LAPORAN KUNJUNGAN KERJA RESES KOMISI II DPR – RI

KE PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PADA MASA RESES PERSIDANGAN III TAHUN SIDANG 2018 – 2019

TANGGAL 14 FEBRUARI 2019

I

I

II

II

II

II

II

II

II

II

II

II

II

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

REPUBLIK INDONESIA

JAKARTA

FEBRUARI 2019

LAPORAN KUNJUNGAN KERJA RESES KOMISI II DPR – RI

KE PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PADA MASA RESES PERSIDANGAN III TAHUN SIDANG 2018 – 2019

TANGGAL 14 S/D 17 FEBRUARI 2019

I. PENDAHULUAN

A. DASAR KUNJUNGAN KERJA RESES

Komisi II DPR RI telah melakukan kunjungan kerja reses ke Provinsi Kalimantan Utara yang dilakukan sebagai salah satu langkah pengawasan Komisi II DPR RI terkait penyelenggaraan pemerintah daerah, penyelenggaraan reformasi birokrasi dan pelayanan publik,pengembangan kompetensi SDM, evaluasi rekruitmen CPNS tahun 2018, pengelolaan arsip daerah, penyelesaian program E-KTP, dan persiapan pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilu Legislatif 2019.

Penyelenggaraan pelayanan publik saat ini masih dihadapkan pada kondisi yang belum sesuai dengan kebutuhan masyarakat terutama pada era globalisasi saat ini di mana kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sangat mempengaruhi pola piker dan tuntutan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan publik. Birokrasi yang gemuk, lambat, dan tidak efisien serta masih terdapat oknum penyelenggara negara yang menyalahgunakan pengelolaan keuangan negara yang berujung pada korupsi. Pelayanan publik merupakan suatu tolak ukur kinerja pemerintah baik pusat maupun pemerintah daerah yang dapat dinilai langsung oleh masyarakat. Hal ini, menuntut percepatan reformasi birokrasi harus segera dilaksanakan guna menciptakan birokrasi yang bersih dan akuntabel. Upaya peningkatan kualitas pelayanan publik harus terus menerus dilaksanakan agar pelayanan prima yang cepat, mudah, pasti, murah, dan akuntabel dapat diwujudkan oleh pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik.

Rekruitmen CPNS merupakan langkah awal untuk mewujudkan “smart ASN.” Sumberdaya manusia yang memiliki kompetensi dan berkinerja tinggi merupakan kunci penyelenggaraan tata kelola pemerintah yang akuntabel. Smart ASN harus memiliki integritas, nasionalisme, berwawasan global dan memiliki kemampuan IT serta menguasai bahasa asing. Seleksi CPNS dengan menggunakan sistem Computer Assissted Test (CAT) tidak memungkinkan peserta mendapat bantuan dari pihak manapun. Soal-soal pada Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dapat menjadi salah satu tolak ukur nasionalisme yang harus dimiliki pegawai ASN. Namun, pada pelaksanaan CPNS tahun 2018 banyak peserta yang tidak lulus tes CPNS. Soal-soal pada Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) sulit untuk dijawab serta passing grade yang ditetapkan untuk lolos dirasakan terlalu tinggi sehingga kebutuhan formasi CPNS tahun 2018 belum dapat terpenuhi seluruhnya.

Selain itu, Komisi II DPR RI juga ingin mengetahui sejauh mana persiapan pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilu Legislatif yang akan dilaksanakan pada 17 April 2019, khususnya di Provinsi Kalimantan Utara. Pemilihan umum kali ini berbeda dengan pemilihan umum sebelumnya mengingat pemilihan

calon presiden dan wakil presiden serta pemilihan calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota akan dilaksanakan secara bersamaan. Kondisi ini tentu saja membutuhkan perencanaan yang matang, kesiapan aparatur penyelenggara yang memiliki integritas dan kompetensi, serta dukungan sistem yang optimal. Hal-hal yang perlu menjadi perhatian antara lain: 1) kesiapan penyelenggara pemilu 2) perubahan jumlah DPT pemilu 3) pemilih yang belum terdaftar dalam DPT dan pemilih yang akan pindah memilih 4) mekanisme pelayanan dan pemenuhan hak pilih bagi masyarakat yang berada di Lembaga pemasyarakatan, rumah tahanan, rumah sakit, panti sosial, dan perguruan tinggi 5) Sosialisasi untuk meningkatkan partisipasi pemilih termasuk pemilih pemula dan pemilih disabilitas 6) pelaksanaan distribusi logistik pemilu (surat suara, formulir, kotak suara, dan bilik suara) 7) pengamanan pemilu, dan lain-lain.

Tim kunjungan kerja spesifik Komisi II DPR RI ke Provinsi Kalimantan Utara

berjumlah 13 orang Anggota. Tim kunjungan kerja didampingi oleh 1 (satu) tenaga

ahli dan 4 (empat) staf dari Sekretariat Komisi II DPR RI, 1 (satu) reporter dari TV

parlemen DPR RI, dan 1 (satu) reporter dari media cetak/sosial.

B. WAKTU KUNJUNGAN KERJA RESES

Kunjungan kerja reses dilaksanakan pada 14 s/d 17 Februari 2019. Komisi II

DPR RI telah melakukan kunjungan/pertemuan ke Kantor Walikota Tarakan, ruang

rapat Hotel Swiss-Bell Kota Tarakan, dan kunjungan ke Lembaga Pemasyarakatan

(lapas) Kelas IIA Kota Tarakan dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi

pengawasan DPR RI.

II. HASIL KUNJUNGAN

A. Kunjungan ke Kantor Walikota Tarakan

Pemaparan Gubernur Provinsi Kalimantan Utara

Setelah melalui proses panjang sejak tahun 1999, pembentukan

Provinsi Kalimantan Utara akhirnya disetujui dalam rapat paripurna

DPR-RI pada tanggal 25 Oktober 2012. Provinsi Kalimantan Utara

secara resmi terbentuk sejak ditandatanganinya Undang-Undang

Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara

pada tanggal 16 November 2012 oleh Presiden RI Susilo Bambang

Yudhoyono. Bersama dengan penetapan itu, Menteri Dalam Negeri

Gamawan Fauzi melantik kepala daerah pejabat Gubernur Provinsi

Kalimantan Utara yakni Irianto Lambrie. Infrastruktur pemerintahan

Kalimantan Utara masih dalam proses persiapan yang direncanakan

akan berlangsung paling lama dalam 1 tahun.

Pada tanggal 22 April 2015, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo

melantik Triyono Budi Sasongko sebagai Pejabat Gubernur Provinsi

Kalimantan Utara menggantikan Irianto Lambrie yang telah menjabat

selama 2 periode masa jabatan Pj. Gubernur Kaltara. Provinsi

Kalimantan Utara pada awal terbentuknya terbagi dalam 5 wilayah

administrasi yang terdiri atas 1 kota dan 4 kabupaten yakni Kota

Tarakan, Kabupaten Bulungan, Kabupaten Malinau, Kabupaten

Nunukan, dan Kabupaten Tana Tidung. Seluruh wilayah tersebut

sebelumnya merupakan bagian dari wilayah Kalimantan Timur.

