Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Setda Kab. Tebo Tahun 2017 · tujuan dan sasaran-sasaran dengan strategi berupa kebijakan, program dan ... Pemerintahan Yang Bersih, efektif dan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Setda Kab. Tebo Tahun 2017

Ringkasan Eksekutif

- i -

RINGKASAN EKSEKUTIF

Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT dengan segala Rahmat dan izin-Nya Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2017 telah selesai disusun. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2017 ini dimaksudkan untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran dengan strategi berupa kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBD Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2017, dengan tujuan sebagai perwujudan kinerja instansi kepada pihak-pihak yang memberi mandat, terciptanya sistem pelaporan kinerja yang dapat meningkatkan kepercayaan terhadap pemerintah, dan meningkatkan kinerja instansi pemerintah dalam menjalankan misi, serta diharapkan dapat terciptanya kepemerintahan yang baik (good governance).

Penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tebo Tahun

2017 ini, berpodoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah..

Visi sekretariat Daerah Kabupaten Tebo yaitu ”Mewujudkan Tatakola

Pemerintahan Yang Bersih, efektif dan efisien, akuntabel dan terpecaya melalui seistem pengawasan dan pembinaan yang sinergis dan berkesinambungan” dengan 5 (lima) misi yaitu :

1. Meingkatkan kinerja pemerintahan Kabupaten Tebo secara

profesional, efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

2. Meningkatkan sumber daya aparatur penyelenggara pemerintahan dalam melaksanakan pelayanan.

3. Menciptakan Aparatur pemerintahan yang bertanggung jawab dan berbudi luhur.

4. Mewujudkaan pemerintahan yang bersih dan terpercaya melalui sistem pengawasan dan pembinaan yang sinergis dan bekesinambungan.

5. Membangun sarana dan prsarana pemerintahan yang representatif.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi tersebut dalam Tahun 2017, Sekretariat Daerah Kabuipaten Tebo telah merencanakan dan melaksanakan 126 kegiatan dalam 41 program sesuai dengan skala prioritas melalui APBD Tahun Anggaran 2017 untuk mendukung pencapaian 5 sasaran 19 indikator kinerja (output) dan 5 tujuan yang telah ditetapkan dalam rencana strategis,


Ringkasan Eksekutif

- ii -

dengan hasil capaian indikator kinerja sasaran dalam beberapa klasifikasi pengukuran/penilaian seperti dalam tabel berikut :

NO.

SASARAN

INDIKATOR SASARAN

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA SASARAN (OUTPIT)

Sangant Baik

Baik Cukup Kurang

1. Terdapatnya kesempatan bagi setiap aparatur pemerintah untuk mengembangkan diri sesuai dengan bidang keahliannya.

Presantase peningkatan disiplin, moral dan etika serta sistem pembinaan karir PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tebo

99,39

Persentase jumlah pegawai yang mengikuti diklat teknis fungsional, kursus-kursus, workshop, seminar-seminar nasional dan regional

99.04

2. Tercapainya standarisasi pelayanan birokrasi yang lebih baik dan lebih singkat.

Persentase Jumlah Rumah Layak huni

0,00

Persentase Terbukanya Peluang dan Kesempatan Berinvestasi

98,59

Persentase Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat

96,65

Persentase Peningkatan Pembibitan dan Pembinaan Olahragawan di Kabupaten Tebo

74,72

Persentase Peningkatan Hasil Pemeriksaan dan Pengaduan Masyarakat Yang ditindak lanjuti

98,46

Persentase Peningkatan Kerjasama dan Koordinasi Pemerintahan Umum dan Antar Daerah Dalam Pelayanan Publik

96,81

Persentase Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama di Kab. Tebo

92,96

Persentase Peningkatan Ketahanan Pangan Di Bidang Pertanian/ Perkebunan dan Pengendalian di Bidang ESDM dan Lingkungan Hidup

99,23

3. Tersedianya personil yang memadai bagi pelaksanaan sistem pemerintahan yang berorientasi pada hasil

Persentase Peningkatan Kualitas Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan

94,06

Persentase Pelaksanaan Koordinasi Antar Wilayah

98,10

Persentase Penataan Dan Penyempurnaan Di Bidang Pengawasan

98,20

Terlaksananya Pelaksanaan Otonomi Daerah

98,12

4. Meningkatnya masyarakat sadar hukum.

Persentase peningkatan Kebijakan KDH di bidang pengawasan

91,59

Persentase Jumlah tersusunnya Rancangan Peraturan Perundang-undangan

99,27

5. Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang refresentatif

Persentase Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Tugas & Administrasi Pemerintahan Yang Memadai Pada Unit Kerja di Lingkungan Sekretariat Daerah yang Tersedia

97,08

Persentase Jumlah Promosi Kebudayaan Daerah Yang terlaksana

0,00

Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Komunikasi Guna Penyebarluasan Informasi Pembangunan di Daerah

98,42


Ringkasan Eksekutif

- iii -


Kata Pengantar

- i -

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT serta solawat dan salam di sampaikan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa kita kepada alam yang penuh ilmu pengetahuan sekarang ini, akhirnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Daerah Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2017 telah dapat diselesaikan.

Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas aparatur, Sekretariat Daerah

Kabupaten Tebo selama tahun 2017 lalu telah mendorong ditingkatkannya kualitas pelayanan aparatur secara umum. Peningkatan kualitas pelayanan ini diawali dengan adanya peningkatan kesejahteraan pegawai yang tampak pada adanya Tunjangan Kehadiran (TKD) yang semula pada tahun 2014 berupa uang makan minum dan Peningkatan kesejahtareaan ini diyakini merupakan pemicu bagi peningkatan kinerja pegawai secara umum. Disamping itu, dalam meningkatkan kualitas pelayanan ini, telah dilakukan berbagai penyempurnaan terhadap kelembagaan yang ada serta sistem ketatalaksanaan yang dianut. Berbagai langkah tersebut pada akhirnya diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Setelah berbagai upaya penyempurnaan tersebut dilaksanakan, kini

saatnya seluruh aparatur diharapkan mampu menunjukkan kinerjanya secara nyata sesuai dengan peran dan mandat yang diberikan kepadanya. Sudah saatnya diterapkan berbagai kebijakan yang mendorong peningkatan kinerja aparatur. Tuntutan akan adanya peningkatan kinerja ini juga berarti adanya tuntutan perubahan pola pikir dari aparatur itu sendiri. Sekretariat Daerah Kabupaten Tebo menyadari benar bahwa kinerja pemerintahan ini akan sulit berubah apabila kita tidak mampu melakukan transformasi system pemerintahan dari sistem yang birokratis ke arah sistem yang bertujuan untuk lebih mewirausahakan birokrasi pemerintah. Dalam bahasa yang lain, transformasi sektor pemerintahan berarti merubah fokus kinerja dari orientasi kepada masukan-masukan (Inputs Oriented Accountability) dan proses ke arah kinerja kepada hasil (Results Oriented Accountability), baik berupa output maupun outcomes. Oleh karena itu, kami akan melakukan segala upaya yang diperlukan sesuai dengan kewenangan kami untuk mendorong agar penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Tebo dapat dilaksanakan dengan berprinsip pada tata kepemerintahan yang baik yang menuju kepada kepemerintahan yang berorientasi kepada hasil (Result Oriented Government).

Kita tidak ingin lagi ada instansi-instansi pemerintah yang tidak jelas

kinerja dan pelayanannya kepada masyarakat, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014, mewajibkan Sekretariat Daerah Kabupaten Tebo untuk menyusun suatu laporan kinerja pemerintah sebagai bahan


Kata Pengantar

- ii -

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Kita tentu mengharapkan kinerja pemerintah tampak dalam laporan tersebut, tidak sekedar kinerja penggunaan anggaran semata.

Dengan berakhirnya pelaksanaan tahun anggaran 2017 berarti Sekretariat

Daerah Kabupaten Tebo telah menyelesaikan kegiatannya untuk tahun pertama dikaitkan dengan implementasi dari Rencana Strategis 2017-2022 yang telah digunakan sebagai acuan bagi pelaksanaan kegiatan Sekretariat Daerah Kabupaten Tebo dalam upaya memenuhi visi dan misinya. Selama tahun 2017, sejumlah capaian kinerja yang ditargetkan dalam rencana strategis telah berhasil dicapai. Capaian kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tebo untuk tahun 2017 ini kemudian dituangkan ke dalam Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2017. Sebagai bentuk pelaksanaan prinsip-prinsip transparansi dan kinerja, penyampaian informasi kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja kami kepada para stakeholders kami.

Akhir kata, kami berharap agar Laporan Kinerja ini dapat menjadi media

pertanggungjawaban kinerja serta peningkatan kinerja bagi seluruh Pegawai di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Tebo.

Terima Kasih

Muara Tebo, Januari 2017

PENYUSUN


Daftar Isi

- iv -

DAFTAR ISI

hal

KATA PENGANTAR ......................................................................................................... i

RINGKASAN EKSEKUTIF ................................................................................................. i

DAFTAR ISI .................................................................................................................. iv

BAB I. PENDAHULUAN ................................................................................................ 1

1.1. Latar Belakang ....................................................................................... 1

1.2. Struktur Organisasi ................................................................................. 2

1.3. Sumber Daya Aparatur ........................................................................... 3

1.4. Maksud dan Tujuan Penyusunan LKJ ..................................................... 3

1.5 Strategi Organisasi ................................................................................ 4

1.5. Sistematika Penyajian ............................................................................. 5

BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA ........ .............................................. 7

2.1. PERENCANAAN ................................................................................... 7

2.2. PERJANJIAN KINERJA .......................................................................... 12

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA ................................................................................. 15

3.1. Indikator Kinerja ..................................................................................... 15

3.2. Metodologi Pengukuran Kinerja ................................................................ 16

3.3. Analisis Pencapaian Sasaran Strategis........................................................ 16

3.4. Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Kinerja ................................................. 24

3.5. Keberhasilan dan Kegagalan …………………................................................... 24

3.6. Akuntabilitas Keuangan ………………………................................................... 36

BAB VI. PENUTUP ........................................................................................................ 43

4.1. Kesimpulan ....... ..................................................................................... 43

4.2. Strategi Pemecahan Masalah .................................................................... 43


Pendahuluan

- 1 -

I. PENDAHULUAN 1.1. LATAR BELAKANG

Penyelenggaraan tatakelola pemerintah yang baik (good governance)

merupakan konsepsi yang menjadi sangat penting untuk diwujudkan dalam era reformasi, hal ini karena tuntutan publik semakin besar yang menghendaki penyelenggaraan pemerintahan dilaksanakan secara baik, transparan, efisien, dan akuntabel, dengan harapan adanya peningkatan pelayanan publik. Pada posisi demikian tentunya juga mendesak setiap penyelenggara pemerintah untuk dapat mengubah cara pandang dan pola piker aparatur dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Guna untuk menyikapi perubahan dalam berpikir dan bertindak dalam

penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana yang diamanatkan oleh peraturan tersebut diatas,maka pemerintah Kabupaten Tebo telah menyusun berbagai rencana dan agenda pembangunan daerah sebagaimana yang ditunagkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Tebo Tahun 2017-2022 yang merupakan acuan bagi seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dalam Kabupaten Tebo dalam menyusun rencana kerja dalam mencapai visi Kabupaten

Tebo Tahun 2017-2022 yaitu TEBO TUNTAS 2022 (TEBO TERTIB, UNGGUL, TENTRAM, ADIL DAN SEJAHTERA TAHUN 2022.

Sehubungan dengan hal terbut berbagai pembenahan yang terpadu dan

terencana dalam berbagai bidang sesuai dengan amanah yang diatur dalam Peraturan Bupati Tebo 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, maka secara kelembagaan pemerintah Kabupaten Tebo telah melaksanakan penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang pelaksanannya diatur dalam Peraturan Daerah yang pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagai berikut:

1. Tugas Pokok

Sekretariat Daerah Kabupaten Tebo, mempunyai tugas dan keawjiban membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah.

2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat Daerah Kabupaten Tebo menyelenggarakan fungsi:

1. pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah; 2. pengoordinasian pelaksanaan tugas Satuan Kerja Perangkat Daerah

(SKPD); 3. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah;


Pendahuluan

- 2 -

4. pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi daerah.

