Upload
diajeng-nira-anggraeni
View
1.736
Download
2
Embed Size (px)
Citation preview
LAPORAN PENELITIAN
PENEGAKAN PERATURAN DAERAH OLEH SATPOL PP
TERHADAP PEDAGANG KAKI LIMA
DI KABUPATEN MALANG
Disusun oleh:
DIAJENG NIRA ANGGRAENI
NIM: 103141014111005
JURUSAN PERANCANGAN PERATURAN KONTRAK BISNIS
PROGRAM VOKASI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
2011
KATA PENGANTAR
Segala puji syukur kehadirat Allah SWT telah memberikan Rahmat dan
Hidayah Nya, sehingga Penulis dalam menyelesaikan peenlitian yang berjudul
PENEGAKAN PERATURAN DAERAH OLEH SATPOL PP TERHADAP
PEDAGANG KAKI LIMA DI KABUPATEN MALANG yang digunakan
sebagai tugas mata kuliah Metodelogi Penelitian dan Penelusuran Dokumen di
Jurusan Perancangan Peraturan Kontrak Bisnis (PPKB) Pendidikan Vokasi
Universitas Brawijaya.
Penulis menyadari bahwa penulisan makalah ini tidak dapat di selesaikan
tanpa bantuan dari berbagai pihak.Untuk itu, dalam kesempatan ini penulis
mengucapkan terima kasih pada pihak – pihak yang telah membantu penyelesaian
yaitu:
1. Bapak Faizin selaku Dosen Metodelogi Penelusuran dan Penelitian
Dokumen Hukum.
2. Bapak Icwanul selaku Kepala Seksi Pengendalian dan Pengawasan.
3. Teman – teman semua PPKB Tahun 2010.
4. Ayahanda dan Ibunda tercinta yang selalu mendukung setiap langkah
hidupku.
5. Kakak- kakak dan adek- adek tersayang .
6. Semua orang yang mendukung dalam penyelesaian makalah ini.
Penulis juga menyadari bahwa dalam penulisan makalah ini masih jauh
pada kesempurnaan. Maka Penulis berharap kritik dan saran untuk segala
i
kekurangan pada makalah ini sehingga menjadikan makalah ini lebih baik dan
semoga makalah ini dapat berguna untuk pembaca.Terima Kasih.
Penulis,Malang 27 Juni 2011
Diajeng Nira Anggraeni
ii
DAFTAR ISI
Kata Pengantar........................................................................................................i
Daftar isi.................................................................................................................iii
Bab 1 Pendahuluan.................................................................................................1
1.1 Latar Belakang..................................................................................................1
1.2 Rumusan Masalah.............................................................................................2
1.3 Tujuan Penelitian..............................................................................................3
1.4 Manfaat Penelitiaan..........................................................................................3
Bab II Kajian Pustaka.............................................................................................5
2.1 Satpol PP..........................................................................................................5
2.2 Dasar Hukum Satpol PP dapat menegakan hukum..........................................6
2.3 PKL (Pedagang Kaki Lima).............................................................................9
2.4 Teori Penegakan Hukum.................................................................................9
Bab III Metode Penelitian.....................................................................................10
3.1 Jenis Penelitian................................................................................................10
3.2 Pendekatan Penelitian ....................................................................................10
3.3 Lokasi Penelitian ............................................................................................10
3.4 Populasi dan Sampel.......................................................................................10
iii
3.5 Sumber dan Jenis Data.................................................................................11
3.6 Teknis Analisis Data.....................................................................................11
Bab IV Pembahasan............................................................................................12
4.1 Gambaran Umum Satpol PP.........................................................................12
4.2 Mekanisme penegakkan hukum peraturan daerah di Kabupaten Malang oleh
Satpol PP kepada Pedagang Kaki Lima.....................................................12
4.3Faktor- faktor timbul konflik antara Aparatur Pemerintah (SATPOL PP)
dengan PKL (Pedagang Kaki Lima) di Kabupaten Malang......................15
4.4Untuk mengetahui penyelesaian untuk penegakan peraturan daerah oleh
SATPOL PP terhadap PKL di wilayah Kabupaten Malang....................21
Bab V Penutup....................................................................................................22
5.1 Simpulan.......................................................................................................22
5.2 Saran ............................................................................................................23
Daftar Pustaka
iv
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Dalam kehidupan bermasyarakat sering kita jumpai apabila
kita memperhatikan di sepanjang jalan terutama pada ruas jalan
protocol yang di anggap sangat strategi untuk aktifitas kelompok
masyarakat baik sebagai Pedagang Kaki Lima (PKL) , pertokoan
dengan berbagai jenis dagangan sebagai tempat mencari sumber
penghidupan atau nafkah, pemsangan iklan- iklan dari berbagai
produk dari perusahaan- perusahaan dengan berbagai macam
tayangan yang menarik atensi public agar menggunakan produk
yang dihasilkan. Di samping aktifitas kelopmpok masyarakat di
atas yang berorientasi Profit Motif adalah aparatur pemerintah
(SATPOL PP) yang melaksanakan tugas operasi penertiban
terhadap kegiatan kelompok Pedagang Kaki Lima.