Berdasarkan bunyi Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012,

Provinsi Kalimantan Utara beribukota Tanjung Selor yang berada di

Kabupaten Bulungan.

Setelah dinyatakan sebagai daerah otonomi penuh, Pemilihan Umum

Gubernur Kalimantan Utara dilaksanakan untuk memilih Gubernur

Kalimantan Utara periode 2016-2021. Hal ini merupakan pemilu yang

pertama yang diselenggarakan di provinsi termuda di Indonesia.

Terdapat dua pasang kandidat yang bertarung pada pilgub Kaltara

2015, yaitu Irianto Lambrie dan Udin Hianggio serta Jusuf SK dan

Marthin Billa. Pasangan Irianto Lambrie dan Udin Hianggio

memenangkan pilkada dan menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur

Provinsi Kalimantan Utara dengan persentase hasil pemungutan suara

sebesar 53.03%. Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara mendaptkan

penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri sebagai Daerah Otonom

Baru (DOB) terbaik. Selain itu, berdasarkan pemeriksaan Badan

Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2014-2015 Provinsi Kalimantan

Utara mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang

bertahan selama 4 tahun berturut-turut.

Provinsi Kalimantan Utara adalah sebuah provinsi di Indonesia yang

terletak di bagian utara Pulau Kalimantan. Provinsi ini berbatasan

langsung dengan negara tetangga Malaysia, yaitu Negara Bagian

Sabah dan Serawak. Provinsi Kalimantan Utara memiliki jumlah

penduduk sebanyak 648.407 jiwa.

No. Nama

Kab/Kota

Jenis Kelamin Jumlah

Penduduk per

Kab/Kota

Laki-Laki Perempuan

1. Bulungan 72.077 64.542 136.619

2. Malinau 42.260 37.643 79.903

3. Nunukan 94.140 84.835 178.975

4. Tana Tidung 12.773 11.417 24.190

5. Tarakan 118.922 109.798 228.720

TOTAL 340.172 308.235 648.407

Provinsi Kalimantan Utara memiliki program Inovasi Pelayanan

Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Sistem Pelayanan

Administrasi Kependudukan Wilayah Perbatasan = SIPELANDUKILAT) yang

melayani di wilayah perbatasan dan daerah terpencil. Saat ini 97.5% penduduk

yang telah melakukan perekaman E-KTP. Sedangkan Kepemilikan KTP

Elektronik sudah 80% dari jumlah wajib KTP El 439.996 jiwa. Kendala yang

dihadapi dalam perekaman E-KTP antara lain karena letak geografis yang sulit

terjangkau dan minim infrastruktur (jaringan dan listrik). Perekaman E-KTP

bagi warga binaan dapat dilihat dalam tabel berikut:

Lapan Kelas II Kota Tarakan Lapas Kelas II Kab. Nunukan

Jumlah penghuni: 1.208 orang

Sudah direkam: 196 orang

Sisa: 1.012 orang

Jumlah penghuni: 1.005 orang

Sudah direkam: 200 orang

Sisa: 805 orang

Pada awal pemerintahan Provinsi Kalimantan Utara dilaksanakan

dengan serba kekurangan baik itu jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS)

begitu pula ketersediaan sarana dan prasarana (kantor, peralatan, dan

alat tulis kantor), namun keterbatasan tersebut tidak

menghentikan/menghalangi Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara

untuk melaksanakan tugasnya sebaik-baiknya. Penerimaan CPNS

tahun 2014 Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara mendapatkan 300

formasi, tahun 2017 mendapatkan 500 formasi, serta tahun 2017

mendapatkan pegawai mutasi dari PNS se-Provinsi Kalimantan Utara

sebanyak 1.960 orang.

Pada tahun 2014 jumlah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)

Provinsi Kalimantan Utara sangat kecil hanya berjumlah 2.3 triliun,

namun dengan jumlah APBD yang minim Pemerintah Provinsi

Kalimantan Utara tetap dapat membiayai gaji dan memberikan insentif

kepada guru, menyelenggarakan pelayanan rumah sakit, serta

melakukan kegiatan pembangunan (perumahan rakyat).

Pada tahun 2017 Indeks Prestasi Masyarakat (IPM) Provinsi Kalimantan

Utara mencapai nilai 69.84 berdasarkan data Badan Pusat Statistik

(BPS). IPM Provinsi Kalimantan Utara menempati urutan ke-2 setelah

Provinsi Kalimantan Timur dengan nilai 75.12. IPM Provinsi Kalimantan

Utara masih di bawah IPM nasional namun Kota Tarakan, Kabupaten

Malinau, dan Kabupaten Bulungan memiliki nilai di atas rata-rata IPM

Provinsi Kalimantan Utara. Rata-rata lama sekolah di Provinsi

Kalimantan Utara pada tahun 2017 mencapai 8.62 tahun (setara SMP)

mendekati rata-rata lama sekolah nasional 8.8 tahun. Provinsi

Kalimantan Utara dapat melalui nilai rata-rata nasional dengan

meningkatkan nilai rata-rata lama sekolah di 4 kabupaten yaitu

Bulungan Malinau, Nunukan, dan Tanah Tidung. Pada tahun 2017

Indeks Gini Rasio (IGR) di Provinsi Kalimantan Utara memiliki nilai 0.313

(semakin mendekati angka 1 maka semakin besar kesenjangan

ekonomi masyarakat), angka tersebut lebih rendah dibandingkan IGR

nasional yang memiliki nilai 0.391. Pertumbuhan ekonomi Provinsi

Kalimantan Utara pada tahun 2017 sebesar 6.59% angka ini lebih besar

jika dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional hanya sebesar

5.07%. Sumber PDRB terbesar berasal dari sektor pertambangan

sebanyak 27.38% diikuti sektor agrikultur kehutanan dan perikanan

sebesar 16.32%. Pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kalimantan Utara

berjalan dengan cepat, ke depan Provinsi Kalimantan Utara berencana

membangun industri pengolahan agar tidak bertumpu pada sektor

pertambangan dan penggalian. Permasalahan yang dapat mengganggu

gerak pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kalimantan Utara salah satunya

adalah telatnya penetapan APBD di daerah yang berdampak pada

sektor ekonomi masyarakat.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara melakukan berbagai program

inovasi antara lain dengan melaksanakan program BSPS (Bantuan

Stimulan Perumahan Swadaya. Di 4 kabupaten dan 1 kota

menggunakan dana APBN dan APBD. Pada tahun 2016 sudah

dibangun 2.509 unit rumah, tahun 2017 1.878 unit rumah, dan tahun

22018 2.550 unit rumah. Program BSPS bertujuan untuk membantu

masyarakat menaikkan kepercayaan dirinya dengan memiliki rumah

yang layak huni agar masyarakat bersemangat dalam bekerja,

bersosialisasi, serta memenuhi kebutuhan hidupnya. Selain itu, ada pula

program Respons Kaltara sebagai penyebaran informasi publik dengan

jangkauan tertinggi sebanyak 93.367 viewers. Respon dari masyarakat

dijadikan umpan balik oleh Pemerintah Provinsi Kaltara untuk

meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Indeks reformasi birokrasi Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2017

mendapat nilai CC. Namun, pada tahun 2018 Pemerintah Provinsi

Kalimantan Timur masuk ke zona hijau dan mendapat penghargaan

sebagai penyelenggara pelayanan publik terbaik berdasarkan penilaian

Ombudsman RI.

