LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)dlh.kulonprogokab.go.id/files/Revisi LKjIP 2017 DLH-Irda DIY.pdf · Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Laporan Keuangan dan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017

i

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN ANGGARAN 2017

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

KABUPATEN KULONPROGO

DESEMBER 2017


ii

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Lingkungan Hidup

Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017 ini merupakan wujud pertanggungjawaban terhadap kinerja

yang telah dicapai oleh Dinas Lingkungan Hidup selama tahun 2017.

Diharapkan LKjIP Dinas Lingkungan Hidup ini dapat memberikan informasi yang

diharapkan seluruh stakeholders tentang pencapaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kulon

Progo dalam periode Rencana Strategis (Renstra) tahun 2016-2022. Semoga di tahun mendatang

capaian dapat semakin ditingkatkan sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih baik bagi

pembangunan Kabupaten Kulon Progo.

Wates, 30 Desember 2017

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah karena atas

rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan kesehatan sehingga

dapat menyelesaikan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah (LKjIP) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo

Tahun 2017.

encrypted


iii

IKHTISAR EKSEKUTIF

esuai amanat Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 46 Tahun 2012

tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

pada Pemerintah Daerah, SKPD menyampaikan Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah (LKjIP) kepada Bupati melalui unit kerja yang

membidangi Pengembangan Kinerja Perangkat Daerah.

LKjIP merupakan dokumen yang berisi gambaran perwujudan AKIP yang disusun

dan disampaikan secara sistematik dan melembaga sebagai media

pertanggungjawaban yang berisi informasi mengenai kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan LKjIP mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

Nomor 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

LKjIP ini memuat visi, misi, pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, target dan

realisasi pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) organisasi, target dan realisasi

indikator kinerja sasaran strategis, penjelasan atas pencapaian kinerja dan

pembandingan capaian indikator kinerja tahun berjalan dengan target kinerja 5 (lima)

tahunan yang direncanakan. Fokus laporan ini adalah pencapaian tujuan/sasaran

strategis yang bersifat hasil (outcome) dan atau keluaran (output) penting. Dinas

Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo mempunyai tujuan dan sasaran sebagai

berikut :

Tujuan :

Terlindunginya sumber daya alam dan terkendalinya pencemaran dan perusakan

lingkungan.

Sasaran :

Meningkatnya kualitas pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup

Sasaran strategis ‘Meningkatnya kualitas pengelolaan sumber daya alam dan

lingkungan hidup’ untuk mengukur kinerjanya Dinas Lingkungan Hidup menggunakan

dua indikator, yaitu Indeks Kualitas Udara dan Indeks Kualitas Air.

Capaian indikator kinerja Indeks Kualitas Udara tahun 2017 yaitu 94,.22 melebihi

dari target yang ditetapkan, yaitu 88,41 atau realisasinya 106,6 %. Namun capaian 2017

ini menurun 3,85 dari capaian tahun sebelumnya (2016) yaitu 98.07.

Capaian indikator kinerja Indeks Kualitas Air tahun 2017 dari hasil uji kualitas air,

di 3 (tiga) titik pantau sepanjang sungai Serang, hasil perhitungan indeks kualitas air

dapat mencapai target kinerja sasaran. Secara umum Indeks Kualitas Air tahun 2017

(Indeks = 40) menurun dibanding tahun 2016 (Indeks = 62).

S


iv

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini disampaikan dan atas

perhatiannya disampaikan terima kasih.

Wates, 30 Desember 2017

encrypted


v

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR....................................................................................

IKHTISAR EKSEKUTIF ..............................................................................

DAFTAR ISI.................................................................................................

ii

iii

v

DAFTAR TABEL ......................................................................................... vi

DAFTAR LAMPIRAN ................................................................................. vi

BAB I. PENDAHULUAN ........................................................................ 1

A.

B.

Latar Belakang ...... .............................................................

Landasan Hukum .................................................................

1

1

C.

D.

E

F.

.

Maksud & Tujuan .................................................................

Gambaran Umum Organisasi...............................................

D.1. Struktur Organisasi ......................................................

D.2. Tugas Pokok dan Fungsi .............................................

Susunan Kepegawaian dan Sarana dan Prasarana ...........

Isu – Isu Strategis ................................................................

1

2

2

3

3

7

BAB II. PERENCANAAN & PERJANJIAN KINERJA ........................... 8

A. Visi dan Misi ....................................................................... 8

B. Tujuan, Sasaran dan Strategi SKPD ..................................

C. Program ..............................................................................

D. Perubahan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2017.................

8

9

9

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA .....................................................

A. Capaian Kinerja Tahun 2017...............................................

B. Realisasi Anggaran .............................................................

C. Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran ...........................

