20
1 LAPORAN KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK KOMISI V DPR-RI DALAM RESES MASA PERSIDANGAN II TAHUN SIDANG 2010-2011 KE PROVINSI SULAWESI UTARA TANGGAL 15-16 DESEMBER 2010 ============================================= I. PENDAHULUAN A. DASAR HUKUM: 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; pada perubahan Pertama Pasal 20, Pasal 20 A, Pasal 23; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 3. Peraturan DPR RI Nomor 01/DPR RI/I/2009-2010 tentang Tata Tertib; 4. Keputusan Rapat Intern Komisi V DPR-RI tanggal 23 November 2010 tentang Persiapan Pelaksanaan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI pada reses Masa Persidangan II Tahun Sidang 2010-2011 Ke Provinsi Sulawesi Utara. B. Maksud dan Tujuan Kunjungan Kerja Spesifik : 1. Maksud Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI adalah: a. Untuk melakukan pengawasan secara spesifik terhadap persiapan sarana dan prasarana dalam mendukung pelaksanaan Angkutan Natal 2010 dan Tahun Baru 2011.. b. Untuk meninjau dan mengetahui kesiapan koordinasi lintas sektoral dalam menghadapi penyelenggaraan Angkutan Natal 2010 dan Tahun Baru 2011. c. Untuk mengetahui peningkatan aspek keselamatan, keamanan, ketepatan waktu dan kenyamanan bertransportasi dalam Angkutan Natal 2010 dan Tahun Baru 2011 d. Untuk meninjau dan mengetahui permasalahanpermasalahan terkait penyelenggaraan Angkutan Natal 2010 dan Tahun Baru 2011. e. untuk memastikan hadirnya program/kegiatan strategis dan skenario antisipasi mitra kerja di Sulawesi Utara f. Untuk menyerap aspirasi di masyarakat terkait kesiapan infrastruktur dalam menyambut perayaan Natal 2010 dan Tahun Baru 2011 di Provinsi Sulawesi Utara. 2. Tujuan dilaksanakannya Kunjungan Kerja Spesifik adalah dalam rangka melaksanakan Fungsi dan Tugas Dewan. Berdasarkan Peraturan DPR RI Nomor 01/DPR-RI/I/2009-2014 tentang Tata Tertib, pada Pasal 53 tentang Tugas Komisi, dimana disebutkan bahwa: 1. Tugas Komisi dalam pembentukan undang-undang (legislasi) 2. Tugas Komisi di Bidang Anggaran (Budgeting) 3. Tugas Komisi di bidang Pengawasan

LAPORAN KUNJUNGAN KERJA KOMISI V DPR RIdpr.go.id/dokakd/dokumen/-KUNKER-SPESIFIK-KOMISI-V-KE...3. Peraturan DPR RI Nomor 01/DPR RI/I/2009-2010 tentang Tata Tertib; 4. Keputusan Rapat

  • Upload
    others

  • View
    7

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: LAPORAN KUNJUNGAN KERJA KOMISI V DPR RIdpr.go.id/dokakd/dokumen/-KUNKER-SPESIFIK-KOMISI-V-KE...3. Peraturan DPR RI Nomor 01/DPR RI/I/2009-2010 tentang Tata Tertib; 4. Keputusan Rapat

1

LAPORAN KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK KOMISI V DPR-RI

DALAM RESES MASA PERSIDANGAN II

TAHUN SIDANG 2010-2011 KE PROVINSI SULAWESI UTARA

TANGGAL 15-16 DESEMBER 2010 =============================================

I. PENDAHULUAN A. DASAR HUKUM:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; pada perubahan Pertama Pasal 20, Pasal 20 A, Pasal 23;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

3. Peraturan DPR RI Nomor 01/DPR RI/I/2009-2010 tentang Tata Tertib; 4. Keputusan Rapat Intern Komisi V DPR-RI tanggal 23 November 2010 tentang

Persiapan Pelaksanaan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI pada reses Masa Persidangan II Tahun Sidang 2010-2011 Ke Provinsi Sulawesi Utara.

B. Maksud dan Tujuan Kunjungan Kerja Spesifik : 1. Maksud Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI adalah:

a. Untuk melakukan pengawasan secara spesifik terhadap persiapan sarana dan prasarana dalam mendukung pelaksanaan Angkutan Natal 2010 dan Tahun Baru 2011..

b. Untuk meninjau dan mengetahui kesiapan koordinasi lintas sektoral dalam menghadapi penyelenggaraan Angkutan Natal 2010 dan Tahun Baru 2011.

c. Untuk mengetahui peningkatan aspek keselamatan, keamanan, ketepatan waktu dan kenyamanan bertransportasi dalam Angkutan Natal 2010 dan Tahun Baru 2011

d. Untuk meninjau dan mengetahui permasalahan–permasalahan terkait penyelenggaraan Angkutan Natal 2010 dan Tahun Baru 2011.

e. untuk memastikan hadirnya program/kegiatan strategis dan skenario antisipasi mitra kerja di Sulawesi Utara

f. Untuk menyerap aspirasi di masyarakat terkait kesiapan infrastruktur dalam menyambut perayaan Natal 2010 dan Tahun Baru 2011 di Provinsi Sulawesi Utara.

2. Tujuan dilaksanakannya Kunjungan Kerja Spesifik adalah dalam rangka melaksanakan Fungsi dan Tugas Dewan. Berdasarkan Peraturan DPR RI Nomor 01/DPR-RI/I/2009-2014 tentang Tata Tertib, pada Pasal 53 tentang Tugas Komisi, dimana disebutkan bahwa:

1. Tugas Komisi dalam pembentukan undang-undang (legislasi) 2. Tugas Komisi di Bidang Anggaran (Budgeting) 3. Tugas Komisi di bidang Pengawasan

Page 2: LAPORAN KUNJUNGAN KERJA KOMISI V DPR RIdpr.go.id/dokakd/dokumen/-KUNKER-SPESIFIK-KOMISI-V-KE...3. Peraturan DPR RI Nomor 01/DPR RI/I/2009-2010 tentang Tata Tertib; 4. Keputusan Rapat

2

Utamanya terkait dengan Tata Tertib DPR RI Pasal 53 ayat (3) tentang Tugas Komisi antara lain pada: butir a. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang,

termasuk anggaran pendapatan dan belanja negara serta peraturan pelaksanaannya yang termasuk dalam ruang lingkup tugasnya;

butir c. Melakukan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah.

Selain itu, terkait pula dalam Tata Tertib DPR RI Pasal 54 ayat (3) huruf f tentang ”Komisi dalam menjalankan tugas sebagaimana dalam pasal 53 ayat (3), dan tindak lanjut pengaduan masyarakat, dapat”: ”Mengadakan kunjungan kerja dalam masa reses, atau apabila dipandang perlu, dalam masa sidang dengan persetujuan pimpinan DPR yang hasilnya dilaporkan dalam rapat komisi untuk ditentukan tindak lanjutnya”.