Penerimaan CPNS Tahun 2014, 2017, dan 2018

5,922

12,300

4,754

300

500

500

8

77

56

292

423

444

- 5,000 10,000 15,000

2014

2017

2018

LULUS JADI PNS

FORMASI TIDAKTERISIFORMASI

Formasi CPNS Tahun 2018

No Daerah Jumlah

Formasi

Eks K2 Umum Cumlaude Disabilitas

1. Pemprov

Kaltara

500 0 490 5 5

2. Kota Tarakan

0 0 0 0 0

3. Kab. Bulungan

230 0 216 2 2

4. Kab. Malinau

230 3 227 0 0

5. Kab. Nunukan

237 0 233 2 2

6. Kab. TanaTidung

214 0 210 2 2

Jumlah 1.411 3 1.376 11 11

Inovasi Pelayanan Publik

No. Nama

Daerah

Inovasi Tahun Unit

Inovasi

Ket

1. Provinsi Kaltara Tidak mengikuti SINOVIK

Kasubbag inovasi (terbentuk 2017)

2. Kota Tarakan Kartu Nelayan berbasis elektronik

2015 Dinas Kelautan & Perikanan

Tidak masuk TOP 99

3. Kab. Nunukan Sistem Administrasi Surat Perjalanan DInas (SI SUPER)

2014 Bag & Humas & Protokol Setda

TOP 33

4. Kab Bulungan Tidak mengikuti SINOVIK

5. Kab. Tana Tidung Tidak mengikuti SINOVIK

6. Kab. malinau Pelayanan Terpadu Administrasi Kependudukan (PETAK)

2018 Disdukcapil Belum masuk TOP 99

Pemetaan Permasalahan dan Rencana Tindak dalam rangka pra

pembangunan 4 Pos Lintas Batas Negara (PLBN) yaitu 1) PLBN Sei

Nyamuk Kecamatan Sebatik Kabupaten Nunukan 2) PLN Labang

Kecamatan Lumbis Ogong Kabupaten Nunukan 3) PLBN Long Midang

Kecamatan Krayan Kabupaten Nunukan 4) PLBN Long Nawang

Kecamatan Kayan Hulu Kabupaten Malinau.

No. Nama PLBN Permasalahan &

Rencana Tindak

Tahapan Pekerjaan

1. PLBN Sei

Nyamuk

Lahan (sisi laut):

Perlu

memperhatikan

sinkronisasi

dengan Rencana

Induk Pelabuhan

(RIP) dan

Menetapkan

DLKr/DLKp

Pelabuhan Sei

Nyamuk

Lahan (sisi darat):

Usulan Re-desain

DED dan

Masterplan sesuai

dengan kondisi

lahan yang

tersedia atau

dilakukan

penambahan

melalui reklamasi

kepada Kemen

PUPR. Ket: Aset

Pemda: 0,6 Ha.

Aset Kemhub /

Syahbandar: 1,4

Ha. Total aset : 2

Ha;

Tahap Diplomasi,

Pemanfaatan

secara optimal

forum bilateral

sebagai sarana

sosialisasi

pembangunan

PLBN dengan

memperhatikan

dinamika

diplomasi yang

ada (forum

bilateral: Sosek

Malindo RI-

Malaysia, dan

forum lainnya yang

terkait) untuk

Memastikan titik

koordinat

pembangunan

PLBN tidak masuk

dalam area OBP;

Penetapan

kawasan pabean

Kesiapan untuk

mendukung

keamanan melalui

LO;

Aset: KSOP:

Mutasi Aset;

Perizinan: Usulan

penyusunan

Dokumen AMDAL

melalui

pemerintah pusat;

Nama PLBN:

Usulan perubahan

nama PLBN Sei

Nyamuk menjadi

PLBN Pulau

Sebatik kepada

BNPP;

Jaringan listrik:

Usulan

Penambahan

kapasitas Daya

kepada

Kementerian

ESDM;

Air Bersih: Usulan

Penambahan

kapasitas air

bersih kepada

PDAM;

Akses jalan:

Usulan

Pengaspalan jalan

masuk menuju

lokasi PLBN

sepanjang 1 km

kepada

Kementerian

PUPR (Ditjen Bina

Marga);

Penetapan trayek

angkutan laut

lintas batas

negara;

Layout lokasi

ruang kerja LO

TNI, POLRI di

kawasan PLBN;

Dukungan Pemda

untuk penugasan

personil dan lahan

di luar PLBN;

Dukungan Pemda

untuk personil;

Layout dari

Karantina di

PLBN;

Koordinasi terkait

status lahan, aset;

Penempatan satu

regu pengaman di

kawasan PLBN;

Penyusunan RPP

tentang tugas TNI

di wilayah

perbatasan;

Dukungan

kebutuhan listrik di

PLBN. Ket: Daya

tersedia 14,2 Mw;

Dukungan

Kemendag,

Kominfo berupa

Jaringan

Komunikasi dan

Internet,

Dukungan KLH,

Kemendes,

Kemen ATR,

Bappenas, BNPP,

dengan waktu

pelaksanaan

Simultan dengan

pelaksanaan

pembangunan 11

(sebelas) PLBN;

Dukungan Pemda

pada Tahap

Publikasi:

Sosialisasi tentang

peraturan

perundang-

undangan terkait

dengan CIQS.

