Laporan Kinerja Instansi Pemerintahpa-jakartautara.go.id/yoo/pdf/LAKIP2015.pdfmemenuhi maksud surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 516-1/ SEK/ KU.01/ 11/ 2015 tanggal 17 Nopember

Laporan Kinerja Instansi PemerintahPengadilan Agama Jakarta Utara Page i

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat, karunia dan

hidayahNya yang telah dilimpahkan kepada keluarga besar Pengadilan Agama Jakarta Utara

sehingga dapat menyelesaikan LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH tahun

2015 ini;

Shalawat dan salam kita haturkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW,

sahabat, keluarga, serta umat yang selalu setia di akhir zaman;

Maksud penyusunan LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ini adalah

memenuhi maksud surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 516-1/ SEK/ KU.01/ 11/

2015 tanggal 17 Nopember 2015 serta sebagai wujud pertanggung jawaban kinerja selama

tahun anggaran 2015 pada Pengadilan Agama Jakarta Utara. Laporan Kinerja ini meliputi

Latar Belakang, Rencana Kinerja Tahun 2016 dan Penetapan Kinerja Tahun 2015,

Akuntabilitas Kinerja tahun 2015, Kesimpulan dan saran;

Selain itu diharapkan Laporan Kinerja ini dapat dijadikan bahan evaluasi dan

pedoman pengambilan kebijakan di tahun mendatang;

Tak lupa kami ucapkan terimakasih kepada seluruh bagian baik Kesekretariatan

maupun Kepaniteraan yang telah bekerja keras untuk menyelesaikan laporan kinerja ini;

Kami menyadari bahwa penyusunan laporan ini masih jauh dari kesempurnaan oleh

karena itu kami mohon saran dan kritik yang membangun demi tersusunnya laporan

akuntabilitas kinerja yang berkualitas demi kesempurnaan laporan yang akan datang;

Wassalam,

Jakarta, Januari 2016

H. Achmad Zainullah, SH., MH

Laporan Kinerja Instansi PemerintahPengadilan Agama Jakarta Utara Page ii

JUDICIAL SUMMARY

Laporan Kinerja Pengadilan Agama Jakarta Utara tahun 2015 sesuai dengan Inpres

No. 7 th 1999 tanggal LAKIP merupakan bentuk pertanggung jawaban kinerja

Pengadilan Agama Jakarta Utara yang akuntabel, transparan dan dapat dipertanggung

jawabkan;

LAKIP ini disusun berdasarkan Laporan terhadap Pencapaian Kinerja terhadap

kinerja Pengadilan Agama Jakarta Utara selama Januari s/d Desember 2015 yang kemudian

dianalisa dan dibandingkan dengan rencana kerja tahun 2015 dengan rencana kerja tersebut

mengacu pada RENSTRA Pengadilan Agama Jakarta Utara tahun 2010 – 2015.

Berdasarkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam mencapai kinerja Pengadilan

Agama Jakarta Utara tahun 2015, berusaha memenuhi pencapaian sasaran strategis dengan

melihat faktor sasaran strategis dan indikatornya;

Penyelesaian perkara pada tahun 2015 adalah 84,8%. dari perkara yang diterima

atau 80,1 % dari total perkara yang harus diselesaikan pada rentang tahun 2015 . Jumlah

sisa perkara gugatan pada tahun 2013 adalah 435 perkara, jumlah perkara gugatan yang

diterima pada tahun 2015 adalah 1734 perkara. Jumlah penyelesaian perkara pada tahun

2015 melebihi target rencana kerja tahun 2015 yang mencapai 79 %. Dimana perkara yang

berhasil diputus mengalami peningkatan jumlah dibandingkan penyelesaia perkara tahun

2013 sebesar 1,1 %;

Pagu anggaran belanja kantor Pengadilan Agama Jakarta Utara (400622) tahun 2015

setelah Revisi ke-5 (lima) adalah sebesar Rp.8.447.342.000,- (delapan milyar empat ratus

empat puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh dua ribu rupiah) sedangkan anggaran yang

terealisasi sebesar Rp.8.271.071.998,- (delapan milyar dua ratus tujuh puluh satu juta tujuh

puluh satu ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah) atau sebesar 97,9133%

(sembilan puluh tujuh koma sembilan satu tiga tiga persen). Dibanding realisasi anggaran

tahun 2014 sebesar 99,34 % lalu mengalami penurunan. Dikarenakan pada tahun 2015 ada

kelebihan pada belanja pegawai;

Anggaran Belanja DIPA DIRJEN BADILAG kantor Pengadilan Agama Jakarta Utara

(400623) tahun 2015 sebesar Rp.235.810.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta delapan ratus

sepuluh ribu rupiah) sedangkan anggaran yang terealisasi sebesar Rp. 235.132.000,- (dua

ratus tiga puluh lima juta seratus tiga puluh dua ribu rupiah) atau sebesar 99,7125%

(sembilan puluh sembilan koma tujuh satu dua lima persen).Dibandingkan dengan tahun

Laporan Kinerja Instansi PemerintahPengadilan Agama Jakarta Utara Page iii

2014 mempunyai pagu sebesar Rp. 260.290.000,- (dua ratus enam puluh juta dua ratus

sembilan puluh ribu rupiah) sedangkan anggaran yang terealisasi sebesar Rp.260.090.000,-

(dua ratus enam puluh juta sembilan puluh ribu rupiah) atau sebesar 99,92% (sembilan

puluh sembilan koma sembilan dua persen);

Laporan Kinerja Instansi PemerintahPengadilan Agama Jakarta Utara Page iv

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR......................................................................................................

JUDICIAL SUMMARY (IKHTISAR YUDIKATIF)...................................................... ii

DAFTAR ISI..................................................................................................................... iv

BAB I PENDAHULUAN................................................................................................ 1

1. Latar Belakang....................................................................................................... 1

2. Tugas dan Fungsi................................................................................................... 2

3. Sistematika Penyajian........................................................................................... 4

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA........................................... 6

A. Rencana Strategis 2015 – 2019.............................................................................. 6

1. Visi dan Misi.......................................................................................................... 6

2. Tujuan dan Sasaran Strategis................................................................................ 7

3. Program Utama dan Kegiatan Pokok................................................................... 7

B. Rencana Kinerja Tahunan 2016 (Matrik)............................................................

C. Perjanjian Kinerja (Dokumen Penetapan Kinerja) Tahun 2015 (Matrik)............

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.........................................................................

A. Pengukuran Kinerja (Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja)............ 38

B. Analisis Akuntabilitas Kinerja (Diuraikan pencapaian sasaran-sasaranorganisasi dengan pengungkapan dan penyajian dari hasil pengukurankinerja...................................................................................................................

C. Aspek Keuangan.....................................................................................................

BAB V LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Struktur Organisasi

2. Indikator Kinerja Utama

3. Rencana Kinerja Tahun2017

4. Matriks Rencana Strategis 2015 – 2019

5. SK Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

6. Review RENSTRA dan SK. Tim Review RENSTRA PA.Jakarta Utara tahun2016

Laporan Kinerja Instansi PemerintahPengadilan Agama Jakarta Utara Page 5

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan reformasi birokrasi Mahkamah Agung RI serta

mewujudkan opini public melalui lembaga Badan Pemeriksa Keuangan , mahkamah agung

melakukan langkah langkah strategis melalui pembaharuan peradilan. Tidak terkecuali

Pengadilan Agama Jakarta Utara yang merupakan peradilan tingkat pertama juga

melakukan langkah langkah pembaharuan sejalan dengan program Mahkamah Agung.

Salah satu program Mahkamah Agung yaitu melalui program Quick Wins , Justice for All

dan Justice for the poor .

Adapun kebijakan yang diambil untuk mewujudkan program tersebut diatas yang

telah disesuaikan dengan rencana kerja Pengadilan Agama Jakarta Utara adalah sebagai

berikut :

1. Peningkatan keterbukaan informasi dan pemanfaatan Teknologi Informasi dalam

rangka pelayanan masyarakat pencari keadilan serta mewujudkan akuntabilitas badan

peradilan.

2. Peningkatan penyelesaian administrasi Peradilan terhadap perkara yang diterima dan

diputus dengan memenuhi azas peradilan yang sederhana ,cepat,dan biaya ringan

3. Peningkatan pembinaan dan pengawasan para hakim dalam menegakkan hukum dan

keadilan ,para pejabat structural dan fungsional serta pegawai administrasi dalam

pelaksanaan tugas.

4. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan disiplin pegawai dalam rangka

peningkatan kinerja.

5. Peningkatan sarana dan prasarana untuk penunjang kinerja.

Berdasarkan pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945

yang telah diamandemen dikatakan bahwa “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh

sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan

Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan


Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh Mahkamah Konstitusi”. Dengan amandemen Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, khususnya Bab IX

tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 24 telah membawa perubahan penting terhadap

penyesuaian tersebut, lahirlah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 jo Undang-Undang

Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang- Undang Nomor 5

Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung.

Berdasarkan pasal 21 ayat(2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang

Kekuasan Kehakiman disebutkan bahwa “Ketentuan mengenai organisasi,

administrasi dan finansial badan peradilan sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk masing-

masing lingkungan peradilan diatur dalam undang-undang sesuaidengan kekhususan

lingkungan peradilan masing-masing”. Dengan demikian berdasarkan pasal tersebut, lahirlah

apa yang disebut dengan peradilan satu atap.

Sebagai realisasi dari pasal tersebut lahirlah Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009

tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan

Umum sebagai penyempurnaan dari Undang- Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang

perubahan kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Sebagai lembaga Pemerintah, Pengadilan Agama Jakarta Utara merupakan Pengadilan

Tingkat Pertama dibawah kekuasaan Mahkamah Agung dan hal ini juga merupakan tanggung

jawab untuk melaksanakan tugas dan fungsi yang diamanatkan kepada masyarakat dan

rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi.

Kewajiban tersebut dijabarkan dengan menyiapkan, menyusun dan menyampaikan

laporan kinerja secara tertulis, periodic dan melembaga. Pelaporan kinerja dimaksudkan untuk

mengkonsumsikan capaian kinerja Pengadilan Agama Jakarta Utara dalam satu tahun angggaran

yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran serta menjelaskan keberhasilan dan

kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya;


Tugas dan Fungsi

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang

Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, pasal 3 dinyatakan bahwa Asas-asas

umum Penyelenggaraan Negara meliputi Asas Kepastian Hukum, Asas Keterbukaan, Asas

Proporsionalitas, Asas Profesionalitas dan Asas Akuntabilitas.

Sedangkan untuk menciptakan good govermance diperlukan prinsip-Prinsip

partisipasi, penegakan hukum, transparansi, kesetaraan, daya tanggap, wawasan kedepan,

akuntabilitas, pengawasan, efisensi dan efektifitas, serta profesionalisme. Kemudian prinsip

akuntabilitas ditegaskan lagi dalam visi, misi dan program membangun Indonesia yang

aman, adil dan sejahtera melalui program meningkatkan pengawasan untuk menjamin

akuntabilitas, transparansi, dan perbaikan kinerja aparatur Negara/pemerintah.

Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Pengadilan Agama

Jakarta Utara merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan tiap tahun, disusun dengan

mengacu pada Surat Edaran Menteri Negara Pendayaguna Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor : PER/ 09/ M.PAN/ 05/ 2007, tentang Pedoman Umum Penetapan

Indikator Kinerja Utama.

Pengadilan Agama, sebagai Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang

menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama

antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah,

wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari’ah sebagaimana diatur dalam pasal 49

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang

perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama mempunyai fungsi

sebagai berikut :

1. Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara

tingkat pertama serta penyelesaian perkara dan eksekusi.

2. Memberikan pelayanan dibidang administrasi perkara banding, kasasi dan peninjauan

kembali serta administrasi peradilan lainnya.

3. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur dilingkungan Pengadilan

Agama (umum, kepegawaian dan keuangan).


4. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam pada instansi

pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam pasal 52 ayat

(1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan

Agama.

5. Memberikan pelayanan penyelesaian permohonan pertolongan pembagian harta

peninggalan diluar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam yang dilakukan

berdasarkan hukum Islam sebagaimana diatur dalam pasal 107 ayat (2) Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang

perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan

Agama.

6. Waarmerking akta keahliwarisan di bawah tangan untuk pengambilan deposito/tabungan,

pensiunan dan sebagainya.

7. Melaksanakan tugas penyelesaian sengketa ekonomi syari’ah sesuai dengan pasal 49 ayat

(1) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 yang telah diperbaharuai yang kedua

dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009.

8. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum,

memberikan/melaksanakan hisab rukyat dalam penentuan awal pada tahun hijriyah.

Dengan perubahan perundang-undangan tersebut, maka Badan Peradilan Agama telah

menambah tugas kewenangan baik dalam pengelolaan manajemen peradilan,

administrasi peradilan maupun bidang teknis yustisial.


. Sistematika Penyajian

Sistematika penulian Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Agama Jakarta

Utara adalah sebagai berikut :

• BAB I : PENDAHULUAN

Menjelaskan tentang latar belakang penulisan laporan, maksud dan tujuan

penulisan laporan, tugas dan fungsi, serta sistematika penulisan laporan.

• BAB II : PERENCANAAN DAN PENETAPAN KERJA

A. Rencana Strategis 2015 - 2019

1. Visi Misi

2. Tujuan dan sasaran Stategis

3. Program Utama dan Kegiatan Pokok

B. Indikator Kinerja Utama ( IKU )

C. Rencana Kinerja Tahunan 2016

D. Perjanjian Kinerja ( Dokumen Penetapan Kinerja ) Tahun 2015

- BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA

A. Pengukuran Kinerja

B. Analisis Akuntabilitas Kinerja

C. Akuntabilitas Keuangan

- BAB IV : PENUTUP

Berisikan Kesimpulan dan Saran.

- BAB V : LAMPIRAN

lampiran yang terdiri dari Struktur Organisasi, Indikator Kinerja Utama,

Rencana Kinerja Tahun 2016, Penetapan Kinerja, Matriks Rencana Strategis

2015-2019 dan SK tim penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi

pemerintah.


BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Rencana Strategis 2015 – 2019

1. Visi Dan Misi

Rencana Strategis Pengadilan Agama Jakarta Utara Tahun 2015 – 2019 merupakan

komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana

dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian,

pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk

mencapai efektivas dan efesiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman

dan tolok ukur kinerja Pengadilan Agama Jakarta Utara diselaraskan denga arah

kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana

pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional

Jangka Panjang (RPNJP) 2005 – 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

(RPJM) 2015 - 2019, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan

program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi

pada tahun 2015 - 2019.

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang

diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama

Jakarta Utara

Adapun visi dari Pengadilan Agama Jakarta Utara adalah:

“Terwujudnya Pengadilan Agama Jakarta Utara yang Agung ”

Untuk mencapai visi tersebut, Pengadilan Agama Jakarta Utara menetapkan misi

yang menggambarkan hal yang harus dilaksanakan, yaitu :

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Jakarta Utara;

2. Memberikan pelayanan hokum yang berkeadilan keada pencari keadilan;

3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan pada Pengadilan Agama Jakarta Utara;

4. Meningkatkan kredibilitas sarana dan transparasi Pengadilan Agama Jakarta Utara;


2. Tujuan dan Sasaran Strategis

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu

satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan

visi dan misi Pengadilan Agama Jakarta Utara.

Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Agama Jakarta Utara adalah

sebagai berikut :

1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi;

2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan Peradilan;

3. Publik percaya bahwa Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dan Pengadilan Agama

Jakarta Utara di bawahnya memenuhi butir 1 dan 2 di atas;

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang

akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun

2015 sampai dengan tahun 2019, sasaran strategis yang hendak dicapai

Pengadilan Agama Jakarta Utara adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya penyelesaian perkara;

2. Peningkatan Akseptabiltas putusan Hakim;

3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara;

4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice);

5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan;

6. Meningkatnya kualitas pengawasan;

3. Program Utama dan Kegiatan Pokok

Enam sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Agama Jakarta

Utara untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian

Program dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama merupakan program untuik

mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib

administrasi perkara, dan aksesbilitas masyarakat terhadap peradilan.

Kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan AgamaJakarta Utara dalam

pelaksanaan;


Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama adalah :

1. Penyelesaian administrasi perkara.

2. Penanganan perkara prodeo dan terpinggirkan.

3. Penanganan perkara ekonomi syariah.

4. Penyelenggaraan Pos Pelayanan Hukum.

b. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis

Lainnya Mahkamah Agung

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Mahkamah Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber

daya manusia yang berkualitas dan mencapai pengawasan yang berkualitas.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah :

1. Pembayaran gaji dan tunjangan.

2. Penyelenggaran Operasional dan pemeliharaan Perkantoran.

c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan

prasarana. Kegiatan pokok program ini adalah pengadaan sarana dan prasarana

di lingkungan peradilan tingkat banding dan tingkat pertama;


B. INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN AGAMA JAKARTA UTARA

Pengadilan Agama Jakarta Utara telah menetapkan Indikator Kinerja Utama berdasarkan SK. Ketua Pengadilan Agama Jakarta Utara

Nomor: W9-A5/ 35/ OT.00/ I/ SK/ 2015 tanggal 02 Januari 2015 dan pada tahun 2015 dapat dilihat sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN AGAMA JAKARTA UTARA

NO KINERJAUTAMA

INDIKATOR KINERJA PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN PENANGGUNGJAWAB

SUMBER DATA

1. Meningkatnyapenyelesaianperkara

a. Persentase mediasi yangdiselesaikan

Jmlah Perkara yang dimediasi X 100% Jml Perkaragugatan yang masuk Catatan :Berdasarkan PERMA No : 01/Tahun 2008 tentangperkara yang diterima harus melalui mediasi

Ketua majelis,Hakim MediatordanPanitera

Laporan Bulanan,Laporan SemesterdanLaporanTahunan

b. Persentase mediasi yangmenjadi Akta Perdamaian/Dicabutnya Gugatan

Jml perkara mediasi yg menjadi Akta Perdamaian/Dicabutnya Gugatan X 100%Jumlah perkara yang di mediasi

Hakim Mediasi,Panitera/Sekretaris

Laporan Bulanandan LaporanTahunan

c. Persentase sisa perkara yangdiselesaikan:

- Perkara Gugatan.- Perkara Permohonan.

Jml sisa perkara yang diselesaikan X 100% Jml sisaperkara yang harus diselesaikan

Majelis Hakimdan Panitera


d. Persentase perkara yangdiselesaikan:

- Perkara Gugatan- Perkara Permohonan.

Jml perkara yang diselesaikan X 100%Jml perkara yang harus diselesaikan (saldo awal danperkara yang masuk)




e. Persentase perkara yangdiselesaikan dalam jangka

waktu maksimal 6 bulan:- Perkara Gugatan- Perkara Permohonan

Jml perkara yg diselesaikan dlm jangka waktu maks 6bulan X 100%Jml perkara yg harus diselesaikan dlm waktu maksimal5 bulan (diluar sisa perkara)



f. Persentase perkara yangdiselesaikan dalam jangkawaktu lebih dari 6 bulan:

- Perkara Gugatan- Perkara Permohonan.

Jml perkara yang diselesaikan lebih dari 6 bulan X100%Jumlah perkara yg diselesaikan dalam waktu kurangdari 5 bulan

Majelis HakimPanitera


2. PeningkatanAkseptabiltasputusan Hakim

Persentase perkara yang tidakmengajukan upaya hukum:- Banding- Kasasi- Peninjauan Kembali

Jumlah putusan yang tidak mengajukan upaya hukumX 100%Jumlah putusan

Majelis Hakim Laporan Bulanandan LaporanTahunan

3. Peningkatanefektifitaspengelolaanpenyelesaian perkara

a. Persentase berkas perkarayang diajukan verzet yangdisampaikan secaralengkap tepat waktu

Jml berkas perkara yang diajukan verzet secaralengkap X 100%Jumlah berkas yang diajukan verzet

Ketua majlisHakim danPanitera


b. Persentase berkas perkarayang diajukan banding yangdisampaikan secara lengkapdan tepat waktu

Jml berkas perkara yang diajukan banding secaralengkap X 100%Jumlah berkas yang diajukan bandingCatatan:Lengkap = terdiri dari bundel A dan B

Panitera Laporan Bulanandan LaporanTahunan


c. Persentase berkas perkarayang diajukan kasasi yangdisampaikan secaralengkap

Jml berkas perkara yang diajukan Kasasi secaralengkap X 100%Jumlah berkas yang diajukan KasasiCatatan:Lengkap = terdiri dari bundel A dan B


d. Persentase berkas perkarayang diajukan PK yangdisampaikan secaralengkap

Jml berkas perkara yang diajukan PK secara lengkapX 100%Jumlah berkas yang diajukan PK Catatan:Lengkap = terdiri dari bundel A dan B


e. Persentase berkas yangdiregister dan siapdidistribusikan ke Majelis

Jml berkas perkara yang didistribusikan ke Majelis X100%Jml berkas perkara yang diterima


f. Persentase penyampaianrelaas pemberitahuan isiputusan tepat waktu, tempatdan para pihak

Jml relas putusan yang disampaikan ke para pihaktepat waktu. X 100%Jml putusan

Panitera danJuru Sita


g. Ratio Majelis Hakimterhadap perkara

Perbandingan jumlah perkara dengan jumlah MajelisHakim



h. Persentase responden yangpuas terhadap prosesperadilan

Jml responden yang puas terhadap proses peradilanX 100%Jumlah responden yang disurvey

KetuaPengadilan &Panitera

Laporan hasilsurvey independen


4. Peningkatanaksesibilitasmasyarakatterhadap peradilan(acces to justice)

a. Persentase perkara prodeoyang diselesaikan

Jumlah perkara prodeo yang diselesaikan X 100%Jumlah perkara prodeo



b. Persentase perkara yangdapat diselesaikan dengancara sidang keliling

Jumlah perkara yang diselesaikan dilokasi sidangkeliling X 100%Jumlah perkara yang harus diselesaikan secara sidangkeliling



5. Meningkatnyakepatuhanterhadapputusanpengadilan.

Persentase permohonaneksekusi atas putusan perkaratertentu yangberkekuatan hukum tetap yangditindaklanjuti

Jml permohonan eksekusi perkara tertentu yangditindaklanjuti X 100%Jml permohonan eksekusi perkara tertentuCatatan:Perkara tertentu :- Warisan- Gono-gini- eksekusi anak



6. Meningkatnyakualitaspengawasan

a. Persentase pengaduanmasyarakat yangditindaklanjuti

Jml pengaduan yang ditindaklanjuti X 100% Jumlahpengaduan yang diterima

Catatan:Pengaduan yang dimaksud mengenai perilakuAparatur peradilan teknis dan non teknis

Ketua Pengadilan& Panitera


b. Persentase temuan hasilpemeriksaan internal yangditindaklanjuti.

Jumlah temuan intrnal/ yang ditindaklanjuti X100%Jumlah temuan internal



c. Persentase hasil temuaneksternal yangditindaklanjuti.

Jumlahhasil temuan eksternal yang ditindaklanjuti X100%Jumlah hasil temuan eksternal




C. RENCANA KINERJA TAHUNAN 2016

RENCANA KINERJA TAHUNAN

PENGADILAN AGAMA JAKARTA UTARA

TAHUN ANGGARAN 2016

NO. KINERJA UTAMA INDIKATOR KINERJA TARGET %

1. Meningkatnyapenyelesaian perkara( jenis perkara )

a. Persentase mediasi yang diselesaikan 20 %

b. Persentase mediasi yang menjadi AktaPerdamaian/ Dicabutnya Gugatan 70 %

c. Persentase sisa perkara yang diselesaikan1. Gugatan2. Permohonan

100 %100 %

d. Persentase perkara yang diselesaikan1. Gugatan2. Permohonan

85 %99 %

e. Persentase perkara yang diselesaikandalam jangka waktu maksimal 5 bulan1. Gugatan2. Permohonan

80 %99 %

f. Persentase perkara yang diselesaikandalam jangka waktu lebih dari 5 bulan1. Gugatan2. Permohonan

20 %0 %

2. Peningkatan Akseptabiltasputusan Hakim

a. Persentase perkara yang tidakmengajukan upaya hukum :1. Banding2. Kasasi3. Permohonan Kembali

99,5 %99,9 %99,9 %


3. Peningkatan efektifitaspengelolaan penyelesaianperkara

a. Persentase berkas Perkara yang diajukanKasasi yang disampaikan secara lengkap 100 %

b. Persentase berkas perkara yang diajukanPK yang disampaikan secara lengkap 100 %

c. Persentase berkas yang diregister dansiap didistribusikan ke Majelis 100 %

d. Persentase penyampaian relaaspemberitahuan isi putusan tepat waktu,tempat dan para pihak

100 %

e. Persentase penyitaan tepat waktu dantempat

80 %

f. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara 10 : 2300

g. Persentase responden yang puas terhadapproses peradilan

97 %

4. Peningkatan aksesibilitasMasyarakat terhadapperadilan (acces to justice)

a. Persentase perkara prodeo yangdiselesaikan

100 %

b. Persentase perkara yang dapatdiselesaikan dengan cara sidang keliling

100 %

c. Persentase (amar) putusan yang perkarayang menarik perhatian masyarakat yangdapat di akses secara online dalam waktumaksimal 1 hari kerja diputus

100 %

5. Meningkatnya kepatuhanTerhadap putusanpengadilan.

a. Persentase permohonan eksekusi atasputusan perkara tertentu yangberkekuatan hukum tetap yangditindaklanjuti

100 %

6. Meningkatnya kualitaspengawasan

a. Persentase pengaduan masyarakat yangditindaklanjuti

100 %

b. Persentase temuan hasil pemeriksaaninternal/eksternal yang ditindaklanjuti.

100 %


D. PENETAPAN KINERJA 2015

Penetapan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang

mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur

dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber

daya yang dikelola. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk

meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja sebagai wujud nyata

komitmen, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan

dan sasaran Pengadilan Agama Jakarta Utara menciptakan tolok ukur kinerja

sebagai dasar evaluasi kinerja;

Penetapan Kinerja Tahun 2015 Pengadilan Agama Jakarta Utara, sebagai berikut:

NO. KINERJA UTAMA INDIKATOR KINERJA TARGET %

1. Meningkatnya penyelesaianperkara ( jenis perkara )

a. Persentase mediasi yang diselesaikan 10 %

b. Persentase mediasi yang menjadi AktaPerdamaian/ Dicabutnya Gugatan

5 %


99,5 %100 %


81 %92 %

e. Persentase perkara yang diselesaikandalam jangka waktu maksimal 5 bulan:1. Gugatan2. Permohonan

93 %100 %

f. Persentase perkara yang diselesaikandalam jangka waktu lebih dari 5 bulan1. Gugatan2. Permohonan

7 %0 %


2. Peningkatan Akseptabiltasputusan Hakim

b. Persentase perkara yang tidakmengajukan upaya hukum1. Banding2. Kasasi3. Permohonan Kembali

99,5 %99,9 %99,9 %

3. Peningkatan efektifitaspengelolaan penye perkara

a. Persentase berkas Perkara yang diajukanKasasi yang disampaikan secara lengkap

100 %

b. Persentase berkas perkara yang diajukanPK yang disampaikan secara lengkap

100 %

c. Persentase berkas yang diregister dansiap didistribusikan ke Majelis

100 %

d. Persentase penyampaian relaaspemberitahuan isi putusan tepat waktu,tempat dan para pihak

100 %

e. Persentase penyitaan tepat waktu dantempat

100 %

f. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara 12 : 1734

g. Persentase responden yang puas terhadapproses peradilan

90 %

4. Peningkatan aksesibilitasMasyarakat terhadapperadilan (acces to justice)


100 %

b. Persentase perkara yang diselesaikandengan cara sidang keliling

100 %

5. Meningkatnya kepatuhanTerhadap putusanpengadilan.

a. Persentase permohonan eksekusi atasputusan perkara tertentu yang berkekuatanhukum tetap yang ditindaklanjuti 100 %


a. Persentase pengaduan masyarakat yangditindaklanjuti

100 %

b. Persentase temuan hasil pemeriksaaninternal/eksternal yang ditindaklanjuti.

100 %


BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Pengukuran Kinerja (Perbandingan antara target dan realisasi kinerja)

Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan

suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi

organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi.

Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai

keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk

mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi

organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang

telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran

kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan reward/punishment,

melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja

organisasi.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Agama Jakarta Utara tahun 2015,

dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja yang

telah ditetapkan dengan realisasinya, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan

tercapai atau tidak. Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target kinerja,

namun demikian terdapat juga beberapa target yang belum tercapai dalam tahun 2015 ini.

Rincian tingkat capaian kinerja masing‐masing indikator kinerja tersebut diuraikan dalam

tabel dibawah ini.


TABEL PENGUKURAN KINERJA 2015

NO. KINERJA UTAMA INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN (%)

1. Meningkatnya penyelesaian perkara( jenis perkara )

a. Persentase mediasi yang diselesaikan 10 % 19 % 190 %

b. Persentase mediasi yang menjadi Akta Perdamaian/Dicabutnya Gugatan

5 % 68,3 % 136,6 %


99,5 %100 %

99,5 %100 %

100 %100 %


81 %92 %

80,1 %100 %

96,11 %100 %

e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangkawaktu maksimal 5 bulan1. Gugatan2. Permohonan

93 %100 %

78,4 %100 %

84,3 %100 %

f. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangkawaktu lebih dari 5 bulan1. Gugatan2. Permohonan

7 %0 %

21,6%0 %

308 %0 %


2. Peningkatan Akseptabiltas putusanHakim

Persentase tidak mengajukan upaya hukum:- Banding- Kasasi- Peninjauan Kembali

99,5 %99,9 %99,9 %

99,5 %99,98 %100 %

100 %100.08 %100,5%

3. Peningkatan efektifitas pengelolaanpenyelesaian perkara

a. Persentase berkas Perkara yang diajukan Banding yangdisampaikan secara lengkap

100 % 100 % 100 %

b. Persentase berkas Perkara yang diajukan Kasasi yangdisampaikan secara lengkap 100 % 100 % 100 %

c. Persentase berkas perkara yang diajukan PK yangdisampaikan secara lengkap 100 % 100 % 100 %

d. Persentase berkas yang diregister dan siapdidistribusikan ke Majelis

100 % 100 % 100 %

e. Persentase penyampaian relaas pemberitahuanisiputusan tepat waktu, tempat dan para pihak 100 % 100 % 100 %

f. Persentase penyitaan tepat waktu dan tepat 100 % 95 % 95 %

g. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara 12 : 1734 11 : 2325 84,30 %

h. Persentase responden yang puas terhadap prosesperadilan 90 % 96.5 % 107,22 %


4. Peningkatan aksesibilitas masyarakatterhadap peradilan (acces to justice)

a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan100 % 100 % 100 %

b. Persentase perkara yang diselesaikan dengan carasidang keliling

100 % 100 % 100 %

c. Persentase (amar) putusan yang perkara yang menarikperhatian masyarakat yang dapat di akses secara onlinedalam waktu maksimal 1 hari kerja diputus

100 % 90 % 90 %

5. Meningkatnya kepatuhan terhadapputusan pengadilan.

Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkaratertentu yang berkekuatan hukum tetap yangditindaklanjuti 100 % 100 % 100 %

6. Meningkatnya kualitas pengawasan a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti 100 % 100 % 100 %

b. Persentase temuan hasil pemeriksaan internal/eksternalyang ditindaklanjuti. 100 % 100 % 100 %


B. Analisis Pengukuran Kinerja (Diuraikan pencapaian sasaran-sasaran organisasi

dengan pengugkapan dan penyajian dari hasil pengukuran kinerja setiap indikator

kinerja);

Pengukuran kinerja Pengadilan Agama Jakarta Utara Tahun 2015 mengacu

pada indikator kinerja utama sebagaimana tertuang pada tabel di atas, untuk mencapai

sasaran yang telah ditetapkan. Pada akhir tahun 2015, Pengadilan Agama Jakarta Utara

telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Adapun hasil

capaian kinerja sesuai sasaran yang ditetapkan, diuraikan sebagai berikut :

SASARAN

1. MENINGKATNYA PENYELESAIAN PERKARA

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut:

INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN %

a. Persentase mediasi yang diselesaikan 10 % 19 % 190 %b. Persentase mediasi yang menjadi Akta

Perdamaian/ Dicabutnya Gugatan 5 % 68,3 %136,6 %

c. Persentase sisa perkara yang diselesaikan:

1. Gugatan

2. Permohonan

99,5 %

100 %

99,5 %

100 %

100 %

100 %

d. Persentase perkara yang diselesaikan:

1. Gugatan

2. Permohonan

81 %

92 %

80,1 %

100 %

96,11 %

100 %

e. Persentase perkara yang diselesaikan

dalam jangka waktu maksimal 5 bulan

1. Gugatan

2. Permohonan

93 %

100 %

78,4 %

100 %

84,3 %

100 %

f. Persentase perkara yang diselesaikan

dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan

1. Gugatan

2. Permohonan

7 %

0 %

21,6%

0 %

308 %

0 %


A. Persentase mediasi yang diselesaikan

Sesuai amanat PERMA No. 1 tahun 2008 setiap pihak yang berperkara di Pengadilan

Agama wajib melaksanakan mediasi. Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui

proses persidangan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh

mediator.Pengadilan Agama Jakarta Utara selama tahun 2015 menerima 2348

perkara, dengan perincian sebagai berikut :

- Cerai gugat : 1885 perkara

- Cerai talak : 463 perkara.

Perkara yang dilakukan mediasi pada tahun 2015 adalah sebanyak 445 perkara

atau 19 % dari perkara yang diterima pada tahun 2015. Pencapaian tahun 2015 mencapai

190 % atau meningkat lebih dari 90 % dari target yang direncanakan. Hal ini

membuktikan kesadaran masyarakat untuk hadir dalam persidangan dan mengikuti

persidangan telah sangat baik.

DATA PERKARA MEDIASI

PERBANDINGAN CAPAIAN TAHUN 2015

Tahun Perkara yang

diterima

Perkara Yang

Tidak Mediasi

Perkara Yang

Melakukan

Mediasi

Persentase Mediasi

(%)

2015 2348 1903 445 19%

B. Persentase mediasi yang menjadi Akta Perdamaian/ Dicabutnya Gugatan

Pada tahun 2015 pengadilan Agama Jakarta Utara menerima perkara gugatan

sebanyak 1885 perkara dari jumlah perkara gugatan tersebut yang menjadi Akta

Perdamaian.. Dalam kaitan dengan keberhasilan adalah 68,3% dari mediasi yang

dilakukan. Tingkat keberhasilan perkara yang berhasil memang lebih dari target yang

dicanangkan.Dan ini memperlihatkan keberhasilan mediasi dan niat baik para pihak

yang berperkara.

Sebagai bahan perbandingan keberhasilan mediasi seperti terlihat :


Capaian Tahun

2015 2014

Berhasil Gagal Persentase Berhasil Gagal Persentase

304 141 68,3 11 404 2,72 %

Berdasarkan data tersebut di atas adanya peningkatan akuntabilitas kinerja mediasi

pada perkara Gugatan yang berhasil dari capaian 2014 dengan capaian tahun 2015

sebanyak 68,3 %;

C. Persentase sisa perkara yang diselesaikan:

Perkara Gugatan

Sisa perkara gugatan tahun 2014 yang harus diselesaikan di tahun 2015 sebanyak

440. Pencapaiannya dapat diselesaikan 438 perkara atau 99,5 % dari target target yang

dicanangkan sebanyak 100 %;

Sebagai bahan perbandingan persentase sisa perkara Gugatan yang diselesaikan,

sebagai berikut :

Capaian Tahun

2015 2014

Sisa Tahun

2014

Diselesaikan

Tahun 2015 Persentase

Sisa Tahun

2013

Diselesaikan


440 438 99,54 445 435 97,7

Berdasarkan data tersebut di atas adanya peningkatan akuntabilitas kinerja pada sisa

perkara yg diselesaikan dari capaian tahun 2014 dengan capai tahun 2015 sebanyak 1,84 %

- Perkara Permohonan

Sisa perkara permohonan tahun 2014 adalah 13 perkara. Pada tahun 2015 dapat

diselesaikan 13 perkara atau 100 persen dan telah mencapat target yang diberikan dalam

rencana kerja Pengadilan Agama Jakarta Utara.Sehingga dapat diselesaikan pada tahun

2015

Sebagai bahan perbandingan persentase sisa perkara Permohonan yang diselesaikan,

sebagai berikut :


Berdasarkan data tersebut di atas adanya peningkatan akuntabilitas kinerja pada sisa

permohonan yang diselesaikan pada tahun 2015 sama dengan 2014 sebanyak 100 %.

D. Persentase perkara yang diselesaikan:

Perkara Gugatan

Perkara Gugatan yang masuk pada tahun 2015 sebanyak 1885 perkara, ditambah sisa

perkara gugatan pada tahun 2014 sebanyak 440 perkara, jadi total perkara yang harus

diselesaikan pada tahun 2015 sebanyak 2325 perkara.

Pada tahun 2015 perkara yang telah diselesaikan sebanyak 1810 perkara atau 96,02

% dari perkara yang diterima pada tahun 2015 atau 77,85 % dari perkara yang harus

diselesaikan pada rentang tahun 2015.

Keadaan Perkara Gugatan Di Pengadilan Agama Jakarta Utara Tahun 2015.

Adapun penyebab belum tercapainya target sasaran ini karena banyak perkara yang

masuk akhir Tahun 2015 dan baru disidangkan pada Tahun 2016, sedangkan yang masuk di

bawah bulan desember masih dalam taraf pemeriksaan ada yang masih dalam tahapan,

replik, duplik,pembuktian/saksi serta jumlah Majelis Hakim dan Panitera Pengganti sedikit

dibandingkan dengan jumlah perkara yang harus diselesaikan.

Capaian Tahun

2015 2014

Sisa Tahun

2014

Diselesaikan


Sisa Tahun

2013

Diselesaikan


13 13 100 6 6 100

Capaian Tahun

2015

Sisa Tahun

2014

Yang Diterima

Tahun 2015

Yang

Diselesaikan

Tahun 2015

Total perkara

yang harus

diselesaikan

Persentase Terhadap

perkara yang harus

diselesaikan

440 1885 1810 2325 77,85 %


Jumlah penyelesaian perkara pada tahun 2015 kurang dari yang terdapat dalam

rencana kerja yang berkisar 89,1 %.Dimana perkara yang berhasil diputus dan

diselesaikan mengalami peningkatan jumlah dibandingkan penyelesaian perkara pada tahun

2014.

Berdasarkan data tersebut di atas adanya penurunan pada persentase perkara Gugatan yang

diselesaikan dari capaian capai tahun 2014 dengan capaian tahun 2015 sebanyak .2,25 %.

Belum dapatnya peningkatan penyelesaian perakara secara signifikan dikarenakan :

1. Adanya perkara tabayun yang masuk pada bulan Oktober dan Nopember 2015.

2. Adanya perkara ghoib yang masuk sejak bulan September sebanyak 99 perkara

3. Perkara - perkara yang masuk pada bulan Desember 2015 berjumlah 131 perkara;

Rincian Perkara sisa tahun 2015 sebanyak 503 perkara :

Cerai gugat : 331

perkara Cerai talak : 142

perkara Harta bersama : 4

perkara Itsbat nikah : 12

perkara Kewarisan : 8

perkara Dispensasi kawin : 2

Hibah : 1

Lain-lain : 3 +

Jumlah : 503 perkara

Perkara Permohonan

Perkara Permohonan yang masuk pada tahun 2015 sebanyak 475 perkara, ditambah

sisa perkara permohonan pada tahun 2014 sebanyak 30 perkara, jadi total perkara yang harus


Pada tahun 2015 permohonan yang telah diselesaikan sebanyak 489 perkara atau

96,83 % dari perkara permohonan yang diterima pada tahun 2015 atau 3,17 %

dari perkara permohonan yang harus diselesaikan pada tahun 2016.

Dalam penyelesaian sisa perkara permohonan dibandingkan dengan tahun 2014

penyelesaian perkara memang terjadi sedikit peningkatan , hal ini menunjukkan adanya

peningkatan kinerja.


Keadaan Perkara Permohonan Di Pengadilan Agama Jakarta Utara Tahun

2015

Berdasarkan data tersebut di atas adanya peningkatan akuntabilitas kinerja pada persentase

penyelesaian sisa perkara Permohonan dari capaian tahun 2014 dengan capaian tahun

2015 sebanyak 53,3 %.

E. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan.

Berdasarkan SK KMA nomor 2 tahun 2015 tentang percepatan penyelesaian perkara dan

tingkat banding pada 4 lingkungan peradilan, ada batas waktu dalam penyelesai perkara yaitu

maksimal 5 bulan setelah perkara diterima apabila lebih dari 5 bulan maka perkara tersebut

dianggap perkara sisa.

Perkara Gugatan

Perkara Gugatan yang masuk pada tahun 2015 sebanyak 1885 perkara, ditambah

sisa perkara gugatan pada tahun 2014 sebanyak 440 perkara, jadi total perkara yang harus


Selama tahun 2015 perkara Gugatan yang dapat diselesaikan maksimal 5 bulan adalah 1810

perkara atau 77,84 % dari jumlah perkara yang harus diselesaikan pada tahun 2015.

Sebagai bahan perbandingan Persentase yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal

5 bulan, sebagai berikut :

Capaian Tahun

2015

Sisa Tahun

2014

Yang Diterima

Tahun 2015

Yang

Diselesaikan

Tahun 2015

Total perkara

yang harus

diselesaikan

Persentase Terhadap

perkara yang harus

diselesaikan

30 475 489 505 96,83 %


Capaian Tahun

2015

Sisa Tahun

2014

Yang Diterima

Tahun 2015

Total perkara

yang harus

diselesaikan

Perkara yang selesai

kurang dari 5 bulan

Persentase terhadap

perkara yang harus

diselesaikan

440 1885 2325 1822 78,4

Berdasarkan data tersebut di atas adanya penurunan akuntabilitas kinerja pada perkara

gugatan yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan yang diselesaikan dari

capaian tahun 2014 dengan capaian tahun 2015 sebanyak 503 perkara atau 114% Hal

ini dikarenakan banyak perkara yang diterima Pengadilan Agama Jakarta Utara adalah

perkara Tabayun, diamana para pihak yang berperkara salah satunya bertempat tinggal di

luar Jakarta Utara

Perkara Permohonan

Perkara Permohonan yang masuk pada tahun 2015 sebanyak 475 perkara, ditambah


diselesaikan pada tahun 2015 sebanyak 505 perkara. Jadi total Perkara Permohonan yang

harus diselesaikan tahun 2015 sebanyak 505 perkara.

Selama tahun 2015 perkara Permohonan dapat diselesaikan kurang dari atau maximal 5

bulan sebanyak 487/505 X 100 % = 97 ,4% atau lebih dari target pencapaian rencana

kinerja 97 %.

Capaian Tahun2015

Sisa Tahun

2014

Yang Diterima

Tahun 2015

Yang

Diselesaikan

Tahun 2015

Total

perkara yang

harus

diselesaikan

Persentase

Terhadap perkara

yang harus

diselesaikan

30 475 487 505 97,4%


Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan.

Perkara Gugatan

Perkara Gugatan yang masuk pada tahun 2015 sebanyak 1885 perkara, ditambah



Selama tahun 2015 ada 124 perkara yang membutuhkan waktu penyelesaian diatas 5 bulan

,atau 5,3% dari penerimaan perkara. Penyelesaian perkara yang harus diatas 5 bulan lebih

banyak disebabkan oleh faktor para pencari keadilan . Penyebabnya antara lain :

1. Pihak pencari keadilan yang bersidang tidak mematuhi jadwal acara persidangan dimana

mereka terkadang tidak hadir pada tanggal persidangan yang telah ditentukan oleh

ketua majelis Selain itu mereka belum siap dengan acara tahapan persidangan .

2. Tempat tinggal pencari keadilan yang tidak hadir pada saat persidangan wilayah

hukumnya di luar wilayah Jakarta Utara, hal ini membutuhkan waktu yang lebih lama

untuk memanggil para pihak.

Sebagai bahan perbandingan Persentase yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5

bulan, sebagai berikut:

Capaian Tahun

2015

Sisa Tahun

2014

Yang Diterima

Tahun 2015

Total perkara

yang harus

diselesaikan

Perkara yang selesai

diatas 5 bulan

Persentase terhadap

perkara yang harus

diselesaikan

440 1885 2325 124 5,3%

Berdasarkan data tersebut di atas adanya sedikit penurunan akuntabilitas kinerja pada

perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan yang diselesaikan dari

capaian tahun 2014 dengan capaian tahun 2015 sebanyak 21,6 %. Hal ini disebabkan karena

adanya faktor-faktor penghambat tersebut diatas yang tidak dapat dihindarkan oleh

Pengadilan.


SASARAN 2.

PENINGKATAN AKSEPTABILITAS PUTUSAN HAKIM

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut:

NO SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN (%)

1 Peningkatan

Akseptabiltas

putusan Hakim

Persentase perkara yang

tidak mengajukan upaya

hukum:

- Banding

- Kasasi

- Peninjauan Kembali

99,5 %

99,9 %

99,9 %

99,5 %

99,98 %

100 %

100 %

100.08 %

100,5%

SASARAN 3

PENINGKATAN EFEKTIFITAS PENGELOLAAN PENYELESAIAN PERKARA

A. Persentase berkas Perkara yang diajukan Banding yang disampaikan secaralengkap:

Perkara Banding pada tahun 2015 sebanyak 12 perkara dan dicabut 2 perkara jadi

perkara yang sedang di proses sebanyak 10 perkara, dan 9 perkara yang dikirim dengan

lengkap dan tepat waktu, sedangkan 1 perkara belum dapat dikimkan dikarenakan salah

satu pihak berada di luar Jakarta Utara;

B. Persentase berkas perkara yang diajukan Kasasi yang disampaikan secara

lengkap dan tepat waktu

Ada 6 (enam) berkas kasasi yang diterima oleh Pengadilan Agama Jakarta Utara, yaitu :

1. Nomor : 93/Pdt.G/2014/PAJU




5. Nomor : 1727/Ptd.G/2014/PAJU



C. Persentase berkasperkara yang diajukan Peninjauan Kembali yang

disampaikan secara lengkap dan tepat waktu

Pada tahun 2015 tidak ada permohonan PK sehingga Pengadilan Agama Jakarta

Utara tidak mengirimkan berkas PK ke Mahkamah agung RI.

D. Persentase berkas yang di register dan siap di distribusikan ke Majelis

Dari 2788 perkara yang diterima baik gugatan maupun permohonan telah diregister

dan didistribusikan kepada Majelis Hakim. Target kinerja pada tahun 2015 adalah 100%

dan telah didistribusikan ke Majelis Hakim 100%

E. Persentase Penyampaian Relaas/ Pemberitahuan isi Putusan yang disampaikan

secara lengkap dan tepat waktu kepada para pihak

Penyampaian Relaan sudah disampaikan paling lambat 3 hari sebelum tanggal sidang;

F. Persentase penyitaan tepat waktu dan tepat

G. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara

Ketentuan Mahkamah agung mengenai rasio majelis terdapat dalam Buku I,

berjudul Administrasi Perencanaan, Pola Kelembagaan Peradilan, edisi 2007 halaman 57-

58 yang dikeluarkan oleh Mahkamah agung menyatakan bahwa untuk Pengadilan

Tingkat Pertama Klas IA terdiri maksimum 8 majelis hakim atau maksimum 24

orang majelis hakim termasuk wakil ketua. Dan setiap majelis dibantu maksimum 4

orang Panitera Pengganti.5 Orang jurusita dan maksimal 10 Juru Sita pengganti.

Kondisi kekuatan majelis di Pengadilan Agama Jakarta Utara terdiri dari 12

Majelis Hakim, termasuk Ketua dan wakil ketua serta 11 orang Hakim, 12 Panitera

Pengganti,1 Juru Sita serta 14 Jurusita Pengganti

Pada Tahun 2015 perkara yang diterima 2788 yang dibagi kepada 12

majelis, sehingga setiap majelis hakim mendapat rata rata 232 perkara atau dalam satu

bulan menerima 19 sampai 20 perkara.

Secara rasio komposisi ini ideal di majelis hakim namun kurang ideal pada

komposisi Panitera Pengganti. Sehingga realisasi pada tahun 2015 belum terpenuhi

komposisi untuk Panitera Pengganti. Untuk itu masih dibutuhkan Panitera Pengganti 12

orang. Dengan perhitungan : 12 majelis hakim x 2 = 24 (orang) -12 orang =12 (orang)

Panitera Pengganti;


H. Persentase Responden yang puas terhadap proses peradilan

Pengadilan Agama Jakarta Utara mensurvey kepada responden pencari keadilan yang

telah selesai dalam proses berperkara. Survey dilakukan ketika para pihak

mengambil salinan putusan dan akta cerai. Survey dilakukan dari 896 orang pihak

berperkara dan 96,5 % dari respoonden menyatakan puas terhadap pelayanan

Pengadilan Agama Jakarta Utara;

SASARAN 4.

PENINGKATAN AKSEBILITAS MASYARAKAT TERHADAP PERADILAN

(ACCES TO JUSTICE)

A. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan

Pada Tahun 2015 Pengadilan Agama Jakarta Utara DIPA 04 dengan program

Peningkatan Manajemen Peradilan Agama khususnya kegiatan pemberian anggaran pihak

penyelesaian administrasi perkara bagi masyarakat yang tidak mampu secara finansial (

prodeo ) sebesar Rp.14.560.000,-. Dari anggaran tersebut dapat terserap sebesar Rp.

14.436.000,- ( 99.15%) . Penggunaan anggaran tersebut berdasarkan PERMA No.1 tahun

2015 yang disesuaikan dengan jenis perkaranya. Adapun penyelesaian berkas perkara

prodeo mencapai 23 perkara.

B. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara sidang keliling

Anggaran Sidang Keliling yang diterima oleh Pengadilan Agama Jakarta Utara

sebesar Rp. 72.000.000,-Realisasi anggaran sebesar Rp. 71.450.000,- atau sebesar 99,24

%. Dari target sidang keliling 4 kegiatan dalam setahun terealisasi sebanyak 4

kegiatan pada tahun 2015. Sedangkan Penyelesaian Perkara sebanyak 15 perkara telah

terselesaikan semua atau mencapai 100%.

C. Persentase (amar) putusan yang perkara yang menarik perhatian masyarakat yang

dapat di akses secara online dalam waktu maximal 1 hari kerja sejak diputus;

Untuk Putusan Perkara yang menarik perhatian yang menarik perhatian masyarakat yang

dapat di akses secara online dalam waktu


SASARAN 5.

MENINGKATNYAKEPATUHAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN

A. Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara tertentu yang berkekuatan

hukum tetap yang ditindaklanjuti

Selama tahun 2015 ada 4 ( e m p a t ) permohonan eksekusi terhadap putusan yang telah

berkekuatan hukum tetap. Yaitu :

1. Perkara Nomor : 1478/Pdt.G/2013/PAJU

2. Perkara Nomor : 01/ Eks/2015/PAJU

3. Perkara Nomor : 02/Eks/PAJU/2015

4. Perkara Nomor : 03/Eks/PAJU/2015

5. Adapun penyelesaian perkara eksekusi tahun 2015 sebanyak 1 (satu) perkara yaitu Perkara

Nomor : 01/ Eks/2015/PAJU

Kendala dari belum terselesaikannya Eksekusi untuk keseluruhan :

1. Salah satu pemilik berdomisili di luar wilayah hukum Pengadilan Agama Jakarta Utara

2. Adanya permintaan untuk berdamai dari kedua belah pihak

SASARAN 6.

MENINGKATNYA KUALITAS PENGAWASAN

A. Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Ditindaklanjuti

Maksud penanganan pengaduan masyarakat yang di tindak lanjuti

1. Merespon keluhan baik yang berasal dari masyarakat, instansi lain di luar

pengadilan, maupun dari internal pengadilan sendiri;

2. Menyelesaikan penanganan pengaduan sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

3. Membuktikan benar atau tidaknya hal yang diadukan.

4. Memberikan jaminan bagi masyarakat bahwa laporan pengaduan yang diajukan ditangani

secara efektif. efisien, cepat dan dapat dipertanggung-jawabkan.

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 076/KMA/SK/VI/2009 tentang

Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Peradilan.

Pada tahun 2015 jumlah Pengaduan Masyarakat yang masuk ke Pengadilan Agama Jakarta

Utara tidak ada.Hal ini dapat dilihat pada pengaduan on -line yang telah dijalankan di

Pengadilan Agama Jakarta Utara ternyata banyak yang berisikan pertanyaan tentang informasi


prosedur berperkara dan status perkara. Sehingga semua informasi tersebut dapat

ditindaklanjuti oleh Pengadilan Agama Jakarta Utara.

Fasilitas yang sudah kita sediakan untuk memenuhi Pengaduan Masyarakat sebagai berikut:

1. Kotak Pengaduan

2. Email [email protected]

3. Penyediaan Meja Pengaduan On-line

Jumlah pengaduan yang diterima = 5

Jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti = 5

Realisasi = 5/5 x 100% = 100%

Realisasi indikator kinerja untuk kegiatan pengaduan pada tahun 2015 yang ditindaklanjuti

100% karena tidak ada pengaduan yang diterima;

Sifat dari pengaduan ini adalah pengaduan pelayanan pengadilan dalam proses berperkara seperti

akta cerai yg belum terselesaikan;

B. Persentase Temuan Hasil Pemeriksaan Internal/ Eksternal Yang Ditindaklanjuti

Pada tahun 2015 jumlah Temuan Hasil Pemeriksaan Internal yang dilakukan oleh

Hakim Pengadilan Agama Jakarta Utara sebanyak 2 kali dalam setahun. Pemeriksaan itu

meliputi : Register, Pelayanan dan manajemen Peradilan.

Pemeriksaan Eksternal dilakukan oleh Hakim Tinggi Pengawas PTA Jakarta dan Badan

Pengawas.Hasil temuan dari Pengadilan Tinggi Agama Jakarta meliputi belum ditutupnya

Buku Register dan Buku Keuangan Perkara.Temuan tersebut sudah ditindaklanjuti dengan

penutupan Buku Register dan Buku Keuangan Induk Perkara. Sedangkan untuk pemeriksaan

dari Badan Pengawas MA-RI sudah dilakukan ekspos dan perbaikan

Kinerja Utama Indikator Kinerja

Target

2015

Realisasi

2015

Capaian

%

Meningkatnya

kualitas

pengawasan

Persentase Pengaduan

Masyarakat Yang

Ditindaklanjuti

100% 100% 100%


LAMPIRAN-LAMPIRAN DALAM LAKIP

1. Struktur Organisasi

2. Indikator Kinerja Utama

3. Matriks Renstra 2015 - 2019

4. RKT 2016,

5. PKT 2015

6. SK Tim Penyusun LAKIP

7. Lampiran-lampiran lainnya.

Laporan Kinerja Instansi PemerintahPengadilan Agama Jakarta Utara Page 39Laporan Kinerja Instansi PemerintahPengadilan Agama Jakarta Utara Page 39Laporan Kinerja Instansi PemerintahPengadilan Agama Jakarta Utara Page 39


INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN AGAMA JAKARTA UTARA

NO KINERJA UTAMA INDIKATOR KINERJA PENJELASAN PENANGGUNGJAWAB

SUMBER DATA

1. Meningkatnyapenyelesaian perkara(sebutkan jenisperkara)

a. Persentase mediasi yangdiselesaikan

Perbandingan antara mediasi yangdisepakati dengan jumlah mediasiyang diterima dan menjadi perkara

Hakim MediasiPanitera/Sekretaris

Laporan Bulanan danLaporan Tahunan

b. Persentase mediasi yangmenjadi akta perdamaian

Perbadingan antara mediasi ygdiproses dengan jumlah mediasi ygmenjadi akta perdamaian.

Hakim MediasiPanitera/Sekretaris


c. Persentase sisa perkarayang diselesaikan

Perbandingan sisa perkarayangdiselesaikan dengan sisa perkarayang harus diselesaikan

Hakim Majelis danPanitera/Sekretaris


d. Persentase perkara yangdiselesaikan

Perbandingan perkara yangdiselesaikan dengan perkara yangakan diselesaikan (saldo awal danperkara yang masuk)



e. Persentase perkara yangdiselesaikan dalam jangka waktumaksimal 5 bulan

Perbandingan perkara yangdiselesaikan dalam jangka waktumaksimal 5 bulan dengan perkarayang harus diselesaikan dalam waktumaksimal 5 bulan (diluar sisaperkara)




f. Persentase perkara yangdiselesaikan dalam jangkawaktu lebih dari 5 bulan

Perbandingan perkara yangdiselesaikan lebih dari 5 bulandengan perkara yg diselesaikandalam waktu kurang dari 5 bulan.

Hakim MajelisPanitera/Sekretaris


2. Peningkatan aksepbilitasputusan Hakim

Persentase yang tidakmengajukan upaya hukum:- Banding- Kasasi- Peninjauan Kembali

Perbandingan jumlah perkara yangtidak mengajukan upayahukum (Banding, Kasasi,Peninjauan Kembali) dengan jumlahperkara yang putus.

Hakim Majelis Laporan Bulanan danLaporan Tahunan


a. Persentase berkas yangdiajukan kasasi dan PK yangdisampaikan secara lengkap

Perbandingan antara berkas yangdiajukan Kasasi dan PK yanglengkap (terdiri dari bundel A danB) dengan jumlah berkas yangdiajukanKasasi dan PK

Panitera/Sekretaris Laporan Bulanan danLaporan Tahunan

b. Persentase berkas yangdiregister dan telahdidistribusikan ke Majelis

Perbandingan antara berkas perkarayang diterima Kepaniteraan denganberkas perkara yangdidistribusikan ke Majelis


c. Ratio Majelis Hakim terhadapperkara

Perbandingan ratio Majelis Hakimdibandingkan dengan perkaramasuk


d.Persentase penyampaianpemberitahuan relaas putusantepat waktu, tempat dan parapihak (persentase akta ceraiyangdiserahkanpenggugat/pemohon)

Perbandingan antara berkas putusandengan relasputusan yangdisampaikan ke para pihak tepatwaktu.

Panitera/Sekretaris danJuru Sita



e. Persentase pelaksanaanPenyitaan tepat waktu dantempat

Perbandingan antara permohonanpelaksanaan penyitaan denganpelaksanaan penyitaan tepat waktudan tempat

Panitera/Sekretaris danJuru Sita


4. Peningkatanaksesibilitas masyarakatterhadap peradilan(acces to justice)

a.Persentase perkara prodeo yangdiselesaikan

Perbandingan perkara prodeo yangdiselesaikan dengan perkara prodeoyang masuk

Majelis Hakim/ Panitera Laporan Bulanan danLaporan Tahunan

b. Persentase perkara yang dapatdiselesaikan dengancara sidangkeliling

Perbandingan perkara yangdibawa ke lokasi zetting plaatzdengan jumlah perkara yangdiselesaikan secara sidang keliling

Majelis Hakim/ Panitera Laporan BulanandanLaporan Tahunan

c. Persentase pencari keadilangolongan tertentu (miskin)yang mendapat layanan bantuanhukum (POSBAKUM)

Perbandingan perkara yangmendapat Bantuan hukumdengan jumlah perkara (untukpencari keadilan golongan miskin)yang tidak mendapat bantuanhukum

Majelis Hakim/Panitera Laporan Bulanan danLaporan Tahunan

d. Persentase (amar) putusanputusan perkara (yang menarikperhatian masyarakat) yangdapat diakses secara on linedalam waktu maksimal 1 harikerja sejak diputus.

Perbandingan amar putusan perkaraperceraian selebritis, poligami yangditayangkan di web site denganjumlah perkara yang tidakditayangkan

Kepaniteraan/Kesekretariatan



5. Meningkatnya kepatuhanterhadap putusanpengadilan.

Persentase permohonaneksekusi atas putusan perkarayang berkekuatan hukum tetapyang ditindaklanjuti

Perbandingan permohonan eksekusiyang ditindaklanjuti denganpermohonan eksekusi yang belumditindaklanjuti

KetuaPengadilan &Pan/Sek



a. Persentase pengaduanmasyarakat yang ditindaklanjuti

Perbandinganjumlah pengaduanyang ditindaklanjuti mengenaiperilaku aparatur peradilan (teknisdan non teknis) denganjumlahpengaduan yang dilaporkan

KetuaPengadilan &Pan/Sek

Laporan Bulanandan

Laporan Tahunan

b. Persentase temuan hasilpemeriksaaneksternal yangditindaklanjuti.

Perbandinganjumlah pengaduanyang ditindaklanjuti mengenaiperilaku aparatur peradilan (teknisdan non teknis) dengan jumlahpengaduan yang dilaporkan


MATRIK RENCANA STRATEGIS KINERJA 2015 - 2019.

Tujuan : .

1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi

2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan

3. Publik percaya bahwa Pengadilan Agama Jakarta Utara dapat memenuhi kebutuhan dan kepuasan para pencari keadilan.

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJATARGET KINERJA

2015 2016 2017 2018 2019

Meningkatnya penyelesaian perkara.

Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim.

Peningkatan efektifitas pengelolaanpenyelesaian perkara.

a. Persentase mediasi yang diselesaikanb. Persentase mediasi yang menjadi akta

perdamaianc. Persentase sisa perkara yang diselesaikan :

- Gugatan- Permohonan

d. Persentase perkara yang diselesaikan :• Gugatan• Permohonan

e. Persentase perkara yang diselesaikan dalamjangka waktu maksimal 5 bulan• Gugatan• Permohonan

f. Persentase perkara yang diselesaikan dalamjangka waktu lebih dari 5 bulan• Gugatan• Permohonan

10 %5 %

99,5 %100 %

81 %92 %

93 %100 %

7 %0 %

20 %6 %

100 %100 %

85 %97 %

93 %100 %

7 %0 %

21 %6,5 %

100 %100 %

86 %97 %

94 %100 %

6 %0 %

22 %6,5 %

100 %100 %

86%97 %

94 %100 %

6 %0 %

23 %7 %

100 %100 %

87 %98 %

95 %100 %

5%0 %


Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadapperadilan (acces to justice)Peningkatan penyelesaian perkara.

Meningkatnya kepatuhan terhadap putusanpengadilan.

Persentase perkara yang tidak mengajukan upayahukum:- Banding- Kasasi- Peninjauan Kembali.

a. Persentase berkas yang diajukan kasasi yangdisampaikan secara lengkapb. Persentase berkas yang diajukan PK yangdisampaikan secara lengkapc. Persentase berkas yang diregister dan telahdidistribusikan ke Majelis.d. Prosentase penyampaian pemberitahuan relaasputusan tepat waktu, tempat dan para pihak(prosentase akta cerai yang diserahkanpenggugat/pemohon).e. Prosentase Penyitaan tepat waktu dan tempat.f. Rasio Majelis Hakim terhadap Perkarag. Prosentase Responden yang puas terhadapproses peradilan

a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.b. Persentase perkarayang dapat diselesaikandengan cara sidang keliling.c. Persentase (amar) putusan perkara(yangmenarik perhatian masyarakat) yangdapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1hari kerja sejak diputus.

99,5%99,5%99,5%

100%

100 %

100%

100%

100%12:1734100%

100%100%

100%

99,5%99,5%99,5%

100%

100%

100%

100 %

100%15:1800100 %

100%100%

100 %

99,5%99,5%99.5%

100%

100%

100%

100%

100%16:1900100%

100%100%

100%

99,5%99,5%99,5%

100%

100%

100%

100%

100%17:2000100%

100%100%

100%

99,5%99,5%99,5%

100%

100%

100%

100%

100%18:2100100%

100%100%

100%


Meningkatnya kualitas pengawasan. Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkaraperdata yang berkekuatan hukum tetap yangditindaklanjuti.

a. Persentase pengaduan masyarakat yangditindaklanjuti.b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternalyang ditindaklanjuti.

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%


KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA JAKARTA UTARANomor : W9-A5/36/OT.01.2/I/SK/2015TENTANG

TIM PENYUSUN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PADA PENGADILANAGAMA JAKARTA UTARA TAHUN 2015

KETUA PENGADILAN AGAMA JAKARTA UTARAMenimbang : a. Dalam rangka pertanggungjawaban kinerja pelaksanaan tugas PengadilanAgama Jakarta Utara Tahun 2015, maka perlu disusun Laporan AkuntabilitasKinerja Instansi Pemerintah;----------------------------------------------------------------------------------------------b. Agar analisa kinerja Pengadilan Agama Jakarta Utara akurat dandapat dipertanggungjawabkan maka perlu dibentuk Tim Penyusun LaporanAkuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;-------------------------------------------------------------------------c. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam daftar lampiran Keputusan inidipandang mampu untuk diangkat sebagai Tim Penyusun Laporan KinerjaAkuntabilitas KinerjaInstansi Pemerintah pada Pengadilan Agama Jakarta Utara;----------------------------------Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atasUndang- Undang nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI;2. Undang – Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-UndangNomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;-----------------------------------------------3. Undang – Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;----------------------4. Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan ReformasiBirokrasi Nomor 11 Tahun 2011 tentang Penyampaian Laporan KinerjaAkuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2011;-------------------------------------5. Peraturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi BirokrasiNo. 29 tahun 2010;-----------------------------------------------------------------------------------6. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004;-------------------------------------------------------Memperhatikan : 1. Surat Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor :355.A/SEK/KU.01/2015 tanggal 28 November 2015 ;------------------------------------------










M E M U T U S K A NMenetapkan :PERTAMA : Mengangkat mereka yang namanya tersebut dalam lampiran Keputusan ini sebagaiTimPenyusun Laporan Kinerja Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015pada Pengadilan Agama Jakarta Utara;---------------------------------------------------------------KEDUA : Menugaskan kepada Tim untuk menyusun Laporan Kinerja Akuntabilitas KinerjaInstansi Pemerintah tahun 2015 dengan penuh tanggung jawab dan sesuai denganbatas waktu yang telah ditentukan;-------------------------------------------------------------------KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuanapabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akandiadakan perbaikan sebagaimana mestinya;--------------------------------------------------------Ditetapkan di : Jakarta UtaraPada tanggal : 26 Januari 2015Ketua Pengadilan Agama Jakarta Utara

H. ACHMAD ZAINULLAH, SH, MHNIP. 19671025 199203 1 002


LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA JAKARTAUTARA Nomor : W9-A5/36/OT.01.2/I/SK/2015TENTANGTIM PENYUSUN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSIPEMERINTAH PADA PENGADILAN AGAMA JAKARTA UTARA TAHUN 2015PEMBINA : 1. H. ACHMAD ZAINULLAH, SH, MH2. Drs. H. PAET HASIBUAN, SH, MAKETUA TIM : Hj. UMI SALAMAH TATROMAN, SH,WAKIL H. IMANUDIN TIFLEN, SH, MHKOORDINATOR PELAKSANA : 1. WAHIDA MUSLIHAH, S.Sos2. YURI DITYA PUTRA FERNANDA, A.MdANGGOTA TIM KEPANITERAAN : 1. Drs. H. ALI USMAN HASIBUAN, SH2. RAHYUNI, SH3. HERNASARI, SHI4. KIKI MUHAMMAD ZIKRI, S.HI5. RONA HANDAYANI, SH6. HARRIYONO, SHI7. RIFAI, SH, MHANGGOTA TIM KESEKRETARIATAN : 1. AGUS TRIYOGO, SE2. SITI FAJRIAH, SE3. PURWANTO SIGIT WIBOWO, SE4. ANDI RISMAN, SE.,MH

Jakarta, 26 Januari 2015KETUA,H. ACHMAD ZAINULLAH, SH.,MH NIP.19671025 199203 1 002


RENCANA KINERJA PENGADILAN

AGAMA JAKARTA UTARA TAHUN 2016

NO KINERJA UTAMA INDIKATOR KINERJA TARGET

1. Meningkatnya penyelesaianperkara

a. Persentase mediasi yangdiselesaikan.

20 %

b. Persentase mediasi yang menjadiakta perdamaian

6%

c. Persentase sisa perkara yangdiselesaikan- Gugatan 100%- Permohonan 100%

d. Persentase perkara yangdiselesaikan- Gugatan 85%- Permohonan 97%

e. Persentase perkara yangdiselesaikan dalam jangka waktumaksimal 5 bulan- Gugatan 93%- Permohonan 100%

f. Persentase perkara yangdiselesaikan lebih dari 5 bulan- Gugatan 7%- Permohonan 0%

2. Peningkatan aksepbilitasputusan Hakim

Persentase tidak mengajukan upayahukum:- Banding- Kasasi- Peninjauan Kembali

99,5%99,5%99,5%


a. Persentase berkas perkara yangdiajukan kasasi yang disampaikansecara lengkap

100%

b. Persentase berkas perkara yangdiajukan PK yang disampaikansecara lengkap.

100%

c. Persentase berkas yang diregisterdan telah didistribusikan ke Majelis

100%

d. Prosentase penyampaianpemberitahuan relaas putusan tepatwaktu, tempat dan para pihak(prosentase akta cerai yangdiserahkan penggugat/pemohon).

100 %

e. Prosentase pelaksanaan Penyitaantepat waktu dan tempat.

100%

f. Ratio Majelis Hakim terhadapperkara 12:1734


g. Prosentase responden yang puasterhadap proses peradilan.

100%

4. Peningkatan aksesibilitasmasyarakat terhadap peradilan(acces to justice)


100%

b. Persentase perkara yang dapatdiselesaikan dengan cara sidangkeliling.

100%

c. Persentase (amar) putusan perkara(yang menarik perhatianmasyarakat) yang dapat diaksessecara on line dalam waktumaksimal 1 hari kerja sejakdiputus.

100%

5. Meningkatnya kepatuhanterhadap putusan pengadilan.

Persentase permohonan eksekusi atasputusan perkara perdata yangberkekuatan hukum tetap yangditindaklanjuti

100%


a. Persentase pengaduan masyarakatyang ditindaklanjuti

100%

b. Persentase temuan hasilpemeriksaan eksternal yangditindaklanjuti.

100%

Jakarta, Januari 2015Ketua Pengadilan Agama Jakarta Utara Panitera

( H.Achmad Zainullah,SH,MH ) (Hj.Umi Salamah Tatroman, SH,MH)


PENETAPAN KINERJA PENGADILAN AGAMA JAKARTA UTARA

TAHUN ANGGARAN 2015

NO KINERJA UTAMA INDIKATOR KINERJA TARGET

1. Meningkatnya penyelesaian

perkara ( jenis perkara )

a. Persentase mediasi yang diselesaikan 10%

b. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian 5%

c. Persentase sisa perkara yang diselesaikan

- Gugatan 99,5 %

- Permohonan 100%

d. Persentase perkara yang diselesaikan

- Gugatan 81 %

- Permohonan 92%

e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5

bulan

- Gugatan 93%

- Permohonan 100%

f. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5

bulan


- Gugatan 7%

- Permohonan 0%

2. Peningkatan aksepbilitas putusan

Hakim

Persentase tidak mengajukan upaya hukum:

- Banding

- Kasasi

- Peninjauan Kembali

99,5%

99,5%

99,5%

3. Peningkatan efektifitas

pengelolaan penyelesaian perkara

a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikansecara lengkap

100%

b. Persentase berkas yang diajukan PK yang disampaikan secara lengkap 100%

c. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis 100%

d. Prosentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu,tempat dan para pihak (prosentase akta cerai yang diserahkan penggugatatau pemohon )

100%

e. Prosentase pelaksanaan Penyitaan tepat waktu dan tempat. 100%

f. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara 12:1734

g. Prosentase responden yang puas terhadap proses peradilan 100%

4. Peningkatan aksesibilitas

masyarakat terhadap peradilan

(acces to justice)

a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan 100%

b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara sidang keliling. 100%

c. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat)yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerjasejak diputus.

100%


5. Meningkatnya kepatuhan terhadap

putusan pengadilan.

Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang

berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti

100%

6. Meningkatnya kualitas

pengawasan

a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti 100%

b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti. 100%

Jakarta, Januari 2015

Ketua Pengadilan Agama Jakarta Utara Panitera,

( H.Achmad Zainullah,SH,MH ) ( Hj.Umi Salamah Tatroman, SH,MH)

Documents

Laporan Kinerja Instansi Pemerintahpa-jakartautara.go.id/yoo/pdf/LAKIP2015.pdfmemenuhi maksud surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 516-1/ SEK/ KU.01/ 11/ 2015 tanggal 17 Nopember