LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

PPID

BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL

ii

DAFTAR ISI

Kata Pengantar….i

Daftar Isi…ii Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik di BATAN…..1-2 Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik…..3-7

Rincian Layanan Informasi Publik…8-9 Penyelesaian Sengketa Informasi Publik….9 Kendala dan Rekomendasi Tindak Lanjut…..9 Kesimpulan ….10

1

adan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) sejak tahun 2010 telah berkomitmen untuk melaksanakan keterbukaan Informasi Publik sesuai amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP).

Komitmen ini diwujudkan dalam suatu kebijakan peraturan yaitu Peraturan Kepala BATAN Nomor 148/KA/VII/2010 tentang Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di BATAN, dan diganti dengan Peraturan BATAN Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik.

Memasuki perjalanan tahun kesembilan, BATAN terus berupaya memberikan pelayanan informasi yang optimal sesuai dengan yang diatur dalam UU KIP dan Peraturan Komisi Informasi (Perki) Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

Dalam rangka hal tersebut, di Tahun 2019, BATAN menetapkan beberapa kebijakan terkait pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik, diantaranya yaitu menetapkan Petugas Pelayanan Informasi (PPI) Tahun 2019 melalui Surat Keputusan Kepala Biro Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Kerja Sama selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama Nomor: I/HHK/I/2019. PPI adalah petugas yang melaksanakan pencatatan, penyimpanan, penyediaan, dan pemberian informasi publik kepada Pemohon Informasi.

B

PENGARAH

TIM PERTIMBAGAN PELAYANAN INFORMASI

ATASAN PPID

PPID UTAMA PPID UNIT KERJA

BIDANG PELAYANAN DAN PENGELOLAAN INFORMASI

Gambar 1. Struktur Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi.

BIDANG DOKUMENTASI DAN ARSIP

BIDANG PENGADUAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI

PETUGAS PELAYANAN INFORMASI

BIDANG PELAYANAN DAN PENGELOLAAN INFORMASI

BIDANG DOKUMENTASI DAN ARSIP

PETUGAS PELAYANAN INFORMASI

Sumber: SK.Kepala BATAN No.357/KA/X/2018

Gambaran Umum

Kebijakan Pelayanan Informasi Publik

2

.

Selanjutnya dalam rangka meningkatkan

komitmen pimpinan dan mempererat

sinergi dalam pelaksanaan keterbukaan

Informasi Publik di BATAN, diselenggarakan

kegiatan Focus Group Discussion (FGD)

yang dihadiri oleh Kepala Unit Kerja selaku

Pejabat Pengelola Informasi dan

Dokumentasi (PPID), Sekretaris Utama

BATAN selaku Atasan PPID, dan

Narasumber dari Komisi Informasi Pusat. Focus Group Discussion (FGD), 14 Agustus 2019, di Ruang Utama Pusat Aplikasi Isotop dan Radiasi (PAIR)- BATAN, Jakarta Selatan.

SK.PPID Nomor: I/HHK/I/2019.

Tim PPI 2019

SK.PPID Nomor:

29/HHK/V/2019.

SK.PPID Nomor:

54/HHK/XI/2019.

SK.PPID Nomor:

66/HHK/XII/2019.

Dalam pengelolaan dan penyediaan Informasi Publik, di Tahun 2019 BATAN telah melakukan

pengujian konsekuensi terhadap Informasi Publik yang dimiliki dan dikuasai, dengan menetapkan 3

(tiga) Surat Keputusan PPID BATAN tentang Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan yaitu SK.PPID

BATAN Nomor:29/HHK/V/2019, SK.PPID BATAN Nomor: 54/HHK/XI/2019, dan SK.PPID

Nomor:66/HHK/XII/2019. Surat Keputusan tersebut sebagai dasar dalam mengecualikan/menolak

pemberian informasi kepada Pemohon Informasi, oleh karenanya pengujian konsekuensi yang

dilakukan sepanjang tahun 2019 adalah pengujian yang dilakukan sebelum adanya permohonan

informasi dan dilaksanakan dengan mempertimbangkan konsekuensi yang timbul apabila

informasi ditutup atau sebaliknya.

Kebijakan BATAN terhadap kegiatan Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2019

Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan.

Moto

“Melayani dengan sepenuh hati”.

3

Keberadaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) salah satunya mengatur tentang Pejabat Pengelola Informasi Publik (PPID) yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

PPID di BATAN pertama kali ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala BATAN Nomor 181/KA/IX/2012 tentang Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi. Keputusan tersebut beberapa kali mengalami perubahan, dan terakhir kali diubah pada Tahun 2018, melalui Surat Keputusan Kepala BATAN Nomor 357/KA/X/2018.