2. PLBN Labang Tanah: Fasilitasi

hibah lahan dari

masyarakat. Ket:

Hibah 10 Ha;

Jaringan Listrik:

Usulan

pembangunan

jaringan listrik

kepada

Kementerian

ESDM. Ket: 80 km

(Mansalong –

Labang);

Air Bersih: Usulan

pembangunan

dam dan jaringan

air bersih kepada

Kemen PUPR;

Telekomunikasi

Data: Usulan

pembangunan

jaringan

telekomunikasi

kepada

Kemenkominfo;

Akses jalan

menuju PLBN:

Usulan kepada

KemenPUPR

meliputi

Tahap Diplomasi,

Pemanfaatan

secara optimal

forum bilateral

sebagai sarana

sosialisasi

pembangunan

PLBN dengan

memperhatikan

dinamika

diplomasi yang

ada (forum

bilateral: Sosek

Malindo RI-

Malaysia, dan

forum lainnya yang

terkait) untuk

Memastikan titik

koordinat

pembangunan

PLBN tidak masuk

dalam area OBP;

Penetapan

kawasan pabean;

Kesiapan untuk

mendukung

keamanan melalui

LO;

Layout lokasi

ruang kerja LO

Peningkatan jalan

Mansalong-

Labang 80 km,

Pembangunan

jembatan Sungai

Sedalid, dan

Pembangunan

Jembatan antara

Indonesia-

Malaysia di

kawasan PLBN

TNI, POLRI di

kawasan PLBN;

Dukungan Pemda

untuk penugasan

personil dan lahan

di luar PLBN;

Dukungan Pemda

untuk personil,

dengan waktu

pelaksanaan

Simultan dengan

pelaksanaan

pembangunan 11

(sebelas) PLBN,

dilaksanakan oleh

Kementerian

Kesehatan;

Layout dari

Karantina di

PLBN;

Koordinasi terkait

status lahan, aset;

Penempatan satu

regu pengaman di

kawasan PLBN;

Penyusunan RPP

tentang tugas TNI

di wilayah

perbatasan;

Kebutuhan listrik di

PLBN belum

tersedia;

Dukungan

Kemendag,

Kominfo berupa

Jaringan

Komunikasi dan

Internet, KLH,

Kemendes,

Kemen ATR,

Bappenas, BNPP,

dengan waktu

pelaksanaan

Simultan dengan

pelaksanaan

pembangunan 11

(sebelas) PLBN;

Dukungan Pemda

pada Tahap

Publikasi:

Sosialisasi tentang

peraturan

perundang-

undangan terkait

dengan CIQS

3. PLBN Long

Midang

Tanah: Usulan

penambahan

pembebasan

lahan seluas 13

Ha kepada Kemen

PUPR;

Aset: Usulan

Penghapusan /

hibah / mutasi

aset: (1)Pos

Terpadu kepada

Kementerian

Pertahanan,

(2)Gerbang

selamat datang di

Long Midang;

Jaringan Listrik:

Usulan

penambahan

jaringan listrik

sepanjang 6 km

kepada

Kementerian

ESDM/PLN;

Air Bersih: Usulan

penambahan /

pembangunan

jaringan air bersih

menuju PLBN

Tahap Diplomasi:

Pemanfaatan

secara optimal

forum bilateral

sebagai sarana

sosialisasi

pembangunan

PLBN dengan

memperhatikan

dinamika diplomasi

yang ada (forum

bilateral: Sosek

Malindo RI-

Malaysia, dan

forum lainnya yang

terkait);

Penetapan

kawasan pabean;

Kesiapan untuk

mendukung

keamanan melalui

LO;

Layout lokasi

ruang kerja LO

TNI, POLRI di

kawasan PLBN;

Dukungan Pemda

untuk penugasan

kepada Kemen

PUPR;

Telekomunikasi

Data: Usulan

Peningkatan

kapasitas jaringan

komunikasi

kepada Kemen

Kominfo. Ket:

Existing 2G;

Akses jalan dan

jembatan menuju

PLBN: Usulan

kepada Kemen

PUPR:

(1)Lanjutan

pembangunan

jalan strategis

nasional Long

Bawan – Long

Midang 6 km,

(2)Pembangunan

jalan Bandara

Yuvai Semaring

menuju Jalan

Nasional ruas

Long Bawan –

Long Midang,

(3)Pembangunan

jembatan Pa

Bawan 50 m (ruas

jalan bandara

menuju jalan

strategis

nasional),

(4)Peningkatan

jalan dan

jembatan Malinau

– Long Bawan 200

km;

Perizinan: Usulan

penyusunan

Dokumen AMDAL

personil dan lahan

di luar PLBN;

Dukungan Pemda

untuk personil;

Layout dari

Karantina di PLBN;

Koordinasi terkait

status lahan, aset;

Penempatan satu

regu pengaman di

kawasan PLBN;

Penyusunan RPP

tentang tugas TNI

di wilayah

perbatasan;

Kebutuhan listrik di

PLBN belum

tersedia;

Dukungan

Kemendag,

Dukungan Kominfo

berupa Jaringan

Komunikasi dan

Internet, KLH,

Kemendes, Kemen

ATR, Bappenas

dan BNPP;

Dukungan Pemda

pada Tahap

Publikasi:

Sosialisasi tentang

peraturan

perundang-

undangan terkait

dengan CIQS.

melalui

pemerintah pusat;

4. PLBN Long

Nawang

Hibah lahan (4-5

ha): Desa –

Kabupaten;

Kurangnya

ketersediaan

BBM: Usulan

kepada Kemen

ESDM/

Pertamina;

Peningkatan jalan

berstatus provinsi

(Kondisi jalan

tanah): Usulan

peningkatan jalan

dan jembatan

kepada Kemen

PUPR: (1)Long

Nawang ke PLBN

Jalan tanah ->

agregat (18km) –

aspal (status

Provinsi),

(2)Sungai Boh –

Long Nawang ->

agregat – aspal

(Status Nasional),

(3)Ruas jalan

Long Nawang -

Datadian,

(4)Ruas jalan

Datadian -

Pujungan –

Bahau hulu –

Malinau;

Listrik yang belum

tersedia: Usulan

pembangunan

jaringan listrik dan

PLTS Komunal

Tahap Diplomasi:

Pemanfaatan

secara optimal

forum bilateral

sebagai sarana

sosialisasi

pembangunan

PLBN dengan

memperhatikan

dinamika

diplomasi yang

ada (forum

bilateral: Sosek

Malindo RI-

Malaysia, dan

forum lainnya

yang terkait). Ket:

Menambahkan

pada list exit entry

point BCA setelah

penandatanganan

pada forum JTC

BCA;

Penetapan

kawasan pabean;

Kesiapan untuk

mendukung

keamanan melalui

LO;

Layout lokasi

ruang kerja LO

TNI, POLRI di

kawasan PLBN;

Dukungan Pemda

untuk penugasan

personil dan lahan

di luar PLBN;

Dukungan Pemda

untuk personil;

kepada

Kementerian

ESDM/PLN;

Air bersih belum

tersedia: Usulan

penambahan /

pembangunan

jaringan air bersih

menuju PLBN

kepada Kemen

PUPR;

Telekomunikasi:

Usulan

Peningkatan

kapasitas jaringan

komunikasi

kepada Kemen

Kominfo.

Layout dari

Karantina di

PLBN;

Koordinasi terkait

status lahan, aset;

Penempatan satu

regu pengaman di

kawasan PLBN;

Penyusunan RPP

tentang tugas TNI

di wilayah

perbatasan;

Kebutuhan listrik

di PLBN belum

tersedia;

Dukungan

Kemendag,

Kominfo berupa

Jaringan

Komunikasi dan

Internet, KLH,

Kemendes,

Kemen ATR,

Bappenas, BNPP;

Dukungan Pemda

pada Tahap

Publikasi:

Sosialisasi

tentang peraturan

perundang-

undangan terkait

dengan CIQS.

