14
LAPORAN KUNJUNGAN KERJA PANJA KOMISI VIII DPR RI MENGENAI SBSN KE PROVINSI SULAWESI UTARA MASA SIDANG I TAHUN SIDANG 2018 2019 TANGGAL 4-6 OKTOBER 2018 SEKRETARIAT KOMISI VIII DPR RI 2018

LAPORAN KUNJUNGAN KERJA PANJA KOMISI VIII DPR RI … · Menuju bandara Sam Ratulangi Manado Take Off menuju Jakarta dengan pesawat GA 601 Tiba di Bandara Internasional Soekarno Hatta

  • Upload
    lamnhi

  • View
    224

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: LAPORAN KUNJUNGAN KERJA PANJA KOMISI VIII DPR RI … · Menuju bandara Sam Ratulangi Manado Take Off menuju Jakarta dengan pesawat GA 601 Tiba di Bandara Internasional Soekarno Hatta

LAPORAN KUNJUNGAN KERJA PANJA KOMISI VIII DPR RI MENGENAI SBSN KE PROVINSI SULAWESI UTARA

MASA SIDANG I TAHUN SIDANG 2018 – 2019

TANGGAL 4-6 OKTOBER 2018

SEKRETARIAT KOMISI VIII DPR RI 2018

Page 2: LAPORAN KUNJUNGAN KERJA PANJA KOMISI VIII DPR RI … · Menuju bandara Sam Ratulangi Manado Take Off menuju Jakarta dengan pesawat GA 601 Tiba di Bandara Internasional Soekarno Hatta

2

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI

2

JADWAL DAN TIM KUNJUNGAN KERJA 3

BAB I LAPORAN KUNKER PANJA KOMISI VIII DPR RI MENGENAI SBSN DI PROVINSI SULAWESI UTARA

BAB II PENUTUP

5

13

DAFTAR PERTANYAAN

14

Page 3: LAPORAN KUNJUNGAN KERJA PANJA KOMISI VIII DPR RI … · Menuju bandara Sam Ratulangi Manado Take Off menuju Jakarta dengan pesawat GA 601 Tiba di Bandara Internasional Soekarno Hatta

3

DAFTAR ANGGOTA KUNJUNGAN KERJA PANJA KOMISI VIII DPR RI

KE PROVINSI SULAWESI UTARA KAMIS, 4-6 OKTOBER 2018

NOMOR N A M A JABATAN FRAKSI DAPIL URUT ANGG

1. A-495 DR. H. M. ALI TAHER, SH,

M.Hum KETUA KOM

VIII DPR RI F-PAN

BANTEN II

2. A-293

Dr. H. TB. Ace Hasan Syadzily,

M.Si

WK KETUA

KOM VIII DPR

RI

F-PG

BANTEN I

3. A-141 ITET TRiDJAJATI

SUMARJIANTO, MBA ANGGOTA F-PDIP

LAMPUNG

II

4. A-256 Dr. H. Deding Ishak SH,

M.Hum ANGGOTA F-PG

5. A-298 Adi Putra Darmawan Tahir ANGGOTA F-PG

6. A-375 H. Anda SE.MM ANGGOTA F-GER

7. A-429 Evi Zainal Abidin B.Comm ANGGOTA F-PD

8. A-60 Drs. H. Bisri Romly ANGGOTA F-PKB

9. A-524 H. Achmad Fauzan Harun

SH.M.Kom.I ANGGOTA F-PPP

10. - DIAN ARIVANI ,SE,M.S.M SEKRETARIAT KOMISI VIII

11. - ADI WICAKSONO SE.AK.ME. TENAGA AHLI KOMISI VIII

12. - LUTHFANDY PROTOKOL

13. - SLAMET SANJAYA TV PARLEMEN

Telp Kantor : 021 5715 863 Fax : 021 5715 512

Email : [email protected]

Dian Arivani : 081298651982

Page 4: LAPORAN KUNJUNGAN KERJA PANJA KOMISI VIII DPR RI … · Menuju bandara Sam Ratulangi Manado Take Off menuju Jakarta dengan pesawat GA 601 Tiba di Bandara Internasional Soekarno Hatta

4

JADWAL KUNJUNGAN KERJA PANJA KOMISI VIII DPR RI KE PROVINSI SULAWESI UTARA

KAMIS, 4-6 OKTOBER 2018

NO HARI-TANGGAL-

WAKTU

ACARA KET.