II. WAKTU DAN DAERAH KUNJUNGAN KERJA Dalam masa reses persidangan II Tahun Sidang 2010-2011, Kunjungan Kerja dilaksanakan pada tanggal 15-16 Desember 2010 di Provinsi Sulawesi Utara .

III. KOMPOSISI TIM Komposisi Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI Ke Provinsi Sulawesi Utara adalah sebagai berikut;

NO. NO.

ANGG. N A M A FRAKSI KETERANGAN

1. A-144 DRA. YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW F-PAN KETUA TIM

2. A-271 H. MUHIDIN MOHAMAD SAID, SE, MBA F-PG ANGGOTA

3. A-560 MICHAEL WATTIMENA, SE, MM F-PD ANGGOTA

4. A-553 DRS. UMAR ARSAL F-PD ANGGOTA

5. A-227 IR. BAMBANG SUTRISNO F-PG ANGGOTA

6. A-264 H.M. MALKAN AMIN F-PG ANGGOTA

7. A-409 IR. H. RENDHY A. LAMADJIDO, MBA F-PG ANGGOTA

8. A-337 IRVANSYAH, SIP F-PDIP ANGGOTA

9. A-141 A. TAUFAN TIRO, ST F-PAN ANGGOTA

10. A-72 DRS. ARIFINTO F-PKS ANGGOTA

11. A-311 H. USMAN JA'FAR F-PPP ANGGOTA

12. A-154 DRS. MOHAMMAD TOHA, S.SOS, M.Si F-KB ANGGOTA

13. A-20 NUR ISWANTO, SH, MM F-GERINDRA ANGGOTA

Dari Sekretariat Komisi V DPR RI :

1 AAN YULIANINGSIH, S.Sos SEKRETARIAT

2 IR. M. HASBI AZIS, M.Si TENAGA AHLI

Mitra Kerja Komisi V DPR RI yang mendampingi adalah dari:

- Departemen Pekerjaan Umum - Departemen Perhubungan

Page 3: LAPORAN KUNJUNGAN KERJA KOMISI V DPR RIdpr.go.id/dokakd/dokumen/-KUNKER-SPESIFIK-KOMISI-V-KE...3. Peraturan DPR RI Nomor 01/DPR RI/I/2009-2010 tentang Tata Tertib; 4. Keputusan Rapat

3

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

1. Ir. MUHAMMAD IQBAL PANE, MT DIREKTUR BINA PELAKSANA WILAYAH III, DITJEN BINA MARGA

2. Ir. H. NURDIN SAMALIA KEPALA BALAI BESAR PELAKSANAAN JALAN NASIONAL VI MAKASAR

3. Ir. SUHARYANTO, MM KASUBDIT WILAYAH II, DITJEN BINA MARGA

4. ROMEO, AH PENGHUBUNG PU

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

1 E.A. SILOOY DIREKTUR ANGKUTAN UDARA

2 ADI KARSYAF KASUBDIT ANGKUTAN LAUT DALAM NEGERI

3 WAHYUDONO KASIE ANGKUTAN UDARA NIAGA BERJADWAL LN

4 SYAFRUDIN KASUBAG ANALISA DAN EVALUASI DITJEN HUBUD

5 MADE SUARTIKA KASUBDIT JARINGAN TRANSPORTASI JALAN HUBDAT

6 EVA AMIR KASUBAG AE BIRO PERENCANAAN

7 EDI KUNCORO KASUBAG TU DEP. BIRO UMUM

8 BETA MARGUNADI

KASIE RANCANG BANGUN PELABUHAN SDP DITJEN HUBDAT

9 EKO P STAF BIRO UMUM

10 SUGIATNO STAF PUSKOM

11 SUKATNO Wartawan TVRI

Selain itu, kami juga didampingi rekan-rekan wartawan lainnya.

IV. OBYEK/ SASARAN KUNJUNGAN KERJA: Komisi V DPR RI melakukan peninjauan, pertemuan, penyerapan aspirasi, dialog, dan melakukan komunikasi intensif dengan pemerintah daerah, masyarakat luas serta Instansi yang terkait dengan mitra kerja Komisi V DPR RI di Provinsi Sulawesi Utara.

Secara umum, obyek yang ditinjau Tim Kunker Komisi V DPR RI saat di Provinsi Sulawesi Utara adalah sebanyak 11 kegiatan/ Proyek, dengan obyek khusus sebagai berikut: 1) Peninjauan Kesiapan di Bandara Sam Ratulangi, untuk mencermati Paparan dari PT

Angkasa Pura I, Pelindo, dan dinas terkait persiapan menyambut perayaan Natal

dan Tahun Baru di Sulawesi Utara, dilanjutkan Peninjauan Lapangan Persiapan

Pelayanan Angkutan Natal 2010 dan Tahun Baru 2011.

2) Peninjauan ke Pelabuhan Bitung

3) Perjalanan menuju ruas-ruas jalan:

- Kairagi – Mapangat - Airmadidi – Kairagi - Kauditan – Airmadidi - Kauditan – Aertembaga - Dalam Kota Bitung - Kairagi – Batas Kota Manado - Bitung Manado

4) Peninjauan Terminal Malalayang

Page 4: LAPORAN KUNJUNGAN KERJA KOMISI V DPR RIdpr.go.id/dokakd/dokumen/-KUNKER-SPESIFIK-KOMISI-V-KE...3. Peraturan DPR RI Nomor 01/DPR RI/I/2009-2010 tentang Tata Tertib; 4. Keputusan Rapat

4

V. TEMUAN-TEMUAN TIM KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK Secara umum, Pemerintah telah berusaha menyiapkan sarana dan prasarana infrastruktur untuk mengantisipasi perayaan Natal 2010 dan Tahun Baru 2011. Obyek yang dikunjungi oleh Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI ke Provinsi Sulawesi Utara, walau secara teknis telah diupayakan beberapa antisipasinya, namun di beberapa obyek, ditemui berbagai kendala yang berpotensi tidak maksimalnya program kesiapan Pemerintah tersebut. Secara khusus, obyek yang dikunjungi, mempunyai jalinan dengan persiapan infrastruktur secara lebih luas. Bahkan, jalinan tersebut telah menjadi mata rantai yang saling berinteraksi dengan sejumlah proyek yang masih berjalan, proyek yang masih direncanakan, bahkan proyek yang berpotensi untuk diusulkan pembangunannya di masa mendatang. Berikut, adalah uraian dari sejumlah temuan yang dikelompokkan menurut obyek Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI, dan ekspos paparan Mitra Kerja, data yang diberikan oleh Mitra Kerja Komisi V DPR RI serta temuan langsung saat kunjungan di lapangan:

5.1. FASILITAS BANDARA SAM RATULANGI MANADO KONDISI UMUM PENGELOLA : PT. ANGKASA PURA I (PERSERO) SEJAK TAHUN 1990 STATUS : BANDARA UMUM INTERNASIONAL LOKASI : 15 KM TIMUR LAUT KOTA MANADO LUAS LAHAN : 234 HA JAM OPERASI : 07.00 – 21.00 WITA (H24 ON REQUEST)

FASILITAS UTAMA PENDUKUNG PERGERAKAN PESAWAT DAN PENUMPANG

Page 5: LAPORAN KUNJUNGAN KERJA KOMISI V DPR RIdpr.go.id/dokakd/dokumen/-KUNKER-SPESIFIK-KOMISI-V-KE...3. Peraturan DPR RI Nomor 01/DPR RI/I/2009-2010 tentang Tata Tertib; 4. Keputusan Rapat

5

FASILITAS UTAMA PENDUKUNG KESELAMATAN DAN KEAMANAN PENERBANGAN

1. FASILITAS KESELAMATAN PENERBANGAN: • ALAT BANTU NAVIGASI PENERBANGAN

(1 unit NDB & 2 Unit DVOR ( tanpa radar) • ALAT BANTU PENDARATAN 2 unit Instrument Landing System • CATU DAYA LISTRIK

3 unit Genset @ 500 KVA (beban bersih saat ini 1.800 KVA)

2. FASILITAS KEAMANAN PENERBANGAN • X-RAY SECURITY DETECTOR 6 unit (tanpa cadangan) • SECURITY CONTROL CENTRE 74 kamera (rekaman 72 jam) • PERTOLONGAN KECELAKAAN

- CAT VII - Combine Agent Type I 9.000L, Foam Tender Type I 9.000L - Norse Tender Morita Type II 4.000L - Ambulance - Comando Car

PENINGKATAN FASILITAS KESELAMATAN PENERBANGAN DAN PELAYANAN BANDARA

KESELAMATAN PENERBANGANNO PENGEMBANGAN FASILITAS TAHUN KETERANGAN

1 OVERLAY RUNWAY 18-36 2010-2011 DALAM PROGRES

2 PEMBANGUNAN DAINASE SISI TIMUR DAN 3

UNIT POS JAGA

2010 100%

3 PENGADAAN KENDARAAN PKP-PK 1 UNIT

TYPE COMBINE

2010-2011 DALAM PROGRES

4 PEMBUATAN RESA 90m X 90m (APBN) 2010 DALAM PROGRES

5 PEMBANGUNAN APRON SELATAN 11.036 M2

(APBN)

2010 DALAM PROGRES

PENINGKATAN PELAYANANNO PENGEMBANGAN FASILITAS TAHUN KETERANGAN

1 PENGADAAN 1 UNIT WATER SOFTENER

KAPASITAS 3000 LITER UNTUK COOLING

TOWER (AC CENTRAL)

2010 100%

2 REKONDISI 3 UNIT GARBARATA 2010 DALAM PROGRES

3 PERLUASAN BOARDING LOUNGE

INTERNASIONAL DAN PEMBUATAN PICK UP

ZONE

2010-2011 DALAM PROGRES

4 PENGADAAN 3 UNIT ESCALATOR DAN

FOODCOURT AREA

2010-2011 DALAM PROGRES

5 PENGADAAN 1 UNIT TRAFO DAYA 1250 KVA 2010-2010 DALAM PROGRES

6 PENGADAAN DAN PEMASANGAN 1 UNIT

CHILLER AC CENTRAL 300 TR

2010-2011 DALAM PROGRES

7 RENOVASI TOILET 2010 DALAM PROGRES

Page 6: LAPORAN KUNJUNGAN KERJA KOMISI V DPR RIdpr.go.id/dokakd/dokumen/-KUNKER-SPESIFIK-KOMISI-V-KE...3. Peraturan DPR RI Nomor 01/DPR RI/I/2009-2010 tentang Tata Tertib; 4. Keputusan Rapat

6

- Dalam rangka mewujudkan Visi Bandara Sam Ratulangi, menjadi pintu gerbang udara terpercaya di Kawasan Brunei, Indonesia, Malaysia dan Philipina-East Asean Growth Area Bimp-Eaga) dengan misi penyelenggaraan pelayanan jasa navigasi penerbangan dan jasa ke Bandarudaraan yang berkualitas dalam upaya mendukung arus dan wisatawan pelaku bisnis ke Sulut. Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) 2009-2013 PT. Angkasa Pura I menetapkan Bandara Sam Ratulangi sebagai North Gateway menuju Asia dan Asia Timur. Untuk itu diadakan perluasan Boarding Lounge Internasional seluas 544 m2,, pembangunan pickup zone dan koridor seluas 378m2 dan relokasi Foodcourt sebagai bagian dari upaya meningkatkan pelayanan kepada pengguna jasa.

- Khusus dalam persiapan menyambut Natal dan Tahun Baru, Bandara Sam

Ratulangi melakukan: 1. Pembentukan Posko yang melibatkan Polri dan TNI pada H-7 sampai

dengan H+7 2. Kampanye keselamatan di daerah apron 3. Koordinasi pelayanan :

a. Airlines terkait dengan oct (overall clearance time) atau kecepatan layanan bagasi dan atr (air craft turn round) atau ketepatan pelayanan darat

b. Transportasi darat (taksi bandara)

TEMUAN UNTUK BAHAN PENGAWASAN SELANJUTNYA: 1) Peralatan Radar di Air Traffic Control (ATC) dan Tower, sudah perlu diagendakan

pergantian peralatan; 2) Selain itu, dalam rangka meningkatkan tingkat keselamatan moda transportasi

udara, maka diperlukan kesiapan Air Traffic Control (ATC) dan Navigasi

Penerbangan, termasuk penaatan prosedur standar, kompetensi dan sertifikasi

kapasitas sumber daya manusia serta jam kerja;

3) Sumber Daya Manusia untuk pelayanan lalu lintas penerbangan (Air Traffic

Services) baik di tower dan ATC, perlu peningkatan dan manajemen yang terpisah

dari fungsi operator PT Angkasa Pura, karena menyangkut keselamatan dan

keamanan penerbangan yang sebenarnya merupakan tanggung jawab negara.

4) Peningkatan peran informasi BMKG terkait prediksi kondisi cuaca;

5) Perlunya kesiapan antisipasi pasokan listrik dan cadangannya dengan

mengagendakan pergantian sejumlah peralatan catu daya dan UPS;

6) Telah dilakukan koordinasi untuk penanganan masalah keamanan, ketertiban

dan kenyamanan Penumpang di Bandara, termasuk upaya pencegahan

percaloan tiket, termasuk permainan oknum maskapai terhadap delay

penerbangan, pembayaran ganda, dan pengenaan harga tiket atas

keterlambatan yang merugikan konsumen pengguna jasa;

7) Perlu peningkatan kuantitas dan kompetensi SDM di Bandara Sam Ratulangi,

termasuk sertifikasi SDM operator di bandar udara, sesuai ketentuan

internasional di bidang penerbangan.

Page 7: LAPORAN KUNJUNGAN KERJA KOMISI V DPR RIdpr.go.id/dokakd/dokumen/-KUNKER-SPESIFIK-KOMISI-V-KE...3. Peraturan DPR RI Nomor 01/DPR RI/I/2009-2010 tentang Tata Tertib; 4. Keputusan Rapat

7

5.2. KESIAPAN PELABUHAN BITUNG 1) Kondisi eksisting Pelabuhan Bitung, meliputi :

Panjang Alur : 9 Mil;

Lebar Alur : 600 Meter;

Kedalaman Minimum : 16 Meter;

Luas Kolam Pelabuhan : 4,32 Ha;

Kedalaman Kolam Minimum : 7 Meter;

Kedalaman Kolam Dermaga : 7 Meter;

Kecepatan Angin : 6 Knot;

Kecepatan Arus : 3 Knot;

Tinggi gelombang : 1 Meter

Pasang Surut : High Water Spring : 1,43 Meter Low Water Spring : 0,46 Meter

Tambatan : 1.410 Meter

Dermaga Samudera : 602 Meter

Dermaga IKD : 148 Meter

Dermaga Nusantara : 600 Meter;

Dermaga Petikemas : 182 Meter

Dermaga Lokal : 60 Meter

Dermaga LCT : 20 Meter

Kapal Pandu : 2 unit

Kapal Tunda : 2 unit

2) Komodit ekspor Sulawesi Utara melalui Pelabuhan Bitung yaitu : kopra, minyak kelapa/minyak goreng, bungkil, tepung kelapa, arang tempurung, batang kelapa/produk meuble, sabuk kelapa/produk kerajinan, ikan tuna segar, ikan kaleng, ikan kering, jagung, cengkeh, fanili dan produk turunannya.

3) Fasilitas Terminal Petikemas Bitung

Dermaga : 182 Meter

Kedalaman di Dermaga : - 10 LWS

Container Yard : 30.000 M2

CFS : 1.200 M2

Reefer Plug : 48 Plugs

Container Crane (CC) : 2 unit

Rubber Tyred Gantry : 4 unit

Reach Stacker : 2 unit

Head Truck & Chassis : 7 unit

Forklift 5 ton : 3 unit.

4) Pengembangan dermaga peti kemas pelabuhan Bitung TA. 2009

Pekerjaan pelebaran dermaga segmen I dan II (5x 110) M2, pengadaan dan pemancangan tiang pancang baja segmen III 84 titik;

Page 8: LAPORAN KUNJUNGAN KERJA KOMISI V DPR RIdpr.go.id/dokakd/dokumen/-KUNKER-SPESIFIK-KOMISI-V-KE...3. Peraturan DPR RI Nomor 01/DPR RI/I/2009-2010 tentang Tata Tertib; 4. Keputusan Rapat

8

Alokasi anggaran sebesar Rp. 33.642.270.000, dengan realisasi keuangan Rp. 32.001.156.480 (94,12%), sedangkan untuk fisik posisi 30 November 2009 realisasi sebesar 100,00%.

5) Kinerja Operasional Pelabuhan Bitung

PELAYANAN KAPAL

No. Pelayaran Luar Negeri Pelayaran Dalam Negeri

1. Kapal General Cargo 60 jam Kapal Petikemas 55 jam

2. Kapal Bag Cargo 50 jam Kapal General Cargo 60 jam

3. Kapal Curah Cair 50 jam Kapal Bag Cargo 50 jam

Kapal Curah Cair 50 jam

PRODUKTIVITAS

No. Terminal Petikemas Terminal Konvensional

1. Bongkar Muat 25 Box/CC/Jam Petikemas 12 Box/C/Jam

2. General Cargo 18 Ton/Gang/Jam

3. Bag Cargo 20 Ton/Gang/Jam

4. Curah Cair 40 Ton/Jam (Pipa)

5. Curah Kering 35 Ton/Jam

Kementerian Perhubungan, menyiapkan sejumlah Pelabuhan, termasuk Pelabuhan Bitung untuk mengantisipasi lonjakan penumpang dan barang dalam penyelenggaraan Hari Natal 2010 dan Tahun Baru 2011. Adapun kesiapan Pelabuhan Bitung selain teknis, antara lain:

A. Hari Natal 25 Desember 2010 dan Tahun Baru 1 Januari 2011 sebagaimana pengalaman tahun-tahun sebelumnya akan terjadi lonjakan arus penumpang pada H - 15 s.d H+15.

B. Arahan dan petunjuk Menteri Perhubungan kepada PT. Pelabuhan Indonesia I, II, III & IV (Persero) yang setiap tahunnya selalu disampaikan agar siap mengantisipasi dan membantu kelancaran arus penumpang menyambut Hari Natal 25 Desember 2010 dan Tahun Baru 1 Januari 2011.

C. Di Tahun 2010 ini, diperkirakan lonjakan arus embarkasi dan debarkasi penumpang yang tinggi akan terjadi pada Pelabuhan yaitu: Makassar, Balikpapan, Bitung, Ambon, Sorong, Jayapura, Parepare dan Manokwari.

Kesiapan Fasilitas Pelabuhan Bitung, tercermin pada:

A. Fasilitas Embarkasi/Debarkasi yang meliputi: - dermaga dengan prioritas untuk kapal penumpang; - gedung terminal penumpang dan ruang pengantar penjemput maupun

ruang informasi; - lapangan parkir kendaraan pengantar dan penjemput; dan - tersedianya rambu-rambu petunjuk embarkasi/debarkasi penumpang

Page 9: LAPORAN KUNJUNGAN KERJA KOMISI V DPR RIdpr.go.id/dokakd/dokumen/-KUNKER-SPESIFIK-KOMISI-V-KE...3. Peraturan DPR RI Nomor 01/DPR RI/I/2009-2010 tentang Tata Tertib; 4. Keputusan Rapat

9

B. Fasilitas Bongkar Muat Barang yang meliputi: - Kesiapan dermaga; - Kesiapan gudang dan lapangan penumpukan; - Kesiapan peralatan bongkar muat barang; - Kesiapan tenaga operasional lapangan dengan mengatur waktu cuti

karyawan; dan - Kesiapan fasilitas darurat seperti kursi roda dan kotak P3K.

C. Fasilitas Pelayanan Kapal yang meliputi:

- Tambatan; - Pandu dan Tunda; - Air Kapal; - Bunker BBM, khusus di pelabuhan Makassar dan Bitung.

Selain kesiapan teknis sarana dan prasarana, Pelabuhan Bitung juga mempersiapkan kesiapan operasional dengan cara:

A. Para pejabat (General Manager, Manager dan Asisten Manager) / petugas di cabang siap melakukan pemantauan di lapangan.