Jumlah tenaga kerja asing di Provinsi Kalimantan Utara sebanyak 365

orang. Tenaga kerja asing yang memiliki Kartu Izin Tinggal Terbatas

(Kitas) sebanyak 206 orang dan membawa serta istri, anak, dan asisten

rumah tangganya ke Indonesia. Tenaga kerja asing yang terbanyak

berasal dari Malaysia, Amerika Cina dan Kanada, sebagian besar

tenaga kerja asing tersebut bekerja di sektor kelistrikan dan infrastruktur

(tambang).

Pemaparan Ketua KPU Provinsi Kalimantan Utara

KPU Provinsi Kalimantan Utara siap untuk menyelenggarakan

pemilu serentak 2019.

KPU Provinsi Kalimantan Utara melayani semua warga negara

yang memiliki hak pilih sepanjang dilengkapi identitas

kependudukan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan

perundang-undangan, termasuk melindungi hak pemilih

disabilitas.

Terkait warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan (lapas) yang

ada di Kota Tarakan dan Kabupaten Nunukan, KPU Provinsi

Kalimantan Utara telah bersecara terus menerus dengan aparat

di lapas serta Dinas Kependudukan dan Catatatan Sipil untuk

mendapatkan data warga binaan yang akurat.

No Lapas Warga Kota/Kab

Warga Luar

Sudah rekam

Belum rekam

Belum Diketahui

NIK

1. Lapas Kota Tarakan 933

99 4 335 103 495

2. Lapas Kab. Nunukan 1.023

537 486 108 (sudah rekam) dan 452 (sudah punya NIK)

571 (tidak punya NIK)

Jumlah pemilih pemula di Provinsi Kalimantan Utara sebanyak

28.350 orang dan jumlah pemilih penyandang disabilitas mental

sebanyak 140 orang.

Terdapat 2 kabupaten di Provinsi Kalimantan Utara (Nunukan

dan Malinau) yang perlu mendapat perhatian khusus dalam

tahapan distribusi logistik karena ada beberapa titik lokasi yang

sulit dijangkau (alasan geografis) dengan akses darat, harus

lewat udara. Hal ini membutuhkan ketersediaan anggaran dan

kendaraan yang siap pakai.

Beberapa TPS di Kota Tarakan (wilayah Pantai Amal, konflik

lahan antara masyarakat dengan TNI AL). Pihak Lantamal

melarang pembangunan TPS dengan alas an bahwa ada surat

perintah dari panglima terkait netralitas. Lokasi pembangunan

TPS berada di pemukiman masyarakat. KPU Provinsi Kalimantan

Utara telah melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait

namun belum ada solusinya. KPU Provinsi Kalimantan Utara juga

telah menyurati KPU RI untuk mencari solusi masalah ini.

Minat masyarakat yang sangat minim untuk menjadi petugas

KPPS karena kecilnya jumlah honorarium. Padahal beban kerja

dan tekanan yang dihadapi sangat tinggi pada pemilu serentak

2019. Masyarakat di pelosok desa juga terkendala ketersediaan

orang/petugas yang memenuhi syarat (dibatasi oleh regulasi

terkait periodisasi).

Kendala melakukan perekaman E-KTP bagi warga binaan di

lapas. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil hanya dapat

melakukan perekaman bagi warga binaan yang berasal dari Kota

Tarakan dan Kabupaten Nunukan saja. Sementara di dalam

lapas banyak juga terdapat warga binaan yang berasal dari

daerah luar. Warga binaan dari luar tersebut belum melakukan

perekaman atau belum diketahui sudah melakukan perekaman

atau belum. Kendala lainnya ada pula warga binaan yang tidak

bersedia melakukan perekaman E-KTP

Pemaparan Ombudsman Republik Indonesia

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara mendapatkan penghargaan

Anugerah Predikat Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik 2018

kategori pemerintah provinsi dari Ombudsman Republik Indonesia

(ORI). Provinsi Kalimantan Utara berhasil meningkatkan kualitas

pelayanan publik dari yang sebelumnya pada tahun 2017 mendapat

predikat zona merah dengan nilai 40.19 menjadi predikat zona hijau

pada tahun 2018 dengan nilai 91.23 yang berarti pelayanan dengan

tingkat kemudahan tinggi, lancar, dan mudah dijangkau.

B. Kunjungan ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Kota Tarakan

Anggota Komisi II DPR RI melakukan kunjungan lapangan ke Lembaga

Pemasyarakatan (lapas) Kelas IIA Kota Tarakan untuk melihat proses

perekaman E-KTP yang sedang dilaksanakan di lapas yang bekerjasama

dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tarakan. Hal ini penting

dilakukan mengingat kepemilikan E-KTP merupakan syarat utama warga

binaan dapat menggunakan hak pilihnya dalam pemilu 2019. Anggota Komisi

II DPR RI ingin memastikan kesiapan seluruh jajaran petugas lapas dalam

penyelenggaraan pemilu 2019 baik dari segi penetapan lokasi TPS di dalam

lapas, sosialisasi pemilu serentak kepada warga binaan, hingga mekanisme

pengamanan jika warga binaan harus mencoblos di TPS terdekat dari lapas.

UPT Jumlah

penghuni

Warga

Tarakan

Data

NIK

Luar

Tarakan

Telah

Rekam

E_KTP

Belum

Rekam

E-KTP

Data NIK

Tidak

Ditemukan

Tidak

Terdaftar

DPT*

Lapas

Tarakan

1203 948 255 600 240 341 22

*Keterangan:

5 WBP berstatus WNA

17 warga binaan masih anak-anak

Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) wanita mempersembahkan “Creatnic”

yang merupakan program bimbingan dan keterampilan lapas. Batik unik

kerativitas dan seni etnik ukiran Dayak khas Kalimantan Utara. Masyarakat

Provinsi Kalimantan Utara masih sangat menjunjung tinggi budaya leluhur

terutama budaya Dayak dan Tidung. Goresan lilin malam melalui canting

dilakukan di atas kain dengan serat kualitas tinggi dengan berbagai motif

Dayak antara lain: motif Dayak Lundaye, Kepiting Soka, Mangrove Tarakan,

Kayu Jati, Dayak Malinau, dan motif lainnya. Keterampilan ini dibimbing oleh

praktisi ahli di bidang batik Kota Tarakan yaitu Bapak Anto Gondrong. Batik

Pasart ini bisa dijadikan tren fashion untuk baju dan berbagai jenis

keterampilan lainnya karena diproduksi. Langsung oleh narapidana

perempuan. Selain keterampilan membatik ada pula keterampilan lain seperti

seni menulis kaligrafi dan daur ulang limbah/sampah plastik menjadi berbagai

jenis pajangan.