Tugas dan tanggungjawab PPID diantaranya yaitu memberikan pelayanan penyediaan informasi secara cepat, tepat dan murah, termasuk dalam hal penyediaan sarana dan prasarana layanan, sumber daya manusia, serta ketersediaan anggaran guna mendukung kegiatan tersebut.

Sarana dan Prasarana layanan Informasi Publik yang dimiliki.

Pelayanan informasi publik di Lingkungan BATAN, tidak hanya dilaksanakan di Kawasan Kantor Pusat BATAN, tapi juga dilaksanakan di seluruh kawasan BATAN, yaitu Kawasan BATAN Pasar Jumat, Kawasan BATAN Serpong, Kawasan BATAN Bandung, dan Kawasan BATAN Yogyakarta. Terkait sarana dan prasarana, hampir seluruh unit kerja di tiap kawasan memiliki ruang layanan informasi publik, baik secara khusus maupun terintegrasi dengan ruang layanan lainnya.

Ruang Layanan Informasi Publik telah dilengkapi dengan perangkat komunikasi, meja, kursi layanan, kursi tunggu, perangkat komputer, printer, dan monitor informasi.

Gambaran Umum

Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik

4

Visi

Menyediakan informasi nuklir dengan cepat, mudah, dan akurat mendukung visi BATAN:

“Unggul di Tingkat Regional Berperan dalam Percepatan Kesejahteraan Menuju Kemandirian Bangsa”

Dalam memberikan layanan permohonan informasi publik, Pemohon Informasi dapat meminta informasi dengan cara datang langsung ke ruang layanan informasi, atau melalui sarana komunikasi resmi yang dimiliki BATAN seperti telepon, email, faksimili, surat, serta melalui aplikasi layanan informasi yang ada di situs website BATAN.

Dan untuk memberikan kemudahan kepada publik dalam mendapatkan layanan permohonan informasi, PPID mengembangkan sarana dan prasarana layanannya yaitu dengan menyediakan layanan permohonan informasi via mobile chat (whatsapp), media sosial (instagram, facebook), dan mengembangkan layanan informasi berbasis android.

Untuk lebih mendekatkan informasi kepada masyarakat, pelayanan informasi juga dilakukan dalam bentuk pertemuan diskusi bersama masyarakat.

Secara berkala PPID juga melakukan pemutakhiran Informasi Publik yang diumumkan melalui website Keterbukaan Informasi Publik BATAN di alamat www.batan.go.id/kip.

5

Misi

1. Memutakhirkan data dan informasi secara terus menerus.

2. Membangun komunikasi secara intensif dengan pelanggan.

3. Mengembangkan sarana komunikasi yang mudah diakses.

Sumber Daya Manusia Pengelolaan Layanan Informasi Publik

Sumber Daya Manusia (SDM) sangat penting dalam proses kegiatan layanan informasi di BATAN. Sesuai Peraturan Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik dan Surat Keputusan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 357/KA/X/2018 tentang Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi di BATAN, menyebutkan bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan KIP, PPID dibantu oleh Bidang yang terkait pengelolaan dan pelayanan informasi, bidang dokumentasi dan arsip, serta bidang pengaduan dan penyelesaian sengketa informasi. Dan berada digarda terdepan adalah Petugas Pelayanan Informasi yang menangani langsung layanan permohonan informasi di BATAN.–

PENGELOLA LAYANAN INFORMASI PUBLIK:

Bidang Pelayanan dan Pengelolaan Informasi Purnomo

Atasan PPID Ir. Falconi Margono

PPID Utama Ir. Eko Madi Parmanto

Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Informasi Wagiman, S.H.

PPID Unit Kerja • 23 Kepala Unit Kerja • Bidang Pelayanan dan

Pengelolaan Informasi • Bidang Dokumentasi dan

Arsip

Bidang Dokumentasi dan Arsip Khundari, S.ST.

6

Petugas Pelayanan Informasi Tahun 2019.

Anggaran Layanan Informasi Publik

Seluruh pembiayaan dalam pelaksanaan tugas pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Kantor Pusat Badan Tenaga Nuklir Nasional.

Maklumat

1. Menjawab permohonan informasi paling lama 10 hari kerja.

2. Memberikan layanan yang terbaik kepada pelanggan secara adil.

Untuk meningkatkan kompetensi dan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM), diselenggarakan workshop untuk Petugas Pelayanan Informasi (PPI). Workshop bertujuan memberikan bekal pengetahuan dan bimbingan teknis dalam mengoperasikan aplikasi layanan informasi berbasis website.