5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

1.2. Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kab. Tebo.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tebo, sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyah Daerah dan Peraturan Bupati Tebo 18 Tahun 2014 tentang uraian Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Tebo sebagai berikut:

□ Plt. Sekretaris Daerah : Drs. H. ABU BAKAR, M.Si

□ Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat : M. HATTA, S.Sos

□ Kabag Pemerintahan : ARIEF HARYOKO, SH

□ Kasubbag Tata Pemerintahan dan Otonomi Daerah : SOLIHIN, S.Kom

□ Kasubbag Bina Kecamatan dan Desa : MUHAMMAD ICHSAN, S.IP

□ Kasubbag Administrasi Kewilayahan : M. SIDRA KHADAFI, SH

□ Plt. Kabag Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan : JUNAIDI, S.Ag

□ Kasubbag Agama : ZAITUN, S.Ag

□ Kasubbag Sosial Kemasyarakatan : JUNAIDI, S.Ag

□ Kasubbag Kesehatan, Pendidikan, Keluarga Berencana, Pemuda dan Olahraga

: MEGI SUSANTI, SE

□ Plt. Kabag Hukum : EVI HANIFAH, SH

□ Kasubbag Bantuan Hukum dan Hak Azazi Manusia : ISMAL DOBESTO, SH

□ Kasubbag Perundang-undangan : EVI HANIFAH, SH

□ Kasubbag Dokumentasi dan Publikasi Hukum : SELVI FLANOVA, SH

□ Kabag Humas dan Protokol : YANUAR, SE

□ kasubbag Pemberitaan dan Publikasi : HAMATUN, S.Ag

□ kasubbag Pelayanan Media : AGUNAWAN, S.Sos

□ kasubbag Protokol : RICHI SHAPUTRA, S.STP

□ Asisten Perekonomian dan Pembangunan : Drs. ABU BAKAR, M.Si

□ Kabag Perekonomian : Drs. HARI SUGIARTO

□ Kasubbag Penanaman Modal dan Badan Usaha Milik Daerah : IRNI MAYANTI, SE

□ Kasubbag Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perindustrian

:

□ Kasubbag Perdagangan, Transmigrasi dan Tenaga Kerja :

□ Kabag Sumber Daya Alam : ERLYNDA, S.Sos

□ Kasubbag Tanaman Pangan, Hortikultura dan Ketahanan Pangan : EDDY HERMAN, SE

□ Kasubbag Perkebunan, Peternakan dan Perairan :

□ Kasubbag Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral

:

□ Kabag Pembangunan dan Layanan Pengadaan : HERI JONI PUTRA,SP,M.Si

□ Kasubbag Perencanaan Pembangunan, Statistik, Penelitian dan Pengembangan

: KUSMAWATI, S.Sos

□ Kasubbag Monitoring dan Evaluasi Pembangunan :

□ Kasubbag Layanan Pengadaan : SAPTA GUSTIAWAN, S.IP


Pendahuluan

- 3 -

□ Asisten Administrasi Umum : Ir. SUPADI

□ Kabag Organisasi : HELMI, S.IP

□ Kasubbag Kelembagaan dan Kepegawaian : --

□ Kasubbag Tata Laksana dan Pelayanan Publik : ANISMAR, S.Kom

□ Kasubbag Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi : ACHMAD FAUZI, S.Sos

□ Kabag Umum : Drs.Erwanto,ME

□ Kasubbag Tata Usaha Umum : --

□ Kasubbag Tata Usaha Pimpinan : --

□ Kasubbag Rumah Tangga : --

□ Kabag Penyusunan Program dan Keuangan : ZAINUDDIN ABAS, S.Sos

□ Kasubbag Penyusunan Program : MERI ELPIANI, SE

□ Kasubbag Verifikasi : --

□ Kasubbag Keuangan dan Pelaporan : --

□ Kabag Perlengkapan : RISWAN PASARIBU, SP

□ Kasubbag Perencanaan dan Pengadaan : --

□ Kasubbag Penggunaan dan Pemeliharaan : BUNAWAN, S.Sos

□ Kasubbag Evaluasi, Pelaporan Dan Pengelolaan Aset : --

1.3. Sumber Daya Aparatur.

Jumlah sumber daya aparatur Sekretariat Daerah Kabupaten Tebo keadaan per per 31 Desember 2017 adalah sebanyak 108 orang dengan golongan sebagai berikut:

Tabel 1.1

Golongan

(PNS)

Keadaan 31 Desember 2017

(Orang)

IV 16

III 63

II 28

I 1

Jumlah 108

1.4. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah

Kabupaten Tebo Tahun 2018 dimaksudkan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran dengan strategi berupa kebijakan dan program yang terdiri atas kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBD Kabupaten Tebo dan sumber dana lainnya (APBD Provinsi Jambi, APBN, Bantuan Luar Negeri dan sumber


Pendahuluan

- 4 -

pendanaan lainnya yang sah) Tahun Anggaran 2017 yang ditujukan kepada Bupati Tebo dan sebagai bahan dukungan untuk penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2017.

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2018 secara umum adalah sebagai perwujudan sistem pelaporan akuntabilitas yang dapat meningkatkan kepercayaan terhadap pemerintah, serta meningkatkan kinerja instansi pemerintah dalam menjalankan misi. Tujuan akhir dari penyusunan Laporan Kinerja yaitu diharapkan dapat terciptanya kepemerintahan yang baik (good governance).

1.5. Strategi Organisasi

Strategi pengembangan diuraikan berdasarkan metode analisis SWOT (strength, weakness, Opportunities, threats). Analisis ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan strategis yang cukup handal dan mudah untuk diterjemakan olah perencana maupun pengguna.

Metode analisis SWOT digambarkan dalam matrik yang terdiri dari 2 (dua) kolom dan 2 (dua) baris yang menggambarkan aspek internal dan aspek eksternal serta menghasilkan 4 (empat) kwadran, dimana masing-masing kwadran merupakan trade – off atau perpaduan antara baris dan kolom.

Internal

Eksternal

Strength (Kekuatan)

Weakness (Kelemahan)

Opportunities

(peluang)

Menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang

Menekan kelemahan untuk memanfaatkan peluang

Threats

(Hambatan)

Menggunakan kekuatan untuk mengatasi hambatan

Menekan kelemahan untuk mengatasi hambatan

Hasil kompilasi dari analisis di atas menghasilkan startegi pengebangan yang dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang

a. Memanfaatkan sebaran pendidikan, golongan dan kepangkatan merupakan salah satu kekuatan utama organisasi pemerintah Kabupaten Tebo dalam rangka membangun tatakelolah pemerintahan yang baik didukung sistem politik dan tuntutan reformasi.

b. Memanfaatkan luas wilayah dan kekuatan sumber daya aparatur serta koordinasi secara hirarki dalam unit organisasi pemerintah Kabupaten Tebo dalam rangka meningkatkan nilai tambah dan sumber pendapatan serta pembiayaan pembangunan.


Pendahuluan

- 5 -

c. Memanfaatkan legalitas kelembagaan dan komitmen Kepala Daerah untuk mengakomodir semangat reformasi dan meningkatkan kesejahteraan

2. Menekan kelemahan untuk memenafaatkan peluang

a. Memanfaatkan legalitas dan komitmen kepala daerah untuk membangun kepercayaan masyarakat.

b. Memanfaatkan kualitas sumber daya aparatur dalam rangka penggalian sistem kerja untuk meredam kultur negatif masyarakat.

3. Menggunakan kekuatan untuk mengatasi hambatan

a. Mengembangkan sistim, prosedur, aturan dan hubungan kerja inter dan antar perangkat daerah dan koordinasi dengan pemerintahan dibawahnya, serta menjalin kerjasama yang harmonis dengan kelompok organisasi kemasyarakatan.

b. Meningkatkan kemampuan dan kualitas sumber daya aparatur atas respon pelayanan publik untuk mencapai target sasaran pelayanan minimum (SPM)

c. Meningkatkan disiplin kerja dan produktifitas sumber daya aparatur dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas.

d. Meningkatkan kapasitas dan administrasi pengelolaan keuangan daerah.

e. Meningkatkan metodologi dan sistem pemantauan dan evaluasi.

f. Meningkatkan kemampuan eksplorasi sumber-sumber pendapatan daerah yang sah.

4. Menenkan Kelemahan untuk memanfaatkan peluang

a. Mengembangkan dan meningkatkan infrastruktur pendukung kerja dan kinerja.

b. Meningkatkan metodologi dan sistem serta pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagai kontrol administratif dalam rangka membangun kepercayaan masyarakat dan menekan budaya KKN.

1.6. Sistematika Penyajian

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah Kabupaten Tebo ini pada dasarnya adalah pengkomunikasian pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Tebo selama tahun 2017. Penyusunan Laporan Kinerja dimulai dengan menjelaskan Rencana Strategis (Renstra) yang terdiri atas visi, misi dan tujuan/sasaran, yang dijabarkan dalam bentuk program/kegiatan. Dan selanjutnya dilakukan sistem pengukuran kinerja antara realisasi sasaran/program/kegiatan dengan rencananya. Yaitu capaian kinerja (performance results) 2017 tersebut diperbandingkan dengan rencana kinerja (performance plan) 2017 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi.


Pendahuluan

- 6 -

Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan menghasilkan keberhasilan berupa kesesuaian antara capaian kinerja dengan rencana kinerja. Ataupun menghasilkan ketidaksesuaian/kegagalan berupa sejumlah celah kinerja (performance gap), kinerja yang merupakan umpan balik untuk perbaikan atas kekurangan/kelemahan pada masa yang akan datang.

Dengan demikian penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat

Daerah tahun 2017 disusun dengan sistimatika sebagai berikut: RINGKASAN EKSEKUTIF

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN Bab ini menjelaskan secara umum tentang organisasi dengan penekanan

kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA Menjelaskan uraian ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang

bersangkutan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA Menyajikan indikator kinerja, metodologi yang digunakan dalam

pengukuran kinerja, analisis pencapaian sasaran strategis, dan akuntabilitas keuangan.

BAB IV PENUTUP Menyajikan kesimpulan keberhasilan atau kegagalan serta strategi

pemecahan masalah untuk perbaikan pada masa yang akan datang.


Rencana Strategis & Penetapan Kinerja

- 7 -

II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1. PERENCANAAN

Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Tebo 2017-2022 pada hakekatnya merupakan pernyataan komitmen bersama mengenai upaya terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja serta cara pencapaiannya melalui pembinaan, penataan, perbaikan, penertiban, penyempurnaan dan pembaharuan terhadap sistem, kebijakan, peraturan perundang-undangan bidang Pengelolaan Penerimaan Daerah termasuk pembinaan terhadap akhlak dan perilaku aparatur serta pengawasan dan pengendalian manajemen, agar tercapai efektivitas, efisiensi dan produktivitas dalam pelaksanaan pemerintahan.

Dalam rangka memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai

pedoman dan tolok ukur kinerja dalam pelaksanaan pembangunan, dengan menetapkan rencana strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2017-2012 sebagai dasar acuan penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan, serta sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat Daerah Kabupaten Tebo dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi pada 2017-2022.

Pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Tebo dijiwai oleh

semangat dan komitmen dalam mewujudkan pembaharuan dan perbaikan di bidang pengkoordinasian dinas daerah dan lembaga teknis daerah yang merupakan tindakan atau kegiatan pembaharuan secara konsepsional sistematis dan berkelanjutan.

VISI

Visi berkaitan dengan pandangan ke depan menyangkut kemana instansi

pemerintah harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif, serta produktif. Visi merupakan suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi pemerintah.

Visi Sekretariat Daerah Kabupaten Tebo adalah

“MEWUJUDKAN TATAKOLA PEMERINTAHAN YANG BERSIH, EFEKTIF DAN EFISIEN, AKUNTABEL DAN TERPECAYA MELALUI

SEISTEM PENGAWASAN DAN PEMBINAAN YANG SINERGIS DAN BERKESINAMBUNGAN”.

MISI

Untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan perlu dijabarkan dalam bentuk

misi. Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan.



- 8 -

Misi Sekretariat Daerah Kabupaten Tebo ditetapkan sebanyak 5 (lima) misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan kinerja pemerintahan Kabupaten Tebo secara

profesional, efektif, efisien, transparan dan akuntabel. 2. Meningkatkan sumber daya aparatur penyelenggara pemerintahan

dalam melaksanakan pelayanan.

3. Menciptakan Aparatur pemerintahan yang bertanggung jawab dan berbudi luhur.

4. Mewujudkaan pemerintahan yang bersih dan terpercaya melalui sistem pengawasan dan pembinaan yang sinergis dan bekesinambungan.

5. Membangun sarana dan prsarana pemerintahan yang refresentatif.

TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan merupakan implementasi atau penjabaran dari Misi dan merupakan sesuatu (Apa) yang akan dicapai atau dihasilkan pada kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun kedepan.

Karakteristik tujuan dapat diartikan sebagai berikut: (1) Idealistik – yaitu mengandung nilai-nilai keluhuran dan keinginan kuat untuk menjadi baik dan berhasil, (2) Jangkauan kedepan – yaitu dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun atau lebih sebagaimana yang ditetapkan oleh suatu organisasi, (3) Abstrak – belum tergambar dalam angka sebagai upaya pencapaian tujuan dapat berlangsung terus-menerus.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan dicapai

nyata dalam jangka waktu tahunan, semesteran atau bulanan. Sasaran merupakan bagian integral dari proses perencanaan strategis Sekretariat Daerah.

Fokus utama sasaran adalah tindakan atau alokasi sumber daya dalam

organisasi. Sasaran harus bersifat spesifik, dapat dinilai dan menantang, namun dapat dicapai, berorientasi pada hasil, dan dapat dicapai dalam periode 1 sampai 5 tahun kedepan.

Keterkaitan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis pembangunan Sekretariat

Daerah Kabupaten Tebo seperti pada tabel berikut:



- 9 -

Tabel 2.1 KETERKAITAN VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN TEBO TAHUN 2011-2016

VISI : Mewujudkan Tatakola Pemerintahan Yang Bersih, efektif dan efisien, akuntabel dan terpecaya melalui seistem pengawasan dan pembinaan yang sinergis dan berkesinambungan

NO MISI TUJUAN SASARAN

1 Meningkatkan kinerja pemerintahan Kabupaten Tebo secara profesional, efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

Mewujudkan aparatur pemerintah yang

profesional dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya.

Terdapatnya kesempatan bagi setiap

aparatur pemerintah untuk mengembangkan diri sesuai dengan

bidang keahliannya.

2 Meningkatkan sumber daya aparatur penyelenggara pemerintahan dalam melaksanakan pelayanan

Meningkatkan

pelayanan prima instansi pemerintahan kepada masyarakat.

Tercapainya standarisasi

pelayanan birokrasi yang lebih baik dan lebih singkat.

3 Menciptakan Aparatur pemerintahan yang bertanggung jawab dan berbudi luhur

Mewujudkan sistem pemerintahan yang berorientasi pada hasil

Tersedianya personil yang memadai bagi pelaksanaan sistem

pemerintahan yang berorientasi pada hasil.

4 Mewujudkaan pemerintahan yang bersih dan terpercaya melalui sistem pengawasan dan pembinaan yang sinergis dan bekesinambungan.

Mewujudkan sistem

pengawasan yang berkesinambungan terhadap aparatur

penyelenggaraan pemerintah

Meningkatnya

masyarakat sadar hukum.