B. Pembentukan Tim Pemantau/Pengendalian di Kantor Pusat dan cabang PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero).

C. Pembentukan posko pelayanan 24 Jam, meliputi kegiatan : 1. Pemantauan kegiatan embarkasi dan debarkasi penumpang; 2. Pemantauan bongkar muat barang (termasuk petikemas); 3. Koordinasi dengan pihak terkait; 4. Pengendalian; 5. Membuat laporan.

Evaluasi dari pengalaman tahun-tahun sebelumnya, juga dilakukan di Pelabuhan Bitung, antara lain: A. Penumpukan penumpang di terminal penumpang disebabkan terlambatnya

kedatangan kapal dari jadual kapal yang ditetapkan, akibatnya penumpang banyak mengeluh dan marah-marah yang tidak jelas tujuannya, apakah kepada Pihak PT Pelni atau PT Pelindo. Antisipasi yang ditempuh: Mengintruksikan cabang pelabuhan di PT Pelindo IV untuk menempatkan papan informasi jadwal kunjungan kapal, tujuannya untuk memberikan kemudahan calon penumpang setelah dikoordinasikan dengan perusahaan pelayaran terkait dan mencegah kebosanan para calon penumpang, maka Pihak PT Pelindo beserta instansi terkait dan keagenan kapal menyiapkan hiburan berupa band beserta penyanyinya.

B. Masih banyak kerumunan pengantar penjemput di dermaga sehingga mengakibatkan terjadi kemacetan pada saat debarkasi/embarkasi. Antisipasi yang ditempuh : Mengharapkan Pihak Adpel dan pihak agen bertindak tegas dan dapat menurunkan sebagian penumpang serta tidak diberangkatkan bilamana kapal masih melebihi kapasitas penumpang.

Page 10: LAPORAN KUNJUNGAN KERJA KOMISI V DPR RIdpr.go.id/dokakd/dokumen/-KUNKER-SPESIFIK-KOMISI-V-KE...3. Peraturan DPR RI Nomor 01/DPR RI/I/2009-2010 tentang Tata Tertib; 4. Keputusan Rapat

10

C. Masih Adanya kendaraan roda empat dan roda dua yang selalu parkir di depan pintu dermaga sehingga terjadi kemacetan. Antisipasi yang ditempuh : Mengharapkan Pihak Adpel dan pihak agen bertindak tegas dan dapat menurunkan : Melakukan koordinasi dengan pihak KPLP dan KP3 setempat dengan mengarahkan para pengantar/penjemput tidak masuk di area dermaga bahkan di Pelabuhan Tarakan telah menggunakan personil aktif TNI Angkatan Laut untuk melakukan penjagaan sehingga tidak ada lagi orang atau kendaraan yang bebas keluar masuk dermaga.

D. Terjadinya kelebihan penumpang di atas kapal; sehingga mengakibatkan

penumpang berdesak-desakan di atas kapal bahkan penumpang kebanyakan berada dipinggir kapal. Antisipasi yang ditempuh : Melakukan koordinasi dengan pihak KPLP dan KP3 setempat dengan mengarahkan kendaraan tersebut ke tempat parkir yang tersedia dan lapangan penumpukan yang tidak terpakai sehingga tidak terjadi kemacetan untuk embarkasi/debarkasi penumpang.

E. Terjadinya penumpukan kendaraan di areal parkir yang tidak teratur sehingga

memacetkan kendaraan yang akan keluar. Antisipasi yang ditempuh : Melakukan koordinasi dengan pihak KP3 dan KPLP maupun petugas parkir untuk mengatur kendaraan di area parkir supaya memberikan jalan bagi kendaraan yang akan keluar sehingga tidak terjadi kemacetan atau penumpukan kendaraan di area parkir.

TEMUAN UNTUK BAHAN PENGAWASAN SELANJUTNYA: 1. Perlunya peningkatan pelayanan angkutan laut pada terminal penumpang

terutama untuk fasilitas pelayanan sisi darat dan di kapal harus memperhatikan dan memprioritaskan keselamatan dan keamanan penumpang, memperhatikan kelaikan kapal dan mengecek Surat Ijin Berlayar dan manifest penumpang oleh Syahbandar setempat.

2. Perbaikan ataupun pembangunan fasilitas di dermaga, sedapat mungkin tidak mengganggu aktivitas bongkar, muat, pindah peti kemas.

3. Perlu peningkatan kuantitas dan kompetensi SDM yang mengoperasikan

peralatan-peralatan.

5.3. KESIAPAN PT ASDP DALAM TRANSPORTASI PENYEBERANGAN

- PT ASDP Indonesia Ferry, memperkirakan lonjakan/puncak arus muatan akan

terjadi pada H- 5 (20 Des 2010) di Lintas Bitung - Melonguane (181 MILE);

- Peningkatan Muatan (Penumpang Dan Kendaraan) Diperkirakan Naik 10% Dari

Angkutan Natal 2009;

- Jumlah Armada Siap Operasi Dalam Rangka Angkutan Natal 2010 Dan Tahun Baru

2011 berjumlah 3 (Tiga) Armada Kapal PT. ASDP dan 2(DUA) armada kapal milik

BUMD;

Page 11: LAPORAN KUNJUNGAN KERJA KOMISI V DPR RIdpr.go.id/dokakd/dokumen/-KUNKER-SPESIFIK-KOMISI-V-KE...3. Peraturan DPR RI Nomor 01/DPR RI/I/2009-2010 tentang Tata Tertib; 4. Keputusan Rapat

11

- Antisipasi lonjakan pada H-5 untuk lintas Bitung- Melonguane akan dilayani

dengan penambahan trip dari jadwal penugasan sepanjang muatan dan kondisi

cuaca mendukung;

- Sementara 2 (dua) kapal milik BUMD melayani lintas Bitung-Siau (70 MILE)

dilayani 4 trip seminggu dan Bitung- Lembeh (1 MILE) dilayani sesuai kebutuhan

dengan pola “penuh berangkat”;

- Penyelenggaraan Angkutan Natal 2010 & Tahun Baru 2011 PT. ASDP dibawah

koordinasi Administrator Pelabuhan Bitung.

- PT ASDP juga mengawasi beberapa titik kritis untuk diantisipasi, yaitu:

1. Prediksi adanya peningkatan volume kepadatan angkutan

Penumpang : 11%

Kendaraan roda dua : 12%

Kendaraan roda empat : 14%

2. Dipergunakan Dermaga Plengsengan Pelabuhan Penyeberangan Bitung

bila dibutuhkan.