C. Pertemuan di Hotel Swiss-Bell Kota Tarakan

Pemaparan Kepala Kanwil BPN Provinsi Kalimantan Timur/Kaltara

Pencapaian Fisik dan Keuangan Kegiatan PTSL Tahun 2018

A. PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL)

No.Kantor

PertanahanKab/Kota

Target Realisasi

PetaBidang

SHAT Keuangan PetaBidang

% SHAT % Keuangan %

1. Tarakan 19.288 6.000 6.002.510.000 19.297 100 6.000 100 5.753.899.480 96

2. Bulungan 7.500 7.500 3.185.700.000 7.850 105 7.500 100 2.896.937.100 91

3. Nunukan 7.500 7.500 3.185.700.000 7.501 100 7.500 100 3.137.228.500 98

4. Malinau 7.500 7.500 3.185.700.000 7.668 102 7.500 100 3.105.182.674 97

Total 41.788 28.500 15.559.610.000 42.316 101 28.500 100 14.893.247.754 96

Unit KerjaTarget Realisasi

PetaBidang

SHAT Keuangan PetaBidang

% SHAT % Keuangan %

Kantor PertanahanKab/Kota dilingkungan

Kanwil BPN Kaltim126.886 100.000 49.743.963.000 128.101 101 100.771 100,77 46.310.887.425 93

Rekap Pencapaian Fisik dan Keuangan Kegiatan PTSL Dilingkungan Kanwil BPN Kaltim Tahun 2018

Target Fisik dan Keuangan Kegiatan PTSL Tahun 2019

A. PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL)

No. Kantor PertanahanKab/Kota

Target Fisik Target Keuangan

Peta

Bidang

Peta Bidang

World Bank (WB)

SHAT Peta Bidang

Peta Bidang

World Bank (WB)

SHAT

1 Tarakan 1.600 - 2.850 373.632.000 - 525.939.000

2 Bulungan 3.600 - 3.250 840.672.000 - 599.755.000

3 Nunukan 1.400 - 1.300 326.928.000 - 239.902.000

4 Malinau 1.400 - 1.300 326.928.000 - 239.902.000

Total 8.000 - 8.700 1.868.160.000 - 1.605.498.000

Lanjutan…

Unit Kerja

Target Fisik Target Keuangan

PetaBidang

Peta BidangWorld Bank

(WB)SHAT Peta Bidang

Peta BidangWorld Bank

(WB)SHAT

Kantor Pertanahan Kab/Kota

dilingkungan Kanwil BPN Kaltim

50.000 50.000 53.000 15.002.940.000 23.459.250.000 9.457.820.000

Rekap Target Fisik dan Keuangan Kegiatan PTSL Tahun 2019 Dilingkungan Kanwil BPN Kaltim

REDISTRIBUSI TANAH

No.

Kantor Pertanahan

Kabupaten/Kota

Target Realisasi

Sertipikat Keuangan Sertipikat % Keuangan %

1 Bulungan 839 648.462.261 839 100 469.630.250 72,42

2 Nunukan 4.510 3.485.774.490 4.510 100 2.320.877.400 66,58

3 Malinau - - - - - -

4 Tarakan - - - - - -

Jumlah 5.349 4.134.236.751 5.349 100 2.790.507.650 67,50

Pencapaian Fisik dan Keuangan Kegiatan Redistribusi Tanah Tahun 2018

Unit Kerja

Target Realisasi

Sertipikat Keuangan Sertipikat Keuangan %

6 Kantor Pertanahan

Kabupaten dilingkungan

Kanwil BPN Kaltim

10.000 7.728.990.000 10.000 5.331.683.350 68,98

Rekap Pencapaian Fisik dan Keuangan Kegiatan Redistribusi Tanah

Dilingkungan Kanwil BPN Kaltim Tahun 2018

Target Fisik dan Keuangan Kegiatan Redistribusi Tanah Tahun 2019

REDISTRIBUSI TANAH

No. Kantor Pertanahan

Kab/Kota

Target

Sertipikat Keuangan

1 Bulungan 800 618.959.200

2 Nunukan 4.000 3.094.796.000

3 Malinau - -

4 Tarakan - -

Total 4.800 3.713.755.200

Lanjutan…

Unit Kerja

Target

Sertipikat Keuangan

7 Kantor Pertanahan Kabupaten

dilingkungan Kanwil BPN Kaltim

30.000 23.210.970.000

Target Fisik dan Keuangan Kegiatan Redistribusi Tanah Tahun 2019

1. Pembentukan Sekretariat PTSL di Kanwil, Kantah danKantor Desa / Kelurahan.

2. Sosialisasi kepada masyarakat, tokoh masyarakat, aparaturKecamatan / Desa / Kelurahan baik oleh Kanwil dan Kantahmaupun bersama-sama dengan PemerintahProvinsi/Pemerintah Kabupaten / Kota dan Forkompimda.

3. Pemasangan spanduk pada Kanwil, Kantah, KantorKecamatan, Kantor Desa / Kelurahan dan lokasi-lokasistrategis termasuk publikasi di Media (TV, Radio, dan MediaSosial) yang berisikan antara lain manfaat dan himbauankepada masyarakat untuk pro aktif dalam penyampaianpuldadis, fisik dan pemasangan patok.

4. Pembuatan dan pembagian brosur terkait persyaratan,waktu, pembiayaan dan penyelesaiannya.

5. Talk Show di RRI Samarinda dan TV.

B. BENTUK SOSIALISASI PROGRAM PTSL

Ketersediaan Sumber Daya Manusia

C. KETERSEDIAAN JURU UKUR, SURVEYOR DAN KERJASAMA DENGAN BLK

No.

Unit Kerja

(Kanwil/Kantah)

SDM

Jumlah

ASN

Tenaga

Ukur

Non

Tenaga Ukur PTT

Surveyor

SKB ASKB

1 Kab. Bulungan 19 4 15 24 -

2 Kab. Nunukan 19 5 14 19 - -

3 Kota Tarakan 22 5 17 25 - 1

4 Kab.Malinau 17 5 12 14 - -

Jumlah 77 19 58 82 - 1

Kerjasama Dengan Balai Latihan Kerja (BLK)/Perguruan TinggiTelah melakukan kerjasama dengan Politeknik Pertanian Samarinda dalam bentuk MoU dalam

rangka penyiapan tenaga juru ukur untuk membantu kegiatan pengukuran PTSL

Unit Kerja

SDM

Jumlah

ASN

Tenaga

UkurNon

Tenaga UkurPTT

Surveyor

SKB ASKB

Kanwil dan Kantor Pertanahan di

Lingkungan Kanwil BPN Kaltim

374 73 301 419 33 115

Rekap Ketersediaan Sumber Daya Manusia Dilingkungan Kanwil BPN Kaltim

Ketersediaan Alat Ukur dan Pendukungnya

NO Unit KerjaTheodolite

/ TSGPS

GPS

GeodetikCors Komputer Printer

Mesin

KetikPloter Scanner Genset AC

1 Kab. Bulungan 8 1 2 - 32 16 5 - 1 - 7

2 Kab. Nunukan 3 3 2 1 38 27 5 - 2 - 13

3 Kota Tarakan 5 3 2 - 40 43 - 1 2 - 9

4 Kab.Malinau 1 1 2 - 5 5 1 - 1 1 7

Jumlah 17 8 8 1 115 91 11 1 6 1 36

D. KETERSEDIAAN SARANA DAN PRASARANA

Unit KerjaTheodolite

/ TSGPS

GPS

GeodetikCors Komputer Printer

Mesin

KetikPloter Scanner Genset AC

Kantor Pertanahan

dilingkungan Kanwil

BPN Kaltim

87 111 257 4 522 460 66 14 36 10 213

Rekap Ketersediaan Alat Ukur dan PendukungnyaDilingkungan Kanwil BPN Kaltim

q Permen ATR/KBPN No. 6/2018 pasal 33 :

