22
LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI BALAI PROTEKSI TANAMAN PERKEBUNAN PONTIANAK T.A. 2018 KEMENTERIAN PERTANIAN DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN BALAI PROTEKSI TANAMAN PERKEBUNAN PONTIANAK 2018

LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIKbalaipontianak.ditjenbun.pertanian.go.id/uploads/download/1551164500.pdfb. Pengecualian terhadap perlindungan Hak Kekayaan Intelektual atas proses dan/atau

  • Upload
    ledien

  • View
    231

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIKbalaipontianak.ditjenbun.pertanian.go.id/uploads/download/1551164500.pdfb. Pengecualian terhadap perlindungan Hak Kekayaan Intelektual atas proses dan/atau

1 | L a p o r a n P P I D T . A . 2 0 1 8

LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

BALAI PROTEKSI TANAMAN PERKEBUNAN PONTIANAK

T.A. 2018

KEMENTERIAN PERTANIAN

DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN

BALAI PROTEKSI TANAMAN PERKEBUNAN PONTIANAK

2018

Page 2: LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIKbalaipontianak.ditjenbun.pertanian.go.id/uploads/download/1551164500.pdfb. Pengecualian terhadap perlindungan Hak Kekayaan Intelektual atas proses dan/atau

i | L a p o r a n P P I D T . A . 2 0 1 8

i | L a p o r a n P P I D T . A . 2 0 1 6

KATA PENGANTAR

Puji Syukur ke hadirat Allah SWT atas karunia-Nya maka “Laporan Layanan Informasi

Publik Balai Proteksi Tanaman Perkebunan Pontianak T.A. 2018” ini dapat disusun.

Laporan Layanan Informasi Publik Balai Proteksi Tanaman Perkebunan Pontianak ini

memuat informasi tentang berbagai hal menyangkut pelaksanaan layanan informasi

publik BPTP Pontianak T.A. 2018

Semoga laporan ini bermanfaat bagi semua yang menggunakannya.

Pontianak, Januari 2018

Page 3: LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIKbalaipontianak.ditjenbun.pertanian.go.id/uploads/download/1551164500.pdfb. Pengecualian terhadap perlindungan Hak Kekayaan Intelektual atas proses dan/atau

ii | L a p o r a n P P I D T . A . 2 0 1 8

ii | L a p o r a n P P I D T . A . 2 0 1 6

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ................................................................................................................................. i

DAFTAR ISI .............................................................................................................................................. ii

I. Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik .......................................................... 1

II. Kedudukan dan tugas PPID BPTP Pontianak .............................................................................. 4

III. Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik BPTP Pontianak ....................................................... 5

IV. Rencana Tindak lanjut ................................................................................................................... 11

V. Penutup............................................................................................................................................ 16

Page 4: LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIKbalaipontianak.ditjenbun.pertanian.go.id/uploads/download/1551164500.pdfb. Pengecualian terhadap perlindungan Hak Kekayaan Intelektual atas proses dan/atau

1 | L a p o r a n P P I D T . A . 2 0 1 8

1 | L a p o r a n P P I D T . A . 2 0 1 6

I. Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi

dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional.

Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan

informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang

menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan Negara

yang baik. Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan

pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya

dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik. Untuk memberikan

akses informasi publik diperlukan adanya pengelolaan informasi publik.

Informasi publik merupakan hal yang perlu dibuka dan diketahui oleh publik.

Memahami tentang hal ini maka pada 2008 pemerintah mengeluarkan UU no.14

tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP).

Dengan adanya UU tersebut maka pemerintah telah menjamin hak warganegara

untuk mengetahui serta mendorong pelayanan informasi yang baik di suatu Badan

Publik.

Dalam proses pengklasifikasian, informasi di bagi menjadi dua kelompok yaitu

informasi yang bersifat publik dan informasi yang dikecualikan.