1 Kamis, 4 Okt 2018

04.50 WIB

05.50 WIB

10.20 WIB

11.00-13.00 WIB

13.00-14.00 WIB

14.00-15.00 WIB

15.00-15.30

16.15-18.35 WIB

Tim berkumpul di Terminal 3 Ultimate Bandara

Internasional Soekarno Hatta

Take Off menuju manado dengan Pesawat GA 602

Tiba di VIP Bandara Sam Ratulangi

Pertemuan dengan Kakanwil Kementerian Agama

Provinsi Sulawesi Utara, Kabid Haji, Kabid Pendis,

Kabid urais, Rektor IAIN Manado beserta

jajarannya.

Istirahat, Sholat dan Makan Siang

Peninjauan lokasi bangunan penerima SBSN

Menuju bandara Sam Ratulangi Manado

Take Off menuju Jakarta dengan pesawat GA 601

Tiba di Bandara Internasional Soekarno Hatta

terminal 3

2 Jum’at, 5 Okt 2018 Tim Sekretariat Rapat Penyusunan Laporan Kunker

dilanjutkan pencarian dan pengumpulan materi

laporan

3 Sabtu, 6 Okt 2018 Tim Sekretariat Menuju Jakarta

Page 5: LAPORAN KUNJUNGAN KERJA PANJA KOMISI VIII DPR RI … · Menuju bandara Sam Ratulangi Manado Take Off menuju Jakarta dengan pesawat GA 601 Tiba di Bandara Internasional Soekarno Hatta

5

BAB I LAPORAN KUNJUNGAN KERJA PANJA KOMISIS VIII DPR RI MENGENAI SBSN

DI PROVINSI SULAWESI UTARA

Keberhasilan pelaksanaan program pembangunan nasional dalam

mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila

dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu disertai

dengan, antara lain, upaya pengelolaan keuangan negara secara optimal. Hal

tersebut dapat dicapai melalui peningkatan efisiensi dalam pengelolaan aset negara

dan pengembangan sumber-sumber pembiayaan anggaran negara, guna

meningkatkan daya dukung Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

dalam menggerakkan pembangunan secara berkesinambungan.

Pengembangan berbagai alternatif instrumen pembiayaan anggaran negara,

khususnya instrumen pembiayaan yang berdasarkan prinsip syariah guna

memobilisasi dana publik secara luas perlu segera dilaksanakan. Instrumen

keuangan yang akan diterbitkan harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah,

memberikan kepastian hukum, transparan, dan akuntabel. Upaya pengembangan

instrumen pembiayaan berdasarkan prinsip syariah tersebut, antara lain, bertujuan

untuk: (1) memperkuat dan meningkatkan peran sistem keuangan berbasis syariah di

dalam negeri; (2) memperluas basis pembiayaan anggaran negara; (3) menciptakan

benchmark instrumen keuangan syariah baik di pasar keuangan syariah domestik

maupun internasional; (4) memperluas dan mendiversifikasi basis investor; (5)

mengembangkan alternatif instrumen investasi baik bagi investor dalam negeri

maupun luar negeri yang mencari instrumen keuangan berbasis syariah; dan (6)

mendorong pertumbuhan pasar keuangan syariah di Indonesia.

Konsep keuangan Islam didasarkan pada prinsip moralitas dan keadilan. Oleh

karena itu, sesuai dengan dasar operasionalnya yakni syariah Islam yang bersumber

dari Al Qur’an dan Hadist serta Ijma, instrumen pembiayaan syariah harus selaras

dan memenuhi prinsip syariah, yaitu antara lain transaksi yang dilakukan oleh para

pihak harus bersifat adil, halal, thayyib, dan maslahat. Selain itu, transaksi dalam

keuangan Islam sesuai dengan syariah harus terbebas dari unsur larangan berikut:

(1) Riba, yaitu unsur bunga atau return yang diperoleh dari penggunaan uang untuk

mendapatkan uang (money for money); (2) Maysir, yaitu unsur spekulasi, judi, dan

sikap untung-untungan; dan (3) Gharar, yaitu unsur ketidakpastian yang antara lain

terkait dengan penyerahan, kualitas, kuantitas, dan sebagainya.

Page 6: LAPORAN KUNJUNGAN KERJA PANJA KOMISI VIII DPR RI … · Menuju bandara Sam Ratulangi Manado Take Off menuju Jakarta dengan pesawat GA 601 Tiba di Bandara Internasional Soekarno Hatta

6

Strategi dan kebijakan pembangunan nasional untuk mewujudkan masyarakat

adil, makmur, dan sejahtera perlu ada upaya pengelolaan keuangan negara secara

optimal melalui peningkatan efisiensi dalam pengelolaan barang milik negara dan

sumber pembiayaan anggaran negara.

Dalam rangka pengelolaan keuangan negara untuk meningkatkan daya

dukung Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam menggerakkan

perekonomian nasional secara berkesinambungan, diperlukan pengembangan

berbagai instrumen keuangan yang mampu memobilisasi dana publik secara luas

dengan memperhatikan nilai-nilai ekonomi, sosial dan budaya yang berkembang

dalam masyarakat. Potensi sumber pembiayaan pembangunan nasional yang

menggunakan instrumen keuangan berbasis syariah yang memiliki peluang besar

saat ini. Instrumen keuangan berdasarkan prinsip syariah mempunyai karakteristik

yang berbeda dengan instrumen keuangan konvensional, sehingga perlu

pengelolaan dan pengaturan secara khusus, baik yang menyangkut instrumen

maupun perangkat hukum yang diperlukan.

Menurut undang-undang nomor 19 tahun 2008 tentang SBSN pasal 1 ayat 1

adalah Surat Berharga Syariah Negara selanjutnya disingkat SBSN, atau dapat

disebut Sukuk Negara, adalah surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan

prinsip syariah, sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap Aset SBSN, baik

dalam mata uang rupiah maupun valuta asing.

SBSN diterbitkan dengan tujuan untuk membiayai Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara termasuk membiayai pembangunan proyek. Penerbitan SBSN harus

terlebih dahulu mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat pada saat

pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperhitungkan

sebagai bagian dari Nilai Bersih Maksimal Surat Berharga Negara yang akan

diterbitkan oleh Pemerintah dalam satu tahun anggaran.

Pembiayaan proyek melalui SBSN merupakan sinergi kebijakan di antara

Kementerian Keuangan, Kementerian Perencanaan Pembangunan

Nasional/Bappenas, dan Kementerian/Lembaga untuk membiayai proyek-proyek

atau kegiatan prioritas dengan menggunakan dana yang bersumber dari pasar

keuangan melalui instrumen Surat Berharga Negara yang berbasis syariah yang

diterbitkan oleh Pemerintah sejak tahun 2008.

Kementerian Agama RI mendapat alokasi pembiayaan dari SBSN sebesar

Rp.6,34 Triliun selama empat tahun sejak 2014 hingga 2018 yang diperuntukan bagi

Page 7: LAPORAN KUNJUNGAN KERJA PANJA KOMISI VIII DPR RI … · Menuju bandara Sam Ratulangi Manado Take Off menuju Jakarta dengan pesawat GA 601 Tiba di Bandara Internasional Soekarno Hatta

7

pembangunan gedung di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam, Madrasah Negeri,

Gedung KUA, dan Asrama Haji.

Pembiayaan melalui SBSN ini diharapkan dapat meningkatkan pelayanan di

lingkungan Kementerian Agama dengan adanya bangunan yang berkualitas,

modern, fasilitas yang baik dan memenuhi kebutuhan untuk masa depan.

Berikut alokasi SBSN di seluruh Kementerian dan Lembaga dari tahun 2013

sampai tahun 2018.

ALOKASI DANA SBSN

Ada tujuh Kementerian dan Lembaga yang mendapatkan alokasi anggaran

melalui SBSN dengan total 62,4 triliun. Pembiayaan melalui SBSN ini memiliki

konsekuensi adanya imbal hasil yang harus dibayarkan oleh pemerintah setelah

kewajiban pokok nilai SBSN yang diterbitkan. Untuk itu perlu ada komitmen bersama

bagi penerima pembiayaan dari SBSN untuk menyelesaikan proyek dengan kualitas

dan perencanaan yang baik.

Adanya kebutuhan yang dapat diusulkan melalui pembiayaan SBSN

diharapkan memenuhi kriteria diantaranya adalah dapat memenuhi kebutuhan di

masa yang akan datang, bangunan yang modern, fasilitas penunjang yang baik, dan

kemampuan untuk merawat bangunan yang ada.

Page 8: LAPORAN KUNJUNGAN KERJA PANJA KOMISI VIII DPR RI … · Menuju bandara Sam Ratulangi Manado Take Off menuju Jakarta dengan pesawat GA 601 Tiba di Bandara Internasional Soekarno Hatta

8

MEKANISME PENGUSULAN DAN PENGALOKASIAN ANGGARAN SBSN

Perencanaan pengusulan proyek pembiayaan melalui SBSN hendaknya juga

mempersiapkan kemampuan sumber daya manusia (SDM) yang dibutuhkan,

diantaranya adalah kemampuan panitia pengadaan barang dan jasa yang

mengetahui kemampuan teknis pembangunan, penyediaan SDM fungsional setelah

bangunan selesai dibangun, serta kemampuan SDM dalam perencanaan.

Berikut ini adalah gambaran pagu dan reaalisasi dana SBSN dari tahun 2013-

2017 di tiga direktorat jenderal Kementerian Agama.

PAGU DAN REALISASI DANA SBSN TAHUN 2013-2017 DI KEMENTERIAN AGAMA

Page 9: LAPORAN KUNJUNGAN KERJA PANJA KOMISI VIII DPR RI … · Menuju bandara Sam Ratulangi Manado Take Off menuju Jakarta dengan pesawat GA 601 Tiba di Bandara Internasional Soekarno Hatta

9

Adanya keterlambatan dalam pembangunan proyek SBSN dan adanya

pembangunan yang tidak selesai tentu saja membuat adanya penurunan dalam

pelayanan dan dikhawatirkan menjadi bangunan yang mangkrak. Pembangunan

yang mangkrak tentu saja tidak dapat segera dianggarkan kembali pembangunannya

karena harus dilakukan pemeriksaan dari badan pengawas keuangan pembangunan

(BPKP) dan badan pengawas keuangan (BPK RI) sehingga harus menunggu

persetujuan terlebih dahulu.

Untuk itu diharapkan dalam pengusulan dan perencanaan pembangunan

melalui pembiayaan SBSN harus benar-benar memperhatikan proses ketentuan dan

kemampuan dalam aturan pengadaan barang dan jasa.

Pengajuan proyek pembangunan melalui SBSN juga harus memperhatikan

kebutuhan masyarakat di sekitar tempatnya, misalkan pembangunan madrasah

negeri seperti MIN, MTsN dan MAN mempertimbangkan kebutuhan ruang kelas bagi

siswa dan sarana penunjang lainnya seperti ruang laboratorium, ruang

Page 10: LAPORAN KUNJUNGAN KERJA PANJA KOMISI VIII DPR RI … · Menuju bandara Sam Ratulangi Manado Take Off menuju Jakarta dengan pesawat GA 601 Tiba di Bandara Internasional Soekarno Hatta

10

perpustakaan, asrama siswa, ruang guru dan sebagainya. Begitu juga bagi

Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dengan mempertimbangkan serapan jumlah

mahasiswa, ruang kuliah, ruang dosen, ruang laboratorium, perpustakaan, Mesjid,

dan sebagainya. Selanjutnya pembangunan asrama haji hendaknya juga

mempertimbangkan kebutuhan masyarakat di sekitar akan kebutuhan tempat acara,

penginapan yang setaraf hotel bintang 3, dan sebagainya.

Upaya tersebut diharapkan dapat mengejar ketertinggalan kemampuan

sarana dan prasarana dengan lembaga yang lain sehingga diharapkan bangunan

tersebut modern, berkualitas, bertahan lama sehingga dapat meningkatkan

kepercayaan masyarakat akan kualitas pelayanan di Kementerian Agama RI.

Beberapa kendala dan hambatan yang muncul selama ini dari pembiayaan

SBSN diantara adalah sebaran penerima SBSN ada beberapa yang sering

mendapatkan ada yang tidak. Tempat yang akan dibangun tanahnya harus sudah

bersertifikat Kementerian Agama yang selama ini ada tanah wakaf, tanah milik

pemda yang belum dapat di sertifikatkan atau dialihkan ke Kementerian Agama.

Sedangkan anggaran Kementerian Agama untuk pengadaan membeli tanah tidak

ada alokasinya. Anggaran melalui SBSN akan mengurangi anggaran rupiah murni

yang dianggarkan pada pagu anggaran Kementerian Agama sehingga

mempengaruhi program lainnya selain pembangunan sarana dan prasarana. Adanya

bangunan yang terlambat penyelesainnya dan pembangunan yang tidak selesai

yang diakibatkan kurang perencanaan dan kurang baiknya kerja panitia pengadaan

barang dan jasa. Khusus untuk pembangunan Kantor Urusan Agama hendaknya

memperhatikan ruangan balai nikah dan manasik haji serta ruang penyuluhan

keagamaan sehingga dapat memberikan kualitas pelayanan bagi masyarakat.

Untuk perguruan tinggi keagamaan islam IAIN Manado mendapatkan alokasi

anggaran pada tahun 2017 sebesar Rp.22.912.166.000,- dan tahun 2018 sebesar

Rp. 40.000.000.000,- sedangkan untuk pembangunan KUA Kanwil sulawesi Utara

mendapatkan 2 dengan pagu Rp.3,350.000.000,- dan pembangunan asrama haji di

manado sebesar Rp.40.500.000.000,-.

REKOMENDASI

1. Perencanaan kegiatan yang dibiayai SBSN memerlukan waktu dan anggaran

khususnya penyusunan dokumen Rencana Anggaran Biaya dan gambar.

Page 11: LAPORAN KUNJUNGAN KERJA PANJA KOMISI VIII DPR RI … · Menuju bandara Sam Ratulangi Manado Take Off menuju Jakarta dengan pesawat GA 601 Tiba di Bandara Internasional Soekarno Hatta

11

Selama ini tidak ada alokasi anggaran untuk itu sehingga perlu ada alokasi

anggaran bagi penyusunan kegiatan pembiayaan melalui SBSN.

2. Anggaran konsultan harus terlebih dahulu dianggarkan karena adanya

kebutuhan dokumen upaya pengelolaan lingkungan (UKL), upaya pemantauan

lingkungan (UPL) serta analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL)

sehingga dokumen perizinan tersebut dapat dilakukan terlebih dahulu karena

memakan waktu yang lama daan menyita waktu pelaksanaan kegiatan.

3. Adanya keterlambatan penyelesaian pekerjaan revitalisasi dan pembangunan

gedung asrama haji manado tahun 2017 dengan pagu definitif

Rp.40.500.000.000,- pada 31 desember 2017 posisi fisik mencapai 67,49% dan

realisasi pembayaran 50% dan penyedia menyelesaikan 100% pekerjaan pada

tanggal 28 maret 2018. Perlu perencanaan yang lebih baik untuk proses

pengadaan barang dan jasa kegiatan yang dibiayai oleh SBSN.

4. KUA di Provinsi Sulawesi Utara berjumlah 78 KUA dan yang mendapat SBSN

baru 3, dikarenakan adanya syarat luas tanah minimal 500m2. Untuk itu perlu

ada upaya terobosan peraturan kebijakan bagi daerah yang memiliki

keterbatasan lahan/tanah sehingga dapat dibangun dengan konstruksi

pembanguan vertikal/ ke atas. Upaya lain adalah alokasi anggaran untuk

pembelian tanah bagi KUA.

5. Kendala dalam perencanaan dana SBSN adalah :

a. Proses penyusunan dokumen perencanaan belum disediakan alokasi

anggaran khusus.

b. Proses penganggaran perencanaan bersamaan dengan pelaksanaan fisik,

sehingga secara riil tentu menyita waktunya dan berisiko terjadi

keterlambatan manakala ada hambatan dalam pelaksanaannya.

c. Proses perijinan perlu dilaksanakan terlebih dahulu mendahului pekerjaan

konstruksi dan lebih aman jika dilakukan tahun sebelumnya untuk

pengurusan perijinan dan penyusunan dokumen perencanaan. Selaama ini

keseluruhan anggaran tersedia pada satu DIPA dalam tahun anggaran yang

sama sehingga waktu pengurusan sangat terbatas.

d. Belum semua usulan kebutuhan sarana dapat terpenuhi melalui alokasi

SBSN.

e. Bilamana diperlukan melakukan kegiatan penghapusan data Barang Milik

Negara (BMN) sebelum pembangunan, maka proses penghapusan terlebih

Page 12: LAPORAN KUNJUNGAN KERJA PANJA KOMISI VIII DPR RI … · Menuju bandara Sam Ratulangi Manado Take Off menuju Jakarta dengan pesawat GA 601 Tiba di Bandara Internasional Soekarno Hatta

12

dahulu. Jika sudah tersedia anggaran pada tahun anggaran berjalan namun

masih harus melakukan penghapusan BMN, maka tentu akan menyita waktu

yang ada.

f. Dalam pelaksanaan lelang/tender fisik, harus menunggu hasil kerja dari

konsultan perencana. Bilamana penyelesaian dokumen perencanaan cukup

lama maka akan semakin mengurangi alokasi waktu pembangunan fisik.

g. IMB baru dapat diurus manakala seluruh dokumen pendukung lengkap salah

satunya adalah dokumen AMDAL atau UKL-UPL. Bilaman dokumen UKL-

UPL lama terbit maka IMB dipastikan akan terlambat pengurusannya dan

penerbitannya, semestinya sebelum memulai pembangunan seharusnya

dikumen IMB telah kita miliki.

h. Lokasi yang cukup menyulitkan dalam hal transportasi atau mobilisasi bahan

dan alat menyebabkan jadwal pelaksanaan pekerjaan membutuhkan alokasi

waktu pelaksanaan pekerjaan yang lebih lama dan hal ini berisiko manakala

sisa waktu yang ada sangat terbatas.

6. Usulan anggaran melalui SBSN diharapkan tidak mengurangi anggaran melalui

Rupiah Murni karena akan mengurangi program kegiatan lainnya.

Page 13: LAPORAN KUNJUNGAN KERJA PANJA KOMISI VIII DPR RI … · Menuju bandara Sam Ratulangi Manado Take Off menuju Jakarta dengan pesawat GA 601 Tiba di Bandara Internasional Soekarno Hatta

13

BAB II

PENUTUP

Demikianlah laporan ini kami susun sebagai referensi dalam pembahasan

Panja Komisi VIII DPR RI mengenai SBSN di Kementerian Agama RI.

PIMPINAN KOMISI VIII DPR RI

KETUA,

Ttd.

DR. H. M. ALI TAHER, SH. M.Hum.

Page 14: LAPORAN KUNJUNGAN KERJA PANJA KOMISI VIII DPR RI … · Menuju bandara Sam Ratulangi Manado Take Off menuju Jakarta dengan pesawat GA 601 Tiba di Bandara Internasional Soekarno Hatta

14