1. BPN tetap menerbitkan sertipikat Hak Atas Tanahterhadap masyarakat yang belum mampu membayarBPHTB;

2. Membuat Surat Pernyataan BPHTB terhutang bagimasyarakat yang belum mampu membayar BPHTB;

3. Terhadap adanya BPHTB terhutang, dicatatkan padaBuku Tanah dan Sertipikat sebagai BPHTB terhutang.

q Mendorong Pemerintah Kabupaten/Kota untukmemberikan keringanan pembayaran BPHTB terhadapprogram PTSL dalam bentuk pengurangan Nilai PerolehanObyek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP)

E. KEBIJAKAN PEMBAYARAN BPHTB PROGRAM PTSL

Ketersediaan Tanah dan Kantor

D. KETERSEDIAAN SARANA DAN PRASARANA

No. Unit Kerja Tanah

(M2)

Kantor

(M2)

Keterangan

1 Kantah Kab. Bulungan 2.216 496 Aset Kementerian ATR/BPN

2 Kantah Kota Tarakan - - Tanah dan Kantor merupakan aset Pemkot (Pinjam Pakai)

3 Kantah Kab. Nunukan 2.200 300 Aset Kementerian ATR/BPN

4 Kantah Kab. Malinau 2.500 725 Aset Kementerian ATR/BPN

Jumlah 6.916 1.521

No Unit Kerja

Ruang Penyimpanan

Lemari/Rak PenyimpananStatus Luas (M2)

1 Kantah Kab. Bulungan Ada 43 2 Lemari Kayu, 4 lemari kaca

2 Kantah Kota Tarakan Ada 31 9 Rak

3 Kantah Kab. Nunukan Ada 20 18 Rak, 2 Lemari

4 Kantah Kab. Malinau Ada 40 5 Rak

Jumlah 134 32 Rak, 8 Lemari

Ketersediaan Ruang dan Lemari Penyimpanan Berkas

Lanjutan…

No HAMBATAN/KENDALA DAN MASALAH SOLUSI

1 Permukiman masyarakat yang tidak sesuai dengan tata

ruang (ditetapkan sebagai zona non-permukiman seperti

cagar alam, tubuh air, dll. berdasarkan Perda RTRW).

Berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah untuk

memperoleh klarifikasi / rekomendasi

2 Banyak terdapat tanah absentee Menggunakan surat keterangan domisili dari

desa/kelurahan dan diberikan dengan Hak Pakai

3 Belum mempunyai e-KTP dan e-KTP invalid Bagi yang belum mempunyai e-KTP, dapat/diperkenankan

menggunakan Surat Keterangan Pengganti KTP.

Meningkatkan koordinasi dengan Disdukcapil setempat

4 Keterbatasan SDM dan banyaknya jabatan kosong. Menambah jam kerja dan hari kerja, serta penunjukan

pejabat melalui Plt (rangkap jabatan). Kunjungan kerja ke

setiap Kantor Pertanahan Kabupaten/ Kota secara

kontinyu serta memberikan semangat dan motivasi kerja.

Memaksimalkan SKB dan ASK.

5 Keterbatasan alat ukur GNSS RTK Mengusahakan pengadaan alat (beli / sewa) baik secara

biaya mandiri atau melalui dana CSR

6 Dukungan instansi terkait dalam pelaksanaan PTSL

belum/tidak maksimal (implementasi Inpres No. 2/2018)

Melakukan koordinasi dengan instansi terkait (antara lain

Pemerintah Daerah, POLRI, Kejaksaan) secara maksimal

dan kontinyu.

7 Kurangnya peran serta masyarakat dan dukungan aparatur

desa/kelurahan berkaitan dengan pemasangan patok

batas dan penyiapan data yuridis

Meningkatkan sosialisasi, penyuluhan kepada masyarakat

dan koordinasi dengan aparatur desa/kelurahan secara

kontinyu

F. HAMBATAN/KENDALA DAN MASALAH SERTA SOLUSI

JUMLAH KASUS TANAH DI PROVINSI KALIMANTAN UTARA

No Kantor

Pertanahan

Kab/Kota

Sengketa Perkara

Jumlah

Tahun

sebelumnya

Jumlah

Tahun

2018

Kasus Yang

telah

diselesaikan

Jumlah Keseluruhan Jumlah Selesai

(Incracht)

PDT PTUN PDT PTUN

1 Tarakan 20 4 20 17 8 - -

2 Bulungan - 1 1 3 2 - 1

3 Nunukan - - - 4 1 - -

4 Malinau 4 - 4 - - - -

Total 24 5 25 24 11 - 1

No Unit Kerja

Sengketa Perkara

Jumlah

Tahun

sebelumnya

Jumlah

Tahun

2018

Kasus Yang

telah

diselesaikan

Jumlah Keseluruhan Jumlah Selesai

(Incracht)

PDT PTUN PDT PTUN

Kanwil dan Seluruh

Kantor Pertanahan120 116 70 287 55 56 13

A. JUMLAH KASUS TANAH DAN PENYELESAIANNYA

REKAP JUMLAH KASUS TANAH DILINGKUNGAN KANWIL BPN KALTIM

B. HAMBATAN/KESULITAN YANG DIHADAPI

1. Kurang memadai SDM yang mempunyai skill dalampenanganan penyelesaian kasus-kasus pertanahantermasuk beracara di pengadilan dan mediasi

2. Keterlibatan mafia tanah

3. Tidak adanya data yang diperoleh sewaktu pembuktiandokumen terhadap kasus-kasus pertanahan

4. Pemilik/Pemegang hak atas tanah tidak memelihara danmemanfaatkan tanahnya

Pemaparan Dirjen Hubungan Hukum dan Keagrariaan Kementerian

Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Kementerian

ATR/BPN)

Peraturan tentang biaya dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis

Lengkap (PTSL) telah diatur dalam Surat Keputusan Bersama (SKB)

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Menteri

Dalam Negeri, dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan

Transmigrasi No. 25/SKB/V/2017 tentang Pembiayaan Persiapan

Pendaftaran Tanah Sistematis. Biaya yang diperlukan masyarakat untuk

pelaksanaan persiapan PTSL di Provinsi Kalimantan Utara sebesar

Rp.250.000,- yang dipakai untuk membiayai kegiatan:

Kegiatan penyiapan dokumen

Kegiatan pengadaan patok dan materai

Kegiatan operasional petugas kelurahan/desa

Biaya operasional petugas kelurahan/desa digunakan petugas untuk

biaya transportasi dari kantor kelurahan/desa ke kantor pertanahan

dalam rangka perbaikan dokumen yang diperlukan. Pada prinsipnya

tidak ada pungutan biaya selain jumlah biaya yang telah ditetapkan.