Informasi yang bersifat publik dikelompokkan berdasarkan subyek informasi sesuai

dengan tugas pokok, fungsi dan kegiatan setiap satuan kerja. Pengelompokan

informasi yang bersifat publik meliputi:

a. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, meliputi a.l. :

1) Informasi yang berkaitan dengan BPTP Pontianak, seperti Profil BPTP

Pontianak, sejarah singkat, struktur organisasi, tujuan, kedudukan, fungsi,

program kerja, dan sebagainya;

Page 5: LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIKbalaipontianak.ditjenbun.pertanian.go.id/uploads/download/1551164500.pdfb. Pengecualian terhadap perlindungan Hak Kekayaan Intelektual atas proses dan/atau

2 | L a p o r a n P P I D T . A . 2 0 1 8

2) Informasi yang berkaitan dengan kegiatan dan kinerja, seperti laporan

pelaksanaan kegiatan (bulanan, triwulan, dan tahunan), Laporan

Akuntabilitas Kinerja, dan

3) Informasi yang berkaitan dengan laporan keuangan, seperti laporan realisasi

anggaran, laporan pendapatan laporan pertanggungjawaban keuangan

negara, laporan keuangan sebagainya;

4) Informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;

5) Informasi 1) sampai dengan 4) dilakukan paling singkat 6 (enam) bulan

sekali.

b. Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta, meliputi a.l. :

1) Hasil kegiatan BPTP Pontianakyang telah dipublikasikan;

2) Laporan kajian-kajian kebijakan BPTP Pontianak.

c. Informasi yang wajib disediakan setiap saat, meliputi a.l. :

1) Daftar seluruh informasi publik yang berada di bawah penguasaan BPTP

Pontianak;

2) Hasil keputusan BPTP Pontianak dan pertimbangannya;

3) Seluruh kebijakan yang ada serta dokumen pendukungnya;

4) Perjanjian BPTP Pontianak dengan pihak ketiga;

5) Informasi dan kebijakan yang disampaikan Pejabat BPTP Pontianak dalam

pertemuan terbuka untuk umum;

6) Prosedur kerja pegawai BPTP Pontianak yang berkaitan dengan pelayanan

masyarakat;

7) Rencana Kinerja Tahunan

Page 6: LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIKbalaipontianak.ditjenbun.pertanian.go.id/uploads/download/1551164500.pdfb. Pengecualian terhadap perlindungan Hak Kekayaan Intelektual atas proses dan/atau

3 | L a p o r a n P P I D T . A . 2 0 1 8

3 | L a p o r a n P P I D T . A . 2 0 1 6

Informasi yang dikecualikan

a. Informasi publik yang dikecualikan adalah informasi sebagaimana diatur

dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 dan Pasal 18;

b. Pengecualian terhadap perlindungan Hak Kekayaan Intelektual atas proses

dan/atau hasil kegiatan penelitian dan pengembangan BPTP Pontianak

c. Dalam mengelompokkan informasi yang dikecualikan, BPTP Pontianak sesuai

dengan pedoman PPID Kementan menganut prinsip:

1) Ketat, artinya untuk mengkategorikan informasi yang dikecualikan harus

benar- benar mengacu pada metode yang valid dan mengedepankan

obyektivitas;

2) Terbatas, artinya informasi yang dikecualikan harus terbatas pada

informasi tertentu untuk menghindari penafsiran yang subyektif dan

kesewenangan;

3) Tidak mutlak, artinya tidak ada informasi yang secara mutlak di kecualikan

ketika kepentingan publik yang lebih besar menghendakinya.

d. Usulan klasifikasi akses informasi publik yang dikecualikan pada masing-

masing Satuan Kerja dilakukan oleh Kepala Satuan Kerja untuk diajukan

penetapkannya oleh Menteri Pertanian;

e. Pengecualian harus melalui metode uji konsekuensi bahaya (consequential

harm test) yang mendasari penentuan suatu informasi harus dirahasiakan

apabila informasi tersebut dibuka;

f. Pengklasifikasian akses informasi yang dikecualikan harus disertai

pertimbangan tertulis tentang implikasi informasi dari sisi politik, ekonomi,

sosial-budaya, dan pertahanan keamanan;

g. Penetapan sebagaimana dimaksud pada huruf d dilakukan setelah mendapat

persetujuan dalam rapat pimpinan;

Page 7: LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIKbalaipontianak.ditjenbun.pertanian.go.id/uploads/download/1551164500.pdfb. Pengecualian terhadap perlindungan Hak Kekayaan Intelektual atas proses dan/atau

4 | L a p o r a n P P I D T . A . 2 0 1 8

II. Kedudukan dan tugas PPID BPTP Pontianak

Sesuai dengan Stuktur PPID dalam Pasal 10 Permentan No. 32 tahun 2011, PPID

BPTP Pontianak berkedudukan sebagai PPID Pembantu Pelaksana Direktorat

Perlindungan-Direktorat Jenderal Perkebunan. PPID Pembantu Pelaksana

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c, mempunyai tugas:

a. menyiapkan bahan penyediaan pelayanan informasi publik secara cepat, tepat,

dan sederhana lingkup unit kerja BPTP Pontianak;

b. menyimpan dan mendokumentasikan, mengamankan bahan informasi secara

tepat di lingkup unit kerja BPTP Pontianak;

c. menyiapkan bahan saran/tanggapan atas permohonan, keberatan dan/atau

sengketa pelayanan informasi publik;

d. menyiapkan bahan klasifikasi informasi;

e. menyusun laporan secara berkala kepada PPID Pelaksana Eselon I yang

bersangkutan.