5 Membangun sarana dan prsarana pemerintahan yang refresentatif

Mewujudkan sarana dan prasarana aparatur yang refresentatif.

Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang refresentatif

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi adalah cara untuk mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke

dalam kebijakan-kebijakan dan program-program. Kebijakan adalah kumpulan keputusan yang menentukan secara teliti tentang bagaimana strategi akan tetap dilaksanakan, atau merupakan pedoman pelaksanaan tindakan atau kegiatan tertentu. Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil dalam mencapai sasaran.

Untuk mewujudkan visi dan misi Sekretariat Daerah Kabupaten Tebo tersebut

adalah :



- 10 -

Tabel 2.2

TUJUAN 1 : Mewujudkan aparatur pemerintah yang profesional dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya

STRATEGI KEBIJAKAN PROGRAM

1. Terdapatnya kesempatan bagi setiap aparatur pemerintah untuk mengembangkan diri sesuai dengan bidang keahliannya.

1. Menempatkan pegawai berdasarkan kompetensi.

1. Program peningkatan disiplin aparatur

2. Mengembangkan dan meningkatkan kemampuan birokrasi pemerintah melalui peningkatan sumber daya manusia yang profesional dan merekrutmen yang terbuka berdasarkan prestasi kerja.

2. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

3. Memberikan promosi kepada aparatur pemerintah daerah berdasarkan kinerjanya dalam melaksanakan tugas

3. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

TUJUAN 2 : Meningkatkan pelayanan prima instansi pemerintahan kepada masyarakat


1. Tercapainya standarisasi pelayanan birokrasi yang lebih baik dan lebih singkat.

1. Meningkatkan komitmen birokrasi kepada pelayanan umum.

1. Program Pengembangan Perumahan

2. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

3. Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif

4. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UKM

5. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

6. Program Keluarga Berencana

7. Program keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan

8. Program Penanggulangan Kemiskinan

9. Program pemberdayaan fakir miskin, komunikasi adat terpencil (KAT) dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya

10.

11. Program Opimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi



- 11 -

12. Program Pelayanan Rahabilitasi Kesejahteraan Sosial

13. Program Pencegahan Dini Penanggulangan Korban Bencana Alam

14. Program Kesehatan Sekolah

2. Meningkatkan pelaksanaan desentralisasi dan penyderhanaan birokrasi administrasi pemerintahan sehingga mampu mendukung penyelenggaraan otonomi daerah

1. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

2. Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat

3. Program Peningkatan Kerja Sama Antar Pemerintah Daerah

4. Program Pembinaan dan Fasilitasi Kesejahteraan Sosial Bidang Kehidupan Beragama

5. Program peningkatan ketahanan pangan pertanian/perkebunan

6. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan

7. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

8. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/perkebunan

9. Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan

Tujuan 3 : Mewujudkan sistem pemerintahan yang berorientasi pada hasil


1. Tersedianya personil yang memadai bagi pelaksanaan system pemerintahan yang berorientasi pada hasil

1. Melaksanakan otonami daerah dengan melakukan upaya penataan keseimbangan dan perangkat pemerintahan

1. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

2. Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

3. Program Pengembangan Data/Informasi

4. Progran Pengembangan Wilayah Perbatasan

5. Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan



- 12 -

6. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan

7. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan

8. Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah

9. Program Penataan Daerah Otonomi Baru

Tujuan 4 : Mewujudkan sistem pengawasan yang berkesinambungan terhadap aparatur penyelenggaraan pemerintah


1. Meningkatnya masyarakat sadar hukum

1. Orientasi pemahaman terhadap penyelesaian hukum

1. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

2. Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba

2. Mengembangkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa yang berciri transparansi, konsisten resposibility dengan menghilangkan praktek korupsi, kolusi dan nepotisme serta penegakan aturan hukum

1. Program penataan peraturan perundang-undangan.

Tujuan 5 : Mewujudkan sarana dan prasarana aparatur yang refresentatif


1. Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang refresentatif

1. Meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan aparatur pemerintahan

1. Program pelayanan administrasi perkantoran

2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

3. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

4. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

5. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media massa

6. Program Kerjasama Informasi dengan Media Massa

2.2. PERJANJIAN KINERJA.

Penetapan indikator kinerja atau ukuran kinerja akan digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan organisasi. Pengukuran kinerja organisasi akan dapat dilakukan dengan mudah, cepat, tepat dan akurat jika terlebih dahulu ditetapkan indikator kinerja yang telah disepakati bersama. Penetapan indikator



- 13 -

kenerja merupakan syarat penting untuk menetapkan rencana kinerja sebagai penjabaran dari rencana pembangunan jangka menengah. Hal ini mengingat rencana kinerja akan merupakan gambaran sosok tampilan organisasi di masa yang akan datang.

Indikator kinerja daerah sebagai alat untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif. Merupakan gambaran yang mencerminkan capaian indikator kinerja program (outcomes/hasil) dari kegiatan (output/keluaran). Indicator kinerja program adalah sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung). Pengukuran indikator hasil lebih utama dari pada sekedar keluaran, karena hasil (outcomes) menggambarkan tingkatan pencapaian atas hasil lebih tinggi yang mungkin akan dapat dijadikan sebagai media perantara untuk memberi gambaran tentang prestasi organisasi yang diharapkan di masa mendatang.

Secara rinci, penetapan indicator kinerja utama program pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2017-2022 “MEWUJUDKAN TATAKOLA PEMERINTAHAN YANG BERSIH, EFEKTIF DAN EFISIEN, AKUNTABEL DAN TERPECAYA MELALUI SEISTEM PENGAWASAN DAN PEMBINAAN YANG SINERGIS DAN BERKESINAMBUNGAN” Tahun 2017 dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 2.3 : Misi 1. Meningkatkan kinerja aparatur pemerintahan

Kabupaten Tebo secara profesional, efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

No. Sasaran Indikator Kinerja Target 1 Terdapatnya kesempatan bagi setiap

aparatur pemerintah untuk mengembangkan diri sesuai dengan bidang keahliannya

Presantase peningkatan disiplin,

moral dan etika serta sistem pembinaan karir PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten

Tebo

100%

Persentase jumlah pegawai yang

mengikuti diklat teknis fungsional, kursus-kursus, workshop, seminar-seminar nasional dan

regional

100%

Tabel 2.4 : Misi 2. Meningkatkan sumber daya aparatur penyelenggara

pemerintahan dalam melaksanakan pelayanan.

No. Sasaran Indikator Kinerja Target 1 Tercapainya standarisasi pelayanan

birokrasi yang lebih baik dan lebih singkat.

Persentase Jumlah Rumah Layak

huni

100%

Persentase Terbukanya Peluang

dan Kesempatan Berinvestasi

100%

Persentase Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat

100%

Persentase Peningkatan Pembibitan dan Pembinaan Olahragawan di Kabupaten Tebo

100%

Persentase Peningkatan Hasil

Pemeriksaan dan Pengaduan Masyarakat Yang ditindak lanjuti

100%

Persentase Peningkatan Kerjasama 100%



- 14 -

dan Koordinasi Pemerintahan Umum dan Antar Daerah Dalam Pelayanan Publik

Persentase Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama di Kab. Tebo

100%

Persentase Peningkatan Ketahanan

Pangan Di Bidang Pertanian/ Perkebunan dan Pengendalian di Bidang ESDM dan Lingkungan Hidup

100%

Tabel 2.5 : Misi 3. Menciptakan Aparatur pemerintahan yang bertanggung

jawab dan berbudi luhur.

No. Sasaran Indikator Kinerja Target 1 Tersedianya personil yang memadai

bagi pelaksanaan sistem

pemerintahan yang berorientasi pada hasil

Persentase Peningkatan Kualitas Pelaporan Capaian Kinerja Dan

Keuangan

100%

Persentase Pelaksanaan Koordinasi Antar Wilayah

100%

Persentase Penataan Dan Penyempurnaan Di Bidang Pengawasan

100%

Terlaksananya Pelaksanaan Otonomi Daerah

100%

Tabel 2.6 : Misi 4. Mewujudkaan pemerintahan yang bersih dan terpercaya

melalui sistem pengawasan dan pembinaan yang sinergis dan bekesinambungan.

No. Sasaran Indikator Kinerja Target 1 Meningkatnya masyarakat sadar

hukum. Persentase peningkatan kebijakan KDH di Bidang Pengawasan

100%

Persentase jumlah tersusunnya

rancangan peraturan perundang-undangan

100%

Tabel 2.7 : Misi 5. Membangun sarana dan prsarana pemerintahan yang

refresentatif

No. Sasaran Indikator Kinerja Target 1 Tersedianya sarana dan prasarana

aparatur yang refresentatif

Persentase Jumlah Sarana dan

Prasarana Pendukung Pelaksanaan Tugas & Administrasi Pemerintahan Yang Memadai Pada Unit Kerja di

Lingkungan Sekretariat Daerah yang Tersedia

100%

Persentase Jumlah Promosi Kebudayaan Daerah Yang terlaksana

100%

Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Komunikasi Guna

Penyebarluasan Informasi Pembangunan di Daerah

100%


Akuntabilitas Kinerja

- 15 -

III. AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja adalah sebagai salah satu media pertanggungjawaban dari

suatu instansi pemerintah yang pada dasarnya merupakan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan atau kegagalan dalam pelaksanaan Visi dan Misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan atau kegagalan tersebut perlu dilakukan evaluasi kinerja dengan menganalisis akuntabilitas kinerja berupa pengukuran capaian kinerja dengan menetapkan indikator kinerja dan metodologi pengukurannya, dan analisis akuntabilitas keuangan.

3.1. Indikator Kinerja.

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja merupakan suatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkat kinerja. Indikator kinerja menjadi patokan penilaian keberhasilan atau kegagalan penyelenggaraan pemerintahan dalam mencapai visi dan misi organisasi.

Adapun beberapa jenis indikator kinerja yang sering digunakan dalam pelaksanaan pengukuran suatu organisasi: 1. Indikator masukan (input) adalah menunjukkan segala sesuatu yang

diperlukan dalam rangka menghasilkan keluaran (output) misalnya sumber daya manusia, dana, waktu, material, teknologi dan lain-lain.

2. Indikator Proses adalah segala besaran yang menunjukkan upaya yang harus dilakukan dalam rangka mengolah masukan menjadi keluaran, indikator proses menggambarkan perkembangan atau aktifitas yang terjadi atau dilakukan selama pelaksanaan kegiatan berlangsung, khususnya dalam proses mengolah masukan menjadi keluaran.

3. Indikator keluaran (output) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan baik berupa fisik ataupun non fisik.

4. Indikator hasil (outcome) adalah sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran pada tingkat pencapaian kinerja yang diharapkan terwujud.

5. Indikator Manfaat (Benefit) adalah sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan.

6. Indikator Dampak (Impact) adalah indikator yang menggambarkan pengaruh dari pencapaian program terhadap masyarakat secara luas. Indikator ini diukur setelah berlalunya kegiatan atau program dalam jangka waktu tertentu.

Oleh karena belum terbentuknya sistem pengukuran kinerja yang baik dalam organisasi, maka pengukuran kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tebo tahun 2017 ini baru bisa dilaksanakan pada tingkat indikator keluaran (Output)/indikator hasil (Outcome).



- 16 -

3.2. Metodologi Pengukuran Kinerja. Pengukuran kinerja meliputi proses sistematis dan berkesinambungan untuk

menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi, dan sasaran strategis instansi pemerintah. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran. Pencapaian setiap indikator kinerja dilakukan dengan metodologi perbandingan capaian kinerja (performance result) dengan rencana kinerja (Performance plan) tahun 2017 sebagai tolok ukur keberhasilan organisasi. Pencapaian setiap indikator tersebut pada tingkat pencapaian target dari kelompok indikator kinerja kegiatan dan sasaran yang telah dituangkan dalam rencana kinerja, berdasarkan sasaran dan program dalam Rencana Strategis. Angka persentase capaian indikator kinerja didapatkan dengan menghitung persentase perbandingan realisasi capaian dengan rencana pada tingkat kegiatan dan selanjutnya pada tingkat sasaran.

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

Tabel 3.1

Kategori Nilai

AA >90 – 100

A >80 – 90

BB >70 – 80

B >60 – 70

CC >50 – 60

C >30 – 50

D >0 - 30

3.3. Analisis Pencapaian Sasaran Strategis

Evaluasi kinerja berupa analisis pencapaian sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Tebo tahun 2017 dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi atas sebanyak 19 indikator kinerja dengan 5 sasaran strategis, dan menentukan presentase hasil pencapaiannnya. Dalam memberikan penilaian tingkat capaian kinerja setiap indikator dilakukan dengan menggunakan skala yang dikatagorikan menjadi 4 (empat) katagori sebagai berikut:

Tebel 3.2 Skala Pengukuran Pencapaian Sasaran LKj 2017

No Rentang Capaian Kategori Capaian

1

2

3

4

Lebih dari 100%

75% s/d 100%

55 % s/d 75%

Kurang dari 55%

Sangat Baik

Baik

Cukup

Kurang



- 17 -

Adapun pencapaian kinerja sasaran Sekretariat Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2017, indikator dan target yang ingin dicapai Sekretariat Daerah Kabupaten Tebo sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) Sekretariat Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2017, antara lain :

SASARAN 1 : Terdapatnya kesempatan bagi setiap aparatur pemerintah untuk

mengembangkan diri sesuai dengan bidang keahliannya.