3. Kapasitas Ruang tunggu hanya muat maximal 30 orang.

4. Dispensasi Penumpang yg diijinkan hanya = 279 orang dari kapasitas yang

ada 479 orang, sedangkan khusus Bitung – Melonguane diprediksi

mencapai 1.100 orang pada puncak Angkutan Natal

5. Jarak pelayaran 212 Mil rentan dengan cuaca buruk

6. Fasilitas Pelabuhan belum ada Gang way sehingga bila hujan menjadi

kendala untuk embarkasi/ Debarkasi khususnya Penumpang.

7. Karakteristik lintasan banyak muatan curah.

Page 12: LAPORAN KUNJUNGAN KERJA KOMISI V DPR RIdpr.go.id/dokakd/dokumen/-KUNKER-SPESIFIK-KOMISI-V-KE...3. Peraturan DPR RI Nomor 01/DPR RI/I/2009-2010 tentang Tata Tertib; 4. Keputusan Rapat

12

Perbandingan Angkutan Natal 2009 dan Tahun baru 2010 dengan Rencana Angkutan

Natal 2010 dan Tahun baru 2011 di Pelabuhan Bitung, dapat terlihat pada tabel berikut

TEMUAN UNTUK BAHAN PENGAWASAN SELANJUTNYA: 1. Pada beberapa kasus, barang curah (utamanya 9 barang pokok) jarang diangkut

karena dianggap tidak efektif dan tidak ada tempat khusus untuk itu, padahal masyarakat sering mengangkat barang curah karena fasilitas kendaraan angkut pada saat menjelang Natal dan Tahun Baru, memasang tarif yang tinggi. Sehingga masyarakat tidak terlayani. Contoh: di lintasan Bitung-Pananaru.

2. Perlunya peningkatan kompetensi SDM utamanya bagi operator penyeberangan, termasuk terlatih dalam penanganan kecelakaan.

3. Perlu peningkatan pelayanan kepada pengguna, utamanya dalam memberi

”rasa aman”, karena akses masuk dan keluar Pelabuhan, terbilang mudah dan rawan dari sisi keamanan.

Page 13: LAPORAN KUNJUNGAN KERJA KOMISI V DPR RIdpr.go.id/dokakd/dokumen/-KUNKER-SPESIFIK-KOMISI-V-KE...3. Peraturan DPR RI Nomor 01/DPR RI/I/2009-2010 tentang Tata Tertib; 4. Keputusan Rapat

13

5.4. TERMINAL MALALAYANG 1) Terminal Malalayang satu-satunya terminal yang berada di Sulut yang

melayani antar Kota, Kabupaten dan Provinsi. Terminal tersebut berlokasi di bagian selatan yaitu di Malalayang II Kota Manado merupakan lokasi yang sangat strategis. Untuk meningkatkan pelayanan transportasi, dibutuhkan pengembangan dan perbaikan kerusakan-kerusakan yang ada agar bisa melayani trayek-trayek antar kota dalam provinsi maupun antar provinsi;

2) Terminal Malalayang adalah terminal tipe A mulai dioperasikan pada tahun

1991, mempunyai luas ± 1,5 Ha dengan kondisi bangunan kantor permanen dengan fasilitas terminal berupa : tempat parkir kendaraan, tempat tunggu penumpang, bangunan kantor-kantor lantai yang berfungsi sekaligus sebagai menara pengawas, pintu keluar masuk kendaraan, pos pengamanan, toilet, kios-kios dan agen PO;

3) Terminal Malalayang dapat menampung sekitar 300 unit kendaraan yang

melayani 17 trayek AKDP dan 3 trayek AKAP. Untuk trayek AKDP antara lain jurusan : Malalayang – Tanawangko, Manado – Amurang, Manado – Modoinding, Manado – Tompaso Baru, Manado – Inobonto, Manado – Kotamobagu, dan Manado – Doloduo. Sedangkan trayek AKAP : Manado – Gorontalo, Manado – Palu, dan Manado - Makassar;

4) Peningkatan fasilitas operasional terminal AKAP Malalayang Manado berupa

pembangunan fisik terdiri dari :

Gedung utama terminal, kantor dan fasilitas umum/perkantoran bertingkat 12 meter x 16 meter = 192 x 2 lantai = 364 m2;

Shelter : samping kiri ; 5,5 m x 36 m = 198 M2, samping kanan : 5,5 M x 36 M = 198 M2, shelter/selasar kendaraan : 22 x 11,76 m = 258 M2;

Pagar : panjang 70 M dan pengaspalan : luas 1.200 M2.

TEMUAN UNTUK RAPAT PENGAWASAN BERIKUTNYA: 1. Pihak Perhubungan Darat dan Polda setempat serta otorita terminal telah

melakukan koordinasi untuk tindakan Pencegahan dan penindakan percaloan

tiket, pencegahan masalah keamanan dan kenyamanan penumpang di Terminal;

dan

2. Telah ada pendirian Posko Pengaduan, namun belum terlihat Posko Tunggu

Keberangkatan dan Istirahat

Page 14: LAPORAN KUNJUNGAN KERJA KOMISI V DPR RIdpr.go.id/dokakd/dokumen/-KUNKER-SPESIFIK-KOMISI-V-KE...3. Peraturan DPR RI Nomor 01/DPR RI/I/2009-2010 tentang Tata Tertib; 4. Keputusan Rapat

14

5.5. RUAS JALAN

Secara umum, informasi kebinamargaan provinsi Sulawesi Utara TA 2011, adalah sebagai berikut:

1. Luas wilayah : 15,272.18 Km2

2. Jumlah Penduduk : 1,967,436 Jiwa

3. Panjang Jalan Nasional : 1,319.231 Km.

4. Kondisi Jalan Nasional per Status Oktober 2010:

Baik : 854.061 Km .

Sedang : 277.579 Km .

Rusak Ringan : 88.811 Km .

Rusak Berat : 98.780 Km .

5. Jembatan : 713 buah 12,414.22 meter

6. Jalan Lintas : 689.765 Km

Lintas Barat : 331.861 Km

Lintas Timur : 357.904 Km

7. Penanganan T.A. 2010 Efektif (Km) Efektif (M) Fung. (Km) Anggaran (Rp)

Pembangunan : 22.61 577.00 - 178,250,508.00

Preservasi : 13.76 10.00 1,064.06 78,529,536.00

P. Sulawesi : 9.80 10.00 879.66 60,660,456.00

Kep. Sangihe Talaud : 3.96 - 184.40 17,869,080.00

SKPD : 6.79 - 231.15 20,975,338.00

Total 2010 : 43.16 587.00 1,295.21 277,755,382.00

7. Penanganan T.A. 2011 Efektif (Km) Efektif (M) Fung. (Km) Anggaran (Rp)

Satker Pelaksana Wil I : 35.89 537.00 408.52 304,433,138.00

Satker Pelaksana Wil II : 53.72 180.80 445.74 284,794,769.00

Satker Pelaksana Wil III : 11.15 220.00 227.24 96,525,716.00

SKPD : 2.00 - 191.14

14,303,020.00

Total 2011 : 102.76 937.80 1,272.64

700,056,643.00

Peninjauan sejumlah ruas ruas jalan jalur Natal 2010/Tahun Baru 2011, yang berkaitan langsung dengan Bandara Sam Ratulangi di Mapanget, dan Pelabuhan Laut Bitung, yaitu:

• Kairagi – Mapanget, sepanjang : 7,522 Km. • Airmadidi – Kairagi , sepanjang : 12,077 Km. • Kauditan – Airmadidi, sepanjang : 7,116 Km. • Kauditan Aertembaga, sepanjang : 6,464 Km. • Dalam Kota Bitung, sepanjang : 13,636 Km. • Kairagi – Bts. Kota Manado, sepanjang : 2,366 Km. • Bitung – Manado : 49,181 Km.