Kementerian ATR/BPN juga menetapkan kebijakan untuk

menggabungkan beberapa blanko yang menjadi syarat dalam mengikuti

program PTSL menjadi satu dalam satu surat pernyataan. Hal ini

bertujuan agar masyarakat dapat menghemat biaya materai (materai

hanya satu saja di surat pertanyaan, biasanya setiap blanko harus

bermaterai).

Kelompok masyarakat (Pokmas) dibentuk oleh Kementerian ATR/BPN

berdasarkan Surat Keputusan BPN bertujuan untuk membantu program

pemerintah melalui kegiatan yang meliputi pemetaan, registrasi dan

sertifikasi melalui Program PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematik secara

Lengkap). Anggota Pokmas umunya meliputi unsur tokoh masyarakat,

RT, RW dan LMK sebagai ujung tombak dalam menjalankan tugasnya

melakukan sosialisasi, menjaring, mendata dan mendaftarkan program

PTSL.

Namun pada pelaksanaannya masih ada pungutan liar (pungli) yang

dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Saat ini di

berbagai daerah berkembang kejadian pungli yang diduga dilakukan

oleh oknum aparat kelurahan/desa maupun oknum aparat BPN.

Masyarakat harus dapat membedakan jika pungli terjadi bukan

disebabkan oleh oknum aparat BPN saja tetapi juga oknum aparat

kelurahan/desa serta pihak-pihak lain yang terkait dalam pelaksanaan

program PTSL. Kementerian ATR/BPN tentu saja akan menerapkan

punishment jika memang terbukti ada aparat BPN yang melakukan

pungli.

Pemaparan Kepala Ombudsman RI Perwakilan Provinsi

Kalimantan Utara

Laporan pengaduan dari masyarakat yang diterima Ombudsman RI

Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara didominasi kasus pertanahan dan

kepegawaian. Laporan pengaduan terkait kasus pertanahan memang

menjadi 3 besar kasus yang sering dilaporkan masyarakat secara

nasional. Pada tahun 2018 Ombudsman RI Perwakilan Provinsi

Kalimantan Utara menerima 8 laporan pengaduan. Contoh

pengaduan/kasus yang diadukan masyarakat antara lain:

Kesalahan petugas PTSL dalam menentukan titik koordinat

dalam proses pengukuran tanah.

Terdapat tumpang tindih sertifikat dengan Surat Pemberitahuan

Pajak Terhutang (SPPT). Masyarakat Tanjung Selor melaporkan

di dalam 1 sertifikat terdapat 3 SPPT.

Namun kedua contoh pengaduan/kasus ini masih dalam proses

penyelidikan dan klarifikasi oleh pegawai Ombudsman RI Perwakilan

Provinsi Kalimantan Utara kepada pihak-pihak terkait. Masih adanya

kasus-kasus yang dilaporkan masyarakat tentang BPN dapat menjadi

“warning” bagi BPN dan dapat melakukan evaluasi kinerja maupun

program-program yang menjadi tugas dan fungsi BPN agar tidak

merugikan masyarakat.

III. CATATAN RAPAT

1. Komisi II DPR RI memberikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi

Kalimantan Utara terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah dan

pembangunan di berbagai sektor (pembangunan gedung, sarana dan

prasarana, infrastruktur dan lain-lain) sebagai salah satu upaya

meningkatkan kualitas pelayanan dan kesejahteraan bagi masyarakat di di

Provinsi Kalimantan Utara.

2. Komisi II DPR RI memberikan apresiasi kepada Kanwil BPN Kalimantan

Timur/Utara beserta jajarannya terhadap capaian realisasi program

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap tahun 2018 yang mencapai 101%

(128.101 peta bidang tanah).

3. Komisi II DPR RI mendukung Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara untuk

melakukan berbagai upaya percepatan pembangunan 4 Pos Lintas Batas

Negara (PLBN) sebagai pusat ekonomi baru yang dapat menggerakkan

perekonomian di wilayah perbatasan serta memberikan kemudahan bagi

masyarakat dalam mengakses pelayanan publik.

4. Komisi II DPR RI mendorong Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara

melakukan upaya untuk meningkatkan pengamanan di wilayah perbatasan

dengan menambah jumlah serta meningkatkan kesejahteraan pasukan

pengamanan perbatasan agar wilayah perbatasan tidak menjadi jalur

perdagangan atau transaksi narkoba.

5. Komisi II DPR RI mendorong KPU Provinsi Kalimantan Utara untuk

melakukan upaya jemput bola perekaman dan pencetakan E-KTP bagi

warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), mengurus kebutuhan

bagi warga binaan yang termasuk dalam pindah memilih (ketersediaan

formulir A5), serta meningkatkan jumlah kegiatan sosialisasi pemilu di

lapas agar warga binaan memahami substansi dan tata cara pemilu

serentak 2019 yang berbeda dengan pemilu-pemilu sebelumnya.

6. Komisi II DPR RI mendukung KPU Provinsi Kalimantan Utara, Pemerintah

Provinsi Kalimantan Utara, dan TNI untuk melakukan upaya yang optimal

dalam proses distribusi logistik pemilu dan memastikan kebutuhan logistik

pemilu dapat tiba tepat waktu, terutama di daerah-daerah terpencil dan sulit

dijangkau (Kabupaten Nunukan dan Kabupaten Malinau).

7. Komisi II DPR RI mendorong Ombudsman RI Perwakilan Provinsi

Kalimantan Utara untuk meningkatkan koordinasi dengan instansi-instansi

terlapor agar proses pemeriksaan dan klarifikasi terhadap kasus/laporan

pengaduan yang diterima dari masyarakat dapat berjalan optimal dan

dapat dilakukan upaya tindaklanjut dari kasus/laporan pengaduan tersebut.

8. Komisi II DPR RI meminta saran/masukan secara tertulis dari Kanwil BPN

Provinsi Kalimantan Timur/Utara dalam rangka penyusunan Rancangan

Undang-Undang Pertanahan yang sekarang ini sedang dibahas oleh

Komisi II DPR RI bersama pemerintah.

IV. PENUTUP

Demikian laporan hasil kunjungan kerja reses Komisi II DPR RI di

Provinsi Kalimantan Utara pada tanggal 14 s/d 17 Februari 2019. Semoga

dapat ditindaklanjuti dan bermanfaat bagi semua pihak. Kepada semua pihak

yang membantu terselenggaranya kunjungan spesifik ini, kami ucapkan terima

kasih.