Page 8: LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIKbalaipontianak.ditjenbun.pertanian.go.id/uploads/download/1551164500.pdfb. Pengecualian terhadap perlindungan Hak Kekayaan Intelektual atas proses dan/atau

5 | L a p o r a n P P I D T . A . 2 0 1 8

5 | L a p o r a n P P I D T . A . 2 0 1 6

III. Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik BPTP Pontianak

BPTP Pontianak menggunakan fasilitas ruangan Klinik Tanaman Perkebunan

sebagai ruang layanan penyampaian Informasi Publik. Dalam menjalankan

tugasnya tersebut petugas PPID memiliki fasilitas :

1. Meja pelayanan Informasi publik

2. Kursi Tunggu Pemohon Informasi

3. Kursi Pengguna Informasi Publik

4. Formulir layanan informasi publik (Form. 1a – Form 7)

Ruangan PPID dilengkapi dengan banner, leaflet dan poster mengenai

perlindungan perkebunan, alur layanan Klinik Tanaman Perkebunan BPTP

Pontianak. Sedangkan untuk informasi serta merta yang dapat diberikan melalui

pengumuman, BPTP Pontianak yang berada di tempat-tempat strategis di

lingkungan BPTP Pontianak.

Gambar: Ruangan PPID dan Klinik Tanaman Perkebunan BPTP Pontianak

PPID BPTP Pontianak memberikan pelayanan informasi yang dilakukan setiap hari

kerja (Senin s/d Jum’at) dari jam 07.30 – 16.00 WIB. Para pemohon informasi dapat

melakukan permohonan informasi baik secara langsung ke Ruang PPID/ Klinik

Tanaman Perkebunan BPTP Pontianak maupun tidak langsung melalui email ke

alamat [email protected], telpon/faksimili (0561) 882784, Whatsapp atau

SMS center 081257948885.

Page 9: LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIKbalaipontianak.ditjenbun.pertanian.go.id/uploads/download/1551164500.pdfb. Pengecualian terhadap perlindungan Hak Kekayaan Intelektual atas proses dan/atau

6 | L a p o r a n P P I D T . A . 2 0 1 8

Produk informasi publik yang tersedia di PPID BPTP Pontianak, antara lain :

1. Organisasi dan tata kerja BPTP Pontianak;

2. Data jumlah pejabat struktural BPTP Pontianak;

3. Data jumlah pejabat fungsional BPTP Pontianak;

4. Data statistik BPTP Pontianak 2015;

5. Data statistik BPTP Pontianak 2016;

6. Data statistik BPTP Pontianak 2017;

7. Peraturan perundang-undangan bidang Pertanian;

8. Renstra BPTP Pontianak 2010 – 2014;

9. Renstra BPTP Pontianak 2015 – 2019;

10. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) BPTP PontianakTahun 2016;

11. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) BPTP PontianakTahun 2017;

12. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) BPTP PontianakTahun 2018;

13. DIPA BPTP Pontianak 2016;

14. DIPA BPTP Pontianak 2017;

15. DIPA BPTP Pontianak 2018;

16. Indikator Kinerja Utama BPTP PontianakT.A 2016;

17. Indikator Kinerja Utama BPTP PontianakT.A 2017;

18. Indikator Kinerja Utama BPTP PontianakT.A 2018;

19. Penetapan Kinerja BPTP PontianakT.A 2016;

20. Penetapan Kinerja BPTP PontianakT.A 2018;

21. Penetapan Kinerja BPTP PontianakT.A 2017;

22. Laporan Tahunan BPTP Pontianak 2010-2018;

23. Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Proteksi Perkebunan BPTP

Pontianak 2010-2018;

24. Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Proteksi Perkebunan BPTP

Pontianak 2010-2018;

Page 10: LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIKbalaipontianak.ditjenbun.pertanian.go.id/uploads/download/1551164500.pdfb. Pengecualian terhadap perlindungan Hak Kekayaan Intelektual atas proses dan/atau

7 | L a p o r a n P P I D T . A . 2 0 1 8

7 | L a p o r a n P P I D T . A . 2 0 1 6

Biaya/Tarif

PPID menyediakan informasi publik secara gratis (tidak dipungut biaya),

sedangkan untuk penggandaan atau perekaman, pemohon/pengguna informasi

publik dapat melakukan penggandaan/fotocopy sendiri di sekitar gedung BPTP

Pontianak atau menyediakan CD/DVD kosong atau flashdisk untuk perekaman data

dan informasinya.

Permintaan Informasi

Pada tahun 2018, jenis layanan publik yang diberikan seperti pada tabel berikut.

Pada tahun 2018, tidak ada permintaan informasi-informasi baik yang dikecualikan

maupun yang tidak, kepada BPTP Pontianak (daftar terlampir).

Page 11: LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIKbalaipontianak.ditjenbun.pertanian.go.id/uploads/download/1551164500.pdfb. Pengecualian terhadap perlindungan Hak Kekayaan Intelektual atas proses dan/atau

8 | L a p o r a n P P I D T . A . 2 0 1 8

8 | L a p o r a n P P I D T . A . 2 0 1 6

Rekapitulasi waktu penyelesaian layanan publik BPTP Pontianak T.A. 2018 sebagai berikut:

PELAYANAN PUBLIK PPID

BERDASARKAN WAKTU PEMENUHAN INFORMASI PUBLIK

BPTP PONTIANAK TAHUN 2018

PELAYANAN PUBLIK YANG

DIPENUHI

WAKTU PEMENUHAN INFORMASI PUBLIK

NO URAIAN (BAIK SEKALI)

(BAIK) (CUKUP) Keterangan

1 2 3 4 5 6 7

1 JANUARI

a. Uji kualitas - - - - SOP Uji Kualitas Pelayanan maksimal s.d 14 hari

b. Konsultasi klinik 3 3 - -

c. Magang - - - - Waktu pelaksanaan magang sesuai

jadwal/permintaan konsumen

d. Penelitian - - - -

e. Identifikasi OPT - - - -

2 FEBRUARI

a. Uji kualitas - - - -

b. Konsultasi klinik 16 16 - -

c. Magang - - - -

d. Penelitian - - - -

e. Permohonan APH 2 2 - -

3 MARET

a. Uji kualitas - - - -

b. Konsultasi klinik 18 18 - -

c. Magang - - - -

d. Penelitian 1 1 - -

Page 12: LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIKbalaipontianak.ditjenbun.pertanian.go.id/uploads/download/1551164500.pdfb. Pengecualian terhadap perlindungan Hak Kekayaan Intelektual atas proses dan/atau

9 | L a p o r a n P P I D T . A . 2 0 1 8

1 2 3 4 5 6 7

e. Permohonan APH 7 7 - -

4 APRIL

a. Uji kualitas - - - -

b. Konsultasi klinik 8 8 - -

c. Magang - - - -

d. Penelitian - - - -

e. Permohonan APH 1 1 - -

5 MEI

a. Uji kualitas - - - -

b. Konsultasi klinik 5 5 - -

c. Magang 3 3 - -

d. Penelitian - - - -

e. Identifikasi OPT - - - -

6 JUNI - -

a. Uji kualitas - - - -

b. Konsultasi klinik 6 6 - -

c. Magang - - - -

d. Penelitian - - - -

e. Identifikasi OPT - - - -

7 JULI

a. Uji kualitas 1 1 - -

b. Konsultasi klinik 4 4 - -

c. Magang - - - -

d. Penelitian - - - -

e. Identifikasi OPT - - - -

8 AGUSTUS

a. Uji kualitas - - - -

b. Konsultasi klinik 1 1 - -

c. Magang 1 1 - -

d. Penelitian - - - -

Page 13: LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIKbalaipontianak.ditjenbun.pertanian.go.id/uploads/download/1551164500.pdfb. Pengecualian terhadap perlindungan Hak Kekayaan Intelektual atas proses dan/atau