Total panjang jalan yang dikunjungi yaitu: 98,362 Km.

Page 15: LAPORAN KUNJUNGAN KERJA KOMISI V DPR RIdpr.go.id/dokakd/dokumen/-KUNKER-SPESIFIK-KOMISI-V-KE...3. Peraturan DPR RI Nomor 01/DPR RI/I/2009-2010 tentang Tata Tertib; 4. Keputusan Rapat

15

Selain itu, juga sekaligus melihat hasil pelaksanaan pekerjaan Peningkatan Jalan: Paket : Bitung – Manado – Worotican, (Seksi Manado – Bitung).

Pergerakan lalu lintas di Prvinsi Sulawesi Utara dilayani oleh Jalan Nasional sepanjang 1.319,231 Km. yang dari sisi peranan jalan dan kondisi jalan dapat disampaikan sebagai berikut :

Dari sisi fungsi dan kondisinya jalan Nasional di Provinsi Sulawesi Utara dapat disajikan sebagai berikut:

Jalan Lintas Barat di Provinsi Sulawesi Utara dapat disajikan sebagai berikut :

Page 16: LAPORAN KUNJUNGAN KERJA KOMISI V DPR RIdpr.go.id/dokakd/dokumen/-KUNKER-SPESIFIK-KOMISI-V-KE...3. Peraturan DPR RI Nomor 01/DPR RI/I/2009-2010 tentang Tata Tertib; 4. Keputusan Rapat

16

Jalan Lintas Timur di Provinsi Sulawesi Utara dapat disajikan sebagai berikut :

Jalan Penghubung Lintas di Provinsi Sulawesi Utara dapat disajikan sebagai berikut :

JALAN LINTAS Peranan jalan lintas Sulawesi sangat strategis bagi pengembangan dan kemajuan wilayah Sulawesi pada khususnya dan Kawasan Timur Indonesia (KTI) pada umumnya ditinjau dari berbagai aspek politik, sosial budaya, ekonomi dan hamkamnas. Status jalan Nasional pada Lintas Barat dan Lintas Timur berada di provinsi Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah dan Sulawesi Selatan, maka dengan hal tersebut diatas provinsi Sulawesi Utara mempunyai 2 (dua) jalan lintas dan 1 (satu) jalan penghubung lintas yaitu :

I. Jalan Lintas Barat II. Jalan Lintas Tengah

III. Jalan Penghubung Lintas

Jalan Lintas Barat Jalan lintas ini terletak dibagian utara Propinsi Sulawesi Utara yang membujur dari Atinggola sampai Bitung dan juga merupakan jalan Nasional dengan panjang jalan 333,861 Km. Secara terperinci seperti dalam tabel.

Page 17: LAPORAN KUNJUNGAN KERJA KOMISI V DPR RIdpr.go.id/dokakd/dokumen/-KUNKER-SPESIFIK-KOMISI-V-KE...3. Peraturan DPR RI Nomor 01/DPR RI/I/2009-2010 tentang Tata Tertib; 4. Keputusan Rapat

17

Jalan Lintas Timur Jalan lintas ini terletak dibagian selatan Propinsi Sulawesi Utara membujur dari Batas Kota Bitung (Airtembaga) sampai Taludaa dengan panjang jalan 357,904 Km dan juga merupakan jalan Nasional.

Untuk Ruas-ruas jalan yang ditinjau, relatif berada dalam kondisi baik, termasuk hasil sebagian hasil pelaksanaan pekerjaan Peningkatan Jalan: Paket : Bitung – Manado – Worotican, (Seksi Manado – Bitung).

Kegiatan yang dilakukan Ditjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dalam menghadapi NATAL 2010 dan Tahun Baru 2011:

Pemeliharaan Rutin telah dioptimalkan

Kegiatan konstruksi aktivitasnya diselesaikan pada H-5

Mengoptimalkan kegiatan preservasi, terutama kegiatan pemeliharaan rutin

Peningkatan pengamanan pada kegiatan konstruksi yang masih ada.

Pemasangan rambu pada lokasi tertentu.

Penempatan Satgas Bencana Alam pada lokasi-lokasi rawan bencana

TEMUAN UNTUK RAPAT SELANJUTNYA

1. Sejumlah ruas yang didatangi telah siap mendukung kelancaran arus lalulintas angkutan Natal 2010 dan Tahun Baru 2011. Namun, lebar jalan yang ada, di kemudian hari menjadi catatan untuk dilebarkan.

2. Potensi kemacetan di ruas-ruas dalam kota dan kondisi kerawanan bencana harus diantisipasi dengan meningkatkan koordinasi lintas sektoral agar tidak mengganggu pergerakan distribusi orang dan barang.

VI. REKOMENDASI Provinsi Sulawesi Utara, dari hasil Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI, membutuhkan kuantitas dan kualitas pembangunan infrastruktur di segala bidang, baik secara fisik, sarana, prasarana. Secara umum, kesimpulan sementara hasil kunjungan kerja ke Provinsi Sulawesi Utara,

adalah sebagai berikut: bahwa Mitra Kerja Komisi V DPR RI dalam mengantisipasi arus

mudik maupun arus balik Angkutan Natal 2009 dan Tahun Baru 2010 dari dan ke

Provinsi Sulawesi Utara, cukup baik, dengan beberapa catatan penyempurnaan langkah

ke depan.