Selain itu, PPID Utama selaku Pengelola Layanan Informasi Publik di BATAN, melakukan supervisi dan memberikan bimbingan atau konsultasi ke PPID Unit Kerja dalam rangka rangkaian monitoring dan evaluasi pelaksanaan layanan informasi publik di Unit Kerja.

Untuk meningkatkan pemahaman tentang pentingnya peran PPID dalam pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di BATAN, diselenggarakan Focus Group Discussion (FGD) yang diikuti oleh Atasan PPID dan PPID di lingkungan BATAN.

7

Capaian Tahun 2019

Selama Tahun 2019, terdapat beberapa capaian yang berhasil diraih oleh PPID Badan Tenaga Nuklir Nasional, sebagai berikut:

1. Menetapkan Keputusan PPID BATAN tentang Klasifikasi Informasi Publik yang Dikecualikan Badan Tenaga Nuklir Nasional.

2. Memberikan layanan informasi publik pada tahun 2019 sebanyak 1480 permohonan.

3. Melaksanakan workshop untuk Petugas Pelayanan Informasi Tahun 2019.

4. Melaksanakan supervisi layanan informasi publik ke seluruh layanan informasi publik Unit Kerja di BATAN.

5. Melaksanakan Focus Group Discussion (FGD) dengan tema “BATAN siap tingkatkan kualitas layanan informasi publik”, dihadiri oleh PPID BATAN beserta Kepala Bagian/Subbagian Tata Usaha Unit Kerja, dengan narasumber dari Komisi Informasi Pusat RI.

6. Untuk kedua kalinya BATAN meraih penghargaan sebagai Badan Publik Informatif untuk kategori Lembaga Negara dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK), pada acara Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2019 yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat RI.

7. Menerima kunjungan studi banding dari PPID Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI).

8

Selama Tahun 2019, BATAN menerima 1480 (seribu empat ratus delapan puluh) permohonan informasi dengan waktu rata-rata pelayanan 2 (dua) hari kerja. Pelayanan informasi dilakukan baik secara tatap muka bagi masyarakat yang datang langsung, melalui telepon, fax, email, aplikasi berbasis web dan media sosial. Pemohon Informasi Publik di Tahun 2019 diklasifikasikan menjadi 4 (empat) kelompok, dengan rincian sebagai berikut:

Ditinjau dari materi permohonan Informasi Publik yang diajukan oleh Pemohon Informasi dapat dirinci sebagai berikut:

Rincian Layanan Informasi

Publik

kalangan Pelajar/Akademisi

21

53

81

186

458

681

kepegawaian

PMB/CPNS

lain-lain

iptek nuklir dan litbang BATAN

layanan batan

prosedur PKL dan Kunjungan

Lain-lain Swasta PNS/TNI/POLRI/BUMN

9

Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Sepanjang Tahun 2019 PPID di lingkungan BATAN tidak menerima keberatan dari Pemohon Informasi yang menimbulkan sengketa Informasi.

Kendala dan Rekomendasi Tindak Lanjut Kendala

Kendala yang dihadapi dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik di BATAN adalah masih ada Unit Kerja yang belum memahami peran dan fungsinya dalam pengelolaan informasi dan dokumentasi disebabkan dinamika organisasi.

Rekomendasi:

Untuk meningkatkan kelancaran pengelolaan dan pelayanan informasi publik di BATAN, maka perlu upaya perbaikan di Tahun 2020, yaitu dengan terus melakukan sosialisasi kebijakan BATAN tentang pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik di BATAN.

248

200

162 141

70 72

146

108 102 108

65 58

0

50

100

150

200

250

300

Jumlah Permohonan Informasi Publik Tahun 2019

10

Kesimpulan Secara umum pelayanan informasi di lingkungan BATAN dapat dilaksanakan dengan baik selama Tahun 2019. Dengan komitmen yang tinggi dari seluruh PPID Unit Kerja dalam melaksanakan Keterbukaan Informasi menjadikan pelayanan informasi di BATAN semakin optimal sehingga dapat lebih memudahkan masyarakat mendapatkan informasi tentang kelembagaan BATAN dan iptek nuklir.

11

PPID

BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL

ppid_batan ppidbatan @humasbatan Humas Batan badan_tenaga_nuklir_nasional Humas Batan

Jl. Kuningan Barat, Mampang Prapatan, Jakarta 12710. Telp.021-5251109 ext.307 Email: ppid@batan.go.id