10 | L a p o r a n P P I D T . A . 2 0 1 8

1 2 3 4 5 6 7

e. Identifikasi OPT - - - -

9 SEPTEMBER

a. Uji kualitas - - - -

b. Konsultasi klinik 2 2 - -

c. Magang 1 1 - -

d. Penelitian - -

e. Identifikasi OPT - - - -

10 OKTOBER

a. Uji kualitas - - - -

b. Konsultasi klinik 2 2 - -

c. Magang - - - -

d. Penelitian - - - -

e. Identifikasi OPT - - - -

11 NOVEMBER

a. Uji kualitas 1 1 - -

b. Konsultasi klinik 3 3 - -

c. Magang - - - -

d. Penelitian - - - -

e. Identifikasi OPT - - - -

12 DESEMBER

a. Uji kualitas 1 1 - -

b. Konsultasi klinik 2 2 - -

c. Magang - - - -

d. Penelitian - - - -

e. Identifikasi OPT 1 1 - -

Ket Baik sekali : Penyelesaian layanan < waktu layanan dalam SOP Baik : Penyelesaian layanan = batas akhir layanan dalam SOP Buruk : penyelesaian layanan > waktu layanan dalam SOP

Page 14: LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIKbalaipontianak.ditjenbun.pertanian.go.id/uploads/download/1551164500.pdfb. Pengecualian terhadap perlindungan Hak Kekayaan Intelektual atas proses dan/atau

11 | L a p o r a n P P I D T . A . 2 0 1 8

11 | L a p o r a n P P I D T . A . 2 0 1 6

DAFTAR PELAYANAN KEGIATAN PENGUJIAN

LABOTATORIUM BALAI PROTEKSI TANAMAN PERKEBUNAN PONTIANAK

NO TANGGAL

SURAT

NOMOR

SURAT

PEMOHON JENIS UJI TANGGAL

TERIMA

DAN

DISPOSISI

SERTIFIKAT / HASIL UJI

NOMOR FORMULIR (FR.5.4.4.1. a/b)

PENGESAHAN HASIL

UJI /

TANGGAL

NO. SURAT PENGANTAR LHUji (FR.5.10.1.1)

1 - - UPTD Perlindungan

Perkebunan dan Pengawasan Benih

Kalimantan Tengah

Palangkaraya

Uji Kerapatan

Spora dan viabilitas Beauveria bassiana

(PDA)

15 Januari

2018

01/LB.030/E5.6/1/2018 25-Jan-18 61 / LB.030 /E5.6/1/2018

2 15 Februari

2018

99/PD.500/E5.6

/UPPT-

Kp/II/2018

Koordinator UPPT

Kapuas Uji Kerapatan

Spora dan viabilitas Trichoderma harzianum (media

beras)

21 Februari

2018

02/LB.030/E5.6/2/2018 01-Mar-18 144/ LB.030/E5.6/3/2018

3 13 April

2018

105/PD.500/E5.

6/UPPT-

Kp/IV/2018

Koordinator UPPT

Kapuas Uji Kerapatan

Spora dan viabilitas Trichoderma

harzianum (media beras)

26 April 2018 03/LB.030/E5.6/5/2018 14-Mei-18 250/LB.030/E5.6/5/2018

4 - - Koordinator UPPT Kapuas

Uji Kerapatan

Spora dan viabilitas Trichoderma

harzianum (media

beras)

26 April 2018 04/LB.030/E5.6/5/2018 14-Mei-18 250/LB.030/E5.6/5/2018

5 - - ibu Sri Agustina, SP Uji Kerapatan

Spora dan viabilitas Metarhizium

anisopliae (media

jagung)

30 April 2018 05/LB.030/E5.6/5/2018 14-Mei-18 251/LB.030/E5.6/5/2018

6 - - G. Lulus PH, S.Si, MP Uji Kerapatan

Spora dan viabilitas Metarhizium isolat

oryctes (media

jagung)

02 Mei 2018 06/LB.030/E5.6/5/2018 14-Mei-18 252/LB.030/E5.6/5/2018

Page 15: LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIKbalaipontianak.ditjenbun.pertanian.go.id/uploads/download/1551164500.pdfb. Pengecualian terhadap perlindungan Hak Kekayaan Intelektual atas proses dan/atau

12 | L a p o r a n P P I D T . A . 2 0 1 8

NO TANGGAL

SURAT

NOMOR

SURAT

PEMOHON JENIS UJI TANGGAL

TERIMA

DAN

DISPOSISI

SERTIFIKAT / HASIL UJI

NOMOR FORMULIR

(FR.5.4.4.1. a/b)

PENGESAH

AN HASIL

UJI /

TANGGAL

NO. SURAT PENGANTAR

LHUji (FR.5.10.1.1)

8 - - lab. APH BPTP Pontianak

Uji Kerapatan

Spora dan viabilitas Metarhizium

anisopliae (media

jagung)

08 Mei 2018 08/LB.030/E5.6/5/2018 21-Mei-18 259/LB.030/E5.6/5/2018

9 - - Kelompok Tani angin

sepoi - sepoi sui bakau besar darat kec. Sungai

pinyuh kab.

