LAPORAN KUNJUNGAN KERJA KOMISI VI DPR RI

KE PROVINSI SUMATERA BARAT

Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2018-2019 19 - 21 Maret 2019

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

2019

1

LAPORAN KUNJUNGAN KERJA KOMISI VI DPR RI

KE PROVINSI SUMATERA BARAT PADA MASA SIDANG IV TAHUN SIDANG 2018 - 2019

TANGGAL 19 - 21 MARET 2019

I. PENDAHULUAN

A. DASAR

Pasal 98 ayat (4) huruf f Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang

MPR, DPR, DPD, dan DPRD sebagaimana telah mengalami perubahan

pertama dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 dan perubahan

kedua dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018.

Surat Tugas Nomor: ST/…/Kom.VI/DPR RI/…/2019 tentang Penugasan

Anggota Komisi VI DPR RI untuk melakukan Kunjungan Kerja Spesifik

Pada Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2017-2018 ke Provinsi

Sumatera Barat.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Kunjungan Kerja Reses ini dimaksudkan untuk mengetahui kinerja, pokok-

pokok kebijakan, tantangan dan permasalahan yang dihadapi oleh

Kunjungan Kerja kali ini, salah satunya dilaksanakan di Provinsi Sumatera

Barat dengan agenda pertemuan dengan Direksi BUMN, yaitu Perusahan

Umum (Perum) Badan Urusan Logistik (Bulog) Divisi Regional Provinsi

Sumatera Barat. Dialog dilakukan guna mengetahui tentang kinerja

operasional dan keuangan, aset perusahaan, kendala-kendala yang

dihadapi, suplai pangan, program-program dan kondisi aktual yang tengah

dihadapi Bulog khususnya di Provinsi Sumatera Barat dengan tujuan untuk

menjadi bahan masukan kepada Pemerintah guna ditindaklanjuti sesuai

ketentuan yang berlaku.

C. SASARAN DAN OBYEK KUNJUNGAN KERJA

1. Sasaran Kunjungan Kerja dititikberatkan pada aspek:

a. Pengawasan pelaksanaan peraturan perundang-undangan, khusus-

nya yang berkaitan bidang tugas mitra kerja Komisi VI DPR RI.

2

b. Pengawasan, monitoring dan evaluasi kinerja, pokok-pokok

kebijakan, tantangan dan permasalahanyang dihadapi Bulog di

Provinsi Sumatera Barat khususnya tentang kinerja operasional dan

keuangan, aset perusahaan, suplai pangan, kendala yang sedang

dihadapi, program-program dan kondisi aktual yang tengah dihadapi

perusahaan.

c. Menampung aspirasi yang berkaitan dengan tanggung jawab sosial

perusahaan terhadap masyarakat sekitar, pengembangan industri,

penciptaan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan

masyarakat lokal.

2. Objek yang dikunjungi dan dibahas meliputi:

Perum Bulog Divisi Regional Provinsi Sumatera Barat

D. WAKTU DAN ACARA KUNJUNGAN KERJA

(Terlampir)

E. ANGGOTA TIM KUNJUNGAN KERJA

(Terlampir)

II. KONDISI OBJEKTIF & PERMASALAHAN

A. PERUM BULOG DIVISI REGIONAL PROVINSI SUMATERA BARAT

3

1. Realisasi Pengadaan Dalam Negeri 2018-2019

2. Penyebaran Bansos Rastra Prov. Sumatera Barat 2018 sebanyak

10.985 ton

4

3. Penyaluran Bansos Rastra di Divisi Regional Sumbar pada tahun

2019 sebesar 3.493.320 kg sebesar 63,61%

4. Pemanfaatan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) tahun 2019

sebesar 1.664.520 kg

5

5. Realisasi Pengadaan Divisi Regional Sumatera Barat 2018-2019

6. Penyaluran Bansos Rastra Divisi Regional Sumatera Bart 2019

6

7. Posisi Persediaan Beras 2019 per tanggal 19 Maret Divre Sumbar

B. Paparan Wakil Gubernur Sumatera Barat

1. Monitoring Bulog oleh Biro Perekonomian dilasanakan secara rutin.

Dalam hal ini pola makan nasi di Provinsi Sumatera Barat sangat beras

sentris dan senantiasa makan nasi sebagai bahan utama pangan pokok.

2. Di sisi lain, penduduk Kepulauan Mentawai saat ini sudah beradaptasi

dengan tradisi untuk makan beras, sebelumnya umbi-umbian atau sagu.

Kepulauan Mentawai menyumbang angka pengangguran sebesar 1,2%

dengan angka kemiskinannya tinggi yaitu 6,8%. Di Sumbar masih ada 3

Kabupaten tertinggal.

3. Fokus Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam mengurangi angka

kemiskinan, dilakukan dengan penyaluran beras Rastra agar

masyarakat segera keluar dari garis kemiskinan. Kewenangan terletak

pada provinsi dan kabupaten/kota, sehingga diperlukan good political

will oleh Bulog dan Pemkab/Pemkot di Provinsi Sumatera Barat.

4. Sinergi Program Pembangunan antara kabupatan, kota, dan provinsi

untuk memastikan stok beras aman agar masyarakat segera

meningkatkan pendapatan mereka. Di Provinsi Sumatera Barat tercatat

harga 9 bahan pokok cukup stabil, dengan adanya kunjungan dan

inspeksi rutin, baik dari Kemendag, Kemenperin, maupun Komisi VI

DPR RI untuk mengecek harga pangan.

7

5. Masyarakat masih menuntut harga pangan yang terjangkau, namun

sayangnya masih sedikit yang membuat industri, sebagai contoh petani

bawang cenderung menjual langsung hasil taninya. Padahal bawang

goreng harganya lebih tinggi namun warga lebih cenderung menjual

bawang mentah. Namun demikin, industri rumah tangga dalam kondisi

resesi ekonomi, tetap bertahan. Ada harapan mengaktifkan pelabuhan

Teluk Ketapang di Aji Manis untuk menjadi penghubung di Teluk Bayur

guna menghidupkan denyut nadi perekonomian Provinsi Sumatera

Barat.

C. Paparan Direktur Keuangan Perum Bulog

1. Pencapaian kinerja ditunjukkan dengan penyaluran stok Bulog hari ini

sebanyak 6.300 ton. Adapun rencana penyaluran untuk bulan ini 2.300

ton. Batas harga Rp10.219 untuk Rastra.

2. Bulog bertanggung jawab atas tiga fungsi pangan yaitu ketersediaan,

kemerataan, dan perpanjangan distribusi pangan. Adapun arahan dari

Pemprov kepada Bulog untuk menjadikan subsidi untuk cadangan beras

pemerintah.

3. Penyaluran untuk beras di Bulog untuk dikawal. Sehingga Peran Bulog

untuk memajukan kesejahteraan petani di Sumatera Barat. Saat ini

terdapat 850 Rumah Pangan Kita (RPK) yang dijadikan sebagai garda

terdepan untuk kestabilan produksi pangan di Sumatera Barat.

4. Terkait program on farm, masih ada petani yang belum aware. Sehingga

Bulog harus memastikan jangan sampai ada petani ragu untuk

bergabung dalam program Bulog on farm.

5. Produktivitas pangan di Indonesia pada level Asia Tenggara semakin

rendah. Oleh karena itu, Bulog menjalin kerja sama dengan Konsultan

dari Pusat Studi untuk menanam padi di Bukit Tinggi, Padang Panjang,

dan Penajam dengan adanya riset dan pendekatan ilmiah. Alhamdulilah,

panen di Penajam sebanyak 11 ton.

6. Bulog menjalankan on farm yang sangat intens untuk nasional

kedepannya Petani tidak perlu memikirkan uang untuk modal karena

Bulog akan bersinergi dengan BUMN. Sejauh ini Bulog sudah beruji

coba di lahan pertanian yang terletak di Bukit Tinggi, Padang Panjang

hingga Penajam dan hasilnya cukup sukses.

8

7. Ke depannya program on farm Bulog ini akan menciptakan

kesejahteraan bagi petani salah satu keunggulannya adalah meng-hire

konsultan untuk meningkatkan kesejahteraan petani.

D. Paparan Perum Bulog Divisi Regional Sumatra Barat

Berdasarkan data, rata-rata 98% penduduk Sumbar adalah beras. Walhasil,

di Sumbar sebenarnya surplus, namun di sisi lain juga harus menyuplai

daerah lain seperti Riau.

Dalam hal program on farm bekerja sama dengan Dandim menghasilkan 6

ton per hektar yang nilainya luar biasa bagi petani. Memastikan lebih dulu

lagi untuk program on farm Bulog untuk membuka lebih banyak lagi lahan

untuk program on farm. Kendala yang dihadapi adalah keterbatasan personil

untuk membuka lahan baru dikarenakan jangkauan yang sangat luas.

III. CATATAN DAN REKOMENDASI

A. Komisi VI DPR RI

1. Komisi VI DPR RI menyadari bahwa masalah pangan dan kebutuhan

pokok adalah fokus Bulog. Jadi, Bulog bisa menyerap gabah-gabah

petani, efektivitas penggunaan Rice Milling Unit (RMU) untuk membeli

beras-beras masyarakat. Tercatat, harga beras saat ini berkisar antara

Rp8.000,00. Ada keinginan dari Kepala Bulog untuk menyetok gabah di

Kadivre Bulog.

2. Terkait kestabilan pangan, patut diketahui bahwa masyarakat Sumbar

cenderung memakan daging beku.

3. Komisi VI DPR RI memahami bahwa posisi Bulog harus memberikan

manfaat bagi masyarakat. Harus ada sinergi dengan swasta untuk

menjangkau kestabilan pangan bagi seluruh rakyat di Sumbar.

4. Sinergitas program on farm di Sumatera Barat tercatat sebanyak 700

hektar oleh petani lepas. Jika catatan program on farm ini betul, apabila

konsep kemitraan on farm ini betul dilakukan, maka petani tidak akan

mengeluh jika harga beras turun. Harus ada penguatan fungsi Bulog

untuk menjalankan konsep on farm, supaya harga gabah tidak

bergejolak.

9

B. Wakil Gubernur Sumatera Barat

Komitmen dari Bulog untuk membantu suplai pangan di Sumbar dan

implementasi program pengurangan ketergantungan terhadap petistida.

Untuk mempercepat inovasi dan transfer teknologi maka Bulog Divre

Sumbar akan memperbanyak kajian dengan LIPI untuk inovasi teknologi

pangan.

Ketua Tim, Ttd.

10

Dokumentasi Kunjungan Gudang Bulog Divre Sumatera Barat

11

Dialog dan tanya jawab dengan mitra kerja Komisi VI DPR

RI

12