D. Analisis Efisiensi Sumber Daya ..........................................

E. Permasalahan & Strategi Pemecahan Masalah .................

11

11

15

16

17

17

BAB IV. PENUTUP ................................................................................. 20


vi

DAFTAR TABEL

Tabel I.1. Sarana dan prasarana yang dimiliki KLH Kulon Progo ...................... 4

Tabel I.2. Isu – Isu strategis KLH Kulon Progo .................................................... 4

Tabel II.1 Strategi dan kebijakan yang ditempuh untuk mewujudkan tujuan

dan sasaran KLH Kulon Progo ........................................................... 6

Tabel II.2 Perjanjian Kinerja (Perubahan) Tahun 2017 ....................................... 7

Tabel III.1 Skala Nilai Perangkat Kinerja .......................... ................................. 8

Tabel III.2. Capaian Kinerja KLH Tahun 2017 ................................................... 8

Tabel III.3 Capaian Indikator Kinerja Sasaran ke 1 Indeks Kualitas Udara......... 9

Tabel III.4. Capaian Indikator Kinerja Sasaran ke 1 Indeks Kualitas Air .............. 10

Tabel III.5. Rencana dan Realisasi Anggaran kegiatan Tahun 2017.................... 11


1

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

B. Landasan Hukum

C. Maksud dan Tujuan

D. Gambaran Umum

Organisasi

E. Susunan

Kepegawaian dan

Sarana dan

Prasarana

F. Isu – isu Strategis

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017

dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun

2014 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014. Hal ini merupakan

implementasi dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (SAKIP) guna mendorong terwujudnya sebuah

Pemerintahan yang baik (Good Governance). Penyusunan LKjIP,

diharapkan dapat bermanfaat untuk :

1.Mendorong DLH Kabupaten Kulon Progo untuk dapat

menjalankan tugas pemerintahan dan pembangunan secara baik

dan benar, didasarkan pada Peraturan Perundang-undangan

yang berlaku, kebijakan yang transparan, dan dapat

dipertanggungjawabkan.

2.Menjadikan pelaksanaan kegiatan DLH Kabupaten Kulon

Progo yang akuntabel, sehingga dapat mewujudkan program

kegiatan yang efesien, efektif, dan responsif terhadap aspirasi

masyarakat.

3.Menjadikan masukan dan umpan balik dari pihak-pihak

yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja SKPD.

4.Terpeliharanya kepercayaan masyarakat dan Stakeholders

terhadap penyelenggaraan Pemerintahan khususnya terhadap

DLH Kabupaten Kulon Progo.

B. LANDASAN HUKUM

Dasar hukum penyusunan LKjIP Dinas Lingkungan Hidup

Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017 sebagai berikut :

1. Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang

Laporan Keuangan dan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah;

3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah:


2

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun

2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Adapun maksud dan tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)

Tahun 2017 adalah:

1. Sebagai alat bukti pelaporan program dan kegiatan yang dilaksanakan SKPD kepada

masyarakat;

2. Dapat diketahuinya perkembangan kegiatan yang telah dilaksanakan berikut hasil evaluasi

kegiatan, permasalahan yang dihadapi, dan solusinya, baik yang berhasil dilaksanakan

maupun tidak berhasil dilaksanakan;

3. Sebagai acuan untuk perencanaan kegiatan di tahun mendatang;

4. Terwujudnya tertib administrasi kegiatan.

D. Gambaran Umum Organisasi

D.1. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2016 tentang

Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Dinas Lingkungan Hidup

Kabupaten Kulon Progo mempunyai struktur organisasi sebagai berikut :

a. Kepala Dinas;

b. Sekretariat terdiri dari:

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

c. Bidang Tata Lingkungan, terdiri dari :

1. SeksiPerencanaan & Pengkajian Lingkungan

2. SeksiPelestarian Lingkungan & Peningkatan Kapasitas

d. Bidang Pengawasan dan Pengendalian Lingkungan, terdiri dari :

1. SeksiPengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan

2. Seksi Pengawasan & Penataan

e. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu; dan

f. Unit Pelaksana Teknis Dinas

D.2. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan

Organisasi, Fungsi, dan Tugas Serta Tata Kerja Pada Dinas Lingkungan Hidup,mempunyai fungsi

penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah dan tugas pembantuan di bidang lingkungan hidup.

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud, Dinas mempunyai tugas:

1. menyelenggarakan kegiatan di bidang tata lingkungan;


3

2. menyelenggarakan kegiatan di bidang pengawasan dan pengendalian; dan

3. menyelenggarakan kegiatan kesekretariatan.

Uraian tugas untuk tiap struktur adalah sebagai berikut:

1. Sekretariat

Sekretariat mempunyai fungsi pelaksanaan kegiatan umum dan kepegawaian, perencanaan,

dan keuangan.

Sekretariat mempunyai tugas :

a. melaksanakan kegiatan umum dan kepegawaian;

b. melaksanakan kegiatan perencanaan dan keuangan;

c. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Dinas;

d. memantau, mengendalikan dan mengevaluasi kinerja serta dampak pelaksanaan

program dan kegiatan; dan

e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas berkaitan dengan bidang

tugasnya.

2. Bidang Tata Lingkungan

Bidang Tata Lingkungan mempunyai fungsi penyelenggaraan perencanaan dan

pengkajian lingkungan serta pelestaraian lingkungan dan peningkatan kapasitas.

Bidang Tata Lingkungan mempunyai tugas :

a. menyelenggarakan perencanaan dan pengkajian lingkungan

b. menyelenggarakan pelestarian lingkungan dan peningkatan kapasitas

c. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas

2. Bidang Pengawasan dan Pengendalian

Bidang Pengawasan dan Pengendalian mempunyai fungsi penyelenggaraan pengendalian

pencemaran dan kerusakan lingkungan serta pengawasan dan penaatan.