Mempawah

Uji Kerapatan

Spora dan viabilitas Metarhizium

anisopliae isolat

brontispa (media

jagung)

11 Mei 2018 09/LB.030/E5.6/5/2018 21-Mei-18 260/LB.030/E5.6/5/2018

10 - - Kelompok Tani andini

sui rasau kec. Sungai

pinyuh kab.

Mempawah

Uji Kerapatan

Spora dan viabilitas Metarhizium

anisopliae isolat

brontispa (media

jagung)

11 Mei 2018 10/LB.030/E5.6/5/2018 21-Mei-18 261/LB.030/E5.6/5/2018

11 - - Kelompok Tani usaha

tani makmur sui rasau kec. Sungai pinyuh

kab. Mempawah

Uji Kerapatan

Spora dan viabilitas Metarhizium

anisopliae isolat

oryctes (media

jagung)

11 Mei 2018 11/LB.030/E5.6/5/2018 28-Mei-18 271/LB.030/E5.6/5/2018

12 - - Kelompok Tani usaha

tani makmur sui rasau kec. Sungai pinyuh

kab. Mempawah

Uji Kerapatan

Spora dan viabilitas Metarhizium

anisopliae isolat

oryctes (media

jagung)

11 Mei 2018 12/LB.030/E5.6/5/2018 28-Mei-18 270/LB.030/E5.6/5/2018

13 30 Mei 2018 06/SUB-LB/IV/2018

sub Lab. Parindu Sanggau

Uji Kerapatan

Spora dan viabilitas

Trichoderma spp (tabung reaksi PDA)

31 Mei 2018 13/LB.030/E5.6/5/2018 05-Jun-18 281/LB.030/E5.6/6/2018

Page 16: LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIKbalaipontianak.ditjenbun.pertanian.go.id/uploads/download/1551164500.pdfb. Pengecualian terhadap perlindungan Hak Kekayaan Intelektual atas proses dan/atau

13 | L a p o r a n P P I D T . A . 2 0 1 8

NO TANGGAL

SURAT

NOMOR

SURAT

PEMOHON JENIS UJI TANGGAL

TERIMA

DAN

DISPOSISI

SERTIFIKAT / HASIL UJI

NOMOR FORMULIR (FR.5.4.4.1. a/b)

PENGESAHAN HASIL

UJI /

TANGGAL

NO. SURAT PENGANTAR LHUji (FR.5.10.1.1)

15 - - Balai Besar

Perbenihan dan

Proteksi Tanaman Perkebunan Ambon (

uji banding)

Uji Kerapatan

Spora dan viabilitas Trichoderma spp(media beras)

04 Juli 2018 15/LB.030/E5.6/7/2018 09-Jul-18 245.3/LB.030/E5.6/7/2018

16 - - Balai Besar

Perbenihan dan

Proteksi Tanaman

Perkebunan Ambon ( uji banding)

Uji Kerapatan

Spora dan viabilitas Metarhizium

anisopliae(media beras)

04 Juli 2018 16/LB.030/E5.6/7/2018 09-Jul-18 245.3/LB.030/E5.6/7/2018

17 - - Balai Besar Perbenihan dan

Proteksi Tanaman

Perkebunan Ambon (

uji banding)

Uji Kerapatan

Spora dan viabilitas Beauveria bassiana

(media beras)

04 Juli 2018 17/LB.030/E5.6/7/2018 09-Jul-18 245.3/LB.030/E5.6/7/2018

18 - - sub Lab. Parindu

Sanggau Uji Kerapatan

Spora dan viabilitas

Trichoderma spp (media beras)

20 Juli 2018 18/LB.030/E5.6/7/2018 30-Jul-18 323./LB.030/E5.6/7/2018

19 - - Kelompok Tani sahang jaya

Uji Kerapatan

Spora dan viabilitas

Trichoderma spp (media beras)

10 Agustus 2018

19/LB.030/E5.6/8/2018 15-Agu-18 389/LB.030/E5.6/8/2018

20 - - Kelompok Tani

sahang jaya Uji Kerapatan

Spora dan viabilitas

Beauveria bassiana (media jagung)

10 Agustus

2018

20/LB.030/E5.6/8/2018 15-Agu-18 389/LB.030/E5.6/8/2018

21 - - Kelompok Tani Suka

Maju Uji Kerapatan

Spora dan viabilitas

Trichoderma spp (media cair)

