LAPORAN KINERJA SEMESTER I - sakip.lumajangkab.go.id...pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kesehatan serta keberhasilan dalam mewujudkan Visi, Misi, dan tujuan dalam rangka mewujudkan

LAPORAN KINERJA

SEMESTER I

DINAS KESEHATAN KABUPATEN LUMAJANG

TAHUN 2019

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

DINAS KESEHATAN

Jln. S. PARMAN No. 13 Telp. ( 0334 ) 881 066

L U M A J A N G

LAPORAN KINERJA DINAS KESEHATAN SEMESTER I TAHUN 2019

i

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat

dan hidayahnya Penyusunan Laporan Kinerja Semester 1 Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang Tahun 2019 dapat diselesaikan. Laporan ini merupakan informasi Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang, yang di dalamnya berisi gambaran capaian kinerja selama kurun waktu tiga bulan dan menjabarkan keberhasilan maupun ketidak berhasilan dalam penyelenggaraan program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2018- 2023.

Laporan Kinerja ini disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014, tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, didalam Peraturan Presiden tersebut mewajibkan setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Negara untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik. Penyajian laporan kinerja berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Tekhnis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Bupati Lumajang No. 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja.

Demikian Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang ini disusun. Semoga dapat memberikan manfaat untuk perbaikan perencanaan, penilaian dan perbaikan pelaksanaan program dan kegiatan serta peningkatan kinerja.

Lumajang, 8 Juli 2019 KEPALA DINAS KESEHATAN

KABUPATEN LUMAJANG


ii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ............................................................................................................ i

DAFTAR ISI ........................................................................................................................ ii

IKHTISAR EKSEKUTIF ..................................................................................................... iii

BAB 1 PENDAHULUAN ................................................................................................... 1

A. LATAR BELAKANG ..................................................................................... 1

B. MAKSUD DAN TUJUAN ............................................................................ 2

C. GAMBARAN UMUM .................................................................................... 3

D. DASAR HUKUM ............................................................................................ 7

E. SISTEMATIKA ............................................................................................... 9

BAB II PERENCANAAN KINERJA................................................................................ 11

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ............................................................................ 18

A. CAPAIAN KINERJA DINAS KESEHATAN ............................................. 18

B. Realisasi Anggaran ......................................................................................... 31

BAB IV P E N U T U P ....................................................................................................... 35


iii

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Semester 1 Tahun 2019 ini disusun sebagai wujud

pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan dalam rangka menjalankan

tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang. Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah ini disusun sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun

2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara

Reviu atas Laporan Kinerja dan Peraturan Bupati Lumajang No. 6 Tahun 2018

tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja. Dinas Kesehatan sebagai

Instansi pemerintah wajib untuk menyusun Laporan Kinerja. Dalam rangka

mewujudkan tercapainya Visi dan Misi Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang

perlu adanya tujuan dan sasaran yang telah di tetapkan dalam Rencana Strategis

(Renstra), adapun sasaran yang ingin dicapai Dinas Kesehatan Kabupaten

Lumajang pada tahun 2019 mempunyai 1 (satu) tujuan, 2 (dua) sasaran dan 6

(enam) indikator sasaran utama. Pengukuran keberhasilan atau kegagalan dalam

capaian setiap sasaran. Laporan Kinerja ini dimaksudkan sebagai berikut:

1. Maksud dan tujuan penyusunan Laporan Kinerja adalah untuk

memantapkan kinerja Dinas Kesehatan lebih akuntabel dalam

pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kesehatan serta keberhasilan

dalam mewujudkan Visi, Misi, dan tujuan dalam rangka mewujudkan

Pemerintahan yang lebih baik dengan penyelenggaraannya seiring dalam

perwujudan pelaksanaan system pertanggungjawaban kinerja yang lebih

jelas, tepat, terukur dan legitimate dalam mendukung profesional kinerja

pelayanan.

2. Bahwa penyusunan Laporan Kinerja ini telah melibatkan tim yang dibentuk

oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten

Lumajang Tahun 2019.


1

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Terselenggaranya kepemerintahan yang baik (Good Governance)

merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi

masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa, dalam rangka

pengembangan dan penerapan sistem yang tepat, jelas, terukur dan legitimate,

sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung

secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas

dari korupsi, kolusi dan nepotisme.Sehubungan dengan hal tersebut, untuk

mempercepat diadakanreformasi birokrasi dalam menyelenggarakan

pemerintahan diatur dalam TAP MPR RI No. XI/MPR/1998 tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan

Nepotisme, dan Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan

Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusidan Nepotisme.

Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia

Nomor 29 Tahun 2014, tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah,

didalam Peraturan Presiden tersebut mewajibkan setiap Instansi Pemerintah

sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Negara untuk

mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan

Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka

mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah

ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara

periodik. Hal ini juga didukung dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk

Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan

Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah juga

diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman

Penyusunan Pelaporan Kinerja. Hal ini merupakan bagian dari Implementasi

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instasi Pemerintah guna mendorong terwujudnya


2

sebuah Kepemerintahan yang baik bersih dan berwibawa (Good Governance and

Clean Government ) di Indonesia.

Laporan Kinerja (LKj) Dinas Kesehatan berfungsi untuk mengetahui

kemampuannya Dinas Kesehatan sebagai unsur pelaksana teknis Pemerintah

Daerah dibidang Pembangunan Kesehatan yang mempunyai tugas melaksanakan

dan menyelenggarakan sebagian urusan Rumah Tangga Daerah dibidang

Kesehatan. Berdasarkan pemahaman tersebut diatas maka Dinas Kesehatan

mempunyai kewajiban untuk melaporkan pertanggungjawaban tentang hasil

kegiatan atau pelaksanaan pembangunan kesehatan yang menjadi tanggung

jawabnya kepada Bupati.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan

Kabupaten Lumajang Semester 1 Tahun 2019 dimaksudkan sebagai penjabaran

Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang yang terwujud dalam tingkat

keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program

dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten

Lumajang Semester 1 Tahun 2019 adalah untuk mempertanggungjawabkan

keberhasilan/kegagalan Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang dalam

mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat

pertanggungjawaban secara periodik Selain sebagai bahan evaluasi akuntabilitas

kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj) diharapkan dapat bermanfaat

dalam rangka :

a) Menjadi motivasi untuk dapat melaksanakan tugas umum pemerintahan dan

pembangunan secara baik dan benar, yang didasarkan kepada peraturan

perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan, dan dapat

dipertanggungjawabkan ;

b) Menjadikan Dinas Kesehatan sebagai Instansi yang akuntabel, sehingga

dapat berperan secara efektif, efisien dan ekonomis;


3

c) Menjadikan masukan dan umpan balik dari pihak-pihak yang berkepentingan

dalam rangka meningkatkan kinerja Dinas Kesehatan beserta jaringannya

guna membantu pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik;

d) Meningkatkan kredibilitas terhadap pemberi wewenang

e) Mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan tugas,

sehingga tugas-tugas akan dapat dilaksanakan lebih efektif-efisien dan

responsif terhadap lingkungannya.

C. GAMBARAN UMUM

C.1 Organisasi Perangkat Daerah

Pembentukan Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang ditetapkan dalam

Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang No. 15 Tahun 2016, tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah yang di kuatkan dengan Peraturan

Bupati Lumajang Nomor 74 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,

Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan.

Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan

daerah di bidang kesehatan.Dinas Kesehatan dipimpin oleh Kepala Dinas

Kesehatan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati

melalui Sekretaris Daerah..

Dinas Kesehatan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan

urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang kesehatan. Di

samping itu, Dinas Kesehatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

a) perumusan kebijakan di bidang kesehatan;

b) pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan;

c) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan;

d) pelaksanaan administrasi Dinas Kesehatan;

e) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas

dan fungsinya.


4

Berikut adalah struktur organisasi dinas kesehatan berdasarkan Peraturan

Bupati Kabupaten Lumajang No. 74 Tahun 2016 :

STRUKTUR ORGANISASI DINAS KESEHATAN

Gambar 1. Struktur Organisasi Dinas Kesehatan


5

C.2 Sumber Daya Aparatur

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, berdasarkan Struktur

Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang didukung dengan jumlah

pegawai sebanyak 1338 orang yang terdiri atas PNS sebanyak 627 orang, CPNS

sebanyak 71 orang dan Tenaga Kerja Kontrak (TKK) sebanyak 640 orang.

Jumlah Pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang berdasarkan

Tingkat Pendidikan pada tahun 2019, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.1

Jumlah PNS dan TKK Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang

Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2019

No. Pendidikan Status Kepegawaian

Jumlah % PNS CPNS TKK

1. SD 5 - 1.64

2. SMP 8 - 1.87

3. SMA/SMK 107 - 18.46

4. D1 23 - 5.68

5. D3 379 - 51.79

6. S1 140 - 20.03

7. S2 5 - 0.52

J U M L A H 688 0 100

Dilihat dari tingkat pendidikan dapat dijelaskan bahwa Pegawai Dinas

Kesehatan Kabupaten Lumajang proporsi paling banyak adalah lulusan D3

sebanyak 51,79% diikuti S1 (20.03%), SMA/SMK (18,46%), D1 (5.68%), SMP

(1,87%), SD (1,64%) dan yang paling kecil adalah S2 sebesar (0,52%).

Jumlah pegawai per unit kerja di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten

Lumajang tahun 2019, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.2

Jumlah Pegawai Per Unit Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2019

NO UNIT KERJA JUMLAH KETERANGAN

1 SEKRETARIAT 52

2 BIDANG KESMAS 29

3 BIDANG YANKES 15

4 BIDANG P2P 17

5 BIDANG SDK 11

6 BP PEMKAB 1


6

NO UNIT KERJA JUMLAH KETERANGAN

7 FARMASI 15

8 LABKES 19

9 BKOR 15

10 PUSKESMAS 1152

11 AKPER 12

JUMLAH 1338

Dilihat dari Pegawai Per Unit Kerja dapat dijelaskan bahwa Pegawai

Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang tidak hanya ada di tingkat II (dua) saja

akan tetapi juga menyebar 27 UPT yang terdiri 25 puskesmas, laboratorium

kesehatan dan perbekalan farmasi kesehatan

Jumlah pegawai per jenis tenaga di lingkunganDinas Kesehatan

Kabupaten Lumajang tahun 2019, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.3

Jumlah Pegawai Per Jenis Tenaga Dinas Kesehatan Tahun 2019

NO JENIS TENAGA PNS CPNS PTT KONTRAK/ SUKWAN

JUMLAH

1 DOKTER 15 - - 13 28

2 DOKTER GIGI 14 - - 10 24

3 BIDAN 187 71 11 35 304

4 PERAWAT 115 - - 240 355

5 PERAWAT GIGI 9 - - - 9

6 GIZI 14 - - 11 25

7 FARMASI (APOTEKER)

3 - - 2 5

8 FARMASI (ASISTEN APOTEKER)

19 - - 6 25

9 ANALIS KESEHATAN

12 - - 3 15

10 PENYULUH KESEHATAN

11 - - 24 35

11 EPIDEMIOLOGI - - - - 0

12 ENTOMOLOG - - - - 0

13 SANITARIAN 19 - - 9 28

14 STRUKTURAL ES IV 44 - - - 44

15 STRUKTURAL ES III 5 - - - 5

16 STRUKTURAL ES II 1 - - - 1

17 UMUM 164 - - 225 393

18 PEMBIMBING KESEHATAN KERJA

1 - - - 1

19 AKUPUNTUR - - - 1 1


7

20 REKAM MEDIS - - - 1 1

21 KESEHATAN MASYARAKAT

- - - 43 43

JUMLAH 633 71 11 623 1338

Dilihat dari Pegawai per jenis tenaga dapat dijelaskan bahwa Pegawai

Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang memiliki banyak jenis tenaga terutama

fungsional. Dimana tenaga terbesar ada pada tenaga umum, perawat dan bidan.

D. DASAR HUKUM

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan

Kabupaten Lumajang Tahun 2019, dilandasi dasar hukum, sebagai berikut :

1. Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara

yangBersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

2. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

4. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (SPPN);

5. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

6. Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

7. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan

dan Kinerja Instansi Pemerintah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan

Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi

Perangkat Daerah;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan


8

Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah Kepada Masyarakat;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah;

14. Instruksi Presiden RI Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan

Pemberantasan Korupsi;

15. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah;

16. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/ 8/2003

tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah (sebagaimana Keputusan Kepala Lembaga Administrasi

Negara Nomor 589/IX/6/Y/99 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah); yang telah disempurnakan

sebagaimana Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis

Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan

Kinerja Instansi Pemerintah;

17. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor

Per/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Kinerja Utama Di

Lingkungan Instansi Pemerintah;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan

Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang No. 34 Tahun 2007, tentang

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang;

20. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018-2023 Pemerintah

Kabupaten Lumajang;


9

21. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi

Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk

Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

22. Peraturan Bupati Lumajang No. 6 Tahun 2018 tentang tentang Pedoman

Penyusunan Pelaporan Kinerja

E. SISTEMATIKA

Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang

Semester 1 Tahun 2019 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk

Tekhnis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan

Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Bupati Lumajang No. 6 Tahun 2018

tentang tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja

Adapun Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang Semester

1 Tahun 2019 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan Latar Belakang, Maksud dan Tujuan, Gambaran

Umum, dasar Hukum, dan Sistematika sehingga substansi pada bab–

bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB II : PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Bab ini menjelaskan tentang ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun

yang bersangkutan.

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA

Bab ini menjelaskan :

A. Capaian Kinerja Organisasi pada sub bab ini disajikan capaian

kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis

Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk

setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis

capaian kinerja sebagai berikut:

1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;

2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun

ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;


10

3. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan

target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen

perencanaan strategis organisasi;

4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar

nasional (jika ada);

5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan peningkatan/

penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya, Pengukuran

Capaian Kinerja, Capaian Kinerja, Akuntabilitas Keuangan dan

Permasalahan serta Strategi Pemecahan Masalah.

B. Realisasi Anggaran Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran

yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja

organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV : PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi

serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi

untuk meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN

1. MATRIKS RENSTRA 2018-2023

2. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

3. PENGUKURAN KINERJA

4. RENJA TAHUN 2019

5. PENGHARGAAN


11

BAB 2

PERENCANAAN KINERJA

Berdasarkan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang

Tahun 2018-2023 maka Dinas Kesehatan menyusun Perjanjian Kinerja Tahun

2019 dengan indikator dan terget sesuai dengan yang telah tertuang dalam

matriks Renstra. Setiap sasaran telah dirumuskan dalam indikator dan target

kinerja yang spesifik dan terukur. Target pencapaian tahunan merupakan bagian

dari target yang lebih strategis yaitu pencapaian target jangka menengah 5

tahunan.

Tabel 2.1 Indikator dan Target Kinerja Tahun 2019

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target

1. Meningkatnya

Kualitas Kesehatan

Masyarakat

Persentase Keluarga Sehat % 12

Persentase Keluarga Pra Sehat % 44

2. Meningkatnya Akses

dan Kualitas

Pelayanan

Kesehatan

Indeks Kepuasan Masyarakat

Angka absolut

79,5

Sumber : Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2018-2023

Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang disusun

berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Republik Indonesi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Tekhnis

Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah dan Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman

Penyusunan Perjanjian Kinerja. Perjanjian Kinerja adalah pernyataan komitmen

yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan

terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan

sumber daya yang dikelolanya.

Tujuan khusus Perjanjian kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan

akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur, sebagai wujud nyata komitmen

antara penerima amanah dan pemberi amanah, sebagai dasar penilaian


12

keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan

tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur, dan sebagai dasar

pemberian reward atau penghargaan dan sanksi, Perjanjian Kinerja Tahun 2019

Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang.

Revisi perjanjian kinerja dimungkinkan terjadi, dimana pada Dinas

Kesehatan Kabupaten Lumajang terjadi dikarenakan beberapa hal diantaranya :

1. Adanya revisi Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang tahun 2018 –

2023, sehingga adanya Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat

secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.

2. Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan

sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran) pada

pertengahan tahun melalui Perubahan APBD

Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2019

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target

1. Meningkatnya

Kualitas Kesehatan

Masyarakat

Persentase Keluarga Sehat % 12

Persentase Keluarga Pra Sehat % 44

2. Meningkatnya Akses

dan Kualitas

Pelayanan

Kesehatan


Angka absolut

79,5

Program dan Pagu perjanjian kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten

Lumajang adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3 Program dan Kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang Tahun 2019

Program Anggaran

1 Program Upaya Kesehatan Masyarakat Rp. 40.303.958.422

2 Program Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit Rp. 2.408.629.900


13

Program Anggaran

3 Program Pelayanan Kesehatan Rp. 43.487.102.950

4 Program Sumber Daya Kesehatan Rp. 15.159.398.039

5 Program Pembinaan Lingkungan Sosial Rp. 13.653.161.483

6 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp. 5.486.729.429

7 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur

Rp. 2.386.574.788

8 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan

Rp. 187.621.400

9 Program Pengadaan, Peningkatan Dan Perbaikan Sarana Dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu Dan Jaringannya

Rp. 15.520.204.600

10 Program Peningkatan Manajemen Pelayanan Kesehatan

Rp. 19.504.804.500

11 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Rp. 636.940.000

12 Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/RSJ/RS Paru-paru/RS Mata

Rp. 14.217.747.946

13 Program Pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/RSJ/RS paru-paru/RS mata

Rp. 184.038.866

14 Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD

Rp. 115.000.000

JUMLAH Rp. 288.136.912.323

Pada Tahun Anggaran 2019, Pencapaian sasaran di dalam Rencana

Kerja Tahunan Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang ditunjang melalui 14

Program dan 52 Kegiatan termasuk di dalamnya Program dan Kegiatan dari 2

UPT RSUD dr. Haryoto dan Pasirian, yang terdiri atas :


14

Tabel 2.4 Program dan Kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang Tahun 2019

No PROGRAM KEGIATAN

1 Program Upaya

Kesehatan

Masyarakat

Sasaran :

1. AKI

2. AKB

3. STUNTING

1. Upaya Peningkatan Kesehatan Keluarga

2. Upaya Peningkatan Gizi Masyarakat

3. Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan

4. Upaya Peningkatan Kesehatan Kerja dan

Olahraga

5. Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan

Masyarakat

2 Program Pencegahan

dan Pengendalian

Penyakit

Sasaran :

1. KLB

6. Peningkatan Pelayanan Imunisasi

7. Penyelenggaraan Surveilans Penyakit

8. Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Menular

9. Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak

Menular

10. Pencegahan dan Pengendalian Kesehatan Jiwa

3 Program Pelayanan

Kesehatan

Sasaran :

1. JKN

2. AKREDITASI

11. Evaluasi dan Pengembangan Standar

Pelayanan Kesehatan

12. Peningkatan Pelayanan melalui JKN

13. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat

melalui Pendekatan Keluarga (Keluarga Sehat)

14. Peningkatan Pelayanan dan Pembinaan

Fasilitas Pelayanan Kesehatan Rujukan

15. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Tradisional

16. Penguatan Sistem Penanggulangan Gawat

Darurat Terpadu (SPGDT)

4 Program Peningkatan

Sumber Daya

Kesehatan

Sasaran :

1. AKREDITASI

17. Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian

Produk Kefarmasian dan Pangan

18. Pengadaan dan Pengelolaan Obat Dan

Perbekalan Kesehatan

19. Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian


15

No PROGRAM KEGIATAN

Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan

Rumah Tangga

20. Penyediaan/Peningkatan/ Pemeliharaan Alat

Kesehatan

21. Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kesehatan

22. Pembinaan dan Pengawasan Mutu Sumber

Daya Manusia Kesehatan

5 Program Pembinaan

Lingkungan Sosial

Sasaran :

1. AKREDITASI

23. Penyediaan/Peningkatan/ Pemeliharaan

Sarana/Prasarana Fasilitas Kesehatan yang

Bekerjasama dengan Badan Penyelenggaraan

Jaminan Sosial Kesehatan

6 Program Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

24. Pelayanan Administrasi dan Operasional

Perkantoran


Sarana Dan

Prasarana Aparatur

25. Pembangunan/Pengadaan dan Rehabilitasi

Sarana dan Prasarana Aparatur

26. Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan

Prasarana Aparatur


Pengembangan

Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja Dan

Keuangan

27. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan

Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD / LAKIP

28. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran

dan Prognosis Realisasi Anggaran

29. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

30. Penyusunan Laporan Indeks Kepuasan

Masyarakat

31. Penyusunan Rencana Kerja

32. Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran

(RKA) SKPD

9 Program Pengadaan,

Peningkatan Dan

33. Pembangunan Puskesmas

34. Pengadaan Sarana Dan Prasarana Puskesmas


16

No PROGRAM KEGIATAN

Perbaikan Sarana

Dan Prasarana

Puskesmas/Puskesm

as Pembantu Dan

Jaringannya

35. Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas

36. Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas

Pembantu


Manajemen

Pelayanan

Kesehatan

37. Pembinaan dan Implementasi Sistem Informasi

Kesehatan

38. Koordinasi Pelaksanaan Program

Pembangunan Kesehatan

39. Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan

40. Manajemen Pengelolaan Data Dan Informasi

41. Peningkatan Pelayanan Melalui Bantuan

Operasional Kesehatan (BOK)

42. Penyediaan Jasa Manajemen Kesehatan


Mutu Pelayanan

Kesehatan BLUD

43. Kegiatan Peningkatan Pelayanan dan

Pendukung Pelayanan BLUD

12 Program

Pengadaaan,

Peningkatan dan

Perbaikan Sarana

dan Prasarana RS /

RSJ/ RS Paru / RS

Mata (DAK)

44. Penyediaan Sarana, Prasarana, dan Peralatan

Kesehatan untuk Pelayanan Kesehatan

Rujukan

45. Rehabilitasi Bangunan Rumah Sakit

46. Pengadaan Meibeler Rumah Sakit

47. Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga

Rumah Sakit

48. Pengadaan Percetakan Administrasi dan Surat

Menyurat Rumah Sakit

49. Pengadaan Sarana, Prasarana dan Peralatan

Kesehatan untuk Pelayanan Kesehatan

Rujukan

13 Program Standarisasi

Pelayanan

50. Akreditasi Rumah Sakit


17

No PROGRAM KEGIATAN

Kesehatan

14 Program

Pemeliharaan sarana

dan prasarana

rumah sakit/RSJ/RS

paru-paru/RS mata

51. Pemeliharaan Rutin / Berkala alat-alat

kesehatan Rumah Sakit

52. Pemeliharaan Rutin / Berkala mobil ambulance

/ Jenazah


18

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja dalam Laporan Kinerja Instansi Dinas Kesehatan

Kabupaten Lumajang tidak terlepas dari rangkaian mekanisme fungsi planning

yang sudah berjalan mulai dari Perencanaan Strategis (Renstra), Rencana Kerja

(Rencana Kerja) dan Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang,

tidak terlepas dari pelaksanaan pembangunan itu sendiri sebagai fungsi actuating

dari perencanaan yang sudah dibuat. Di akhir kegiatan terdapat fungsi evaluating

dimana semua pelaksanakan program dan kegiatan harus disampaikan ke dalam

sebuah bentuk pertanggung jawaban penggunaan seluruh sumber daya

manajemen pendukung dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan.

Pertanggungjawaban kinerja pelaksanaan pembangunan sifatnya terukur.

Terdapat standar pengukuran antara yang diukur dengan piranti pengukurannya.

Dalam pertanggung jawaban piranti yang diukur adalah kegiatan, program, dan

sasaran untuk melihat sejauh mana kegiatan, program, dan sasaran dilaksanakan

tidak salah arah dari perencanaan yang telah dibuat.

A. CAPAIAN KINERJA DINAS KESEHATAN

Pengukuran capaian kinerja yang mencakup penetapan indikator dan

capaian kinerjanya digunakan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan

pelaksanaan kegiatan dan program yang telah ditetapkan dalam perencanaan

strategis yang diterjemahkan dalam rencana kerja. Adapun pengukuran Kinerja

dilakukan dengan cara membandingkan target setiap indikator kinerja sasaran

dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau

celah kinerja (peformance gap). Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut

dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan

kinerja dimasa yang akan datang (performance improvement).

Pengukuran capaian kinerja program dan kegiatan di Dinas Kesehatan

Kabupaten Lumajang digunakan dalam setiap kegiatan disesuaikan dengan sifat

kegiatan masing-masing, sehingga kegiatan – kegiatan tersebut dapat diukur


19

pencapaiannya yang mendukung pada pencapaian indikator program. Adapun

pengukuran kinerja tersebut dengan rumus sebagai berikut :

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau

semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, maka

digunakan rumus:

Realisasi Capaian Indikator Kinerja = -------------------- x 100%

Target

2. Jika ukurannya sebaliknya, yaitu apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan

semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan

semakin tingginya kinerja, digunakan rumus :

Target – (Realisasi – Target) Capaian Indikator Kinerja = ---------------------------------------- x 100%

Target

Untuk melaksanakan penilaian capaian kinerja telah ditetapkan

penilaian skala ordinal sebagai parameter keberhasilan atau kegagalan dari

pelaksanaan kebijakan teknis, program dan kegiatan sebagai berikut :

85 ke atas : Sangat Baik

70 x < 85 : Baik

55 x < 70 : Cukup Baik

x < 55 : Kurang Baik

Secara umum Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang telah melaksanakan

tugas dalam rangka mencapai sasaran dan target yang telah ditetapkan dalam

Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang 2018 -2023. Pencapaian kinerja tahun

2019 sudah mengacu dan sesuai dengan rencana kerja tahun 2019.

Pengukuran capaian pelaksanaan pembangunan yang berupa Indikator

sasaran pembangunan terhadap target hasil pembangunan dalam berapa tahun

ditunjukkan dengan besaran angka-angka yang bilamana digambarkan dengan

grafik akan dapat dilihat pola atau trend, apakah meningkat, menurun, ataukah

konstan, atau dalam bahasa lain adalah sebagai keberhasilan, kemajuan,


20

stagnan, kemunduran, atau bahkan kegagalan kinerja Pemerintah dalam

melaksanakan pembangunan.

Namun pengukuran itu saja tidak cukup tanpa tahu apa makna atau

deskripsi dari semua kondisi itu, kondisi-kondisi tersebut perlu dianalisis dari

pengukuran capaian pelaksanaan pembangunan agar dapat diketahui hubungan

permasalahannya untuk diidentifikasi sebagai sebab akibat berupa faktor – faktor

yang mempengaruhinya, mana yang menjadi hambatan dan kendala untuk

dijadikan feedback bagi perencanaan dan pelaksanaan kinerja tahun berikutnya.

Keberhasilan atau kegagalan dari suatu sasaran bisa saja terjadi dalam

proses waktu yang tidak singkat, lebih dapat dipastikan lagi faktor yang

mempengaruhinya tidak dapat terjawab dalam waktu pengukuran akuntabilitas

kinerja satu tahun. Evaluasi bisa berupa perbandingan antar target, atau antar

capaian dalam rentang sekian tahun, ataupun antara capaian dengan target

sampai dengan tahun 2019. Capaian indikator dan target dinas kesehatan

Kabupaten Lumajang tahun 2019 disajikan sebagai berikut :

Capaian indikator dan target Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang

Semester 1 tahun 2019 sebagai berikut:


21

Tabel 3.1 CAPAIAN KINERJA SEMESTER 1 TAHUN 2019

No Sasaran Strategis

Indikator Kinerja Pembilang Penyebut Target Semester 1

Realisasi Semester 1

Capaian (%)

Kategori

1. Meningkatnya

Kualitas

Kesehatan

Masyarakat

1 Persentase Sehat 11.538 118.982 9 % 9,7 % 108 % Sangat Baik

2 Persentase Pra Sehat 55,620 118.982 41 % 46,7 % 114 % Sangat Baik

2. Meningkatnya

Akses dan

Kualitas

Pelayanan

Kesehatan

3 Indeks Kepuasan Masyarakat

0

0 0 %

Belum dapat diukur

Belum dapat diukur

Belum dapat diukur

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang Semester 1 Tahun 2019 (Data diolah)


22

A.1.Perbandingan Antara Target Dan Realisasi Kinerja Tahun Ini

Capaian kinerja Dinas Kesehatan Semester 1 tahun 2019 Dibandingkan

dengan target Semester 1 tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2 Perbandingan Antara Target Semester 1 Dan Realisasi Kinerja Semester 1 Tahun 2019

SASARAN

STRATEGIS INDIKATOR KINERJA

TARGET

SEMESTE

R 1 2019

REALISASI

SEMESTER

1 2019

CAPAIAN

(%)

1. Meningkatnya Kualitas

Kesehatan Masyarakat

Persentase Keluarga Sehat

9 % 9,7 % 108 %

Persentase Keluarga Pra Sehat

41 % 46,7 % 114 %

2. Meningkatnya Akses dan

Kualitas Pelayanan Kesehatan


0 %

Belum dapat diukur

Belum dapat diukur

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang 2019 (Data diolah)

Berdasarkan tabel 3.2 di atas 1 indikator kinerja yang mencapai target

kinerja yaitu persentase sehat sebesar 108%, dan persentase keluarga pra sehat

sebesar 114%. Sedangkan indikator indeks kepuasan masyrakat belum ada

capaian kinerja karena belum dapat diukur.

A.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Target Renstra 2018-2023

Rencana kerja tahun 2019 merupakan gradasi dari Rencana Strategis Dinas

Kesehatan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah. Berikut adalah perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2019

Semester 1 dengan target renstra 2018-2023.

Tabel 3.3 Perbandingan Kinerja Tahun Ini Dengan Target Restra 2018-2023

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA REALISASI

SEMESTER 1 TAHUN 2019

TARGET AKHIR RENSTRA

( TAHUN 2019)

1. Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat

Persentase Keluarga Sehat 9,7 % 12 %


46,7 % 44 %

2. Meningkatnya Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan


0% 79,5


23

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang 2019 (Data diolah)

Dari tabel 3.3 dapat dilihat bahwa indikator kinerja persentase keluarga

sehat sebesar 9,7% belum dapat mencapai target akhir renstra sebesar 12% dan

indicator persentase keluarga pra sehat sebesar 46,7% telah memenuhi target

akhir dari renstra 2019.

A.4. Analisis penyebab keberhasilan atau kegagalan peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan

Berdasarkan capaian kinerja Semester 1 yang dibandingkan dengan

target renstra 2018-2023, diketahui bahwa dari 7 indikator yang ada,

terdapat 6 dikator kinerja yang tidak dapat mencapai target. Adapun

analisis keberhasilan atau kegagalan dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Sasaran : Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat, dengan

Indikator Sasaran :

1.1. Persentase Keluarga Sehat dan persentase keluarga pra sehat

Dalam rangka pelaksanaaan Program Indonesia Sehat telah

disepakati adanya 12 indi kator utama untuk penanda status kese

hatan sebuah keluarga. Kedua belas indikator utama tersebut

adalah sebagai berikut.

a. Keluarga mengikuti program Keluarga Berencana (KB)

Tabel 3.4 Keluarga mengikuti Program Keluarga Berancana (KB) Semester 1

Kecamatan

Keluarga mengikuti program Keluarga Berencana (KB)

Σ Keluarga Bernilai "Y"

Total Keluarga yang dikunjungi

Persentase (%)

Tempursari 63 370 17.03

Pronojiwo 1288 1856 69.40

Candipuro 517 981 52.70

Pasirian 3631 4382 82.86

Tempeh 1722 2356 73.09

Kunir 936 1515 61.78

Yosowilangun 1759 3909 45.00

Rowokangkung 3247 5338 60.83

Tekung 1428 3070 46.51

Lumajang 6020 7084 84.98

Pasrujambe 677 1170 57.86


24

Kecamatan

Keluarga mengikuti program Keluarga Berencana (KB)



Persentase (%)

Senduro 159 477 33.33

Gucialit 112 202 55.45

Padang 3418 5220 65.48

Sukodono 644 1801 35.76

Kedungjajang 1133 2487 45.56

Jatiroto 583 1204 48.42

Randuagung 1700 2341 72.62

Klakah 2783 4569 60.91

Ranuyoso 430 676 63.61

Sumbersuko 1929 3766 51.22

Jumlah 34179 54774 62.40

Dari table di atas dapat dilihat bahwa persentase capaian

Keluarga mengikuti program keluarga berencana (KB) adalah sebesar

62,40% dengan persentase keluarga yang mengikuti KB terbanyak

adalah dari kecamatan Lumajang yaitu sebesar 84,98% dan

persentase keluarga yang mengikuti KB terkecil adalah kecamatan

Tempursari sebesar 17,03%.

b. Ibu melakukan persalinan di fasilitas kesehatan

Tabel 3.5 Ibu melakukan persalinan di fasilitas kesehatan Semester 1

Kecamatan Ibu melakukan persalinan di fasilitas kesehatan



Persentase (%)

Tempursari 0 3 0.00

Pronojiwo 197 228 86.40

Candipuro 57 66 86.36

Pasirian 262 314 83.44

Tempeh 115 119 96.64

Kunir 78 87 89.66



Tekung 84 106 79.25

Lumajang 257 258 99.61


Senduro 13 15 86.67

Gucialit 13 13 100.00

Padang 118 121 97.52


25

Kecamatan

Ibu melakukan persalinan di fasilitas kesehatan



Persentase (%)

Sukodono 46 50 92.00


Jatiroto 35 40 87.50

Randuagung 271 298 90.94

Klakah 301 311 96.78

Ranuyoso 20 22 90.91

Sumbersuko 226 247 91.50

Jumlah 2628 2860 91.89

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa persentase capaian Ibu

melakukan persalinan di fasilitas kesehatan adalah sebesar 91,89%

dengan persentase Ibu melakukan persalinan di fasilitas kesehatan

terbanyak adalah dari kecamatan Lumajang sebesar 100% dan

persentase Ibu melakukan persalinan di fasilitas kesehatan terkecil

adalah kecamatan Tempursari yaitu sebesar 0%.

c. Bayi Mendapatkan Imunisasi Dasar Lengkap

Tabel 3.6 Bayi mendapatkan Imunisasi Dasar Lengkap Semester 1

Kecamatan Bayi mendapatkan Imunisasi Dasar Lengkap



Persentase (%)


Pronojiwo 54 56 96.43


Pasirian 171 182 93.96

Tempeh 88 92 95.65

Kunir 44 46 95.65



Tekung 97 106 91.51

Lumajang 281 288 97.57


Senduro 16 16 100.00

Gucialit 1 3 33.33

Padang 140 145 96.55






26

Kecamatan

Bayi mendapatkan Imunisasi Dasar Lengkap



Persentase (%)

Klakah 92 96 95.83



Jumlah 1744 1852 94.17

Dari table di atas dapat dilihat bahwa persentase capaian bayi

mendapatkan imunisasi dasar lengkap adalah sebesar 94,17% dengan

persentase bayi mendapatkan imunisasi dasar lengkap terbanyak

adalah dari kecamatan Senduro dan Tempursari sebesar 100% dan

persentase bayi mendapatkan imunisasi dasar lengkap terkecil adalah

kecamatan Gucialit yaitu sebesar 33,33%.

d. Bayi Mendapatkan Imunisasi Dasar Lengkap

Tabel 3.7 Bayi mendapatkan Imunisasi Dasar Lengkap Semester 1

Kecamatan Bayi mendapatkan Imunisasi Dasar Lengkap



Persentase (%)




Pasirian 171 182 93.96

Tempeh 88 92 95.65

Kunir 44 46 95.65



Tekung 97 106 91.51

Lumajang 281 288 97.57


Senduro 16 16 100.00

Gucialit 1 3 33.33

Padang 140 145 96.55





Klakah 92 96 95.83



Jumlah 1744 1852 94.17


27

Dari table di atas dapat dilihat bahwa persentase capaian bayi

mendapatkan imunisasi dasar lengkap adalah sebesar 94,17% dengan

persentase bayi mendapatkan imunisasi dasar lengkap terbanyak

adalah dari kecamatan Senduro dan Tempursari sebesar 100% dan

persentase bayi mendapatkan imunisasi dasar lengkap terkecil adalah

kecamatan Gucialit yaitu sebesar 33,33%.

e. Bayi mendapat air susu ibu (ASI) eksklusif

Tabel 3.8 Bayi mendapat air susu ibu (ASI) eksklusif Semester 1

Kecamatan Bayi mendapat air susu ibu (ASI) eksklusif



Persentase (%)




Pasirian 212 261 81.23

Tempeh 118 145 81.38

Kunir 65 74 87.84



Tekung 117 143 81.82

Lumajang 368 394 93.40


Senduro 15 18 83.33

Gucialit 7 9 77.78

Padang 200 207 96.62





Klakah 113 121 93.39



Jumlah 2198 2554 86.06

Dari table di atas dapat dilihat bahwa persentase capaian Bayi

mendapat air susu ibu (ASI) eksklusif adalah sebesar 86,06% dengan

persentase Bayi mendapat air susu ibu (ASI) eksklusif terbanyak


28

adalah dari kecamatan Tempursari sebesar 100% dan terkecil adalah

kecamatan Sukodono yaitu sebesar 65,96%.

f. Balita mendapatkan pemantauan pertumbuhan

Tabel 3.9 Balita mendapatkan pematauan pertumbuhan Semester 1

Kecamatan

Balita mendapatkan pematauan pertumbuhan



Persentase (%)


Pronojiwo 298 317 94.01

Candipuro 120 137 87.59

Pasirian 906 983 92.17

Tempeh 445 500 89.00

Kunir 263 281 93.59



Tekung 459 547 83.91

Lumajang 1367 1415 96.61


Senduro 53 60 88.33

Gucialit 30 33 90.91

Padang 741 761 97.37

Sukodono 291 329 88.45


Jatiroto 204 248 82.26


Klakah 540 574 94.08

Ranuyoso 142 159 89.31


Jumlah 8721 9435 92.43

Dari table di atas dapat dilihat bahwa persentase capaian Balita

mendapatkan pematauan pertumbuhan adalah sebesar 92,43%

dengan persentase Balita mendapatkan pematauan pertumbuhan

terbanyak adalah dari kecamatan Tempursari sebesar 100% dan

terkecil adalah kecamatan Jatiroto yaitu sebesar 82,26%.


29

g. Penderita tuberkulosis paru mendapatkan pengobatan sesuai

standar

Tabel 3.10 Penderita tuberkulosis paru mendapatkan pengobatan sesuai standar Semester 1

Kecamatan

Balita mendapatkan pematauan pertumbuhan



Persentase (%)




Pasirian 111 179 62.01

Tempeh 39 132 29.55

Kunir 21 71 29.58



Tekung 29 95 30.53

Lumajang 69 153 45.10


Senduro 1 12 8.33

Gucialit 1 2 50.00

Padang 28 84 33.33





Klakah 22 82 26.83



Jumlah 587 1790 32.79

Dari table di atas dapat dilihat bahwa persentase capaian

Penderita tuberkulosis paru mendapatkan pengobatan sesuai standar

adalah sebesar 32,79% dengan persentase Penderita tuberkulosis paru

mendapatkan pengobatan sesuai standar terbanyak adalah dari

kecamatan Pasirian sebesar 62,01% dan terkecil adalah kecamatan

Senduro yaitu sebesar 8,33%.

A.6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sebagai upaya mewujudkan kinerja yang baik, Dinas Kesehatan

didukung dengan anggaran yang memadai serta dapat


30

dipertanggungjawabkan penggunaannya. Dinas Kesehatan Kabupaten

Lumajang dalam melaksanakan seluruh program kerja didukung oleh

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) baik dari sumber DAK,

Pajak Rokok, Bantuan Keuangan dan DAU ,sebagaimana dapat dilihat

pada tabel di bawah ini. Akuntabilitas anggaran dihitung dari setiap sasaran

yang didukung dengan berbagai program dan kegiatan sebagai berikut:

Tabel 3.11 Alokasi Per Sasaran Dinas Kesehatan Tahun 2019

No SASARAN


ANGGARAN

ALOKASI (RP) REALISASI (RP) (%)

1 2 3 4 5 6

1

Meningkatnya Kualitas

Kesehatan Masyarakat


42.712.588.322 9.486.525.166 22,21 Persentase Keluarga

Pra Sehat

2

Meningkatnya Akses dan

Kualitas Pelayanan Kesehatan


245.424.324.001 132.665.408.097 54.06

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang 2019

A.7 Analisis Program / Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Dinas Kesehatan dalam melaksanan program dan kegiatan

menggunakan analisis input, proses dan output. Dari 14 program yang telah

dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan secara transparan, akuntabel serta

berorientasi hasil telah menghasilkan kinerja dengan kategori baik dimana

semua program dan kegiatan yang ada telah mendukung dalam pencapaian

target kinerja Dinas Kesehatan.

Program persalinan gratis yang telah dicanangkan oleh Bupati terpilih

pada Bulan Oktober 2018 menjadi sebuah kebijakan yang sangat membantu

Dinas Kesehatan dalam menurunkan angka kematian ibu (AKI) di Kabupaten

Lumajang. Selain hal tersebut program peningkatan kapasitas tenaga

kesehatan dalam membatu persalinan dan perawatan bayi pasca persalinan

juga berpengaruh dalam penurunan angka kematian ibu dan bayi.


31

Kemitraan dengan lintas sektoral juga mempunyai pengaruh yang kuat

dalam upaya pencapaian target kinerja Dinas Kesehatan. Kerjasama tersebut

dilakukan dengan organisasi perangkat daerah lain, BPJS, Fasilitas

Pelayanan Kesehatan Primer dan Rujukan, LSM, Ormas, dan Organisasi

Profesi seperti IDI, IBI, PPNI, HAKLI, PERSAKMI, PERSAGI, dan lain-lain.

Kerjasama dilakukan baik di tingkat Kabupaten, Kecamatan, dan Desa atau

Kelurahan.

B. Realisasi Anggaran

Anggaran merupakan bentuk tanggung jawab dari pemerintah

Kabupaten Lumajang dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan

Dinas Kesehatan. Target kinerja serta anggaran yang tersedia dituangkan

dalam perjanjian kinerja yang telah dibuat antara Kepala Dinas Kesehatan

dengan Bupati Lumajang. Berikut adalah anggaran yang merupakan

tanggung jawab Dinas Kesehatan untuk mengelolanya secara transparan,

efektif dan akuntabel sesuai dengan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun

2019 sesuai DPA Pergeseran 3 tanggal 14 Juni 2019.

No Program Anggaran Realisasi Capaian (%)

1 Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Rp. 40.303.958.422 8.973.405.016 22,3

2 Program Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit

Rp. 2.408.629.900 513.120.150 21,3

3 Program Pelayanan Kesehatan Rp. 43.487.102.950 696.628.500 1,6

4 Program Sumber Daya Kesehatan

Rp. 15.159.398.039 554.471.400 3,7

5 Program Pembinaan Lingkungan Sosial

Rp. 13.653.161.483 13.174.440.004 96,5

6 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Rp. 5.486.729.429 1.367.267.619 24,9

7 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur

Rp. 2.386.574.788 320.573.915 13,4

8 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan

Rp.

187.621.400 32.756.000 17,5

9 Program Pengadaan, Peningkatan Dan Perbaikan Sarana Dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu Dan Jaringannya

Rp.

15.520.204.600 0 0


32

No Program Anggaran Realisasi Capaian (%)

10 Program Peningkatan Manajemen Pelayanan Kesehatan

Rp. 19.504.804.500 6.046.760.000 31

11 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

Rp. 636.940.000 326.674.198 51,3

12 Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/RSJ/RS Paru-paru/RS Mata

Rp.

14.217.747.946 275.810.000 1,9

13 Program Pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/RSJ/RS paru-paru/RS mata

Rp.

184.038.866 44.851.754 24,4

14 Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD

Rp. 115.000.000.000 109.824.901.689 95,5

TOTAL 288.136.912.323 142.151.660.245 49,3


33

Dalam rangka mewujudkan akuntabilitas keuangan, maka diperlukan juga perbandingan antara kinerja dan anggaran.Berikut ini disajikan perbandingan antara pencapaian kinerja dan anggaran.

Tabel 3.12 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2019

NO SASARAN


KINERJA ANGGARAN TINGKAT EFISIENSI TARGET REALISASI

CAPAIAN (%)

ANGGARAN REALISASI CAPAIAN

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat

1


9 % 9,7 % 108

42.712.588.322 9.486.525.166 22,21 88,79

2


41 % 46,7 % 114

2

Meningkatnya Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan

3 Indeks Kepuasan Masyarakat

0 % Belum dapat diukur

Belum dapat diukur

245.424.324.001 132.665.408.097 54.06 0

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang 2019


34

Adapun perbandingan antara pencapaian kinerja dan anggaran pada

tabel diatas ditetapkan untuk sasaran strategis kualitas kesehatan

masyarakat tingkat efisiensinya sebesar 88,79 dan pada sasaran akses dan

kualitas untuk tingkat efisiensi nya adalah 0 dikarenakan pada kinerja

kepuasan masyarakat belum dapat dilakukan pengukuran walaupun

terdapat anggaran pada kinerja tersebut.


35

BAB IV

P E N U T U P

Laporan Kinerja Tahunan Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang disusun

sebagai bentuk pertanggungjawaban Dinas Kesehatan berkaitan dengan

penyelenggaraan pemerintahan pada tahun 2019. Laporan Kinerja Tahunan

Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang Tahun 2019, disusun berdasarkan

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Nomor 53 Tahun 2014, tentang Petunjuk Tekhnis Perjanjian Kinerja, Pelaporan

Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan

Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Laporan

Kinerja.

Dari hasil evaluasi kinerja dapat disimpulkan bahwa tujuan dari Dinas

Kesehatan sudah selaras dengan sasaran dalam RPJMD Kabupaten Lumajang

Tahun 2015-2019. Dari 6 Indikator sasaran, terdapat 1 (satu) indikator sasaran

yang mencapai target renstra dan 3 (tiga) indikator sasaran belum mencapai

target renstra yaitu angka kematian ibu, angka kematian bayi, dan persentase

kepesertaan JKN. Sedangkan untuk 2 (dua) indikator lainnya belum dapat di

evaluasi. Perbandingan capaian kinerja terhadap indikator sasaran strategis di

Renstra Dinas Kesehatan secara umum masuk dalam kategori baik dan sangat

baik.

Obyektifitas informasi dari penetapan indikator kinerja dan penyajian

angka- angka untuk pencapaian kinerja diperoleh dari konsepsi Rencana

Strategis/RENSTRA Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang Tahun 2019 yang

dilatarbelakangi dari komitmen yang dibangun dari seluruh potensi yang ada.

Validitas data yang diolah menjadi informasi sangat bergantung dari

sistem informasi kesehatan, konsistensi dan komitmen yang telah dibangun

bersama, karena pengukuran kinerja bersifat on going process sehingga wajib

secara terus menerus dikaji dan dievaluasi agar dapat diperoleh seperangkat

indikator kinerja yang benar - benar realistis dan didukung dengan sistem

informasi yang memadai.


36

Walaupun capain kinerja Dinas Kesehatan sudah masuk kategori sangat

baik namun masih perlu diambil langkah-langkah strategis dalam

mempertahankan dan meningkatkan kinerja. Langkah tersebut antara lain dengan

meningkatkan jumlah dan komptensi tenaga kesehatan sesuai dengan PMK 75

tahun 2014, meningkatkan pemenuhan sarana dan prasarana baik di Pukesmas

maupun Rumah Sakit, dan menjalin kemitraan dengan lintas sektor.

Demikian beberapa hal yang dapat disajikan dalam penyusunan laporan

kinerja ini, saran dan kritik selalu diharapkan untuk penyempurnaan penyusunan

laporan kinerja pada waktu mendatang dan dapat memberikan informasi yang

tepat dan akurat sebagai dasar dalam pengambilan keputusan.

1. COVER LAKIP.pdf (p.1)# LAKIP 2019 TW II fix (lakip terbaru).pdf (p.2-40)

LAPORAN KINERJA SEMESTER I - sakip.lumajangkab.go.id...pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kesehatan serta keberhasilan dalam mewujudkan Visi, Misi, dan tujuan dalam rangka mewujudkan

Text of LAPORAN KINERJA SEMESTER I - sakip.lumajangkab.go.id...pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas...

KETERLIBATAN PEREMPUAN DALAM MEWUJUDKAN …

TANTANGAN PARENTING DALAM MEWUJUDKAN MODERASI …

PROSES PERENCANAAN PEMBANGUNAN DALAM MEWUJUDKAN

1 PENGATURAN HUKUM DALAM MEWUJUDKAN PENGELOLAAN

IMPLEMENTASI ADIWIYATA DALAM UPAYA MEWUJUDKAN …

MOMENTUM RAMADHAN DALAM MEWUJUDKAN GENERASI …manhajuna.com/wp-content/uploads/2017/05/MEWUJUDKAN-GENER… · MOMENTUM RAMADHAN DALAM MEWUJUDKAN GENERASI QURANI Oleh: Rijal Mahdi,

PENERAPAN DISCOVERY LEARNING DALAM MEWUJUDKAN …

KELUARGA BERENCANA DALAM RANGKA MEWUJUDKAN KELUARGA

URGENSI PENDIDIKAN ISLAM DALAM MEWUJUDKAN …

STRATEGI PEMERINTAH DAERAH DALAM MEWUJUDKAN …

FUNGSI KOMUNIKASI KELOMPOK DALAM MEWUJUDKAN …

RELASI PARENTAL ANAK DALAM MEWUJUDKAN DZURRIYAH …

RENSTRA - sakip.lumajangkab.go.id

sakip.lumajangkab.go.id · 2019. 10. 30. · Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kineqa yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian im, dalam rangka mencapal target kinerja

Kepemimpinan Transparansi Dalam Mewujudkan Good Governancy

PERANAN MUHAMMADIYAH DALAM MEWUJUDKAN …

PENERAPAN PROGRAM POSDAYA DALAM MEWUJUDKAN …

PEMBERDAYAAN MASNYARAKAT DALAM MEWUJUDKAN …

PENDEKATAN MORAL SPIRITUAL DALAM MEWUJUDKAN …

DINAMIKA INTERAKSI ANTARETNIK DALAM MEWUJUDKAN …

Peran ia dalam mewujudkan 3 g

sakip.lumajangkab.go.id · 2019. 10. 29. · PERJANJIAN RINERJA TAHUN 2018 Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi

FUNGSI KEJAKSAAN DALAM MEWUJUDKAN RESTORATIVE …

KONTRIBUSI INKLUSIF AKUNTAN DALAM MEWUJUDKAN

ANALISIS PERAN PEMERINTAH DALAM MEWUJUDKAN …

PEMBELAJARAN SENI TARI DALAM MEWUJUDKAN ASPEK …

Mewujudkan Pautan (Hyperlinks) dalam PowerPoint

OTONOMI DAERAH DALAM KERANGKA MEWUJUDKAN …

TANTANGAN DALAM MEWUJUDKAN PEMBELAJARAN …

PERAN KADIN DALAM MEWUJUDKAN PENGUSAHA … kadin dalam mewujudkan pengusaha berintegritas penerapan antikorupsi pada dunia bisnis

Documents

LAPORAN KINERJA SEMESTER I - sakip.lumajangkab.go.id...pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kesehatan serta keberhasilan dalam mewujudkan Visi, Misi, dan tujuan dalam rangka mewujudkan

Text of LAPORAN KINERJA SEMESTER I - sakip.lumajangkab.go.id...pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas...