16
LAPORAN KUNJUNGAN KERJA KOMISI V DPR RI DALAM RANGKA FOCUS GROUP DISCUSSION UNTUK PENYEMPURNAAN RUU TENTANG JASA KONSTRUKSI KE PROVINSI BALI TANGGAL 6 7 MARET 2013 BAB I PENDAHULUAN A Dasar Hukum 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; pada perubahan Pertama Pasal 20, Pasal 20 A, Pasal 23; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 3. Peraturan DPR RI Nomor 01/DPR RI/I/2009-2010 tentang Tata Tertib. B. Maksud dan Tujuan 1. Maksud Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI dalam rangka Focus Group Discussion tentang RUU Jasa Konstruksi adalah: Untuk melakukan pertemuan guna mengumpulkan pendapat, saran, masukan terhadap RUU dimaksud langsung di lapangan dari para pemangku kepentingan di Provinsi Aceh; 2. Tujuan dilaksanakannya Kunjungan Kerja adalah dalam rangka melaksanakan Fungsi dan Tugas Dewan. Berdasarkan Keputusan DPR RI Nomor 01/DPR-RI/I/2009-2014 tentang Peraturan Tata Tertib DPR RI, pada Pasal 53 ayat (1) tentang Tugas Komisi, dimana disebutkan bahwa: Tugas komisi dalam pembentukan undang-undang adalah mengadakan persiapan, penyusunan, pembahasan, dan penyempurnaan rancangan undang-undang;

LAPORAN KUNJUNGAN KERJA KOMISI V DPR RI DALAM … · Peraturan DPR RI Nomor 01/DPR RI/I/2009-2010 tentang Tata Tertib. ... (surveying) , karena jasa ini bisa saja mencakup areal yang

  • Upload
    haquynh

  • View
    234

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: LAPORAN KUNJUNGAN KERJA KOMISI V DPR RI DALAM … · Peraturan DPR RI Nomor 01/DPR RI/I/2009-2010 tentang Tata Tertib. ... (surveying) , karena jasa ini bisa saja mencakup areal yang

LAPORAN KUNJUNGAN KERJA KOMISI V DPR RI

DALAM RANGKA FOCUS GROUP DISCUSSION

UNTUK PENYEMPURNAAN RUU TENTANG JASA KONSTRUKSI

KE PROVINSI BALI

TANGGAL 6 – 7 MARET 2013

BAB I

PENDAHULUAN

A Dasar Hukum

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; pada perubahan Pertama

Pasal 20, Pasal 20 A, Pasal 23;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis

Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

3. Peraturan DPR RI Nomor 01/DPR RI/I/2009-2010 tentang Tata Tertib.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI dalam rangka Focus Group Discussion

tentang RUU Jasa Konstruksi adalah:

Untuk melakukan pertemuan guna mengumpulkan pendapat, saran, masukan

terhadap RUU dimaksud langsung di lapangan dari para pemangku kepentingan di

Provinsi Aceh;

2. Tujuan dilaksanakannya Kunjungan Kerja adalah dalam rangka melaksanakan Fungsi dan

Tugas Dewan. Berdasarkan Keputusan DPR RI Nomor 01/DPR-RI/I/2009-2014 tentang

Peraturan Tata Tertib DPR RI, pada Pasal 53 ayat (1) tentang Tugas Komisi, dimana

disebutkan bahwa:

Tugas komisi dalam pembentukan undang-undang adalah mengadakan persiapan,

penyusunan, pembahasan, dan penyempurnaan rancangan undang-undang;

Page 2: LAPORAN KUNJUNGAN KERJA KOMISI V DPR RI DALAM … · Peraturan DPR RI Nomor 01/DPR RI/I/2009-2010 tentang Tata Tertib. ... (surveying) , karena jasa ini bisa saja mencakup areal yang

C. Lokasi dan Waktu

Dalam Masa Sidang III Tahun Sidang 2012 - 2013, Komisi V DPR RI melakukan Kunjungan

Kerja dalam rangka Focus Group Discussion RUU tentang Jasa Konstruksi ke Provinsi Bali

pada tanggal 6-7 Maret 2013. Dalam masa kunjungan tersebut, Komisi V DPR RI melakukan

pertemuan, penyerapan aspirasi, dialog, dan melakukan komunikasi intensif dengan Pemprov

Bali, perwakilan Civitas Academica dan pemangku kepentingan lainnya.

D. Tim Komisi V DPR RI:

Pimpinan dan Anggota Komisi V DPR RI yang ikut serta dalam Kunjungan Kerja Spesifik ini

adalah:

NO. N A M A FRAKSI NO.

ANGG.

1. H. MUHIDIN MOHAMAD SAID, SE. MBA. F-PG/KETUA TIM A-271

2. IR. H. MULYADI F-PD/WAKIL KETUA KOMISI A-434

3. USMAWARNIE PETER F-PD/ANGGOTA A-446

4. AGUNG BUDI SANTOSO, SH F-PD / ANGGOTA A-463

5. IR. SUTARIP TULIS WIDODO F-PD/ANGGOTA A-504

6. DRS. H. ELDIE SUWANDIE F-PG/ANGGOTA A-218

7. DRS. H. RISWAN TONY DK F-PG/ANGGOTA A-198

8. IR. DADOES SOEMARWANTO, M.ARCH F-PDIP/ANGGOTA A-381

9. HJ. SADARESTUWATI, SP, M.MA F-PDIP/ANGGOTA A-388

10. IR. H. TEGUH JUWARNO, M. SI F-PAN/ANGGOTA A-125

11. H. USMAN JA’FAR F-PPP/ANGGOTA A-311

12. DRS. MOHAMMAD TOHA, S. SOS, M.SI F-PKB/ANGGOTA A-154

13. GUNADI IBRAHIM F-GERINDRA/ANGGOTA A-22

Sedangkan mitra kerja Komisi V DPR-RI dari Kementerian Pekerjaan Umum yang ikut serta

dalam kegiatan Kunjungan Kerja Ke Provinsi BaliTim Pendamping, adalah sebagai berikut:

NO. NAMA JABATAN

1.

IR. ISMONO, MM

KEPALA PUSAT PEMBINAAN USAHA DAN

KELEMBAGAAN, BP KONSTRUKSI,

KEMENTERIAN PU

2. DR. IR. PUTUT MARHAYUDI, MM.

KABID REGULASI DAN PERIZINAN PPUK,

BADAN PEMBINAAN KONSTRUKSI,

KEMENTERIAN PU

3. NANAN ABIDIN, S. KOM. M. Msi. KASUBAG. PBMN, BADAN PEMBINAAN

KONSTRUKSI, KEMENTERIAN PU

4. WARSONO, S. SOS PENGHUBUNG PUSKOM, KEMENTERIAN PU

5. NENI SAFRAINI FOTOGRAFER PUSKOM, KEMENTERIAN PU

Page 3: LAPORAN KUNJUNGAN KERJA KOMISI V DPR RI DALAM … · Peraturan DPR RI Nomor 01/DPR RI/I/2009-2010 tentang Tata Tertib. ... (surveying) , karena jasa ini bisa saja mencakup areal yang

BAB II

MASUKAN YANG DIHIMPUN OLEH TIM KUNJUNGAN KERJA KOMISI V DPR RI

DALAM RANGKA FOCUS GROUP DISCUSSION

RUU TENTANG JASA KONSTRUKSI KE PROVINSI BALI

A. Masukan dari Bpk. Keddy Setiada, Pembantu Dekan II, Fakultas Teknik Universitas

Udayana:

Setelah membaca materi yang tersaji di dalam Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang

Republik Indonesia tentang Jasa Konstruksi, Perkenankan kami menyampaikan beberapa hal

berikut ini:

1. Halaman 13: Alinea ketiga dari atas, kalimat terakhir berbunyi: “Selanjutnya, secara

sederhana system dan konteks konstruksi dapat digambarkan sebagai berikut”.

Pertanyaan:

a. Bagian uraian mana yang menggambarkan pernyataan dimaksud, karena pada

umumnya pernyataan sebagai berikut, diikuti oleh/dengan beberapa uraian (item),

sedangkan pada naskah ini, item-item tersebut tidak ada

b. Jika item-item yang dimaksud adalah materi yang tertulis pada no.2, no.3, dst

sampai denga no.8, maka tata cara penomorannya mestinya merupakan sub dari

no.1 tadi, yang diuraikan atas nomor-nomor a,b,c dst, sehingga jelas merupakan

bagian dari uraian atas pernyataan di atasnya

2. Halaman 15.

Sub judul nomor 3, Pembinaan Sektor Konstruksi.

Tanggapan/ Komentar:

a. Sebagian besar kandungan materi di sub judul ini adalah pengelolaan, sedangkan

tentang pembinaan ditampilkan dengan kurang lugas, misalnya di halaman 16,

alinea pertama dari atas: ... pemerintah perlu menetapkan apa yang menjadi urusan

pemerintah kaitannya dengan pembinaan konstruksi dan investasi. Berangkat dari

hal ini, maka aspek-aspek penting yang harus menjadi perhatian pemerintah akan

lebih jelas. Tanya: Di sini tidak ditunjukkan aspek-aspek penting tersebut

b. Tidak terlihat adanya peranan pembinaan dari pihak bukan pemerintah, misalnya

sesama asosiasi profesi

3. Halaman 19.

Sub judul No. 5. Produk Sektor Konstruksi.

Tanggapan/ Komantar:

Page 4: LAPORAN KUNJUNGAN KERJA KOMISI V DPR RI DALAM … · Peraturan DPR RI Nomor 01/DPR RI/I/2009-2010 tentang Tata Tertib. ... (surveying) , karena jasa ini bisa saja mencakup areal yang

Di nomor b, Konstruksi gedung bukan tempat tinggal, ada menyebut : Sekolah.

Tidakkah sebaiknya disebut bangunan untuk pendidikan? Karena bisa menyangkut

sekolah, kamus, balai diklat, dsb

Demikian pul di Nomor c. Konstruksi bangunan sipil ada antara lain disebut: tol, parkir,

bandar. Bukannya yang dimaksud adalah jalan tol, tempat parkir, bandara.

Hal lain adalah, apakah tidak perlu memunculkan produk sektor konstruksi berupa

pemetaan (surveying) , karena jasa ini bisa saja mencakup areal yang sangat luas

untuk ditangani oleh penyedia jasa. Misalnya penyiapan lahan transmigrasi,

pengembangan kota, kawasan, dsb

4. Halaman 25.

Sub Judul 8. Penyedia Jasa Peroragan.

Kalimat Pertama: “Undang-undang jasa konstruksi mengakui ... dst (Pasal 5 Ayat 1).

Pertanyaan: Undang-undang Jasa Konstruksi mana yang dimaksud? Nomor, tahun.

5. Halaman 37.

BAB III. EVALUSASI DAN ANALISIS PERATURA PERUNDANG-UNDANGAN

TERKAIT.

Bab ini nampaknya dumaksudkan untuk mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan

ada hal-hal yanga agak khusus yang harus mendapat perhatian lebih, ketika akan

ditangani oleh jasa konstruksi. Jika demikian halnya apakah tidak perlu mengkaitkan

dengan undang-undang kepariwisataan (karena sektor pariwisata menunjukkan trend

positif dan semakin berkembang dari berbagai aspek).

Atau bagaiamana pula dengan Undang-undang tentang Badan Cagar Budaya, karena

benda cagar budaya memerlukan penanganan yang khusus.

6. Halaman 100.

BAB V: Sub A. Jangkauan dan Arah Peraturan.

Tertulis: Pengaturan Sektor Konstruksi, khususnya jasa konstruksi dimaksudkan untuk

memberikan landasan dan system pengelolaan dan penyelenggaraan jasa konstruksi

yang mampu: a,b,c,d,dan e. Di antara kelima hal tersebut, kelihatannya yang nomor c.

Perlindungan, merupakan hal yang tidak sejalan dengan 4 hal lainnya, karena keempat

hal lainnya berupa kata kerja (sebagai tuntutan kata mampu), sednagkan perlindungan

sendiri tidak menjelaskna kemampuan.

Demikian pula denga alinea yang menjelaskan masing-masing item, tidak terlihat

adanya penjelasan tentang: menghadirkan konstruksi berkelanjutan, sedangkan empat

hal yang lainnya ada.

Page 5: LAPORAN KUNJUNGAN KERJA KOMISI V DPR RI DALAM … · Peraturan DPR RI Nomor 01/DPR RI/I/2009-2010 tentang Tata Tertib. ... (surveying) , karena jasa ini bisa saja mencakup areal yang

7. BAB VI. PENUTUP

(Mohon maaf Judul Bab ini tidak sama dengan yang di DAFTAR ISI). Dan di DAFTAR

ISI, tertulis KESIMPULAN. Pendapat saya, barangkali yang di daftar isi seharusnya

mengalah untuk duganti dengan penutup.

Demikian yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya, dan jika ada

hal-hal yang tidak berkenan atau tidak tepat kami sampaikan, mohon dimaafkan.

Terima kasih.

B. Masukan dari Dr. Ir. I Wayan Parwata,MT, Dekan Fakultas Teknik Universitas

Warmadewa, Denpasar:

1. Mohon dikaji kembali, sesuai dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 angka

237, apakah Undang-undang No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi: 1)

sistematika nya sudah berubah; 2) sudah terjadi perubahan 50 %; dan 3) esensi

undang-undang nya sudah berubah. Kalau undang-undang No. 18 Tahun 1999 tentang

Jasa Konstruksi tersebut sudah dikaji dari 3 aspek itu dan ternyata memang perlu

diganti, maka seyogyanya undang-undang tersebut perlu dikaji Draft Rancangan

Undang-undang Jasa Konstruksi yang baru.

2. Mohon ditambahkan kata “Pelaksanaan” dalam Bab I Pasal 1 ayat 1 dan 2, mohon

disesuaikan dengan bab yang lain dibelakangnya, antara lain pasal 69 ayat (a). Jasa

Konstruksi adalah layanan jasa pekerjaan konstruksi yang meliputi: pengkajian,

perencanaan, perancangan, pelaksanaan, pembuatan, pengoperasian, pemeliharaan,

penghancuran, pembuatan kembali dan pengawasan. Coba cek di halaman 9, naskah

akademis tentang Definisi Konstruksi, Jasa Konstruksi, Industri/Sektor Konstruksi,

alinea pertama.

3. Pasal 51 ayat 1, disebutkan bahwa Sumber Daya Manusia di bidang jasa konstruksi

terdiri atas klasifikasi di bidang: a) Arsitektur; b) Sipil; c) Mekanikal; d) Elektrikal; dan e)

Tata Lingkungan. Kalau Interior dan Lansekap, kenapa tidak dimasukkan, padahal

interior dan lansekap bagian dari perencanaan dan perancangan. Interior

(Perancangan) sedangkan Lansekap (Perencanaan).

4. Pasal 10 ayat 3 (a): mohon dijelaskan secara lebih rinci mengenai teknologi sederhana

tepat guna, jangan hanya pada aspek sanitasi dan air minum saja (lihat bagian

penjelasan Pasal 10 Ayat 3 (a) bagian 3). Teknologi tepat guna itu kaitannya dengan

nilai ergonomis dalam rancang bangun dan peralatan dalam rumah tinggal atau ruang-

ruang bersama.

Page 6: LAPORAN KUNJUNGAN KERJA KOMISI V DPR RI DALAM … · Peraturan DPR RI Nomor 01/DPR RI/I/2009-2010 tentang Tata Tertib. ... (surveying) , karena jasa ini bisa saja mencakup areal yang

5. Pasal 90 mengenai pengaturan sanksi administrasi bagi tenaga ahli asing, bagaimana

dengan tenaga ahli lokal? Kenapa tidak ada pengaturannya?

6. Dalam naskah akademis disebutkan bahwa kedudukan Badan Akreditasi ada di pusat,

mengapa di daerah tidak ada, sebaiknya di daerah juga diperlukan adanya Badan

Akreditasi, kalau LPJK belum dianggap mampu atau berhak mengakreditasi.

7. Referensi (sumber data) mohon menggunakan tahun terbaru, minimal 5 tahun ke

belakang, sehingga lebih aktual dan representative dengan kondisi sekarang.

C. Masukan dari Bpk. W Subarata Duarsa, Ketua LPJKP Bali:

1. APRESIASI

DPR sudah bekerja dengan baik, merancang RUU dengan inisiatif dari DPR.

Menunjukkan perhatian Komisi V yang besar terhadap usaha jasa konstruksi.

2. ANGGAPAN YANG KURANG MENGHARGAI

a. Kurang tepat dalam memberikan kewenangan peraturan yang mandiri/independent

kepada masyarakat jakon yang dinilai belum siap . (hal 137/ alinea 2)

b. Penyebab kondisi buruk pelaksanaan UUJK adalah kelemehan implementasi dari

seluruh stakeholders

c. Dirasakan bahwa keberadaan Lembaga ini (LPJK) ini kurang efektif melakukan

pembinaan dan pengembangan usaha jasa konstruksi (hal. 32)

d. Penyelengaraan konstruksi masih terdapat kekurangan dan belum dapat memenuhi

tuntutan kebutuhan tata kelola yang baik dan dinamika pengembangan

penyelengaraan konstruksi (Menimbang d)

3. ALASAN TERBENTUKNYA BAS JK

a. Untuk memisahkan antara fungsi regulator dan operator, memperpanjang masa

jabatan sendiri, mensertifikasi diri sendiri. Padahal anggota BAS JK dari perguruan

tinggi, asosiasi profesi, asosiasi perusahaan, pengalaman jasa konstruksi minimal

10 tahun, yang dapat diwakili pakar. Sedangkan di LPJK sekarang USBU atau

USTK, hanya pengarah saja yang merupakan stakeholders, sedangkan pelaksana

asesornya betul-betul independent.Apa bedanya dengan BAS JK ? (hal 126 – 127)

b. Mengurangi ketidakjelasan tanggung jawab lembaga, sistem adminstrasi, keuangan

serta pertanggungjawaban sangat minim. Padahal setiap tahun LPJK

mempertanggungjawabkan kepada Kementerian PU, Gubernur, dan juga kepada

asosiasi

c. Kegagalan Konstruksi yang semakin banyak (hal, 35)

Page 7: LAPORAN KUNJUNGAN KERJA KOMISI V DPR RI DALAM … · Peraturan DPR RI Nomor 01/DPR RI/I/2009-2010 tentang Tata Tertib. ... (surveying) , karena jasa ini bisa saja mencakup areal yang

d. Korupsi, kolusi dan nepotisme semakin banyak yang disebabkan distorsi antara

struktur penyedia jasa dan pangsa pasar. Hal ini tergantung kepada pribadi masing-

masing (hal 35)

4. TUGAS DAN LEMBAGA KEUANGAN

Dengan dipangkasnya tugas Lembaga dengan dikeluarkannya tugas registrasi, maka

LPJK akan kehilangan sumber dana untuk menjalankan roda organisasi. Lembaga

dapat mengusahakan perolehan dana dari masyarakat jasa konstruksi yang

berkepentingan. Ini adalah pembubaran LPJK secara halus, karena masyarakat jasa

konstruksi adalah sebagian besar golongan ekonomi lemah yang tidak mungkin lagi

mengeluarkan dana untuk LPJK . Sekarang saja LPJKP kembang kempis menjalankan

roda organisasi, dengan catatan pengurus LPJK bekerja sukarela tanpa gaji.

5. PERUBAHAN ASMET MENJADI GEDUNG, SIPIL, KHUSUS

Dalam Permen PU No.8/ 2011 sudah ada usaha untuk merubah ASMET menjadi CPC

dengan klasifikasi pelaksanaan: Gedung,Sipil, Mekanikal, Elektrikal dan jasa pelaksana

lainnya. Dalam budang usaha jasa perencanaan dan pengawasan: arsitektur, rekayasa,

penataan ruang, dan jasa konsultansi lainnya. Rasanya klasifikasi dalam RUU ini

menjadi kurang lengkap apalagi kalau dikaitkan dengan siklus hidup produk:

pengkajian, perencanaan, perancangan, pembuatan, pengoperasian, pemeliharaan,

pemghancuran, pembuatan kembali dan pengawasan, yang menurut kami merupakan

pengembangan dari perencanaan, pelakasanaan dan pengawasan.

6. IDENTIFIKASI MASALAH

a. Pemahamana yang tidak sama antara stake holders terhadap demokratisasi

industri konstruksi. Masalah ini tidak perlu dengan mengadakan perubahan UU;

cukup dengan lebih banyak komunikasi untuk penyamaan pemahaman

b. Interpretasi yang berbeda terhadap peran pemerintah, peran masyarakat, dan

peran institusi masyarakat. Inipun tidak membutuhkan perubahan UU, cukup

dengan lebih banyak diskusi, sehingga seluruh stake holders memiliki interpertasi

yang sama

c. Rumusan yang kurang efektif mengenai klasifikasi dan kualifikasi BU

d. Di Lembaga terjadi konflik kepentingan. Kewenangan yang diberikan kepada BAS

JK juga dapat mengarah ke sana, tergantung kepada pribadimya sendiri

7. DOMAIN PENGELOLAAN SEKTOR KONSTRUKSI

Dianggap ada versi mempersempit sebagai domain kementerian PU sebagai pengelola

sektor konstruksi di Indonesia. Memang berkaitan dangan usaha industri, tata niaga,

modal, teknologi, sdm dan lain-lain, tetapi sebaiknya tetaplah PU sebagai pemegang

kepentingan mayor dalam fungsi dan tugasnya. Apalagi kalau sesuai dengan pemikiran

Page 8: LAPORAN KUNJUNGAN KERJA KOMISI V DPR RI DALAM … · Peraturan DPR RI Nomor 01/DPR RI/I/2009-2010 tentang Tata Tertib. ... (surveying) , karena jasa ini bisa saja mencakup areal yang

di atas, di dalam RUU tidak ada pasal yang mengatur industri, tata niaga, modal dan

lain-lain. (hal 97)

8. KETIDAKKONSISTENAN

a. BAS JK itu melakukan akreditasi asosiasi dan sertifikasi di bidang jasa konstruksi,

atau juga melaksanakan registrasi ? (Lihat Pasal 1, Naskah Akademik, pasal-pasal

dalam RUU yang berbeda satu sama lain ..... )

b. Usaha orang perorangan terdiri dari usaha kecil dan usaha menengah (pasal 18),

usaha orang perseorangan hanya dapat mengerjakan resiko kecil, teknologi

sederhana, biaya kecil (pasal 19) yang artinya usaha kecil.

c. Penilai Ahli harus memiliki sertifikat keahlian dan teregistrasi pada lembaga (pasal

44 ayat 4). Sertifikat keahlian siapa yang menerbitkan, registrasi di mana?

d. SDM (pasal 51) klasifikasi ASMET dengan jabatan operator, analis, ahli

e. Pasal 92. Kalau tak penuhi K3 dan berakibat kegagalan bangunan kenapa harus

pidana selama-lamanya 10 tahun dan denda 20%? Padahal pada pasal 50 ayat 1,

beda? Perdata menjadi pidana

9. DISKRIMNATIF

Sangsi hanya dikenakan pada penyedia jasa saja (pasal 79, 80, 81, 85, 86) padahal

yang mengeluarkan kualifikasi pekerjaan, izin usaha dan izin kerja itu badan lain.

10. KESIMPULAN

a. Tidak perlu membuat UU Jasa Konstruksi yang baru, kalau ada yang bisa

melengkapi dan menyempurnakan UU 18/1999, buatlah perubahan saja untuk

memperkuat jasa konstruksi.

b. Buatlah UU yang memuat garis-garis besar saja, yang nantinya dijabarkan lebih

lanjut dengan PP, Perpres, Permen atau aturan lainnya.

c. Kekayaan inteletual bukan hanya milik konsultan perencana, tapi juga pelaksana,

misalnya dalam metode pelaksanaan.

D. Masukan dari Bapak Ketut Gupta, LPJK Bali:

1. Kami menghormati dan memahami atas peran dan tugas DPR RI terkait dengan

rencana merubah/menyempurnakan UU Jasa Konstruksi no. 18/1999 yang sudah

berusia hampir 14 tahun ini.

2. Apa latar belakang dilakukan revisi/ perubahan UU Jasa Konstruksi No. 18/1999? Dan

apa ada jangka waktu berapa tahun sebuah UU yang sudah dibuat untuk dilakukan

perubahan dan apa saja parameternya/kriterianya?

Page 9: LAPORAN KUNJUNGAN KERJA KOMISI V DPR RI DALAM … · Peraturan DPR RI Nomor 01/DPR RI/I/2009-2010 tentang Tata Tertib. ... (surveying) , karena jasa ini bisa saja mencakup areal yang

Sebelum draft RUU Jasa Konstruksi ini dibuat apakah pernah dilakukan penjaringan

aspirasi/masukan dari kelompok masyarakat jasa konstruksi terkait substansi

perubahan yang diinginkan?

3. Dari sisi substansi rancanagn ini kami melihatnya sebagai upaya untuk

mengakomodasi aspirasi masyarakat jasa konstruksi dari kelompok tertentu yang

selama ini lebih banyak tidak terakomodasi terkait keberadaan pengurus LPJK yang

baru sesuai PP No 04 Tahun 2010 & Perubahannya No 92 Tahun 2010.

4. Dari sisi penyelengaraan jasa konstruksi (pasal 2) ada penambahan landasan

sebanyak 3 azas dari UU Jasa Konstruksi no 18/1999, yaitu kebebasan, pembangunan

berkelanjutan dan berwawasan lingkungan dan kami mengusulkan azas kebebasan

yang dimaksud tentunya yang bertanguung jawab sesuai peraturan perundang-

undangan yang berlaku

5. Sertifikasi usaha (pasal 26) bunyinya antara lain, sertifikasi klasifikasi dan kualifikasi

usaha jasa konstruksi diberikan oleh Badan Akreditasi dan Sertifikasi Jasa Konstruksi

yang didanai oleh pemerintah. Apa dasarnya sehingga harus membentuk badan yang

baru bukan memberdayakan Lembaga yang sudah ada? Adakah sesuatu yang tidak

benar dalam proses sertifikasi yang dilakukan LPJK selama ini

6. Usaha dan masyarakat jasa konstruksi yang sesuai UU jasa konstruksi No. 18/1999

terkait perubahannya dikurangi tugasnya dari sisi sertifikasi dan registrasi dan

ditekankan pada fungsi Litbang, Diklat dan mediasi dan penilai ahli dengan sumber

pendanaan yang tidak dianggarkan oleh negara padahal tugasnya sangat berat, apa

kira-kira dasar pemikirannya pengurangan tugas dan fungsi ini?

7. Tugas Lembaga (Pasal 59): yang semula sesuai UU Jasa Konstruksi No. 18/1999 dan

PP No 04 Tahun 2010 dan perubahannya meliputi: Litbang, Diklat, Sertifikasi dan

Registrasi. Mediasi masalah hukum dan penilai ahli berubah menjadi hanya Litbang,

Diklat, mendorong perang mediasi & penilai ahli serta menunjuk dan menetapkan

penilai ahli. Apa dasarnya pengurangan kewenangan tugas Lembaga ini di perubahan

UU Jasa Konstruksi yang baru ini? (Karena proses rekruitmen pengurus juga dilakukan

melalui uji kelayakan dan kompetensi)

8. Sesuai Pasal 64 a (Tugas dan Wewenang) Badan Akreditasi dan Sertifikasi Usaha

Jasa Konstruksi melakukan akreditasi asosiasi badan usaha dan profesi, kira-kira

nantinya mengarah akan tugas apa yang nanti diberikan oleh Badan Akreditasi tersebut

kepada asosiasi badan usaha/profesi?

Page 10: LAPORAN KUNJUNGAN KERJA KOMISI V DPR RI DALAM … · Peraturan DPR RI Nomor 01/DPR RI/I/2009-2010 tentang Tata Tertib. ... (surveying) , karena jasa ini bisa saja mencakup areal yang

9. Terkait Bab VIII Pasal 58. Lembaga Pengembangan, siapa yang berwenang

membentuknya dan sumber pembiayaannya berasal dari mana?

10. Pasal 86. Siapa yang berwenang memberi sangsi terkait penyedia jasa yang melanggar

tidak memenuhi persyaratan izin usaha?

11. Pasal 87. Siapa yang berwenang memberi sangsi terkait pengguna jasa yang tidak

memberikan jaminan pembayaran atas penyerahan hasil pekerjaan penyedia jasa

secara tepat jumlah dan tepat waktu?

E. Masukan dari Bapak Dr. Ir. I Wayan Parwata, M.T., Dekan Fakultas Teknik, Universitas

Warmadewa, Denpasar:

1. Mohon dikaji kembali, sesuai dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 angka

237, apakah Undang-undang No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi: 1)

sistematika nya sudah berubah; 2) sudah terjadi perubahan 50 %; dan 3) esensi

undang-undang nya sudah berubah. Kalau undang-undang No. 18 Tahun 1999 tentang

Jasa Konstruksi tersebut sudah dikaji dari 3 aspek itu dan ternyata memang perlu

diganti, maka seyogyanya undang-undang tersebut perlu dikaji Draft Rancangan

Undang-undang Jasa Konstruksi yang baru.

2. Mohon ditambahkan kata “Pelaksanaan” dalam Bab I Pasal 1 ayat 1 dan 2, mohon

disesuaikan dengan bab yang lain dibelakangnya, antara lain pasal 69 ayat (a). Jasa

Konstruksi adalah layanan jasa pekerjaan konstruksi yang meliputi: pengkajian,

perencanaan, perancangan, pelaksanaan, pembuatan, pengoperasian, pemeliharaan,

penghancuran, pembuatan kembali dan pengawasan. Coba cek di halaman 9, naskah

akademis tentang Definisi Konstruksi, Jasa Konstruksi, Industri/Sektor Konstruksi,

alinea pertama.

3. Pasal 51 ayat 1, disebutkan bahwa Sumber Daya Manusia di bidang jasa konstruksi

terdiri atas klasifikasi di bidang: a) Arsitektur; b) Sipil; c) Mekanikal; d) Elektrikal; dan e)

Tata Lingkungan. Kalau Interior dan Lansekap, kenapa tidak dimasukkan, padahal

interior dan lansekap bagian dari perencanaan dan perancangan. Interior

(Perancangan) sedangkan Lansekap (Perencanaan).

4. Pasal 10 ayat 3 (a): mohon dijelaskan secara lebih rinci mengenai teknologi sederhana

tepat guna, jangan hanya pada aspek sanitasi dan air minum saja (lihat bagian

penjelasan Pasal 10 Ayat 3 (a) bagian 3). Teknologi tepat guna itu kaitannya dengan

nilai ergonomis dalam rancang bangun dan peralatan dalam rumah tinggal atau ruang-

ruang bersama.

Page 11: LAPORAN KUNJUNGAN KERJA KOMISI V DPR RI DALAM … · Peraturan DPR RI Nomor 01/DPR RI/I/2009-2010 tentang Tata Tertib. ... (surveying) , karena jasa ini bisa saja mencakup areal yang

5. Pasal 90 mengenai pengaturan sanksi administrasi bagi tenaga ahli asing, bagaimana

dengan tenaga ahli lokal? Kenapa tidak ada pengaturannya?

6. Dalam naskah akademis disebutkan bahwa kedudukan Badan Akreditasi ada di pusat,

mengapa di daerah tidak ada, sebaiknya di daerah juga diperlukan adanya Badan

Akreditasi, kalau LPJK belum dianggap mampu atau berhak mengakreditasi.

7. Referensi (sumber data) mohon menggunakan tahun terbaru, minimal 5 tahun ke

belakang, sehingga lebih aktual dan representative dengan kondisi sekarang.

F. Masukan dari Bapak Ir. Made Sastra Wibawa, M.Erg, Universitas Mahasaraswati:

F.1. MASUKKAN UMUM.

1. Pengadaan Jasa Konstruksi tidak hanya dilakukan oleh dinas/instansi teknis

melainkan oleh berbagai dinas atau instansi yang ada sehingga ada kesan

penggarapannya tidak sama antara satu dengan lainnya, hal ini dimaksudkan

karena mereka tidak punya tenaga teknis terkait dengan bidang konstruksi.

2. Pemerataan untuk memperoleh proyek terutama yang pengadaannya lewat

pemerintah pusat, ada kecendrungan kontraktor lokal kurang mampu bersaing

dengan kontraktor pusat, sehingga seperti contoh proyek-proyek besar di Bali

hampir seluruhnya dikerjakan oleh kontraktor pusat, hal ini menyebabkan kontraktor

lokal lama kelamaan akan mati suri. Kalau dilihat dari segi kemampuan bersaing

sudah pasti yang di daerah akan kalah dibandingkan dengan yang di pusat. UU

Jasa Konstruksi harus dapat mengantisipasi hal-hal seperti ini, misalnya melalui

kemitraan.

3. Sertifikasi hendaknya diatur tidak harus seluruh SDM yang terlibat, terutama tenaga

kerja Sub Propesional yang cukup dituntut kemampuan skill untuk bidang

pekerjaannya, hal ini berbeda dengan tenaga kerja Propesional yang memang

harus dituntut kemampuan teknik, administrasi, dan birokrasi karena terkait dengan

pelaporan atau pertanggungjawaban bukan hanya fisik tetapi juga administratif.

F.2. MASUKAN UNTUK SETIAP BAB.

1. BAB. III PEMBINAAN

Pasal 4. Pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah

terhadap pengembangan jasa konstruksi belum ada diatur tentang pengawasan

dan sanksi yang dapat diberlakukan terhadap pemerintah dan pemerintah daerah

apa bila dia gagal melakukan pembinaan.

Page 12: LAPORAN KUNJUNGAN KERJA KOMISI V DPR RI DALAM … · Peraturan DPR RI Nomor 01/DPR RI/I/2009-2010 tentang Tata Tertib. ... (surveying) , karena jasa ini bisa saja mencakup areal yang

2. BAB. IV USAHA JASA KONSTRUKSI

Pasal 27, ayat 1.c. Mengutamakan lebih banyak tenaga kerja Indonesia dari pada

tenaga kerja asing semestinnya lebih rinci diatur agar tidak gamang, misalnya

dengan perbandingan prosentase.

3. BAB, VI PENYELENGGARAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI

Pasal 44 dan Pasal 45 Penunjukkan dan penetapan “Penilai Ahli” dilakukan oleh

Lembaga perlu lebih diperjelas Lembaga yang dimaksud disini siapa ?

Pasal 48 ayat 2. Ditulis bahwa pengguna jasa bertanggung jawab terhadap

kegagalan bangunan yang disebabkan oleh pengguna jasa Kenapa konteks ini

tidak disamakan dengan Pasal 47 yang menyebutkan bahwa jika terjadi kegagalan

akibat kesalahan, maka perlu diberikan sanksi.

4. BAB. VII SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 51 ayat 1. Klasifikasi sumber daya manusia perlu ditambahkan lagi satu yaitu

bidang “GEO TEK” hal ini dimaksudkan bahwa bidang Sipil sudah demikian luas

sehingga bidang khusus yang sangat bahkan selalu bersentuhan dengan konstruksi

yaitu masalah kondisi tanah.

Pasal 53. Sertifikasi bagi sumber daya manusia cukup diberlakukan terhadap

tenaga profesinal saja, sedang tenaga sub professional tidak perlu, sebab pada

tenaga sub professional lebih banyak dituntut kemampuan skill bukan olah birokrasi

yang administratif, contoh: tukang, pekerja kasar.

5. BAB. VIII KELEMBAGAAN

Pasal 63 point c. Pengalaman dalam bidang konstruksi sekurang-kurangnya 10 Th.

perlu ditambahkan “yang dibuktikan dengan bukti riil yang dapat

dipertanggungjawabkan” misal SK, atau bukti lain yang sah.

Pasal 63 point e. Ditambahkan dengan “termasuk pejabat struktural di pemerintah

dan pemerintah daerah” hal dimaksudkan agar independen.

6. BAB. IX PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 70. Hendaknya ditambahkan dengan Forum jasa konstruksi dijadwalkan

secara rutin oleh pemerintah dan pemerintah daerah untuk menggali informasi

terhadap pengembangan jasa konstruksi, misal setahun sekali.

7. BAB. X PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 72. Belum dimasukan peranan Badan Akreditasi dan Sertifikasi Jasa

Konstruksi, Penilai Ahli, serta forum jasa konstruksi dalam menyelesaikan sengketa

yang terjadi, sedangkan di depan banyak sekali keterlibatannya dalam jasa

Page 13: LAPORAN KUNJUNGAN KERJA KOMISI V DPR RI DALAM … · Peraturan DPR RI Nomor 01/DPR RI/I/2009-2010 tentang Tata Tertib. ... (surveying) , karena jasa ini bisa saja mencakup areal yang

konstruksi ini. Logikanya jika terjadi sengketa yang terkait dengan bidangnya, maka

mereka diharapkan dapat membantu perselisihan pada tingkat awal sebelum

sampai di tingkat pengadilan.

8. BAB. XI SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 78 s/d Pasal 89 Ditulis bahwa jika pekerjaan tidak memenuhi kualifikasi

yang telah ditentukan pada point b. Penghentian sementara pekerjaan konstruksi.

Jika hal ini ditempuh maka akan terjadi keterlambatan dalam proses pengerjaan

suatu proyek / kegiatan, lebih baik diganti dengan “melakukan perbaikan terhadap

pekerjaan agar sesuai dengan kualifikasi yang diinginkan” bila hal ini tidak

ditempuh, maka sanksi berikutnya dapat diberlakukan.

G. Masukan dari Bapak Nyoman Suharya, Manajer Eksekutif, Badan Pelaksana LPJK

Provinsi Bali:

1. Sebelum ada UU Jasa Konstruksi Nomor: 18 Tahun 1999, Registrasi dan Sertifikasi

ditangani oleh pemerintah produknya berupa Daftar Rekanan Mampu (DRM). Pada

saat itu ditengarai/muncul opini ada kolusi antara badan usaha yang memohon Sertfikat

Badan Usaha(SBU) dengan pemerintah. Untuk mengantisipasi adanya kolusi tersebut

muncul opini agar Registrasi dan Sertifikasi diserahkan ke masyarakat jasa konstruksi

untuk independensinya. Kemudian terbit UU Jasa Konstruksi Nomor 18 Tahun 1999

telah menyerap aspirasi hal tsb, dalam bentuk memberi tugas Lembaga meregistrasi

SBU/SKA/SKT. RUU Jasa Konstruksi akan mengembalikan tugas Registrasi dan

Sertifikasi ke Pemerintah yang ditangni oleh sebuah Badan Registrasi dan Sertifikasi.

Mohon pengembalian tugas registrasi dan sertifikasi ke pemerintah betul-betul

dipertimbangkan kembali.

2. Sesuai dengan RUU Jasa Konstruksi tsb, Tugas Lembaga hanya Diklat,Litbang dan

Mediasi. Lembaga tidak punya dana untuk tugas tsb. Berdasarkan pengalaman selama

ini tugas di Lembaga, kegiatan Diklat dan Litbang jalan kalau ada dana dari pemerintah

dalam hal ini Kementrian PU namun dananya dikelola langsung oleh pemerintah.

3. Berdasarkan hal tsb butir 1 dan 2, seyogyanya Diklat dan Litbang ditarik

kepemerintah,sedang Registrasi dan sertifikasi,mediasi tetap di Lembaga.

4. Penerbitan RUU Jasa Konstruksi sifatnya perubahan/penambahan/penguatan terhadap

UU Jasa Konstruksi Tahun 1999 yang dipandang masih lemah.

Page 14: LAPORAN KUNJUNGAN KERJA KOMISI V DPR RI DALAM … · Peraturan DPR RI Nomor 01/DPR RI/I/2009-2010 tentang Tata Tertib. ... (surveying) , karena jasa ini bisa saja mencakup areal yang

H. Masukan dari Bapak Lanang Parwita, S.T., M.T., Staf Pengajar Jurusan Teknik Sipil

Politeknik Negeri Bali:

1. Bab 1 Ketentuan umum pada pasal 1 point 1 kata penghancuran saya usulkan diganti

menjadi pembongkaran

2. Pada pasal setelah point l (berwawasan lingkungan) kami usulkan untuk ditambahkan

point hemat energi

3. Secara umum point mengenai Sistem manajemen Keselamatan dan kesehatan

Kerja dan Lingkungan (SMK3L) masih sangat minim di tampilkan

4. Pada pasal 11 sebaiknya keselamatan dan keamanan kerja saya usulkan diganti

menjadi keselamatan dan kesehatan kerja karena istilah ini sudah sangat biasa

digunakan dalam dunia jasa konstruksi selama ini

5. Pada pasal 12 perlu ditambahkan point pengawasan terhadap keselamatan dan

kesehatan kerja

6. Pasal 20 memberi ruang yang lebih besar kepada perusahaan berbadan hukum

mengambil lahan untuk perusahaan perseorangan, mhn lebih dipertegas

7. Pada bagian ketiga (pembukaan pasal 43) saya usulkan kata standar keselamatan

konstruksi dirubah menjadi standar keselamatan dan Kesehatan Kerja

8. Masukan umum lainnya sebaiknya RUU yang baru tetap memperhatikan peran

lembaga yang sdh ada sebelumnya seperti LPJK yang ada di Pusat dan tersebar di

masing-masing provinsi

9. Untuk pemerataan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan perlu

pemikiran pola kemitraan antara BUMN dan perusahaan lokal saat mengambil

pekerjaan konstruksi dalam skala besar

I. Masukan dari Ibu Ir. Putu Hermawati, Ketua BSK Diklat Politeknik Negeri Bali:

1. Pada KETENTUAN UMUM. Pasal 1 no, 1 dan 2 terdapat kata penghancuran yang

kesannya negatif sekali, maka agar diganti dengan kata pembongkaran

Page 15: LAPORAN KUNJUNGAN KERJA KOMISI V DPR RI DALAM … · Peraturan DPR RI Nomor 01/DPR RI/I/2009-2010 tentang Tata Tertib. ... (surveying) , karena jasa ini bisa saja mencakup areal yang

2. Pada KETENTUAN UMUM. Pasal 1 no. 9 terdapat istilah lembaga baru baru BASJK

(Badan Akreditasi dan Sertifikasi Jasa Konstruksi), sedangkan banyak sekali lembaga

yang dibentuk atau ada seperti pada pasal 58-61, misalnya :

- Lembaga Pengembangan yang independen

- Asosiasi Profesi dan Asosiasi Badan Usaha di bidang jasa konstruksi

- Forum Jasa Konstruksi

Hal ini perlu juga dijelaskan dalam Ketentuan Umum.

Dalam hal ini juga nampak bahwa terlalu banyak ada lembaga dalam bidang jasa

konstruksi yang nanti dalam operasionalnya akan membawa ego kepentingan masing-

masing sehingga resiko bersinggungan dan mementingkan kelompoknya, sehingga

menjadi kurang sehat

3. Pada Bab III pasal 4, dan 7 disebut Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung

jawab atas pembinaan Jasa Konstruksi, perlu diperjelas Pemerintah Daerah yang

dimaksud Pemerintah Provinsi atau Kabupaten/Kota

4. Bab III, pasal 24 perlu diperjelas tentang izin usaha harus memiliki sertifikat yang

teregestrasi, dalam hal ini teregestrasi dimana?

5. Mulai pasal 26, pasal 53, pasal 61 dijelaskan pembentukan BASJK (Badan Akreditasi

dan Sertifikasi Jasa Konstruksi) yang merupakan badan yang dibentuk pemerintah dan

dibiayai APBN (sesuai pasal 67). Lembaga ini melakukan tugas utama yang selama ini

ditangani LPJKD bersama BSK maupun Asosiasi yaitu sertifikasi dan akreditasi

terhadap tenaga kerja dan badan usaha. Mengapa harus membentuk lembaga baru

dengan mengabaikan LPJKN, LPJKD yang selama ini sudah melakukan fungsi ini sejak

tahun 1999. Bukankan lebih baik mengoptimalkan fungsi lembaga yang sudah ada dan

berjalan dengan baik. Nampak juga pada pasal 65 bahwa pemerintah menginginkan

biaya sertifikasi masuk ke kas pemerintah melalui PNBP (Penerimaan Negara Bukan

Pajak), yang sangat berbeda dari UU sebelumnya dimana azasnya dari, oleh dan untuk

bidang jasa konstruksi dengan tujuan utama peningkatan kwalitas tenaga kerja dan

kegiatan jasa konstruksi bukan hanya pendapatan negara yang harus meningkat

6. Pada pasal 33, ayat 2 disebut Kontrak kerja konstruksi dapat memuat tentang

pemberian insentif. Perlu diperjelas insentif dari siap dan untuk siapa maksudnya

7. Pada pasa 44 ayat 4, disebut tentang penilai ahli harus memiliki sertifikat keahlian dan

teregestrasi pada Lembaga. Perlu diperjelas lembaga yang dimaksud

8. Pasal 47 disebut Penyedia jasa wajib mengganti/memperbaiki kegagalan kontrsuksi

disebabkan kesalahan sendiri atas biaya sendiri, namun penyedia jasa ada konsultan

Page 16: LAPORAN KUNJUNGAN KERJA KOMISI V DPR RI DALAM … · Peraturan DPR RI Nomor 01/DPR RI/I/2009-2010 tentang Tata Tertib. ... (surveying) , karena jasa ini bisa saja mencakup areal yang

dan kontraktor, Misal Konsultan salah desain menyebabkan pekerjaan yang ditangani

kontraktor terjadi kegagalan, dalam hal ini yang harus mengganti biaya apakah kosultan

yang mendesain, mengawasi atau kontraktornya?

9. Pasal 51 ayat 2, disebut kualifikasi SDM di bidang jasa konstruksi dalam jenjang

operator, teknisi/analis dan ahli, tentunya kualifikasi di bidang jasa konsultansi dan jasa

kontraktor harus dibedakan. Pasal 54 juga diwajibkan SDM memiliki ijin kerja dari

Pemda. Banyak sekali persyaratan yang harus dipenuhi oleh tenaga kerja dari ijasah,

sertifikat latih, sertifikat kompetensi, ijin kerja dsb, yang harus selalu diperbaharui dan

tentunya makan waktu, tenaga dan biaya.

10. Pasal 60, disebut Lembaga Pengembangan dapat mengusahakan perolehan dana dari

masyarakat jasa konstruksi, hal ini membeei peluang kepada KKN dan bukan

peningkatan kualitas.

J. Penutup

Demikian Laporan Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI ke Provinsi Bali pada Masa Sidang III

2012-2013 dalam rangka focus group discussion untuk penyempurnaan RUU Tentang Jasa

Konstruksi, yang dilaksanakan tanggal 6 - 7 Maret 2013. Selanjutnya Tim Kunjungan Kerja

Komisi V DPR RI akan menjadikan laporan ini sebagai masukan bagi Komisi V DPR RI

terutama sebagai bahan bagi fungsi Legislasi.

PIMPINAN KOMISI V DPR RI

WAKIL KETUA,

H. MUHIDIN M. SAID, SE, MBA