10 Agustus

2018

21/LB.030/E5.6//2018 23-Agu-18 388/LB.030/E5.6/8/2018

22 510.22/0839/

UPTD-P2TP/2018

13 Agustus

2018

UPTD Pengembangan

Perlindungan Tanaman Perkebunan

Uji Kerapatan

Spora dan viabilitas

Trichoderma sp (media cair)

20 Agustus

2018

22/LB.030/E5.6/9/2018 24-Sep-18 521.1/LB.030/E5.6/9/2018

Page 17: LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIKbalaipontianak.ditjenbun.pertanian.go.id/uploads/download/1551164500.pdfb. Pengecualian terhadap perlindungan Hak Kekayaan Intelektual atas proses dan/atau

14 | L a p o r a n P P I D T . A . 2 0 1 8

NO TANGGAL

SURAT

NOMOR

SURAT

PEMOHON JENIS UJI TANGGAL

TERIMA

DAN

DISPOSISI

SERTIFIKAT / HASIL UJI

NOMOR FORMULIR (FR.5.4.4.1. a/b)

PENGESAHAN HASIL

UJI /

TANGGAL

NO. SURAT PENGANTAR LHUji (FR.5.10.1.1)

24 525.4/1075/B

00/2018

29 Agustus

2018

Balai Perlindungan

Perkebunana Dinas

Perkebunan Propinsi Jawa Barat

Uji Kerapatan

Spora dan viabilitas

Trichoderma spp (media cair)

04 September

2018

24/LB.030/E5.6/09/2018 24-Sep-18 529.1/LB.030/E5.6/9/2018

25 525.4/1075/B00/2018

29 Agustus 2018

Balai Perlindungan Perkebunana Dinas

Perkebunan Propinsi

Jawa Barat

Uji Kerapatan

Spora dan viabilitas

Trichoderma spp (media cair)

04 September 2018

25/LB.030/E5.6/9/2018 24-Sep-18 529.1/LB.030/E5.6/9/2018

26 525.4/1075/B

00/2018

29 Agustus

2018

Balai Perlindungan

Perkebunana Dinas

Perkebunan Propinsi Jawa Barat

Uji Kerapatan

Spora dan viabilitas

Trichoderma spp (media cair)

04 September

2018

26/LB.030/E5.6/9/2018 24-Sep-18 521.1/LB.030/E5.6/9/2018

27 525.4/1075/B00/2018

29 Agustus 2018

Balai Perlindungan Perkebunana Dinas

Perkebunan Propinsi

Jawa Barat

Uji Kerapatan

Spora dan viabilitas

Trichoderma spp (media cair)

04 September 2018

27/LB.030/E5.6/9/2018 24-Sep-18 521.1/LB.030/E5.6/9/2018

28 118/PD.500/

E5.6/UPPT-

Kp/IX/2018

07 September

2018

UPPT Kapuas Uji Kerapatan

Spora dan viabilitas

Trichoderma

harzianum (media

beras)

10 September

2018

28/LB.030/E5.6/9/2018 28-Sep-18 530.1/LB.030/E5.6/9/2018

Page 18: LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIKbalaipontianak.ditjenbun.pertanian.go.id/uploads/download/1551164500.pdfb. Pengecualian terhadap perlindungan Hak Kekayaan Intelektual atas proses dan/atau

15 | L a p o r a n P P I D T . A . 2 0 1 8

15 | L a p o r a n P P I D T . A . 2 0 1 6

IV. Rencana Tindak lanjut

Rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi

1. Penyediaan aplikasi layanan informasi publik untuk transaksi permintaan

informasi, penanganan pengaduan/keberatan, recording hasil transaksi, serta

laporan.

2. Meningkatkan tata kelola penyimpanan dokumen dan penyebarluasan

informasi publik

Page 19: LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIKbalaipontianak.ditjenbun.pertanian.go.id/uploads/download/1551164500.pdfb. Pengecualian terhadap perlindungan Hak Kekayaan Intelektual atas proses dan/atau

16 | L a p o r a n P P I D T . A . 2 0 1 8

V. Penutup

Demikian laporan tahunan secara ringkas ini kami susun sebagai bahan koreksi

dan evaluasi terhadap kinerja PPID BPTP Pontianak.

Page 20: LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIKbalaipontianak.ditjenbun.pertanian.go.id/uploads/download/1551164500.pdfb. Pengecualian terhadap perlindungan Hak Kekayaan Intelektual atas proses dan/atau

17 | L a p o r a n P P I D T . A . 2 0 1 8

REKAPITULASI PELAYANAN KLINIK TANAMAN PERKEBUNAN

BALAI PROTEKSI TANAMAN PERKEBUNAN PONTIANAK TAHUN 2018

NO BULAN JENIS KEGIATAN JUMLAH ASAL INSTANSI/LEMBAGA/

PERORANGAN

1 Januari Konsultasi Klinik Perkebunan 3 UPPT BPTP Pontianak, Masyarakat

Umum

2 Februari Konsultasi Klinik Perkebunan 16 Mahasiswa Politeknik Negeri Pontianak,

Masyarakat Umum, Staf Ditjenbun

Permohonan Stater APH 2 Mahasiswa Politeknik Negeri Pontianak

3 Maret Konsultasi Klinik

Perkebunan, Konsultasi

Hama Perkebunan,

Konsultasi Magang/Penelitian

di BPTP Pontianak

18 Mahasiswa Politeknik Negeri Pontianak,

Masyarakat Umum

Permohonan Stater APH

Tricoderma, Pseudomonas

fluorescens, Patogen

Phytophtora palmivora,

Curvularia

7 Mahasiswa Politeknik Negeri Pontianak

4 April Permohonan Stater APH

Metarhizium

4 Mahasiswa, Masyarakat Umum

Konsultasi penelitian 8 Mahasiswa Politeknik Negeri Pontianak

5 Mei Konsultasi Klinik

Perkebunan, Konsultasi OPT

Perkebunan

5 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Kota Palangkaraya, Balai Karantina

Pontianak, Dinas Perkebunan Provinsi

Kalimantan Barat, Mahasiswa Politeknik

Negeri Pontianak

Praktikum Laboratorium 1 Mahasiswa Politeknik Negeri Pontianak

Survey Magang 2 Politeknik Negeri Pontianak

6 Juni Konsultasi Klinik Perkebunan 4 Petani pekebun, Masyarakat Umum

Konsultasi penggunaan

Asrama

2 BPTP Kalimantan Barat

7 Juli Uji Banding APH 1 BBP2TP Ambon

Konsultasi OPT Perkebunan 4 Masyarakat Umum

8 Agustus Kunjungan Industri 2 Politeknik Negeri Pontianak

9 September Konsultasi Klinik

Perkebunan, Konsultasi OPT

Perkebunan

2 PT MAS Pontianak

Konsultasi Magang 1 SMA Fransiskus Asisi Pontianak

10 Oktober Identifikasi OPT Lada

2 Petani pekebun, Masyarakat Umum

Page 21: LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIKbalaipontianak.ditjenbun.pertanian.go.id/uploads/download/1551164500.pdfb. Pengecualian terhadap perlindungan Hak Kekayaan Intelektual atas proses dan/atau

18 | L a p o r a n P P I D T . A . 2 0 1 8

NO BULAN JENIS KEGIATAN JUMLAH ASAL INSTANSI/LEMBAGA/

PERORANGAN

Konsultasi Klinik

Perkebunan, Konsultasi OPT

Perkebunan

3 Petani pekebun, Masyarakat Umum

11 November Konsultasi Klinik

Perkebunan, Konsultasi OPT

Perkebunan

3 Petani pekebun, Masyarakat Umum

Uji Banding APH 1 BPTPHP Salatiga Provinsi Jawa Tengah

Peminjaman Alat Evaporator 1 Politeknik Negeri Pontianak

12 Desember Identifikasi OPT Lada 1 Petani pekebun, Masyarakat Umum

Konsultasi Klinik

Perkebunan, Konsultasi OPT

Perkebunan

2 Petani pekebun, Masyarakat Umum

Page 22: LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIKbalaipontianak.ditjenbun.pertanian.go.id/uploads/download/1551164500.pdfb. Pengecualian terhadap perlindungan Hak Kekayaan Intelektual atas proses dan/atau

19 | L a p o r a n P P I D T . A . 2 0 1 8

REKAPITULASI PELAKSANAAN TUGAS PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

TAHUN 2018

No

.

TANGGAL & WAKTU

NAMA &

ALAMAT

PERMINTAAN

INFORMASI

JENIS INFORMASI

KET Minta Jawab/Selesai WAKTU

(HARI)

BERKALA

SERTA

MERTA

SETIAP

SAAT

DIKECUA-

LIKAN

1 - - - - - - - - - -

2

3

4

5

6