2018 2019

Pendapatan Asli Daerah Pendapatan Transfer Lain-lain Pendapatan yang Sah

juta rupiah

Sumber : BPKPAD Provinsi Maluku Utara

Page 38: LAPORAN PEREKONOMIAN - bi.go.id · Kami menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih menemui beberapa kendala. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati kami senantiasa

22

Grafik 2.4 Perbandingan Persentase Realisasi Pendapatan APBD sampai dengan Triwulan II Tahun

2018 dan 2019

Secara keseluruhan pendapatan APBD Provinsi Maluku Utara triwulan II 2019 ialah

sebesar Rp1,403 triliun atau sebesar 51,17% dari total anggaran pendapatan Provinsi Maluku

Utara. Secara rinci realisasi pendapatan APBD Provinsi Maluku Utara untuk triwulan II 2019 dapat

dilihat pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2 Realisasi Pendapatan APBD Lingkup Provinsi Maluku Utara Triwulan II 2019

ANGGARAN REALISASI TRIWULAN I 2019 Realisasi Triwulan II 2019(%)

REALISASI

PENDAPATAN Rp2.742.085.743.000,00 Rp443.839.544.476,12 Rp1.403.093.880.564,12 51,17%

PENDAPATAN ASLI DAERAH Rp430.157.211.000,00 Rp950.935.280,72 Rp203.004.339.962,87 47,19%

Pendapatan Pajak Daerah Rp321.047.353.000,00 Rp0,00 Rp149.909.559.597,00 46,69%

Pendapatan Retribusi Daerah Rp2.408.000.000,00 Rp0,00 Rp6.006.130.545,00 249,42%

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Rp871.595.000,00 Rp0,00 Rp0,00 0,00%

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Rp105.830.263.000,00 Rp950.935.280,72 Rp47.088.649.820,87 44,49%

PENDAPATAN TRANSFER Rp2.281.928.532.000,00 Rp442.877.423.195,40 Rp1.178.617.787.695,40 51,65%

Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan Rp2.281.928.532.000,00 Rp442.877.423.195,40 Rp1.178.617.787.695,40 51,65%

Dana Bagi Hasil Pajak/Dana Bagi Hasil Bukan

Pajak

Rp118.682.570.000,00 Rp21.685.288.423,40 Rp32.687.599.423,40

27,54%

Dana Alokasi Umum Rp1.354.662.180.000,00 Rp338.665.533.000,00 Rp790.219.577.000,00 58,33%

Dana Alokasi Khusus Rp808.583.782.000,00 Rp82.526.601.772,00 Rp355.710.611.272,00 43,99%

LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH Rp30.000.000.000,00 Rp11.186.000,00 Rp21.471.752.905,85 71,57%

Pendapatan Hibah Rp0,00 Rp11.186.000,00 Rp30.786.000,00 -

Pendapatan Lainnya Rp30.000.000.000,00 Rp0,00 Rp21.440.966.905,85 71,47%

Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 -

URAIAN

Sumber : BPKPAD Provinsi Maluku Utara

Sumber : BPKPAD Provinsi Maluku Utara

Page 39: LAPORAN PEREKONOMIAN - bi.go.id · Kami menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih menemui beberapa kendala. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati kami senantiasa

23

2.3 Realisasi Belanja APBD

Total realisasi belanja APBD Provinsi Maluku Utara pada triwulan II tahun 2019 mencapai

Rp910,7 miliar dengan persentase realisasi sebesar 33,67% (ditunjukkan pada Tabel 2.3). Terjadi

sedikit penurunan besar realisasi belanja APBD Provinsi Maluku Utara pada triwulan II 2019

dibandingkan dengan realisasi belanja triwulan II 2018 yang tercatat sebesar Rp915,2 miliar, atau

dengan persentase penurunan sebesar 0,49%. Tren realisasi belanja APBD masih relatif sesuai

dengan pola yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya dan diperkirakan nilai realisasi masih

akan semakin meningkat pada triwulan III 2019 dan mencapai puncaknya pada triwulan IV 2019.

Tabel 2.3 Realisasi Belanja APBD Lingkup Provinsi Maluku Utara Triwulan II 2019

Realisasi Belanja Operasonal dan Transfer per triwulan II 2019 mencapai 39,05% dan

62,40%. Disisi lain, pencapaian realisasi Belanja Modal dan Belanja Tak Terduga masih sangat

rendah dengan persentase 15,27% dan 0,38%. Posisi realisasi belanja Provinsi Maluku Utara

ditunjukkan pada Grafik 2.5.

ANGGARAN REALISASI TRIWULAN I 2019REALISASI TRIWULAN II

2019

(%)

REALISASI

BELANJA Rp2.705.085.743.000,00 Rp235.601.700.111,22 Rp910.743.387.709,73 33,67%

BELANJA OPERASI Rp1.839.496.422.000,00 Rp162.953.155.088,86 Rp718.364.013.427,86 39,05%

Belanja Pegawai Rp851.110.674.000,00 Rp126.625.674.991,86 Rp369.314.091.742,86 43,39%

Belanja Bunga Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 -

Belanja Subsidi Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 -

Belanja Hibah Rp382.583.939.250,00 Rp8.224.903.811,00 Rp128.088.560.000,00 33,48%

Belanja Bantuan Sosial Rp9.158.810.000,00 Rp2.059.500.000,00 Rp2.762.000.000,00 30,16%

Belanja Bantuan Keuangan Rp6.400.000.000,00 Rp0,00 Rp0,00 0,00%

Belanja Barang dan Jasa Rp590.242.998.750,00 Rp26.043.076.286,00 Rp218.199.361.685,00 36,97%

BELANJA MODAL Rp731.285.767.000,00 Rp29.945.349.749,36 Rp111.670.165.649,87 15,27%

BELANJA TAK TERDUGA Rp5.000.000.000,00 Rp19.080.605,00 Rp19.080.605,00 0,38%

Belanja Tak Terduga Rp5.000.000.000,00 Rp19.080.605,00 Rp19.080.605,00 0,38%

TRANSFER Rp129.303.554.000,00 Rp42.684.114.668,00 Rp80.690.128.027,00 62,40%

Transfer Bagi Hasil Ke KAB/KOTA/DESA Rp129.303.554.000,00 Rp42.684.114.668,00 Rp78.190.128.027,00 60,47%

Transfer Bantuan Keuangan Rp0,00 Rp0,00 Rp2.500.000.000,00 -

URAIAN

Sumber : BPKPAD Provinsi Maluku Utara

Page 40: LAPORAN PEREKONOMIAN - bi.go.id · Kami menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih menemui beberapa kendala. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati kami senantiasa

24

Grafik 2.5 Tren Perkembangan Realisasi Belanja Sampai dengan Triwulan II 2019

Sumbangan realisasi terbesar dari pada komponen belanja operasi berasal dari belanja

pegawai serta belanja barang dan jasa dengan besar realisasi masing-masing Rp369,3 miliar

dan Rp218,2 miliar dengan persentase realisasi mencapai 43.39% dan 36.97% (Tabel 2.3).

Realisasi Belanja Pegawai digunakan untuk merealisasikan pembayaran gaji dan tunjangan

pegawai negeri serta realisasi tambahan penghasilan bagi ASN. Selanjutnya, komponen Belanja

Barang dan Jasa digunakan untuk pembelian barang, baik yang bersifat operasional maupun

non-operasional yang untuk lebih lanjut digunakan maupun diserahkan kepada masyarakat.

Secara keseluruhan perbandingan persentase realisasi belanja APBD tahun 2018 dan tahun

2019 dapat dilihat pada Grafik 2.6.

Grafik 2.6 Perbandingan Persentase Realisasi Belanja Triwulan II APBD Tahun 2018 dan 2019

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

I II III IV I II III IV I II III IV I II

2016 2017 2018 2019

Milia

r R

up

iah

Belanja Operasional + Transfer Belanja Modal Belanja Tidak Terduga

Sumber : BPKPAD Provinsi Maluku Utara

Sumber : BPKPAD Provinsi Maluku Utara

Page 41: LAPORAN PEREKONOMIAN - bi.go.id · Kami menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih menemui beberapa kendala. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati kami senantiasa

25

2.4 Rekening Pemerintah

Dana pemerintah yang tersimpan pada perbankan sampai dengan triwulan II 2019 berada

pada nilai Rp1,44 triliun. Dana tersimpan ini meningkat dibandingkan dengan triwulan I 2019 yang

berada pada nilai Rp1,26 triliun dengan peningkatan persentase sebesar 14,63% (qtq). Selain itu

apabila dibandingkan dengan posisi pada triwulan II 2018, juga terjadi peningkatan signifikan

dengan persentase kenaikan jumlah dana tersimpan hingga 29,95% (yoy) yang tercatat berada

pada nilai Rp1,11 triliun.

Dana pemerintah yang tertinggi tersimpan dalam bentuk giro dengan nominal sebesar

Rp1,31 triliun. Jumlah ini meningkat signifikan dibandingkan dengan posisi giro dana pemerintah

yang tersimpan di perbankan pada triwulan II 2018 yang berada pada nilai Rp767,82 miliar, atau

secara persentase terjadi peningkatan jumlah giro hingga 70,21% (yoy). Berbeda dengan

pertumbuhan dana giro pemerintah yang tersimpan di bank, dana tabungan maupun deposito

pemerintah pada triwulan II 2019 tercatat menurun dibandingkan dengan triwulan II 2018. Dana

Tabungan pemerintah daerah yang tersimpan dalam bentuk tabungan berada pada nilai

Rp120.06 miliar, sedangkan dana pemerintah daerah yang tersimpan dalam bentuk deposito

berada pada nilai Rp15,82 miliar. Jumlah ini menurun cukup signifikan dibandingkan dengan

triwulan II 2018 dengan persentase penurunan hingga 59,29% (yoy) untuk tabungan dan 66,72%

(yoy) untuk deposito.

Grafik 2.7 Perkembangan DPK Pemda di Perbankan Maluku Utara (dalam Miliar Rupiah)

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

I II III IV I II III IV I II

2017 2018 2019

Rp

mili

ar

Giro Tabungan Deposito

Page 42: LAPORAN PEREKONOMIAN - bi.go.id · Kami menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih menemui beberapa kendala. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati kami senantiasa

26

Page 43: LAPORAN PEREKONOMIAN - bi.go.id · Kami menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih menemui beberapa kendala. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati kami senantiasa

27

BAB 3 PERKEMBANGAN INFLASI DAERAH “Tekanan Inflasi Triwulan II 2019 Menurun”

RINGKASAN Inflasi yoy

triwulan II 2019

1,64%

Inflasi Provinsi Maluku Utara, yang diwakili oleh inflasi Kota Ternate, pada triwulan II

2019 tercatat sebesar 1,64% (yoy), rendah apabila dibandingkan dengan inflasi pada triwulan I 2019 sebesar 2,95% (yoy), dan juga lebih rendah dibandingkan dengan inflasi pada triwulan II 2018 sebesar 3,91% (yoy). Inflasi terbesar terjadi pada kelompok pendidikan, rekreasi, dan olahraga (dari 5,63% menjadi 5,56%), dengan andil inflasi 0,23%. Berdasarkan komoditas terbesar penyumbang inflasi pada triwulan II 2019, disumbang oleh komoditas cakalang asap. Hal tersebut, sebagai akibat dari peningkatan konsumsi masyarakat terutama pada periode Hari Raya Idul Fitri yang jatuh pada bulan Juni 2019 yang turut menyebabkan peningkatan konsumsi ikan, termasuk cakalang asap.

Secara akumulatif, inflasi Maluku Utara hingga bulan Juli 2019 adalah 1,81% (ytd). Inflasi bulanan (mtm) di triwulan berjalan (triwulan III 2019) diperkirakan mengalami penurunan akibat penurunan tren konsumsi masyarakat pasca HBKN Idul Fitri 2019. Selain itu, produksi ikan tangkap mengalami peningkatan dan diprediksi mencapai puncaknya pada bulan Agustus 2019. Hal ini mengakibatkan pasokan ikan di pasar relatif meningkat. Sejalan dengan inflasi bulanan, secara tahunan (yoy) inflasi triwulan III 2019 juga diperkirakan lebih rendah daripada triwulan II 2018.

RINGKASAN RINGKASAN

RINGKASAN Inflasi ytd Juli 2019

1,81%

Page 44: LAPORAN PEREKONOMIAN - bi.go.id · Kami menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih menemui beberapa kendala. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati kami senantiasa

28

3.1 Kondisi Umum

Inflasi Maluku Utara yang diwakili oleh inflasi Kota Ternate, pada triwulan II 2019 tercatat

sebesar 1,64% (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan inflasi pada triwulan I 2019 sebesar

2,95% (yoy) dan juga inflasi pada triwulan II 2018 sebesar 3,91% (yoy). Inflasi di Maluku Utara

pada triwulan II tercatat berada dibawah tingkat inflasi nasional sebesar 3,28% (yoy) pada

triwulan yang sama (Grafik 3.1).

Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, diolah

Grafik 3.1 Laju Inflasi Tahunan (yoy) Kota Ternate Dibandingkan dengan Nasional

Dibandingkan provinsi lainnya di Kawasan Sulampua (Sulawesi, Maluku, dan Papua),

inflasi tahunan Maluku Utara di triwulan I 2019 berada diposisi ke 9 (sembilan) dari 10 (sepuluh)

provinsi. Provinsi dengan inflasi tinggi yang termasuk dalam tiga besar tertinggi yakni Sulawesi

Tengah (5,32%), Sulawesi Utara (5,10%), dan Sulawesi Selatan (4,07%). Sementara itu, inflasi

terendah di Kawasan Sulampua berada di Sulawesi Barat yang mengalami inflasi sebesar 0,53%

dan Maluku Utara dengan inflasi sebesar 1,63% (Grafik 3.2).

Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, diolah

Grafik 3.2 Inflasi Provinsi di Kawasan Sulampua Triwulan II 2019 (yoy)

Page 45: LAPORAN PEREKONOMIAN - bi.go.id · Kami menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih menemui beberapa kendala. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati kami senantiasa

29

Secara bulanan, pada triwulan II 2019 inflasi di Kota Ternate cenderung lebih rendah

dibandingkan triwulan I 2019. Inflasi triwulan II 2019 paling tinggi terjadi pada bulan Mei 2019

sebesar 0,60% (mtm) yang terutama disebabkan kenaikan harga pada kelompok bahan

makanan, makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau, serta transportasi terutama tiket pada

pesawat terbang. Kenaikan harga tersebut terjadi dibeberapa komoditas disebabkan oleh mulai

meningkatnya konsumsi pada bulan puasa yang terjadi pada bulan Mei hingga Juni 2019 serta

HBKN Idul Fitri 2019 yang mendorong peningkatan jumlah konsumsi masyarakat Maluku Utara.

Penyaluran gaji ke-14 (Tunjangan Hari Raya) juga turut mendorong peningkatan intensitas

konsumsi yang mendorong terjadinya inflasi (Tabel 3.1).

Tabel 3.1 Inflasi Tahunan Berdasarkan Kelompok Komoditas

Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, diolah

3.2 Inflasi Bulanan (mtm)

Rata-rata inflasi bulanan (mtm) Maluku Utara pada triwulan II 2019 yakni sebesar 0,48%.

Mengalami peningkatan dibandingkan triwulan I 2019 yang mengalami inflasi sebesar 0,16%

(Tabel 3.2).

Tabel 3.2 Perbandingan Inflasi Bulanan (mtm) Maluku Utara Triwulan I 2019 dan Triwulan II 2019

Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, diolah

I II III IV I II III IV I II III IV I II

Bahan Makanan 4,13 3,56 4,38 (4,27) 4,06 7,58 (2,94) (1,59) (0,63) 3,04 3,04 2,19 2,01 (0,49) -0,10

Makanan Jadi, Minuman, Rokok & Tembakau 6,00 7,54 8,25 8,33 6,95 6,67 7,26 8,06 11,83 9,85 7,06 6,41 3,19 3,93 0,60

Perumahan, Air, Listrik, Gas & Bahan Bakar 6,20 5,23 4,39 3,43 0,39 1,64 2,38 2,32 3,97 3,02 2,53 2,87 0,75 0,72 0,26

Sandang 6,94 4,20 3,85 3,60 2,14 2,05 1,61 0,84 1,89 4,52 3,65 4,32 3,21 0,92 0,05

Kesehatan 1,71 1,61 2,26 3,95 3,22 3,23 2,39 2,02 2,54 3,72 4,14 5,47 5,00 4,13 0,14

Pendidikan, Rekreasi, dan Olahraga 4,49 4,34 3,55 3,77 3,57 3,52 1,48 1,43 1,76 1,87 6,02 6,01 5,63 5,56 0,23

Transpor, Komunikasi, dan Jasa Keuangan 5,59 (1,86) (0,36) 0,05 0,50 2,79 0,46 0,79 (0,07) 1,88 3,10 6,57 8,29 3,20 0,45

Inflasi Tahunan (yoy ) 5,45 3,87 4,05 1,91 2,41 3,92 1,60 1,97 3,28 3,91 3,67 4,12 2,95 1,63 1,63

2018 Andil TW

II 2019Kelompok Barang dan Jasa

2016 2017 2019

Jan Feb Mar Apr Mei Jun

Umum 0,76% -0,24% -0,03% 0,16% 0,34% 0,60% 0,49% 0,48%

Bahan Makanan 3,53% -1,77% -0,77% 0,33% 2,08% 2,03% 2,44% 2,18%

Makanan Jadi, Minuman, Rokok dan Tembakau 0,34% 0,15% 0,15% 0,21% 0,19% 0,98% 0,04% 0,40%

Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar 0,05% 0,08% 0,06% 0,06% -0,01% 0,29% -0,01% 0,09%

Sandang 0,08% 0,04% 0,14% 0,09% -0,04% 0,17% 0,46% 0,20%

Kesehatan 0,16% 0,52% 0,04% 0,24% 0,05% 0,18% 0,12% 0,12%

Pendidikan, Rekreasi dan Olah Raga 0,01% 0,01% 0,02% 0,01% -0,01% 0,01% -0,01% 0,00%

Transpor, Komunikasi dan Jasa Keuangan -0,18% 0,38% 0,47% 0,22% -0,68% -0,63% -0,31% -0,54%

Kelompok Barang dan Jasa TW I 2019 Rata-

rataTW II 2019 Rata-

rata

Page 46: LAPORAN PEREKONOMIAN - bi.go.id · Kami menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih menemui beberapa kendala. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati kami senantiasa

30

Berdasarkan kelompok inflasi, pada rata-rata triwulan II dapat dilihat bahwa kelompok

yang menjadi penyumbang inflasi terbesar ialah Kelompok Bahan Makanan, Kelompok Makanan

Jadi, Minuman, Rokok, dan Tembakau, serta Kelompok Sandang yang mulai mengalami inflasi

pasca bulan terakhir triwulan kedua. Inflasi pada ketiga kelompok tersebut disebabkan oleh

peningkatan kapasitas konsumsi masyarakat Maluku utara menjelang memasuki periode bulan

puasa serta Hari Besar Idul Fitri tahun 2019. Turunnya gaji ke-14 (THR Aparatur Sipil Negara)

pada bulan Mei dan gaji ke-13 pada bulan Juni juga turut mendorong peningkatan konsumsi

masyarakat Maluku Utara yang dapat dilihat dari meningkatnya konsumsi ketiga kelompok

tersebut diatas.

Dari sisi penyumbang inflasi, komoditas yang menyumbangkan nilai inflasi terbesar pada

bulan Mei 2019 adalah rebung, cabai merah, dan ikan goreng. Sedangkan pada triwulan II 2019,

bawang putih mengalami inflasi bulanan yang cukup tinggi pada bulan April dan Mei, namun

justru mengalami deflasi pada bulan Juni. (Tabel 3.3). Cukup tingginya tingkat inflasi bahan

makanan pada periode April hingga Mei disebabkan masih tingginya curah hujan serta tinggi

gelombang di Maluku Utara, ditambah lagi permintaan konsumsi semakin meningkat pada saat

mulai memasuki Bulan Puasa dan menjelang HBKN Idul Fitri masyarakat semakin melakukan

peningkatan pasokan bahan makanan. Selain itu, dapat dilihat juga inflasi tomat sayur mengalami

kenaikan yang cukup drastis pada bulan Juni 2019. Inflasi yang cukup tinggi ini terjadi pasca

periode panen yang sudah dilakukan pada awal triwulan II, dan pasca Idul Fitri aktivitas produksi

masyarakat Maluku Utara mengalami tren penurunan. Hal ini mengakibatkan pasokan tomat

sayur mengalami penurunan sehingga mengakibatkan terjadinya inflasi.

Tabel 3.3 Komoditas Utama Penyumbang Inflasi Bulanan (mtm) Maluku Utara triwulan II 2019

Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, diolah

Komoditas Inflasi Andil Komoditas Inflasi Andil Komoditas Inflasi Andil

Bawang Putih 34,27% 0,13% Rebung 38,38% 0,01% Tomat Sayur 117,30% 0,23%

Nangka Muda 22,36% 0,01% Cabai Merah 25,54% 0,04% Lemon 36,62% 0,09%

Cakalang Asap 21,11% 0,10% Ikan Goreng 25,00% 0,12% Jeruk Nipis/Limau 31,75% 0,02%

Teri 16,32% 0,02% Bawang Putih 20,23% 0,11% Malalugis/Sohiri 21,80% 0,17%

Ikan Diawetkan 13,34% 0,10% Sagu 20,10% 0,01% Kembung/Gembung/Banyar 18,89% 0,03%

Komoditas Deflasi Andil Komoditas Deflasi Andil Komoditas Deflasi Andil

Daun Singkong 12,08% 0,01% Malalugis/Sohiri 28,09% 0,30% Teri 15,10% 0,02%

Kembung/Gembung/Banyar 11,82% 0,02% Tomat Sayur 22,11% 0,06% Rebung 15,09% 0,01%

Kentang 7,93% 0,01% Tuna 11,80% 0,01% Ayam Hidup 12,85% 0,02%

Telur Ayam Ras 7,64% 0,03% Nangka Muda 10,83% 0,01% Bawang Putih 12,37% 0,08%

Wortel 7,01% 0,00% Tongkol/Ambu-ambu 10,63% 0,02% Kol Putih/Kubis 11,97% 0,01%

April 2019 Mei 2019 Juni 2019

0,34% 0,60% 0,49%

Page 47: LAPORAN PEREKONOMIAN - bi.go.id · Kami menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih menemui beberapa kendala. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati kami senantiasa

31

3.3 Inflasi Triwulanan (qtq)

Inflasi triwulan II 2019 (qtq) juga mengalami kenaikan dibandingkan triwulan sebelumnya

dengan inflasi paling signifikan terjadi pada kelompok bahan makanan serta kelompok makanan

jadi, minuman, rokok, dan tembakau.

Pada triwulan II 2019, Provinsi Maluku Utara mengalami inflasi sebesar 1,43%

(qtq), lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan I 2019 yang mengalami inflasi sebesar 0,49%

(qtq), namun lebih rendah dibandingkan inflasi triwulan II 2018 yang berada pada nilai 2,74%

(qtq). Inflasi triwulanan pada triwulan II 2019 terutama didorong oleh inflasi pada kelompok bahan

makanan (dengan peningkatan inflasi qtq yang cukup signifikan dari 0,91% menjadi 6,70%) serta

inflasi pada kelompok makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau (dengan peningkatan inflasi

qtq dari 0,64% menjadi 1,21%). Disisi lain, terjadi deflasi pada Kelompok Transpor, Komunikasi,

dan Jasa Keuangan pada triwulan II 2019 sebesar 1,60% (qtq) setelah pada triwulan sebelumnya

mengalami inflasi pada nilai 0,67% (qtq) (Tabel 3.4).

Tabel 3.4 Inflasi Triwulanan (qtq) Triwulan II 2018 s.d. Triwulan II 2019 Maluku Utara

Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, diolah

Inflasi triwulanan bahan makanan pada triwulan II 2019 dipengaruhi oleh Kenaikan harga

beberapa Komoditas Tomat Sayur, Bumbu-Bumbuan, dan Ikan-Ikanan Ras akibat masih cukup

tingginya curah hujan pada awal periode triwulan II 2019. Selain itu, menjelang periode HBKN

Idul Fitri 2019 juga mendorong peningkatan konsumsi bahan makanan yang mengakibatkan

terjadinya inflasi pada menjelang akhir periode triwulan II 2019 (Grafik 3.4). Berdasarkan

subkelompok, diketahui bahwa subkelompok ikan diawetkan mengalami inflasi paling tinggi

akibat tingginya permintaan cakalang asap.

TW II TW III TW IV TW I TW II TW II TW III TW IV TW I TW II

Umum 2,74% -1,45% 1,18% 0,49% 1,43% 2,74% -1,45% 1,18% 0,49% 1,43%

Bahan Makanan 9,37% -8,90% 1,45% 0,91% 6,70% 1,89% -1,91% 0,29% 0,18% 1,34%

Makanan Jadi, Minuman, Rokok dan Tembakau 0,49% 0,84% 1,18% 0,64% 1,21% 0,08% 0,13% 0,18% 0,10% 0,19%

Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar 0,30% 0,26% -0,01% 0,19% 0,27% 0,11% 0,09% 0,00% 0,07% 0,10%

Sandang 2,88% -0,30% 0,35% 0,27% 0,59% 0,16% -0,02% 0,02% 0,02% 0,03%

Kesehatan 1,20% 0,43% 2,59% 0,71% 0,35% 0,04% 0,01% 0,09% 0,03% 0,01%

Pendidikan, Rekreasi dan Olah Raga 0,05% 5,41% 0,12% 0,04% -0,01% 0,00% 0,23% 0,01% 0,00% 0,00%

Transpor, Komunikasi dan Jasa Keuangan 3,25% 0,12% 4,07% 0,67% -1,60% 0,46% 0,02% 0,59% 0,10% -0,24%

Kelompok Barang dan Jasa

Sumbangan Inflasi QTQInflasi QTQ

2018 2019 2018 2019

Page 48: LAPORAN PEREKONOMIAN - bi.go.id · Kami menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih menemui beberapa kendala. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati kami senantiasa

32

Grafik 3.3 Inflasi (qtq) Komoditas Kelompok Bahan

Makanan

Grafik 3.4 Inflasi (qtq) Komoditas Kelompok

Bahan Makanan Subkelompok Ikan Diawetkan

Selanjutnya, pendorong inflasi triwulanan pada triwulan II 2019 dipengaruhi oleh

Kelompok Makanan Jadi, Minuman, Rokok, dan Tembakau, serta Kelompok Perumahan, Air,

Listrik, Gas, dan Bahan Bakar. Kenaikan harga komoditas ikan goreng menjadi yang paling

dominan, sebagai dampak dari masih belum optimalnya volume produksi ikan di Maluku Utara

pasca musim hujan dan tinggi gelombang yang menekan produksi ikan, serta meningkatnya

konsumsi menjelang HBKN Idul Fitri 2019. Selain itu, sempat terganggunya pengantaran supply

barang ke Maluku Utara akibat pengaruh cuaca dan tinggi gelombang juga menyebabkan

terjadinya inflasi pada beberapa kebutuhan minuman khususnya air dalam kemasan (Grafik 3.5).

Grafik 3.5 Inflasi (qtq) Komoditas Kelompok

Makanan Jadi, Minuman, Rokok, dan Tembakau

Grafik 3.6 Inflasi (qtq) Komoditas Kelompok

Perumahan, Air, Listrik, Gas, dan Bahan Bakar

Kemudian, kenaikan inflasi Kelompok Perumahan, Air, Listrik, Gas, dan Bahan Bakar

terjadi akibat semakin meningkatnya pembangunan infrastruktur Maluku Utara sehingga lebih

lanjut mendorong peningkatan harga bahan baku penunjang pembangunan (Grafik 3.6).

Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, diolah Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, diolah

Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, diolah Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, diolah

Page 49: LAPORAN PEREKONOMIAN - bi.go.id · Kami menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih menemui beberapa kendala. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati kami senantiasa

33

Beberapa kali terganggunya supply pengiriman barang dari luar Maluku utara cukup berdampak

pada ketersediaan stok bahan bangunan. Namun disisi lain, telah kembali normalnya harga tiket

pesawat yang sempat berada pada level tinggi pada triwulan IV 2018 dan triwulan I 2019 turut

menahan peningkatan laju inflasi.

3.4 Inflasi Tahunan (yoy)

Pada triwulan II 2019 kenaikan inflasi tahunan (yoy) Maluku Utara terutama didorong oleh

inflasi Kelompok Makanan Jadi, Minuman, Rokok, dan Tembakau, Kelompok Transportasi,

Komunikasi, dan Jasa Keuangan, serta Kelompok Perumahan, Air, Listrik, Gas, dan Bahan

Bakar. Inflasi tahunan Maluku Utara pada triwulan II 2019 sebesar 1,64% (yoy), lebih rendah

dibandingkan triwulan sebelumnya yang mencapai 2,95% (yoy). Inflasi terbesar terjadi pada

Kelompok Makanan Jadi, Minuman, Rokok, dan Tembakau (dari 3,19% menjadi 3,93%), dengan

sumbangan inflasi sebesar 0,60% (yoy). Selanjutnya, kelompok yang mendorong inflasi tahunan

lainnya di triwulan II 2019 yakni Kelompok Transpor, Komunikasi, dan Jasa Keuangan (3,20%,

yoy) dengan sumbangan inflasi 0,45%, dan Kelompok Perumahan, Air, Listrik, Gas, dan Bahan

Bakar (0,72%, yoy) dengan sumbangan inflasi sebesar 0,26% (Tabel 3.5).

Tabel 3.5 Inflasi Tahunan (yoy) Triwulan II 2018 s.d. Triwulan II 2019 Maluku Utara

Berdasarkan komoditas penyumbang inflasi, inflasi Maluku Utara pada triwulan II 2019

disumbang oleh Komoditas Cakalang Asap, Angkutan Udara, dan Sekolah Dasar (Grafik 3.7).

Hal tersebut, berbeda dengan inflasi tahunan pada triwulan II 2018 yang disumbang oleh

Komoditas Tukang Bukan Mandor, Cakalang/Sisik, dan Beras. Inflasi tahunan (yoy) triwulan II

2019 disebabkan oleh peraturan pemerintah terkait harga tiket batas atas dan batas bawah yang

berimbas pada kenaikan harga tiket pesawat. Selanjutnya, kenaikan harga tarif pulsa ponsel

disebabkan kenaikan tarif pulsa ponsel yang terjadi pada Juli 2018 untuk paket data internet yang

terjadi dihampir 82 kota seluruh Indonesia dan kenaikan tertingginya terjadi di daerah Indonesia

TW II TW III TW IV TW I TW II TW II TW III TW IV TW I TW II

Umum 3,91% 3,67% 4,12% 2,95% 1,64% 3,91% 3,67% 4,12% 2,95% 1,64%

Bahan Makanan 3,04% 3,04% 2,19% 2,01% -0,49% 0,66% 0,61% 0,44% 0,40% -0,10%

Makanan Jadi, Minuman, Rokok dan Tembakau 9,85% 7,06% 6,41% 3,19% 3,93% 1,42% 1,07% 0,98% 0,50% 0,60%

Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar 3,02% 2,53% 2,87% 0,75% 0,72% 1,09% 0,93% 1,04% 0,27% 0,26%

Sandang 4,52% 3,65% 4,32% 3,21% 0,92% 0,26% 0,21% 0,25% 0,18% 0,05%

Kesehatan 3,72% 4,14% 5,47% 5,00% 4,13% 0,13% 0,15% 0,19% 0,18% 0,14%

Pendidikan, Rekreasi dan Olah Raga 1,87% 6,02% 6,01% 5,63% 5,56% 0,08% 0,27% 0,26% 0,24% 0,23%

Transpor, Komunikasi dan Jasa Keuangan 1,88% 3,10% 6,57% 8,29% 3,20% 0,27% 0,45% 0,95% 1,17% 0,45%

Kelompok Barang dan Jasa

Inflasi YOY

2018 2019 2018 2019

Sumbangan Inflasi YOY

Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, diolah

Page 50: LAPORAN PEREKONOMIAN - bi.go.id · Kami menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih menemui beberapa kendala. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati kami senantiasa

34

Timur, serta belum terjadi penurunan sampai awal 2019. Kenaikan biaya sekolah dasar di Maluku

Utara secara tahunan dipengaruhi oleh kenaikan biaya sekolah dasar yang termasuk dalam

sekolah swasta.

Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, diolah

Grafik 3.7 Komoditas Penyumbang Inflasi Tahunan Maluku Utara Triwulan II 2018 dan Triwulan II 2019

3.5 Perkembangan Harga Komoditas

Dalam prosesnya, perhitungan inflasi nasional di Maluku Utara dilakukan hanya di 1 (satu)

wilayah dari 10 (sepuluh) wilayah Kabupaten/Kota yang ada, yakni di Kota Ternate, sebagai kota

yang paling representatif dengan aktivitas perdagangan dan pelabuhan yang paling dominan.

Maka dari itu, untuk melihat perkembangan tingkat harga di Maluku Utara dilakukan pengambilan

data dari PIHPS (Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional) melalui

https://hargapangan.id/. Perkembangan harga komoditas strategis di Maluku Utara cukup

fluktuatif selama satu tahun terakhir (triwulan II 2018 sampai triwulan II 2019).

Pemantauan harga komoditas strategis di Maluku Utara didasarkan pada pantauan harga

di Pasar Bastiong dan Pasar Gamalama. Komoditas yang dipantau fluktuasi harganya terdiri dari

Page 51: LAPORAN PEREKONOMIAN - bi.go.id · Kami menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih menemui beberapa kendala. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati kami senantiasa

35

beberapa komoditas yakni beras, minyak goreng, gula pasir, daging ayam, daging sapi, telur

ayam, dan bumbu-bumbuan (Grafik 3.8, Grafik 3.9, dan Grafik 3.10).

Grafik 3.8 Perkembangan Harga Beras, Minyak

Goreng, dan Gula Pasir

Grafik 3.9 Perkembangan Harga Daging Ayam,

Daging Sapi, dan Telur Ayam

Grafik 3.10 Perkembangan Harga Bumbu-bumbuan

Pemantauan terhadap harga-harga komoditas dilakukan terutama di dua pasar utama

yang berada di Kota Ternate, yaitu Pasar Gamalama dan Pasar Bastiong. Berdasarkan hasil

pemantauan, dapat dilihat bahwa 6 komoditas pangan mengalami inflasi pada rentang triwulan II

2019 (yoy) dan 4 komoditas mengalami deflasi (yoy) dengan persentase yang relatif rendah.

Berdasarkan hasil pemantauan, harga beras dan gula pada triwulan II terpantau cukup stabil

sedangkan minyak goreng sedikit mengalami penurunan harga dengan persentase 3,21%, yang

mengindikasikan supply bahan dasar kebutuhan makan dan minum cukup terpenuhi selama

periode bulan puasa tahun 2019. Begitu pula dengan komoditas daging ayam yang cenderung

mengalami stagnansi harga pada triwulan II 2019, menunjukkan bahwa peningkatan kebutuhan

daging ayam selama periode HBKN Idul Fitri 2019 masih dapat dipenuhi. Pemerintah Kota

Ternate meningkatkan pasokan ayam dan telur ayam melalui pengiriman dari provinsi Sulawesi

Utara, Sulawesi Selatan, dan Jawa Timur sehingga inflasi komoditas ayam dan telur tetap dapat

Sumber : PIHPS, diolah

Sumber : PIHPS, diolah

Sumber : PIHPS, diolah

Page 52: LAPORAN PEREKONOMIAN - bi.go.id · Kami menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih menemui beberapa kendala. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati kami senantiasa

36

dijaga. Namun berbeda halnya dengan kebutuhan daging ayam, harga daging sapi mengalami

kenaikan harga selama triwulan II 2019 dengan inflasi sebesar 6,58% (yoy). Terjadinya inflasi

triwulan II diakibatkan tingginya jumlah permintaan sapi terhadap sapi Halmahera baik dari dalam

maupun luar Maluku Utara. Pedagang daging sapi yang mendatangkan daging dari Halmahera

otomatis mengikuti tren penaikan harga dari supplier utama daging sapi di Halmahera yang turut

mengakibatkan terjadinya tren peningkatan harga daging sapi di Kota Ternate. Selain itu,

menjelang Hari Raya Idul Adha juga mengakibatkan kebutuhan rumah tangga terhadap daging

sapi semakin meningkat sehingga makin mendorong peningkatan inflasi daging sapi pada

penghujung triwulan II tahun 2019.

Disisi lain, tampak terjadi kenaikan harga yang signifikan pada komoditas bawang putih.

Harga bawang putih melonjak cukup drastis dibandingkan dengan triwulan II 2018 dengan

kenaikan harga mencapai 29,35% (yoy). Kenaikan harga bawang putih dipicu oleh tidak

mencukupinya supply yang dikirim dari Manado dan Surabaya menjelang HBKN Idul Fitri 2019.

Kenaikan harga bawang putih tidak hanya dirasakan di Kota Ternate, namun juga dirasakan oleh

kota-kota lain yang ada di seluruh Indonesia, yang mengindikasikan perlu dilakukan peningkatan

jumlah impor bawang putih untuk menjaga pemenuhan kebutuhan pasokan. Sementara itu

bawang merah dan cabai merah mengalami inflasi dalam taraf yang wajar, yakni masih dibawah

3% (yoy), yang memang kerap terjadi pada periode HBKN Idul Fitri. Sementara itu, cabe rawit

justru mengalami penurunan harga pada triwulan II 2019 yang ditenggarai lancarnya pasokan

cabe rawit dari Sulawesi Utara dalam rangka antisipasi el nino di wilayah Maluku dan Papua.

Secara keseluruhan, tampak bahwa harga macam-macam komoditas pada triwulan II tahun 2019

mengalami kenaikan.

Page 53: LAPORAN PEREKONOMIAN - bi.go.id · Kami menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih menemui beberapa kendala. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati kami senantiasa

37

3.6 Tracking Perkembangan Inflasi Triwulan Berjalan

Memasuki triwulan III tahun 2019, berdasarkan data diketahui bahwa Kota Ternate

mengalami deflasi dengan nilai sebesar 0,12% (mtm). Deflasi (mtm) yang terjadi pada bulan Juli

tahun 2019 tidak lebih dalam dibandingkan dengan deflasi yang terjadi pada bulan Juli 2018 yang

berada pada nilai 1,17 (mtm). Sementara itu, sampai dengan bulan Juli 2019 tercatat besar inflasi

tahunan senilai 2,72% (yoy). Nilai inflasi tahunan bulan Juli 2019 tercatat lebih tinggi

dibandingkan dengan inflasi tahunan bulan Juli 2018 dengan nilai 1,88% (yoy). Secara akumulatif

hingga bulan Juli 2019, nilai inflasi Maluku Utara ialah sebesar 1,81% (ytd). Fluktuasi nilai inflasi

dapat dilihat pada grafik 3.11.

Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, diolah

Grafik 3.11 Perkembangan Inflasi Terkini Ternate

Terlihat bahwa tren deflasi secara bulanan pada awal triwulan tiga telah terjadi sejak tahun

2018. Pada bulan Juli tahun 2019, terjadi deflasi bulanan dengan nilai sebesar 0,12% (mtm)

sebagai akibat penurunan tingkat belanja masyarakat pasca HBKN Idul Fitri. Deflasi pada tahun

2019 lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2018, begitupula dengan inflasi pada bulan Juli

2019 lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2018 menunjukkan bahwa pada tahun 2019

pengendalian harga pada periode HBKN idul fitri dilakukan dengan lebih baik sehingga

perubahan harga-harga komoditas umum tidak terjadi dengan signifikan. Terjadinya deflasi pada

bulan Juli 2019 secara tahunan (yoy) didominasi oleh Komoditas Bumbu dan Bahan Makanan

seperti lemon, jeruk nipis, rebung, dan daun melinjo, serta Ikan-ikanan seperti

kembung/gembung/banyar/gembolo/aso-aso dan selar/tude. Deflasi yang terjadi

mengindikasikan bahwa suplai makanan pada periode HBKN Idul Fitri dapat dijaga pada jumlah

1,43

(0,12)

2,72

1,81

(2)

(1)

-

1

2

3

4

5

6

7

1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7

2016 2017 2018 2019

qtq mtm yoy ytd

%

Juli 2019

Page 54: LAPORAN PEREKONOMIAN - bi.go.id · Kami menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih menemui beberapa kendala. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati kami senantiasa

38

yang memadai sehingga pasokannya tetap tersedia pasca Idul Fitri dan mengakibatkan terjadinya

penurunan dan mulai stabilnya harga-harga komoditas secara bulanan. Maka dari itu dapat

dikatakan bahwa tren inflasi sampai dengan Juli 2019 masih on-track terhadap target realisasi

inflasi Maluku Utara hingga akhir tahun 2019.

Sementara itu, dapat dilihat bahwa tekanan inflasi tahunan (yoy) pada bulan Juli tahun

2019 lebih tinggi dibandingkan dengan inflasi bulan Juli tahun 2018 (yoy). Peningkatan inflasi

tahunan pada bulan Juli 2019 diakibatkan adanya peningkatan rata-rata harga pada Kelompok

Bahan Makanan, dengan komoditas yang menjadi pendorong inflasi tahunan terbesar ialah

cakalang asap, tomat sayur, gula merah, dan bawang putih. Namun terlihat adanya inflasi yang

sangat tinggi pada komoditas cakalang asap pada bulan Juli 2019 dengan tingkat inflasi tahunan

(yoy) diatas 100%. Hal ini terjadi disinyalir sebagai akibat dari adanya tren penurunan produksi

cakalang asap pasca HBKN Idul Fitri serta adanya kemungkinan alih peluang pekerjaan oleh

produsen cakalang asap, mengingat tidak ada permasalahan pada suplai cakalang segar di

Maluku Utara.

Inflasi bulanan (mtm) pada triwulan berjalan (triwulan III) diperkirakan mengalami

penurunan nilai dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Penurunan inflasi terjadi akibat

penurunan tingkat permintaan pada kelompok-kelompok penyumbang inflasi terbesar yaitu

kelompok bahan makanan, kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau, serta

kelompok transportasi, komunikasi, dan jasa keuangan pasca periode HBKN Idul Fitri tahun 2019

yang menjadi periode puncak konsumsi masyarakat Maluku Utara. Secara triwulanan, inflasi

pada tahun 2019 diperkirakan akan lebih rendah dibandingkan dengan inflasi triwulan II tahun

2019, begitu pula dengan inflasi tahunan (yoy) pada triwulan III tahun 2019 diperkirakan akan

lebih rendah dibandingkan dengan triwulan III tahun 2018.

3.7 Koordinasi Pengendalian Inflasi di Maluku Utara

Pada bulan April 2019 (awal triwulan II 2019) Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi

Maluku Utara melalui beberapa perwakilannya melakukan kunjungan ke gabungan kelompok tani

(Gapoktan) Bp. Sukamto yang berada di Jailolo, Halmahera Barat. Kunjungan dilakukan oleh

KPwBI Maluku Utara dalam rangka melakukan pemantauan terhadap produktivitas produksi

bawang, rica/cabe dan tomat (barito), serta mendorong para anggota kelompok tani untuk

semakin menjaga produktivitas tanaman pangan yang ditanam oleh masing-masing anggota

Page 55: LAPORAN PEREKONOMIAN - bi.go.id · Kami menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih menemui beberapa kendala. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati kami senantiasa

39

kelompok tani. Hal ini terkait potensi peningkatan kebutuhan akan barito terutama menjelang

bulan puasa dan HBKN Idul Fitri yang jatuh pada bulan Mei – Juni 2019.

Gambar 3.1 Kunjungan KPwBI Maluku Utara ke Kelompok Tani Bp. Sukamto di Halmahera Barat

Pada bulan Mei 2019 tim TPID Kota Ternate melakukan kunjungan terhadap salah satu

peternakan ayam binaan Bank Indonesia yang berada di Kecamatan Sasa, Ternate Selatan.

Peternakan ayam binaan KPwBI Maluku Utara baru diinisiasi pada tahun 2019 dengan pilot

project dimulai dengan 800 ekor DOC (Day Old Chicken). Usia siap panen dari ayam DOC yang

diternakkan oleh peternak binaan KPwBI Maluku Utara ialah 28-30 hari. Harapannya, melalui

produksi ayam binaan Bank Indonesia dapat turut berkontribusi dalam menjaga kebutuhan akan

ayam potong terutama menjelang bulan puasa dan HBKN Idul Fitri 2019.

Gambar 3.2 Kunjungan Tim TPID ke Peternakan Ayam Binaan Bank Indonesia

Kemudian, pada bulan Juni 2019 dilakukan dua kali rapat koordinasi TPID. Rapat TPID

yang pertama merupakan rapat koordinasi High Level Meeting (HLM) yang dilakukan oleh KPwBI

Maluku Utara bersama dengan beberapa stakeholder terkait (BPS Maluku Utara, BPS Kota

Ternate, Pemerintah Kota Ternate, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pertanian, dan

Page 56: LAPORAN PEREKONOMIAN - bi.go.id · Kami menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih menemui beberapa kendala. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati kami senantiasa

40

Dinas Ketahanan Pangan) dengan tujuan untuk melakukan rapat untuk tindak antisipasi terkait

lonjakan harga-harga kebutuhan pokok dan kebutuhan konsumsi pasca periode Hari Besar

Keagamaan Negara Idul Fitri 2019 untuk mengontrol laju inflasi yang mungkin terjadi di wilayah

Maluku Utara.

Gambar 3.3 Coffee Morning Rapat Pengendalian TPID di Kpwbi Maluku Utara

Secara umum, pada rapat tersebut menghasilkan beberapa rekomendasi pengendalian

inflasi untuk periode penghujung triwulan II 2019 serta triwulan III 2019 yakni: 1) Perlunya

memastikan ketersediaan bahan makanan terutama yang termasuk dalam 8 komoditi

penyumbang terbesar inflasi Maluku Utara. Selain itu juga perlu dipastikan kelancaran distribusi

bahan-bahan pokok, terutama distribusi dari pelabuhan. Apabila perlu, dapat dilakukan operasi

pasar untuk memantau kenaikan harga agar tidak terjadi kenaikan secara drastis. Selain itu,

karena masih dalam periode pasca lebaran, masih perlu dilakukan pemantauan secara harian;

2) Perlu diciptakan suatu inovasi, teknologi lain yang bisa menjadi komplementer dari tempurung

dan kayu bakar untuk mengantisipasi kekurangan/ kelangkaan bahan baku pembuatan cakalang

asap; 3) Diharapkan rekan dari Dinas Pertanian, Perdagangan, Perikanan juga mampu secara

berkala menginformasikan jumlah stok produksi yang tersedia sebagai strategi antisipasi inflasi

jauh-jauh hari; 4) Dihimbau untuk kedepannya setiap petani perlu melakukan update berkala

(mingguan) terkait data-data produksi, mulai dari luas lahan, durasi produksi, jumlah panen, dan

kondisi saat ini seperti apa; 5) Sedang dilakukan pelaksanaan pembebasan lahan untuk

penambahan jumlah produksi tomat. Begitupula dengan komoditas-komoditas lain. Saat ini, dinas

pertanian juga mengajukan 15 hektar untuk bawang merah. Untuk ke depannya, tahun 2020 juga

akan semakin diprioritaskan pada pengembangan bawang putih; dan 6) Kedepannya Maluku

Utara harus bekerja keras untuk melakukan swasembada. Ada beberapa lahan marjinal yang

mungkin memang tidak begitu subur namun masih potensial untuk diolah. Kita juga harus bisa

melihat bahwa kebutuhan bahan pokok di Ternate masih sangat tinggi. Oleh karena itu

Page 57: LAPORAN PEREKONOMIAN - bi.go.id · Kami menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih menemui beberapa kendala. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati kami senantiasa

41

stakeholder harus encourage masyarakat untuk mendorong sektor pertanian demi menekan

tingkat jumlah impor yang tinggi.

Kemudian, rapat koordinasi yang kedua dilakukan dengan TPID Kota Tidore pada tanggal

26 Juni 2019. Rapat koordinasi dilakukan sebagai forum untuk evaluasi terhadap perkembangan

inflasi yang terjadi di Kota Tidore Kepulauan sekaligus mengukur perkembangan ekonomi daerah

Tidore. Pada rapat TPID, pemerintah kota Tidore juga berusaha melakukan konsolidasi terkait

masih sulitnya dilakukan penjualan tomat hasil produksi Kota Tidore ke Kota Ternate, yang

mengakibatkan jumlah tomat di Kota Tidore menjadi berlebih dan mengakibatkan harga tomat

menjadi semakin murah. Lebih lanjut, pihak KPwBI Maluku Utara juga menghimbau kepada tim

TPID Kota Tidore untuk semakin banyak melakukan benchmarking terhadap metode pertanian

Gurabunga yang dibina oleh Bank Indonesia, yang sudah mampu secara stabil dan berkelanjutan

melakukan produksi produk tani yang menjadi salah pemasok Kota Tidore.

Gambar 3.4 Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi di Kota Tidore pada Akhir Triwulan II 2019

Page 58: LAPORAN PEREKONOMIAN - bi.go.id · Kami menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih menemui beberapa kendala. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati kami senantiasa

42

Page 59: LAPORAN PEREKONOMIAN - bi.go.id · Kami menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih menemui beberapa kendala. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati kami senantiasa

43

BOKS PENGENDALIAN INFLASI

Dalam rangka pengendalian inflasi di Maluku Utara, Tim Pengedali Inflasi Daerah (TPID)

Kota Ternate telah mencanangkan rencana kerja pengendalian inflasi 2019 dalam rangka

mendukung 4K yaitu Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan

Komunikasi Efektif. Rencana kerja pengendalian inflasi 2019 dikelompokan menjadi 6 (enam)

kelompok rencana kerja antara lain (1) pengembangan klaster ayam ras dan ayam kampung

bekerjasama dengan perusahaan peternak, (2) mendorong infrastruktur pendukung komoditas

pangan seperti pasar lelang ikan, cold storage, dan transportasi, (3) memperkuat fungsi BUMD

sebagai badan usaha yang mengatur arus perdagangan komoditas pangan, (4) memperkuat tata

niaga komoditas pangan seperti perdagangan inter/intra-provinsi, pembangunan pasar induk,

dan pasar syariah, (5) melanjutkan implementasi model bisnis pertanian – sentra produksi

dengan sentra konsumsi ternate gurabunga model, serta (6) mendorong kebijakan dalam rangka

menurunkan harga angkutan udara, penambahan waktu operasional bandara, dan penambahan

rute maskapai.

Gambar boks.1 Rencana Aksi Pengendalian Inflasi TPID Ternate Semester I – 2019

Sampai dengan semester I – 2019, beberapa rencana kerja telah berhasil

diimplementasikan salah satunya adalah implementasi pilot project pengembangan klaster ayam

Page 60: LAPORAN PEREKONOMIAN - bi.go.id · Kami menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih menemui beberapa kendala. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati kami senantiasa

44

ras di salah satu peternak di Kecamatan Sasa, Kota Ternate. Selain itu, revitalisasi BUMD dalam

rangka juga telah dilakukan pada semester I – 2019. Revitalisasi BUMD ini diharapkan mampu

menjadi dirigen dalam mengatur arus perdagangan komoditas pangan sehingga mampu

menstabilkan dan mengantisipasi gejolak harga di Maluku Utara. Selanjutnya, kerjasama antar

kabupaten dan kota terus ditingkatkan khususnya beberapa komoditas penyumbang inflasi

seperti tomat sayur yang selama ini terdapat asimetri informasi antara petani di Kabupaten

produsen seperti Tidore Kepulauan dan Halmahera Selatan dan pedagang di kota konsumen

seperti Kota Ternate.

Namun demikian, beberapa program lainnya seperti pembentukan pasar lelang ikan

dalam rangka menjaga stabilisasi harga ikan, mapping perkiraan surplus defisit pasokan pangan

di Maluku Utara, dan penandatangan MoU dengan Puspa Agro (Jawa Timur) masih terkendala

sehingga perlu dilakukan tindaklanjut antara TPID dengan stakeholder terkait. Pada Semester II

– 2019, diharapkan beberapa rencana kerja yang belum dilaksanakan pada semester I – 2019

serta beberapa rencana lainnya seperti pembangunan cold storage ikan dalam rangka menjaga

pasokan ikan di Ternate, dan beroperasi pasar syariah dan pasar induk sebagai infrastruktur

penunjang perdagangan di Kota Ternate dapat terlaksana dengan baik.

Gambar boks.2 Rencana Aksi Pengendalian Inflasi TPID Ternate Semester II – 2019

Page 61: LAPORAN PEREKONOMIAN - bi.go.id · Kami menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih menemui beberapa kendala. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati kami senantiasa

45

BAB 4 ANALISIS STABILITAS KEUANGAN DAERAH

“Stabilitas Keuangan Daerah Triwulan II 2019 Terjaga”

RINGKASAN NPL Keseluruhan Triwulan II 2019

2,15%

Terjadi peningkatan risiko kredit Provinsi Maluku Utara secara keseluruhan

berdasarkan data perningkatan Non-Performing Loan (NPL) Maluku Utara pada triwulan II 2019 yaitu sebesar 2,15%, lebih tinggi dibandingkan dengan NPL triwulan I 2019 sebesar 1,88%. Risiko kredit rumah tangga di Maluku Utara menunjukkan sedikit peningkatan yang tercermin dari peningkatan NPL sektor rumah tangga. NPL sektor rumah tangga triwulan II 2019 tercatat sebesar 0,70%, sedikit lebih tinggi dibanding triwulan I 2019 yang sebesar 0,59%. Kendati mengalami peningkatan, NPL tersebut masih berada dibawah threshold yang ditetapkan, sehingga ketahanan sektor rumah tangga tetap terjaga. Risiko kredit korporasi juga menunjukkan peningkatan, tercermin dari peningkatan NPL sektor korporasi dari 4.78% pada triwulan I 2019 menjadi 5.53% pada triwulan II 2019.

RINGKASAN RINGKASAN

RINGKASAN NPL Keseluruhan

Triwulan I 2019

1,88%

Page 62: LAPORAN PEREKONOMIAN - bi.go.id · Kami menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih menemui beberapa kendala. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati kami senantiasa

46

4.1 Asesmen Sektor Rumah Tangga

4.1.1 Kondisi Terkini dan Sumber Kerentanan Sektor Rumah Tangga

Berdasarkan analisa pada sisi demand, konsumsi rumah tangga masih menjadi sektor

yang dominan dalam menyumbang konsumsi PDRB. Tercatat pada triwulan II 2019 porsi pangsa

konsumsi terhadap total konsumsi Maluku Utara mencapai 54,61%, meningkat dibandingkan

dengan triwulan I 2019 dimana konsumsi rumah tangga berada pada level 53,85%. Meskipun

terjadi peningkatan persentase tingkat konsumsi dibandingkan dengan triwulan I 2019, terjadi

perlambatan akselerasi kinerja konsumsi triwulan II 2019 secara tahunan dibandingkan dengan

triwulan I 2019, yakni dari tumbuh sebesar 4,24% (yoy) menjadi 4,21% (yoy) pada triwulan II

2019. Sejak tahun 2017 hingga tahun 2019, tren peningkatan konsumsi selalu terjadi pada

triwulan ke-II sebagai dampak dari meningkatnya konsumsi rumah tangga pada periode HBKN

Bulan Puasa dan Idul Fitri yang mendorong peningkatan konsumsi rumah tangga Provinsi Maluku

Utara, yang mayoritas didominasi masyarakat yang memeluk agama Islam. Sama halnya dengan

konsumsi rumah tangga, konsumsi lembaga non-profit rumah tangga beserta konsumsi

pemerintah juga turut mengalami kenaikan.

Sumber: BPS Provinsi Maluku Utara, diolah

Grafik 4.1 Kontribusi Konsumsi Rumah Tangga pada PDRB Maluku Utara

Berdasarkan hasil survey yang telah dihimpun selama periode triwulan II 2019, dapat

dilihat bahwa masih terdapat optimisme konsumen terkait habit konsumen dalam melakukan

aktivitas konsumsi (terutama konsumsi rumah tangga). Hal ini terkonfirmasi dari hasil Survei

Konsumen (SK) Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku Utara yang meliputi survey

kondisi ekonomi, keyakinan konsumen, dan ekspektasi konsumen. Posisi terkini Indeks

54,61

4,21

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

50,0

52,0

54,0

56,0

58,0

60,0

62,0

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II

2015 2016 2017 2018 2019

% (yoy)Pangsa thdPDRB (%)

Pangsa g_Konsumsi RT (rhs)

Page 63: LAPORAN PEREKONOMIAN - bi.go.id · Kami menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih menemui beberapa kendala. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati kami senantiasa

47

Keyakinan Konsumen (IKK), Indeks Kondisi Ekonomi (IKE), dan Indeks Ekspektasi Konsumen

(IEK) ditunjukkan pada grafik 4.2.

Sumber: Survei Konsumen Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.2 Perkembangan IKK, IKE, dan IEK

Berdasarkan grafik hasil survei konsumen pada triwulan II 2019, dapat dilihat bahwa

posisi IKK, IKE, serta IEK masyarakat Maluku Utara masih berada cukup jauh diatas baseline

batas optimis yang berada pada ambang nilai 100. Berdasarkan progress survei, tampak bahwa

IKK serta IKE sedikit mengalami penurunan dibandingkan dengan posisi pada triwulan I 2019,

sementara IEK mengalami peningkatan. Namun secara keseluruhan IKK, IKE, dan IEK pada

triwulan II 2019 turun cukup jauh apabila ditinjau terhadap triwulan II 2018. IKK tercatat berada

pada nilai 126,94, IKE tercatat berada pada nilai 118,89, sementara IEK tercatat berada pada

nilai 135,00.

Dari grafik ini dan berdasarkan analisa data, dapat dilihat bahwa terjadi perubahan tren

pada triwulan II 2019 dibandingkan dengan triwulan II tahun 2016, 2017, dan 2018, dimana pada

ketiga tahun tersebut, selalu terjadi peningkatan Indeks Keyakinan Konsumen saat ini

dibandingkan dengan triwulan sebelumnya (triwulan I). Anomali/ perbedaan ini selaras dengan

perlambatan pertumbuhan konsumsi berdasarkan akumulasi PDRB Konsumsi Rumah Tangga

yang terjadi pada triwulan II 2019 dibandingkan dengan triwulan I 2019. Terjadinya perlambatan

ini disinyalir terjadi akibat adanya shifting pola konsumsi dimana terjadi pertumbuhan konsumsi

sektor industri yang lebih besar dibandingkan dengan sektor konsumsi rumah tangga.

Pertumbuhan konsumsi dari sektor industri terkonfirmasi akibat adanya percepatan proses

pembangunan smelter dari sektor pertambangan, dimana saat ini salah satu perusahaan asal

126,94

118,89

135,00

60

80

100

120

140

160

180

III IV I II III IV I II III IV I II

2017 2018 2019

IKK (Keyakinan Konsumen) IKE (Kondisi Ekonomi Saat Ini)

IEK (Ekspektasi Konsumen) Baseline

Optim

isP

esim

is

Page 64: LAPORAN PEREKONOMIAN - bi.go.id · Kami menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih menemui beberapa kendala. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati kami senantiasa

48

Tiongkok sedang berada dalam tahap penyelesaian pembangunan smelter. PT Indonesia Weda

Bay Industrial Park (IWIP) yang berlokasi di Halmahera memiliki luas wilayah mencapai 2.000

hektar dengan target penyelesaian pembangunan lokasi industri di tahun 2020. Tentunya waktu

penyelesaian target yang semakin dekat mengakibatkan sumber daya (manusia maupun bahan-

bahan produksi) yang dibutuhkan oleh sektor industri menjadi semakin tinggi. Hal ini yang

menyebabkan terdorongnya sektor konsumsi industri, yang lebih lanjut juga turut mendorong

tingkat konsumsi dan meningkatkan daya beli sumber daya manusia yang didayagunakan selama

proses pembangunan wilayah kerja pertambangan tersebut.

Hasil survey yang dikeluarkan oleh survei Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku Utara

juga menunjukkan hal yang serupa. Terjadi peningkatan pola konsumsi masyarakat Maluku Utara

yang terkonfirmasi dari peningkatan Indeks Tendensi Konsumen (ITK) triwulan II 2019. ITK pada

triwulan II 2019 berada pada nilai 128,76 meningkat dibandingkan dengan triwulan I 2019 sebesar

102,37. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan kondisi ekonomi konsumen dibandingkan

dengan triwulan sebelumnya, yang selaras dengan pertumbuhan tingkat optimisme konsumen.

Apabila dilihat berdasarkan variabel pembentuk ITK tersebut, kenaikan ITK didorong oleh

kenaikan variabel pendapatan rumah tangga dan variabel pengaruh inflasi terhadap tingkat

konsumsi. Indeks pendapatan rumah tangga naik dari 101,56 pada triwulan I 2019 menjadi

135,37 pada triwulan II 2019. Disisi lain volume konsumsi bahan makanan, makanan jadi di

restoran, dan bukan makanan, pendidikan, transportasi, komunikasi, kesehatan dan rekreasi

mengalami peningkatan yang cukup signifikan pada triwulan II 2019 dibandingkan dengan

triwulan I 2019, yaitu dari 99,94 menjadi 129,69 atau hampir 30 poin. Hal ini menjadi konfirmasi

bahwa pada dasarnya terjadi pertumbuhan pola konsumsi rumah tangga yang cukup tinggi di

Provinsi Maluku Utara pada triwulan II 2019. Survey pengaruh inflasi terhadap tingkat konsumsi

juga mengalami peningkatan, yakni pada triwulan I 2019 berada pada nilai 106,38 dan pada

triwulan II 2019 meningkat menjadi 115,60.

Dari rangkuman keseluruhan hasil survey BPS, tampak bahwa pola konsumsi Rumah

Tangga yang terjadi masih cenderung mirip dengan periode-periode sebelumnya, yaitu

terdorongnya tingkat konsumsi secara dominan terjadi pada periode/ momen-momen HBKN

serta periode libur yang cukup panjang, dan kemudian akan dilanjutkan dengan penurunan

ataupun tertahannya konsumsi pasca periode HBKN tersebut. Maka dari itu, dapat dikonfirmasi

bahwa faktor yang mendorong pertumbuhan konsumsi triwulan II 2019 adalah momen HBKN

bulan puasa dan perayaan Idul Fitri. Diprediksi pada triwulan selanjutnya pola konsumsi akan

Page 65: LAPORAN PEREKONOMIAN - bi.go.id · Kami menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih menemui beberapa kendala. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati kami senantiasa

49

menurun, namun tentu akan tetap dipengaruhi oleh sentimen-sentimen yang mungkin terjadi

selama triwulan III 2019.

Kemudian dilakukan analisa terhadap ekspektasi ketersediaan lapangan kerja,

ekspektasi kegiatan usaha, dan ekspektasi penghasilan konsumen, serta analisa terhadap

proyeksi tingkat inflasi pada triwulan III 2019. Indeks Ekspektasi Ketersediaan Lapangan Kerja,

Indeks Ekspektasi Kegiatan Usaha, serta Indeks Ekspektasi Penghasilan Konsumen tetap

berada diatas baseline (score 100), dengan Indeks Ekspektasi Penghasilan tercatat sebesar

150,00 dan Indeks Ekspektasi Kegiatan Usaha tercatat sebesar 140,00, keduanya meningkat

dibandingkan dengan triwulan I 2019. Sementara Indeks Ekspektasi Ketersediaan Lapangan

Kerja tercatat sebesar 115,00, menurun dibandingkan dengan triwulan I 2019. Ekspektasi

terhadap ketiga parameter tersebut meningkat seiring dengan tumbuhnya pola konsumsi

masyarakat pada periode menjelang dan pada saat berlangsungnya HBKN Idul Fitri yang menjadi

puncak konsumsi masyarakat Maluku Utara. Oleh sebab itu meningkatnya Ekspektasi Kegiatan

Usaha dan Ekspektasi Penghasilan Konsumen akan turut mendorong peningkatan inflasi pada

triwulan III 2019. Inflasi pada triwulan III 2019 diproyeksi akan berada pada kisaran nilai 2,78%

(yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan II 2019 yang terealisasi sebesar 1,63% (yoy)

(Grafik 4.4).

Sumber: Survei Konsumen Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.3 Ekspektasi Konsumen Terhadap

Kondisi Ekonomi 6 Bulan Mendatang

Sumber: Survei Konsumen Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.4 Perkiraan Perkembangan Perubahan Harga dan

Proyeksi Inflasi di Maluku Utara

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

EkspektasiPenghasilanKonsumen

EkspektasiKetersediaan

Lapangan Kerja

EkspektasiKegiatan Usaha

2018 IV 2019 I 2019 II

141,67

1,63

2,78

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

60

80

100

120

140

160

180

200

IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III*

2016 2017 2018 2019

inflasi yoy, %

Indeks

Perubahan Harga Secara Umum 3 Bulan Mendatang Inflasi

Page 66: LAPORAN PEREKONOMIAN - bi.go.id · Kami menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih menemui beberapa kendala. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati kami senantiasa

50

4.1.2 Kinerja Keuangan dan Intermediasi Perbankan pada Sektor

Rumah Tangga

Komposisi pengeluaran Rumah Tangga pada triwulan II 2019 masih tetap mengikuti pola

pada periode-periode sebelumnya, dengan pengeluaran masih didominasi untuk konsumsi,

diikuti dengan tabungan dan pembayaran cicilan/pinjaman. Dapat dilihat pada grafik 4.5 bahwa

pengeluaran untuk konsumsi sangat mendominasi diantara ketiga area pengeluaran yang telah

disebutkan diatas dengan persentase alokasi untuk konsumsi mencapai 62,9% diikuti 27,5%

untuk tabungan, dan hanya 9,6% pengeluaran untuk pembayaran cicilan/pinjaman pada periode

ini. Hal ini juga turut mengkonfirmasi statement pada sub-sub bab 4.1.1 bahwa terjadi

pertumbuhan tingkat konsumsi yang tinggi seiring dengan perayaan Bulan Puasa dan HBKN Idul

Fitri yang jatuh pada bulan Mei-Juni 2019. Kondisi ini normal terjadi dan sesuai dengan pola

musiman dari konsumsi RT yang terjadi di Maluku Utara. Sementara itu, grafik 4.5 juga

menunjukkan bahwa terlepas dari pertumbuhan konsumsi yang cukup pesat, kemauan RT untuk

menabung juga masih relatif tinggi walaupun sedikit lebih rendah dibandingkan dengan triwulan

I 2019. Hal ini menunjukkan masih tingginya kemauan masyarakat Maluku Utara untuk menabung

dan daya beli masyarakat yang tinggi tidak mengganggu kemampuan masyarakat untuk

menyisihkan pendapatan yang diperoleh dan menabung.

Sumber: Survei Konsumen Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.5 Komposisi Pengeluaran Rumah Tangga di Maluku Utara

Sedangkan dari sisi perbankan, dapat dilihat pada Laporan Bank Umum triwulan II 2019

bahwa tidak terdapat perubahan yang cukup signifikan pada komposisi Dana Pihak Ketiga (DPK)

di Maluku Utara. Mirip dengan tren tahun-tahun sebelumnya, Giro perbankan di Maluku Utara

57,1763,63

56,40 57,5046,78 50,37

61,3369,58

53,4262,9

16,8514,95

16,85 20,83

23,12 19,58

12,42

15,08

15,179,6

25,98 21,42 25,20 21,6730,10 30,05 26,25

15,33

31,42 27,5

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

I II III IV I II III IV I II

2017 2018 2019

Konsumsi Cicilan pinjaman Tabungan

Page 67: LAPORAN PEREKONOMIAN - bi.go.id · Kami menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih menemui beberapa kendala. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati kami senantiasa

51

masih didominasi oleh Giro non-perseorangan, sementara itu untuk tabungan maupun deposito

lebih didominasi oleh perseorangan. Dari Grafik 4.6 dapat dilihat bahwa secara keseluruhan

terjadi peningkatan DPK dari sisi perseorangan pada triwulan II 2019 dibandingkan dengan

triwulan I 2019.

Sumber: Laporan bank, diolah

Grafik 4.6 Pangsa DPK Perseorangan dan Bukan Perseorangan di Maluku Utara

Sumber: Laporan bank, diolah

Grafik 4.7 Komposisi DPK Perseorangan di Maluku Utara

Berdasarkan indikator jumlah rekening DPK, terjadi pelampauan milestone jumlah

pemilik rekening di Maluku Utara, dimana pada triwulan II 2019 jumlah pemilik rekening di Maluku

Utara telah melampaui jumlah 1.000.000 (satu juta) rekening, dengan jumlah total mencapai

1.016.002 rekening. Jumlah ini meningkat hingga 10,38% (yoy) dibandingkan dengan triwulan II

2018. Apabila dikelompokkan, rekening terbanyak adalah rekening dengan nilai <10 juta, yakni

sejumlah 893.288. Adapun pertumbuhan jumlah rekening dengan kelompok nilai tertinggi adalah

rekening dengan nilai >Rp5 miliar – Rp10 miliar (tumbuh sebesar 47,37 % (yoy)). Pertumbuhan

tertinggi kedua adalah jumlah rekening dengan kelompok nilai >20 miliar (tumbuh sebesar

31,25% (yoy)). Perkembangan pertumbuhan jumlah rekening DPK perseorangan dapat dilihat

lebih rinci pada Tabel 4.1.

Dari sisi nominal, DPK perseorangan juga menunjukkan akselerasi pertumbuhan.

Pertumbuhan DPK perseorangan pada triwulan II 2019 tercatat sebesar 12,54% (yoy), lebih tinggi

dibanding triwulan I 2019 yang sebesar 3,94% (yoy). Berdasarkan jenisnya, Deposito

perseorangan memiliki pertumbuhan yang paling tinggi. Giro perseorangan di perbankan Maluku

Utara tercatat tumbuh 37,17% (yoy) pada triwulan II 2019, lebih tinggi dibanding triwulan I 2019

yang sebesar 2,11% (yoy). Sementara DPK jenis tabungan perseorangan tumbuh sebesar

10,94% (yoy), lebih tinggi dibanding triwulan I 2019 yang sebesar 3,57% (yoy). Hal ini

mencerminkan adanya peningkatan kebutuhan likuiditas di masyarakat. Di sisi lain, deposito

20,14% 20,59% 92,70% 91,45% 82,00% 83,05% 72,22% 70,30%

79,86% 79,41% 7,30% 8,55% 18,00% 16,95% 27,78% 29,70%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

I II I II I II I II

Giro Tabungan Deposito Total

Perseorangan Bukan Perseorangan

7,31% 4,77% 7,13% 6,61% 7,53% 5,29% 7,01% 8,06%

67,75% 72,50% 69,39% 69,83% 70,63% 72,00% 69,14% 68,84%

24,94% 22,72% 23,48% 23,55% 21,85% 22,71% 23,85% 23,10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

III IV I II III IV I II

2017 2018 2019

GIRO TABUNGAN DEPOSITO

Page 68: LAPORAN PEREKONOMIAN - bi.go.id · Kami menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih menemui beberapa kendala. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati kami senantiasa

52

perseorangan tercatat tumbuh, yaitu dari 5,61% (yoy) pada triwulan I 2019 menjadi 10,35% (yoy)

pada triwulan II 2019.

Tabel 4.1 Jumlah Rekening Perbankan Masyarakat Berdasarkan Kelompok Nilai

Sumber: Laporan bank umum, diolah

Meskipun RT cenderung menahan laju konsumsinya pada triwulan II 2019, kinerja

penyaluran kredit perseorangan menunjukkan peningkatan. Posisi nominal penyaluran kredit

perseorangan pada triwulan II 2019 tercatat sebesar Rp8,21 triliun (baki debet) atau tumbuh

sebesar 10,16% (yoy), lebih tinggi dibanding triwulan I 2019 yang sebesar Rp7,98 triliun. Masih

seperti tahun-tahun sebelumnya, kredit perseorangan pada triwulan II 2019 masih didominasi

oleh kredit konsumsi (share sebesar 68,88%). Sementara kredit modal kerja dan investasi

masing-masing memiliki share sebesar 19,61% dan 5,10% dari total kredit perseorangan.

Pertumbuhan penyaluran kredit perseorangan pada triwulan II 2019 tercatat tumbuh sebesar

10,16% (yoy), lebih rendah dibanding triwulan I 2019 yang sebesar 11,84% (yoy). Peningkatan

kinerja penyaluran kredit tersebut didorong oleh akselerasi pertumbuhan penyaluran kredit

investasi dan konsumsi. Kredit modal kerja tumbuh sebesar 0,32% (yoy), lebih rendah dibanding

triwulan I 2019 yang sebesar 10,97% (yoy) sama halnya dengan kredit investasi tumbuh sebesar

36,70% (yoy), jauh lebih rendah dibanding triwulan I 2019 yang sebesar 42,60%. Di sisi lain,

kredit konsumsi perseorangan mengalami peningkatan dari 10,27% (yoy) pada triwulan I 2019

menjadi 11,68% (yoy) pada triwulan II 2019. Peningkatan penyaluran kredit konsumsi pada

triwulan II 2019 merupakan hal yang wajar mengingat RT cenderung meningkatkan laju konsumsi

pada Hari Raya Idul Fitri pada triwulan II 2019.

<10 J

T

>10 J

T

- 100 J

T

>100JT

- 5

00JT

>500JT

- 1

M

>1 M

- 2

M

>2 M

- 5

M

>5M

- 1

0M

>10M

-15M

>15M

- 2

0M

>20M

Jml 655.205 589.173 55.057 7.517 665 395 179 32 4 4 14

yoy (%) 13,59% 14,24% 4,27% 36,28% 15,45% 29,51% 25,17% 166,67% 300,00% 300,00% 600,00%

Jml 711.046 643.109 56.214 8.121 697 389 223 35 9 5 14

yoy (%) 20,23% 22,67% -1,31% 11,69% 16,75% 27,54% 60,43% 288,89% 0,00% 150,00% 100,00%

Jml 797.384 691.779 56.861 8.057 705 454 203 23 8 1 18

yoy (%) 28,31% 24,58% 4,15% 9,75% 12,26% 44,59% 97,09% 35,29% 166,67% 0,00% 800,00%

Jml 864.322 748.600 61.562 9.125 788 416 310 39 10 2 10

yoy (%) 35,40% 32,36% 6,04% 10,85% 9,14% -3,93% 29,71% -18,75% -9,09% -60,00% 66,67%

Jml 894.252 783.571 58.710 8.653 735 406 183 32 8 3 20

yoy (%) 36,48% 33,00% 6,63% 15,11% 10,53% 2,78% 2,23% 0,00% 100,00% -25,00% 42,86%

Jml 920.452 806.518 58.996 8.644 796 389 197 19 12 2 16

yoy (%) 29,45% 25,41% 4,95% 6,44% 14,20% 0,00% -11,66% -45,71% 33,33% -60,00% 14,29%

Jml 929.475 827.297 60.658 8.762 771 405 188 39 3 6 15

yoy (%) 16,57% 19,59% 6,68% 8,75% 9,36% -10,79% -7,39% 69,57% -62,50% 500,00% -16,67%

Jml 976.399 857.291 64.802 9.997 902 454 271 45 7 2 6

yoy (%) 12,97% 14,52% 5,26% 9,56% 14,47% 9,13% -12,58% 15,38% -30,00% 0,00% -40,00%

Jml 995.138 878.415 59.998 9.032 775 394 204 41 9 2 18

yoy (%) 11,28% 12,10% 2,19% 4,38% 5,44% -2,96% 11,48% 28,13% 12,50% -33,33% -10,00%

Jml 1.016.002 893.288 64.093 9.533 855 391 226 28 15 2 21

yoy (%) 10,38% 10,76% 8,64% 10,28% 7,41% 0,51% 14,72% 47,37% 25,00% 0,00% 31,25%II

Kelompok Nilai

IV

2017

II

III

II

Maluku Utara

I

I

2019 I

IV

2018

III

Rekening

Page 69: LAPORAN PEREKONOMIAN - bi.go.id · Kami menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih menemui beberapa kendala. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati kami senantiasa

53

Selanjutnya, Grafik 4.8 menunjukkan pangsa kredit perseorangan berdasarkan jenis

penggunaannya. Terlihat bahwa kredit perseorangan masih mendominasi penyaluran kredit oleh

perbankan di Maluku Utara, dengan pangsa mencapai 93,59% pada triwulan II 2019, sedikit

menurun dibanding triwulan I 2019 yang sebesar 93,71%. Seperti telah dijelaskan sebelumnya,

komposisi penyaluran kredit perseorangan terlihat masih didominasi oleh kredit untuk konsumsi,

dengan pangsa sebesar 68,88% dari total kredit (bukan perseorangan dan perseorangan) pada

triwulan II 2019. Sebesar 19,61% kredit perseorangan digunakan untuk modal kerja, dan hanya

5,10% tergolong kredit investasi.

Sumber: Laporan bank, diolah

Grafik 4.8 Pangsa Kredit Perseorangan Berdasarkan Jenis Penggunaan

4.2 Asesmen Sektor Korporasi

4.2.1. Kondisi Terkini dan Sumber Kerentanan Sektor Korporasi

Perekonomian Maluku Utara pada triwulan II 2019 mengalami perlambatan dibanding

triwulan IV 2018, sebagaimana telah diproyeksikan sebelumnya. PDRB Maluku Utara tumbuh

sebesar 7,65% (yoy) pada triwulan I 2019, melambat dibanding triwulan IV 2018 yang sebesar

8,25% (yoy). Perlambatan terjadi terutama karena perlambatan kinerja pada LU Pertanian,

Pertambangan, Konstruksi, Perdagangan Besar dan Eceran, Transportasi dan Pergudangan,

Real Estate, Jasa Pendidikan, dan Jasa Lainnya. Sementara LU yang masih menunjukkan

ekspansi kinerja adalah LU Industri Pengolahan, Pengadaan Listrik, Gas, dan Air, Penyediaan

Akomodasi dan Makan Minum, Informasi dan Komunikasi, Jasa Perusahaan, Administrasi

Pemerintahan, dan Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial. Secara umum dapat dilihat bahwa LU

yang menunjukkan perlambatan terjadi mengikuti pola musimannya, yakni adanya penurunan

permintaan pasca HBKN 2018 dan libur tahun baru 2019, serta kondisi cuaca yang

6,41%

19,61%5,10%

68,88%93,59%

Bukan Perseorangan

Perseorangan Modal Kerja

Perseorangan Investasi

Perseorangan Konsumsi

Page 70: LAPORAN PEREKONOMIAN - bi.go.id · Kami menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih menemui beberapa kendala. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati kami senantiasa

54

mempengaruhi musim panen. Sementara ekspansi kinerja dialami LU yang berkaitan dengan

pelaksanaan pemilu 2019 (missal: penyediaan akomodasi dan makan minum).

Kendati secara umum pelaku usaha Maluku Utara mengalami perlambatan pada

penjualan atau produksinya, kondisi keuangan pelaku usaha masih terjaga sebagaimana

terkonfirmasi dari hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) Bank Indonesia Provinsi Maluku

Utara. Saldo Bersih Tertimbang (SBT) dari kriteria Akses kredit perusahaan yang menjadi

responden SKDU terkonfirmasi mengalami peningkatan dibanding triwulan sebelumnya. Nilai

SBT terkonfirmasi meningkat dari 1,96% pada triwulan IV 2018 menjadi 25,49% pada triwulan I

2019. Perbaikan akses kredit tersebut sejalan dengan meningkatnya penyaluran kredit

perbankan di Maluku Utara. SBT kondisi likuiditas perusahaan terkonfirmasi mengalami sedikit

penurunan, yaitu dari 60,78% pada triwulan IV 2018 menjadi 39,22% pada triwulan I 2019.

Kondisi ini wajar terjadi seiring dengan perlambatan ekonomi pada periode yang sama. Selain

itu, pesatnya pertumbuhan deposito perbankan pada periode yang sama mengindikasikan bahwa

terdapat penurunan kebutuhan likuiditas baik untuk pelaku usaha ataupun untuk rumah tangga

di Maluku Utara pada triwulan I 2019. Hal yang sama terjadi pada kondisi rentabilitas perusahaan.

SBT rentabilitas perusahaan menunjukkan penurunan dari 56,86% pada triwulan IV 2018 menjadi

33,33% pada triwulan I 2019. Kondisi ini sejalan dengan perlambatan ekonomi. Selain itu,

penurunan SBT likuiditas dan rentabilitas terkonfirmasi terjadi karena meningkatnya responden

yang menjawab “likuiditas dan rentabilitas cukup” dibanding “baik”, dan bukan karena

pertambahan jumlah responden yang menjawab “likuiditas dan rentabilitas buruk”.

Tabel 4.2 Kondisi Likuiditas Korporasi

Sumber: SKDU, diolah

4.2.2. Penyaluran Kredit pada Sektor Korporasi

Penyaluran kredit pada sektor korporasi di Maluku Utara secara umum diukur dari

penyaluran kredit produktif oleh perbankan. Berdasarkan jenis penggunaannya, kredit korporasi

masih didominasi oleh penyaluran kredit untuk modal kerja seperti periode sebelumnya.

Komposisi kredit modal kerja pada triwulan II 2019 sebesar 79,99% dari total kredit korporasi,

Baik Cukup Buruk

Saldo

Bersih Baik Cukup Buruk

Saldo

Bersih

Akses Kredit 5,88% 90,20% 3,92% 1,96% 25,49% 74,51% 0,00% 25,49%Kondisi keuangan perusahaan

berdasarkan likuiditas62,75% 35,29% 1,96% 60,78% 39,22% 60,78% 0,00% 39,22%

Kondisi keuangan perusahaan

berdasarkan rentabilitas62,75% 31,37% 5,88% 56,86% 37,25% 58,82% 3,92% 33,33%

Q I 2019Q IV 2018

Kondisi Keuangan

Page 71: LAPORAN PEREKONOMIAN - bi.go.id · Kami menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih menemui beberapa kendala. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati kami senantiasa

55

sedikit lebih tinggi dibanding triwulan I 2019 yang sebesar 79,46%. Kredit modal kerja tersebut

tercatat tumbuh sebesar 5,12% (yoy) pada triwulan II 2019, sedikit lebih rendah dibanding

triwulan sebelumnya yang sebesar 5,68% (yoy). Kondisi tersebut wajar, mengingat pada triwulan

II 2019 umumnya kondisi perekonomian sedikit melambat karena permintaan yang melambat.

Pangsa kredit investasi dari kredit produktif tercatat sebesar 20,01% pada triwulan II 2019,

menurun dibanding triwulan I 2019 yang sebesar 20,54%. Kredit investasi juga menunjukkan

pertumbuhan, yaitu sebesar 34,49% (yoy), turun dibanding pertumbuhan di triwulan I 2019 yang

sebesar 37,20% (yoy). Sebagian besar penyaluran kredit investasi Maluku Utara sudah

disalurkan di triwulan I 2019.

Sumber: Laporan bank, diolah

Grafik 4.9 Perkembangan Kredit Korporasi Berdasarkan Jenis Penggunaan

Peningkatan penyaluran kredit perbankan Maluku Utara ke sektor korporasi pada triwulan II 2019

perlu diikuti dengan manajemen risiko kredit yang lebih baik oleh perbankan. Terlihat bahwa risiko

kredit meningkat seiring dengan meningkatnya pertumbuhan penyaluran kredit, baik pada

nasabah korporasi UMKM dan non UMKM (Grafik 4.11). Non Performing Loan (NPL) kredit

korporasi menunjukkan kenaikan. Secara umum, NPL sektor korporasi pada triwulan II 2019

tercatat sebesar 5,37%, naik dari triwulan I 2019 yang sebesar 4,78%. Apabila dililhat

berdasarkan kelas usahanya, NPL non UMKM naik dari 1,80% pada triwulan I 2019 menjadi

3,32% pada triwulan II 2019. Sementara NPL UMKM naik dari 5,48% pada triwulan I 2019

menjadi 5,81% pada triwulan II 2019. NPL UMKM yang melebihi 5% pada triwulan II 2019

tersebut hendaknya mendapat perhatian lebih lanjut dari perbankan Maluku Utara. Diperlukan

upaya yang lebih intensif dalam manajemen risiko kredit, proses monitoring dan evaluasi kepada

debitur yang bermasalah agar NPL yang tinggi tersebut tidak mengganggu kinerja perbankan.

2.098,82 ; 79,46%

542,47 ; 20,54%

2.172,96 ; 79,99%

543,49 20,01%

Modal Kerja Investasi

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

II III IV I II III IV I II III IV I II

2017 2018 2019

%, yoyModal Kerja Investasi

Page 72: LAPORAN PEREKONOMIAN - bi.go.id · Kami menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih menemui beberapa kendala. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati kami senantiasa

56

Sumber: Laporan bank, diolah

Grafik 4.10 NPL Kredit Korporasi

Sumber: Laporan bank, diolah

Grafik 4.11 NPL Kredit Korporasi per Kategori Debitur

4.3 Asesmen Institusi Keuangan (Perbankan)

4.3.1. Perkembangan Kinerja Perbankan

Total aset bank umum di Provinsi Maluku Utara pada triwulan II 2019 tercatat sebesar

Rp11,62 triliun, meningkat dibanding triwulan I 2019 yang tercatat sebesar Rp10,42 triliun.

Kenaikan aset perbankan diindikasi dari kenaikan kredit modal kerja, investasi dan konsumsi

yang didominasi pada kredit konsumsi. Pertumbuhan aset perbankan Maluku Utara pada triwulan

II 2019 tercatat sebesar 14,70% (yoy) meningkat dibanding triwulan I 2019 yang sebesar 6,27%

(yoy). Namun demikian, aset perbankan diproyeksikan kembali tumbuh lebih tinggi selama tahun

2019, seiring dengan pertumbuhan ekonomi di Maluku Utara. Dilihat berdasarkan kategori

usahanya, peningkatan aset perbankan tersebut terjadi pada perbankan konvensional dan

perbankan syariah. Pertumbuhan aset perbankan konvensional tercatat meningkat, yaitu dari

5,77% (yoy) pada triwulan I 2019 menjadi 14,43% (yoy) pada triwulan II 2019. Sementara asset

perbankan syariah tercatat tumbuh meningkat, dari 14,35% (yoy) pada triwulan I 2019 menjadi

18,86% (yoy) pada triwulan II 2019.

3,89%

5,37%

0,00%

1,00%

2,00%

3,00%

4,00%

5,00%

6,00%

II III IV I II III IV I II III IV I II

2017 2018 2019

5,81%

3,32%

0,00%

1,00%

2,00%

3,00%

4,00%

5,00%

6,00%

7,00%

II III IV I II III IV I II III IV I II

2017 2018 2019

NPL UMKM

Page 73: LAPORAN PEREKONOMIAN - bi.go.id · Kami menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih menemui beberapa kendala. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati kami senantiasa

57

Sumber : Laporan bank, diolah

Grafik 4.12 Perkembangan Aset Bank Umum di Maluku Utara (miliar rupiah)

4.3.2. Intermediasi Perbankan

Dana pihak ketiga (DPK) yang dihimpun perbankan yang beroperasi di Maluku Utara pada

posisi akhir triwulan II 2019 tercatat sebesar Rp8,10 triliun, mengalami peningkatan dibanding

triwulan I 2019 yang sebesar Rp7,36 triliun. Pertumbuhan DPK tersebut juga turut meningkat.

Pertumbuhan penghimpunan DPK tercatat sebesar 15,86% (yoy) pada triwulan II 2019, lebih

tinggi dibanding triwulan I 2019 yang sebesar 7,31% (yoy). Kondisi ini sejalan dengan hasil Survei

Konsumen Bank Indonesia yang menunjukkan adanya peningkatan alokasi pengeluaran

responden untuk ditabung, dan penurunan alokasi pengeluaran untuk konsumsinya. Apabila

dilihat berdasarkan jenisnya, pertumbuhan DPK tertinggi terjadi pada giro. Giro pada perbankan

Maluku Utara tercatat tumbuh sebesar 49,24% (yoy), lebih tinggi dibanding triwulan I 2019 yang

mengalami pertumbuhan 25,03% (yoy). Sementara pertumbuhan pada tabungan dan deposito

juga mengalami peningkatan. Pertumbuhan tabungan tercatat sebesar 6,07% (yoy) pada triwulan

II 2019, lebih tinggi dibanding triwulan I 2019 yang sebesar 0,77% (yoy). Sementara pertumbuhan

deposito tercatat meningkat dari 6,99% (yoy) pada triwulan I 2019 menjadi 8,81% (yoy) pada

triwulan II 2019. Tingginya pertumbuhan pada deposito secara umum didorong oleh masih

tingginya suku bunga yang ditawarkan oleh perbankan. Suku bunga yang relatif tinggi tersebut

diyakini akan berlanjut setidaknya hingga triwulan II atau IV 2019.

10,92%

7,22%

14,50% 14,70%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

18%

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

II III IV I II III IV I II III IV I II

2017 2018 2019

Miliy

ar

Ru

pia

h

AKTIVA g AKTIVA yoy (%)

Page 74: LAPORAN PEREKONOMIAN - bi.go.id · Kami menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih menemui beberapa kendala. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati kami senantiasa

58

Grafik 4.13 Perkembangan DPK (miliar rupiah)

Sementara dari sisi penyaluran kredit, pertumbuhan penyaluran kredit oleh perbankan

di Maluku Utara turut mengalami akselerasi. Pertumbuhan penyaluran kredit pada triwulan II 2019

tercatat sebesar 12,70% (yoy), lebih tinggi dibanding triwulan I 2019 yang sebesar 10,54% (yoy).

Seperti telah dijelaskan sebelumnya, peningkatan pertumbuhan terjadi pada kredit modal kerja,

kredit investasi dan kredit konsumsi. Kredit modal kerja mengalami sedikit peningkatan, dari

5,68% (yoy) pada triwulan I 2019 menjadi 6,17% (yoy) pada triwulan II 2019. Sementara kredit

investasi mengalami penurunan, dari 37,20% (yoy) pada triwulan I 2019 menjadi 36,75% (yoy)

pada triwulan II 2019. Di sisi lain, pertumbuhan kredit konsumsi tercatat mengalami peningkatan,

dari 10,37% (yoy) pada triwulan I 2019 menjadi 13,42% (yoy) pada triwulan II 2019. Peningkatan

kinerja perbankan tersebut turut terkonfirmasi dari meningkatnya kinerja LU Jasa Keuangan yang

dirilis oleh BPS Provinsi Maluku Utara. LU Jasa Keuangan tercatat mengalami akselerasi

pertumbuhan, dari -0,65% (yoy) pada triwulan I2019 menjadi 0,48% (yoy) pada triwulan II 2019.

4,10%7,31%

15,86%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

9.000

II III IV I II III IV I II III IV I II

2017 2018 2019

Miliy

ar

Ru

pia

h

Giro Tabungan Deposito g DPK yoy (%)

Sumber : Laporan bank, diolah

Page 75: LAPORAN PEREKONOMIAN - bi.go.id · Kami menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih menemui beberapa kendala. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati kami senantiasa

59

Sumber : Laporan bank, diolah

Grafik 4.14 Perkembangan Kredit di Maluku Utara (miliar rupiah)

Di tengah peningkatan pertumbuhan penyaluran kredit di Maluku Utara, peran

intermediasi perbankan masih tinggi yang tercermin dari tingkat Loan to Deposit Ratio (LDR) yang

tinggi. LDR perbankan di Maluku Utara tercatat sebesar 108,28% pada triwulan II 2019. Meskipun

sedikit menurun dibanding triwulan I 2019 yang sebesar 115,79%, LDR perbankan di Maluku

Utara tersebut masih tinggi. Hal ini mencerminkan pertumbuhan penyaluran kredit lebih pesat

dibanding pertumbuhan penghimpunan DPK. Perbankan hendaknya perlu mengimbangi

penyaluran kredit tersebut dengan manajemen risiko yang baik, agar penyaluran kredit yang

tinggi tidak berdampak pada peningkatan NPL perbankan.

Sumber : Laporan bank, diolah

Grafik 4.15 Perkembangan LDR Bank Umum di Maluku Utara

12,82%

12,88%17,76%

12,70%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

II III IV I II III IV I II III IV I II

2017 2018 2019

Miliy

ar

Ru

pia

h

Modal Kerja Investasi

Konsumsi g Kredit yoy (%)

108,28%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

140%

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

9.000

10.000

II III IV I II III IV I II III IV I II

2017 2018 2019

Miliy

ar

Ru

pia

h

DPK (Rp Miliyar) Kredit (Rp Miliyar) LDR (RHS)

Page 76: LAPORAN PEREKONOMIAN - bi.go.id · Kami menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih menemui beberapa kendala. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati kami senantiasa

60

4.3.3 Perbankan Syariah

Perkembangan yang berbeda ditunjukkan oleh perbankan syariah di Maluku Utara.

Pertumbuhan DPK tercatat sebesar 4,26% (yoy) pada triwulan II 2019, jauh meningkat dibanding

triwulan I 2019 yang sebesar 1,30% (yoy). Peningkatan DPK syariah tersebut disebabkan oleh

peningkatan secara tahunan pada tabungan dan deposito. Giro perbankan syariah tercatat

mengalami kontraksi sebesar 64,29% (yoy) pada triwulan II 2019, setelah kontraksi pesat sebesar

69,64% (yoy) pada triwulan I 2019. Di sisi lain, tabungan syariah dan deposito syariah

menunjukkan akselerasi pertumbuhan. Tabungan tumbuh sebesar 19,62% (yoy), lebih tinggi

dibanding triwulan I 2019 yang sebesar 16,73% (yoy). Sementara deposito tumbuh sebesar

25,92% (yoy) pada triwulan II 2019, meningkat pesat dibanding triwulan I 2019 yang sebesar

18,78% (yoy). Selain karena suku bunga deposito yang relatif tinggi, pesatnya pertumbuhan

deposito pada bank konvensional dan bank syariah di Maluku Utara pada triwulan II 2019 terjadi

karena kebutuhan likuiditas yang rendah pada periode tersebut, baik pada pelaku usaha ataupun

rumah tangga. Kondisi tersebut sejalan dengan perekonomian yang melambat pada triwulan II

2019 dibanding triwulan I 2019.

Pada sisi pembiayaan, kinerja perbankan syariah masih menunjukkan peningkatan.

Pertumbuhan pembiayaan tercatat sebesar 35,00% (yoy) pada triwulan II 2019, lebih tinggi

dibanding triwulan I 2019 yang sebesar 33,34% (yoy). Ekspansi terjadi pada pembiayaan

investasi dan konsumsi. Pembiayaan modal kerja tercatat tumbuh melambat 8,38% (yoy) pada

triwulan II 2019 lebih rendah dibanding triwulan I 2019 yang sebesar 16,11% (yoy). Pembiayaan

investasi tercatat tumbuh sebesar 21,80% (yoy) pada triwulan II 2019, lebih tinggi dibanding

triwulan I 2019 yang sebesar 6,86% (yoy). Pembiayaan konsumsi turut meningkat, dari 43,69%

(yoy) pada triwulan I 2019 menjadi 46,95% (yoy) pada triwulan II 2019.

Pertumbuhan pembiayaan yang pesat pada perbankan syariah tersebut dapat dikatakan

merupakan hal yang baik, asal diimbangi dengan kualitas pembiayaan yang terjaga. Financing to

Deposit Ratio (FDR) perbankan syariah pada triwulan II 2019 tercatat sebesar 72,43%, menurun

dibanding triwulan I 2019 yang sebesar 73,58% (Grafik 4.16). Masih terdapat ruang untuk

meningkatkan penyaluran pembiayaan di periode mendatang seiring dengan pertumbuhan

ekonomi yang diperkirakan mengalami akselerasi pada triwulan III 2019.

Page 77: LAPORAN PEREKONOMIAN - bi.go.id · Kami menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih menemui beberapa kendala. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati kami senantiasa

61

Sumber : Laporan bank, diolah

Grafik 4.16 Perkembangan Perbankan Syariah

72,43%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

0

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

II III IV I II III IV I II III IV I II

2017 2018 2019

Pembiayaan (Rp Juta) DPK (Rp Juta)

FDR (RHS)

Page 78: LAPORAN PEREKONOMIAN - bi.go.id · Kami menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih menemui beberapa kendala. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati kami senantiasa

62

Page 79: LAPORAN PEREKONOMIAN - bi.go.id · Kami menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih menemui beberapa kendala. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati kami senantiasa

63

BAB 5 PERKEMBANGAN SISTEM PEMBAYARAN “Transaksi Keuangan Triwulan II 2019 Menurun”

4

RINGKASAN Net Outflow

Triwulan II 2019

Rp400 miliar

Pada triwulan II tahun 2019 terjadi net outflow pada aliran uang kartal antara Bank

Indonesia dengan perbankan, dengan nominal selisih transaksi mencapai 400 miliar rupiah. Peningkatan outlflow uang kartal terjadi sejalan dengan meningkatnya transaksi pada periode bulan puasa serta HBKN Idul Fitri 2019 yang berlangsung selama bulan Mei-Juni 2019.

Berdasarkan pencatatan volume dan nominal transaksi, penggunaan sistem pembayaran non-tunai melalui Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) pada triwulan II 2019 terpantau mengalami peningkatan dibandingkan dengan triwulan I 2019, namun nilai tersebut masih lebih rendah dibandingkan dengan triwulan II 2018. Secara nominal transaksi SKNBI mengalami peningkatan sebesar 5,65% (qtq) atau sebesar Rp 756.89 miliar setelah pada triwulan sebelumnya tercatat sebesar Rp 716.43 miliar.

RINGKASAN RINGKASAN

RINGKASAN Nominal Transaksi

Kliring Triwulan II 2019

Rp757 miliar

Page 80: LAPORAN PEREKONOMIAN - bi.go.id · Kami menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih menemui beberapa kendala. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati kami senantiasa

64

5.1 Perkembangan Transaksi Pembayaran Tunai

Terjadi peningkatan transaksi pembayaran tunai di Provinsi Maluku Utara yang tercermin

dari peningkatan besaran transaksi outflow selama triwulan II tahun 2019. Peningkatan transaksi

pembayaran tunai pada periode triwulan II telah menjadi suatu pola seasonal yang berulang sejak

tahun2016 sebagai dampak/pengaruh dari semakin meningkatnya intensitas perdagangan dan

konsumsi pada saat berlangsungnya HBKN Idul Fitri pada triwulan II yang mulai terjadi sejak

tahun 2016. Peningkatan transaksi uang keluar (outflow) pada awal triwulan II 2019 juga didukung

oleh semakin meningkatnya aktivitas konsumsi pada saat berlangsungnya periode Pemilihan

Presiden dan Pemilihan Legislatif pada periode 2019. Kedua faktor ini yang turut memberi andil

meningkatnya jumlah konsumsi dan transaksi pembayaran tunai di Maluku Utara. Akselerasi

pertumbuhan ekonomi terkonfirmasi dengan adanya aliran uang kartal antara Bank Indonesia

dengan perbankan yang ditandai dengan net outflow sebesar Rp 0,40 triliun (Grafik 5.1).

Sumber: KPw BI Maluku Utara, diolah

Grafik 5.1 Perkembangan Transaksi Tunai di Maluku Utara Periode Triwulan II 2019

Berdasarkan data yang dimiliki, dapat dilihat bahwa terjadi akselerasi pertumbuhan

inflow yang cukup signifikan pada triwulan II 2019 dimana peningkatan penyetoran uang dari

perbankan ke Bank Indonesia tumbuh hingga mencapai 89% (yoy), yang mengindikasikan bahwa

ada kecenderungan meningkatnya kebiasaan masyarakat Maluku Utara untuk menyimpan dana

yang dimiliki di Bank. Namun secara bersamaan outflow juga mengalami akselerasi dengan

tingkat pertumbuhan outflow triwulan II 2019 mencapai 34,88% (yoy). Berdasarkan informasi

akselerasi jumlah inflow dan outflow aliran uang kartal antara Bank Indonesia dan Perbankan,

-1,00

-0,50

0,00

0,50

1,00

1,50

I II III IV I II III IV I II III IV I II

2016 2017 2018 2019

Inflow

Outflow

Netflow

Rp triliun

Page 81: LAPORAN PEREKONOMIAN - bi.go.id · Kami menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih menemui beberapa kendala. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati kami senantiasa

65

dapat dikonfirmasi bahwa terjadi peningkatan aktivitas transaksi terutama selama periode bulan

puasa dan HBKN Idul Fitri yang menjadi puncak konsumsi masyarakat Maluku Utara.

5.2 Perkembangan Transaksi Pembayaran Nontunai

5.2.1 Perkembangan Kegiatan Kliring

Pada periode triwulan II 2019 terjadi peningkatan penggunaan sistem pembayaran non

tunai melalui Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) dengan pertambahan nominal

transaksi mencapai 40 miliar rupiah. Peningkatan nominal transaksi yang terjadi pada triwulan II

2019 mencapai 5,65% (qtq), namun sedikit menurun apabila dibandingkan dengan triwulan II

2018 dengan pertumbuhan negatif 1,39% (yoy). Sampai dengan triwulan II 2019, besar transaksi

kliring di Provinsi Maluku Utara tercatat mencapai Rp 756,89 miliar (Grafik 5.2).

Sumber: KPw BI Maluku Utara

Grafik 5.2 Perkembangan Kliring di Maluku Utara

Adanya peningkatan nilai transaksi melalui SKNBI disinyalir juga terjadi sejalan dengan

berlangsungnya HBKN Idul Fitri yang kerap menjadi pendorong meningkatnya alokasi

pendanaan dan konsumsi masyarakat Maluku Utara.

716.427

756.898

-1,39%

-35,00%

-25,00%

-15,00%

-5,00%

5,00%

15,00%

25,00%

-

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

III IV I II III IV I II III IV I II

2016 2017 2018 2019

Nominal (Rp Juta, RHS) Growth (yoy)

Juta Rupiah Growth (yoy)

Page 82: LAPORAN PEREKONOMIAN - bi.go.id · Kami menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih menemui beberapa kendala. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati kami senantiasa

66

5.2.2 Perkembangan Kegiatan RTGS

Sejalan dengan pertumbuhan transaksi SKNBI, pertumbuhan juga terjadi pada

penggunaan transaksi nontunai melalui layanan Real Time Gross Settlement (RTGS) di Maluku

Utara pada triwulan II 2019. Sejak mencapai puncak pertumbuhannya pada triwulan II 2018,

nominal transaksi RTGS mengalami penurunan hingga triwulan I 2019 dan kembali mulai

mengalami peningkatan kembali pada triwulan II 2019. Secara nominal, besar transaksi RTGS

pada triwulan II 2019 ialah sebesar Rp 199,68 miliar atau meningkat hampir 80% (qtq)

dibandingkan dengan transaksi RTGS pada triwulan I 2019 yang tercatat sejumlah Rp 111,16

miliar (Grafik 5.3). Namun jumlah ini masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan transaksi

RTGS pada triwulan II 2018 yang tercatat mencapai Rp 623,71 miliar. Tingginya nominal

transaksi RTGS pada triwulan II 2018 disinyalir terjadi akibat meningkatnya aktivitas politik

menjelang pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak yang jatuh pada bulan Juni tahun 2018.

Sama halnya dengan fenomena peningkatan transaksi SKNBI yang telah disebutkan

sebelumnya, meningkatnya transaksi RTGS pada triwulan II 2019 juga didorong oleh peningkatan

pola konsumsi pada periode HBKN Idul Fitri tahun 2019.

Sumber: KPw BI Maluku Utara

Grafik 5.3 Perkembangan RTGS di Maluku Utara

199,68

-68,00%

-100,00%

-50,00%

0,00%

50,00%

100,00%

150,00%

0

100

200

300

400

500

600

700

I II III IV I II III IV I II

2017 2018 2019

Nominal (Rp Miliar) Growth (yoy)Juta Rupiah Growth (yoy)

Page 83: LAPORAN PEREKONOMIAN - bi.go.id · Kami menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih menemui beberapa kendala. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati kami senantiasa

67

5.3 Pelaksanaan Layanan Kas Titipan dan Layanan Kas

Keliling Luar Kota

Pelaksanaan layanan kas titipan telah dilakukan selama 5 (lima) kali sepanjang periode

triwulan II 2019 dengan fokus layanan kas titipan diarahkan ke wilayah Kas Titipan Bacan dan

Kas Titipan Tobelo. Jadwal pelaksanaan kas titipan yang telah dilakukan dapat dilihat pada Tabel

5.1.

Tabel 5. 1 Kegiatan Pelayanan Kas Titipan Kpwbi Maluku Utara Selama Triwulan II 2019

No. PERIODE KEGIATAN LOKASI

1 12 - 14 Apr 2019 Dropping KT Bacan Kas Titipan BACAN

2 22 - 23 Apr 2019 Dropping KT Tobelo Kas Titipan TOBELO

3 8 - 10 Mei 2019 Dropping KT Tobelo + Pengambilan UTLE Kas Titipan TOBELO

4 24 - 27 Mei 2019 Dropping KT Bacan Kas Titipan BACAN

5 24 - 26 Juni 2019 Dropping KT Bacan Kas Titipan BACAN

Selain pelayanan kas titipan, dilakukan juga kegiatan layanan kas keliling luar kota.

Layanan kas keliling pada triwulan II 2019 dilakukan sekali dalam setiap bulan, yang menyasar

wilayah kabupaten Halmahera Tengah, Halmahera Timur, dan Halmahera Barat dengan fokus

layanan kas keliling dipusatkan di dua kecamatan pada masing-masing kabupaten. Jadwal

kegiatan kas keliling luar kota dapat dilihat pada Tabel 5.2.

Tabel 5. 2. Kegiatan Layanan Kas Keliling Luar Kota Kpwbi Maluku Utara Triwulan II 2019

No. PERIODE LOKASI Kabupaten

1 8 - 11 Apr Kecamatan Wairoro dan Weda Halteng

2 13 - 17 Mei 2019 Kecamatan Buli dan Subaim Haltim

3 25 - 28 Juni 2019 Kecamatan Ibu dan Jaillolo Halbar

5.4 Perkembangan Layanan Keuangan Digital

Definisi Layanan Keuangan Digital (LKD) menurut Peraturan Bank Indonesia

16/8/PBI/2014 tentang uang elektronik adlaah kegiatan layanan jasa sistem pembayaran dan

Sumber: KPw BI Maluku Utara

Sumber: KPw BI Maluku Utara

Page 84: LAPORAN PEREKONOMIAN - bi.go.id · Kami menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih menemui beberapa kendala. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati kami senantiasa

68

keuangan yang dilakukan melalui kerjasama dengan pihak ketiga serta menggunakan sarana

dan perangkat teknologi berbasis mobile/web dalam rangka keuangan inklusif. Penyelenggaraan

LKD dapat dilakukan bank dengan LKD badan hukum maupun agen LKD individu.

Grafik 5.4 Perkembangan Jumlah Agen LKD di Maluku Utara

Dari sini dapat dilihat bahwa pada triwulan II tahun 2019 terjadi sedikit penurunan jumlah

agen layanan keuangan digital setelah sebelumnya terjadi tren peningkatan sejak tahun 2018

dan sempat mencapai puncaknya pada triwulan I 2019 dengan jumlah agen keuangan digital

sebanyak 2.274 agen. Meski demikian, berdasarkan rasio agen LKD dibagi dengan kepadatan

populasi menunjukkan angka yang cukup baik (Tabel 5.3).

Tabel 5. 3. Rasio Agen LKD Terhadap Kepadatan Populasi Setiap Provinsi di Sulampua

Diantara 10 provinsi di wilayah Sulampua, Maluku Utara menduduki peringkat ke-5

dalam hal rasio jumlah agen LKD terhadap kepadatan populasi masyarakatnya. Hal ini

2.075

-

500

1.000

1.500

2.000

2.500

IV I II III IV I II

2017 2018 2019

Jum

lah

Age

n L

KD

Periode

I II III IV I II

11,04 10,73 17,38 32,19 36,31 25,15

10,53 10,57 15,17 28,71 35,32 39,91

5,46 6,56 10,26 14,94 20,80 22,79

58,11 58,30 72,31 122,31 157,67 140,31

22,42 26,37 37,71 59,10 64,67 73,74

13,44 14,71 21,63 34,43 41,27 45,43

11,24 13,19 21,35 30,38 32,95 39,05

22,15 21,05 31,17 50,80 58,86 53,71

143,56 151,58 175,65 188,41 198,16 218,75

60,14 62,57 66,28 80,47 89,99 98,99

380,28 407,01 563,54 899,14 1050,90 1084,22

2018 2019

Rasio agen LKD per kepadatan populasi

Sumber: KPw BI Maluku Utara

Sumber: KPw BI Maluku Utara

Page 85: LAPORAN PEREKONOMIAN - bi.go.id · Kami menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih menemui beberapa kendala. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati kami senantiasa

69

mengindikasikan bahwa transmisi penggunaan layanan keuangan digital di wilayah Maluku Utara

telah berjalan dengan cukup baik dan cukup berterima di kalangan masyarakat Maluku Utara.

Tentunya diharapkan kedepannya jumlah agen LKD dapat semakin meningkat guna mendorong

perekonomian digital yang lebih inklusif dan semakin menyentuh seluruh lapisan masyarakat di

wilayah Maluku Utara.

5.5 Penyaluran Bantuan Sosial

Salah satu bentuk program bantuan sosial yang diberikan oleh Kementerian Sosial

Republik Indonesia adalah Program Keluarga Harapan (PKH), yang merupakan program

pemberian bantuan sosial bersyarat kepada Keluarga Miskin (KM) yang ditetapkan kepada

keluarga penerima manfaat PKH. Melalui PKH, keluarga dengan ekonomi yang kurang mampu

didorong untuk memiliki akses dan memanfaatkan pelayanan sosial dasar kesehatan,

pendidikan, pangan dan gizi, perawatan, dan pendampingan, termasuk akses terhadap berbagai

perlindungan sosial lainnya yang merupakan program komplementer secara berkelanjutan. Bank

Indonesia turut mengawasi keberjalanan program bantuan sosial PKH seiring dengan adanya

misi pendalaman elektronifikasi dalam hal metode pemberian bantuan sosial. Bank Indonesia

terus memantau penyaluran dana sosial PKH maupun penyerapan dana sosial tersebut oleh

Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Sampai dengan triwulan II 2019, terlihat bahwa performa

penyaluran dan penerimaan program PKH berlangsung baik dan tepat sasaran, seperti yang

dapat dilihat pada grafik 5.5. Persentase penyaluran nominal dan penyerapan nominal bantuan

sosial terus berada diatas nilai 95% yang menunjukkan penyaluran dan penyerapan sangat

optimal.

Sumber: KPw BI Maluku Utara

Page 86: LAPORAN PEREKONOMIAN - bi.go.id · Kami menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih menemui beberapa kendala. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati kami senantiasa

70

Grafik 5.5 Perkembangan Jumlah Agen LKD di Maluku Utara

Page 87: LAPORAN PEREKONOMIAN - bi.go.id · Kami menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih menemui beberapa kendala. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati kami senantiasa

71

BAB 6 KETENAGAKERJAAN DAN KESEJAHTERAAN

“Kesejahteraan Masih Dalam Tingkat yang Baik”

RINGKASAN TPT

Februari 2019

5,09%

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Maluku Utara pada Februari 2019 tercatat

sebesar 5,09%, lebih tinggi dibanding Agustus 2018 dan Februari 2018 yang masing-masing sebesar 4,77% dan 4,65%. Kenaikan TPT tersebut diikuti oleh penurunan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) pada periode yang sama. TPAK Maluku Utara pada Februari 2019 tercatat sebesar 64,80%, lebih rendah dibanding Agustus 2018 dan Februari 2018 yang masing-masing sebesar 65,21% dan 71,49%.

Pada triwulan II 2019, Indikator kesejahteraan petani di Maluku Utara yang ditunjukkan oleh Nilai Tukar Petani (NTP) meningkat. Rata-rata Nilai Tukar Petani (NTP) Maluku Utara di triwulan II 2019 tercatat sebesar 96,75, naik dibandingkan dengan 96,08 pada triwulan sebelumnya. Secara keseluruhan NTP gabungan Maluku Utara di Kawasan Sulampua memiliki ranking 6 (enam) dari 10 (sepuluh) daerah.

RINGKASAN RINGKASAN

RINGKASAN NTP

Triwulan I 2019

96,08

Page 88: LAPORAN PEREKONOMIAN - bi.go.id · Kami menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih menemui beberapa kendala. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati kami senantiasa

72

6.1 Perkembangan Ketenagakerjaan

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Maluku Utara pada Februari 2019 tercatat

sebesar 5,09%, lebih tinggi dibanding Agustus 2018 dan Februari 2018 yang masing-masing

sebesar 4,77% dan 4,65% (Tabel 6.1). Kenaikan TPT tersebut diikuti oleh penurunan Tingkat

Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) pada periode yang sama. TPAK Maluku Utara pada Februari

2019 tercatat sebesar 64,80%, lebih rendah dibanding Agustus 2018 dan Februari 2018 yang

masing-masing sebesar 65,21% dan 71,49% (Tabel 6.1). Selain itu, angkatan kerja di Maluku

Utara yang bekerja pada Februari 2019 tercatat sebanyak 544,9 ribu jiwa lebih tinggi dari Agustus

2018 tercatat sebanyak 541,4 ribu jiwa tapi lebih rendah dari Februari 2018 tercatat sebanyak

560,6 ribu jiwa (Tabel 6.1).

Tabel 6.1 Perkembangan Ketenagakerjaan di Maluku Utara (Ribu Jiwa)

Sumber: BPS Provinsi Maluku Utara, diolah

Kondisi tersebut terkonfirmasi oleh Saldo Bersih Tertimbang (SBT) Penggunaan Tenaga

Kerja hasil SKDU pada triwulan I 2019 yang tercatat sebesar 7,32%, lebih tinggi dibanding

triwulan IV 2018 yang sebesar 5,51% (Grafik 6.1). Kenaikan SBT tersebut mengindikasikan

bahwa sebagian besar pelaku usaha mengkonfirmasi adanya penambahan penggunaan tenaga

kerja di perusahaan dibanding triwulan sebelumnya. Semakin tinggi nilai SBT maka semakin

banyak responden yang mengkonfirmasi penambahan penggunaan tenaga kerja di perusahaan.

Meski demikian, secara umum penyerapan tenaga kerja di Maluku Utara tergolong relative baik

sejalan dengan pertumbuhan ekonomi Maluku Utara yang selalu berada diatas rata-rata nasional.

2019

Feb Agsts Feb Agsts Feb Agsts Feb

782,4 792,5 801,9 811,0 822,4 830,3 841,1

530,7 524,5 557,1 516,2 587,9 541,4 544,9

Bekerja 512,5 503,5 530,3 488,7 560,6 515,6 517,2

Pengangguran 18,2 21 26,8 27,5 27,4 25,8 27,7

251,7 268 244,7 294,8 234,5 288,8 296,1

67,83% 66,19% 69,48% 63,65% 71,49% 65,21% 64,80%

3,43% 4,01% 4,82% 5,33% 4,65% 4,77% 5,09%

Penduduk 15 Tahun Keatas

Angkatan Kerja

Indikator2016 2017 2018

Bukan Angkatan Kerja

TPAK

TPT

Page 89: LAPORAN PEREKONOMIAN - bi.go.id · Kami menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih menemui beberapa kendala. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati kami senantiasa

73

Sumber: BPS Provinsi Maluku Utara dan Survei Kegiatan Dunia Usaha Bank Indonesia, diolah

Grafik 6.1 Perkembangan TPT dan TPAK Maluku Utara

Secara sektoral, pada Februari 2019, sektor pertanian, perkebunan, kehutanan,

perburuan, dan perikanan, menyerap tenaga kerja paling tinggi yaitu sebesar 235,8 ribu orang

atau 41,71% dari angkatan kerja. Selanjutnya, sektor jasa kemasyarakatan, sosial, dan

perorangan yang menyerap tenaga kerja terbanyak kedua sebanyak 102,4 ribu orang atau

21,91% dari angkatan kerja (Grafik 6.2). Secara historis, struktur ketenagakerjaan berdasarkan

lapangan pekerjaan utama tersebut relatif tidak berubah jika dibandingkan dengan beberapa

periode sebelumnya dimana LU Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Perburuan, dan Perikanan

merupakan sektor dengan serapan tenaga kerja tertinggi. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Februari 2019 mengalami kenaikan karena secara siklus diawal tahun penyerapan tenaga kerja

masih belum optimal.

Sumber: BPS Provinsi Maluku Utara, diolah

Grafik 6.2 Jumlah Tenaga Kerja pada Lapangan Pekerjaan Utama di Maluku Utara (Ribu Jiwa)

Feb Agsts Feb Agsts Feb Agsts Feb

2016 2017 2018 2019

TPAK 67,83% 66,19% 69,48% 63,65% 71,49% 65,21% 64,80%

TPT 3,43% 4,01% 4,82% 5,33% 4,65% 4,77% 5,09%

Penggunaan Tenaga Kerja (SBT) 5,04% -2,84% 3,38% 1,11% 8,94% 5,51% 7,32%

-4%

-2%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

58%

60%

62%

64%

66%

68%

70%

72%

74%

224,4 199,0 223,4235,8

105,2 107,0102,1

102,4

83,1 63,996,3

69,2

39,3 34,1 47,9 28,428,7 29,8 31,8 25,418,0 14,4 21,4 13,528,3 29,5 28,4 29,6

9,1 11,0 9,3 11,4

Rata-rata 3 Thn Feb'18 Agst'18 Feb'19

Lainnya

Transportasi, Pergudangan danKomunikasi

Pertambangan dan Penggalian

Konstruksi

Industri Pengolahan

Perdagangan, Rumah Makan, danJasa Akomodasi

Jasa Kemasyarakatan, Sosial, danPerorangan

Pertanian, Perkebunan, Kehutanan,Perburuan, dan Perikanan

Page 90: LAPORAN PEREKONOMIAN - bi.go.id · Kami menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih menemui beberapa kendala. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati kami senantiasa

74

Pada Februari 2019, LU tersebut menyerap tenaga kerja sebesar 41,71%, lebih rendah

dibanding 45,73% pada bulan Agustus 2018. Masih tingginya peran sektor tersebut dalam

penyerapan tenaga kerja tidak sejalan dengan kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi di

Maluku Utara. Hal ini menunjukkan bahwa laju perekonomian sektoral di Maluku Utara relative

lebih cepat jika dibandingkan dengan laju pergeseran tenaga kerja. Oleh karena itu terdapat

ruang bagi pemerintah untuk melakukan upaya penyeimbangan transformasi ekonomi

diantaranya melalui pengembangan industri berbasis pedesaan untuk menyerap kelebihan

tenaga kerja pada sektor tersebut.

6.2 Tingkat Kesejahteraan Daerah

Pada triwulan II 2019, Indikator kesejahteraan petani di Maluku Utara yang ditunjukkan

oleh Nilai Tukar Petani (NTP)1 meningkat. Rata-rata Nilai Tukar Petani (NTP) Maluku Utara di

triwulan II 2019 tercatat sebesar 96,75, naik dibandingkan dengan 96,08 pada triwulan

sebelumnya (Grafik 6.3). Secara keseluruhan NTP gabungan Maluku Utara di Kawasan

Sulampua memiliki ranking 6 (enam) dari 10 (sepuluh) daerah (Tabel 6.2).

Tabel 6.2 Nilai Tukar Petani (NTP) Kawasan Timur Indonesia

Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, diolah

Kenaikan NTP Maluku Utara mengindikasikan bahwa secara relatif tingkat

kemampuan/daya beli petani meningkat dibandingkan triwulan I 2019. Salah satu, faktor utama

meningkatnya NTP pada triwulan II 2019 adalah mulai masuknya musim panen hasil perkebunan

pala dan cengkeh yang merupakan salah satu sumber mata pencaharian masyarakat Maluku

1 rasio antara indeks harga yang diterima petani dengan indeks harga yang dibayar petani yang

dinyatakan dalam persentase

NO. PROVINSI NTP NO. PROVINSI NTP NO. PROVINSI NTP

1 SULAWESI BARAT 111,09 1 SULAWESI BARAT 112,01 1 SULAWESI BARAT 113,01

2 SULAWESI SELATAN 102,16 2 SULAWESI SELATAN 102,60 2 SULAWESI SELATAN 102,29

3 GORONTALO 101,94 3 GORONTALO 102,38 3 PAPUA BARAT 102,11

4 PAPUA BARAT 101,09 4 PAPUA BARAT 101,76 4 GORONTALO 101,90

5 MALUKU 100,84 5 MALUKU 100,22 5 MALUKU 99,61

6 MALUKU UTARA 95,67 6 MALUKU UTARA 96,81 6 MALUKU UTARA 97,78

7 SULAWESI UTARA 94,60 7 SULAWESI TENGAH 94,52 7 SULAWESI TENGAH 94,83

8 SULAWESI TENGAH 94,11 8 SULAWESI TENGGARA 94,06 8 SULAWESI TENGGARA 94,37

9 SULAWESI TENGGARA 93,88 9 SULAWESI UTARA 93,85 9 SULAWESI UTARA 93,91

10 PAPUA 91,82 10 PAPUA 91,92 10 PAPUA 91,82

102,23 102,61 102,33

Apr-19 May-19 Jun-19

Nasional Nasional Nasional

Page 91: LAPORAN PEREKONOMIAN - bi.go.id · Kami menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih menemui beberapa kendala. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati kami senantiasa

75

Utara. Selain itu, kenaikan NTP pada triwulan II 2019 tertahan oleh menurunya intensitas nelayan

dalam mencari ikan dilaut karena cuaca buruk sehingga mempengaruhi pendapatan nelayan.

Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, diolah Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, diolah

Grafik 6.3 Perkembangan NTP Maluku Utara Grafik 6.4 NTP per Subsektor di Maluku Utara

Berdasarkan kategorinya, seluruh NTP pada triwulan II 2019 mengalami kenaikan, hanya

sektor perikanan tangkap yang mengalami penurunan. Sektor perkebunan rakyat adalah sektor

yang mengalami kenaikan NTP paling tinggi, yaitu dari 100,87 di triwulan I 2019 menjadi 101,73

pada triwulan II 2019. Selain itu, NTP sektor lain seperti Tanaman Pangan, Hortikultura, dan

Peternakan juga mengalami kenaikan. Selanjutnya, untuk sektor Perikanan Tangkap mengalami

penurunan dari 108,07 di triwulan I 2019 menjadi 107,43 pada triwulan II 2019 (Grafik 6.4).

Sementara itu, dari sisi kesenjangan pendapatan yang ditunjukkan oleh Gini Ratio, pada

triwulan II 2019, kesenjangan pendapatan di Maluku Utara menurun. Pada semester I Maret

2019, Gini ratio sebesar 0,312, turun dari 0,336 pada semester sebelumnya. Gini ratio di Provinsi

Maluku Utara merupakan yang terendah ke-4 dari 34 provinsi di Indonesia dan masih dalam

kategori ketimpangan rendah.

6.3 Profil Kemiskinan Daerah

Berdasarkan data BPS, jumlah penduduk miskin di Maluku Utara pada semester I Maret

2019 tercatat sebesar 84,60 ribu orang atau sekitar 6,77%, bertambah 2,67 ribu orang dari

semester II September 2018 tercatat sebesar 81,93 ribu orang atau sekitar 6,62%. Pada

umumnya, penduduk miskin di Maluku Utara berada di desa dengan jumlah sebesar 81,89%

(69,28 ribu orang) dan sisanya 18,11% (15,32 ribu) orang tinggal di perkotaan. Dari angka

tersebut terjadi peningkatan jumlah penduduk miskin di pedesaan sebesar 1,70%, sementara

-1,06%

-4,72%

-4,10%

-2,14%

-6%

-5%

-4%

-3%

-2%

-1%

0%

1%

2%

3%

4%

90

92

94

96

98

100

102

104

106

I II III IV I II III IV I II III IV I II

2016 2017 2018 2019

NTP g_NTP (yoy)

99,8

5

105,9

2

89,7

7

109,0

8

108,0

9

98,8

7

98

,96

10

0,8

7

85

,86 1

08

,85

10

8,0

7

96

,08

99

,37

10

1,7

3

86

,75 10

9,5

2

10

7,4

3

96

,75

TA

NA

MA

NP

AN

GA

N

HO

RT

IKU

LT

UR

A

PE

RK

EB

UN

AN

RA

KY

AT

PE

TE

RN

AK

AN

PE

RIK

AN

AN

TA

NG

KA

P

GA

BU

NG

AN

Triwulan II-2018 Triwulan I-2019 Triwulan II-2019

Page 92: LAPORAN PEREKONOMIAN - bi.go.id · Kami menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih menemui beberapa kendala. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati kami senantiasa

76

penduduk miskin di perkotaan meningkat sebesar 14,84% dibandingkan tahun sebelumnya

(Grafik 6.5 dan Grafik 6.6).

Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, diolah

Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, diolah

Grafik 6.5 Jumlah Penduduk Miskin

Desa dan Kota

Grafik 6.6 Persentase Jumlah Penduduk Miskin

Desa dan Kota

Berdasarkan hasil survei nasional, pada periode September 2018 - Maret 2019, garis

kemiskinan 2 Maluku Utara naik sebesar 4,55% atau Rp19.369/kapita per bulan, yakni dari

Rp425.281/kapita per bulan menjadi Rp444.650/kapita per bulan. Peranan komoditas makanan

terhadap garis kemiskinan jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditas bukan makanan

(Grafik 6.7).

Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, diolah

Grafik 6.7 Garis Kemiskinan Makanan dan Non Makanan Desa dan Kota

Pada September 2018 - Maret 2019, penyumbang garis kemiskinan terbesar yakni

komoditas makanan baik di perkotaan maupun pedesaan hampir sama. Pada Maret 2019 beras

2 Garis kemiskinan merupakan harga yang dibayar oleh kelompok acuan untuk memenuhi kebutuhan

pangan sebesar 2.100 kilokalori/kapita per hari dan kebutuhan nonpangan esensial, seperti perumahan,

sandang, kesehatan, pendidikan, transportasi, dan lainnya.

12,19 11,17 12,25 8,29 10,58 12,45 12,00 12,93 13,34 14,90 15,32

70,45 73,62 67,6564,35 64,10 63,95 64,47 65,35 68,12 67,03 69,28

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

80,00

90,00

Maret Sept Maret Sept Maret Sept Maret Sept Maret Sept Maret

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Kota DesaRibu Orang

3,953,58

3,85

2,61

3,323,76 3,61 3,70 3,80

4,21 4,27

8,568,85

7,957,57 7,44 7,43 7,40 7,55 7,78 7,58 7,78

7,30 7,416,84

6,22 6,33 6,41 6,35 6,44 6,64 6,62 6,77

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

8,00

9,00

10,00

Maret Sept Maret Sept Maret Sept Maret Sept Maret Sept Maret

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Kota Desa Kota+Desa%

352.536

121.938

474.475

343.631

89.184

432.815 346.075

98.575

444.650

-

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

350.000

400.000

450.000

500.000

Sep

t'1

6

Mar

et'

17

Sep

t'1

7

Mar

et

'18

Sep

t'1

8

Mar

et'

19

Sep

t'1

6

Mar

et'

17

Sep

t'1

7

Mar

et

'18

Sep

t'1

8

Mar

et'

19

Sep

t'1

6

Mar

et'

17

Sep

t'1

7

Mar

et'

18

Sep

t'1

8

Mar

et'

19

Makanan Bukan Makanan Total

Kota Desa Kota+Desa

Page 93: LAPORAN PEREKONOMIAN - bi.go.id · Kami menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih menemui beberapa kendala. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati kami senantiasa

77

memberikan sumbangan sebesar 21,84% di perkotaan dan 28,39% di pedesaan. Selain itu, rokok

dan ikan tongkol/tuna/cakalang juga memberikan sumbangan terbesar kedua dan ketiga pada

garis kemiskinan baik di perkotaan maupun pedesaan.

Permasalahan kemiskinan tidak sekedar jumlah dan persentase penduduk miskin, namun

juga jarak rata-rata pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan (tingkat kedalaman)

yang disebut sebagai P1 dan penyebaran pengeluaran antar penduduk miskin yang disebut

sebagai P2. Nilai P1 tahun ini menunjukkan penurunan 0,36 poin atau sebesar 1,25 pada

September 2018 menjadi 0,89 pada Maret 2019. Penurunan nilai P1 tersebut terjadi di perdesaan

dan di perkotaan. Sementara itu, nilai P2 juga mengalami peningkatan 0,19 poin atau menjadi

0,20 pada Maret 2019 (Tabel 6.3).

Tabel 6.3 Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Keparahan Kemsikinan (P2) di Maluku Utara

Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, diolah

Penurunan kedua nilai yaitu P1 dan P2 mengindikasikan rata-rata pengeluaran penduduk

miskin semakin dekat dari garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran diantara penduduk

miskin cenderung semakin kecil. Ditinjau secara daerah, nilai P1 dan P2 antar perkotaan dan

perdesaan menunjukkan bahwa kesenjangan kemiskinan di perdesaan lebih tinggi daripada di

perkotaan. Hal ini dapat dilihat dari nilai P1 dan P2 pada Maret 2019, dimana nilai kedua indeks

(P1 dan P2) di perdesaan lebih tinggi dibanding di perkotaan.

6.4 Profil Pembangunan Manusia

Pembangunan manusia yang dicerminkan oleh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di

Maluku Utara kembali menunjukkan peningkatan. IPM Maluku Utara di tahun 2018 tercatat

tumbuh sebesar 0,83% dibanding tahun 2017. Sementara itu, IPM Maluku Utara sebesar 67,76

di tahun 2018 tersebut lebih tinggi dibanding rata-rata kawasan sulampua yang sebesar 67,58

Page 94: LAPORAN PEREKONOMIAN - bi.go.id · Kami menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih menemui beberapa kendala. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati kami senantiasa

78

pada periode yang sama. Berdasarkan kategori, IPM Maluku Utara juga tergolong sedang, yaitu

diantara 60 dan 70. Bali, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tenggara tercatat

sebagai provinsi di KTI yang memiliki IPM Tinggi (Gambar 6.2).

Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, diolah

Gambar 6.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kawasan Timur Indonesia Menurut Provinsi dan

Status Pembangunan Manusia, 2016-2018

Meningkatnya IPM Maluku Utara pada tahun 2018 didorong oleh naiknya seluruh

komponen pembentuknya, yaitu Umur Harapan Hidup (UHH), Harapan Lama Sekolah (HLS), dan

Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) yang cenderung meningkat sejak tahun 2016 hingga tahun 2018

(Grafik 6.9).

Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, diolah

Grafik 6.8 Komponen Pembentuk Indeks Pembangunan Manusia di Maluku Utara, 2016-2018

Provinsi 2016 2017 2018

Sulawesi Utara 71,05 71,66 72,20

Sulawesi Selatan 69,76 70,34 70,90

Sulawesi Tenggara 69,31 69,86 70,61

Maluku 67,60 68,19 68,87

Sulawesi Tengah 67,47 68,11 68,80

Maluku Utara 66,63 67,20 67,76

Gorontalo 66,29 67,01 67,71

Sulawesi Barat 63,60 64,30 65,10

Papua Barat 62,21 62,99 63,74

Papua 58,05 59,09 60,06

Sulampua 66,20 66,88 67,58

Indonesia 70,18 70,81 71,39

Sangat Tinggi (IPM 80)

Tinggi (70 ≤ IPM 80)

Tinggi (60 ≤ IPM 70)

Rendah(IPM 60)

67,54

13,568,61

67,267,8

13,628,72

67,76

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Umur Harapan Hidup saatLahir (UHH)

Harapan Lama Sekolah(HLS)

Rata-rata Lama Sekolah(RLS)

IPM

Sedang

Page 95: LAPORAN PEREKONOMIAN - bi.go.id · Kami menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih menemui beberapa kendala. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati kami senantiasa

79

Secara spasial, Kota Ternate mencatatkan IPM tertinggi di Maluku Utara (Grafik 6.10).

yaitu 78,48 di tahun 2017 dan 79,13 di 2018, berbeda dengan IPM di Kota/Kabupaten lainnya di

Maluku Utara yang masih bernilai dibawah 70. Kondisi ini mengindikasikan bahwa fasilitas sosial

dan infrastruktur lainnya di Kota Ternate jauh lebih baik dibanding di wilayah lainnya di Maluku

Utara. Hal tersebut menunjukkan perlu adanya pembangunan yang lebih merata di daerah selain

Kota Ternate di Maluku Utara sehingga kualitas hidup rakyat Maluku Utara semakin meningkat

dari sisi Umur Harapan Hidup, Harapan Lama Sekolah, dan Rata-Rata Lama Sekolah. Meskipun

secara umum IPM di sebagian besar Kota dan Kabupaten di Maluku Utara bernilai rendah –

sedang, namun IPM tersebut menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun, termasuk dari tahun

2017 ke tahun 2018.

Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, diolah

Grafik 6.9 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia di Maluku Utara, 2017-2018

64,19 63,89 62,04 62,64 66,52 65,77 60,71 59,03 78,48 69,25

64,54 64,66 62,96 63,39 67,3 66,2 61,39 59,6779,13

69,89

Ha

lma

hera

Bara

t

Ha

lma

hera

Teng

ah

Kep

ula

uan

Sul

a

Halm

ahe

raSela

tan

Halm

ahe

raU

tara

Halm

ahe

raTi

mur

Pul

au

Moro

tai

Pul

au

Talia

bu

Kota

Tern

ate

Kota

Tid

ore

Kepul

aua

n

Page 96: LAPORAN PEREKONOMIAN - bi.go.id · Kami menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih menemui beberapa kendala. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati kami senantiasa

80

Page 97: LAPORAN PEREKONOMIAN - bi.go.id · Kami menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih menemui beberapa kendala. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati kami senantiasa

81

BAB 7 PROSPEK PEREKONOMIAN “Proyeksi Ekonomi diperkirakan Melambat dan Inflasi Terjaga”

RINGKASAN Proyeksi Ekonomi Triwulan IV 2019

8,2%-8,6%

Perekonomian Maluku Utara pada triwulan IV 2019 diproyeksikan masih

mengalami akselerasi berada pada kisaran 8,2% – 8,6% (yoy). Dari sisi permintaan, akselerasi pertumbuhan ekonomi didorong sektor konsumsi rumah tangga yang disebabkan oleh tingginya konsumsi menjelang akhir tahun 2019. Sementara itu, kembali menggeliatnya LU pertambangan dan industri pengolahan diperkirakan akan mendorong laju pertumbuhan di Maluku Utara.

Tekanan inflasi Maluku Utara hingga akhir tahun 2019 diperkirakan akan mengalami sedikit kenaikan dibanding inflasi triwulan berjalan. Kenaikan inflasi di triwulan mendatang, secara umum diperkirakan disebabkan oleh meningkatnya permintaan masyarakat menjelang libur sekolah, HBKN Natal, dan libur akhir tahun yang jatuh pada penghujung tahun 2019.

RINGKASAN RINGKASAN

RINGKASAN Proyeksi Inflasi Triwulan IV 2019

2,7%-3,1%

Page 98: LAPORAN PEREKONOMIAN - bi.go.id · Kami menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih menemui beberapa kendala. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati kami senantiasa

82

7.1 Prospek Pertumbuhan Ekonomi

Perekonomian Maluku Utara pada triwulan IV 2019 diproyeksikan masih mengalami

akselerasi berada pada kisaran 8,18% – 8,58% (yoy). Dari sisi permintaan, akselerasi

pertumbuhan ekonomi disebabkan oleh meningkatnya konsumsi Rumah Tangga yang

disebabkan oleh tingginya konsumsi masyarakat pada triwulan tersebut akibat hari libur sekolah,

HBKN Natal, serta tahun baru. Selain itu, ekspor Luar Negeri juga diperkirakan mengalami

akselerasi seiring kembali menggeliatnya pada LU Pertambangan dan Industri Pengolahan di

Maluku Utara. Namun demikian, akselerasi pertumbuhan ekonomi diperkirakan ditahan oleh

melambatnya kinerja sektor PMTB di akhir tahun 2019 akibat telah masuknya aliran dana

investasi untuk pengembangan kawasan industri nikel dan mobil listrik di triwulan II dan III 2019.

Grafik 7.1 Perkembangan PDRB Maluku Utara dan Proyeksinya

Sementara itu dari sisi penawaran, LU Pertambangan dan Industri Pengolahan

diperkirakan mengalami akselerasi. Pada triwulan IV 2019, berdasarkan hasil survei liaison

diperkirakan smelter di Halmahera Tengah, Halmahera Timur, dan Halmahera Selatan sudah

dapat beroperasi dengan optimal diikuti rebound harga komoditas nikel di pasar global akibat

meningkatnya permintaan feronikel oleh Tiongkok (namun demikian, masih terdapat risiko bias

kebawah yang disebabkan perang dagang Tiongkok dengan Amerika Serikat). Selain itu, LU

Perdagangan juga diperkirakan mengalami akselerasi yang disebabkan oleh meningkatnya

aktivitas perdagangan dalam rangka mendukung tingginya konsumsi masyarakat di triwulan IV

2019.

7,92

7,707,49

8,05-8,45

8,18-8,58

7,77-8,17

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

2

3

4

5

6

7

8

9

I II III

IV

Tota

l I II III

IV

Tota

l I II III

IV

Tota

l I II

IIIp

IVp

To

tal

2016 2017 2018 2019

Rp M

iliar

Pert

um

buhan P

DR

B (

%)

PDRB (rhs)g_yoy

Page 99: LAPORAN PEREKONOMIAN - bi.go.id · Kami menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih menemui beberapa kendala. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati kami senantiasa

83

Secara keseluruhan, keseriusan dukungan pemerintah dalam perbaikan tata niaga dan

tata kelola khususnya pada LU Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan di Maluku Utara akan

menjadi pendorong utama pertumbuhan Maluku Utara di 2019. Sementara itu, masih berlanjutnya

pembangunan beberapa smelter nikel dan tingginya permintaan akan nikel dari Tiongkok juga

akan menyebabkan akselerasi khususnya pada LU Pertambangan di 2019. Pertumbuhan

ekonomi tahun 2019 diproyeksikan akan mengalami akselerasi pada rentang antara 7,8%

- 8,2%. Meskipun demikian, pertumbuhan tersebut dapat tertahan oleh kinerja LU Perdagangan

akibat masih terbatasnya perkembangan kawasan pertokoan dan industri UMKM di Maluku Utara

serta perlambatan administrasi pemerintah yang merupakan LU utama di Maluku Utara.

7.1.1 Sisi Permintaan

Dari sisi permintaan, konsumsi rumah tangga diperkirakan akan mengalami percepatan

pada triwulan IV 2019 yang disebabkan oleh meningkatnya konsumsi masyarakat menjelang hari

libur sekolah, HBKN Natal, dan tahun baru yang jatuh di triwulan 2019 sebagaimana siklus

puncak konsumsi RT tahunannya (Grafik 7.2). Selain itu, ekspor LN diperkirakan juga turut

mendorong laju pertumbuhan Maluku Utara pada triwulan IV 2019 yang disebabkan produksi

yang optimal baik nikel dan feronikel pada triwulan tersebut. Selain itu, komitmen Pemda Provinsi

Maluku Utara, Dirjen Bea Cukai, Bank Indonesia, serta stakeholder terkait untuk meningkatkan

ekspor langsung dari diharapkan mampu meningkatkan ekspor langsung khususnya pada LU

Pertanian dan Perikanan sehingga mampu memperbaiki Current Account Deficit (CAD) di Maluku

Utara.

Grafik 7.2 Siklus Bulan HBKN Idul Fitri dengan Puncak Konsumsi Masyarakat

Idul FitriBulan Juli

Idul FitriBulan Juni

Idul FitriBulan Juni

Idul FitriBulan Juni

0,00%

1,00%

2,00%

3,00%

4,00%

5,00%

6,00%

7,00%

2.700

2.800

2.900

3.000

3.100

3.200

3.300

3.400

3.500

3.600

3.700

3.800

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV

2016 2017 2018 2019

Konsumsi RT

g_yoy

Page 100: LAPORAN PEREKONOMIAN - bi.go.id · Kami menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih menemui beberapa kendala. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati kami senantiasa

84

7.1.2 Sisi Penawaran

Apabila dilihat dari sisi penawaran, LU Pertambangan diperkirakan mengalami akselerasi

pada triwulan IV 2019. Hal ini diperkirakan akan terjadinya peningkatan produksi bijih nikel

selama triwulan tersebut yang disebabkan oleh mulai produksi secara optimal sejalan dengan

rencana disetujuinya penambahan kuota ekspor beberapa perusahaan tambang di Maluku Utara.

Sejalan dengan LU Pertambangan, LU Industri Pengolahan juga diperkirakan mengalami

akselerasi sebagai dampak dari peningkatan produksi bijih nikel. Berdasarkan liaison dengan

Inspektur Tambang Provinsi Maluku Utara, beberapa perusahaan tambang direncanakan

mengoperasikan smelter di triwulan IV 2019.

Sementara itu, pertumbuhan Maluku Utara pada triwulan IV 2019 akan ditahan oleh

kinerja LU Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan akibat dari usainya musim panen ikan dan sayur

mayur pasca puncak produksi yang jatuh di triwulan III 2019. Selain itu, LU Administrasi

Pemerintah juga akan menahan pertumbuhan Maluku Utara pada triwulan IV 2019.

7.2 Outlook Inflasi Daerah

Tekanan inflasi Maluku Utara pada triwulan IV 2019 diperkirakan akan mengalami

sedikit kenaikan dibanding inflasi triwulan berjalan. Kenaikan inflasi di triwulan mendatang,

secara umum diperkirakan disebabkan meningkatnya permintaan masyarakat menjelang libur

sekolah, HBKN Natal, dan tahun baru yang jatuh di triwulan IV 2019. Potensi kenaikan inflasi

diperkirakan terjadi pada kelompok bahan makanan dan makanan jadi yang disebabkan oleh

tidak menentunya perubahan iklim dan tinggi gelombang di Maluku Utara. Selain itu, komoditas

cakalang asap, tomat sayur, dan bawang putih diperkirakan menjadi kontribusi utama terhadap

inflasi di Maluku Utara karena tingginya konsumsi masyarakat terhadap komoditas tersebut.

Meskipun demikian, inflasi dapat ditahan oleh membaiknya tata kelola dan tata usaha pada

pertanian dan perikanan sehingga pasokan di Maluku Utara dapat terjaga akibat pemenuhannya

didapat intra provinsi. Penurunan harga diperkirakan terjadi pada kelompok transportasi karena

based effect yang terjadi akibat kenaikan angkutan udara di triwulan IV tahun sebelumnya.

Sementara itu, prakiraan curah hujan menurut BMKG diperkirakan moderat di kisaran

150-300 mm pada triwulan IV 2019 (Gambar 7.1) yang akan memberikan risiko tekanan inflasi

dari sisi supply yaitu gagal panen dari daerah luar Maluku Utara sebagai pemasok utama sayur

mayur dan barito yang menjadi komoditas penyumbang inflasi di Maluku Utara. Selain itu, telah

Page 101: LAPORAN PEREKONOMIAN - bi.go.id · Kami menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih menemui beberapa kendala. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati kami senantiasa

85

selesainya musim panen di baik Maluku Utara maupun beberapa daerah pemasok kebutuhan

pokok yang mempengaruhi pasokan di Kota Ternate.

Sumber: Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika

Gambar 7.1 Perkiraan Curah Hujan pada November 2019

Tekanan inflasi ini diperkirakan dapat ditahan apabila beberapa rencana aksi yang

dilakukan oleh pemerintah antara lain perbaikan tata kelola dan tata niaga komoditas utama serta

peningkatan konektivitas pengangkutan komoditas bahan pangan strategis melalui penyediaan

angkutan bersubsidi berupa truk dan kapal sewa, sehingga hal tersebut dapat menekan biaya

transportasi dan pada akhirnya dapat mempengaruhi harga. Selain itu, peningkatan produktivitas

tanaman pangan dilakukan melalui ekstensifikasi dan pembudidayaan tanaman pangan dan

tanaman hortikultura penyebab inflasi seperti padi, aneka cabai, aneka bawang, dan sayur-

sayuran. Hingga awal triwulan berjalan, program-program tersebut telah memberikan dampak

pada terjaganya level inflasi pada tingkat yang rendah. Selain itu, mulai diaktifkannya kembali

kerjasama segitiga emas (Kota Ternate, Kota Tidore Kepulauan, dan Kabupaten Halmahera

Barat) dapat menjaga pasokan di Kota Ternate sebagai pusat konsumsi oleh kabupaten/kota

disekitarnya. Dengan demikian, risiko tekanan inflasi karena kendala distribusi dapat

diminimalisir.

Page 102: LAPORAN PEREKONOMIAN - bi.go.id · Kami menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih menemui beberapa kendala. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati kami senantiasa

86

Dengan mempertimbangkan kondisi terkini serta beberapa potensi risiko tersebut, Inflasi

pada akhir tahun 2019 diproyeksikan berada pada ksiaran 2,7% – 3,1% (yoy). Walaupun

inflasi diperkirakan masih tinggi, inflasi Maluku Utara tersebut masih berada pada kisaran target

nasional sebesar 3,5% ± 1%. Selanjutnya, produksi dan distribusi bahan makanan masih menjadi

tantangan utama provinsi Maluku Utara karena kondisi geografis yang merupakan wilayah

kepulauan. Ketergantungan Maluku Utara terhadap pasokan bahan pangan strategis dari luar

provinsi akan menjadi kendala utama dalam menjaga kestabilan harga khususnya pada inflasi

kelompok bahan makanan. Dengan membaiknya peran koordinasi dan kinerja TPID sejak awal

tahun 2019, diharapkan dapat menjaga tekanan inflasi bahan makanan meski diperkirakan masih

mengalami sedikit kenaikan.

Page 103: LAPORAN PEREKONOMIAN - bi.go.id · Kami menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih menemui beberapa kendala. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati kami senantiasa

87

DAFTAR ISTILAH

Administered price

Harga barang yang diatur oleh pemerintah, misalnya harga bahan bakar minyak dan tarif dasar

listrik.

APBD

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Rencana keuangan tahunan pemerintah daerah

yang dibahas dan setujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan

peraturan daerah.

BI 7 Days Reverse Repo Rate

Suku bunga referensi kebijakan moneter dan ditetapkan dalam Rapat Dewan Gubernur setiap

bulannya.

BI-RTGS

Bank Indonesia Real Time Gross Settlement, yang merupakan suatu penyelesaian kewajiban

bayar-membayar (settlement) yang dilakukan secara on-line atau seketika untuk setiap instruksi

transfer dana.

Bobot inflasi

Besaran yang menunjukkan pengaruh suatu komoditas terhadap tingkat inflasi secara

keseluruhan yang diperhitungkan dengan melihat tingkat konsumsi masyarakat terhadap

komoditas tersebut.

Dana Pihak Ketiga (DPK)

Simpanan pihak ketiga bukan bank yang terdiri dari giro, tabungan dan simpanan berjangka

(deposito).

Ekspor dan Impor

Dalam konteks PDRB adalah mencakup perdagangan barang dan jasa antar negara dan antar

provinsi.

Financing to Deposit Ratio (FDR) atau Loan to Deposit Ratio (LDR)

Rasio pembiayaan atau kredit terhadap dana pihak ketiga yang diterima oleh bank, baik dalam

rupiah dan valas. Terminologi FDR unuk bank syariah, sedangkan LDR untuk bank konvensional.

Imported Inflation

Salah satu disagregasi inflasi, yaitu inflasi yang berasal dari pengaruh perkembangan harga di

luar negeri (eksternal)

Indeks Ekspektasi Konsumen

Salah satu pembentuk IKK, indeks yang menunjukkan level keyakinan konsumen terhadap

ekspektasi kondisi ekonomi 6 bulan mendatang dengan skala 1 – 100.

Page 104: LAPORAN PEREKONOMIAN - bi.go.id · Kami menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih menemui beberapa kendala. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati kami senantiasa

88

Indeks Kondisi Ekonomi

Salah satu pembentuk IKK, indeks yang menunjukkan level keyakinan konsumen terhadap

kondisi ekonomi saa ini dengan skala 1 – 100.

Indeks Keyakinan Konsumen (Consumer Confidence)

Indeks yang menunjukkan level keyakinan konsumen terhadap kondisi ekonomi saat ini dan

ekspektasi kondisi ekonomi enam bulan mendatang dengan skala 1 – 100.

Inflasi IHK

Kenaikan harga barang dan jasa dalam satu periode yang diukur dengan perubahan indeks harga

konsumen (IHK), yang mencerminkan perubahan harga barang dan jasa yang dikonsumsi oleh

masyarakat luas.

Inflasi Inti

Inflasi IHK setelah mengeluarkan komponen volatile foods dan administered prices.

Inflow

Uang yang diedarkan aliran masuk uang kartal ke Bank Indonesia.

Investasi

Kegiatan meningkatkan nilai tambah suatu kegiatan produksi.

Kredit

Penyediaan uang atau tagihan yang sejenis, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-

meminjam antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan peminjam untuk melunasi hutangnya

setelah jangka waktu tertenttu dengan pemberian bunga, termasuk :

Loan to Deposit Ratio (LDR) atau Financing to Deposit Ratio (FDR)

Rasio pembiayaan terhadap dana pihak ketiga yang diterima oleh bank. Terminologi FDR untuk

bank syariah, sedangkan LDR untuk bank konvensional.

Loan to Funding Ratio (LFR)

Rasio pembiayaan terhadap dana pihak ketiga dan surat berharga yang diterbitkan bank.

Liaison

Kegiatan pengumpulan data/statistik dan informasi yang bersifat kualitatif dan kuantitatif yang

dilakukan secara periodik melalui wawancara langsung kepada pelaku ekonomi mengenai

perkembangan dan arah kegiatan ekonomi dengan cara yang sistematis dan didokumentasikan

dalam bentuk laporan.

mtm

Month to month. Perbandingan antara data satu bulan dengan bulan sebelumnya.

Net Inflow

Uang yang diedarkan inflow lebih besar dari outflow.

Page 105: LAPORAN PEREKONOMIAN - bi.go.id · Kami menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih menemui beberapa kendala. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati kami senantiasa

89

Non Performing Financing (NPF) atau Non Performing Loan (NPL)

Rasio pembiayaan atau kredit macet terhadap total penyaluran pembiayaan atau kredit oleh

bank, baik dalam rupiah dan valas, Terminologi NPF dan pembiayaan untuk bank syariah,

sedangkan NPL dan kredit untuk bank konvensional.Kriteria NPF atau NPL adalah (1) kurang

lancar, (2) diragukan dan (3) macet.

Omset

Nilai penjualan bruto yang diperoleh dari satu kali proses produksi.

Outflow

Aliran keluar uang kartal dari Bank Indonesia.

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan yang diperoleh dari aktivitas ekonomi suatu daerah seperti hasil pajak daerah,

restribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah.

qtq

Quarter to quarter. Perbandingan antara data satu triwulan dengan triwulan sebelumnya.

Real Time Gross Settlement (RTGS)

Sistem transfer dana elektronik yang penyelesaian setiap transaksinya dilakukan dalam waktu

seketika.

Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI)

Sistem pertukaran data keuangan elektronik dan/atau warkat antar peserta kliring baik atas nama

peserta maupun atas nama nasabah yang perhitungannya diselesaikan pada waktu tertentu.

Volatile Food

Salah satu disagregasi inflasi, yaitu untuk komoditas yang perkembangan harganya sangat

bergejolak karena faktor-faktor tertentu khususnya komoditas bahan makanan.

yoy

Year on year. Perbandingan antara data satu tahun dengan tahun sebelumnya.

Page 106: LAPORAN PEREKONOMIAN - bi.go.id · Kami menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih menemui beberapa kendala. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati kami senantiasa

90

DAFTAR SINGKATAN

APBD Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

APBN Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

BBM Bahan Bakar Minyak

BBNKB Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

BKPM Badan Koordinasi Penanaman Modal

BLUD Badan Layanan Umum Daerah

BPS Badan Pusat Statistik

BUKU Bank Umum Kelompok Usaha

CIF Cost, Insurance and Freight

DAU Dana Alokasi Umum

DAK Dana Alokasi Khusus

DER Debt Equity Ratio

DOF Derajat Otonomi Fiskal

DPK Dana Pihak Ketiga

DSR Debt Service Ratio

FGD Focus Group Discussion

FOB Free on Board

FTV Financing to Value

IHK Indeks Harga Konsumen

IKK Indeks Keyakinan Konsumen

IPR Indeks Penjualan Riil

JISDOR Jakarta Interbank Spot Dollar Rate

KI Kredit Investasi

KK Kredit Konsumsi

KKB Kredit Kendaraan Bermotor

KMK Kredit Modal Kerja

KPA Kredit Pemilikan Apartemen

KPR Kredit Pemilikan Rumah

LDR Loan to Deposit Ratio

LFR Loan to Funding Ratio

LNPRT Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga

LTV Loan to Value

mtm Month to month

NPF Non Performing Financing

NPL Non Performing Loan

NTN Nilai Tukar Nelayan

NTP Nilai Tukar Petani

PAD Pendapatan Asli Daerah

PDRB Produk Domestik Regional Bruto

PLN Perusahaan Listrik Negara

PMA Penanaman Modal Asing

PMDN Penanaman Modal Dalam Negeri

Page 107: LAPORAN PEREKONOMIAN - bi.go.id · Kami menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih menemui beberapa kendala. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati kami senantiasa

91

PMTB Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto

PPBKB Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

qtq Quarter to quarter

RPJMD Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

RPJMN Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Nasional

RTGS Real Time Gross Settlement

SBT Saldo Bersih Tertimbang

SISKAPERBAPO Sistem Informasi Ketersediaan dan Perkembangan

Harga Bahan Pokok

SITC Standard International Trade Classification

SKDU Survei Kegiatan Dunia Usaha

SKNBI Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia

SPE Survei Penjualan Eceran

TPAK Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

TPID Tim Pengendalian Inflasi Daerah

TPK Tingkat Penghunian Kamar

TPT Tingkat Pengangguran Terbuka

TTL Tarif Tenaga Listrik

UMKM Usaha Mikro Kecil Menengah

UTLE Uang Tidak Layak Edar

yoy Year on year

Page 108: LAPORAN PEREKONOMIAN - bi.go.id · Kami menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih menemui beberapa kendala. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati kami senantiasa

92