Nampaknya adanya suatu kegiatan yang kontradiktif antara
kedua kelompok tersebut.Pada salah satu kelompok menghendaki
suatu tempat yang leluasa dan strategi dalam mencari rejeki sebagai
sumber penghidupan keluarganya. Sedangkan di sisi lain SATPOL
PP sebagai abdi masyarakat, pemerintah, dan negara dalam rangka
penegakan peraturan perundang - undangan (Law inforcement)
khususnya peraturan daerah Kabupaten Malang.
1
Adanya bentuk kontradiktif dari kegiatan tersebut di atas
sering kita jumpai adanya fenomena, issue, dan sering terjadi
konflik. Dari konflik inilah yang mengakibatkan keresahan dari
semua komponen masyarakat.
Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk
melakukan penelitian lebih lanjut yang berjudul : “PENEGAKAN
PERATURAN DAERAH OLEH SATPOL PP TERHADAP
PEDAGANG KAKI LIMA DI KABUPATEN MALANG”.
1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan dari latar belakang yang telah di uraikan, maka ada
beberap yang penting yang menjadi permasalahan dalam penelitian
ini.
1. Bagaimana mekanisme penegakan hukum peraturan daerah di
Kabupaten Malang oleh Satpol PP kepada Pedagang Kaki Lima?
2. Mengapa timbul konflik antara Aparatur Pemerintah (SATPOL PP)
dengan PKL (Pedagang Kaki Lima) di wilayah Kabupaten Malang?
3. Bagaimana penyelesaian untuk penegakan peraturan daerah oleh
SATPOL PP terhadap PKL di wilayah Kabupaten Malang?
2
1.3 Tujuan Penelitian
Adapun tujuan penelitian ini adalah
1. Untuk mengetahui mekanisme penegakkan hukum peraturan
daerah di Kabupaten Malang oleh Satpol PP kepada Pedagang Kaki
Lima
2. Untuk mengaji faktor- faktor timbul konflik antara Aparatur
Pemerintah (SATPOL PP) dengan PKL (Pedagang Kaki Lima) di
Kabupaten Malang.
3. Untuk mengetahui penyelesaian untuk penegakan peraturan daerah
oleh SATPOL PP terhadap PKL di wilayah Kabupaten Malang.
1.4 Manfaat Penelitian.
Adapun manfaat dari penelitian ini dapat dibagi sebagai berikut:
1. Manfaat Akademik
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi refenrensi
akademik untuk menunjang proses belajar maupun untuk dijadikan
bahan penelitian lebih lanjut di kalangan Peguruan Tinggi.
2. Manfaat Informatif
a. Bagi Penulis
Memberikan pengetahuan umum mengenai
permasalahan- permasalahan penegakan peraturan daerah.
b. Bagi Masyarakat
3
Hasil Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat
terutama sebagai bahan informasi bagi masyarakat agar
dapat mengetahui faktor- faktor timbul konflik antara
Aparatur Pemerintah (SATPOL PP) dengan PKL
(Pedagang Kaki Lima) serta memberikan pengetahuan
tentang penyelesaian penegakan peraturan daerah oleh
SATPOL PP terhadap PKL .
4
BAB II
KAJIAN PUSTAKA
2.1 SATPOL PP
Satuan Polisi Pamong Praja, atau disingkat Satpol PP,
adalah perangkat Pemerintah Daerah dalam memelihara
ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan
Daerah. Satpol PP merupakan perangkat daerah yang dapat
berbentuk Dinas Daerah atau Lembaga Teknis Daerah. Satpol PP
dapat berkedudukan di Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten
atau Kota :
1. Di Daerah Provinsi, Satuan Polisi Pamong Praja
dipimpin oleh Kepala yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris
Daerah.
2. Di Daerah Kabupaten/Kota, Satuan Polisi Pamong
Praja dipimpin oleh Kepala yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui
Sekretaris Daerah
Organisasi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja ditetapkan
dengan Peraturan Daerah, sehingga antar daerah bisa saja memiliki
nama, organisasi, dan tata kerja yang berbeda-beda.
5
Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja, terdiri dari :
a) Kepala Satuan;
b) Sub Bagian Tata Usaha;
c) Seksi Pengendalian dan Pengawasan;
d) Seksi Pembinaan Masyarakat dan Personil;
e) Seksi Penyidikan dan Penindakan;
f) Kelompok Jabatan Fungsional;
Sub Bagian Tata Usaha dan Seksi-Seksi, masing-masing dipimpin
oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Seksi
yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada
Kepala Satuan.
2.2 Dasar Hukum Satpol PP dalam menegakkan hukum.
Dasar hukum yang digunakan oleh Satuan Polisi Pamong
praja menggunakan dua dasar hukum yaitu Dasar hukum secara
umum dan secara khusus :
Secara Umum :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 pasal 148 ayat (1) dan
ayat (2) :
6
(1) Untuk membantu Kepala Daerah dalam menegakkan Peraturan
Daerah dan penyelenggaran ketertiban umum dan ketentraman
masyarakat dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja.
(2) Pembentukan dan susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja
sebagaimana dimaksud ayat (1) berpedoman pada Peraturan
Pemerintah.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun
2004 Tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja :
Pasal 1 ayat (4),(5),(6) :
(4) Satuan Polisi Pamong Praja adalah perangkat Pemerintah Daerah
dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan
ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah.
(5) Polisi Pamong Praja adalah aparatur Pemerintah Daerah yang
melaksanakan tugas Kepala Daerah dalam memelihara dan
menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan
Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.
(6) Ketentraman dan ketertiban umum adalah suatu keadaan dinamis
yang memungkinkan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan
masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tentram, tertib,
dan teratur.
7
Secara Khusus
Dasar Hukum Satuan Polisi Pamong Praja sebagai PPNS ( Penyidik
Pegawai Negeri Sipil )
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 pasal 149 ayat (1) dan
(2) :
(1) Anggota Satuan Polisi Pamong Praja dapat diangkat sebagai
penyidik pegawai negeri sipil sesuai dengan ketentuan Peraturan
Perundang-undangan.
(2) Penyidikan dan penuntutan terhadap pelanggaran atas ketentuan
Perda dilakukan oleh pejabat penyidik dan penuntut umum sesuai
dengan Peraturan Perundang-undangan.
b. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Organisasi
Perangkat Daerah Pasal 6 ayat (2) huruf b dan c tentang
“kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja” :
b. Melakukan pemeriksaan (melakukan penyidikan) terhadap
masyarakat dan atau badan hukum yang melakukan pelanggaran
atas Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati dan
peraturan perundang-undangan lainnya.
c. Melakukan tindakan represif non yustisial terhadap warga
masyarakat dan atau badan hukum yang melakukan pelanggaran
atas Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati dan
peraturan perundang-undangan lainnya.
8
2.3 PKL (Pedagang Kaki Lima)
Pedagang dapat dikatakan bahwa Pedagang Kaki Lima yaitu
terdapat kriteria sebagai berikut:
1. Pedagang berjualan di sepanjang trotoar.
2. Pedagang yang menggunakan fasilitas umum untuk menjadi tempat
berjualan.