Analisis pencapaian target 2 indikator kinerja pada sasaran nomor 1 adalah

sebagai berikut: Tabel 3.3

Berdasarkan tabel dan Grafik di atas dapat disimpulkan bahwa pada Tahun 2017 akumulasi capaian kinerja untuk sasaran terdapatnya Kesempatan bagi setiap Aparatur Pemerintah untuk mengembangkan diri sesuai dengan bidang keahliannya dengan 2 (dua) Indikator Kinerja Sasaran sebagaimana tersebut tabel di atas yaitu sebesar 99,22%. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya untuk indikator sasaran strategis nomor 1 yaitu pada tahun 2017 dibanding dengan tahun 2016 mengalami peningkatan, dimana indikator 1 mengalami kenaikan sebesar 1% yaitu pada Tahun 2016 sebesar 98,39% dan Tahun 2017 sebesar 98,39%, sedangkan pada indikator 2 juga mengalami peningkatan sebesar 1,49%, dimana Tahun 2017 sebesar 97,55% dan Tahun 2017 sebesar 99,04%, dengan demikian untuk sasaran terdapatnya kesempatan bagi setiap aparatur pemerintah untuk mengembangkan diri sesuai dengan bidang keahliannya adalah sebagai berikut:

INDIKATOR KINERJA

TAHUN 2016 TAHUN 2017

Target Realisasi % Target Realisasi %

1 Persentase Peningkatan Disiplin, Moral Dan Etika serta Sistem Pembinaan Karir PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tebo

100,00 98,39 98,39 100,00 99,39 99,39

2

Persentase jumlah pegawai yang Mengikuti

Diklat teknis fungsional, kursus-kursus, workshop, seminar-seminar nasional dan regional

100,00 97,55 97,55 100,00 99.04 99,04

Rata-rata 97,97 99,22

0,00

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

Tahun

2014

Tahun

2015

Tahun

2016

Tahun

2017

Terget

Realisasi

% Capaian Kinerja

75,00

80,00

85,00

90,00

95,00

100,00

Tahun

2014

Tahun

2015

Tahun

2016

Tahun

2016

Terget

Realisasi

% Capaian Kinerja

Indikator Kinerja 1 Indikator Kinerja 2



- 18 -

Tabel 3.4

No Klasifikasi Penilaian Predikat Jumlah Indikator Sasaran

1 > 100% Sangat Baik

2 75% s.d < 100% Baik 2

3 55% s.d < 75% cukup

4 < 55% Kurang

Jumlah 2

Pencapaian kinerja sasaran Terdapatnya kesempatan bagi setiap aparatur

pemerintah untuk mengembangkan diri sesuai dengan bidang keahliannya dengan predikat Baik.

Tabel 3.5 Evaluasi Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran

Tercapainya Standarisasi Pelayanan Birokrasi yang lebih baik dan lebih singkat

INDIKATOR KINERJA Tahun 2016 Tahun 2017

Target Reliasai % Target Realisasi %

1 Persentase Jumlah Rumah Layak Huni Masyarakat 100,00 94,84 94,84 100,00 0 0

2 Persentase Terbukanya Peluang Dan Kesempatan Berinvestasi

100,00 94,87 94,87 100,00 98,59 98,59

3 Persentase Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat

100,00 86,62 86,62 100,00 96,65 96,65

4 Persentase Peningkatan Pembibitan dan Pembinaan Olahragawan di Kabupaten Tebo

100,00 88,03 88,03 100,00 74,72 74,72

5 Persentase Peningkatan Hasil Pemeriksaan dan Pengaduan Masyarakat yang ditindak lanjuti

100,00 00,00 00,00 100,00 98,46 98,46

6 Persentase Peningkatan Kerja Sama dan Koordinasi Pemerintahan Umum dan antar Daerah dalam

pelayanan publik

100,00 97,75 97,75 100,00 96,81 96,81

7 Persentase Peningkatan Kualitas Kehidupan

Beragama di Kabupaten Tebo 100,00 81,12 81,12 100,00 92,96 92,96

8 Persentase Peningkatan Ketahanan Pangan Di

Bidang Pertanian/ Perkebunan dan Pengendalian di Bidang ESDM dan Lingkungan Hidup

100,00 93,65 93,65 100,00 99,23 99,23

Rata-rata 90,98 93,93

SASARAN 2 : Tercapainya Standarisasi Pelayanan Birokrasi yang lebih baik dan lebih singkat

0,00

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

120,00

Tahun

2015

Tahun

2016

Tahun

2017

Terget

Realisasi

% Capaian Kinerja

75,00

80,00

85,00

90,00

95,00

100,00

Tahun

2015

Tahun

2016

Tahun

2017

Terget

Realisasi

% Capaian Kinerja




- 19 -

Berdasarkan tabel dan grafik tersebut di atas pada Tahun 2017 dapat

disimpulkan bahwa akumulasi capaian kinerja sasaran Tercapainya Standarisasi Pelayanan Birokrasi yang lebih baik dan lebih singkat dengan 8 (delapan) indikator kinerja sasaran yaitu sebesar 93,93% dan jika dibandingkan dengan Tahun 2016 terjadi peningkatan sebesar 2,95% pada Tahun 2017, dimana capaian Indikator Kinerja Sasaran (Output) dari 8 indikator untuk sasaran strategis indikator nomor 1 pada Tahun 2017 tidak dapat direalisasikan karena kegiatan dialihkan ke Dinas Pererjaan Umum dan Penataan Ruang, pada Tahun 2017 capaian kinerja indikator 2 mengalami peningkatan sebesar 98,59 dimana Tahun 2016 capaian kinerja sebesar 94,87% atau naik 3,72%, pada Tahun 2017 capaian kinerja indikator 3 juga mengalami peningkatan sebesar 10,03%, dimana Tahun 2016 capaian kinerja sebesar 86,62% dan Tahun 2017 capaian kinerja sebesar 96,65%, untuk indikator nomor 4 capaian kinerja mengalami penurunan sebesar 13,31%, dimana Tahun 2016 capaian kinerja sebesar 88,03% dan Tahun 2017 capaian kinerja sebesar 74,72%, pada Tahun 2017 indikator 5 capaian kinerja sebesar 98,46%, dimana Tahun 2016 indikator kerja tersebut belum direalisasikan, indikator 6 pada Tahun 2016 capaian

0,00

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

Tahun

2015

Tahun

2016

Tahun

2017

Terget

Realisasi

% Capaian Kinerja

0,00

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

Tahun

2015

Tahun

2016

Tahun

2017

Terget

Realisasi

% Capaian Kinerja

0,00

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

Tahun

2015

Tahun

2016

Tahun

2017

Terget

Realisasi

% Capaian Kinerja

94,00

95,00

96,00

97,00

98,00

99,00

100,00

Tahun

2015

Tahun

2016

Tahun

2017

Terget

Realisasi

% Capaian Kinerja



0,00

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

Tahun

2015

Tahun

2016

Tahun

2017

Terget

Realisasi

% Capaian Kinerja

Indikator Kinerja 7

75,00

80,00

85,00

90,00

95,00

100,00

Tahun

2015

Tahun

2016

Tahun

2017

Terget

Realisasi

% Capaian Kinerja

Indikator Kinerja 8



- 20 -

kinerja mengalami penurunan sebesar 0,94, dimana pada Tahun 2017 96,81% dan pada Tahun 2016 sebesar 97,75%, dan untuk indikator nomor 7 pada Tahun 2017 capaian kinerja mengalami peningkatan sebesar 11,84%, dimana pada Tahun 2016 capain kinerja sebesar 81,12% dan tahun 2016 sebesar 92,96%, sedangkan pada Tahun 2017 capaian kinerja indikator 8 mengalami kenaikan sebesar 5,58% dimana pada Tahun 2016 capaian kinerja sebesar 93,65% dan pada Tahun 2017 sebesar 99,23, sehingga sasaran 2 yaitu Tercapainya Standarisasi Pelayanan Birokrasi yang lebih baik dan lebih singkat adalah sebagai berikut:

Tabel 3.6



2 75% s.d < 100% Baik 6

3 55% s.d < 75% cukup 1

4 < 55% Kurang 1

Jumlah 8

Dengan demikian pencapaian sasaran Tercapainya standarisasi pelayanan

birokrasi yang lebih baik dan lebih singkat dengan predikat baik sebanyak 6 indikator dan predikat cukup 1 indikator sedangkan predikat kurang sebanyak 1 indikator karena tidak dianggarkan.


Tersedianya Personil yang memadai bagi pelaksanaan sistem pemerintahan yang berorientasi pada hasil

INDIKATOR KINERJA

Tahun 2016 Tahun 2017


1 Persentase Peningkatan Kualitas Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

100,00 96,26 96,26 100,00 94,06 94,06

2 Persentase Pelaksanaan Koordinasi Antar Wilayah

100,00 98,28 98,28 100,00 98,10 98,10

3 Persentase Penataan Dan Penyempurnaan Di

Bidang Pengawasan

100,00 83,19 83,19 100,00 98,20 98,20

4 Persentase Peningkatan Pelaksanaan Otonomi

Daerah

100,00 93,89 93,89 100,00 98,12 98,12

Rata-rata 92,91 97,12

SASARAN 3 : Tersedianya Personil yang memadai bagi pelaksanaan sistem

pemerintahan yang berorientasi pada hasil



- 21 -

Berdasarkan tabel dan grafik tersebut di atas pada Tahun 2017 dapat disimpulkan bahwa akumulasi capaian kinerja sasaran Tersedianya Personil yang memadai bagi pelaksanaan sistem pemerintahan yang berorientasi pada hasil dengan 4 (empat) indikator kinerja sasaran yaitu sebesar 97,12% dan jika dibandingkan dengan Tahun 2016 sebesar 92,91% terjadi peningkatan sebesar 4,21% pada Tahun 2017, dimana dapat dijelaskan bahwa capaian kinerja masing-masing Indikator Kinerja Sasaran dari 4 indikator dimana untuk sasaran strategis indikator nomor 1 pada Tahun 2017 dapat direalisasikan capaian kinerja sebesar 94,04% dan jika dibandingkan dengan Tahun 2016 sebesar 96,26 atau terjadi penurunan sebesar 2,22%, capaian kinerja indikator 2 pada Tahun 2017 terealisasi sebesar 98,10% dan jika dibandingkan dengan Tahun 2016 sebesar 98,28% terjadi penurunan sebesar 0,18%, dan capaian kinerja indikator 3 pada Tahun 2017 terealisasikan sebesar 98,20% dan jika dibandingkan dengan Tahun 2016 sebesar 83,19% atau mengalami peningkatan sebesar 15,01%, sedangkan capaian kinerja indikator nomor 4 terealisasikan sebesar 98,12% dan jika dibandingkan dengan Tahun 2016 sebesar 93,89% terjadi peningkatan sebesar 4,23%, sehingga sasaran 3 yaitu Tersedianya Personil yang memadai bagi pelaksanaan sistem pemerintahan yang berorientasi pada hasil adalah sebagai berikut:

Tabel 3.8



2 75% s.d < 100% Baik 4

3 55% s.d < 75% cukup

4 < 55% Kurang

Jumlah 4

0,00

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

Tahun

2014

Tahun

2015

Tahun

2016

Tahun

2017

Terget

Realisasi

% Capaian Kinerja

Indikator Kinerja 1

88,00

90,00

92,00

94,00

96,00

98,00

100,00

Tahun

2014

Tahun

2015

Tahun

2016

Tahun

2017

Terget

Realisasi

% Capaian Kinerja

0,00

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

Tahun

2014

Tahun

2015

Tahun

2016

Tahun

2017

Terget

Realisasi

% Capaian Kinerja

0,00

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

Tahun

2014

Tahun

2015

Tahun

2016

Tahun

2017

Terget

Realisasi

% Capaian Kinerja

Indikator Kinerja 2




- 22 -

Dengan demikian pencapaian sasaran Tersedianya personil yang memadai bagi pelaksanaan sistem pemerintahan yang berorientasi pada hasil dengan predikat baik sebanyak 4 indikator.


Meningkatnya Masyarakat Sadar Hukum

INDIKATOR KINERJA



1 Persentase peningkatan Kebijakan KDH di bidang pengawasan

- - - 100,00 93,97 93,97

2 Persentase Jumlah Tersusunnya Rancangan Peraturan Perundangan

- - - 100,00 99,27 99,27

Rata-rata 96,62

Berdasarkan tabel dan grafik tersebut di atas pada Tahun 2017 dapat disimpulkan bahwa akumulasi capaian kinerja sasaran Meningkatnya Masyarakat

Sadar Hukum dengan 2 indikator kinerja ditargetkan sebesar 100% dan terealisasi 96,62% dengan masing-masing indikator yaitu, indikator kinerja sasaran nomor 1 Persentase peningkatan Kebijakan KDH di bidang pengawasan dengan target 100% dan terealisasi 93,97% serta indikator kinerja sasaran nomor 2 Persentase Jumlah Tersusunnya Rancangan Peraturan Perundangan dengan target 100% dan terealisasi 99,27%. Sasaran Meningkatnya Masyarakat Sadar Hukum adalah sebagai berikut:

Tabel 3.10



2 75% s.d < 100% Baik 2

3 55% s.d < 75% Cukup

4 < 55% Kurang

Jumlah 2

SASARAN 4 : Meningkatnya Masyarakat Sadar Hukum

90,00

92,00

94,00

96,00

98,00

100,00

Tahun 2017

Terget

Realisasi

% Capaian Kinerja

98,80

99,00

99,20

99,40

99,60

99,80

100,00

Tahun 2017

Terget

Realisasi

% Capaian Kinerja




- 23 -

Dengan demikian pencapaian sasaran Tersedianya Personil yang memadai bagi pelaksanaan dengan predikat Baik sebanyak 1 indikator.


Tersedianya Sarana-Prasarana Aparatur yang Refresentatif

Berdasarkan tabel dan grafik tersebut di atas pada Tahun 2017 dapat disimpulkan bahwa akumulasi capaian kinerja sasaran Tersedianya Sarana-

Prasarana Aparatur yang Refresentatif dengan 3 (tiga) indikator kinerja sasaran yaitu sebesar 97,75%, dimana dapat dijelaskan capaian kinerja masing-masing Indikator Kinerja Sasaran dari 3 indikator, untuk sasaran strategis indikator nomor 1 pada Tahun 2017 dapat direalisasikan capaian kinerja sebesar 97,08%, capaian kinerja indikator 2 pada Tahun 2017 belum terealisasi karena tidak ada penganggaran dan capaian kinerja indikator 3 pada Tahun 2017 terealisasikan sebesar 98,42%, sehingga sasaran 5 yaitu Tersedianya Sarana-Prasarana Aparatur

yang Refresentatif adalah sebagai berikut:

INDIKATOR KINERJA



1

Persentase Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan

Tugas dan Administratif Pemerintahan yang memadai pada Unit Kerja di Lingkungan Sekretariat Daerah yang tersedia

- - - 100,00 97,08 97,08

2 Persentase Jumlah Promosi

Kebudayaan Daerah yang terlaksana - - - - - -

3

Persentase Peningkatan Sarana dan

Prasarana Komunikasi Guna Penyebarluasan Informasi Pembangunan di Daerah

- - - 100,00 98,42 98,42

Rata-rata - 97,75

SASARAN 5 : Tersedianya Sarana-Prasarana Aparatur yang Refresentatif

0,00

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00


Terget

Realisasi

% Capaian Kinerja

0,00

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00


Terget

Realisasi

% Capaian Kinerja

3-D Column 4




- 24 -

Tabel 3.12



2 75% s.d < 100% Baik 2

3 55% s.d < 75% Cukup

4 < 55% Kurang 1

Jumlah 3

Dengan demikian pencapaian sasaran Terlaksananya sanksi administrasi bagi setiap pelanggaran sesuai dengan prosedur dan tingkat pelanggaran dengan predikat Baik sebanyak 2 indikator dan predikat kurang 1 indikator.

3.4. Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Kinerja

Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian sasaran strategis berikut indikator kinerjanya, namun demikian juga terdapat beberapa sasaran strategis yang tidak berhasil diwujudkan pada tahun 2017 ini. Terhadap sasaran maupun target indikator kinerja tersebut, Sekretariat Daerah Kabupaten Tebo telah melakukan beberapa analisis dan evaluasi agar terdapat perbaikan penanganan di masa mendatang. Analisis capaian kinerja tersebut selengkapnya tertuang pada bagian berikut ini.

3.4.1. Keberhasilan dan Kegagalan.

Berdasarkan tabel Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) pada lampiran 5

sebagaimana terlampir, analisis yang dapat dilakukan atas akuntabilitas kinerja Sekretariat Daerah selama Tahun anggaran 2017 adalah sebagai berikut: 1. Sasaran Terdapatnya kesempatan bagi setiap aparatur pemerintah untuk

mengembangkan diri sesuai dengan bidang keahliannya dengan 2 (dua) indikator kerja dan terealisasi mencapai 99,22%, hal ini terjadi karena telah didukung dengan pencapaian melalui Program dan kegiatan antara lain:

1) Indikator Kerja Persentase Peningkatan Disiplin, Moral dan Etika serta Sistem Pembinaan Karir PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tebo dengan Program dan Kegiatan sebagai berikut:

(1) Program peningkatan disiplin aparatur

a. Kegiatan Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya, dengan target anggaran sebesar Rp. 185.500.000 dan terealisasi sebesar Rp. 185.300.000 atau 99,87%.

b. Kegiatan Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu, dengan target anggaran sebesar Rp. 131.000.000 dan terealisasi sebesar Rp. 130.786.600 atau 99,84%.

(2) Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

a. Kegiatan Pendidikan dan pelatihan formal, dengan target anggaran sebesar Rp. 120.000.000 dan terealisasi sebesar Rp. 118.866.901 atau 99,12%.



- 25 -

b. Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan, dengan target anggaran sebesar Rp. 295.000.000 dan terealisasi sebesar Rp. 293.762.367 atau 99,58%.

c. Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan, dengan target anggaran sebesar Rp. 150.000.000 dan terealisasi sebesar Rp. 147.407.503 atau 98,27%.

2) Indikator Kerja Persentase jumlah pegawai yang mengikuti Diklat Teknis

fungsional, Kursus-kursus, workshop, seminar nasional dan regional dengan Program dan Kegiatan sebagai berikut:

(1) Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

a. Kegiatan Penyusunan instrumen analisis jabatan PNS, dengan target anggaran sebesar Rp. 149.070.000 dan terealisasi sebesar Rp. 147.499.000 atau 98,95%.

b. Kegiatan Pembinaan aparatur PNS dilingkungan Sekretariat Daerah, dengan target anggaran sebesar Rp. 149.070.000 dan terealisasi sebesar Rp. 147.499.000 atau 98,95%.

2. Sasaran Tercapainya standarisasi pelayanan birokrasi yang lebih baik dan lebih singkat dengan 8 (delapan) indikator kerja dan terealisasi mencapai 93,93%, hal ini terjadi karena telah didukung dengan pencapaian melalui Program dan kegiatan antara lain:

1) Indikator Kerja Persentase Jumlah Rumah Layak Huni Masyarakat tidak terealisasi karena Program dan Kegiatan dialihkan ke Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

2) Indikator Kerja Persentase Terbukanya peluang dan kesempatan Berinvestasi dengan Program dan Kegiatan sebagai berikut:

(1) Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi.

a. Kegiatan Peningkatan Kegiatan Pemantauan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal, dengan target anggaran sebesar Rp. 50.323.000 dan terealisasi sebesar Rp. 48.765.000 atau 96,91%.

b. Kegiatan Penyelenggaraan Pameran Investasi, dengan target anggaran sebesar Rp. 34.350.000 dan terealisasi sebesar Rp. 34.350.000 atau 100%.

(2) Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif.

a. Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan, dengan target anggaran sebesar Rp. 21.375.000 dan terealisasi sebesar Rp. 20.647.075 atau 98,10%.

(3) Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UKM

a. Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kredit Usaha Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat, dengan target anggaran sebesar Rp. 75.075.000 dan terealisasi sebesar Rp. 74.967.000 atau 99,86%.



- 26 -

3) Indikatro Kerja Persentase Peningkatan Pelayanan kepada Masyarakat dengan Program dan Kegiatan sebagai berikut:

(1) Program peningkatan pelayanan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

a. Kegiatan dialog/audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/anggota organisasi sosial dan masyarakat, dengan target anggaran sebesar Rp. 725.000.000 dan terealisasi sebesar Rp. 724.522.230 atau 99,93%.

b. Kegiatan Penerimaan kunjungan kerja Pejabat Negara/Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen/Luar Negeri, dengan target anggaran sebesar Rp. 445.000.000 dan terealisasi sebesar Rp. 444.729.400 atau 99,94%.

c. Kegiatan Rapat koordinasi Pejabat Pemerintah Daerah, dengan target anggaran sebesar Rp. 55.000.000 dan terealisasi sebesar Rp. 54.919.500 atau 99,95%.

d. Kegiatan Kunjungan kerja/inspeksi kepala daerah/wakil kepala daerah, dengan target anggaran sebesar Rp. 140.000.000 dan terealisasi sebesar Rp. 93.338.700 atau 66.67%.

e. Kegiatan Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya, dengan target anggaran sebesar Rp. 707.500.000 dan terealisasi sebesar Rp. 706.989.467 atau 99,93%.

f. Kegiatan Rekomendasi Staf Ahli Bagi DH/WKDH Dalam Meneyelenggarakan Tugas, Wewenang dan Kewajibannya, dengan target anggaran sebesar Rp. 313.676.000 dan terealisasi sebesar Rp. 313.097.702 atau 99,82%.

g. Kegiatan Pelayanan Keprotokoleran Pemerintah Daerah, dengan target anggaran sebesar Rp. 523.615.200 dan terealisasi sebesar Rp. 471.755.450 atau 90,10%.

(2) Program Keluarga Berencana

a. Kegiatan Fasilitasi, Evaluasi dan Monitoring KB, dengan target anggaran sebesar Rp. 13.284.000 dan terealisasi sebesar Rp. 12.456.900 atau 91,01%.

(3) Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan

a. Kegiatan Fasilitasi, evaluasi, dan Monitoring program pemberdayaan perempuan (Dharma Wanita), dengan target anggaran sebesar Rp. 12.960.000 dan terealisasi sebesar Rp. 12.456.900 atau 96,12%.

(4) Program Penanggulangan Kemiskinan

a. Kegiatan Penyaluran Beras Raskin, dengan target anggaran sebesar Rp. 294.617.000 dan terealisasi sebesar Rp. 292.063.100 atau 95,24%.

(5) Program Pelayanan dan Rehabilitasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)



- 27 -

a. Kegiatan Pelayanan dan Perlindungan Sosial Lansia, dengan target anggaran sebesar Rp. 115.172.500 dan terealisasi sebesar Rp. 109.690.000 atau 95,24%.

(6) Program Pencegahan Dini Dan Penanggulangan Korban Bencana Alam.

a. Kegiatan Rapat Koordinasi Trantib, dengan target anggaran sebesar Rp. 30.826.875 dan terealisasi sebesar Rp. 30.361.300 atau 98,49%.

(7) Program Kesehatan Sekolah

a. Kegiatan Fasilitasi, Evaluasi & Monitoring dengan target anggaran sebesar Rp. 114.257.608 dan terealisasi sebesar Rp. 108.065.700 atau 94,57%.

4) Indikatro Kerja Persentase Peningkatan Pembibitan dan Pembinaan Olahragawan di Kabupaten Tebo dengan Program dan Kegiatan sebagai berikut:

(1) Program Pembinaan Dan Pemasyarakatan Olahraga

a. Kegiatan Pengembangan Olahraga Rekreasi, dengan target anggaran sebesar Rp. 139.850.000 dan terealisasi sebesar Rp. 104.500.000 atau 74,72%.

5) Indikatro Kerja Persentase Peningkatan Hasil Pemeriksaan Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti dengan Program dan Kegiatan sebagai berikut:

(1) Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat

a. Kegiatan Pembentukan Unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat, dengan target anggaran sebesar Rp. 13.000.000 dan terealisasi sebesar Rp. 12.799.800 atau 98,46%.

6) Indikatro Kerja Persentase Peningkatan Kerjasama dan Koordinasi Pemerintahan Umum dan Antar Daerah dalam Pelayanan Publik dengan Program dan Kegiatan sebagai berikut:

(1) Program Peningkatan Kerja Sama Antar Pemerintah Daerah

a. Kegiatan Pembinaan Pembekalan Kecamatan Dan Kelurahan, dengan target anggaran sebesar Rp. 167.575.200 dan terealisasi sebesar Rp. 155.002.100 atau 92,50%.

b. Kegiatan Penyusunan LP2D Kabupaten Tebo, dengan target anggaran sebesar Rp. 134.254.550 dan terealisasi sebesar Rp. 133.489.500 atau 99,43%.

c. Kegiatan Koordinasi Pemerintahan Umum Dan Fasilitasi Kerjasama Antar Daerah, dengan target anggaran sebesar Rp. 129.047.824 dan terealisasi sebesar Rp. 128.83.924 atau 99,83%.

d. Kegiatan Rapat Kerjasama Antar Pemerintah Daerah, dengan target anggaran sebesar Rp. 90.500.000 dan terealisasi sebesar Rp. 87.430.300 atau 96,61%.



- 28 -

7) Indikatro Kerja Persentase Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama di Kabupaten Tebo dengan Program dan Kegiatan sebagai berikut:

(1) Program Pembinaan dan Fasilitasi Kesejahteraan Sosial di Bidang Kehidupan Umat Beragama

a. Kegiatan Musda LPTQ Kabupaten Tebo, dengan target anggaran sebesar Rp. 37.574.085 dan terealisasi sebesar Rp. 35.723.600 atau 95,08%.

b. Kegiatan Pembinaan/Tc Kafilah Kabupaten Tebo, dengan target anggaran sebesar Rp. 914.607.400 dan terealisasi sebesar Rp. 760.704.600 atau 83,17%.

c. Kegiatan Pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Qur'an Tingkat Propinsi Jambi, dengan target anggaran sebesar Rp. 1.127.105.000 dan terealisasi sebesar Rp. 1.120.472.300 atau 99.41%.

d. Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan, dengan target anggaran sebesar Rp. 602.422.750 dan terealisasi sebesar Rp. 464.265.250 atau 77,07%.

e. Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Safari Ramadhan, dengan target anggaran sebesar Rp. 101.431.400 dan terealisasi sebesar Rp. 98.431.400 atau 97,04%.

f. Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Pesantren Kilat, dengan target anggaran sebesar Rp. 106.000.000 dan terealisasi sebesar Rp. 105.323.700 atau 99,36%.

g. Kegiatan Festival Anak Soleh Indonesia Tingkat Provinsi, dengan target anggaran sebesar Rp. 141.885.045 dan terealisasi sebesar Rp. 135.878.800 atau 95,77%.

h. Kegiatan Pelepasan dan Penyambutan Jama'ah Haji Serta Pengiriman TKHD Kabupaten Tebo, dengan target anggaran sebesar Rp. 316.440.000 dan terealisasi sebesar Rp. 311.834.300 atau 98,54%.

i. Kegiatan Pembinaan dan Fasilitasi Pondok Pesantren, dengan target anggaran sebesar Rp. 106.330.538 dan terealisasi sebesar Rp. 98.653.238 atau 92,78%.

j. Kegiatan Pengelolaan Masjid Agung dan Masjid YAMP Kabupaten Tebo, dengan target anggaran sebesar Rp. 489.127.500 dan terealisasi sebesar Rp. 483.776.450 atau 98,91%.

k. Kegiatan Pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Qur’an Tingkat Kabupaten Tebo, dengan target anggaran sebesar Rp. 728.274.000 dan terealisasi sebesar Rp. 727.103.200 atau 99,84%.

8) Indikatro Kerja Persentase Peningkatan Katahanan Pangan di Bidang Pertanian/Perkebunan dan Pengendalian di Bidang ESDM dan Lingkungan Hidup dengan Program dan Kegiatan sebagai berikut:



- 29 -

(1) Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)

a. Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kebijakan Subsidi Pertanian, dengan target anggaran sebesar Rp. 125.625.000 dan terealisasi sebesar Rp. 125.426.300 atau 99,84%.

b. Kegiatan Fasilitasi, Evaluasi, Pengendalian dan Koordinasi Bidang Perkebunan dan Kehutanan, dengan target anggaran sebesar Rp. 24.125.000 dan terealisasi sebesar Rp. 23.760.600 atau 98,49%.

(2) Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan

a. Kegiatan Fasilitasi, Evaluasi, Pengendalian dan Koordinasi Kegiatan Lingkup Pertanian, dengan target anggaran sebesar Rp. 35.875.000 dan terealisasi sebesar Rp. 35.426.700 atau 98,75%.

(3) Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan

a. Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan, dengan target anggaran sebesar Rp. 8.200.000 dan terealisasi sebesar Rp. 8.196.400 atau 99,75%.

3. Sasaran tersedianya personil yang memadai bagi pelaksanaan sistem pemerintahan yang berorientasi pada hasil mencapai 97.12%, hal ini terjadi karena telah didukung dengan pencapaian melalui Program dan kegiatan antara lain:

1) Indikatro Kerja Persentase Peningkatan Kualitas Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dengan Program dan Kegiatan sebagai berikut:

(1) Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

a. Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, dengan target anggaran sebesar Rp. 44.450.000 dan terealisasi sebesar Rp. 44.078.600 atau 99,16%.

b. Kegiatan Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran, dengan target anggaran sebesar Rp. 26.950.000 dan terealisasi sebesar Rp. 19.897.300 atau 73.83%.

c. Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun realisasi anggaran, dengan target anggaran sebesar Rp. 32.205.000 dan terealisasi sebesar Rp. 31.811.500 atau 98,78%.

d. Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Anggaran, dengan target anggaran sebesar Rp. 42.500.000 dan terealisasi sebesar Rp. 38.609.800 atau 90,85%.



- 30 -

e. Kegiatan Penyusunan Laporan Tahunan, dengan target anggaran sebesar Rp. 12.190.000 dan terealisasi sebesar Rp. 11.950.000 atau 95,08%.

f. Kegiatan Rencana Kerja Tahunan, dengan target anggaran sebesar Rp. 58.450.000 dan terealisasi sebesar Rp. 57.884.600 atau 99,03%.

2) Indikatro Kerja Persentase Pelaksanaan Koordinasi antar Wilayah dengan Program dan Kegiatan sebagai berikut:

(1) Program Pengembangan Wilayah Perbatasan

a. Kegiatan Koordinasi Penyelesaian Masalah Perbatasan Antar Daerah, dengan target anggaran sebesar Rp. 116.000.000 dan terealisasi sebesar Rp. 115.139.070 atau 99,26%.

b. Kegiatan Inventarisasi Pembukaan Nama Rupabumi, dengan target anggaran sebesar Rp. 82.306.599 dan terealisasi sebesar Rp. 79.408.850 atau 96,48%.

3) Indikatro Kerja Terselenggaranya Penataan dan Penyempurnaan di Bidang Pengawasan dengan Program dan Kegiatan sebagai berikut:

(1) Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan

a. Kegiatan Penyusunan naskah akademik kebijakan sistem dan prosedur pengawasan, dengan target anggaran sebesar Rp. 100.021.800 dan terealisasi sebesar Rp. 97.774.900 atau 97,75%.

(2) Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan

a. Kegatan peningkatan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, dengan target anggaran sebesar Rp. 70.650.000 dan terealisasi sebesar Rp. 70.065.300 atau 99,17%.

b. Kegatan peningkatan Laporan Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, dengan target anggaran sebesar Rp. 71.975.000 dan terealisasi sebesar Rp. 70.094.800 atau 97,39%.

(3) Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan

a. Kegatan Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa, dengan target anggaran sebesar Rp. 53.500.000 dan terealisasi sebesar Rp. 52.876.700 atau 98,83%.

4) Indikatro Kerja Terselenggaranya Pelaksanaan Otonomi Daerah dengan Program dan Kegiatan sebagai berikut:

(1) Program Penataan Daerah Otonomi Baru

a. Kegatan Fasilitasi Percepatan Penyelesaian Tapal Batas Wilayah Administrasi Antar Daerah, dengan target anggaran sebesar Rp. 193.950.000 dan terealisasi sebesar Rp. 190.259.700 atau 98,12%.



- 31 -

4. Sasaran Meningkatnya masyarakat sadar hukum mencapai 96,62%, hal ini terjadi karena telah didukung dengan pencapaian melalui Program dan kegiatan antara lain:

1) Indikatro Kerja Persentase Peningkatan Kebijakan KDH di Bidang Pengawasan dengan Program dan Kegiatan sebagai berikut:

(1) Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

b. Kegiatan Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH, dengan target anggaran sebesar Rp. 410.500.000 dan terealisasi sebesar Rp. 388.521.843 atau 94,65%.

c. Kegiatan Penanganan kasus pada wilayah pemerintahan dibawahnya, dengan target anggaran sebesar Rp. 248.000.000 dan terealisasi sebesar Rp. 231.849.930 atau 93,49%.

d. Kegiatan Pelayanan Administrasi Sekretariat ULP Pemkab Tebo, dengan target anggaran sebesar Rp. 760.365.000 dan terealisasi sebesar Rp. 712.942.129 atau 93,76%.

(2) Program Penataan Peraturan Perundang-undangan

a. Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan, dengan target anggaran sebesar Rp. 63.752.000 dan terealisasi sebesar Rp. 63.626.450 atau 99,80%.

b. Kegiatan Rancangan Peraturan Perundang-Undangan, dengan target anggaran sebesar Rp. 135.861.200 dan terealisasi sebesar Rp. 132.277.600 atau 99,43%.

c. Kegiatan Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan , dengan target anggaran sebesar Rp. 159.606.880 dan terealisasi sebesar Rp. 159.193.600 atau 99,74%.

d. Kegiatan Penyusunan Publikasi peraturan perundang-undangan, dengan target anggaran sebesar Rp. 71.568.640 dan terealisasi sebesar Rp. 71.452.600 atau 99,84%.

e. Kegiatan Kajian Peraturan Perundang-Undangan Daerah Terhadap Peraturan Perundang-undangan yang baru, lebih tinggi dari keserasian antar Peraturan Per Undang-undagan Daerah, dengan target anggaran sebesar Rp. 58.887.400 dan terealisasi sebesar Rp. 58.885.700 atau 100%.

f. Kegiatan Koordinasi Kerja Sama Permasalahan Peraturan Per-Undang-undangan, dengan target anggaran sebesar Rp. 124.618.640 dan terealisasi sebesar Rp. 124.212.800 atau 99,67%.

g. Kegiatan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa/Perdes, dengan target anggaran sebesar Rp. 78.000.000 dan terealisasi sebesar Rp. 77.452.600 atau 99,45%.

5. Sasaran tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang refresentatif, hal ini terjadi karena telah didukung dengan pencapaian melalui Program dan kegiatan mencapai 97,75% antara lain:



- 32 -

1) Indikatro Kerja Persentase Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Tugas dan Administrasi yang memadai pada Unit Kerja di Lingkungan Sekretariat Daerah yang tersedia dengan Program dan Kegiatan sebagai berikut:

(1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

a. Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat, dengan target anggaran sebesar Rp. 12.500.000 dan terealisasi sebesar Rp. 12.297.000 atau 99,38%.

b. Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, dengan target anggaran sebesar Rp. 1.039.000.000 dan terealisasi sebesar Rp. 1.033.669.298 atau 99,49%.

c. Kegiatan Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor, dengan target anggaran sebesar Rp. 175.000.000 dan terealisasi sebesar Rp. 168.498.200 atau 96.28%.

d. Kegiatan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan, dengan target anggaran sebesar Rp. 18.144.000 dan terealisasi sebesar Rp. 10.617.600 atau 58,52%.

e. Kegiatan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah, dengan target anggaran sebesar Rp. 130.000.000 dan terealisasi sebesar Rp. 129.950.000 atau 99,96%.

f. Kegiatan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional, dengan target anggaran sebesar Rp. 125.000.000 dan terealisasi sebesar Rp. 90.932.600 atau 99,96%.

g. Kegiatan Penyediaan jasa administrasi keuangan, dengan target anggaran sebesar Rp. 815.660.000 dan terealisasi sebesar Rp. 780.644.400 atau 95,71%.

h. Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan kantor, dengan target anggaran sebesar Rp. 506.000.000 dan terealisasi sebesar Rp. 505.979.000 atau 99,99%.

i. Kegiatan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja dengan target anggaran sebesar Rp. 55.000.000 dan terealisasi sebesar Rp. 54.903.000 atau 99,82%.

j. Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor, dengan target anggaran sebesar Rp. 90.000.000 dan terealisasi sebesar Rp. 89.987.000 atau 99,99%.

k. Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan, dengan target anggaran sebesar Rp. 60.000.000 dan terealisasi sebesar Rp. 59.873.700 atau 99,79%.

l. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, dengan target anggaran sebesar Rp. 20.000.000 dan terealisasi sebesar Rp. 19.700.000 atau 99,50%.



- 33 -

m. Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, dengan target anggaran sebesar Rp. 289.690.000 dan terealisasi sebesar Rp. 288.914.000 atau 99,73%.

n. Kegiatan Penyediaan bahan logistik kantor, dengan target anggaran sebesar Rp. 171.000.000 dan terealisasi sebesar Rp. 156.672.908 atau 91,62%.

o. Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman, dengan target anggaran sebesar Rp. 580.000.000 dan terealisasi sebesar Rp. 579.994.000 atau 99,99%.

p. Kegiatan Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah, dengan target anggaran sebesar Rp. 872.669.000 dan terealisasi sebesar Rp. 822.841.675 atau 99,42%.

q. Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi/Teknis Perkantoran, dengan target anggaran sebesar Rp. 541.200.000 dan terealisasi sebesar Rp. 511.800.000 atau 94,57%.

(2) Program Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

a. Kegiatan Pembangunan gedung kantor, dengan target anggaran sebesar Rp. 220.000.000 dan terealisasi sebesar Rp. 219.260.000 atau 99,66%.

b. Kegiatan Pengadaan Mobil Jabatan, dengan target anggaran sebesar Rp. 1.255.000.000 dan terealisasi sebesar Rp. 1.249.598.900 atau 99,57%.

c. Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional, dengan target anggaran sebesar Rp. 1.330.000.000 dan terealisasi sebesar Rp. 1.250.141.100 atau 94,00%.

d. Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas, dengan target anggaran sebesar Rp. 461.250.000 dan terealisasi sebesar Rp. 457.170.000 atau 99,12%.

e. Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung, dengan target anggaran sebesar Rp. 221.000.000 dan terealisasi sebesar Rp. 217.648.550 atau 98,48%.

f. Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor, dengan target anggaran sebesar Rp. 35.000.000 dan terealisasi sebesar Rp. 35.000.000 atau 100%.

g. Kegiatan Meubeler, dengan target anggaran sebesar Rp. 30.000.000 dan terealisasi sebesar Rp. 30.000.000 atau 100%.

h. Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan, dengan target anggaran sebesar Rp. 555.000.000 dan terealisasi sebesar Rp. 554.712.195 atau 99,95%.

i. Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas, dengan target anggaran sebesar Rp. 50.000.000 dan terealisasi sebesar Rp. 49.735.000 atau 99,47%.



- 34 -

j. Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor, dengan target anggaran sebesar Rp. 125.000.000 dan terealisasi sebesar Rp. 124.536.540 atau 99,47%.

k. Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala Mobil Jabatan, dengan target anggaran sebesar Rp. 201.000.000 dan terealisasi sebesar Rp. 198.022.179 atau 98,52%.

l. Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional, dengan target anggaran sebesar Rp. 1.470.580.000 dan terealisasi sebesar Rp. 1.357.621.804 atau 98,52%.

m. Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan Gedung Kantor, dengan target anggaran sebesar Rp. 20.00.000 dan terealisasi sebesar Rp. 19.700.00 atau 98,50%.

n. Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas, dengan target anggaran sebesar Rp. 467.500.000 dan terealisasi sebesar Rp. 467.086.600 atau 99,91%.

o. Kegiataan pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor, dengan target anggaran sebesar Rp. 65.000.000 dan terealisasi sebesar Rp. 64.533.000 atau 99,28%.

p. Rehabilitasi sedang/berat Rumah Jabatan, dengan target anggaran sebesar Rp. 30.000.000 dan terealisasi sebesar Rp. 29.970.000 atau 99,90%.

2) Indikatro Kerja Jumlah Promosi Kebudayaan Daerah yang terlaksana belum dapat direalisasikan karena kerterbatsan anggaran.

3.4.2. Pencapaian Kinerja. Sistem penilaian kinerja yang lebih komprehensif tercermin dalam “balanced

scorecard”, suatu metode yang mengungkapkan betapa pentingnya untuk melihat kinerja aspek keuangan ataupun nonkeuangan guna tercapainya keseimbangan dalam pengukuran kinerja (FE-Universitas Ahmad Dahlan, BPK Perwakilan III Yogyakarta dan Partnership for Governance Reform in Indonesia). Dasar pengukurannya terdiri dari 3 (tiga) aspek atau yang lebih di kenal dengan pengukuran 3E (ekonomi, efisiensi dan efektivitas).

1. Rasio Ekonomi

Dihitung dengan cara membandingkan antara masukan realisasian (realisasi anggaran belanja) dengan masukan yang direncanakan (anggaran belanja), sehingga semakin kecil rasionya, maka makin baik tingkat ke-ekonomisan suatu aktivitas pada tingkat kualitas produk tertentu dan standar biaya yang wajar.

2. Pencapaian kinerja efisiensi Dihitung dengan cara membandingkan antara rasio efisiensi realisasi dengan rasio efisiensi rencana, sehingga semakin kecil rasio efisiensi, makin efisien suatu aktivitas, karena realisasi biaya per unit output menurut rencana pada tingkat kualitas output tertentu.



- 35 -

3. Pencapaian kinerja efektivitas. Dihitung dengan cara membandingkan antara output realisasi dengan target kinerja, sehingga semakin besar rasio efektivitas, makin efektif suatu aktivitas.

Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator tersebut dan pencapaian kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tebo pada tahun 2017 dapat diilustrasikan dalam Lampiran 6, Lampiran 7 dan Lampiran 8.

3.5. Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah

ditetapkan 1. Belanja Daerah

Dalam pengelolaan belanja, Sekretariat Daerah pada tahun anggaran 2017 mengalami beberapa kendala, hal ini dikarenakan dalam Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan penatausahaan keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Tebo “tidak adanya Sistem Penatausahaan Keuangan yang menggunakan metode double entry”, sehingga dalam penginputan data proses penatausahaan dilaksanakan secara manual, baik dalam penginputan data oleh Bendahara Pengeluaran maupun Bendahara Pengeluaran Pembantu serta juga mengalami kendala dalam proses penjurnalan dan buku besar oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD. Bendahara Pengeluaran SKPD menyerahkan UP tersebut berupa pelimpahan dana kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu di masing-masing bagian. Dan dalam pengajuan Ganti Uang Persediaan (GU) seringkali mengalami hambatan, hal ini dikarenakan PPTK/Bendahara Pengeluaran Pembantu tidak tertib dalam pengelolaan administrasi keuangan, keterlambatan dalam penyerahan SPJ atas uang pelimpahan dana UP yang diberikan oleh Bendahara Pengeluaran SKPD.

2. Program dan Kegiatan yang menghadapi hambatan dan kendala

dalam pelaksanaannya. Secara keseluruhan kendala yang dihadapi Sekretariat Daerah Kabupaten Tebo selain keterbatasan jumlah pegawai dan dalam penganggaran program dan kegiatannya belum seluruhnya memiliki indikator kinerja yang terukur dengan metode SMART sehingga dalam pengukuran capaian kinerja menemui beberapa kendala. Metode SMART yaitu: o Specific (terfokus targetnya, kegiatannya, cara mencapainya dan

cara mengendalikannya) o Measurable (Input, Proses, Output dan Outcome harus dapat diukur

secara obyektif, alat ukurnya dan kriterianya harus ada dan valid)

o Attainable (Harus dapat dicapai, tidak terlalu muluk dan tidak terlalu

sederhana) o Reality Based (Berbasis pada kenyataan, kemampuan dan harapan

masyarakat) o Time Bound (Batasan waktu harus jelas dan dikendalikan secara ketat)



- 36 -

3.6. Akuntabilitas Keuangan Selain penjelasan capaian kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tebo

sebagaimana tersebut diatas, juga dapat dilihat bagaimana gambaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Tebo yang disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Bila dilihat dari Kelompok Belanja, Realisasi Belanja Sekretariat Daerah sebesar Rp. 35.113.764.779,- Yang terdiri dari Realisasi Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 9.123.070.894,- dan Belanja Langsung sebesar Rp. 25.990.693.885,- (lihat data selengkapnya di Tabel di bawah ini).

Tabel 3.13

Urusan Pemerintahan : 4. Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang

Bidang Pemerintaha

: 4 . 01 . Administrasi Pemerintahan

Unit Organisasi

: 4 . 01 . 03 . Sekretariat Daerah

Sub Unit Organisasi

: 4 . 01 . 03 . 01 Sekretariat Daerah

No Program/Kegiatan Anggaran Realisasi Selisih %

1 2 3 4 5 6

1 1.02 . 4.01.03.01 . 33 Program Kesehatan Sekolah 114.275.608 108.065.700 6.209.908 94,57

1.02 . 4.01.03.01 . 33 . 01 1. Fasilitasi, evaluasi dan monitoring program kesehatan sekolah

114.275.608 108.065.700 6.209.908 94,57

0 2 1.05 . 4.01.03.01 . 22 Program Pencegahan Dini dan

Penanggulangan Korban Bencana Alam

30.826.875 30.361.300 465.575 98,49

1.05 . 4.01.03.01 . 22.06 1. Rapat koordinasi trantib 30.826.875 30.361.300 465.575 98,49

0 3 1.05 . 4.01.03.01 . 23 Program Mengintensifkan

Penanganan Pengaduan Masyarakat

13.000.000 12.799.800 200.200 98,46

1.05 . 4.01.03.01 . 23 . 01 1. Pembentukan Unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat

13.000.000 12.799.800 200.200 98,46

0 4 1.06 . 4.01.03.01 . 16 Program Pelayanan dan

Rehabilitasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

115.172.500 109.690.000 5.482.500 95,24

1.06 . 4.01.03.01 . 16 . 17 1. Pelayanan dan Perlindungan Sosial Lansia

115.172.500 109.690.000 5.482.500 95,24

0 5 1.06 . 4.01.03.01 . 32 Program Penanggulangan

Kemiskinan

294.617.000 292.063.100 2.553.900 99,13

1.06 . 4.01.03.01 . 32 . 01 1. Penyaluran beras miskin (Raskin)

294.617.000 292.063.100 2.553.900 99,13

0



- 37 -

6 2.02 . 4.01.03.01 . 15 Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan

12.960.000 12.456.900 503.100 96,12

2.02 . 4.01.03.01 . 15 . 06 1. Fasilitasi, evaluasi, dan monitoring program pemberdayaan perempuan (Dhrama Wanita)

12.960.000 12.456.900 503.100 96,12

0 7 2.05 . 4.01.03.01 . 16 Program Pengendalian

Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

26.720.000 26.028.600 691.400 97,41

2.05 . 4.01.03.01 . 16 . 16 1. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

26.720.000 26.028.600 691.400 97,41

0 8 2.08 . 4.01.03.01 . 15 Program Keluarga Berencana 13.284.000 12.089.800 1.194.200 91,01

2.08 . 4.01.03.01 . 15 . 10 1. Fasilitasi, Evaluasi dan Monitoring Keluarga Berencana

13.284.000 12.089.800 1.194.200 91,01

0 9 2.10 . 4.01.03.01 . 18 Program Kerjasama Informasi

Dengan Mas Media 1.296.600.000 1.282.803.207 13.796.793 98,94

2.10 . 4.01.03.01 . 18 . 01 1. Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah

1.296.600.000 1.282.803.207 13.796.793 98,94

0 10 2.10 . 4.01.03.01 . 18 Program Kerjasama Informasi

Dengan Mas Media 315.350.300 303.647.075 11.703.225 96,29

2.10 . 4.01.03.01 . 18 . 02 1. Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

315.350.300 303.647.075 11.703.225 96,29

0 11 2.11 . 4.01.03.01 . 15 Program Penciptaan Iklim Usaha

Usaha Kecil Menengah yang Konduksif

21.375.000 20.969.100 405.900 98,10


21.375.000 20.969.100 405.900 98,10

0 12 2.11 . 4.01.03.01 . 17 Program Pengembangan Sistem

Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

75.075.000 74.967.000 108.000 99,86


75.075.000 74.967.000 108.000 99,86

0 13 2.12 . 4.01.03.01 . 15 Program Peningkatan Promosi dan

Kerjasama Investasi 50.323.000 48.765.600 1.557.400 96,91

2.12 . 4.01.03.01 . 15 . 08 1. Peningkatan Kegiatan Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal

50.323.000 48.765.600 1.557.400 96,91

0 14 2.12 . 4.01.03.01 . 15 Program Peningkatan Promosi dan

Kerjasama Investasi 34.350.000 34.350.000 0 100,00

2.12 . 4.01.03.01 . 15 . 10 1. Penyelenggaraan Pameran Investasi

34.350.000 34.350.000 0 100,00

0 15 2.13 . 4.01.03.01 . 20 Program Pembinaan dan

Pemasyarakatan Olah Raga

139.850.000 104.500.000 35.350.000 74,72



- 38 -

2.13 . 4.01.03.01 . 20 . 11 1. Pengembangan Olahraga Rekreasi

139.850.000 104.500.000 35.350.000 74,72

0 16 3.03 . 4.01.03.01 . 16 Program Peningkatan Ketahanan

Pangan (Pertanian/Perkebunan) 149.750.000 149.186.900 563.100 99,62

3.03 . 4.01.03.01 . 16 . 08 1. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kebijakan Subsidi Pertanian

125.625.000 125.426.300 198.700 99,84

3.03 . 4.01.03.01 . 16 . 39 2. Fasilitasi, Evaluasi, Pengendalian dan Koordinasi Bidang Perkebunan dan Kehutanan

24.125.000 23.760.600 364.400 98,49

0 17 3.03 . 4.01.03.01 . 17 Program Peningkatan Pemasaran

Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan

8.200.000 8.196.400 3.600 99,96


8.200.000 8.196.400 3.600 99,96

0 18 3.03 . 4.01.03.01 . 18 Program Peningkatan Penerapan

Teknologi Pertanian/Perkebunan 35.875.000 35.426.700 448.300 98,75

3.03 . 4.01.03.01 . 18 . 19 1. Fasilitasi, Evaluasi, pengendalian, dan koordinasi kegiatan lingkup pertanian

35.875.000 35.426.700 448.300 98,75

0 19 3.06 . 4.01.03.01 . 15 Program Perlindungan Konsumen

dan Pengamanan Perdagangan 53.500.000 52.876.700 623.300 98,83

3.06 . 4.01.03.01 . 15 . 03 1. Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa

53.500.000 52.876.700 623.300 98,83

0 20 4.01 . 4.01.03.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran 5.455.863.000 5.317.274.381 138.588.619 97,46

4.01 . 4.01.03.01 . 01 . 01 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

12.500.000 12.297.000 203.000 98,38

4.01 . 4.01.03.01 . 01 . 02 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

1.039.000.000 1.033.669.298 5.330.702 99,49

4.01 . 4.01.03.01 . 01 . 03 3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

175.000.000 168.498.200 6.501.800 96,28

4.01 . 4.01.03.01 . 01 . 04 4. Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan

18.144.000 10.617.600 7.526.400 58,52

4.01 . 4.01.03.01 . 01 . 05 5. Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah

130.000.000 129.950.000 50.000 99,96

4.01 . 4.01.03.01 . 01 . 06 6. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

125.000.000 90.932.600 34.067.400 72,75

4.01 . 4.01.03.01 . 01 . 07 7. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

815.660.000 780.644.400 35.015.600 95,71

4.01 . 4.01.03.01 . 01 . 08 8. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

506.000.000 505.979.000 21.000 100,00

4.01 . 4.01.03.01 . 01 . 09 9. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

55.000.000 54.903.000 97.000 99,82

4.01 . 4.01.03.01 . 01 . 10 10. Penyediaan Alat Tulis Kantor

90.000.000 89.987.000 13.000 99,99

4.01 . 4.01.03.01 . 01 . 11 11. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

60.000.000 59.873.700 126.300 99,79



- 39 -

4.01 . 4.01.03.01 . 01 . 12 12. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

20.000.000 19.700.000 300.000 98,50

4.01 . 4.01.03.01 . 01 . 15 13. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

289.690.000 288.914.000 776.000 99,73

4.01 . 4.01.03.01 . 01 . 16 14. Penyediaan Bahan Logistik Kantor

171.000.000 156.672.908 14.327.092 91,62

4.01 . 4.01.03.01 . 01 . 17 15. Penyediaan Makanan dan Minuman

580.000.000 579.994.000 6.000 100,00

4.01 . 4.01.03.01 . 01 . 18 16. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

827.669.000 822.841.675 4.827.325 99,42

4.01 . 4.01.03.01 . 01 . 20 17. Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran

541.200.000 511.800.000 29.400.000 94,57

0 21 4.01 . 4.01.03.01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur 6.536.330.000 6.324.735.868 211.594.132 96,76

4.01 . 4.01.03.01 . 02 . 03 1. Pembangunan Gedung Kantor 220.000.000 219.260.000 740.000 99,66 4.01 . 4.01.03.01 . 02 . 04 2. Pengadaan Mobil Jabatan 1.255.000.000 1.249.598.900 5.401.100 99,57

4.01 . 4.01.03.01 . 02 . 05 3. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

1.330.000.000 1.250.141.100 79.858.900 94,00

4.01 . 4.01.03.01 . 02 . 06 4. Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas

461.250.000 457.170.000 4.080.000 99,12

4.01 . 4.01.03.01 . 02 . 07 5. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

221.000.000 217.648.550 3.351.450 98,48

4.01 . 4.01.03.01 . 02 . 09 6. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

35.000.000 35.000.000 0 100,00

4.01 . 4.01.03.01 . 02 . 10 7. Pengadaan Mebeleur 30.000.000 30.000.000 0 100,00

4.01 . 4.01.03.01 . 02 . 20 8. Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan

555.000.000 554.712.195 287.805 99,95

4.01 . 4.01.03.01 . 02 . 21 9. Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas

50.000.000 49.735.000 265.000 99,47

4.01 . 4.01.03.01 . 02 . 22 10. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

125.000.000 124.536.540 463.460 99,63

4.01 . 4.01.03.01 . 02 . 23 11. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan

201.000.000 198.022.179 2.977.821 98,52

4.01 . 4.01.03.01 . 02 . 24 12. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

1.470.580.000 1.357.621.804 112.958.196 92,32

4.01 . 4.01.03.01 . 02 . 26 13. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

20.000.000 19.700.000 300.000 98,50

4.01 . 4.01.03.01 . 02 . 27 14. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan/Dinas

467.500.000 467.086.600 413.400 99,91

4.01 . 4.01.03.01 . 02 . 28 15. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

65.000.000 64.533.000 467.000 99,28

4.01 . 4.01.03.01 . 02 . 40 16 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Jabatan

30.000.000 29.970.000 30.000 99,90

0 22 4.01 . 4.01.03.01 . 03 Program Peningkatan Disiplin

Aparatur 316.500.000 316.086.600 413.400 99,87

4.01 . 4.01.03.01 . 03 . 02 1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

185.500.000 185.300.000 200.000 99,89

4.01 . 4.01.03.01 . 03 . 05 2. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu

131.000.000 130.786.600 213.400 99,84

0 23 4.01 . 4.01.03.01 . 05 Program Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur 565.000.000 560.036.771 4.963.229 99,12



- 40 -

4.01 . 4.01.03.01 . 05 . 01 1. Pendidikan dan Pelatihan Formal

120.000.000 118.866.901 1.133.099 99,06

4.01 . 4.01.03.01 . 05 . 02 2. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan

295.000.000 293.762.367 1.237.633 99,58

4.01 . 4.01.03.01 . 05 . 03 3. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

150.000.000 147.407.503 2.592.497 98,27

0

24 4.01 . 4.01.03.01 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

216.745.000 203.871.800 12.873.200 94,06

4.01 . 4.01.03.01 . 06 . 01 1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

44.450.000 44.078.600 371.400 99,16

4.01 . 4.01.03.01 . 06 . 03 2. Penyusunan Laporan Prognosis Realisasi Anggaran

26.950.000 19.897.300 7.052.700 73,83

4.01 . 4.01.03.01 . 06 . 04 3. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

32.205.000 31.811.500 393.500 98,78

4.01 . 4.01.03.01 . 06 . 06 4. Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA)

42.500.000 38.609.800 3.890.200 90,85

4.01 . 4.01.03.01 . 06 . 14 5. Penyusunan Laporan Tahunan 12.190.000 11.590.000 600.000 95,08

4.01 . 4.01.03.01 . 06 . 15 6. Penyusunan Rencana Kerja Tahunan

58.450.000 57.884.600 565.400 99,03

25 4.01 . 4.01.03.01 . 16 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

2.909.791.200 2.809.352.449 100.438.751 96,55

4.01 . 4.01.03.01 . 16 . 01 1. Dialog/Audiensi Dengan Tokoh-Tokoh Masyarakat, Pimpinan/Anggota Organisasi Sosial dan Kemasyarakatan

725.000.000 724.522.230 477.770 99,93

4.01 . 4.01.03.01 . 16 . 02 2. Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen/Luar Negeri

445.000.000 444.729.400 270.600 99,94

4.01 . 4.01.03.01 . 16 . 03 3. Rapat Koordinasi Pejabat Pemerintah Daerah

55.000.000 54.919.500 80.500 99,85

4.01 . 4.01.03.01 . 16 . 04 4. Kunjungan Kerja/Inspeksi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

140.000.000 93.338.700 46.661.300 66,67

4.01 . 4.01.03.01 . 16 . 05 5. Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya

707.500.000 706.989.467 510.533 99,93

4.01 . 4.01.03.01 . 16 . 06 6. Pengkajian Rekomendasi Staf Ahli bagi KDH/WKDH dalam Menyelenggarakan Tugas, Wewenang dan Kewajibannya

313.676.000 313.097.702 578.298 99,82

4.01 . 4.01.03.01 . 16 . 10 7. Pelayanan Keprotokoleran Pemerintah Daerah

523.615.200 471.755.450 51.859.750 90,10

0 26 4.01 . 4.01.03.01 . 25 Program Peningkatan Kerjasama

Antar Pemerintah Daerah 521.377.574 504.752.824 16.624.750 96,81

4.01 . 4.01.03.01 . 25 . 08 1. Pembinaaan Pembekalan Kecamatan dan Kelurahan

167.575.200 155.002.100 12.573.100 92,50

4.01 . 4.01.03.01 . 25 . 09 2. Penyusunan LP2D Kabupaten Tebo

134.254.550 133.489.500 765.050 99,43



- 41 -

4.01 . 4.01.03.01 . 25 . 10 3. Koordinasi Pemerintahan Umum dan Fasilitasi Kerjasama Antar Daerah

129.047.824 128.830.924 216.900 99,83

4.01 . 4.01.03.01 . 25 . 11 4. Rapat kerjasama antar pemerintah daerah

90.500.000 87.430.300 3.069.700 96,61

0 27 4.01 . 4.01.03.01 . 26 Program Penataan Peraturan

Perundang-Undangan 692.294.120 687.219.350 5.074.770 99,27

4.01 . 4.01.03.01 . 26 . 02 1. Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Perundang-Undangan

63.752.000 63.626.450 125.550 99,80

4.01 . 4.01.03.01 . 26 . 03 2. Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan

135.861.200 132.277.600 3.583.600 97,36

4.01 . 4.01.03.01 . 26 . 04 3. Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan

159.606.880 159.193.600 413.280 99,74

4.01 . 4.01.03.01 . 26 . 05 4. Penyusunan Publikasi Peraturan Perundang-Undangan

71.568.640 71.452.600 116.040 99,84

4.01 . 4.01.03.01 . 26 . 06 5. Kajian Peraturan Perundang-Undangan Daerah Terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang Baru, Lebih Tinggi dan Keserasian Antar Peraturan Peundang-Undangan Daerah

0

58.887.400 58.885.700 1.700 100,00

4.01 . 4.01.03.01 . 26 . 21 6. Koordinasi kerjasama permasalahan peraturan perundang-undangan

124.618.000 124.212.800 405.200 99,67

4.01 . 4.01.03.01 . 26 . 33 7. Evaluasi Ranperdes dan Peraturan Desa

78.000.000 77.570.600 429.400 99,45

0 28 4.01 . 4.01.03.01 . 27 Program Penataan Daerah

Otonomi Baru 193.950.000 190.295.700 3.654.300 98,12

4.01 . 4.01.03.01 . 27 . 03 1. Fasilitasi Percepatan Penyelesaian Tapal Batas Wilayah Administrasi Antar Daerah

193.950.000 190.295.700 3.654.300 98,12

0 29 4.01 . 4.01.03.01 . 50 Program Pembinaan dan Fasilitasi

Kesejahteran Sosial di Bidang Kehidupan Umat

4.671.197.718 4.342.166.838 329.030.880 92,96

4.01 . 4.01.03.01 . 50 . 02 1. RAKERDA LPTQ Tingkat Kabupaten Tebo

37.574.085 35.723.600 1.850.485 95,08

4.01 . 4.01.03.01 . 50 . 03 2. Pembinaa/TC Kafillah Kabupaten Tebo

914.607.400 760.704.600 153.902.800 83,17

4.01 . 4.01.03.01 . 50 . 04 3. Pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Qur'an Tingkat Propinsi Jambi

1.127.105.000 1.120.472.300 6.632.700 99,41

4.01 . 4.01.03.01 . 50 . 05 4. Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan

602.422.750 464.265.250 138.157.500 77,07

4.01 . 4.01.03.01 . 50 . 06 5. Pelaksanaan Kegiatan Safari Ramadhan

101.431.400 98.431.400 3.000.000 97,04

4.01 . 4.01.03.01 . 50 . 07 6. Pelaksanaan Kegiatan Pesantren Kilat

106.000.000 105.323.700 676.300 99,36

4.01 . 4.01.03.01 . 50 . 08 7. Festival Anak Soleh Indonesia tingkat propinsi

141.885.045 135.878.800 6.006.245 95,77

4.01 . 4.01.03.01 . 50 . 09 8. Pelepasan dan Penyambutan Jama'ah Haji serta Pengiriman

316.440.000 311.834.300 4.605.700 98,54



- 42 -

TKHD Kabupaten Tebo

4.01 . 4.01.03.01 . 50 . 14 9. Pembinaan dan fasilitasi pondok pesantren

106.330.538 98.653.238 7.677.300 92,78

4.01 . 4.01.03.01 . 50 . 16 10. Pengelolaan Masjid Agung dan Masjid Yamp Kabupaten Tebo

489.127.500 483.776.450 5.351.050 98,91

4.01 . 4.01.03.01 . 50 . 17 11. Pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) Kab Tebo

728.274.000 727.103.200 1.170.800 99,84

0 30 4.02 . 4.01.03.01 . 20 Program Peningkatan Sistem

Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

1.418.865.000 1.333.313.902 85.551.098 93,97

4.02 . 4.01.03.01 . 20 . 03 1. Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH

410.500.000 388.521.843 21.978.157 94,65

4.02 . 4.01.03.01 . 20 . 04 2. Penanganan Kasus Pada Wilayah Pemerintahan Dibawahnya

248.000.000 231.849.930 16.150.070 93,49

4.02 . 4.01.03.01 . 20 . 23 3. Pelayanan Administrasi Sekretariat ULP Pemkab. Tebo

760.365.000 712.942.129 47.422.871 93,76

0 31 4.02 . 4.01.03.01 . 21 Program Peningkatan

Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan

142.625.000 140.160.100 2.464.900 98,27

4.02 . 4.01.03.01 . 21 . 03 1. Peningkatan Laporan harta kekayaan penyelenggara Negara

70.650.000 70.065.300 584.700 99,17

4.02 . 4.01.03.01 . 21 . 04 2. Peningkatan laporan aksi daerah pencegahan dan pemberantasan korupsi

71.975.000 70.094.800 1.880.200 97,39

0 32 4.02 . 4.01.03.01 . 22 Program Penataan dan

Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan

100.021.800 97.774.900 2.246.900 97,75

4.02 . 4.01.03.01 . 22 . 01 1. Penyusunan Penataan Organisasi Perangkat Daerah

100.021.800 97.774.900 2.246.900 97,75

0 33 4.03 . 4.01.03.01 . 17 Program Pengembangan Wilayah

Perbatasan 198.306.599 194.548.020 3.758.579 98,10

4.03 . 4.01.03.01 . 17 . 01 1. Koordinasi Penyelesaian Masalah Perbatasan Antar Daerah

116.000.000 115.139.070 860.930 99,26

4.03 . 4.01.03.01 . 17 . 06 2. Inventarisasi Pembakuan Nama Rupabumi

82.306.599 79.408.950 2.897.649 96,48

0 34 4.05 . 4.01.03.01 . 30 Program Pembinaan dan

Pengembangan Aparatur 252.295.000 249.860.500 2.434.500 99,04

4.05 . 4.01.03.01 . 30 . 10 1. Penyusunan Instrumen Analisis Jabatan PNS

149.070.000 147.499.000 1.571.000 98,95

4.05 . 4.01.03.01 . 30 . 22 2. Pembinaan Aparatur PNS Daerah

103.225.000 102.361.500 863.500 99,16

0

JUMLAH 26.992.266.294 25.990.693.885 1.001.572.409 96,29



- 43 -

IV. PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJ) merupakan manifestasi dari pelaksanaan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atasss Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan pertanggungjawaban yang berisikan informasi mengenai kinerja yang dilakukan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Tebo selama Tahun 2016.

4.1. Kesimpulan

1. Dalam rangka mewujudkan visi dan misi dalam tahun 2017 Sekretariat Daerah

Kabupaten Tebo telah merencanakan dan melaksanakan 41 program dengan 114 kegiatan sesuai dengan skala prioritas melalui APBD Tahun Anggaran 2017 untuk mendukung pencapaian 5 sasaran 19 indikator kinerja (output) dan 5 tujuan yang telah ditetapkan dalam rencana strategis.

2. Hasil capaian atas 19 indikator kinerja sasaran dalam beberapa klasifikasi

pengukuran/penilaian adalah sebagai berikut: o Terlaksana dengan ”baik” sebanyak 15 indikator sasaran strategis o Terlaksana dengan ”cukup” sebanyak 1 indikator sasaran strategis o Terlaksana dengan ”kurang” sebanyak 2 indikator sasaran strategis o 1 indikator tidak dapat realisasikan karena dilimpahkan ke perangkat dareah

3. Tidak tercapainya seluruh target indikator kinerja sasaran sepenuhnya (100%) disebabkan terdapatnya beberapa hambatan dengan pokok-pokok permasalahan yang saling berkaitan, yaitu sebagai akibat lemahnya instrumen otonomi daerah itu sendiri dan terjadinya misintepretasi dari masing-masing elemen pelaksana otonomi daerah misalnya antara lain muncul eforia lemahnya kapasitas politik dan ekonomi serta disharmoni antara pelaksana otonomi daerah itu sendiri. Hal ini sangat mempengaruhi kegiatan Sekretariat Daerah antara lain adalah masih lemahnya kemampuan aparatur pemerintah daerah terutama dibidang perencanaan, penggalian potensi serta beberapa hal yang berkaitan dengan pelaksanaan dilapangan.

4.2. Strategi Pemecahan Masalah

Untuk meningkatan kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tebo pada masa

yang akan datang, dan guna mengurangi permasalahan yang ada perlu dilakukan berbagai upaya dan strategi untuk pemecahan masalah yang timbul pada saat ini antara lain adalah sebagai berikut: 1. Meningkatkan kemampuan aparatur Dinas Pendapatan melalui berbagai

kegiatan Diklat teknis fungsional, kursus-kursus, work shop dan seminar-seminar baik nasional maupun regional terutama yang berkaitan dengan perencanaan dan pengelolaan penerimaan daerah.

2. Terus menerus melakukan koordinasi dengan dinas instansi terkait melalui rapat-rapat terjadwal atau tidak terjadwal, maupun koordinasi dengan

Documents

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Setda Kab. Tebo Tahun 2017 · tujuan dan sasaran-sasaran dengan strategi berupa kebijakan, program dan ... Pemerintahan Yang Bersih, efektif dan