Bidang Pengawasan dan Pengendalian mempunyai tugas :

a. menyelenggarakan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan;

b. menyelenggarakan pengawasan dan penaatan; dan

c. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

E. Susunan Kepegawaian dan Sarana dan Prasarana

1. Susunan Kepegawaian Jumlah personel/pegawai Dinas Lingkungan Hidup sebanyak 20 orang, dengan

komposisi sebagai berikut :


4

a). Berdasarkan jenjang pendidikan,

Tabel I.1 : Jumlah Pegawai Dinas Lingkungan Hidup berdasarkan jenjang Pendidikan Tahun 2017

Unit SLTP SLTA D-3 S-1 S-2 Jumlah

Kepala (dijabat oleh Pelaksana tugas yaitu

Sekretaris Dinas) - - - - - -

Sekretariat - 4 1 1 1 7

Bidang Tata Lingkungan - 1 - 4 1 6

Bidang Pengawasan & Pengendalian Lingkungan - 1 1 3 1 6

Tugas Belajar - - - 1 - 1

Jumlah 0 6 2 9 3 20

b). Berdasarkan kepangkatan /Golongan,

Tabel I.2 : Jumlah Pegawai Dinas Lingkungan Hidup berdasarkan Kepangkatan/Golongan tahun 2017

No. Unit Golongan

Jumlah I II III IV

1. Kepala Dinas - - - - -

2. Sekretariat - 1 5 1 7

3. Bidang Tata Lingkungan - 1 4 1 6

4. Bidang Pengawasan &

Pengendalian Lingkungan - - 6 - 6

5. Tugas Belajar - - 1 - 1

Jumlah 0 2 16 2 20

c. Berdasarkan Jabatan Struktural/Fungsional

Tabel I. 3 : Jumlah Pegawai Dinas Lingkungan Hidup berdasarkan Jabatan Struktural/Golongan tahun 2017

No. Uraian JFU JFT Eselon

Jumlah II III IV

1 Kepala - - - - - -

2 Sekretariat 4 - - 1 2 7

3 Bidang Tata Lingkungan 3 - - 1 2 6

4 Bidang Pengawasan &

Pengendalian Lingkungan

3 - - 1 2 6

5 Tugas Belajar 1 - - - - 1

Jumlah 11 0 0 3 6 20


5

2. Sarana dan Prasarana

Tabel I-4. Sarana dan Prasarana yang dimiliki Dinas Lingkungan Hidup

Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017

No. Jenis Asset

Jumlah

(unit)

Kondisi Baik

(unit)

Kondisi

Rusak

(unit)

Keterangan

tentang

yang rusak

1 Gedung 1 lantai 1 1 - -

2 Kendaraan Dinas roda 4 4 2 2 Rusak ringan

3 Kendaraan Dinas roda 2 3 2 1 Rusak ringan

4 Kendaraan Dinas roda 3 1 1 - -

5 Wireless 1 1 - -

6 Mesin Ketik 1 0 1 Rusak ringan

7 Laptop 3 2 1 -

8 Komputer 6 3 3 Rusak sedang

9 Printer 3 3 - -

10 Proyektor LCD 2 1 1 Rusak sedang

11 Ruang Rapat 1 1 - -

12 AC 9 9 - -

13 TV 1 - 1 Rusak sedang

14 Kamera 0 - - -

15 Sound system 1 1 - -

16 Telepon 1 1 - -

17 UPS 0 - - -

18 Gedung Laboratorium 1 - 1 Rusak sedang

19 Alat-alat laboratorium :

Aerator 1 1 - -

Alat Destilasi 1 1 - -

BOD Meusurement 1 1 - Botol BOD

tidak ada

Centrifuge 1 1 - -

Conductivity meter 1 1 - -

Current meter 1 1 - Tidak nyala

Desikator 1 1 - -

DO meter 1 1 - -

Dregde 1 1 - -

Furnace 1 1 - -

G P S 2 1 1 Tidak nyala

Hot Plate 1 1 - -

Ice Box 1 1 - -

Kyendhal 1 1 - -

Lemari asam 1 1 - -

Magnetic stirer 1 1 - -

Niskin 1 - 1 Selang putus

Oven 1 1 - -

Perangkat titrasi/buret 1 1 - -

PH meter 1 1 - -

Refrigerator/ pendingin 1 1 - -

Salinometer 2 2 -

Sound level meter 1 - 1 Tidak nyala

Spectrofotometer 2

1 1 Lampu UV

mati

Stop watch 1 - - rusak

Theodolit Tripot

1 1 - charger tidak

ada

Timbangan Analitik 1 1 - -

Turbidity meter 1 1 - -

Water sampler V & H 1 1 - -

CO Meter 1 1 - -

Gas sampler udara 1 1 - -

20 Aset lainnya 751 751 0 -

JUMLAH 823 809 15 -


6

F. Isu-Isu Strategis Tabel I.5 : Isu-isu Strategis berdasarkan Perubahan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Periode 2017-2022

No.

Isu Strategis

Dinamika Internasional

Dinamika Nasional Dinamika Regional/Lokal Lain-lain

(1) (2) (3) (4) (5)

1. Pemanasan Global

▪ Gas Rumah Kaca

(GRK)

▪ Energi terbarukan

▪ Inventarisasi GRK dan belum ada

Rencana Aksi Daerah untuk penurunan

emisi.

▪ Pengembangan teknologi ramah

lingkungan

▪ Pengendalian penggunaan pupuk kimia

▪ Gerakan 3R

▪ From Waste to energy

3. Diterapkannya

Masyarakat

Ekonomi Asia

(MEA)

▪ Pembangunan

Bandara New

Yogyakarta

International

Airport (NYIA)

▪ Pengembangan

Kawasan Strategis

Pariwisata

Nasional (KSPN)

Borobudur &

sekitarnya

▪ Pembangunan JJLS

▪ Pembangunan Jalur Kereta Api Bandara

▪ Pembangunan Dermaga Pelabuhan

Adikarto

▪ Pembangunan Jalur Bedah Menoreh

▪ Pembangunan Aerotropolis City

sebagai pendukung Bandara NYIA

▪ Pembangunan Border City dan

pelabuhan di Kabupaten Purworejo

(Provinsi Jawa Tengah)


7

BAB II PERENCANAAN & PERJANJIAN KINERJA

A. Visi dan Misi OPD

Visi OPD Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo sesuai

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata

Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,

Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

adalah mendukung tercapainya Visi Daerah, yaitu “Terwujudnya

masyarakat Kulon Progo yang sejahtera, aman, tenteram, berkarakter,

dan berbudaya berdasarkan iman dan taqwa”.

Misi OPD Dinas Lingkungan Hidup adalah mendukung

pencapaian Misi Daerah, khususnya Misi 4, yaitu “Mewujudkan

Pembangunan berbasis kawasan dengan mengoptimalkan sumber

daya alam dan didukung oleh teknologi serta infrastruktur yang

berkualitas”

B. Tujuan, Sasaran dan Strategi OPD

Tujuan OPD adalah “Terwujudnya peningkatan kualitas

lingkungan hidup”.

Sasaran OPD adalah “Meningkatnya konservasi, perlindungan

dan pengendalian Sumber Daya Alam secara berkelanjutan”

Strategi dan kebijakan yang akan ditempuh untuk mewujudkan

tujuan dan sasaran disajikan dalam tabel II.1.

BAB II

PERENCANAAN &

PERJANJIAN KINERJA

A. Visi dan Misi OPD

B. Tujuan, Sasaran dan

Strategi OPD

C. Program

D. Perjanjian Kinerja

2017


8

Tabel II.1. Strategi dan Kebijakan yang ditempuh DLH Kulon Progo dalam rangka mendukung

terwujudnya Visi dan Misi Daerah

VISI : Terwujudnya masyarakat Kulon Progo yang sejahtera, aman, tenteram, berkarakter, dan berbudaya berdasarkan iman dan taqwa

MISI 4 : Mewujudkan Pembangunan berbasis kawasan dengan mengoptimalkan sumber daya alam dan didukung oleh teknologi serta infrastruktur yang berkualitas

Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan

Terwujudnya peningkatan kualitas lingkungan hidup

Meningkatnya konservasi, perlindungan dan pengendalian Sumber Daya Alam secara berkelanjutan

1. Meningkatkan manajemen pengelolaan lingkungan

1. Peningkatan manajemen dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan

2.Meningkatkan pengawasan, penaatan dan pengendalian pencemaran lingkungan

2. Peningkatan pengawasan, penaatan dan pengendalian pengendalian pencemaran lingkungan

C. Program

Untuk mendukung pencapaian sasaran dan indikator Dinas Lingkungan Hidup

dilaksanakan melalui program-program :

1. Program Penaatan dan Pengendalian Pencemaran

2. Program Pengelolaan dan Konservasi Lingkungan Hidup

D. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2017

Dalam upaya mencapai sasaran yang ditetapkan Dinas Lingkungan Hidup

Kabupaten Kulon Progo menetapkan indikator sasaran serta target indikator sasaran yang

ingin dicapai tiap tahun. Sasaran tersebut, dituangkan dalam Perjanjian Kinerja 2017 antara

OPD ( Dinas Lingkungan Hidup ) dengan Kepala Daerah (Bupati Kulon Progo). Untuk tahun

2017 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo merencanakan target kinerja tahun

2017 seperti tercantum dalam Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2017 dalam lampiran 2.

Adapun nilainya disajikan pada tabel berikut:

Tabel II.2. Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2017

Catatan : *) IKLH merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kepala Daerah, yaitu Bupati Kulon Progo

**) Indeks Tutupan Hutan (ITH) bukan merupakan IKU Dinas Lingkungan Hidup. ITH dihitung

berdasarkan data luasan hutan yang diperoleh dari Dinas Kehutanan DIY dan Dinas Pertanahan

dan Tata Ruang Kabupaten Kulon Progo

No. Sasaran

Strategis

Indikator

sasaran

Indikator Kinerja Satua

n

Target Realis

asi

1 Meningkatnya

konservasi,

perlindungan

dan

pengendalian

Sumber Daya

Alam secara

berkelanjutan

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

IKLH *)= (Indeks Kualitas

Air x 30 %) +(Indeks

Kualitas Udara x 30

%)+Indeks Tutupan

Hutan x 40 %)

Indeks 62,90 66,38

Indeks Kualitas Udara Indeks 88,41 94,22

Indeks Kualitas Air Indeks 34,13 40

Indeks Tutupan Hutan **) Indeks 65,34 65,28


9

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Tahun 2017

Pijakan yang dipergunakan dalam sistem akuntabilitas kinerja ini adalah berpedoman

kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29

Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Pelaporan AKIP. Dalam regulasi

ini, antara lain juga mengatur tentang kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi

pemerintah. Tabel berikut menggambarkan skala nilai peringkat kinerja dikutip dari Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, yang juga dipakai dalam penyusunan LKjIP ini.

Tabel III-1. Skala Nilai Perangkat Kinerja

No. Interval Nilai Realisasi Kinerja Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja

Kode Warna

1. 91≤ Sangat Baik 2. 76≤90 Tinggi 3. 66≤75 Sedang 4. 51≤65 Rendah 5. ≤50 Sangat Rendah

Sumber: Permendagri 54 Tahun 2010, diolah

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Dinas

Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2017 dilakukan dengan membandingkan

antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai tolok ukur keberhasilan dari

tujuan dan sasaran strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo beserta target capaian

realisasinya dirinci seperti dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel III-2.

. Capaian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017

Indikator Sasaran Satuan Cara Penghitungan 2016

2017

Target Realisasi Prosent

ase

Predikat

1 2 3 4 5 6 7 8

Indeks Kualitas

Lingkungan Hidup

(IKLH)

Indeks

IKLH = (Indeks Kualitas Udara x

30 %) + (Indeks Kualitas Air x 30

%) + (Indeks Tutupan Hutan x 40

%)

65,78 62,9 66,38

105,53

Sangat

baik

Indeks Kualitas Air 62 34,13 40 Indeks Kualitas

Udara

98,07 88,41 94,22

Indeks Tutupan

Vegetasi

37,27 65,34 65,28

Catatan : *) IKLH merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kepala Daerah, yaitu Bupati Kulon Progo

**) Indeks Tutupan Hutan (ITH) bukan merupakan IKU Dinas Lingkungan Hidup. ITH dihitung

berdasarkan data luasan hutan yang diperoleh dari Dinas Kehutanan DIY dan Dinas Pertanahan

dan Tata Ruang Kabupaten Kulon Progo

Dari hasil perhitungan capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup tahun 2017 sebesar 66,38

mencapai target bahkan melebihi target 2017 yaitu 62,9. Semua komponen IKLH, yaitu Indeks

Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara dan Indeks Tutupan Hutan dapat mencapai target. Hasil

capaian IKLH tahun 2017 ini (66,38) meningkat sebesar 0,6 dibandingkan tahun sebelumnya 2016


10

(65,78). Walaupun untuk pemantauan pada kualitas air sungai menunjukkan adanya pencemaran

pada sungai Serang, namun adanya penambahan luasan hutan dapat meningkatkan Indeks

Kualitas Lingkungan Hidup secara umum.

Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja :

Dari tabel III-1 terlihat bahwa DLH Kulon Progo menetapkan satu sasaran strategis, yaitu

‘Meningkatnya konservasi, perlindungan dan pengendalian Sumber Daya Alam secara

berkelanjutan’ yang terbagi ke dalam dua indikator kinerja sasaran strategis, yaitu ‘Indeks

Kualitas Udara’ dan ‘Indeks Kualitas Air’. Kedua Indikator kinerja sasaran strategis tersebut

merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo,

sehingga pencapaian indikator kinerja sasaran strategis tersebut juga merupakan pencapaian IKU

SKPD DLH Kulon Progo. Sedangkan Indeks Tutupan Hutan melengkapi dari dua inkator utama

tersebut.

Adapun evaluasi dan analisis secara rinci indikator kinerja menurut sasaran stategis

diuraikan sebagai berikut:

1. Sasaran Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Tolok ukur capaian indikator kinerja sasaran ‘Meningkatnya konservasi, perlindungan dan

pengendalian Sumber Daya Alam secara berkelanjutan‘ mempunyai dua indikator yaitu

Indeks Kualitas Udara dan Indeks Kualitas Air.

1.1. Indikator Kinerja Indeks Kualitas Udara

Perhitungan dan pengolahan data Indeks Kualitas Udara dirumuskan sebagai berikut :

• Menghitung rerata setiap sampel dan ulangan untuk parameter SO2 dan NO2

• Membandingkan angka rerata SO2 dan NO2 dengan referensi EU, dalam bentuk indeks

sementera

• Mentransformasikan indeks sementara ke dalam indeks kualitas udara (IKU), dengan rumus

sebagai berikut :

IKU = 100 − ( 50 0,9 ×(𝐼𝑒𝑢 − 0,1))

Indikator kinerja tahun 2017 Indeks Kualitas Udara capaian atau realisasinya sebesar

94.41% atau (94.41/88,41) x 100 % = 106,6 %. Capaian Indeks Kualitas Udara 2017 ini,

selain melebihi target tahun 2017 juga melebihi target akhir renstra periode 2017-2022.

Tabel III-3. Capaian indikator Kinerja Sasaran ke-1 Tahun 2017

No Indikator

Kinerja

Capaian

Target

2017

Realisasi

2017

%

Realisasi

Target Akhir

Renstra (2022)

Capaian s/d 2017

terhadap target

akhir 2022 (%) 2014 2015 2016

1. Indeks Kualitas

Udara

98.74 98.77 98.07 88,41 94,22 106.6 89,62 105,13

Dari hasil uji kualitas udara di kawasan perkotaan Wates, menunjukkan capaian Indeks

Kualitas Udara tahun 2017 (94,22). Nilai ini lebih rendah dibandingkan tahun-tahun

sebelumnya (tahun 2014 s/d 2016). Namun demikian kualitas udara di Kabupaten Kulon

Progo masih memenuhi baku mutu dan melebihi target yang ditentukan (88,41)


11

Faktor penyebab turunnya nilai capaian tersebut dari tahun ke tahun, diantaranya

karena adanya dampak negatif dari emisi gas buang kendaraan bermotor, yang disebabkan

adanya kecenderungan konsentrasi gas-gas polutan kian meningkat dari tahun ke tahun

seiring meningkatnya jumlah kendaraan bermotor. Selain itu, ruang terbuka hijau yang

sebelumnya dapat berupa sawah, lahan kosong yang bersemak-semak atau yang lainnya,

sudah beralihfungsi menjadi kawasan pemukiman atau yang lainnya.

Oleh karena itu, perlu adanya antisipasi untuk mencegah semakin rendahnya indeks

kualitas udara di Kabupaten Kulon Progo. Salah satu usaha yang dapat dilakukan oleh

Pemerintah Kabupaten Kulon Progo melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Lingkungan

Hidup yaitu menggiatkan pembangunan atau memperbanyak pembukaan Ruang Terbuka

Hijau (RTH) publik di Kulon Progo, serta melakukan pengawasan dan pembinaan yang

dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup terhadap industri-industri serta usaha dan / atau

kegiatan yang menghasilkan emisi cerobong asap agar menaati persyaratan teknis dalam

pencegahan pencemaran udara.

Capaian Indeks Kualitas Udara tahun 2017 ini akan mendukung capaian Indikator

Kinerja Utama (IKU) Bupati Kulon Progo, yaitu Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH).

Bila Indeks Kualiatas Udara meningkat, maka capaian IKU Bupati juga akan meningkat.

Untuk meningkatkan Indeks Kualitas Udara di wilayah perkotaan, maka upaya-upaya yang

dapat dilakukan antara lain dengan menambah luasan RTH publik, seperti taman kota atau

hutan kota, penanaman tanaman perindang jalan yang efektif dalam menyerap polutan

udara.

1.2. Indikator Kinerja Indeks Kualitas Air

Parameter yang diamati untuk penentuan Indeks Kualitas Air adalah :

• zat padat tersuspensi (TSS, Total Suspended Solid),

• oksigen terlarut (DO, Dissolved Oxigen),

• jumlah oksigen yang dibutuhkan bakteri untuk mengurai (BOD,

Biochemical Oxygen Demand),

• jumlah oksigen untuk mengoksidasi zat (COD,Chemical Oxygen

Demand),

• kandungan fosfat (Total Phosphat),

• kandungan bakteri Escherichia coli , dan

• kandungan bakteri koliform (Total Coliform).

Nilai dari setiap parameter dinormalisasi ke dalam skala indeks pada angka 0 -100

(terburuk-terbaik) dengan klasifikasi mutu air kelas II berdasarkan Peraturan Pemerintah

Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air.

Formula penghitungan untuk memperoleh Indeks Kualitas Air dirumuskan sebagai berikut :


12

IPA = √ (𝐶𝑖/𝐿𝑖𝑗)2 𝑀+(𝐶𝑖/𝐿𝑖𝑗)2 𝑅

2

dimana :

IPA : indeks Pencemaran Air;

Ci : konsentrasi dari parameter kualitas air i

Li : merupakan konsentrasi parameter kualitas air yang dicantumkan dalam baku peruntukan

air (dalam hal ini adalah baku mutu air kelas II).

Hasil IPA selanjutnya dinarasikan dalam bentuk baku mutu dengan rumusan :

• Memenuhi baku mutu atau kondisi baik jika IPA berada pada

rentang 0-1;

• Tercemar ringan jika IPA berada pada rentang 1 – 5;

• Tercemar sedang jika IPA berada pada rentang 5 – 10;

• Tercemar berat jika IPA ≥ 10

Transformasi nilai IPA ke dalam indeks kualitas air (IKA) dilakukan dengan mengalikan

bobot nilai indeks dengan persentase pemenuhan baku mutu. Persentase pemenuhan baku

mutu didapatkan dari hasil penjumlahan titik sampel yang memenuhi baku mutu terhadap

jumlah sampel dalam persen. Sedangkan bobot indeks diberikan batasan sebagai berikut : 70

untuk memenuhi baku mutu, 50 untuk tercemar ringan, 30 untuk tercemar sedang, dan 10

untuk tercemar berat.

Tabel III-4. Capaian indikator Kinerja Sasaran ke-1 Tahun 2017

No Indikator

Kinerja

Capaian Target

2017

Realisasi

2017 %

Realisasi

Target Akhir

Renstra 2022

Capaian s/d 2017

terhadap target

akhir 2022 (%) 2014 2015 2016

2. Indeks

Kualitas Air

94 70 62 34,13 40 117,20 35,34 113,19

Pemantauan kualitas air sungai pada tahun 2017 dilakukan pada 3 titik di sepanjang

sungai Serang sebanyak 2 (dua) kali pemantauan. Pada pemantauan pertama hasil uji

laboratorium menunjukkan ketiga titik dikategorikan tercemar. Pemantauan kedua pada

titik-titik yang sama menunjukkan ketiga titik memenuhi baku mutu.

Secara umum Indeks Kualitas Air tahun 2017 (Indeks = 40) lebih rendah dibandingkan

tahun 2016 (Indeks = 62) dan tahun – tahun sebelumnya; tetapi melebihi target yang

ditentukan yaitu 40 atau terealisasi 117,20 % . Kedepannya penambahan titik pantau dan

frekuensi pantau masih diperlukan untuk menghasilkan data kualitas air sungai yang lebih

akurat dan lebih bisa dipercaya (reliable) di penggalan-penggalan sepanjang sungai Serang

dan sungai-sungai lainnya untuk mengevaluasi titik- titik pantau yang terindikasi tercemar.

Tercapainya indikator Indeks Kualitas Air ini karena adanya upaya dari masyarakat dan

pemerintah untuk menanggulangi pencemaran air sungai, walaupun ada kecenderungan

untuk selalu meningkatnya beban pencemaran di badan-badan air, misalnya dengan gerakan

bersih sungai. Dengan demikian diperlukan upaya dalam pengelolaan limbah cair yang baik

dan benar, baik untuk limbah industri maupun limbah rumah tangga sebelum dialirkan ke

lingkungan, dan juga upaya pengawasan pencegahan pencemaran air yang lebih diperketat.


13

B. Realisasi Anggaran

Penyerapan anggaran belanja langsung pada tahun 2017 (setelah Perubahan APBD 2017)

sebesar 98,41 % dari total anggaran yang dialokasikan. Jika dilihat dari realisasi anggaran per-

indikator, penyerapan anggaran terbesar pada program Penataan dan Pengendalian

Pencemaran( 99,04.%), sedangkan penyerapan terkecil pada program Pengelolaan dan

Konservasi Lingkungan Hidup (97,04 %).

Jika dikaitkan antara kinerja pencapaian sasaran dengan penyerapan anggaran pencapaian

sasaran yang relatif baik dan diikuti dengan penyerapan anggaran yang hampir mencapai 100 %

menunjukkan bahwa dana yang disediakan untuk pencapaian sasaran pembangunan tahun 2016

telah mencukupi.

Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2017 yang dialokasikan untuk membiayai

program/kegiatan dalam pencapaian sasaran disajikan pada tabel berikut:

Tabel III-5. Rencana dan Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2017

Kinerja Keuangan *)

Sasaran Indikator Target Realisasi % Program Target (Rp) Realisasi (Rp) %

Meningkatnya

Indeks Kualitas

Lingkungan

Hidup

Indeks Kualitas Udara

88,41

94,22

106,6

• Pengelolaan dan

Konservasi

Lingkungan Hidup

744.590.600

728.291.540

97,04

Indeks

Kualitas Air

34,13

40

117,20

• Penataan dan

Pengendalian

Pencemaran

1.122.200.800 1.112.215.521

99,04

Jumlah

Keterangan :

*) : Anggaran dan Realisasi Keuangan setelah Perubahan APBD 2017

C. Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran

Efisiensi merupakan penghematan anggaran tanpa mengurangi hasil maupun capaian kinerja

dengan memanfaatkan sumber daya yang ada secara optimal. Efisiensi Anggaran yang nyata adalah

pada kegiatan Pengkajian Dampak Lingkungan. Anggaran yang direncanakan untuk kegiatan ini Rp.

137.193.000 dengan target penerbitan dokumen lingkungan (SPPL, UKL-UPL, AMDAL) sebanyak

250 dokumen dengan capaian atau realisasi sebanyak 212 dokumen, terdiri dari 173 SPPL (Surat

Pernyataan Pengelolaan Lingkungan) dan 39 UKL-UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan- Upaya

Pemantauan Lingkungan). Realisasi penyerapan anggaran Rp. 135.769.300 dengan jumlah realisasi

penerbitan dokumen lingkungan 212 dokumen. Walaupun jumlah dokumen yang telah diberikan

rekomendasi lingkungan masih belum memenuhi target 250 dokumen, namun semua permohonan

rekomendasi dari pemrakarsa usaha dan / atau kegiatan yang masuk telah ditangani dan semua telah

memenuhi kelayakan lingkungan, sehingga dapat dikatakan terdapat penghematan anggaran namun

tidak mengurangi kualitas kinerja Dinas Lingkungan Hidup.


14

D. Analisis Efisiensi Sumber Daya

Adanya moratorium penerimaan PNS yang masih diberlakukan bagi Kabupaten Kulon Progo

sehingga terjadi keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi kendala yang universal bagi

SKPD-SKPD. Menyikapi kondisi tersebut perlu upaya optimalisasi kemampuan SDM, baik dengan

pengembangan kapasitas PNS maupun pemberdayaan masyarakat yang mempunyai kepedulian

terhadap lingkungan hidup.

E. Permasalahan dan Strategi Pemecahan Masalah

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, khususnya dalam fungsi pelayanan, Kantor

Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo menghadapi berbagai permasalahan utama pada setiap

bidang pelayanan serta menjadi tugas untuk mengatasinya, diantaranya adalah :

■ Pelayanan permohonan rekomendasi dokumen lingkungan (AMDAL, UKL-UPL dan

SPPL):

- Batas waktu pengembalian revisi dokumen lingkungan belum sesuai ketentuan.

■ Pelayanan pencegahan pencemaran air

- Belum optimalnya pelaksanaan monitoring, pengawasan dan pengendalian

pencemaran air

- Kurangnya ketaatan pelaku usaha dalam memenuhi persyaratan administrasi

dan teknis pencegahan pencemaran air

■ Pelayanan pencegahan Pencemaran Udara dari Sumber Tidak Bergerak


cerobong asap

- Kurangnya ketaatan pelaku usaha dalam memenuhi persyaratan administrasi

dan teknis pencegahan pencemaran udara

■ Pelayanan informasi status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi

biomassa

- banyaknya parameter yang harus diuji untuk penentuan status kerusakan

lahan dan / atau tanah untuk produk biomassa

■ Pelayanan Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat Akibat adanya dugaan

pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup


terhadap usaha dan / atau kegiatan yang berjalan.

Permasalahan lainnya yang dihadapi terkait pencapaian kinerja :


15

a) Masih rendahnya kapasitas pemrakarsa usaha kegiatan dalam menyusun

dokumen lingkungan (UKL-UPL), sehingga proses pengajuan izin lingkungan

terkesan lama dan rumit.

b) Belum adanya peraturan daerah tentang Izin Perlindungan dan Pengelolaan LH

(izin TPS LB3 dan Izin Pembuangan Limbah Cair).

c) Belum optimalnya SOP perizinan usaha kegiatan pertambangan, dimana di

dalamnya terdapat izin lingkungan.

d) Belum tersedianya PPLHD (Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah),

sehingga kegiatan pengawasan kegiatan usaha belum optimal.

e) Masih kurangnya Ruang Terbuka Hijau (RTH) di wilayah Perkotaaan Wates,

terutama untuk RTH Publik.

f) Masih kurangnya partisipasi dari warga sekolah dalam program adiwiyata

g) Masih kurang optimalnya fungsi pembinaan instansi / sektor terkait terhadap

usaha kegiatan yang menjadi kewenangannya (peternakan, pertambangan dan

perindustrian), sehingga menimbulkan dampak negatif terhadap LH.

h) Adanya regulasi terkait aturan pemberian hibah kepada kelompok masyarakat

yang mewajibkan berbadan hukum.

i) Dari Bank Sampah atau Kelompok Pengelola Sampah Mandiri yang sudah

terbentuk di Kabupaten Kulon Progo, setelah diinventarisir kembali ternyata

beberapa tidak menunjukkan keberlanjutan kegiatan

Strategi yang perlu diterapkan dalam mengatasi permasalahan di atas, diantaranya :

a) DLH melakukan pendampingan dan bimbingan kepada pemrakarsa usaha kegiatan

dalam penyusunan dokumen lingkungan.

b) Menggunakan acuan peraturan pusat

c) DLH meningkatkan koordinasi dengan Pemda DIY (DPUP ESDM, BLH dan KP2TSP)

untuk segera mengoptimalkan SOP perizinan usaha kegiatan pertambangan.

d) Meminta bantuan PPLHD dari BLH DIY maupun P3EJ.

e) Mengajukan permohonan fasilitasi RTH Perkotaan ke BLH DIY, antara lain untuk

pohon perindang jalan dan penghijauan lingkungan.

f) Meningkatkan koordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kantor Kementerian Agama

untuk bersama-sama melakukan pembinaan adiwiyata ke sekolah mulai dari

pendidikan dasar sampai dengan menengah.

g) Meningkatkan koordinasi dengan dinas terkait untuk bersama-sama melakukan

pembinaan teknis dalam pengelolaan lingkungan usaha kegiatan tersebut.


16

h) Perlu verifikasi usulan kelompok masyarakat terkait status badan hukum untuk

bantuan hibah sehingga pelaksanaan kegiatan berjalan lancar dan sesuai aturan.

i) DLH melakukan pendampingan dan bimbingan kepada Bank Sampah dan KPSM,

dan fasilitasi sarana dan prasarana persampahan, serta dilaksanakan evaluasi

terhadap permasalahan mereka.


17

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon

Progo disusun berdasarkan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Tahun Anggaran 2017 serta

Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2017 sebagai pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi

merupakan wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian misi dan tujuan instansi serta dalam

rangka perwujudan good governance.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian

sasaran maupun tujuan instansi sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi yang

mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan

program dan kebijakan yang ditetapkan, Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap sasaran,

ditetapkan indikator kinerja sasaran sebanyak lima indikator,

Penyelenggaraan kegiatan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo pada Tahun

Anggaran 2017 merupakan tahapan dari Rencana Strategis Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten

Kulon Progo Tahun 2017-2022, Keberhasilan yang dicapai berkat kerja sama dan partisipasi semua

pihak dan diharapkan dapat dipertahankan serta ditingkatkan, Sementara itu, untuk target-target

yang belum tercapai perlu diantisipasi dan didukung oleh berbagai pihak,

Hasil laporan akuntabilitas kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo

tahun 2017 dapat disimpulkan sebagai berikut: Dari dua indikator kinerja sasaran strategis yang

telah ditetapkan, keduanya memenuhi target yang ditetapkan, yaitu Indeks Kualitas Udara tahun

2017 sebesar 94,22 melebihi dari target 2017yang ditetapkan, yaitu 88,41 atau realisasinya 106,6 %.

Sedangkan indikator kinerja Indeks Kualitas Air dengan target 2017 sebesar 35,41 dan realisasinya

40 atau terealisasi 117,20 % (melebihi target).

Langkah-langkah yang perlu diambil untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang

dihadapi dan peningkatan kinerja dirumuskan saran-saran sebagai berikut:

1. Peningkatan kegiatan pembinaan dan pemantauan untuk pengendalian pencemaran air bagi

usaha-usaha yang berpotensi mencemari air. Memfasilitasi pengadaan instalasi pengolahan

limbah cair, utamanya bagi industi kecil dan menengah yang menjadi tanggung jawab

pemerintah dengan mengupayakan anggaran dari APBD I, APBD II dan APBN.

2. Perlu lebih ditingkatkan keterlibatan dan peran serta masyarakat, dunia usaha, dunia

pendidikan, Lembaga Swadaya Masyarakat dan para pemangku kebijakan dalam pengelolaan

lingkungan hidup.


18

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2017 ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai

bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan, penyempurnaan dokumen

perencanaan periode yang akan datang, penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang

akan datang, serta penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

Wates, 30 Januari 2018

encrypted

Documents

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)dlh.kulonprogokab.go.id/files/Revisi LKjIP 2017 DLH-Irda DIY.pdf · Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Laporan Keuangan dan