3. Pedagang yang berjualan menggunakan lapak.
2.4 Teori Penegakan Hukum
Menurut Black’s Law Dictionary, penegakan hukum (law
enforcement), diartikan sebagai “the act of putting something such
as a law into effect; the execution of a law; the carrying out of a
mandate or command”. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa
penegakan hukum merupakan usaha untuk menegakkan norma-
norma dan kaidah-kaidah hukum sekaligus nilai-nilai yang ada di
belakangnya. Aparat penegak hukum hendaknya memahami benar-
benar jiwa hukum (legal spirit) yang mendasari peraturan hukum
yang harus ditegakkan, terkait dengan berbagai dinamika yang
terjadi dalam proses pembuatan perundang-undangan (law making
process).
9
BAB III
METODE PENELITIAN
3.1 Jenis Penelitian
Dalam penelitian ini penelitian menggunakan jenis
penelitian kualitatif karena dalam penelitian ini untuk mengetahui
tentang efektifitas Satpol PP dalam menegakan hukum Peraturan
Daerah terhadap Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Malang.
3.2 Pendekatan Penelitian
Pendekatan penelitian ini menggunakan Penelitian hukum
empiris dilakukan melalui observasi dan wawancara yang
mendalam dengan responden dan narasumber yang berkompeten
dan terkait dengan masalah yang diteliti ( objek yang diteliti )
untuk mendapatkan data primer.
3.3 Lokasi Penelitian.
Lokasi Penelitiaan dilakukan Di Kantor SATPOL PP
Kabupaten Malang di Jalan Agus Salim Kota Malang dan PKL di
depan pasar Kecamatan Kepanjen.
3.4 Populasi dan Sampel.
Dalam Penelitian meneliti dalam Populasi SATPOL PP
Kabupaten Malang dan mengambil sampel pada Seksi
10
Pengendalian dan Pengawasan yang konsentrasi pada Kepala Sub
Seksi Ketertiban Umum karena dalam penelitian ini membahas
tentang Penegakan Peraturan Daerah oleeh SATPOL PP terhadap
PKL (Pedagang Kaki Lima).\
3.5 Sumber dan Jenis Data
Dalam Penelitian ini mendapat sumber dari data primer
dan sekunder karena di lakukan melalui observasi dan wawancara
yang mendalam dengan responden dan narasumber yang
berkompeten dan terkait dengan masalah yang diteliti ( objek yang
diteliti ) dan memperoleh data melalui tabel- tabel yang di dapat
dari nara sumber
3.6 Teknis Analisis Data
Dalam menganalisis data, maka metode yang dipakai oleh
penulis adalah metode diskriptif kualitatif ( menganalisisi
efektifitas dalam penegakan hukum
11
BAB IV
PEMBAHASAN
4.1 Gambaran Umum Lokasi Satpol PP Kabupaten Malang
Kantor Satpol PP yang beralamatkan di Jl.Agus Salim Kota
Malang yang menjadi satu bidang tanah dengan Kantor Bupati
Malang.Satpol PP Kabupaten Malang ini dipimpin oleh Kepala
Satuan yaitu Bapak Edi Mulyono.Dalam hal penertiban ini di
laksanakan oleh Seksi Pengendalian dan Pengawasan.
4.2 Mekanisme Satpol PP dalam menegakan hukum Peraturan
Daerah terhadap PKL.
Satpol PP dalam penertiban PKL (Pedagang Kaki Lima) di
Kabupaten terdapat beberapa mekanisme namun dari hasil
penelitian menurut Bapak Icwanul sebagai Kepala Seksi
Pengendalian dan Pengawasan mekanisme ini belum diatur dalam
Perda Kabupaten Malang.Sehingga dalam mekanisme Satpol PP
melaksanakan tugas mengacu pada Perda Satpol PP Jatim.Berikut
ini tugas dari Seksi Pengendalian dan Pengawasan:
Seksi Pengendalian dan Pengawasan mempunyai tugas
menyusun petunjuk teknis operasional, melaksanakan penertiban
dan keamanan serta melaksanakan pengawasan dan pengamanan
penegakan hukum daerah.
12
2. Untuk melaksanakan tugas, Seksi Pengendalian dan
Pengawasan mempunyai fungsi :
a) Pengumpulan serta analisis data untuk perumusan
kebijakan dan petunjuk pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan
pelaksanaannya;
b) Penyusunan pedoman serta petunjuk operasional penertiban
masyarakat dan keamanan;
c) Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam
rangka pelaksanaan pengamanan diwilayah maupun dilingkungan
kantor serta pengamanan terhadap Bupati;
d) Pelaksanaan operasi dan penertiban dalam rangka
penegakan peraturan perundang-undangan, peraturan daerah dan
peraturan bupati;
e) Pelaksanaan penertiban masyarakat dan pengamanan serta
pengawasan sesuai dengan program kegiatan pengendalian dan
pengawasan;
f) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pembuatan laporan
pelaksanaan program;
g) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan
sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Dalam mekanisme penertiban Satpol PP terhadap PKL yaitu
13
1. Adanya aduan dari masyarakat atau pemilik lahan yang
digunakan oleh PKL yang merasa terganggu dengan
keberadaan PKL tersebut.
2. Sebagai respon dari aduan tersebut yang operasi non yustisi /
persuatif.Yang di maksud adalah Penertiban yang dilakukan
dengan tidak memberikan sanksi hanya memberikan himbauan
kepada PKL untuk tidak berjualan ditempat yang menganggu
fasilitas umum maupun pemilik lahan.
3. Apabila tidak adanya respon Satpol PP memberikan Surat
Peringatan 1, Surat Peringatan 2, dan Surat Peringatan 3.
4. Adanya Surat Peringatan yang diberikan oleh SATPOL PP
sampai ketiga kalinya maka SATPOL PP mengambil tindakan
dengan melakukan penyitaan. Penyitaan dalam hal ini adalah
alat untuk berjualan bukan barang dagangan misalnya,
timbangan, lapak.SATPOL PP juga menyita KTP
Penjual.Apabila pedagang ingin mengambil barang dagangnya
maka dapat diambil di masing- masing kecamatan dimana
pedagang tersebut berjualan. Dengan membuat Surat
Pernyataan Bahwa tidak akan berjualan lagi pada tempat yang
menganggu masyarakat.
14
4.3 Faktor – faktor timbulnya konflik antara Satpol PP dengan
PKL (Pedagang Kaki Lima)
4.3.1 Faktor Internal
a. Masih terbatasnya kuantitas dan kualitas personil Satuan
Polisi Pamong Praja.
Mengenai masalah kuantitas atau jumlah personil yang ada
di Wilayah Kabupaten Malang tidak dipungkiri bahwa komposisi
distribusi personil di tiap unit atau bidang terlihat tampak cukup
timpang dalam penyebarannya. Berikut ini daftar komposisi
personil dalam struktur organisasi Satuan Polisi Pamong Praja
yang akan ditampilkan dalam tabel di bawah ini.
TABEL II
Daftar Komposisi Personil Dalam Struktur
Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan
masyarakat
No
.
Jabatan Struktural dan
Staf PelaksanaJumlah
1
Kepala Satuan Polisi
Pamong Praja dan
Perlindungan Masyarakat:
Membawahi dan
Mengkoordinasi 1 Kepala
15
Bagian Tata Usaha dan 3
Kepala Bidang.
2 Kepala Bagian Tata Usaha
merangkap Plt. Kepala
Satuan Polisi Pamong
Praja dan Perlindungan
Masyarakat :
1
Orang
Membawahi dan
mengkoordinir 2 Sub
Bagian,masing-masing:
16
Orang
a. Kepala Sub Bagian
Umum dan Kepegawaian :
1
Orang
Membawahi dan
mengkoordinir 8 orang staf
yang terdiri dari 6 PNS dan 2
orang PNS berstatus MPP.
8
Orang
b. Kepala Sub Bagian
Keuangan :
1
Orang
Membawahi dan
mengkoordinir 6 orang staf
yang terdiri dari 4 PNS, 1
CPNS dan 1 orang Tenaga
Kontrak.
6
Orang
3
Kepala Bidang Penyidikan
dan Penindakan :
1
Orang
Membawahi dan
mengkoordinir 2 Kepala
Seksi masing-masing :
5
Orang
a. Kepala Seksi
Penyidikan :
1
Orang
Membawahi dan
mengkoordinir 2 orang staf
2
Orang
16
PNS yang berfungsi sebagai
Penyidik Pegawai Negeri
Sipil (PPNS).
b. Kepala Seksi Penindakan
:
1
Orang
Membawahi dan
mengkoordinir 1 orang staf
PNS
1
Orang
4 Kepala Bidang
Pengendalian dan
Ketentraman & Ketertiban
Umum (Daltrantibum) :
1
Orang
Membawahi dan
mengkoordinir 2 Kepala
Seksi masing-masing :
73
Orang
a. Kepala Seksi
Pengendalian :
1
Orang
Membawahi dan
mengkoordinir 8 unit regu
yang terdiri dari 6 atau 7
personil. Sedangkan status
kepegawaian personil terdiri
dari 31 PNS, 12 CPNS dan
12 orang Tenaga
Sukarelawan (Banpol PP).
55
Orang
b. Kepala Seksi Penindakan
:
1
Orang
Membawahi dan
mengkoordinir 2 unit regu
yang masing-masing terdiri
dari 8 orang staf. Sedangkan
status kepegawaian terdiri 4
16
Orang
17
PNS, 1 CPNS, 1 Tenaga
Kontrak dan 10 orang Tenaga
Sukarelawan (Banpol PP).
5 Kepala Bidang
Perlindungan Masyarakat :
1
Orang
Membawahi dan
mengkoordinir 2 Kepala
Seksi masing-masing :
4
Orang
a. Seksi Kesiagaan dan
Penyelamatan :
1
Orang
Membawahi dan
mengkoordinir 1 orang
CPNS.
1
Orang
b. Seksi Peningkatan SDM
Satuan Linmas :
1
Orang
Membawahi dan
mengkoordinir 1 orang PNS.1 orang
Jumlah Keseluruhan 102
Orang
Keterangan : Data diperoleh dari register Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Malang.
Dari data di atas tampak jelas pada Bidang Penyidikan dan
Penindakan serta Bidang Perlindungan Masyarakat yang memiliki
jumlah personil yang jauh dari harapan. Kendala tersebut diakibatkan
karena terbatasnya kualifikasi personil yang memiliki kompetensi
sesuai fungsi pada bidang masing-masing. Kompetensi yang dimaksud
diantaranya adalah personil PPNS dan personil yang memiliki
ketrampilan di bidang kelinmasan. Ketimpangan tersebut bila tidak
53
18
dikelola dengan baik dan tetap dibiarkan, maka sangat dimungkinkan
akan berdampak kontraproduktif karena beban tugas yang ditanggung
tidak seimbang di pundak pelaksana sreta akan sulit dalam rangka
pencapaian kinerja pada masing-masing bidang.
Sedangkan mengenai masalah kualitas personil, berkaitan
dengan Sumber Daya Manusia ( SDM ) personil Satuan Polisi
Pamong Praja yang masih kurang memadai. Pengelolaan
pengembangan kualitas sumber daya manusia harus diupayakan
secara terencana dan sistematis agar kapasitas personil baik individu
maupun ketika berada dalam kelompok bidangnya bisa ditingkatkan
dan dikembangkan untuk dapat lebih proaktif dan secara kolektif bisa
menentukan masa depan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan
Perlindungan Masyarakat. Kapasitas ideal yang dapat dikembangkan
dalam pengelolaan sumber daya manusia antara lain mencakup lima
aspek, antara lain :
a) Kapasitas untuk berkreasi atau berproduksi;
b) Pemerataan distribusi komposisi personil sesuai
kapasitas dan kualifikasinya;
c) Pemberian keleluasaan dan wewenang;
d) Kesempatan untuk berkembang;
e) Kesadaran akan interdepensi.
Lima aspek pengelolaan sumber daya manusia sebagaimana
disebutkan di atas dianggap penting untuk dikembangkan,mengingat
unsur dominan dalam manajemenyang berfungsi menggerakkan
19
sumber daya yang ada serta dapat berperan dalam mengelola dan
mendukung kinerja sebuah organisasi atau kelembagaan, yaitu faktor
manusia. Karena dengan memiliki dukungan sumber daya manusia
yang berkualitas dan mumpuni tentu akan menjadi modal dasar
potensial sebagai salah satu sumber daya yang sangat berpengaruh
dalam menentukan dan menggerakkan segenap potensi yang ada
dalam rangka pencapaian tujuan organisasi. Oleh karena itu maka,
Satuan Polisi pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat tentunya
tidak dapat menghindar, apalagi mengesampingkan peran penting dari
variabel ini.
b. Minimnya tenaga PPNS dalam pelaksanaan penindakan hukum.
c. Kurangnya sarana dan prasarana ( kendaraan Operasional Pick up dan
Truk ) dalam mendukung kegiatan patroli wilayah maupun dalam
pelaksanaan operasional Penertiban atau Pembongkaran.
d. Belum adanya regulasi teknis atau Peraturan Daerah yang mengatur
tentang permasalahan Trantib termasuk penanganan PKL, Anak
Jalanan, Gelandangan dan Pengemis ( Gepeng ), WTS/Waria di
Kabupaten Malang.
e. Kurangnya pembekalan pada Satpol PP dalam melaksanakan tugasnya.Hal ini
di karenakan personil Satpol PP rata- rata berpendidikan SMA.
Kendala yang di sebabkan oleh faktor eksternal antara lain :
a. Minimnya sosialisasi dan atau belum maksimalnya pemanfaatan akses
informasi atas inisiatif masyarakat.
20
b. Rendahnya partisipasi masyarakat yang ditunjukkan dengan sikap
apatis terhadap aturan yang berlaku termasuk Perda.
c. Belum optimalnya penerapan penegakan hukum kepada para
pelanggar, serta pemberian sanksi yang masih relatif ringan dan tidak
menimbulkan efek jera bagi para pelanggar sehingga para pelanggar
cenderung mengulangi perbuatannya kembali.
4.4 Penyelesaian Masalah Satpol PP dalam menegakan Perda terhadap
PKL (Pedagang Kaki Lima )
Berbagai faktor yang mengambat Satpol PP dalam menegakan
Perda terhadap PKL (Pedagang Kaki Lima).Dalam hal ini adanya
penyelesaiaan yang dilakukan yaitu:
a.Adanya Peraturan Daerah yang mengatur tentang penertiban PKL
di Kabupaten Malang agar adanya kepastian hukum.
b. Satpol PP kerjasama dengan Dinas Perindustrian, Perdagang,dan
Pasar.
c. Apabila adanya Pedagang yang mempunyai potensi laku keras
dibeerikan lahan dan tenda.Namun dalam hal ini perlu selektif.
21
BAB V
PENUTUP
5.1 Simpulan
Berdasarkan uraian dari pembahasan bab-bab sebelumnya, maka
dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :
Di lihat dari tugas dan fungsinya, keberadaan Satuan Polisi
Pamong Praja sangat membantu dan dibutuhkan untuk mendukung
berlangsungnya suatu proses Pemerintahan yang ada di Daerah
( Kabupaten/Kota ) untuk menegakan Peraturan Daerah, khususnya
dibidang Pengendalian Keamanan Lingkungan yang terdiri dari
Penyidikan dan Penindakan terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah.
Seperti halnya dengan Polisi Republik Indonesia, dalam hal
Penyidikan Satuan Polisi Pamong Praja juga mempunyai kewenangan
untuk melakukan Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah,
selain itu Satuan Polisi Pamong Praja juga berwenang untuk
melakukan Pemberkasan Perkara atas dasar dari Penyidikan yang
telah dilakukan sebelumnya, kemudian Berkas Acara Penyidikan
( BAP ) tersebut diserahkan kepada Pengadilan Negeri untuk di proses
lebih lanjut. Di dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Satuan Polisi
Pamong Praja didukung oleh Peraturan-peraturan, aparatur-aparatur,
dan berbagai fasilitas yang ada di dalamnya serta adanya koordinasi (
kerjasama ) dengan pihak yang terkait dengan masalah Pengendalian
Keamanan Lingkungan yang disini adalah pihak Kepolisian yang ada
22
diwilayah. Namun demikian tetap ada berbagai kendala-kendala yang
ditemui, baik yang datangnya dari faktor internal maupun dari faktor
eksternal. Faktor internal yang vital berasal dari segi kuantitas
( kurangnya jumlah personil ) dan dari segi kualitasnya ( minimnya
sumber daya manusia dilihat dari latar belakang Pendidikannya ),
kurangnya sarana dan prasarana dalam mendukung kegiatan patroli
wilayah maupun dalam pelaksanaan operasional Penertiban atau
Pembongkaran, serta masih kurangnya Peraturan Daerah yang
mengatur tentang permasalahan Trantib ( Ketentraman dan
ketertiban ).
Sedangkan kendala yang muncul dari faktor eksternal berasal
dari kurangnya sosialisasi dan belum maksimalnya pemanfaatan akses
informasi atas inisiatif masyarakat serta rendahnya partisipasi
masyarakat yang ditunjukkan dengan sikap apatis terhadap aturan
yang berlaku termasuk Perda, sehingga banyak terjadi pelanggaran
terhadap Peraturan Daerah tersebut. Selain itu pemberian sanksi dari
pelanggaran yang terjadi masih sangat ringan dan tidak menimbulkan
efek jera bagi para pelanggar Peraturan Daerah sehingga cenderung
para pelanggar tersebut melakukan pelanggaran kembali.
5.2 Saran
Dari permasalah-permasalahan di atas penulis mencoba untuk
memberikan saran-saran, antara lain :
23
1. Untuk mengatasi masalah kuantitas yaitu kurangnya
jumlah personil Satuan Polisi Pamong Praja, maka penulis memberi
saran kepada Satuan Polisi Pamong Praja untuk mengupayakan
perubahan personil yang berupa penambahan Anggota Satuan Polisi
Pamong Praja dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil ( PPNS ) baik dari
segi jumlah maupun kualifikasinya.
Sedangkan untuk kualitas Satuan Polisi Pamong Praja selain
diupayakan melalui rekruitmen yang selektif didasarkan pada
kecakapan fisik dan mental, juga mempertimbangkan latar belakang
pendidikan yang nantinya akan dikembangkan lebih lanjut lewat
mekanisme pengembangan pegawai pada program Diklat.
2. Dalam hal masih kurangnya sarana dan prasarana serta
belum adanya Peraturan Daerah yang mengatur tentang permasalahan
Trantib maka Satuan Polisi Pamong Praja harus mengusulkan
penambahan sarana dan prasarana ( kendaraan dinas operasional )
serta mengusulkan penyempurnaan perangkat aturan hukum
( Peraturan Daerah ).
3. Sedangkan untuk masalah eksternal yang berhubungan
dengan masyarakat, penulis memberi saran agar Satuan Polisi Pamong
Praja melakukan Sosialisasi dan Penyuluhan kepada masyakat akan
pentingnya mamatuhi Peraturan Daerah demi terciptanya ketentraman
dan ketertiban dalam masyarakat.
24
DAFTAR PUSTAKA
Buku Pedoman Menteri Dalam Negeri. Penyelenggaraan Ketertiban, Ketentraman dan Keamanan . Surabaya . Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Timur, 2005
Direktorat Jendral Pemerintahan Umum Dan Otonomi Daerah. Departemen Dalam Negeri Sugiyono. Memahami penelitian. Jakarta; Alfabeta, 2008
Himpunan Instruksi Menteri Dalam Negeri. Pembinaan dan Penataan Satuan Polisi Pamong Praja. Surabaya; Biro Bina Pemerintahan Umum, 1991
Himpunan Peraturan. Kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Timur. Surabaya. Satuan Polisi Pamong Praja Jawa Timur, 2007
Himpunan Peraturan / Keputusan Menteri Dalam Negeri. Pedoman Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil. Jakarta; BP cipta jaya, 2003
Peraturan Daerah Kabupaten Malang. Organisasi Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat. Malang. Bagian Organisasi, 2008
Wawancara :
-Wawancara dengan Bapak Icwanul,Kaseksi Pengendalian dan
Pengawasan,Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Malang
Dokumen Internet :
www.google.com. definisi Satuan Polisi Pamong Praja, diakses pada tanggal 20 Juni 2011
www.google.com. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja, tanggal download 25 Juni 2011