Beberapa saran/masukan Tim Komisi V DPR-RI berkenaan dengan kunjungan kerja

spesifik persiapan Angkutan Natal 2009 dan Tahun Baru 2010 ke Provinsi Sulawesi

Utara, juga diingatkan kepada Pemerintah, agar dapat memberikan layanan prima

kepada masyarakat, antara lain:

Page 18: LAPORAN KUNJUNGAN KERJA KOMISI V DPR RIdpr.go.id/dokakd/dokumen/-KUNKER-SPESIFIK-KOMISI-V-KE...3. Peraturan DPR RI Nomor 01/DPR RI/I/2009-2010 tentang Tata Tertib; 4. Keputusan Rapat

18

A. Terminal Bus

1. Pentingnya manajemen kelancaran dan ketertiban antrian bus di terminal;

2. Masalah kondisi/kelaikan kendaraan dari masing-masing operator;

3. Pelaksanaan pencegahan percaloan tiket;

4. Pencegahan dan Penindakan kenaikan harga tiket yang tidak wajar;

5. Masalah keamanan dan kenyamanan penumpang di Terminal; dan

6. Pendirian Posko Tunggu Keberangkatan dan Istirahat;

B. Prasarana Jalan dan Jembatan

1. Progres sejumlah kegiatan pembangunan, termasuk pekerjaan perbaikan,

pengerjaan jembatan, dan gorong-gorong pada saat hari-hari menjelang

Natal dan Tahun Baru, masih disertai dengan sejumlah potensi masalah

kemacetan. Sehingga diperlukan koordinasi lintas instansi Kementerian

Pekerjaan Umum, Kementerian Perhubungan, dan Kepolisian, untuk bersatu

padu dalam pelaksanaan manajemen lalu lintas sekitar proyek.

2. Jalur Jalan yang rawan kerusakan (baik bencana alam longsor maupun

banjir), simpul jalur rawan kemacetan, rawan kecelakaan dan rawan aksi-

aksi kriminalitas;

3. Antisipasi dan Manajemen jalur angkutan distribusi sembako dan BBM;

4. Masih diperlukan perluasan kuantitas dan kualitas Titik Jenuh atau Check

point atau tempat rehat;

5. Antisipasi Pasar Tumpah;

C. Pelabuhan Penyeberangan

1. Persiapan manajemen di pelabuhan Penyeberangan, perlu lebih

dimaksimalkan oleh Pemerintah, utamanya tingkat kenyamanan dan “rasa

aman”, mengingat mudahnya akses masuk dan keluar Pelabuhan

Penyeberangan, tanpa kontrol keamanan yang berarti.

2. Perlu koodinasi dan manajemen untuk antisipasi penumpukan kendaraan

berdimensi besar yang memuat sembako dan BBM.

D. Pelabuhan Peti Kemas

1. Pelabuhan Peti Kemas terlihat siap dalam mengantisipasi lonjakan lalu

lintas barang. Namun manajemen pengangkutan dan bongkar muat barang

perlu lebih ditinpelabuhan Penyeberangan, perlu lebih dimaksimalkan oleh

ditingkatkan disertai peningkatan kompetensi SDM operator peralatan.

2. Perbaikan ataupun pembangunan fasilitas di dermaga, sedapat mungkin

tidak mengganggu aktivitas bongkar, muat, pindah peti kemas.

Page 19: LAPORAN KUNJUNGAN KERJA KOMISI V DPR RIdpr.go.id/dokakd/dokumen/-KUNKER-SPESIFIK-KOMISI-V-KE...3. Peraturan DPR RI Nomor 01/DPR RI/I/2009-2010 tentang Tata Tertib; 4. Keputusan Rapat

19

E. Bandara

1. Bandara Sam Ratulangi dari sisi darat, pelayanan tiket dan keamanan kepada pengguna jasa, telah disiapkan oleh PT Angkasa Pura sebagai operator.

2. Peralatan Radar di Air Traffic Control (ATC) dan Tower, sudah perlu diagendakan pergantian peralatan untuk meningkatkan keselamatan dan keamanan penerbangan;

3. Selain itu, dalam rangka meningkatkan tingkat keselamatan moda

transportasi udara, maka diperlukan kesiapan Air Traffic Control (ATC) dan

Navigasi Penerbangan, termasuk penaatan prosedur standar, kompetensi

dan sertifikasi kapasitas sumber daya manusia serta jam kerja;

4. Sumber Daya Manusia untuk pelayanan lalu lintas penerbangan (Air Traffic

Services) baik di tower dan ATC, perlu peningkatan dan manajemen yang

terpisah dari fungsi operator PT Angkasa Pura, karena menyangkut

keselamatan dan keamanan penerbangan yang sebenarnya merupakan

tanggung jawab negara.

5. Peningkatan peran informasi BMKG terkait prediksi kondisi cuaca;

6. Perlunya kesiapan antisipasi pasokan listrik dan cadangannya dengan

mengagendakan pergantian sejumlah peralatan catu daya dan UPS;

7. Telah dilakukan koordinasi untuk penanganan masalah keamanan,

ketertiban dan kenyamanan Penumpang di Bandara, termasuk upaya

pencegahan percaloan tiket, termasuk permainan oknum maskapai

terhadap delay penerbangan, pembayaran ganda, dan pengenaan harga

tiket atas keterlambatan yang merugikan

F. Tinjauan Potensi Sulawesi Utara dari Sisi Pariwisata

1. Pada tahun 2010, Provinsi Sulawesi Utara khususnya Kota Manado

dicanangkan menjadi kota pariwisata dunia, yang salah satu andalannya yaitu wisata bahari ke Pulau Bunaken. Dalam rangka liburan Natal dan Tahun Baru di masa mendatang, tidak tertutup kemungkinan datangnya wisatawan ke sana, sehingga sudah saatnya memberikan pelayanan transportasi yang memenuhi standar keselamatan jasa transportasi internasional diperlukan penanganan lebih baik dan khusus terutama transportasi udara dan laut;

2. Keberadaan Bandara Internasional Sam Ratulangi dan Pelabuhan Samudera Bitung sebagai pelabuhan alam yang terbuka untuk perdagangan luar negeri khususnya berhadapan dengan negara tetangga Philipina, dan menjadi outlet wilayah Kawasan Timur Indonesia yang perlu terus ditumbuhkembangkan;

Page 20: LAPORAN KUNJUNGAN KERJA KOMISI V DPR RIdpr.go.id/dokakd/dokumen/-KUNKER-SPESIFIK-KOMISI-V-KE...3. Peraturan DPR RI Nomor 01/DPR RI/I/2009-2010 tentang Tata Tertib; 4. Keputusan Rapat

20

4. PENUTUP Demikianlah Laporan Kunjungan Kerja Komisi V DPR-RI ke Provinsi Sulawesi Utara, semoga laporan ini dapat menjadi masukan kepada Komisi-komisi terkait dan Pemerintah untuk ditindaklanjuti dalam kerangka mempercepat proses pembangunan infrastruktur untuk membantu sektor pembangunan ekonomi lainnya di dalam meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat di Provinsi Sulawesi Utara.

Demi melaksanakan amanah pembangunan bangsa dan negara tercinta untuk terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur,

Terima kasih,

Billahit Taufiq Wal Hidayah Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan Salam Sejahtera Bagi Kita Semua.

Jakarta, 16 Desember 2010

KETUA TIM KUNKER SPESIFIK KE PROVINSI SULAWESI UTARA

KOMISI V DPR RI,

DRA. YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW