Laporan Kinerja Ditjen Kerja Sama ASEAN - kemlu.go.id Ditjen KSA.pdf · pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan

Laporan Kinerja Ditjen Kerja Sama ASEAN 2015

ii

DAFTAR ISI

Kata Pengantar i

Daftar Isi ii

BAB I PENDAHULUAN 1

BAB II PERENCANAAN KINERJA 3

A. RENCANA STRATEGIS DITJEN KSA TAHUN 2015-2019 3

B. PERJANJIAN KINERJA DITJEN KSA 4

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 5

A. GAMBARAN UMUM 5

B. ANALISA PENCAPAIAN SASARAN 9

1. Analisis Capaian Sasaran 1 IKU 1

2. Analisis Capaian Sasaran Strategis 2 IKU 2 14

3. Analisis Capaian Sasaran Strategis 2 IKU-3 17

C. ANALISIS EFISIENSI SUMBER DAYA 20

D. REALISASI ANGGARAN TAHUN 2015 20

BAB IV PENUTUP 25

LAMPIRAN

1. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015

2. REALISASI RENCANA AKSI TAHUN 2015

3. MATRIKS INDIKATOR KINERJA UTAMA

BAB I

PENDAHULUAN

BAB I PENDAHULUAN

Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN (Ditjen KSA) merupakan salah satu Unit Organisasi di lingkungan Kementerian Luar Negeri yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan hubungan luar negeri dan politik luar negeri pada lingkup kerja sama ASEAN, serta sekaligus sebagai Sekretariat Nasional ASEAN–Indonesia.

Dalam rangka pencapaian Visi Ditjen KSA Tahun 2015—2019, ―Menjadi Pemimpin Diplomasi dalam Pelaksanaan Kerja Sama ASEAN untuk Kepentingan Nasional‖ yang mendukung Visi Kemenlu Tahun 2015—2019, ―Terwujudnya Wibawa Diplomasi guna Memperkuat Jati Diri Bangsa sebagai Negara Maritim untuk Kepentingan Rakyat‖, peran strategis Ditjen KSA adalah sebagai berikut:

1. Sebagai pilar terdepan dalam melaksanakan politik luar negeri dan hubungan luar negeri

dalam rangka kerja sama ASEAN. 2. Meningkatkan kepemimpinan Indonesia di ASEAN dan dukungan serta komitmen yang

tinggi dari pemangku kepentingan nasional atas berbagai kesepakatan yang telah dihasilkan dalam konteks ASEAN.

3. Menyampaikan dan memperjuangkan prakarsa dan rekomendasi Indonesia dalam berbagai isu yang tengah dibahas di pertemuan ASEAN agar dapat diterima oleh seluruh negara anggota ASEAN.

4. Mendorong agar Cetak Biru Masyarakat ASEAN 2015 di ketiga pilarnya (pilar politik-keamanan, pilar ekonomi, pilar sosial-budaya) dapat diimplementasikan secara penuh baik oleh seluruh Negara Anggota ASEAN dan Indonesia pada tingkat nasional.

5. Turut serta membangun kesadaran publik mengenai ASEAN dan kerja sama ASEAN. 6. Sebagai Koordinator Sekretariat Nasional ASEAN-Indonesia.

Perpres Nomor 56 Tahun 2015 tentang Kementerian Luar Negeri menyebutkan

bahwa dalam melaksanakan tugas Ditjen KSA untuk menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan hubungan luar negeri dan politik luar negeri pada lingkup kerja sama ASEAN, Ditjen KSA menyelenggarakan fungsi:

1. perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan hubungan luar negeri dan

pelaksanaan politik luar negeri pada lingkup kerja sama asean; 2. pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan hubungan luar negeri dan politik luar

negeri pada lingkup kerja sama asean; 3. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyelenggaraan

hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri pada lingkup kerja sama asean;

4. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri pada lingkup kerja sama asean;

5. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri pada lingkup kerja sama asean;

6. pemajuan identitas dan kesadaran mengenai asean pada tingkat nasional; 7. pengelolaan kebijakan dan pelaksanaan kerja sama internasional dalam pembentukan

masyarakat asean; 8. pelaksanaan administrasi direktorat jenderal kerja sama asean; dan 9. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh menteri.

Ditjen KSA sebagai Sekretariat Nasional ASEAN-Indonesia memiliki peran yang sangat strategis untuk mendukung kesiapan Indonesia menyambut Masyarakat ASEAN

1

2015 dan ke depan. Dengan peran tersebut, Ditjen KSA bukan hanya sebagai pilar terdepan dalam hubungan luar negeri di bidang kerja sama ASEAN, namun juga pada tingkat nasional, sebagai pumpunan kegiatan (focal point) dan koordinator persiapan nasional untuk pertemuan-pertemuan ASEAN dan implementasi hasil kerja sama ASEAN, menjadi penyimpan informasi mengenai semua urusan ASEAN dan memajukan identitas dan kesadaran ASEAN.

Grafik 1

Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN

Pada tahun 2015, diplomasi Indonesia dalam kerangka kerja sama ASEAN ditujukan untuk menghasilkan manfaat yang secara nyata dapat dirasakan secara langsung oleh rakyat. Dalam penyusunan Visi Masyarakat ASEAN 2025, Ditjen KSA senantiasa memastikan bahwa rakyat Indonesia dapat merasakan dampak langsung dari pembentukan Masyarakat ASEAN.

Isu-isu strategis yang dihadapi selama tahun 2015 antara lain implementasi Cetak Biru Masyarakat ASEAN 2015, isu Laut China Selatan, promosi dan proteksi HAM, perlindungan buruh migran di luar negeri, kerja sama Maritim dalam konteks ASEAN dan EAS, kerja sama di bidang anti-terorisme, operasionalisasi Sekretariat AICHR, penguatan AIPR, perampingan pertemuan ASEAN, isu asap lintas batas, RCEP, penyusunan Visi Masyarakat ASEAN 2025, pengangkatan moratorium mitra wicara ASEAN, penguatan Sekretariat ASEAN dan sentralitas ASEAN.

Berbagai isu dan tantangan yang semakin kompleks yang dihadapi di ASEAN mempengaruhi cara pandang dan kebijakan Indonesia dalam menanganinya. Kepemimpinan Indoensia di ASEAN perlu diperkuat dan memperoleh dukungan dari para pemangku kepentingan terkait agar mampu mengelola berbagai dinamika di kawasan untuk meraih manfaat dan peluang yang ditawarkan ASEAN bagi rakyat Indonesia. Kepemimpinan Indonesia di ASEAN sangat tergantung pada upaya menindaklanjuti komitmen Indonesia di ASEAN ke dalam dukungan domestic melalui regulasi, kelembagaan, maupun program/kegiatan. Untuk mendukung kondisi tersbut, Ditjen KSA senantiasa perlu secara konsisten menyesuaikan dirinya terhadap dinamika di kawasan dan dalam negeri.

2

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS DITJEN KSA TAHUN 2015-2019

Renstra Ditjen KSA Tahun 2015-2019 telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur

Jenderal Kerja Sama ASEAN Nomor SK. 018/KP/05/2015/05. Renstra Ditjen KSA 2015-2019 dapat diringkas seperti di bawah ini:

INDIKATOR KINERJA UTAMA DITJEN KSA

1. Persentase rekomendasi dan prakarsa Indonesia yang diterima dalam setiap pertemuan.

2. Persentase masyarakat yang memahami integrasi Masyarakat ASEAN. 3. Persentase saran kebijakan yang disetujui untuk pelaksanaan kesepakatan ASEAN

di tingkat nasional.

VISI KEMLU

"Terwujudnya Wibawa Diplomasi Guna Memperkuat Jati Diri Bangsa sebagai Negara Maritim untuk Kepentingan Rakyat"

MISI KEMLU

1. Memperkuat peran dan kepemimpinan Indonesia sebagai negara maritim dalam kerja sama internasional untuk memajukan kepentingan nasional. 2. Memantapkan peran Kementerian Luar Negeri sebagai penjuru pelaksana hubungan luar negeri dengan dukungan dan peran aktif seluruh pemangku

kepentingan nasional. 3. Mewujudkan kapasitas Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI yang mumpuni.

VISI DITJEN KSA

―Menjadi Pemimpin Diplomasi dalam pelaksanaan Kerja Sama ASEAN untuk kepentingan nasional‖

MISI DITJEN KSA

1. Meningkatkan rekomendasi dan prakarsa Indonesia dalam pelaksanaan kerja sama ASEAN di bidang politik-keamanan, ekonomi dan sosial budaya serta hubungan eksternal ASEAN.

2. Mendorong implementasi saran kebijakan oleh pemangku kepentingan nasional untuk pelaksanaan kesepakatan ASEAN.

3. Memperkuat organisasi, manajemen, dan kualitas sumber daya manusia di lingkungan Ditjen Kerja Sama ASEAN.

SASARAN STRATEGIS DITJEN KSA

1. Kepemimpinan Indonesia di ASEAN yang meningkat. 2. Dukungan dan komitmen nasional yang tinggi atas kesepakatan ASEAN.

PROGRAM DITJEN KSA

―Peningkatan Hubungan dan Politik Luar Negeri Melalui Kerja Sama ASEAN‖. KEGIATAN DITJEN KSA

1. Kerja Sama ASEAN Bidang Politik dan Keamanan 2. Kerja Sama ASEAN Bidang Ekonomi 3. Kerja Sama ASEAN Bidang Fungsional 4. Kerja Sama ASEAN dengan Mitra Wicara dan Antar Kawasan 5. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Kerja Sama ASEAN

ANGGARAN DITJEN KSA

Rp. 60.203.987.000,-

TUJUAN DITJEN KSA

―Kepemimpinan Indonesia yang berpengaruh dalam kerja sama ASEAN‖

3

B. PERJANJIAN KINERJA DITJEN KSA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 DIREKTORAT JENDERAL KERJA SAMA ASEAN

No Sasaran Program/Kegiatan Indikator Kinerja Target

(1) (2) (3) (4)

1. Kepemimpinan Indonesia di ASEAN yang meningkat

1 Persentase rekomendasi dan prakarsa Indonesia yang diterima dalam setiap pertemuan.

90%

2. Dukungan dan komitmen nasional yang tinggi atas kesepakatan ASEAN

2 Persentase masyarakat yang memahami integrasi Masyarakat ASEAN.

85%

3 Persentase saran kebijakan yang disetujui untuk pelaksanaan kesepakatan ASEAN di tingkat Nasional.

97%

Kegiatan Anggaran 1 Kerja Sama ASEAN Bidang Ekonomi

Rp. 6.764.100.000,-

2 Kerja Sama ASEAN Bidang Fungsional Rp.

5.604.600.000,-

3 4 5

Kerja Sama ASEAN Dengan Bidang Wicara dan Antar Kawasan Kerja Sama Asean Bidang Politik dan Keamanan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Kerja Sama ASEAN

Rp. Rp. Rp.

5.686.600.000.- 11.769.800.000,- 32.742.000.000,-

Jumlah Total Anggaran Kegiatan Rp. 62.567.100.000,- *) *) Total Anggaran Saat Penandatanganan Perjanjian Kinerja Rp. 62.567.100.000,- Total Anggaran Revisi Ditjen KSA Rp. 60.203.987.000,-

4

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. GAMBARAN UMUM

Secara keseluruhan tingkat capaian kinerja Ditjen KSA pada tahun 2015 sebesar 99.08%. Selama tahun 2015, Indonesia senantiasa melanjutkan dan meningkatkan kepemimpinannya di ASEAN. Dengan mulainya Masyarakat ASEAN pada 31 Desember 2015, ASEAN kini menjadi suatu kawasan yang terintegrasi dalam satu komunitas yang terbuka, damai, dan sejahtera, saling peduli, dan terikat bersama dalam kemitraan dinamis.

Diplomasi dan politik luar negeri Indonesia dalam kerangka kerja sama ASEAN

utamanya dilakukan untuk mendukung Visi Presiden RI menjadikan Indonesia berdaulat secara politik, mandiri secara ekonomi dan berkepribadian secara budaya. Untuk mendukung kebijakan ASEAN sebagai prioritas politik luar negeri Indonesia pada tahun 2015, Ditjen KSA memberikan kontribusi yang signifikan di bidang perlindungan buruh dan diplomasi ekonomi di ASEAN. Untuk mendukung realisasi Poros Maritim, diplomasi Indonesia ditujukan untuk mendorong penguatan kerja sama maritim dalam berbagai mekanisme di ASEAN.

Tahun 2015 merupakan tahun dimana Masyarakat ASEAN termasuk Masyarakat

Ekonomi ASEAN akan mulai diberlakukan yaitu pada 31 Desember 2015. Masyarakat ASEAN bukanlah suatu ―event‖ tetapi sebuah proses yang akan terus berlangsung, bahkan setelah tahun 2015. Tujuan para Pemimpin negara anggota ASEAN membentuk Masyarakat ASEAN adalah untuk menciptakan masyarakat yang berpandangan maju, hidup dalam lingkungan yang damai, stabil, dan makmur serta saling peduli. Secara lebih luas, Masyarakat ASEAN dibentuk guna mempererat kesatuan ASEAN dalam menghadapi konstelasi global. Faktor-faktor dinamis tersebutlah yang menegaskan bahwa Masyarakat ASEAN adalah proses bukan akhir dari sebuah event.

Sepanjang tahun 2015, Indonesia secara konsisten aktif mendorong implementasi

Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea(DoC) secara penuh dan efektif, serta diselesaikannya Code of Conduct in The South China Sea (CoC). Indonesia juga terus berperan aktif dalam pencapaian Masyarakat ASEAN dan menyiapkan Visi Masyarakat ASEAN pasca 2015. Selain masalah Laut Cina Selatan dan Visi Masyarakat ASEAN pasca 2015, isu-isu strategis dan prioritas yang diperjuangkan Indonesia dalam konteks ASEAN antara lain mengenai perlindungan buruh migran dan HAM, kerja sama penanggulangan bencana dan terorisme, kerja sama maritim dan penguatan Sekretariat ASEAN. Indonesia juga menginginkan semakin sempitnya gap kemakmuran antar-negara ASEAN dan hubungan kerja sama yang saling menghormati, soliditas dan sentralitas ASEAN serta kawasan ASEAN yang aman dan stabil.

Pada tahun 2015, ASEAN juga berhasil menyelesaikan dokumen ASEAN 2025:

Forging Ahead Together yang terdiri dari Visi Masyarakat ASEAN 2025, Cetak Biru Masyarakat Politik Keamanan ASEAN 2025, Cetak Biru Masyarakat Ekonomi ASEAN 2025, dan Cetak Biru Masyarakat Sosial Budaya 2025, serta Kuala Lumpur Declaration on ASEAN 2025: Forging Ahead Together. Dalam hal ini Ditjen Kerja Sama ASEAN telah berhasil memasukan elemen-elemen penting usulan Indonesia agar terefleksikan dalam dokumen tersebut.

Agar kerja sama ASEAN dapat memberikan manfaat optimal bagi rakyat, maka

Ditjen KSA terus berupaya untuk mendorong tindaklanjut dan implementasi kesepakatan ASEAN kepada pemangku kepentingan di tingkat nasional. Pada tahun 2015, Ditjen KSA selaku Setnas ASEAN-Indonesia telah melakukan penguatan operasionalisasi Setnas

5

ASEAN-Indonesia. Upaya penguatan ini direalisasikan melalui pembentukan Tim Pelaksana Harian Setnas ASEAN-Indonesia di bawah Satker Ditjen KSA. Kegiatan pemajuan identitas dan kesadaran ASEAN di tingkat nasional menjadi prioritas utama Tim ini. Operasionalisasi didukung secara penuh melalui penyediaan fasilitas kantor Setnas yang berlokasi di kompleks Pusdiklat Kemlu dan penguatan anggaran. Koordinasi dengan seluruh kementerian teknis yang menangani isu ASEAN di bidang politik, ekonomi dan sosial budaya dalam rangka formulasi kebijakan dan implementasi berbagai kesepakatan ASEAN semakin solid dan terus ditingkatkan.

Dibandingkan dengan tahun 2014, diplomasi Indonesia di ASEAN lebih difokuskan

pada isu-isu yang memberikan dampak langsung kepada masyarakat Indonesia seperti isu perlindungan buruh migran, pemberantasan IUU fishing, penanggulangan bencana asap dan lainnya. Peningkatan kepemimpinan Indonesia di ASEAN di tahun 2015 sejatinya merupakan proses yang berkesinambungan dan tidak dapat terpisahkan dari capain Ditjen KSA pada tahun 2014. Berbagai prakarsa dan rekomendasi yang berhasil diperjuangkan Indonesia pada tahun 2015 merupakan refleksi dari kemajuan dan dinamika kerja sama ASEAN dari tahun sebelumnya dan tahun berjalan.

Terkait upaya peningkatan kesadaran dan dukungan terhadap kesiapan nasional,

Ditjen KSA selaku Setnas ASEAN-Indonesia terus berupaya menyelaraskan dan menyinergikan berbagai upaya yang telah dilakukan oleh para pemangku kepentingan nasional termasuk publik domestik. Mengingat Masyarakat ASEAN bukan suatu peristiwa melainkan sebuah proses, Ditjen KSA berkepentingan untuk terus mendorong tingkat pemahaman masyarakat tentang Masyarakat ASEAN. Luas wilayah Indonesia mengharuskan Ditjen KSA untuk merangkul berbagai pihak, misalnya dengan berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Ditjen KSA bekerja sama dengan berbagai perguruan tinggi negeri maupun swasta untuk membentuk Pusat Studi ASEAN (PSA). Di Indonesia kini terdapat 20 PSA yang tersebar di berbagai provinsi. Ditjen KSA terus merangkul PSA di masa-masa mendatang untuk dapat melaksanakan kegiatan yang mampu mendorong tingkat pemahaman masyarakat Indonesia mengenai Masyarakat ASEAN, dan memastikan keberlangsungan dan efektivitas dari upaya tersebut.

Berbagai upaya yang telah dilakukan Ditjen KSA adalah untuk mewujudkan

peningkatan kepemimpinan Indonesia di ASEAN. Kepemimpinan Indonesia di ASEAN harus terus diperjuangkan agar Indonesia memiliki pengaruh terhadap kebijakan di forum ASEAN yang pada akhirnya dapat menyuarakan kepentingan nasional. Status kepemimpinan Indonesia di ASEAN tidak dapat diragukan lagi, hal ini didukung berbagai pendapat dan analisa berbagai pihak baik dalam negeri maupun luar negeri. Pattharapong Rattanasevee, akademisi Burapha University-Thailand, dalam artikelnya yang dimuat di Jurnal East Asia Forum, Maret 2015 menyatakan bahwa ada 3 jenis kepemimpinan di ASEAN yaitu sectoral, cooperative dan periodical leadership. Rattanasevee berpendapat bahwa ASEAN membutuhkan undisputed leadership dimana Indonesialah satu-satunya kandidat, sebagai negara terbesar, makmur dan terkuat di kawasan dan pendiri pelopor ASEAN. Pernyataan ini tentu saja merupakan apresiasi yang sangat tinggi bagi sejarah perjuangan, peran dan kontribusi Indonesia untuk ASEAN.

Amitav Acharya seorang profesor di American University, pada 29 Juni 2015 menulis

di Jurnal yang sama bahwa Indonesia merupakan ―a thought leader‖. Kishore Mahbubani, Dekan Lee Kuaw Yew School of Public Policy (pada World Economic Forum on East Asia 2015 yang diselenggarakan di Jakarta 19-21 April 2015-www.rappler.com) menyampaikan bahwa peran Indonesia sangatlah fundamental bagi kesuksesan MEA, mengingat Indonesia merupakan ekonomi terbesar di kawasan, sehingga apabila Indonesia tidak ikut dalam keterbukaan MEA, maka MEA menjadi tidak berarti. Pernyataan ini senada dengan ungkapan Chairman CIMB Niaga Group Datuk Sri Nazir Razak, bahwa ASEAN bukan apa-apa tanpa Indonesia. Dia melanjutkan, Indonesia memiliki peranan yang sangat penting di

6

ASEAN, baik dalam bidang politik maupun ekonomi. Oleh sebab itu, kepemimpinan Indonesia dibutuhkan untuk berlangsungnya MEA.

Grafik 2

Pengakuan akan Kepemimpinan Indonesia di ASEAN yang meningkat

Grafik 3

Dukungan dan komitmen dari pemangku kepentingan di Indonesia terkait kesepakatan ASEAN

7

Capaian kinerja Ditjen KSA tahun 2015 sebesar 98.99% menandai penuntasan proses pencapaian pembentukan Masyarakat ASEAN 31 Desember 2015. Capaian pada tahun 2015 tidak bersifat akumulatif terhadap tingkat pengaruh kepemimpinan Indonesia dalam kerja sama ASEAN yang akan dicapai sesuai Renstra dengan target 2016 sebesar 78,50% dan sebesar 82,50% pada tahun 2019. Capaian pada masa mendatang juga akan dipengaruhi oleh perkembangan di kawasan yang sangat dinamis, serta dukungan pemangku kepentingan nasional terhadap pelaksanaan kesepakatan ASEAN.

Capaian kinerja Ditjen KSA pada tahun 2015 diperoleh dari hasil pengukuran kinerja

yang dilakukan dengan membandingkan antara realisasi kinerja dengan target kinerja yang telah ditetapkan pada tahun berjalan.

Tabel 1 Capaian IKU Ditjen Kerja Sama ASEAN

NO

SASARAN

IKU

T

C

INFORMASI

KINERJA

J

R

1.

2.

Kepemimpinan Indonesia di ASEAN yang meningkat Dukungan dan komitmen nasional yang tinggi terhadap kebijakan luar negeri terkait kesepakatan ASEAN

IKU 1 Persentase rekomendasi dan prakarsa Indonesia yang diterima dalam setiap pertemuan.

90%

107,01%

Prakarsa yang disampaikan

48

Prakarsa yang diterima

47

Rekomendasi yang disampaikan

710

Rekomendasi yang diterima

683

REALISASI IKU 1: 96.31%

IKU 2: Persentase masyarakat yang memahami integrasi Masyarakat ASEAN

85%

90.03%

Jumlah total kuesioner yang diterima

16.949

Jumlah masyarakat yang memiliki nilai 80-100 (skala 0-100) dalam menjawab kuesioner

12.970


IKU 3: Persentase saran kebijakan yang disetujui untuk pelaksanaan kesepakatan ASEAN di tingkat nasional

97%

99.94%

Jumlah total saran kebijakan yang disampaikan

98

Jumlah saran kebijakan yang disetujui

95


CAPAIAN SASARAN: 98.99%

8

B. ANALISA PENCAPAIAN SASARAN

1. ANALISIS CAPAIAN SASARAN I IKU 1 Capaian Sasaran Strategis Ditjen KSA ―Kepemimpinan Indonesia di ASEAN yang meningkat‖ sebagai Sasaran Strategis 1 (SS-1) diukur dengan Indikator Kinerja Utama (IKU-1) ―Persentase rekomendasi dan prakarsa Indonesia yang diterima dalam setiap pertemuan”. Wujud Kepemimpinan Indonesia di ASEAN, ditandai dengan banyaknya prakarsa (inisiatif/gagasan baru) dan rekomendasi (usulan) Indonesia yang diterima oleh negara-negara ASEAN.

Pada tahun 2015, Indonesia telah berhasil memperjuangkan 730 rekomendasi dan prakarsa yang diterima dari 758 rekomendasi dan prakarsa yang disampaikan dalam 250 pertemuan ASEAN yang dihadiri oleh delegasi Indonesia. Oleh karena itu pada tahun 2015, capaian kinerja SS-1 IKU-1 sebesar 107,01% dengan realisasi 96.31% dari target 90%, sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2

Capaian IKU 1 Ditjen Kerja Sama ASEAN

IKU 1 Bidang Prakarsa

yang Disampaikan

Prakarsa yang

Diterima

Rekomendasi yang

disampaikan

Rekomendasi yang diterima

Nilai

Persentase rekomendasi dan prakarsa Indonesia yang diterima dalam setiap pertemuan.

Bidang Politik 0 0 268 248

Bidang Ekonomi 18 17 72 71

Bidang Sosial Budaya 27 27 89 86

Kerjasama ASEAN dengan negara mitra wicara ASEAN dan organisasi regional/ internasional

7 7 281 278

Jumlah 48 47 710 683

Yang diterima (%)

Jumlah Rekomendasi dan Prakarsa yang disampaikan: 758

Jumlah Rekomendasi dan Prakarsa yang diterima: 730

Realisasi IKU 1 (%): 96,31

Capaian (%) dari target 90%: 107,01

Jika dibandingkan dengan capaian IKU pada tahun 2014, capaian IKU tahun ini mengalami penurunan dari 118.81% menjadi 107,01%, dikarenakan adanya peningkatan target dari 80% di tahun 2014 menjadi 90% di tahun 2015. Sedangkan, jika dilihat dari angka realisasi, tahun 2015 telah mengalami peningkatan realisasi dari 95.05% di tahun 2014 menjadi 96.31% pada 2015.

Lebih lanjut berdasarkan data komponen IKU dapat dilihat bahwa jumlah prakarsa

dan rekomendasi yang disampaikan dalam pertemuan ASEAN tahun 2015 mengalami peningkatan dari 525 menjadi 756 (jumlah rekomendasi yang disampaikan Indonesia meningkat dari 501 menjadi 705 atau naik 28.9% dan jumlah prakarsa meningkat dari 24 menjadi 51 atau naik 52%). Pada tahun ini Indonesia terus mendorong tindak lanjut dari rekomendasi dan prakarsa yang telah disepakati tahun 2014 dan merealisasikan keinginan Indonesia sebagai Poros Maritim dunia.

9

Tabel 3 Perbandingan Kinerja Komponen-1 IKU-1 SS-1

Tahun 2015 dengan Tahun 2014

INFORMASI KINERJA IKU I

TAHUN 2014

TAHUN 2015

Prakarsa Yang Disampaikan 24 48

Prakarsa Yang Diterima 23 47

Rekomendasi Yang Disampaikan 501 710

Rekomendasi Yang Diterima 476 683

Realisasi 95.05% 96.31%

Capaian IKU 118,81% 107,01%

Adapun perbandingan kinerja IKU-1 SS-1 tahun 2015 dengan beberapa tahun

terakhir sebagai berikut:

Tabel 4 Perbandingan Realisasi IKU-1 SS-1 Tahun 2012—2015

Informasi Kinerja IKU 1

2012

2013

2014

2015

Jumlah Sidang 328 188 192 250

Rekomendasi dan Prakarsa yang disampaikan

209 442 525 758

Rekomendasi dan Prakarsa yang diterima

187 717 499 730

Persentase rekomendasi dan prakarsa Indonesia yang diterima dalam setiap pertemuan

89.48%

94.34%

95.05%

96.31%

Capaian selengkapnya rekomendasi dan prakarsa sebagaimana lampiran Matriks No. 1.

Beberapa pertemuan penting pada tahun 2015 diantaranya Pertemuan Tingkat

Pejabat Tinggi (SOM), Pertemuan Tingkat Menteri (AMM/PMC/IAMM), KTT ke-26 dan ke-27 ASEAN, KTT EAS, KTT Plus One, Pertemuan HLTF on ASEAN Community's Post-2015 Vision, Pertemuan ARF, AIPR, AICHR dan berbagai pertemuan dengan negara mitra wicara ASEAN. Rekomendasi dan prakarsa Indonesia yang bernilai strategis dan merupakan perwujudan kepemimpinan Indonesia di ASEAN yaitu:

PRAKARSA 1. Prakarsa Indonesia terkait EAS Statement on Enhancing Regional Maritime Cooperation

telah disahkan para Pemimpin Negara Peserta EAS pada November 2015. Dokumen ini merupakan salah satu deliverables penting dan utama dari KTT ke-10 EAS dan berisikan salah satunya upaya pemberantasan Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing. Indonesia mengusulkan perlunya dibentuk suatu mekanisme/instrumen hukum ASEAN guna memberantas IUU Fishing dan memasukkannya dalam kategori kejahatan trans-national. Upaya ini membantu Indonesia dalam mewujudkan visi sebagai poros maritim dunia dan upaya pengembangan kerja sama di bidang maritim yang bersifat lebih komprehensif di kawasan. Hal itu juga akan bermanfaat untuk mendorong kerja sama pemberantasan IUU Fishing dalam kerangka EAS dan dapat menjadi pedoman yang penting bagi ASEAN dalam upaya mengembangkan kerja sama maritim dengan mitra eksternalnya.

10

Indonesia juga berhasil mendorong disepakatinya beberapa dokumen kerja sama di sektor perikanan yang bertujuan untuk mencegah masuknya produk perikanan hasil IUU Fishing ke dalam regional supply chain pada pertemuan the 37th Meeting of the ASEAN Ministers on Agriculture and Forestry (37thAMAF).

2. Terkait arsitektur kawasan, Indonesia telah memprakarsai suatu konsep pemikiran

berdasarkan Treaty of Amity and Cooperation (TAC) dan EAS Declaration for Mutually Beneficial Relations (Bali Principles) guna menghadapi berbagai tantangan ke depan sekaligus memperkuat pembentukan Masyarakat ASEAN dan juga implementasi dari Visi Masyarakat ASEAN pasca-2015. Konsep pemikiran Indonesia pada hakekatnya dan dalam jangka panjang adalah memanfaatkan elemen-elemen TAC dan Bali Principles untuk disinergikan dengan berbagai inisiatif negara peserta EAS lainnya dalam rangka menyusun suatu instrumen hukum yang mengikat bagi kawasan yang lebih luas. Dengan terciptanya arsitektur kawasan yang stabil maka dapat menciptakan enabling environment yang memungkinkan Indonesia tetap dapat melanjutkan pembangunan nasional untuk kepentingan rakyat.

REKOMENDASI 3. Dalam rangka mendorong pemeliharaan perdamaian, keamanan dan stabilitas di

kawasan, Indonesia mendorong implementasi DOC secara penuh dan finalisasi COC secepat mungkin. Indonesia berhasil mendorong tersusunnya elemen awal COC serta adanya workplan pembahasan COC. Pada isu SEANWFZ, Indonesia mengusulkan adanya penandatanganan dan ratifikasi dimulai dari negara yang tidak akan melakukan reservasi. Isu Laut China Selatan dan SEANWFZ sangat penting bagi Indonesia sehingga stabilitas keamanan di kawasan menjadi terpelihara dan mewujudkan sebuah prakondisi yang memungkinkan Indonesia melakukan pembangunan nasional secra berkelanjutan.

4. Terkait aplikasi Timor Leste sebagai anggota ASEAN:

a. Indonesia mengusulkan agar Sekretariat ASEAN dapat menyusun daftar kegiatan/pertemuan ASEAN yang dapat diikuti oleh Timor Leste dalam kerangka capacity building.

b. Indonesia menekankan agar negara anggota ASEAN dapat mempertimbangkan untuk mengundang Timor Leste dalam kegiatan yang bersifat teknis dan untuk meningkatkan capacity building Timor Leste.

Keanggotaan Timor Leste di ASEAN dapat menjamin stabilitas keamanan dan politik di Timor Leste yang berbatasan langsung dengan Indonesia. Sehingga berdampak penting bagi pembangunan Indonesia terutama di wilayah-wilayah Indonesia timur.

5. Indonesia telah berhasil memasukkan beberapa poin penting dalam proses perundingan High Level Task Force on ASEAN Community’s Post-2015 Vision antara lain memperluas kerja sama maritim ASEAN untuk menanggulangi terorisme, kejahatan lintas negara dan transboundary challenges di wilayah laut, termasuk IUU fishing, penyelundupan, trafficking in persons. Pertemuan HLTF ini memiliki arti strategis karena akan melandasi arah kerja sama ASEAN pada periode 2016-2025. Dengan ikut serta secara konstruktif dalam HLTF, Indonesia akan ikut mewarnai arah kerja sama ASEAN pada dekade mendatang agar searah dan mendukung kepentingan pembangunan nasional.

6. Terkait hubungan eksternal ASEAN, Indonesia mendorong permintaan Selandia Baru untuk meningkatkan status kerja sama kemitraan dengan ASEAN dari status Comprehensive menjadi Strategic Partnership agar dapat dipertimbangkan secara positif oleh ASEAN. Manfaat bagi Indonesia antara lain pemberian beasiswa dan peningkatan kapasitas/pelatihan, peningkatan people to people contact, dan permasalahan sosial lainnya. Manfaat ini direalisasikan melalui optimalisasi program Four Flagship Initiatives

11

and Plan of Action 2016-2020. Indonesia selama ini berpandangan bahwa ASEAN perlu menyusun kriteria klasifikasi level kerja sama kemitraan ASEAN dengan mitra wicara, yaitu enhanced, comprehensive, dan strategic partnership untuk menjadi panduan ASEAN.

7. Indonesia menyampaikan perlunya empat kriteria sebagai rujukan dalam aplikasi keanggotaan baru di ARF (UAE dan Chili), yaitu: (1) komitmen untuk bekerjasama mewujudkan tujuan ARF, (2) geographical footprint yaitu Asia timur, Asia Tenggara dan Oceania, (3) kewajaran jumlah anggota dan (4) dibahas melalui proses konsultasi.

8. Dalam negosiasi RCEP, Indonesia memberi rekomendasi dan mendorong ASEAN untuk

segera menyelesaikan kesepakatan RCEP yang substansial pada akhir tahun ini. RCEP diharapkan dapat memperlancar arus perdagangan barang, jasa, dan investasi bagi suatu pasar besar yang mencakup lebih dari 3,5 milyar jiwa (48% penduduk dunia), dengan jumlah produk domestik bruto sebesar $22,4 triliun dan total nilai ekspor barang sebesar $5,1 triliun. Indonesia memandang pentingnya RCEP untuk mempersempit kesenjangan tingkat pembangunan antar negara, karena demi implementasi RCEP yang efektif dan efisien, manfaatnya harus dapat dirasakan oleh semua pihak termasuk UKM.

9. Sebagai wujud komitmen kuat terhadap penanganan polusi asap lintas bantas,

Indonesia telah menjadi negara pihak pada Persetujuan ASEAN mengenai Polusi Asap Lintas Batas (ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution /AATHP) pada tanggal 23 Maret 2015. Komitmen ini ditindaklanjuti dengan pencalonan Indonesia menjadi tuan rumah ASEAN Coordinating Centre for Transboundary Haze Pollution Control (ACCTHPC).

10. Indonesia menegaskan kembali posisi nasional bahwa untuk perlindungan pekerja migran di ASEAN secara efektif dan komprehensif draft instrumen wajib memenuhi 3 hal yaitu legally binding, memberikan perlindungan bagi seluruh pekerja migran tanpa membedakan status keimigrasiannya, serta menghormati hak-hak anggota keluarga pekerja migran sebagaimana tercantum dalam ASEAN Declaration on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers (2007), ASEAN Human Rights Declaration (2012), International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and members of Their Famillies (1990).

Penguatan perlindungan bagi Buruh Migran Indonesia pada konteks ASEAN dilakukan melalui upaya mendorong terbentuknya instrumen hukum ASEAN tentang perlindungan buruh migran yang bersifat non-diskriminatif. Hal ini sejalan dengan Visi ASEAN untuk membentuk Masyarakat ASEAN yang saling peduli.

Capaian di bidang perdagangan barang nampak dari keberhasilan Indonesia mempertahankan kepentingannya, antara lain tetap mengenakan bea masuk bagi produk alkohol karena alasan masalah sosial dan moral, serta produk beras dan gula guna melindungi petani dalam negeri. Indonesia juga berhasil mempertahankan pengaturan ketentuan standar dan kualitas barang terbatas pada produk yang diproduksi ASEAN dan bukan produk yang dipasarkan di ASEAN.

Sementara capaian di bidang perdagangan jasa antara lain adalah keberhasilan Indonesia memperpanjang pemenuhan persyaratan AFAS Paket ke-10 dari tahun 2015 menjadi tahun 2017. Indonesia juga mendominasi jumlah tenaga kerja terampil insinyur (569 orang dari total 1483) dan arsitek (84 orang dari total 285) yang terdaftar sebagai tenaga kerja ahli ASEAN. Selain mendominasi jumlah tenaga kerja ahli ASEAN, Indonesia juga dipercaya menjadi lokasi regional secretariat untuk ASEAN Healthcare Services, ASEAN Chartered Professional Accountant Coordinating Committee (ACPACC), dan

12

ASEAN Tourism Professional. Keberhasilan Indonesia lainnya adalah mendorong dirampungkannya ASEAN Strategic Action Plan for SME Development 2016-2025.

Pencapaian target IKU 1 terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

Mengingat mekanisme pengambilan keputusan di ASEAN melalui konsensus penuh sehingga pencapaian IKU ini juga dipengaruhi oleh posisi dan dinamika yang ditimbulkan oleh 9 negara anggota lainnya. Ditetapkannya target di Renstra tahun 2019 sebesar 94%, meski bukan merupakan target akumulatif, namun menunjukkan pentingnya kepemimpinan Indonesia di ASEAN dan optimisme akan kemampuan Indonesia untuk terus meningkatkan kepemimpinan di ASEAN. Realisasi IKU-1 tahun 2015 sebesar 96,31% menunjukkan peningkatan kualitas dari rekomendasi dan prakarsa yang dihasilkan. Perolehan yang telah melebihi tahun 2015 menunjukkan pada tahun 2015 Ditjen Kerja Sama ASEAN telah berhasil meningkatkan kuantitas dan kualitas rekomendasi dan prakarsa sehingga tingkat penerimaan dari negara ASEAN lainnya menjadi cukup tinggi. Dalam tahun berikutnya Ditjen KS ASEAN terus meningkatkan target persentase rekomendasi dan prakarsa yang diterima, meski pengaruh dinamika dari 9 negara ASEAN lainnya sangat menentukan realisasi pencapaian IKU ini.

Dalam upaya untuk mencapai IKU-1, Ditjen Kerja Sama ASEAN menghadapi beberapa kendala. Secara umum, faktor penghambat utama yang dihadapi oleh Indonesia untuk melaksanakan prioritasnya, antara lain masih terdapat perbedaan kepentingan di antara negara-Negara Anggota ASEAN yang belum dapat dijembatani dan sejumlah negara anggota ASEAN memiliki posisi yang bertentangan dengan Indonesia terutama dalam isu perlindangan buruh migran di ASEAN. Koordinasi antar Negara Anggota ASEAN perlu terus ditingkatkan untuk menjamin kesatuan dan sentralitas ASEAN, khususnya ketika melakukan pembahasan isu-isu regional seperti Laut China Selatan. Selain itu, keterbatasan waktu dan sumber daya manusia juga menjadi kendala, sehingga alokasi waktu dan sumber daya manusia untuk dapat berpartisipasi dalam berbagai kegiatan ASEAN menjadi terbatas.

Pada pertemuan ke-48 ASEAN Foreign Ministers Meeting di Kuala Lumpur tanggal

1-4 Agustus 2015, Indonesia telah mengajukan proposal untuk adopsi ASEAN Foreign Ministers’ Statement on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers yang didukung beberapa negara anggota, namun pertemuan belum mencapai konsensus. Statement ini merupakan bentuk dukungan Menteri Luar Negeri ASEAN atas proses drafting Instrumen perlindungan pekerja migran dalam ACMW/ACMW-DT dan melalui 15 putaran, di mana penyelesaiannya terkendala isu-isu yang memerlukan arahan kebijakan politis.

Untuk mengatasi kendala tersebut, Ditjen KSA terus melakukan pendekatan dengan

negara-negara yang masih belum sejalan dengan posisi Indonesia melalui lobi, pertemuan informal, dialog, dan konsultasi. Sebagai contoh, terkait isu asap lintas batas, Malaysia dan Singapura cukup keras dalam memasukkan paragraf yang menyudutkan Indonesia. Namun atas hasil pendekatan yang efektif, Malaysia dan Singapura pada akhirnya dapat berkompromi dan dapat menerima posisi dan sebagian besar paragraf usulan Indonesia sebagaimana terefleksi dalam Chairman’s Statement of the 27th ASEAN Summit. Selanjutnya, Indonesia aktif mendorong perampingan dan perbaikan format pertemuan ASEAN (streamlining of ASEAN Meetings). Selain hal tersebut sejalan dengan semangat efektivitas dan efisiensi pertemuan ASEAN, perampingan pertemuan ASEAN akan berdampak pada optimalnya partisipasi Ditjen KSA di berbagai pertemuan ASEAN.

Langkah antisipasi mendatang terkait dengan negosiasi finalisasi instrumen

perlindungan pemajuan hak-hak pekerja migran ASEAN, Indonesia akan tetap konsisten dengan posisi nasionalnya bahwa dalam rangka memberikan perlindungan yang efektif dan komprehensif kepada pekerja migran di ASEAN. Oleh karenanya Indonesia akan merekomendasikan agar permasalahan dalam perumusan instrument ini dibahas dalam forum-forum ASEAN selain SLOM seperti AMM. Indonesia akan menyelenggarakan

13

konferensi regional untuk menggalang dukungan terkaitnya pentingnya isu pekerja migran dengan mengundang seluruh negara ASEAN dan pemangku kepentingan terkait lainnya.

2. ANALISIS CAPAIAN SASARAN STRATEGIS 2 IKU 2

Capaian Sasaran Strategis Ditjen KSA ―Dukungan dan komitmen nasional yang tinggi terhadap kebijakan luar negeri terkait kesepakatan ASEAN‖ sebagai Sasaran Strategis 2 (SS-2) diukur dengan Indikator Kinerja Utama (IKU-2) ―Persentase masyarakat yang memahami integrasi Masyarakat ASEAN” Tingkat pemahaman masyarakat Indonesia mengenai integrasi masyarakat ASEAN dapat mendukung formulasi dan implementasi hasil kebijakan luar negeri RI terhadap ASEAN. Tingkat pemahaman ini pengukurannya dilakukan dengan penyebaran kuesioner yang berisi substansi pembentukan Masyarakat ASEAN terhadap peserta.

Pada tahun 2015, Ditjen KSA telah berhasil melakukan 100 kegiatan

pemasyarakatan di 50 kota. Dari total 16.949 kuesioner yang diterima kembali dari peserta kegiatan sebanyak 12.790 kuesioner memiliki nilai 80-100 (skala 0-100). Sehingga pada tahun 2015, capaian kinerja SS-2 IKU-1 sebesar 90.03% dengan realisasi 76.52% dari target 85%, sebagaimana tabel berikut :

Tabel 5

Capaian IKU 2 Ditjen Kerja Sama ASEAN

IKU 2 Kuesioner yang diterima

Kuesioner yang menjawab dengan nilai

80-100

Nilai

Persentase masyarakat yang memahami integrasi Masyarakat ASEAN

16.949 12.790

Realisasi IKU 2 (%): 76.52

Capaian IKU 2 (%) dari target 85%: 90.03

Tabel 6

Perbandingan Kinerja Komponen-1 IKU-1 SS-2 Tahun 2015 dengan Tahun 2014

INFORMASI KINERJA IKU 2

TAHUN 2014

TAHUN 2015

Kuesioner yang diterima 13.453 16.949

Kuesioner yang menjawab dengan nilai 80-100 12.191 12.790

Realisasi 90,62% 76.52

Capaian IKU 113,27% 90.03%

Tabel 7

Perbandingan Realisasi IKU-1 SS-2 Tahun 2011—2015

Kegiatan Pemasyarakatan

2011 2012 2013 2014 2015

Jumlah Sosialisasi 115 kali 110 kali 141 kali 132 kali 100 kali

Jumlah Kabupaten/Kota 42 25 42 37 49

Jumlah Orang Yang Hadir 5.850 5.400 25.043 35.738 27236

14

Jika dibandingkan dengan capaian IKU pada tahun 2014, capaian IKU tahun ini mengalami penurunan dari 113.27% menjadi 90.03% hal ini disebabkan adanya peningkatan target IKU dari tahun 2014 sebesar 80% menjadi 85% pada tahun 2015.

Apabila dilihat dari data komponen IKU dapat dilihat bahwa jumlah kuesioner yang

diterima tahun 2015 mengalami peningkatan dari 13.453 di tahun 2014 menjadi 16.949, namun realisasi jumlah kuesioner dengan nilai 80-100 mengalami penurunan dari 90.62% menjadi 76.52%. Penurunan realisasi SS-2 IKU-1 dipengaruhi oleh peningkatan kualitas kuesioner terhadap pertanyaan subtansi yang lebih tinggi terhadap ASEAN, diantaranya terkait Visi Masyarakat ASEAN, kebijakan dan pilar Masyarakat ASEAN. Selain itu, pemilihan daerah kunjungan yang menjangkau hingga pelosok mempengaruhi tingkat prioritas dan penyerapan pemahaman peserta tingkat pengetahuan peserta mengenai ASEAN khususnya di daerah pelosok masih kurang sehingga mempengaruhi hasil penilaian kuesioner.

Pada tahun 2015, Ditjen KSA melanjutkan dan memperkuat strategi pemasyarakatan

Masyarakat ASEAN dengan lebih banyak mengoptimalkan manfaat saluran televisi, radio dan media cetak agar dapat menjangkau masyarakat lebih luas. Disamping itu, kegiatan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan dilakukan melalui pelaksanaan seminar, kuliah umum, pendirian Pusat Studi ASEAN (PSA), simulasi sidang ASEAN, perlombaan dan penyelenggaraan ASEAN Corner di berbagai kota di Indonesia. Sejak 2011 hingga 2015, tercatat lebih dari 498 kegiatan sosialisasi baik di ibukota provinsi maupun di daerah perbatasan, seperti di Kepulauan Anambas, Atambua, Kepulauan Riau dan di Kabupaten Sangita Laut, Sulawesi Utara. Pada tahun 2015, terdapat lebih dari 10 kegiatan pemasyarakatan Masyarakat ASEAN yang dilaksanakan Ditjen KSA di 50 kota. Kegiatan sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman tentang Masyarakat ASEAN masih menjadi tantangan karena belum dapat banyak mendorong pemahaman masyarakat. Hal ini tercermin dari hasil kuesioner yang didistribusikan kepada peserta sosialisasi, serta hasil survei pihak lainnya seperti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), media cetak dan elektronik, radio dan televisi. Survei lain yang dilakukan oleh pihak luar, diantaranya pada tanggal 2 Desember 2015, LIPI mengumumkan hasil survei tentang pemahaman masyarakat Indonesia terhadap Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Survei tersebut menunjukkan hanya 25,90% responden memiliki pemahaman mengenai MEA, dan hanya 27,80% dari kalangan pengusaha dan pedagang. Survei tersebut dilakukan terhadap 2.500 responden dari 16 kota di Indonesia. Hasil survei juga menunjukkan sebanyak 43,7% responden masyarakat konsumen mengakui penerapan MEA akan bermanfaat secara ekonomi, yaitu terbukanya peluang baru. Survei lain yang dilaksanakan Litbang Kompas menemukan 43% responden tahu bahwa MEA akan mulai diterapkan akhir 2015 dan 74.7% setuju Indonesia wajib mengikuti pasar bebas ASEAN. Survei tersebut dilaksanakan pada 1-2 November 2015 melalui jajak pendapat lewat telepon dengan 582 responden di 12 kota besar. Meskipun hasil survei menyiratkan pemahaman yang minim tentang MEA, Litbang Kompas menemukan bahwa terdapat optimism terhadap pembukaan MEA karena Indonesia bisa mencari peluang.

INFID (International NGO Forum on Indonesia Development) juga telah melakukan survei tentang pemahaman warga Indonesia mengenai ASEAN yang diseminarkan pada 17 Desember 2015, yang hasilnya yaitu 85.20% warga mengaku tahu sedikit mengenai ASEAN. 80% warga cukup mengenali visi-misi/tujuan dan relevansi ASEAN untuk Indonesia. Sumber informasi tentang ASEAN sesuai hasil survei INFID yaitu 78% dari teman, 9% dari Koran/Majalah dan 7% dari Sekolah.

15

Tabel 8 Rekapitulasi Hasil Survei tentang Pemahaman Masyarakat Indonesia

mengenai ASEAN Tahun 2015

No Survey Hasil Keterangan

1 LIPI - 25,90% responden memiliki pemahaman mengenai MEA

- 43,7% responden masyarakat konsumen mengakui penerapan MEA akan bermanfaat secara ekonomi, yaitu terbukanya peluang baru

2.500 responden dari 16 kota di Indonesia

2 Litbang Kompas

- 43% responden tahu bahwa MEA akan mulai diterapkan akhir 2015

- 74.7% setuju Indonesia wajib mengikuti pasar bebas ASEAN

582 responden di 12 kota besar

3 INFID (International NGO Forum on Indonesia Development)

- 85.20% warga mengaku tahu sedikit mengenai ASEAN

- 80% warga cukup mengenali visi-misi/tujuan dan relevansi ASEAN untuk Indonesia

600 orang responden sampel purposif di Jakarta

Kurangnya pemahaman warga tentang Masyarakat ASEAN tidak hanya terjadi di

Indonesia, tetapi juga di sebagian besar negara-negara anggota ASEAN lainnya. Ditjen KSA memperoleh informasi tersebut melalui kegiatan benchmarking ke hampir seluruh negara ASEAN. Kegiatan ini memungkinkan untuk melihat secara langsung, mengumpulkan informasi yang tidak dapat diperoleh dari sumber terbuka, bertukar pikiran dan pengalaman dengan pihak-pihak terkait di negara tujuan mengenai persiapan negara tersebut menghadapi pembentukan Masyarakat ASEAN 2015. Pada tahun 2015, kegiatan benchmarking dilaksanakan di Myanmar, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Brunei Darussalam. Sebagai contoh, tingkat pemahaman dan kepedulian masyarakat Malaysia terhadap Masyarakat ASEAN masih rendah, namun hal tersebut dipandang bukan sebagai kendala. Pemerintah Malaysia dan para pelaku ekonomi yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Malaysia menekankan bahwa banyak masyarakat Malaysia sesungguhnya sudah dan sedang menikmati manfaat dari Masyarakat ASEAN tanpa menyadari secara langsung, melalui berbagaipenerapan kebijakan terkait Masyarakat ASEAN.

Hal ini selaras dengan informasi yang diperoleh Ditjen KSA dari beberapa

Pemerintah Provinsi di Indonesia. Untuk mengetahui lebih jauh tingkat persiapan di setiap daerah, serta meningkatkan kesadaran dan menjangkau masyarakat lebih luas, Ditjen KSA telah melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah tingkat satu di seluruh Indonesia. Saat ini Ditjen KSA telah menerima tanggapan dari 13 provinsi, yang pada umumnya memiliki semangat positif dan menunjukan kesiapan, tercermin dari berbagai program kebijakan daerah yang ditujukan untuk peningkatan daya saing. Meskipun tingkat pemahaman masyarakat di masing-masing Provinsi masih perlu didorong, tetapi berbagai kebijakan tersebut membuka jalan bagi masyarakat masing-masing untuk dapat memperoleh manfaat dari Masyarakat ASEAN. Salah satu success story provinsi Indonesia di ranah ASEAN adalah Provinsi Jawa Timur.

Dengan dimulainya Masyarakat ASEAN pada tanggal 31 Desember 2015 maka perlu

strategi baru yang lebih tepat sasaran dan selaras dengan tugas pokok dan fungsi yang diemban oleh Ditjen Kerja Sama ASEAN. Tantangan yang dihadapi adalah agar kesepakatan-kesepakatan yang dihasilkan oleh ASEAN dapat memberikan manfaat secara langsung bagi rakyat Indonesia. IKU ini pada tahun 2016 tidak digunakan lagi dan sumber

16

daya yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN akan difokuskan untuk menghasilkan saran kebijakan bagi pemangku kepentingan untuk pelaksanaan kesepakatan ASEAN di tingkat nasional.

Dalam upaya untuk mencapai IKU-1 SS-2, Ditjen Kerja Sama ASEAN menghadapi

beberapa kendala terutama terkait upaya menyosialisasikan rasa kepemilikan dan kekitaan terhadap ASEAN di Indonesia. Kendala tersebut, antara lain, yaitu faktor geografis Indonesia berupa gugusan kepulauan yang mendorong perlunya diversifikasi metode sosialisasi yang masih harus ditingkatkan, sehingga bersifat lebih interaktif, tidak monoton, dan tailor made (disesuaikan dengan kondisi suatu daerah) sehingga berdampak lebih luas. Kendala lain terkait konsistensi dan kontinuitas kebijakan yang mempengaruhi banyak hal termasuk koordinasi di tingkat pusat serta antara pusat dan daerah, contohnya pembentukan kementerian baru. Khusus terkait dengan isu MEA, masih terdapat kesulitan menerjemahkan istilah teknis terkait MEA ke dalam bahasa sehari-hari agar mudah dipahami masyarakat.

Untuk mengatasi kendala tersebut, perlu disadari beberapa hal berikut. Dari berbagai

kegiatan sosialiasasi yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN, dapat disimpulkan bahwa secara umum masyarakat Indonesia sudah mengenal ASEAN, tetapi tidak dapat dipungkiri tingkat pemahaman mereka masih rendah. Selanjutnya, rasa kepemilikan dan kekitaan terhadap ASEAN juga perlu ditingkatkan dalam kalangan penyelenggara sosialisasi. Kadar rasa kepemilikan dan kekitaan yang masih rendah tersebut terlihat dari keengganan dalam mengerahkan sumber daya manusia secara lebih besar dan mengalokasikan anggaran yang lebih memadai. Dengan kata lain, sosialisasi dengan skala yang lebih besar sangat diperlukan guna menjangkau Indonesia yang secara geografis sangat luas dengan beragam hambatan infrastrukturnya.

Untuk itu, langkah antisipasi mendatang sangat bergantung dari diversifikasi metode

sosialisasi yang mampu menjawab berbagai tantangan tersebut di atas. Ditjen KSA dapat memanfaatkan berbagai pusat studi ASEAN (PSA) yang telah terbentuk. Dalam hal ini, pemanfaatan PSA perlu berkoordinasi dengan instansi pusat terkait sehingga lebih tepat sasaran. Di tahun mendatang Ditjen KSA akan melanjutkan kegiatan peningkatan pemahaman tentang Masyarakat ASEAN secara lebih terarah dengan menyampaikan saran-saran kebijakan kepada para pemangku kepentingan di pusat maupun daerah. Peran penyampaian informasi kepada masyarakat luas ke depan dapat dijajaki untuk dilakukan dengan bekerja sama dengan Kemkominfo menyusun suatu narasi tunggal tentang kebijakan Pemerintah untuk Pembentukan Masyarakat ASEAN. Sesuai Instruksi Presiden no. 9 tahun 2015 tentang Pengelolaan Komunikasi Publik, Kemkominfo bertugas mendiseminasikan dan melakukan edukasi terkait kebijakan Pemerintah melalui seluruh saluran komunikasi dan melakukan evaluasi efektivitasnya.

3. ANALISIS CAPAIAN SASARAN STRATEGIS 2 IKU-3

Capaian Sasaran Strategis Ditjen KSA ―Dukungan dan komitmen nasional yang tinggi terhadap kebijakan luar negeri terkait kesepakatan ASEAN‖ sebagai Sasaran Strategis 2 (SS-2) diukur dengan Indikator Kinerja Utama (IKU-3) ―Persentase saran kebijakan yang disetujui untuk pelaksanaan kesepakatan ASEAN di tingkat nasional”. Pelaksanaan kesepakatan ASEAN di tingkat nasional merupakan wujud keberhasilan Ditjen KSA dalam mengawal hasil diplomasi Indonesia dalam kerangka ASEAN dengan mendorong tindak lanjut berbagai komitmen Indonesia di ASEAN oleh pemangku kepentingan terkait.

Sesuai dengan Manual IKU Ditjen Kerja Sama ASEAN, pada tahun 2015 ini, IKU 3

Ditjen Kerja Sama ASEAN masih melanjutkan implementasi ASEAN Community Blueprint

17

pada setiap pilar. Sedangkan pada tahun 2016-2019 akan menggunakan implementasi rencana aksi sesuai dengan visi ASEAN 2016-2025 yang sedang dalam proses perundingan untuk disahkan pada KTT ke-27 ASEAN.

Pada tahun 2015, tingkat implementasi Cetak Biru ASEAN 2015 di tingkat ASEAN

telah mencapai 96,94 persen, dengan rincian sebagai berikut: pilar Masyarakat Politik Keamanan ASEAN sebesar 100 persen, pilar Masyarakat Ekonomi ASEAN 92,7 persen, dan pilar Masyarakat Sosial-Budaya ASEAN sebesar 100 persen. Implementasi Rencana Aksi dalam kerangka pilar Masyarakat Ekonomi ASEAN yang belum terimplementasi akan diprioritaskan di dalam agenda pasca 2015 untuk diselesaikan sebelum tahun 2016 berakhir. Pada tahun 2015, capaian kinerja SS-2 IKU-1 sebesar 100.23% dengan realisasi 97.22% dari target 97%,sebagaimana tabel berikut:

Tabel 9

Implementasi Langkah Aksi Cetak Biru Masyarakat ASEAN s.d Tahun 2015

IKU 3 Bidang Jumlah total Action Line Cetak Biru

Masyarakat ASEAN

Jumlah Action Line yang diimplemen-tasikan Indonesia

Nilai

Persentase Implementasi langkah aksi (action line) Cetak Biru Masyarakat ASEAN.

Bidang Politik-Keamanan

147 147

Bidang Ekonomi 506 476

Bidang Sosial Budaya 339 339

Jumlah 992 962

Realisasi IKU 3 (%) 96.94

Capaian IKU 3 (%) dari target 97%

99.94

Tabel 10 Perbandingan Jumlah Langkah Aksi yang Diimplementasikan Negara Anggota ASEAN

Pilar Total Langkah Aksi

Jumlah Langkah Aksi yang diimplementasikan oleh Negara Anggota ASEAN

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Politik dan Keamanan

147 67 22 14 10 2 10 25

Ekonomi N/A 94 126 81 301 82 476

Sosial Budaya

339 19 24 25 30 197 27 17

Di tahun 2015, Indonesia telah melaksanakan seluruh 13 langkah aksi Pilar Politik dan

Keamanan ASEAN yang menjadi komitmen Indonesia. Pada Pilar Ekonomi, di tingkat nasional Indonesia telah mengimplementasikan 94,1% High Priority Measures atau 476 dari 506 langkah aksi untuk tahun 2015. Tingkat implementasi tersebut di atas tingkat implementasi keseluruhan ASEAN yang mencapai 92,7% High Priority Measures.

18

Tabel 11 Capaian IKU 3 Ditjen Kerja Sama ASEAN Tahun 2015

IKU 3 Bidang Jumlah saran

kebijakan yang disampaikan

Jumlah saran kebijakan yang

disetujui

Nilai

Persentase saran kebijakan yang disetujui untuk pelaksanaan kesepakatan ASEAN di tingkat nasional.

Bidang Politik-Keamanan

75 72

Bidang Ekonomi 20 20

Bidang Sosial Budaya 3 3

Jumlah 98 95

Realisasi IKU 3 (%) 96.94

Capaian IKU 3 (%) dari target 97%

99.94

Pada tahun 2015, Ditjen KSA telah menyelenggarakan 49 kegiatan yang menghasilkan 98 saran kebijakan. Dari jumlah tersebut, 95 saran kebijakan telah disetujui untuk pelaksanaan kesepakatan ASEAN di tingkat Nasional.

Pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2019, Ditjen KS ASEAN akan menggunakan

IKU Persentase saran kebijakan yang disetujui untuk pelaksanaan kesepakatan ASEAN. Target

capaian IKU ini pada tahun 2019 adalah 70%. Target ditetapkan relatif tidak tinggi mengingat IKU ini mengalami perubahan dari IKU yang digunakan sebelumnya yakni implementasi action line Masyarakat ASEAN yang telah selesai dilaksanakan dengan berlakunya Masyarakat ASEAN pada 31 Desember 2015. Agar Masyarakat ASEAN dapat memberikan manfaat bagi rakyat Indonesia, Ditjen KS ASEAN akan memfokuskan upaya untuk menghasilkan saran kebijakan kepada para pemangku kepentingan nasional untuk pelaksanaan kesepakatan ASEAN. IKU ini tidak bersifat akumulatif namun diharapkan target yang terus meningkat mencerminkan keinginan kuat untuk terus meningkatkan implementasi kesepakatan-kesepakatan di tingkat nasional dengan menghasilkan saran-saran kebijakan yang berkualitas.

Dalam upaya untuk mencapai IKU-2 SS-2, Ditjen Kerja Sama ASEAN menghadapi

kendala utama yang dihadapi adalah penanganan ASEAN yang menuju ke arah integrasi menjadi suatu Masyarakat meliputi aspek politik keamanan, ekonomi dan sosial budaya di Indonesia belum dilaksanakan lintas sektor, hal ini berakibat lemahnya koordinasi di dalam negeri.

Untuk mengatasi kendala tersebut, Ditjen KS ASEAN pada tahun 2015 membentuk

tim pelaksana harian Sekretariat Nasional ASEAN-Indonesia yang memperkuat fungsi Ditjen KS ASEAN penguatan peran Setnas ASEAN sebagai focal point untuk semakin meningkatkan peran Ditjen KS ASEAN untuk menjalin koordinasi dan kerja sama dengan instansi lain.

Langkah antisipasi yang akan dilakukan di masa mendatang ialah penajaman IKU,

memanfaatkan momentum penataan kelembagaan di Kementerian Luar Negeri mengusulkan pembentukan Bagian Kerja Sama Antar Lembaga pada Setditjen KS ASEAN sehingga upaya mengkoordinasikan pemangku kepentingan di tingkat nasional dapat lebih optimal. Penyesuaian kembali Keppres 23 tahun 2012 mengenai Susunan Sekretariat Nasional ASEAN-Indonesia sesuai dengan struktur Kementerian dan Lembaga yang baru, juga perlu segera dilaksanakan.

19

C. ANALISIS EFISIENSI SUMBER DAYA Capaian Ditjen KSA tahun 2015 sebesar 98.99% didanai dengan anggaran sebesar

54,136,591,034 atau 89.92% dari total anggaran Ditjen KSA sebesar 60.203.987.000. Selama periode tahun anggran 2015, Ditjen KSA sejak awal tahun telah melakukan efisiensi anggaran sebesar 3.7% dengan melakukan revisi anggaran dari 62,567,100,000 menjadi 60.203.987.000. Revisi tersebut merupakan tindak lanjut dari instruksi Penghematan Anggaran Perjalanan Dinas/Meeting Konsinyering Kementerian/Lembaga Tahun 2015.

Selain itu, sebagai konsekuensi logis dari upaya ASEAN untuk melakukan

perampingan pertemuan ASEAN sebagaimana Indonesia menjadi salah satu penggagas ide tersebut, Ditjen KSA juga telah melakukan efisiensi anggaran dan SDM dalam rangka menghadiri sidang. Hal ini dilakukan tanpa mengurangi kuantitas dan kualitas penyampaian prakarsa dan rekomendasi dalam setiap pertemuan ASEAN.

D. REALISASI ANGGARAN TAHUN 2015

Sesuai dengan Surat Pengesahan DIPA TA 2015 Nomor SP DIPA-011.04.1.606322/2015 tanggal 14 November 2014, Pagu DIPA Ditjen Kerja Sama ASEAN TA 2015 dialokasikan sebesar Rp. 62.567.100.000,- (enam puluh dua milyar lima ratus enam puluh tujuh juta seratus ribu rupiah). Dalam pelaksanaan kegiatan di tahun 2015, secara umum DIPA TA 2015 Ditjen Kerja Sama ASEAN melakukan 2 (dua) kali revisi untuk menyesuaikan dan mengoptimalisasikan anggaran untuk kegiatan yang lebih prioritas. Pagu anggaran dan realisasi Ditjen KSA dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 12 Realisasi Anggaran Ditjen KSA Tahun 2010-2015

(Berdasarkan Data SAKPA)

No DIPA ANGGARAN SEMULA

ANGGARAN REVISI

REALISASI %

1 2010 40,515,300,000 40,515,300,000 36,910,359,588 91.10

2 2011 52,910,000,000 85,788,239,000 80,893,752,121 94.29

3 2012 53,200,000,000 37,885,917,000 32,633,752,251 86.14

4 2013 51,852,935,000 54,627,376,000 47,742,955,431 87.40

5 2014 53,976,884,000 52,363,440,000 49,559,453,030 94.65

6 2015 62,567,100,000 60.203.987.000 54,136,591,034 89,92

Dari segi realisasi anggaran, Ditjen Kerja Sama ASEAN mengalami penurunan dari

94,65% di tahun 2014 menjadi 89,92% di tahun 2015. Hambatan yang dihadapi dalam

upaya penyerapan anggaran yang maksimal yaitu dalam hal penyerapan Belanja Pegawai

(79.99%). Besarnya jumlah anggaran pembayaran gaji dan tunjangan khususnnya pada

anggaran Belanja Pegawai untuk Tunjangan Khusus/Kegiatan (Tunjangan Kinerja) disusun

sesuai dengan grade kelas jabatan pada jabatan struktural dan jabatan fungsional, namun

demikian tidak semua kelas jabatan struktural terisi.

20

Grafik 4

Komposisi pagu Anggaran Ditjen KSA TA 2015

Tabel 13

Realisasi Anggaran Ditjen KSA Tahun 2014-2015

(Per Direktorat berdasarkan Data SAKPA)

UNIT ESELON II 2015 2014

PAGU REALISASI % PAGU REALISASI %

KSEA 6,273,790,000

5,912,188,990 94.24%

4,560,213,000

4,426,731,453 97.07%

KFA 5,554,600,000

5,304,243,200 95.49%

3,834,504,000

3,735,464,921 97.42%

MWAK 5,081,971,000

4,597,178,065 90.46%

4,106,088,000

3,790,918,014 92.32%

POLKAM 10,551,626,000

9,867,515,586 93.52%

10,711,192,000

10,064,423,543 93.96%

SETDITJEN 32,742,000,000

28,455,465,193 86.91%

29,151,443,000

27,541,915,099 94.48%

Grafik 5

21

Tabel 14 Pagu dan Realisasi Anggaran Per IKU Eselon II Ditjen KSA

Tahun 2014-2015

IKU UNIT ESELON II

2015 2014

DIPA AWAL DIPA REVISI REALISASI % DIPA REALISASI %

KSEA

6,764,100,000

6,273,790,000

5,912,188,990

94.24%

4,560,213,000

4,426,731,453

97.07%

I

Persentase Rekomendasi dan Prakarsa Indonesia yang diterima dalam setiap pertemuan pilar ekonomi ASEAN

3,737,400,000

3,737,400,000

3,413,871,768

91.34%

1,994,868,000

1,929,906,203

96.74%

II Persentase responden yang memahami kerja sama ekonomi ASEAN

2,431,300,000

2,022,050,000

1,991,501,602

98.49%

1,936,090,000

1,879,207,230

97.06%

III

Persentase saran kebijakan yang disetujui untuk pelaksanaan kesepakatan ASEAN di bidang ekonomi di tingkat nasional

595,400,000

514,340,000

506,815,620

98.54%

629,255,000

617,618,020

98.15%

KFA 5,604,600,000

5,554,600,000

5,304,243,200

95.49%

3,834,504,000

3,735,464,921

97.42%

I

Persentase rekomendasi dan prakarsa Indonesia yang diterima dalam setiap pertemuan pilar Sosial BudayaASEAN

2,168,100,000

2,168,100,000

1,968,424,355

90.79%

1,218,295,000

1,203,302,135

98.77%

II Persentase responden yang memahami kerja sama sosial budaya ASEAN

3,274,600,000

3,227,050,000

3,189,652,988

98.84%

2,158,818,000

2,090,886,639

96.85%

III

Persentase saran kebijakan yang disetujui untuk pelaksanaan kesepakatan ASEAN di bidang sosial budaya di tingkat nasional

161,900,000

159,450,000

146,165,857

91.67%

457,391,000

441,276,147

96.48%

MWAK

5,686,600,000

5,081,971,000

4,597,178,065

90.46%

4,106,088,000

3,790,918,014

92.32%

I

Persentase rekomendasi dan prakarsa Indonesia yang diterima dalam setiap pertemuan dengan negara mitra wicara dan organisasi regional/ internasional

5,063,500,000

4,941,400,000

4,464,697,897

90.35%

3,617,016,000

3,320,439,638

91.80%

II

Persentase responden yang memahami kerja sama ASEAN dengan negara mitra wicara dan organisasi regional/ internasional

623,100,000

140,571,000

132,480,168

94.24%

489,072,000

470,478,376

96.20%

POLKAM

11,769,800,000

10,551,626,000

9,867,515,586

93.52%

10,711,192,000

10,064,423,543

93.96%

I

Persentase rekomendasi dan prakarsa Indonesia yang diterima dalam setiap pertemuan pilar politik-keamanan ASEAN

6,623,600,000

5,982,298,000

5,755,777,505

96.21%

6,652,650,000

6,616,222,269

99.45%

II Persentase responden yang memahami kerja sama Politik dan Keamanan ASEAN

1,237,141,000

967,069,000

836,034,217

86.45%

1,033,342,000

957,972,006

92.71%

III

Persentase saran kebijakan yang disetujui untuk pelaksanaan kesepakatan ASEAN di bidang politik keamanan di tingkat nasional

3,909,059,000

3,602,259,000

3,275,703,864

90.93%

3,025,200,000

2,490,229,268

82.32%

SETDITJEN

32,742,000,000

32,742,000,000

28,455,465,193

86.91%

29,151,443,000

27,541,915,099

94.48%

22

I Persentase responden yang memahami kerja sama ASEAN

4,056,858,000

4,056,858,000

3,952,435,086

97.43%

3,595,615,000

3,363,495,316

93.54%

II Persentase pegawai yang ditempatkan sesuai dengan kompetensinya

532,980,000

547,241,000

546,814,797

99.92%

295,112,000

295,000,000

99.96%

III Persentase realisasi anggaran Ditjen Kerja Sama ASEAN

26,206,417,000

26,192,156,000

22,111,183,373

84.42%

23,242,088,000

22,021,334,307

94.75%

IV Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Ditjen KS ASEAN

1,242,801,000

1,242,801,000

1,157,286,812

93.12%

1,378,416,000

1,225,640,216

88.92%

V Persentase Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana Ditjen KS ASEAN

702,944,000

702,944,000

687,745,125

97.84%

640,212,000

636,445,260

99.41%

62,567,100,000

60,203,987,000

54,136,591,034

89.92%

52,363,440,000

49,559,453,030

94.65%

23

24

BAB IV

PENUTUP

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan Pada tahun 2015 ditandai dengan penuntasan proses pembentukan Masyarakat ASEAN pada 31 Desember 2015. Ditjen KS ASEAN memainkan salah satu peran utama sebagai pelaksana kebijakan luar negeri Indonesia dalam kerangka kerja sama ASEAN. Kepemimpinan Indonesia di ASEAN memiliki peran sentral untuk meningkatkan dan mempertahankan kohesivitas dan sentralitas ASEAN. Kepemimpinan Indonesia di ASEAN memperoleh pengakuan dari para pihak di luar Ditjen Kerja Sama ASEAN baik di Indonesia maupun di tingkat internasional. Di dalam negeri, Ditjen KS ASEAN sebagai koordinator Setnas ASEAN-Indonesia terus melakukan peningkatan pemahaman masyarakat di berbagai wilayah Indonesia terhadap pembentukan Masyarakat ASEAN. Pemangku kepentingan di tingkat nasional maupun daerah telah bekerja sama dengan baik dalam berbagai kegiatan dilaksanakan, sehingga pada akhir tahun 2015 masyarakat Indonesia telah menatap Masyarakat ASEAN dengan optimis disertai dengan kelanjutan upaya untuk terus meningkatkan daya saing. Pencapaian kinerja Ditjen KS ASEAN pada tahun 2015 sebesar 98,99% merupakan capaian yang baik meski sedikit menurun dibandingkan capaian tahun 2014 sebesar 114,11%. Penurunan ini antara lain diakibatkan peningkatan target yang ditetapkan oleh Ditjen KS ASEAN pada Perjanjian Kinerja tahun 2015, sebagai wujud komitmen Ditjen KS ASEAN untuk terus mempertahankan dan meningkatkan kepemimpinan Indonesia di ASEAN. B. Kendala-kendala utama yang dihadapi

1. Mekanisme pengambilan keputusan di ASEAN yang mensyaratkan terpenuhinya konsensus penuh dari negara-negara anggota. Memerlukan keahlian dan pendekatan khusus untuk mencapai consensus dari 9 negara ASEAN lainnya, yang terkadang memiliki perbedaan mendasar pada isu-isu tertentu.

2. Intensitas persidangan di ASEAN yang sangat tinggi, dikombinasikan dengan

banyaknya pemangku kepentingan di dalam negeri yang perlu dilibatkan untuk memastikan kesepakatan ASEAN dapat dilaksanakan, menjadi tantangan bagi Ditjen KS ASEAN selaku koordinator Setnas ASEAN-Indonesia untuk mampu menjalin berbagai pemangku kepentingan yang ada untuk melaksanakan kesepakatan ASEAN di tingkat nasional.

C. Langkah perbaikan di masa mendatang

1. Sebagai langkah perbaikan untuk tahun mendatang, untuk meningkatkan efektivitas

dan efisiensi Setnas ASEAN-Indonesia, Ditjen KSA telah mengusulkan penataan kelembagaan/restrukturisasi Ditjen KSA dimana di bawah Setditjen KSA akan dibentuk satu Bagian yang akan menangani berbagai kerja sama antar lembaga. Penyempurnaan Keppres 23 tahun 2012 tentang Susunan Sekretariat Nasional ASEAN-Indonesia perlu dilaksanakan untuk memasukkan organisasi K/L yang baru ditetapkan pada kabinet kerja. Disadari bahwa dengan intensitas kepemimpinan Indonesia di ASEAN dan proses integrasi ASEAN yang terus meningkat, di masa mendatang perlu terus pengelolaan kerja sama ASEAN yang menjadi prioritas lintas sektoral sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari prioritas pembangunan nasional.

25

2. Pada tahun 2016 Ditjen KS ASEAN akan menggunakan dua IKU untuk lebih memfokuskan sumber daya pada upaya pemberian saran kebijakan kepada pemangku kepentingan terkait pelaksanaan kesepakatan ASEAN di dalam negeri. Diharapkan dengan penggabungan sumber daya yang ada saran-saran kebijakan yang disampaikan dapat mendorong pelaksanaan-pelaksanaan kesepakatan ASEAN di tingkat nasional secara lebih optimal.

26

LAMPIRAN-LAMPIRAN

LAMPIRAN I

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015

27

28

LAMPIRAN II

REALISASI RENCANA AKSI

DAN

PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN

1R

eko

men

das

i yan

g d

isam

pai

kan

7

10

Rek

om

end

asi y

ang

dit

erim

a 6

83

Pra

kar

sa y

ang

dis

amp

aik

an4

8

Pra

kar

sa y

ang

dit

erim

a4

7

2K

uis

ion

er y

ang

dit

erim

a1

69

49

Res

po

nd

en y

ang

men

jaw

ab d

enga

n n

ilai

80

-

10

0 (

skal

a 0

-10

0)

12

97

0

Jum

lah

sar

an k

ebij

akan

yan

g d

isam

pai

kan

98

Jum

lah

sar

an k

ebij

akan

yan

g d

iset

uju

i9

5

RE

AL

ISA

SI

RE

NC

AN

A A

KS

I D

IRE

KT

OR

AT

JE

ND

ER

AL

KE

RJA

SA

MA

AS

EA

N S

.D. T

RIW

UL

AN

IV

TA

HU

N 2

01

5

NO

SA

SA

RA

N E

SE

LO

N I

IKU

ES

EL

ON

I

Lap

ora

n d

an D

ok

um

en S

idan

g : C

hai

rman

's S

tate

men

t, J

oin

t S

tate

men

t, R

epo

rt

of

the

mee

tin

g, S

um

mar

y o

f d

iscu

ssio

n, s

um

mar

y re

cord

, jo

int

com

mu

niq

ue,

Agr

eed

Min

ute

s, D

ecla

rati

on

, Ker

tas

po

sisi

del

ri, s

ugg

este

d p

oin

t o

f

inte

rven

tio

n, a

gree

men

ts, M

oU

s, d

an d

ok

um

en la

inn

ya.

INF

OR

MA

SI

KIN

ER

JAJU

ML

AH

%D

AT

A D

UK

UN

G

(ses

ua

i den

ga

n s

um

ber

da

ta p

ad

a S

K I

KU

ata

u d

ata

rel

eva

n la

inn

ya)

Kep

emim

pin

an I

nd

on

esia

di

ASE

AN

yan

g m

enin

gkat

IKU

1

Per

sen

tase

rek

om

end

asi d

an p

rak

arsa

In

do

nes

ia y

ang

dit

erim

a d

alam

set

iap

per

tem

uan

96

,31

%

Jak

art

a,

J

an

ua

ri 2

01

6D

ire

ktu

r Je

nd

era

l K

erj

a S

am

a A

SE

AN

I G

ust

i A

gu

ng

We

sak

a P

uja

NIP

. 19

62

01

11

19

86

03

1 1

00

1

Du

ku

nga

n d

an k

om

itm

en n

asio

nal

yan

g ti

ngg

i ter

had

ap k

ebij

akan

luar

neg

eri t

erk

ait

kes

epak

atan

ASE

AN

IKU

2

Per

sen

tase

mas

yara

kat

yan

g m

emah

ami i

nte

gras

i

mas

yara

kat

ASE

AN

76

,52

%

Lap

ora

n h

asil

su

rvei

IKU

3

Per

sen

tase

sar

an k

ebij

akan

yan

g d

iset

uju

i un

tuk

pel

aksa

naa

n k

esep

akat

an A

SEA

N d

i ti

ngk

at n

asio

nal

96

,94

%

Cet

ak B

iru

, Sco

reca

rd, D

ok

um

en S

idan

g, L

apo

ran

rap

at, l

apo

ran

keg

iata

n

29

LAMPIRAN III

MATRIKS INDIKATOR KINERJA UTAMA

No RekomendasiJumlah

RekomendasiDiterima Tidak Diterima Keterangan Kegiatan Kodifikasi Data Dukung

1

Indonesia menggarisbawahi kepentingan untuk segera

menuntaskan Chapter VI of the SASOP dari mekanisme ADMM ke

ACDM dan mengharapkan kepemimpinan Malaysia sebagai Ketua

ADMM 2015 untuk mendukung proses ini.

1

1 K.I.01, Hal. 1; K.I.01a; K.I.01b

2

Dalam pembahasan ASEAN Defence Industry Collaboration

(ADIC). Indonesia memberikan masukan agar ADIC dapat

membuat sejenis rencana kerja atau cetak biru pelaksanaan

program-program ADIC ke depan. Malaysia menanggapi bahwa

rencana kerja atau cetak biru tersebut akan dikembangkan lebih

lanjut melalui Consultative Group (CG) of ADIC.

1

1 K.I.01, Hal. 2; K.I.01a; K.I.01b

3

Indonesia menekankan untuk menutup ruang bagi berkembangnya

paham ISIS di Indonesia. Disampaikan bahwa kerja sama antar

negara menjadi kunci bagi penanganan isu ini, terutama melalui

pengumpulan data intelijen dan saling berbagi informasi

1

1 K.I.01, Hal. 5; K.I.01a; K.I.01b

4

Sehubungan dengan proposal Malaysia mengenai Guidelines to

Respond to the Request for Informal Engagements or Meetings by

the ADMM-Plus Countries, Indonesia menyampaikan

pandangannya bahwa demi mempertahankan sentralitas ASEAN

serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi kegiatan ASEAN,

pertemuan informal kiranya diselenggarakan di dalam wilayah

ASEAN dan di sela-sela pelaksaanaan Pertemuan ADMM atau

ADMM Retreat.

1

1 K.I.02, Hal. 5; K.I.02a; K.I.02b

5

Indonesia menggarisbawahi kepentingan untuk segera

menuntaskan Chapter VI of the SASOP dari mekanisme ADMM ke

ACDM dan mengharapkan kepemimpinan Malaysia sebagai Ketua

ADMM 2015 untuk mendukung proses ini.

1

1 K.I.02, Hal. 5; K.I.02a; K.I.02b

6

Indonesia mengajak seluruh negara anggota ASEAN untuk

memerangi masuknya paham radikalisme dan ekstrimisme di

kawasan melalui upaya pencegahan, pertukaran informasi, dan

mendukung program sosialisasi peningkatan kesadaran

masyarakat mengenai bahaya dari paham tersebut.

1

1 K.I.03, Hal. 2; K.I.03a

7

Sebagai negara koordinator bersama Singapura dalam proses

penyusunannya, Indonesia mendorong proses pengesahan

Standard Operating Procedures (SOP) for the Utilisation of Military

Assets for HADR under the Framework of AADMER (ASEAN

Agreement on Disaster Management and Emergency Response)

oleh ADMM guna mengisi Chapter VI of the SASOP (Standard

Operating Procedure for Regional Standby Arrangements and

Coordination of Joint Disaster Relief and Emergency Response

Operations). Pengisian Chapter VI of the SASOP ini dipandang

penting sebagai panduan bagi militer negara-negara di kawasan

dalam menjalankan operasi HADR bersama.

1

1 K.I.03a, Hal. 4; K.I.03b

8

Atas rancangan PKLT 2016-2020, Indonesia merekomendasikan

agar AICHR dapat menjadikan 6 arah institusi AICHR yang

tertuang dalam Cha Am Hua Hin Declaration on the Inauguration of

the AICHR dan menempatkan 14 mandat AICHR dibawah arah

tersebut. Hal tersebut akan berguna dalam mengukur capaian

AICHR lima tahun kedepan dengan lebih tepat. Indonesia akan

menyampaikan masukan tertulis yang akan dibahas pada

pertemuan AICHR berikutnya pada bulan Mei 2015.

1

1 H.I.01, Hal.2

9

Terhadap rancangan PKLT 2016-2020, Indonesia mengusulkan

pemutakhiran butir 3 mandat 4.1. tentang pengarusutamaan HAM

di ketiga pilar ASEAN karena mulai tahun 2016, ASEAN sudah

akan mempunyai visi dan dokumen baru di ketiga pilarnya.

Pertemuan dapat menyepakati usulan Indonesia.

1

1 H.I.01, Hal.2

10

Terhadap rancangan PKLT 2016-2020 Indonesia mengusulkan

implementasi AHRD dapat dipindah pada bagian pendahuluan atau

mandat 4.6. implementasi instrumen ASEAN terkait HAM, karena

mandat 4.2. terkait dengan program pembentukan norma

1

1 H.I.01, Hal.2

11

Dalam Masukan AICHR pada Dokumen ASEAN Community Vision

2025, Indonesia merekomendasikan agar AICHR memasukan

ASEAN Human Rights Declaration (AHRD) dan Pnom Phenh

Statement on the Adoption of AHRD sebagai dokumen rujukan

pada paragraf kedua Preambular, mengingat AHRD adalah

dokumen lintas pilar dan visi pemersatu ASEAN dalam HAM.

Brunei dan Kamboja mendukung usulan ini.

1

1 H.I.01, Hal.3

12

Pada visi di Pilar Ekonomi, Indonesia, Filipina dan Thailand

merekomendasikan agar penghormatan atas hak sosial-ekonomi,

kebebasan fundamental dan long-term sustainability dapat

dimasukkan pada bagian chapeau.

1

1 H.I.01, Hal.3

13

Pada visi di Pilar Ekonomi, Indonesia dan Thailand

merekomendasikan agar AICHR menyepakati paragraf 8.4.bis

sebagai alternatif perbaikan paragraf 8.4.

1

1 H.I.01, Hal.3

14Pada visi Sosial-Budaya, Indonesia merekomendasikan tambahan

“other vulnerable groups” dalam kalimat tersebut

11 H.I.01, Hal.3

15

Indonesia menekankan kebali pentingnya penyusunan Visi yang

mencerminkan elemen-elemen utama (consolidated central

elements ) yang telah disepakati oleh para Kepala Negara Anggota

ASEAN dalam dokumen Nay Pyi Taw Declaration on the ASEAN

Community's Post 2015 dan annex -nya.

1

1P.I.10 Hal. 2; P.I.10a; P.I.10b;

P.I.10c

16Indonesia menyampaikan rekomendasi bahwa proses penyusunan

struktur Visi perlu diseragamkan di ketiga pilar.

1

1P.I.10 Hal. 2; P.I.10a; P.I.10b;

P.I.10c

17

Indonesia menyampaikan rekomendasi pentingnya menyelaraskan

karakteristik APSC AD dengan referensi yang disepakati dalam AC

Vision 2025.

1

1P.I.10 Hal. 3; P.I.10a; P.I.10b;

P.I.10c

18

Dalam penetapan timelines dan outcomes APSC AD, Indonesia

mengusulkan bahwa ASEAN perlu mengambil pelajaran dari

pelaksanaan action lines Cetak Biru Pilar Politik Keamanan yang

sulit untuk diukur pencapaiannya.

1

1P.I.10 Hal. 3; P.I.10a; P.I.10b;

P.I.10c

19

Indonesia menyampaikan rekomendasi pentingnya kerja sama

untuk mengatasi ancaman terhadap integritas teritorial negara

anggota ASEAN.

1

1P.I.10 Hal. 3; P.I.10a; P.I.10b;

P.I.10c

20

Indonesia menekankan kembali usulan untuk menyusun suatu

instrumen yang mengikat secara hukum yang dapat diterapkan

dalam ruang lingkup kawasan yang lebih luas.

1

1P.I.10 Hal. 3; P.I.10a; P.I.10b;

P.I.10c

REKOMENDASI

Pertemuan ASEAN Defence Senior

Officials‟ Meeting (ADSOM) dan

ASEAN Defence Senior Officials‟

Meeting Plus (ADSOM-Plus), Kuala

Lumpur, Malaysia, 11-14 Februari

2015

Pertemuan ADSOM WG dan

ADSOM Plus WG, Johor Bahru,

Malaysia, 21-24 Januari 2015

Pertemuan Pertemuan 9th ASEAN

Defence Ministers‟ Meeting

(ADMM), Langkawi, Malaysia, 15-

17 Maret 2015

Special Meeting of ASEAN

Intergovernmental Commission on

Human Rights, Kuala Lumpur,

Malaysia, 21-24 Maret 2015

2nd HLTF on ASEAN Community‟s

Post-2015 Vision, Bangkok,

Thailand, 16-19 Maret 2015

30



21Indonesia menyampaikan usulan untuk mempromosikan prinsip-

prinsip Treaty of Amity and Cooperation (TAC) beyond ASEAN.

1

1P.I.10 Hal. 3; P.I.10a; P.I.10b;

P.I.10c

22

Indonesia menekankan kembali pentingnya mempromosikan

ASEAN studies dan pengembangan Pusat Studi ASEAN di negara-

negara anggota ASEAN.

1

1P.I.10 Hal. 3; P.I.10a; P.I.10b;

P.I.10c

23

Indonesia mengusulkan memasukan Bali Democracy Forum

sebagai wadah bagi ASEAN untuk berbagi pengalaman terkait

pelaksanaan demokrasi.

1

1P.I.10 Hal. 3; P.I.10a; P.I.10b;

P.I.10c

24

Indonesia menyampaikan bahwa secara prinsip siap untuk

menegosiasikan HCA antara AIPR dengan Pemerintah Indonesia

terkait keberadaan Kantor Pusat AIPR di Indonesia

1

1 P.I.01 Hal. 2

25

Sebagai solusi sementara operasionalisasi AIPR, Indonesia

mengusulkan agar Pemerintah Indonesia secara unilateral

menyampaikan nota diplomatik yang memberikan hak-hak

istimewa (privileges ) terbatas yang berlaku sementara hingga

disepakatinya HCA antara Pemri dan AIPR;

1

1 P.I.01 Hal. 2

26

Indonesia mengusulkan agar pertemuan untuk menunjuk Direktur

Eksekutif AIPR sementara (interim ) untuk mewakili AIPR dan

melakukan pembahasan HCA dengan Pemri, serta

mempersiapkan hal-hal lain, termasuk rancangan anggaran

tahunan Sekretariat AIPR dan peraturan internal terkait keuangan

dan staf;

1

1 P.I.01 Hal. 2

27

Indonesia mengusulkan untuk menanggung pembayaran kontribusi

sebesar 50% dari anggaran tahunan AIPR selama 3 tahun,

sementara sisanya akan dibagi secara pro-rata kepada Negara

Anggota ASEAN lainnya. Namun demikian, kontribusi tersebut

masih dibahas oleh Pokja Kontribusi dan Keanggotaan Indonesia

dalam Organisasi Internasional

1

1 P.I.01 Hal. 2

28

Pada AIPR Workshop on Strengthening Women's Participation in

Peace Process, perwakilan dari Indonesia bertindak selaku peserta

dan moderator sesi III, “Developing a National and Regional

Agenda to Promote Women’s Participation in the Peace Process ”.

Pada kesempatan tersebut, Indonesia menyampaikan agar

simposium dapat menjadi forum untuk mendapatkan

perkembangan informasi terkait peran wanita dalam proses

penyelesaian konflik internal kawasan di ASEAN dari para think-

tanks , mediator/ fasilitator perdamaian, pemerintah, dan CSOs,

dan forum untuk menjalin jejaring.

1

1 P.I.02 Hal.3

29

Indonesia menekankan pentingnya capacity building bagi penegak

hukum guna mengungkap kejahatan narkotika di Indonesia dan

kawasan.

1

1

ASEAN Regional Forum (ARF)

Workshop on Enhancing Regional

Cooperation to Address Challenges

Posed by Illicit Drugs dan ARF

Workshop on Precursor Chemicals

and Synthetic Drugs, Bangkok,

Thailand, 11-13 Februari 2015

A.I.01 Hal. 3

30

Pada pertemuan dimaksud, Wakil Indonesia dalam Advisory Board

AIPR menyampaikan rekomendasi agar ASEAN dan PBB bekerja

sama untuk mendukung operasionalisasi AIPR. Indonesia juga

menyampaikan bahwa saat ini AIPR sudah memiliki kantor di

Jakarta dan kegiatan para anggota GC dan AB AIPR sudah mulai

berjalan, namun Executive Director (ED) AIPR dan masalah

pendanaan masih perlu diselesaikan bagi operasionalisasi AIPR

sepenuhnya.

1

1 P.I.03 Hal. 2

31

Wakil Indonesia dalam Governing Council AIPR menyampaikan

permintaan dukungan PBB dalam memperkuat kapasitas AIPR

yang berdasarkan pada "knowledge based expertise". Beberapa

usulan konkrit bagi kerjasama ASEAN-UN guna mendorong

operasionalisai AIPR, antara lain adalah pemberian beasiswa/

fellowship dari UNITAR kepada para stakeholders terkait; pelatihan

teknis di bidang penyelesaian konflik; serta beberapa possible

action points. Diharapkan AIPR dapat menjadi pusat pelatihan dan

pakar dalam bidang perdamaian, mediasi, diplomasi pencegahan

dan penyelesaian konflik dunia.

1

1 P.I.03 Hal. 5

32

Indonesia menyampaikan bahwa ASEAN harus dapat

menunjukkan sentralitasnya dalam menghadapi immediate

challenges dan flash points di kawasan dengan memberikan

respon yang cepat, serta agar ASEAN harus menjadi penentu

dalam setiap keputusan sesuai kepentingan dan prioritas ASEAN.

Indonesia juga mendorong penguatan fungsi CPR.

1

1 P.I.05 Hal. 2

33

Pada Pertemuan SOM, salah satu rekomendasi yang disampaikan

Indonesia adalah agar Sekretariat ASEAN dapat menyusun daftar

kegiatan yang dapat dihadiri oleh Timor-Leste.

1

1 P.I.06 Hal. 4

34

Indonesia menyampaikan agar preliminary report dari studi

independen aplikasi Timor Leste untuk menjadi anggota ASEAN

dan implikasinya terhadap Pilar Politik dan Keamanan dapat

disampaikan kepada negara anggota ASEAN sebelum KTT ke-26

1

1 P.I.06 Hal. 4

35Indonesia menyampaikan intensinya untuk mengangkat kembali

EAS Statement on Enhancing Regional Maritime Cooperation.

1

1 P.I.06 Hal. 8-9

36

Indonesia menyampaikan perlunya dipertimbangkan peranan

tambahan CPR dalam menentukan beban tugas yang tepat

mengingat beberapa CPR saat ini memiliki tugas rangkap sebagai

Governing Council AIPR, Board Trustees of ASEAN Foundation,

ASEAN Connectivity Coordinating Committee dan Council of

ASEAN-China Center.

1

1 P.I.05 Hal. 3; P.I.05a

37

Indonesia menyampaikan rekomendasi mengenai peningkatan

engagement antara CPR dengan Dubes Negara Mitra Wicara,

Dubes mitra eksternal maupun Dubes mitra eksternal yang

potensial untuk menjadi mitra ASEAN seperti Pacific Alliance di

Jakarta

1

1 P.I.05 Hal. 3; P.I.05a

38

Indonesia menyampaikan rekomendasi mengenai perlunya

pembagian yang jelas terkait agenda pertemuan antara pertemuan

SOM dan Joint Cooperation Committee (JCC).

1

1 P.I.05 Hal. 3; P.I.05a

39


penguatan dan penambahan sumber daya untuk CPR, termasuk

penempatan pejabat pilar Komunitas Ekonomi dan Sosial Budaya

ASEAN untuk mendukung berbagai tugas.

1

1 P.I.05 Hal. 3; P.I.05a

40

Indonesia menyampaikan rekomendasi mengenai perlu

diadakannya pertemuan antara ASEAN Coordinating Council

Working Group/ACCWG (SOM, SEOM, SOCA) dengan HLTF on

ASEAN Community's Post-2015 Vision

1

1 P.I.05 Hal. 2; P.I.05a

ASEAN - UN Workshop: Regional

Dialogue II on Political - Security

Cooperation (AURED II), "ASEAN -

UN Collaboration in Support of the

ASEAN Institute for Peace and

Reconciliation (AIPR)," Nay Pyi

Taw, Myanmar, 25 - 26 Februari

2015

4th Meeting of the Governing

Council (GC) of the ASEAN Institute

for Peace and Reconciliation (AIPR)

dan AIPR Workshop on

Strengthening Women's

Participation in Peace Process,

Cebu City, Filipina, tanggal 17-19

Maret 2015

Joint Preparatory Meeting and

Related Meetings, Kuala Lumpur,


31



41


peningkatan pertemuan CPR dengan Duta Besar negara non-

ASEAN yang berkedudukan di Jakarta

1

1 P.I.05 Hal. 2; P.I.05a

42

Indonesia menyampaikan rekomendasinya bahwa ASEAN perlu

tetap menjadi driving force dalam mengembangkan arsitektur

keamanan kawasan.

1

1 P.I.05 Hal. 3; P.I.05a

43

Indonesia menyampaikan rekomendasinya bahwa ASEAN dapat

menghasilkan rekomendasi tindak lanjut pada pertemuan ke-4 EAS

Workshop on Regional Security Framework untuk kemudian dapat

dibahas pada pertemuan EAS Foreign Foreign Ministers'Meeting

(EAS FMM) bulan Agustus mendatang.

1

1 P.I.05 Hal. 3; P.I.05a

44

Indonesia menyampaikan rekomendasinya agar ASEAN

seyogyanya menjadi penentu dalam setiap keputusan sesuai

kepentingan dan prioritas ASEAN.

1

1 P.I.05 Hal. 2; P.I.05a

45

Indonesia menyampaikan rekomendasinya bahwa ASEAN harus

dapat memastikan bahwa elemen setralitas ASEAN direfleksikan

dengan jelas dalam ASEAN Community Vision 2025 dan juga

dalam ketiga attendant documents dari visi tersebut.

1

1 P.I.05 Hal. 2; P.I.05a

46

Indonesia menyampaikan rekomendasinya yaitu sekiranya ARF-

ISG dikurangi menjadi 1 kali setahun, harus disusun mekanisme

yang jelas untuk pembahasan inisiatif/proyek baru.

1

1 P.I.06 Hal. 2

47

Indonesia menyampaikan usulan agar pertemuan Working Group

of the Executive Committee of the SEANWFZ Commission dapat

dilanutkan dan dilaksanakan pada tahun 2015 guna dapat mencari

solusi bagi upaya penandatanganan Protokol SEANWFZ oleh

NWS

1

1 P.I.06 Hal. 4

48

Indonesia menyampaikan rekomendasinya bahwa perlu untuk

melihat kembali kepada Bali Concord III Plan of Action terkait

dengan penyusunan APSC Attendant Document dalam ASEAN

Community Vision 2025.

1

1 P.I.06 Hal. 5

49

Indonesia menyampaikan rekomendasinya bahwa perlunya Review

Mechanism dari APSC AD yang komprehensif sehingga tidak

hanya dapat memonitor implementasi kegiatan langkah aksi tapi

juga tindak lanjutnya.

1

1 P.I.06 Hal. 5

50

Indonesia menyampaikan rekomendasi mengenai pentingnya

penyusunan positive and negative list/do's and don‟t's list sebagai

interim measures guna mengurangi kesenjangan antara apa yang

telah disetujui oleh ASEAN dan RRT serta keadaaan di lapangan.

1

1 P.I.06 Hal. 3

51Indonesia mengusulkan perlunya ASEAN – RRT melakukan suatu

Joint Development Activities

11 P.I.04 Hal. 3

52Indonesia merekomendasikan agar pada Pertemuan 14

th JWG on

DOC dapat dilakukan drafting session untuk membahas Second

List of Commonalities dan TOR EPEG.

1

1 P.I.04 Hal. 3

53

Pada pembahasan di tingkat ahli mengenai pembentukan Hotline

of Communications on Search and Rescue between ASEAN

Member States and China Indonesia mengusulkan pembahasan

dan outcome ASEAN Transport and SAR Forum (ATSF) dapat

menjadi basis pembentukan hotline tersebut guna menghindari

duplikasi dan proliferasi mekanisme

1

1 P.I.04 Hal. 4

54

Indonesia meminta dimasukannya referensi mengenai ATSF pada

Concept Paper RRT terkait pembentukan Hotline

Communications on SAR between ASEAN Member States and

China.

1

1 P.I.04 Hal. 4

55

Guna melengkapi update perkembangan kerja sama maritim di

kawasan, Indonesia juga menyampaikan tentang keketuaannya

pada Indian Ocean Rim Association (IORA) dan mendorong agar

ARF dapat membangun kolaborasi dengan IORA, terutama dalam

penanganan isu-isu keselamatan dan keamanan laut yang menjadi

ancaman bagi sea line of communication and transportation di

Samudera Hindia dan Pasifik.

1

1 A.I.02 Hal. 5

56

Senada dengan Peserta ARF lainnya, Indonesia menyampaikan

himbauan agar semua pihak yang bersengketa di Laut Tiongkok

Selatan dapat mengimplementasikan Declaration on the Conduct

of Parties in the South China Sea (DOC) secara penuh dan efektif,

serta mempercepat pembentukan Code of Conduct in the South

China Sea (COC). Digarisbawahi pula pentingnya penyelesaian

sengketa secara damai berdasarkan prinsip dan peraturan hukum

internasional, penerapan self restraint, serta tidak melakukan

tindakan unilateral yang dapat meningkatkan ketegangan serta

berdampak pada stabilitas dan perdamaian.

1

1 A.I.02 Hal. 5

57

Indonesia menyampaikan tentang pengalaman operasi SAR dalam

pencarian pesawat Air Asia QZ 8501 yang telah dihentikan pada

tanggal 17 Maret 2015. Indonesia menekankan bahwa lessons-

learned dari operasi ini adalah pentingnya kolaborasi di antara

berbagai kementerian/lembaga terkait, termasuk di antara sipil-

militer, serta kerja sama internasional.

1

1 A.I.02 Hal. 7

58

Indonesia juga menyampaikan pandangan bahwa isu Illegal,

Unregulated and Unreported (IUU) Fishing merupakan isu yang

perlu mendapat perhatian bersama negara-negara di kawasan

mengingat kompleksitas dan ancaman yang tidak hanya terkait

sumber daya ekonomi dan perlindungan laut tetapi juga keamanan

maritim. Dengan demikian, perlunya kerjasama erat di antara

negara-negara di kawasan dalam menangani isu ini, termasuk

dengan menerapkan market pressure terhadap pelaku IUU

Fishing.

1

1 A.I.02 Hal. 9

59

Indonesia menyampaikan bahwa Indonesia tidak mendorong

rencana pembentukan working group EEP karena akan

berimplikasi terhadap banyak aspek baik secara birokrasi maupun

keuangan dalam penyelenggaraannya.

1

1 A.I.03 Hal. 3

60

Pertemuan mencatat usulan Indonesia mengenai pembentukan

Indo-Pacific Treaty sebagai kesepakatan hukum mengikat yang

akan mencegah konflik antara seluruh negara di kawasan melalui

kemitraan yang saling menguntungkan.

1

1 A.I.03 Hal. 2 lampiran

61

Indonesia menyampaikan informasi umum dan perkembangan

EAS Rapid Disaster Response Toolkit, yaitu inisiatif Indonesia

bersama Australia untuk menyusun mekanisme pengelolaan

kebutuhan dan pemahaman bersama mengenai pengaturan di

tingkat nasional untuk pemberian dan penerimaan bantuan

penanggulangan bencana asing.

1

1

14th ARF Inter-Sessional Meeting

on Disaster Relief (ISM on DR),

Tokyo, Jepang, tanggal 12-13

Februari 2015

A.I.04 Hal. 5-6

Pertemuan ke-13 Joint Working

Group on the Implementation of

Declaration on the Conduct of

Parties in the South China Sea,

Yangon, Myanmar, 30-31 Maret

2015

7th ASEAN Regional Forum Inter-

Sessional Meeting on Maritime

Security (ARF ISM on MS),

Honolulu, Hawaii, tanggal 30 Maret

– 2 April 2015

9th ASEAN Regional Forum (ARF)

Experts and Eminent Persons

(EEP), Helsinki, Finlandia, 11-13

Maret 2015

32



62

Terkait inisiatif Singapura mengenai pembentukan Changi

Regional HADR Coordinating Centre (RHCC), Indonesia

mengingatkan bahwa mekanisme RHCC tersebut memiliki

kemiripan dengan AHA Centre . Oleh karena itu, perlu untuk

dibahas pembagian tugas antara AHA Centre dengan RHCC, dan

perlu adanya concept paper untuk memastikan sinergi AHA Centre

dan RHCC.

1

1 A.I.04 Hal. 6-7

63

Indonesia merekomendasikan kepada co-chairs bahwa untuk

menarik lebih banyak peserta ARF terlibat dalam setiap sesi

simulasi, kiranya co-chairs dapat menyediakan logistik utamanya

peralatan yang memadai sehingga dapat meringankan pergerakan

peserta ARF.

1

1

ASEAN Regional Forum Disaster

Relief Exercise (ARF DiREx) 2015

Final Planning Conference (FPC),

Alor Setar, Kedah, Malaysia, 3-5

Februari 2015

A.I.05 Hal. 4

64

Indonesia menyampaikan bahwa perbedaan definisi antara piracy

dan armed robbery perlu di pahami secara baik karena berkaitan

dengan penerapan rezim hukum yang berbeda. Hal ini terutama

untuk menegaskan bahwa di perairan Indonesia, khususnya di Selat

Malaka, hanya terjadi kasus armed robbery yang penanganan dan

proses hukumnya berada di bawah wewenang Indonesia dan

littoral states terkait.

1

1


Seminar on Counter Piracy and

Armed Robbery in Asia, Tokyo,

Jepang, tanggal 3-4 Maret 2015

A.I.06 Hal. 4

65

Terkait dengan ASEAN Community’s Post-2015 Vision, Menlu RI

menyampaikan 4 (empat) elemen yang harus menjadi perhatian

ASEAN kedepannya, yaitu (1) persatuan dan kesatuan ASEAN

menjadi lebih penting dari sebelumnya; (2) perlu adanya upaya

mempersempit kesenjangan antara capaian pada Cetak Biru

Komunitas ASEAN yang dilaporkan setiap tahunnya dengan kondisi

sesungguhnya pada masyarakat ASEAN; (3) pentingnya

masyarakat ASEAN dapat merasakan manfaat langsung dari Visi

Komunitas ASEAN Paska-2015, dan; (4) adanya kebutuhan

mendesak untuk mempersempit kesenjangan pembangunan

(Narrowing Development Gap) antar negara anggota ASEAN.

1

1

ASEAN Foreign Ministers‟ Retreat,

Kota Kinabalu, Malaysia, 26-29

Januari 2015

P.I.07 Hal. 3

66

Indonesia menyampaikan prakarsanya mengenai pentingnya

masyarakat ASEAN dapat merasakan manfaat langsung dari Visi

Komunitas ASEAN Paska-2015.

1

1 P.I.07 Hal. 3

67

Indonesia menyampaikan rekomendasi mengenai adanya

kebutuhan mendesak untuk mempersempit kesenjangan

pembangunan (Narrowing Development Gap) antar negara

anggota ASEAN.

1

1 P.I.07 Hal. 3

68

Terkait dengan upaya pembentukan arsitektur keamanan di

kawasan, Indonesia menyampaikan rekomendasi untuk mendorong

upaya penyelarasan proposal-proposal terkait arsitektur keamanan

regional dimaksud, serta mengharapkan agar hasil-hasil dari ketiga

Workshop on Regional Security Framework dapat ditindaklanjuti.

1

1 P.I.07 Hal. 4

69

Indonesia menyampaikan rekomendasi mengenai urgensi

peningkatan kerja sama ASEAN dalam pemberantasan Illegal,

Unreported, Unregulated (IUU) Fishing.

1

1 P.I.07 Hal. 2

70

Indonesia menyampaikan rekomendasi bahwa ASEAN dapat

secara penuh melaksanakan langkah aksi dari cetak biru pilat politik

dan keamanan melalui implementasi dari Nternational Plan of

Action to Prevent, Deter, and eliminate IUU Fishing.

1

1 P.I.07 Hal. 2

71

Indonesia menyampaikan rekomendasi mengenai urgensi agar

studi independen aplikasi Timor Leste pada pilar politik-keamanan

dan pada pilar sosial budaya dapat segera dilaksanakan.

1

1 P.I.08 Hal. 2

72

Indonesia menyampaikan rekomendasi untuk mengundang Timor

Leste dalam pertemuan atau kegiatan ASEAN yang tidak bersifat

strategis (low key) seperti workshop atau seminar guna

meningkatkan capacity building.

1

1 P.I.08 Hal. 3

73

Indonesia menyampaikan rekomendasinya mengenai perlunya

ASEAN untuk menyelesaikan pending application dan terutama

agar ASEAN dapat segera memroses permintaan Maroko dimana

tidak ada violent objection dari negara anggota ASEAN.

1

1 P.I.08 Hal. 3

74Indonesia menyampaikan rekomendasi mengenai pentingnya

timeline bagi penyelesaian konsultasi COC.

11 P.I.08 Hal. 3

75

Indonesia menyampaikan rekomendasi agar Protokol SEANWFZ

dapat ditandatangani pada tahun 2015 dalam rangka peringatan 20

tahun penandatanganan Traktat SEANWFZ.

1

1 P.I.08 Hal. 3

76

Indonesia mengusulkan pembentukan Working group guna

membahas isi dan traktat Indo Pacific Treaty sekiranya ide

Indonesia mengenai pembentukan dan central elements dari Indo-

Pacific Treaty dapat disepakati dalam pertemuan tingkat Kepala

Negara/Pemerintahan EAS pada November 2015.

1

1 P.I.08 Hal. 4

77

Indonesia menawarkan penggunaan fasilitas IPSC di Sentul

sebagai Regional Multi-National Training Center khususnya

pelatihan de-mining dalam rangka penyiapan misi PBB.

1

1 K.I.04, Hal. 3

78

Indonesia menyampaikan usulan untuk peningkatan kerjasama

khususnya interoperability di bidang de-mining dalam kegiatan

ADMM-Plus EWG on HMA.

1

1 K.I.04, Hal. 4

79

Indonesia menekankan bahwa Bali Concord II dan III penting untuk

dirujuk dalam overarching elemen ts mengingat dokumen tersebut

merupakan dokumen pokok pembentukan masyarakat ASEAN dan

platform global ASEAN pasca 2015

1

1P.I.09 Hal. 5; P.I.09a; P.I.09b;

P.I.09c

80

Indonesia memasukkan kembali elemen mengenai keperluan untuk

mengembangkan suatu arsitektur keamanan regional di visi khusus

APSC

1

1P.I.09 Hal. 5; P.I.09a; P.I.09b;

P.I.09c

81

Indonesia mengusulkan agara ASEAN berkontribusi terhadap

berbagai isu global yang menjadi kepentingan bersama ASEAN

sesuai Bali Concord III dan menjajaki mitra eksternal baru yang

potensial

1

1P.I.09 Hal. 5; P.I.09a; P.I.09b;

P.I.09c

82

Indonesia telah membuat draft Guidelines of Alignment between

AICHR and ASEAN Sectoral Bodies sebagai bentuk paper kerja

sama AICHR dengan badan-badan sektoral ASEAN yang terkait

dengan HAM guna mensinkronkan dan memperkuat kerja ASEAN

dalam pemajuan dan perlindungan HAM.

1

1

Pertemuan ke-17 ASEAN


Human Rights (AICHR), Kuala

Lumpur, 11-14 Februari 2015

H.I.02, Hal.2; H.I.02a

83

Pada Guidelines of AICHR’s Engagement with Civil Society

Organizations , Indonesia mengusulkan untuk mempertahankan

pasal 16a mengenai pemberian agenda pertemuan AICHR kepada

CSOs sebelum pertemuan dengan AICHR.

1

1 H.I.02, Hal.2; H.I.02a

ASEAN Foreign Ministers‟ Retreat,

Kota Kinabalu, Malaysia, 26-29

Januari 2015

Pertemuan ASEAN Defense

Ministers‟ Meeting Plus (ADMM-

Plus) Experts‟ Working Group on

Peacekeeping Operations;

Workshop on Strenghten

Cooperation through Exchanging

Capabilities in Humanitarian De-

mining, di Siemreap kamboja

tanggal 25-27 Maret 2015

1st HLTF on ASEAN Community‟s

Post-2015 Vision, Kuala Lumpur,

Malaysia 5-7 Februari 2015

33



84

Indonesia mengajukan kegiatan AICHR Dialogue with ASEAN

Community Councils on ASEAN Human Rights Declaration and

Phnom Penh Statement on the Adoption of AHRD

1

1 H.I.02, Hal.3; H.I.02a

85

Indonesia sepakat untuk mengadopsi ASEAN Convention Against

Trafficking in Persons Especially Women and Children (ACTIP)

dan ASEAN Plan of Action against Trafficking in Persons

Especially Women and Children (APA), serta menyetujui usulan

kerangka waktu implementasi APA selama 5 (lima) tahun dengan

pertimbangan bahwa isu kejahatan lintas negara berkembang

sangat cepat sehingga perlu ditinjau kembali setelah lima tahun.

1

1 K.II.02. Hal 8 & 12, K.II.03. Hal 5

86

Indonesia berhasil memasukkan frase “based on the principles of

reciprocity” pada paragraf 2.1.c. dari draft New ASEAN-China

Memorandum of Understanding on Cooperation in the Field of

Non-Traditional Security Issues terkait area kerja sama pertukaran

informasi intelijen yang awalnya ditentang oleh Malaysia dan

Kamboja.

1

1 K.II.02. Hal 6, K.II.04. Hal 2

87

Indonesia mengajukan diri menjadi tuan rumah pelaksanaan

Pertemuan ke-16 SOMTC dan Pertemuan Terkait Lainnya pada

tahun 2016 dan sekaligus sebagai Ketua SOMTC periode 2016-

2017.

1

1 K.II.03. Hal 14

88

Indonesia menggarisbawahi bahwa Indonesia tengah menelaah

penggunaan istilah fighters dalam konteks FF/FTF yang merujuk

pada para jihadis supaya tidak terjadi mispersepsi. Bagi Indonesia,

radikalisme merupakan akar dari terorisme. Oleh karena itu,

penanggulangan masalah terorisme perlu menyentuh akar

permasalahannya, yakni radikalisme, agar tercapai solusi yang

tahan lama. Indonesia juga menekankan pentingnya kesatuan

regional untuk bersama-sama mencegah terbentuknya dan

meluasnya jaringan terorisme yang mengklaim diri sebagai

representasi Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) di ASEAN.

1

1

ASEAN Defence Ministers’

Meeting Plus (ADMM-Plus)

Counter-Terrorism (CT) Operators’

Workshop

K.II.05.Hal 6

89

Indonesia menyampaikan rekomendasi untuk memperluas kerja

sama maritim ASEAN untuk menanggulangi terorisme, kejahatan

lintas negara dan transboundary challenges di wilayah laut,

termasuk illegal, unreported, and unregulated (IUU) fishing ,

smuggling, trafficking in persons, piracy, hijacking and armed

robbery against ships , melalui kegiatan-kegiatan konkret dan

praktis.

1

1 P.II.4.Hal 2

90

Indonesia menyampaikan usulan agar pelaksanaan dari enam area

kerja sama dalam ASEAN Defence Ministers’ Meeting Plus

(ADMM-Plus) Experts’ Working Group (EWGs) , yaitu

humanitarian assistance and disaster relief, peacekeeping

operations, maritime security, military medicine, counter terrorism

dan humanitarian mine action dengan memastikan sentralitas

ASEAN di dalam prosesnya.

1

1 P.II.4.Hal 2

91

Indonesia menyampaikan 2 (dua) paragraf alternatif untuk

dipertimbangkan terkait South East Asia Nuclear Weapon-free

Zone , yakni: 1) agar NWS yang tidak memiliki reservasi dapat

menandatangani Protokol Traktat SEANWFZ terlebih dahulu; dan

2) agar terdapat kerangka waktu yang jelas untuk menyelesaikan

isu reservasi antara negara anggota ASEAN dan NWS.

1

1 P.II.4.Hal 2

92

Indonesia menyampaikan usulan untuk memulai kembali proses

penyusunan Traktat ASEAN mengenai ekstradisi yang telah

terhenti selama beberapa tahun mengingat semakin meningkatnya

kejahatan lintas negara.

1

1 P.II.4.Hal 2

93

Indonesia menekankan kembali pentingnya peningkatan status

Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters 2004

(MLAT) untuk menjadi sebuah traktat ASEAN.

1

1 P.II.4.Hal 2

94

Indonesia mengusulkan agar mekanisme ASEAN untuk mengatasi

transboundary challenges hanya dapat dilakukan atas persetujuan

negara-negara yang terkait (consent of the countries concerned ).

1

1 P.II.4.Hal 2

95

Indonesia merekomendasikan untuk memperkuat kerja sama di

dalam dan antar kawasan terkait upaya untuk menghentikan arus

keluar foreign terrorist fighters .

1

1 P.II.4.Hal 2

96Indonesia menyampaikan pentingnya dilakukan lebih banyak

brainstorming session secara terbuka mengenai isu-isu strategis.

1

1 P.II. 5. Hal 2

97

Indonesia menyampaikan usulan untuk terus menjajaki upaya

penyusunan suatu instrumen yang mengikat secara hukum yang

dapat diterapkan dalam ruang lingkup kawasan yang lebih luas.

1

1 P.II. 5. Hal 2

98

Indonesia menyampaikan rekomendasi agar pembahasan dalam

ASEAN Regional Forum (ARF) dapat dilakukan secara lebih

interaktif.

1

1 P.II. 5. Hal 2

99

Indonesia menyampaikan usulan penguatan kerja sama dengan

Mitra Wicara dan meningkatkan engagement dengan pihak

eksternal lainnya untuk membangun kerja sama yang lebih saling

menguntungkan dengan mempertimbangkan bahwa negara

anggota ASEAN bukan lagi hanya merupakan recipient countries .

1

1 P.II. 5. Hal 2

100

Indonesia menekankan pentingnya bersikap proaktif dan menjajaki

kemitraan dengan negara atau organisasi internasional yang baru

melalui upaya kaji ulang moratorium Mitra Wicara.

1

1 P.II. 5. Hal 2

101

Indonesia merekomendasikan penjajakan pengembangan kriteria

Mitra Wicara di luar kriteria yang telah ditetapkan dalam Guidelines

for ASEAN’s External Relations untuk merespon keinginan pihak

eksternal yang ingin melakukan engagement formal dengan

ASEAN.

1

1 P.II. 5. Hal 2

102

Indonesia menyampaikan rekomendasi peningkatan kerja sama

antara ASEAN dan organisasi multilateral lainnya dalam isu-isu

global yang menjadi kepentingan bersama.

1

1 P.II. 5. Hal 2

103

Indonesia mengusulkan agar rekomendasi HLTF on Strengthening

the ASEAN Secretariat and Reviewing ASEAN Organs harus

dimasukkan kedalam ketiga Attendant Documents mengingat

rekomendasi tersebut bersifat komprehensif dan mencakup ketiga

pilar.

1

1 P.II.5. Hal 3

104

Indonesia menyampaikan rekomendasi bahwa pendirian

badan/pusat ASEAN di Negara angggota untuk memperkuat

kehadiran ASEAN harus sejalan dengan rekomendasi HLTF on

Strengthening the ASEAN Secretariat and Reviewing ASEAN

Organs yang mengedepankan efektifitas dan efisiensi.

1

1 P.II.5. Hal 3

105

Indonesia menekankan pentingnya promosi mengenai Masyarakat

ASEAN (people-centred, people-oriented ) tidak hanya dilakukan di

tingkat negara ASEAN tapi juga di tingkat internasional sehingga

perlu didorong pendirian pusat kajian mengenai ASEAN di negara

bukan anggota ASEAN.

1

1 P.II.5. Hal 3

4th High Level Task Force (HLTF)

on ASEAN Community‟s Post-2015

Vision

Pertemuan ke-15 ASEAN Senior

Officials’ Meeting on Transnational

Crime (SOMTC) and Its Related

Meetings

3rd High Level Task Force (HLTF)


Vision

34



106

Perlunya peran yang lebih besar bagi CPR mengingat CPR

merupakan implementing body untuk isu-isu yang bersifat cross-

cutting.

1

1 P.II.5. Hal 4

107

Indonesia menggarisbawai pentingnya penyampaian pesan yang

kuat mengenai melaksanakan APSC AD di tingkat nasional untuk

menunjukkan keseriusan negara anggota ASEAN.

1

1 P.II.5. Hal 4

108

Indonesia mengusulkan penghapusan rujukan spesifik mengenai

sumber dana dari pihak eksternal untuk menghindari kesan ASEAN

tergantung pada pendanaan dari sumber di luar ASEAN.

1

1 P.II.5. Hal 4

109

Indonesia mengusulkan agar pencantuman referensi “and in

accordance to domestic laws, regulations and national policies ”

merupakan sebuah kemunduran dari Visi Masyarakat ASEAN

Pasca 2015.

1

1 P.II.5. Hal 4

110

Indonesia mengusulkan adanya pembentukan ASEAN Common

Visa untuk dapat dipertimbangkan menjadi bagian dari program

aksi Visi Masyarakat ASEAN 2025.

1

1 P.II.6. Hal 2

111

Indonesia mengusulkan formulasi langkah aksi “Promote effective,

efficient, coherence and responsive regulations and good

regulatory”

1

1 P.II.6. Hal 2

112

Indonesia menyampaikan bahwa rumusan terkait penyusunan

policy guidance untuk percepatan penyusunan instrumen hukum

perlindungan hak-hak pekerja migran, khususnya referensi legally

binding instrument di dokumen ASEAN Social Cultural

Community (ASCC) masih sangat lemah dan tidak mencerminkan

komitmen untuk menyusun instrumen hukum terkait pemajuan dan

perlindungan hak-hak pekerja migran.

1

1 P.II.6. Hal 3

113

Indonesia menyampaikan usulan untuk menambah bidang kerja

sama penanggulangan kejahatan lintas batas negara yang

mencakup perdagangan kayu dan hewan dilindungi (combating

ilicit wildlife and timber trafficking )

1

1 P.II.6. Hal 3

114

Indonesia mengusulkan untuk memindahkan sub-tema mengenai

EAS dan APT di bawah bagian C mengenai ASEAN Centrality in

A Dynamic and Outward-Looking Region

1

1 P.II.6. Hal 3

115

Indonesia mengusulkan untuk menempatkan paragraf “and in

accordance with domestic laws, regulations and national policies

of the respective Member States ” dalam draft Kuala Lumpur

Declaration on ASEAN Community Vision 2025 di bagian

preambular.

1

1 P.II.6. Hal 3

116 Indonesia mengusulkan paragraf terkait ASEAN Extradition Treaty1

1 P.II.6. Hal 3

117

Indonesia menyampaikan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah DKI Jakarta telah menyetujui secara legal perluasan

Sekretariat ASEAN, sehingga pada prinsipnyaproses perluasan

tersebutdapat segera dilaksanakan

1

1 P.II.1.1. hal. 2

118

Indonesia menegaskan usulan tentang perlunya roadmap dan

timeline aplikasi keanggotaan Timor Leste di ASEAN dan perlu

adanya capacity building bagi Timor Leste untuk memahami

ASEAN secara keseluruhan.

1

1 P.II.1.1. hal. 3

119

Indonesia menyampaikan harapan agar ASEAN dapat menemukan

solusi yang dapat diterima oleh semua pihak terkait dengan

perampingan Pertemuan ASEAN,

1

1 P.II.1.3. hal. 2

120

Indonesia nyampaikan bahwa penting bagi ASEAN untuk

menunjukkan sentralitasnya dengan meningkatkan kerja sama

dalam hal: Kerja sama maritim, termasuk didalamnya

pemberantasan Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing;

Penyelesaian sengketa perbatasan ASEAN; Penyusunan Instrumen

hukum sebagai implementasi dari ASEAN Declaration on the

Promotion and Protection of the Rights of Migrant.

1

1

121

Indonesia menyampaikan rekomendasi pembentukan instrumen

hukum untuk bantuan kekonsuleran di negara ketiga saat situasi

krisis.

1

1

122

Indonesia menegaskan pentingnya upaya untuk memajukan

diplomasi preventif sejalan dengan Rencana Kerja ARF yang

disepakati tahun 2011.

1

1 P.II.1.4. hal. 2

123

Indonesia menekankan pentingnya pembentukan instrumen hukum

bantuan timbale balik dan ekstradisi di ASEAN, peningkatan kerja

sama pertahanan dan militer, penanggulangan bencana, kontra-

terorisme, pemberantasan IUU Fishing , aksesi Protokol

SEANWFZ oleh negara pemilik senjata nuklir dan pembentukan

kawasan bebas narkoba di kawasan.

1

1 P.II.1.4. hal. 2

124

Indonesia menyampaikan perlunya semua pihak untuk menahan diri

demi tercapainya stabilitas dan perdamaian di LTS dan

menyampaikan kesiapannya menjadi honest broker .

1

1 P.II.1.5. hal. 3

125

Agar dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakatnya,

Indonesia menggarisbawahi pentingnya ASEAN untuk mendorong

penyelesaian permasalahan perbatasan untuk menjaga stabilitas

keamanan

1

1

126Indonesia merekomendasikan untuk mendorong penguatan kerja

sama maritim melalui berbagai mekanisme ASEAN;

1

1

127

Indonesia menekankan pentingnya mendorong agar ASEAN dapat

mengupayakan perjanjian yang dapat melindungi pekerja migran

beserta keluarganya.

1

1

128

Pada KTT ke-26 Sesi Retreat , Indonesia menekankan tiga hal

utama, yaitu: Perlambatan ekonomi akan mempengaruhi

pertumbuhan ekonomi, standar kehidupan, dan tingkat

pengangguran. Indonesia mengusulkan untuk terus berbicara

bersama tentang bagaimana bisa memperbaiki berbagai

permasalahan hal ini.

1

1 P.II.1.6. hal. 3

129

Kerja sama internasional penting bagi penanggulangan masalah

bencana, sebagaimana terlihat dari bantuan dari berbagai negara

serta upaya rehabilitasi pasca tsunami Aceh tahun 2004. Indonesia

mengusulkan dibentuknya gugus tugas (task force) ASEAN untuk

bekerja sama menangani bencana, seperti yang baru terjadi di

1

1 P.II.1.6. hal. 3

130

Indonesia menyampaikan rekomendasi mengenai pentingnya

peningkatan kerjasama ASEAN dalam memerangi terorisme dan

radikalisme, serta mengatasi akar masalahnya. Salah satu upaya

untuk memerangi ideologi radikal adalah dengan perbaikan

kesejahteraan dengan pemerintah yang kuat.

1

1 P.II.1.6. hal. 3

131Workshop menyambut baik usulan Indonesia terkait dengan

kemungkinan joint cooperation activities di Laut Tiongkok Selatan.

1

1

Seminar-Workshop on the

Implementation of the 2002

ASEAN-China Declaration on the

Conduct of Parties in the South

China Sea

5th High Level Task Force (HLTF)


Vision

Rangkaian Pertemuan Konferensi

Tingkat Tinggi (KTT) ke-26 ASEAN

P.II.1.3. hal. 2

P.II.1.5. hal. 3

35



132

Pada Pertemuan ASEAN SOM, Indonesia menyampaikan rencana

penyelenggaraan Regional Workshop on the Treaty of Amity and

Cooperation (TAC) sebaai komitmen Indonesia untuk

mengimplementasikan langkah aksi Cetak Biru APSC A.2.2.i. pada

tanggal 10-11 Agustus 2015

1

1 P.II.3.1. hal. 1-2

133

Indonesia menyampaikan rekomendasi untuk mendorong adanya

terobosan dan kemajuan signifikan dalam penyusunan COC,

mengingat pada tahun 2016 ASEAN dan RRT akan merayakan 20

tahun hubungan kemitraannya.

1

1 P.II.3.1. hal. 3

134

Indonesia menekankan kebutuhan untuk menginstitusionalisasi

East Asia Summit (EAS) yang memerlukan pemahaman bersama

dengan memanfaatkan mekanisme yang ada dan tidak membentuk

mekanisme baru serta tetap menjaga format leaders-led forum.

1

1 P.II.3.1. hal. 4

135

Pada Pertemuan SEANWFZ ExCom WG, Indonesia menegaskan

perlunya ASEAN untuk membahas outstanding issues terkait

penandatanganan Protokol Traktat SEANWFZ.

1

1 P.II.3.2. hal. 2

136

Indonesia menyampaikan agar memberikan kesempatan kepada

Republik Rakyat Tiongkok (RRT) untuk menandatangani Protokol

Traktat SEANWFZ terlebih dahulu.

1

1 P.II.3.2. hal. 2

137

Indonesia mendukung resolusi Sidang Majelis Umum PBB

mengenai Traktat SEANWFZ untuk dibahas pada Komite Pertama

Sesi ke-70 dari SMU PBB

1

1 P.II.3.2. hal. 4

138

Indonesia merekomendasikan agar ASEAN memperkuat komitmen

atas Non-Proliferation Treaty (NPT), termasuk tindakan dan posisi

kiranya tidak kontradiktif dengan tujuan NPT. Indonesia juga

menekankan bahwa kewajiban perlucutan senjata nuklir harus

menjadi prioritas dan tidak seharusnya „kalah‟ oleh isu non-

proliferasi, sebab keduanya saling memperkuat sehingga harus

diraih dan diupayakan secara bersama dan seimbang.

1

1 A.II.02 Hal. 4

139

Indonesia, yang bersama dengan Hungaria saat ini merupakan Co-

President Konferensi Artikel XIV Comprehensive Nuclear-Test-Ban

Treaty (CTBT) untuk periode 2013-2015, menghimbau negara-

negara yang berada dalam Annex II untuk segera meratifikasi

CTBT tanpa saling tunggu. Sejumlah negara a.l. Korsel, Kanada,

Selandia Baru dan Malaysia menyampaikan dukungan atas

himbauan Delri terkait entry into force CTBT.

1

1 A.II.02 Hal. 4

140

Indonesia menyampaikan tentang perlunya ARF mengembangkan

cakupan kerja samanya di bidang CTTC dengan

mempertimbangkan dinamika dan kompleksitas praktik kejahatan

dan terorisme, khususnya mengenai perlunya memulai dialog dan

kerja sama dalam memberantas kejahatan TIP.

1

1

Pertemuan 13th ASEAN Regional

Forum Inter-Sessional Meeting on

Counter-Terrorism and

Transnational Crime (ARF ISM on

CTTC), Nanning, Tiongkok, 13-15

Mei 2015

A.II.03 Hal. 3

141

Indonesia juga menyampaikan pandangan dan keprihatinannya

atas isu Foreign Terrorist Fighter (FTF) dan penggunaan ICT untuk

tujuan terorisme, termasuk dalam perekrutan ISIS. Dalam hal ini,

Indonesia mengusulkan agar ARF membentuk suatu kerja sama

khusus (task force) jangka panjang untuk penanganan isu ini.

1

1



Counter-Terrorism and

Transnational Crime (ARF ISM on

CTTC), Nanning, Tiongkok, 13-15

Mei 2015

A.II.03 Hal. 4

142

Indonesia dan Uni Eropa telah mengajukan TIP sebagai area

prioritas tambahan dalam kerja sama ARF di bidang CTTC dengan

Indonesia dan UE sebagai lead countries. Dalam kaitan ini,

Indonesia telah mengajukan draft ruang lingkup kerja sama ARF di

area prioritas tambahan ini untuk dicantumkan ke dalam ARF Work

Plan on CTTC 2015-2017 berikut usulan kegiatan implementasinya,

yaitu ARF Workshop on TIP

1

1 A.II.04 Hal. 5

143

Sehubungan dengan penyusunan ARF Work Plan on Maritime

Security 2015-2017, Indonesia, antara lain, telah mengajukan IUU

Fishing sebagai salah satu isu keamanan maritim yang perlu

mendapat perhatian dan diperkuat kerja samanya di dalam

kerangka ARF. Selain mengajukan ARF Workshop on IUU Fishing

sebagai usulan kegiatan implementasinya, Indonesia juga telah

mengajukan diri sebagai lead countries pilar #1 keamanan maritim

bersama Jepang.

1

1 A.II.04 Hal. 5

144

Dari 18 usulan kegiatan yang akan diselenggarakan di bawah

kerangka kerja sama ARF pada tahun intersesi 2015-2016,

Indonesia telah mengajukan 3 kegiatan di bawah keketuaannya,

yaitu: a. ARF Workshop on IUU Fishing (bersama AS); b. 2nd ARF

Workshop on Mediation, Preventive Diplomacy and Conflict

Prevention (bersama Uni Eropa); dan c. ARF Workshop on TIP

(bersama Uni Eropa).

1

1 A.II.04 Hal. 5

145

Indonesia menyampaikan usulan untuk memberlakukan 1 tahun

masa percobaan untuk pengurangan IUU Fishing mengingat

adanya perbedaan pandangan, terutama dari pihak Uni Eropa

yang tidak setuju dalam pembahasan isu tersebut.

1

1 A.II.04 Hal. 6

146

Terkait dengan isu streamlining of the ARF DOD meetings,

mengingat usulan pengurangan Pertemuan ARF telah disetujui,

Indonesia mendorong agar ARF DOD ke depan dapat

mendiskusikan hal-hal yang lebih substantif mengenai berbagai isu

pertahanan dan keamanan di kawasan. Indonesia juga dapat

memfasilitasi information sharing antar ARF DOD dan ADMM Plus

demi terciptanya sinergi dari kedua badan sektoral ini.

1

1 A.II.05 Hal. 4

147

Indonesia menyampaikan pandangannya bahwa pertemuan ARF

ISG on CBM PD sangat bermanfaat untuk mendiskusikan kegiatan

ARF yang sangat banyak dalam satu tahun inter-sesi. Sekiranya

ARF menyepakati pertemuan ARF ISG on CBM PD dilaksanakan

dalam satu tahun, diperlukan mekanisme yang lebih efektif dan

efisien. Pelaksanaan ARF ISG on CBM PD juga harus dapat

memberikan waktu yang cukup untuk konsultasi dengan focal point

dalam negeri untuk isu-isu tertentu guna menanggapi inisiatif baru

ARF. Untuk itu, Indonesia mengusulkan agar ARF ISG on CBM PD

diselenggarakan dalam rentang waktu yang memadai sebelum

pelaksanaan ARF Senior Officials Meeting.

1

1 A.II.06 Hal. 4

148

Indonesia juga merekomendasikan „Exchange of Views on

Interational Issues‟ untuk dihilangkan dari agenda ARF ISM on CBM

PD mendatang karena alasan efisiensi waktu dan agar peserta

lebih dapat fokus pada tujuan pertemuan.

1

1 A.II.06 Hal. 4

ASEAN Senior Officials' Meeting

(SOM) dan Working Group for the

Executive Committee of the South

East Asia Nuclear Weapons Free

Zone (SEANWFZ ExCom WG)



Non-Proliferation and Disarmament

(7th ARF ISM on NPD) , Kuala

Lumpur, Malaysia, 15-16 Juni 2015

Pertemuan ASEAN Regional

Forum Senior Officials’ Meeting

(ARF SOM) ,Kuching, Malaysia, 10

Juni 2015


Forum Defence Officials’ Dialogue

(ARF DOD) dan ARF Inter

Sesssional Support Group on

Confidence Building Measures and

Preventive Diplomacy (ARF ISM on

CBM PD) , Tokyo, Jepang, 6-8 Mei

2015

36



149

Indonesia bersama UE mengusulkan menjadi ketua bersama

penyelenggaraan 2nd ARF Workshop on Mediation, Preventive

Diplomacy and Conflict Prevention

1

1 A.II.06 Hal. 6

150

Indonesia menyampaikan sarannya bahwa seyogyanya latihan

penanggulangan bencana dilaksanakan yang serealistik mungkin,

antara lain dengan menyelenggarakan latihan di negara yang

memang rawan bencana dan menggunakan ancaman bencana

nyata sebagai skenario.

1

1 A.II.07 Hal. 8

151

Indonesia menyampaikan pelatihan untuk self evacuation atau

kesiapan masyarakat dalam merespon bencana juga menjadi salah

satu hal yang penting untuk menjadi elemen dalam latihan.

1

1 A.II.07 Hal. 6

152

Indonesia menambahkan usulan mengenai perlunya Sekretariat

AIPA untuk membuat standard format laporan hasil konsultasi

nasional bagi tiap negara, sehingga memberi kemudahan bagi

Sekretariat dalam mengolah laporan yang masuk

1

1

Pertemuan ke-12 AIPA Fact

Finding Committee (AIFOCOM) to

Combat the Drug Menace , Kuala

Lumpur, Malaysia, 8-10 Juni 2015

A.II.08 Hal. 3

153

Indonesia mengusulkan untuk memasukkan dalam message Ketua

AIPA mengenai kepentingan yang tinggi terhadap keamanan

maritime : Given the significance of maritime security to ASEAN

Member States, it is imperative to enhance the capacities of the

ASEAN Maritime Forum (AMF) and the Expanded ASEAN

1

1

Pertemuan ASEAN Leaders

Meeting with the Representatives

of ASEAN Inter Parliamentary

Assembly (AIPA) , Kuala Lumpur,

Malaysia, 25 - 27 April 2015

A.II.09 Hal. 3

154

Indonesia mengusulkan agar AICHR melakukan pendekatan

dengan Governing Council AIPR yang dapat diagendakan pada

rencana pertemuan dengan CPR dimana sebagian besar CPR

adalah anggota Governing Council AIPR .

1

1 H.II.01, Hal.1

155

Indonesia mengusulkan agar AICHR dapat mengagendakan

masalah pelaksanaan rekomendasi kepada Menteri Luar Negeri

dan Pemimpin ASEAN pada pertemuan antara AICHR dan

ASEAN Foreign Ministers' Meeting (AMM) pada bulan Agustus

mendatang.

1

1 H.II.01, Hal.1

156

Indonesia mengusulkan dua kegiatan, yaitu: i) Workshop on the

Implementation of Article 22 of AHRD on Freedom of Religion and

Belief, dan ii) Annual Meeting on Trafficking in Persons.

1

1 H.II.01, Hal.2

157

Indonesia memberikan masukan tertulis atas kerangka Rencana

Kerja Lima Tahun (RKLT) 2016-2020. Masukan Indonesia berupa 5

arah kebijakan (thrust ) AICHR yang diambil dari Cha Am Hua Hin

Declaration on the Inauguration of AICHR. Adapun 5 arah

kebijakan AICHR yaitu: a) Strengthen a forward looking regional

cooperation on human rights; b) AIHCR as vehicle for progressive

Social Development and justice, human dignity and higher quality

of life for ASEAN peoples; c) improve adequate resource by

ASEAN member states d) promoting the contribution of

Stakeholders in the promotion and protection of human rights in

ASEAN through engagement and dialogue; e) strengthen the

mandate and function of the AICHR . Selain untuk memberikan

arah, kegiatan tersebut nantinya juga berguna untuk mengukur

capaian AICHR lima tahun ke depan.

1

1 H.II.01, Hal.2

158

Indonesia juga memasukkan strategic objectives dan kemungkinan

aktivitas yang dapat dijalankan oleh AICHR. Pembuatan dokumen

ini dimaksudkan agar perkembangan AICHR dapat terlihat dari

waktu ke waktu dan AICHR tidak akan terjebak pada pelaksanaan

kegiatan tanpa jelas arahnya kemana.

1

1 H.II.01, Hal.2

159

Indonesia mengusulkan agar dibentuk suatu coordination meeting

antara UNICEF dengan institusi di ASEAN yang akan bekerja sama

dengan UNICEF agar tidak terdapat duplikasi kegiatan.

1

1 H.II.01, Hal.3

160

Wakil Indonesia dalam AICHR menyampaikan rekomendasi agar

ASEAN senantiasa memperkuat mekanisme HAM mengingat

ASEAN merupakan satu-satunya regional di Asia yang memiliki

mekanisme HAM, Selain itu, ASEAN diharapkan selalu berupaya

secara bertahap meningkatkan upaya tersebut walaupun terdapat

perbedaan signifikan dalam politik dan perkembangan demokrasi di

negara anggotanya.

1

1

Human Rights Cities Conference,

Gwangju, Korea Selatan, 15 – 18

Mei 2015

H.II.02, Hal.2

161

Indonesia telah mengajukan pembahasan krisis migran ireguler di

kawasan Asia Tenggara sebagai salah satu agenda pertemuan.

Usulan ini sebelumnya telah diajukan kepada Ketua melalui surat

Nomor 07/06/2015/AICHR-INA tanggal 5 Juni 2015

1

1Special AICHR Meeting , Brunei

Darussalam, 13-15 Juni 2015H.II.03, Hal. 1

162

Indonesia menyamapaikan usulan agar adanya paragraf tersendiri

yang memaparkan kegiatan pemajuan dan perlindungan HAM oleh

AICHR dan bersinergi dengan badan sektoral lain.

1



163

Indonesia menekankan pentingnya pencantuman contoh negara

anggota yang telah mendedikasikan unit dan pendanaan tersendiri

di tingkat nasional untuk membantu pelaksanaan kerja AICHR

sebagai salah satu rekomendasi bagi negara anggota ASEAN lain.

1



164

Indonesia menggarisbawahi pentingnya pemaparan mengenai

kemungkinan perubahan besar yang mempengaruhi kerja AICHR

mulai tahun 2016, sehubungan dengan pergantian mayoritas Wakil

AICHR pada akhir 2015.

1



165

Indonesia menyampaikan rekomendasi pentingnya arah dan tujuan

yang jelas dalam program kerja AICHR tertuang dalam acuan

perkembangan AICHR dalam lima tahun mendatang. Karena itu

Indonesia mengusulkan dimasukkannya thrust dari Cha Am Hua

Hin Declaration on the Intergovernmental Commission on Human

Rights yang diikuti bentuk implementasinya ke dalam chapeau

Program Kerja dimaksud.

1



166

Indonesia mengusulkan untuk lebih melibatkan pemangku

kepentingan terkait dalam hal pemajuan dan perlindungan HAM

dan hak-hak dasar dengan menyelenggarakan dialog tahunan.

1



167

Indonesia juga memberi masukan agar AICHR membangun

prosedur jalur komunikasi dengan negara anggota ASEAN

mengenai implementasi AHRD melalui pengisian kuesioner.

1



168Indonesia mengusulkan pelaksanaan studi tematis mengenai

kebebasan memeluk agama dan kepercayaan.

1




Forum Defence Officials’ Dialogue

(ARF DOD) dan ARF Inter

Sesssional Support Group on

Confidence Building Measures and

Preventive Diplomacy (ARF ISM on

CBM PD) , Tokyo, Jepang, 6-8 Mei

2015


Forum (ARF) Humanitarian

Assistance and Disaster Relief

(HADR) Multi-Year Strategic

Exercise Plan Workshop , Kuala

Lumpur, Malaysia, 9-10 April 2015

18th Meeting of ASEAN


Human Rights (AICHR), Sekretariat

ASEAN, Jakarta, 6 – 9 Mei 2015

37



169

Indonesia mengusulkan dilaksanakannya pertemuan mengenai

Humanitarian Mine Action terkait dengan keterlibatan personel pada

Peace Keeping Operation (PKO) dimana mereka membutuhkan

kemampuan teknik penjinakan ranjau.

1

1

ASEAN Defence Ministers‟ Meeting

– Plus Experts‟ Working Group on

Humanitarian Mine Action Meeting

(ADMM-Plus EWG on HMA

Meeting

K.III.02 hal 4 no. 19

170

Indonesia mengusulkan agar ACGF menjadi suatu forum yang

mengedepankan information sharing dan kerja sama praktis antar

coast guard dan agensi penegak hukum maritim di ASEAN.

1

1

Experts‟ Group Meeting (EGM) on

the ASEAN Coast Guard Forum

(ACGF)

K.III.04 Hal 5 No 11 dan Hal 6

No 20

171

Indonesia mengusulkan agar ACMM dapat menyesuaikan tugas

fasilitasi dan fungsi koordinasinya sesuai dengan AADMER dan

SASOP serta dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip

umum yang disepakati dalam pelaksanaan HADR, yakni prinsip

penghormatan terhadap hukum dan budaya negara yang terkena

bencana dan prinsip kemanusiaan.

1

1

7th ASEAN Defence Ministers

Meeting-Plus Experts’ Working

Group on Military Medicine

K.III.05 Hal. 4 No 15 dan Hal 3

No 11

172

Indonesia menyampaikan rekomendasi terkait draft SOP HADR

bahwa sebaiknya SOP dimaksud disusun untuk keperluan FTX dan

dalam kerangka EWG saja dan tidak sebagai dokumen baru yang

akan menduplikasi dokumen-dokumen serupa yang sudah ada.

1

1 K.III.05 Hal 4 nomor 11

173

Indonesia mengusulkan bahwa operasi HADR dan kegiatan tidak

memberikan imunitas kepada personil yang terlibat dalam operasi

HADR.

1

1 K.III.05 Hal 4 nomor 11

174

Indonesia menyampaikan daftar pencalonan Indonesia di badan-

badan PBB dan organisasi internasional lainnya, serta

mengharapkan dukungan Negara Anggota ASEAN lainnya untuk

pencalonan tersebut.

1

1

Informal ASEAN Ministerial

Meeting (IAMM) and Related

Meeting

K.III.06 Hal. 2 No 3 dan K.III.06a

175

Indonesia mengusulkan agar ASEAN meningkatkan engagement

dengan organisasi regional lainnya seperti Gulf Cooperation Council

(GCC), Economic Cooperation Organization (ECO) serta menjajaki

kerja sama dengan African Union.

1

1



Meeting

K.III.06 Hal. 3 No. 8

176

Indonesia menyampaikan usulan untuk menyusun ASEAN

Ministerial Statement on the Occasion of the 70th Anniversary of

the United Nations.

1

1



Meeting

K.III.06 Hal. 5 No. 17 dan

K.III.06b

177

Indonesia mengusulkan untuk menjajaki pembentukan ASEAN

legal instrument untuk memerangi IUU fishing. Selain itu, untuk

membahas masalah ini, Indonesia akan menyelenggarakan ARF

Workshop on IUU Fishing sebagai program ARF dalam tahun

intersesi 2015-2016.

1

1

ASEAN Regional Forum Inter-

Sessional (ARF) Track 1.5

Symposium on Preventive

Diplomacy

A.III.01, Hal. 3

178

Delri merekomendasikan sinergi yang baik di antara badan legislatif

dan eksekutif dalam mendorong implementasi resolusi-resolusi

tersebut sekaligus mendukung pembentukan Komunitas ASEAN

2015. P

1

17th ASEAN Inter-Parliamentary

Assembly (AIPA) CaucusA.III.02, Hal. 2

179

Indonesia menyampaikan usulan agar Parlemen ASEAN dapat

mendorong harmonisasi peraturan dan perundang-undangan

masing-masing negara dengan tujuan dan visi bersama ASEAN,

termasuk dalam mengembangkan pariwisata berkelanjutan. Delri

dalam hal ini mengusulkan pengembangan standarisasi pekerja

pariwisata ASEAN sebagai salah satu hal konkrit yang dapat

dipertimbangkan parlemen ASEAN.

1

1 A.III.02, Hal. 3

180

Indonesia mengusulkan agar setiap negara memiliki satu poin

kontak yang akan memudahkan semua negara pengguna cyber

untuk bekerja sama mengatasi tantangan maupun ancaman cyber.

1

1ARF Workshop on Cyber Security

Capacity BuildingA.III.03, Hal. 2

181

Dalam isu LTS, Indonesia merekomendasikan masing-masing

pihak untuk menahan diri dan memperkuat komitmen terhadap

DOC dan penyelesaian COC, serta mengembangkan potensi kerja

sama praktis.

1

1Pertemuan Tingkat Menteri 22nd

ASEAN Regional Forum (ARF)A.III.04, Hal. 2 & 4

182

Dalam isu ekstrimisme, Indonesia menyampaikan usulan dan

kesiapannya untuk bekerja sama dengan semua pihak dalam

mempromosikan nilai-nilai toleransi, rasa saling pengertian, dan

memajukan dialog antar-umat beragama, termasuk dalam

menahan pergerakan Foreign Terrorist Fighters.

1

1Pertemuan Tingkat Menteri 22nd

ASEAN Regional Forum (ARF)A.III.04, Hal. 2 & 4

183

Indonesia menyampaikan usulan menjadikan Universitas

Pertahanan sebagai sarana melting pot antara siswa sipil dan

militer yang bermanfaat dalam menambah bobot lingkungan dan

pengalaman pendidikan.

1

1

ASEAN Regional Forum Head of

Defense Universities, Colleges,

Institutions Meeting (19th ARF-

HDUCIM)

A.III.05, Hal. 4

184

Indonesia mengusulkan agar ASEAN dan P-5 bersama-sama

segera menyelesaikan outstanding issues terkait SEANWFZ yaitu

terkait isu reservasi/deklarasi yang menghambat penandatanganan

Protokol dari Traktat SEANWFZ oleh P-5.

1

1

ARF Workshop on Promoting a

Nuclear-Weapon-Free Status of

Mongolia

A.III.06, Hal. 4

185

Indonesia menyampaikan usulan terkait isu perlindungan hak-hak

perempuan dan hak pekerja migran, termasuk isu kesetaraan

jender dan pemenuhan hak pekerja migran di negara-negara tujuan

pengiriman buruh migran Indonesia.

1

1

Sidang Umum (SIUM) ke-36

ASEAN Inter-Parliamentary

Assembly (AIPA)

A.III.08, Hal. 4

186

Indonesia menyampaikan rekomendasi kebijakan dan langkah

implementasi untuk penanggulangan bencana (seperti disaster risk

map, disaster database, master plan for tsunami, dan

pembangunan Disaster Relief Training Ground), dan

penanggulangan terorisme (program rehabilitasi, reintegrasi,

program media campaign, dan pembentukan Forum Koordinasi

Pencegahan Terorisme di 28 propinsi)

1

1

ASEAN Regional Forum Workshop

for First Response Support for

Victims of Terrorism and Other

Mass Casualty Events

A.III.09, Hal. 4

187

Terkait draft ASEAN Community Vision 2025 , Indonesia

mengusulkan mengenai pengarus-utamaan gender terkait

implementasi program aksi bidang politik keamanan dengan

penambahan frase “including to promote gender-mainstreaming”

pada paragraf 7.3. Usulan ini masih akan dibahas kembali pada

pertemuan berikutnya di Singapura.

1

1 P.III.10 hal 2

188

Indonesia musulan untuk merujuk kepada Piagam ASEAN dan

Treaty of Amity and Cooperation (TAC) sebagai instrument

penyelesaian sengketa ASEAN, disamping rujukan kepada hukum

internasional.

1

1 P.III.10 hal 4

189

Indonesia mengusulkan penyusunan program aksi yang dapat

menunjang terjadinya sinergi antara ARF dan ADMM Plus

mengingat program prioritasnya mencakup isu yang sama.

1

1 P.III.10 hal 4

190

Indonesia menyampaikan usulannya untuk meningkatkan

keterlibatan negara anggota ASEAN dalam pasukan penjaga

perdamaian PBB, khususnya bagi negara-negara yang telah

berpartisipasi.

1

1 P.III.10 hal 4

191

Indonesia mengusulkan formalisasi hubungan ASEAN dengan

International Atomic Energy Agency (IAEA) serta usulan referensi

baru mengenai kerja sama dengan Organisasi Internasional terkait

lainnya selain IAEA.

1

1 P.III.10 hal 4

6TH ADMM Plus EWG on HADR

6th HLTF on ASEAN Community’s

Post-2015 Vision

38



192

Indonesia mengusulkan adanya penambahan referensi mengenai

kerja sama untuk mencegah pengembangan senjata CBRN

(Chemical, Biological, Radiology and Nuclear ) dalam upaya

mempertahankan kawasan Asia Tenggara sebagai kawasan yang

damai dan bebas nuklir serta senjata pemusnah massal lainnya.

1

1 P.III.10 hal 4

193

Indonesia mengusulkan penyebutan proses keanggotaan Timor-

Leste di ASEA, melalui formulasi “Work towards Timor-Leste’s

membership in ASEAN taking into consideration of the process

taken”.

1

1 P.III.10 hal 5

194

Indonesia mengusulkan terkait langkah aksi “Review existing

moratorium on new Dialogue Partners taking into account strategic

geopolitical and geo-economic developments impacting on our

region”.

1

1 P.III.10 hal 5

195

Indonesia menyampaikan masukan terhadap draft FAQs yang

dilengkapi dengan data statistik mengenai kemajuan ASEAN di

berbagai bidang.

1

1 P.III.3. hal 3

196Indonesia mengusulkan penambahan referensi “gender-sensitive”

dalam draft ASEAN Community Vision 2025

11 P.III.3. hal 3

197

Indonesia mengusulkan untuk memasukkan gagasan pembentukan

“ASEAN Common Visa” sebagai salah satu langkah aksi APSC

Attendant Document.

1

1 P.III.3. hal 4

198

Indonesia mengusulkan untuk menggunakan formulasi dari Joint

Communiqué ASEAN Foreign Ministers’ Meeting (AMM) ke-47

dengan sedikit revisi terkait aplikasi keanggotaan Timor-Leste pada

ASEAN.

1

1 P.III.3. hal 4

199Indonesia mengusulkan untuk melakukan peninjauan kembali

moratorium penambahan mitra wicara ASEAN.

11 P.III.3. hal 4

200

Indonesia merekomendasikan agar seluruh paragraf di bawah

program aksi trans-boundary challenges untuk di-bracket. Hal ini

dilakukan mengingat Singapura mengusulkan untuk memasukkan

isu haze di bawah program aksi mengenai trans-boundary

challenges.

1

1 P.III.3. hal 5

201

Terkait penyusunan legally binding instrument untuk pemajuan dan

perlindungan pekerja migran sebagai tindak lanjut Deklarasi Cebu,

Indonesia mengusulkan formulasi tanpa menyebutkan kata legally

binding yang masih akan dikonsultasikan oleh Malaysia dan

Singapura dengan alasan isu tersebut tidak berada di bawah

kewenangan pilar politik-keamanan.

1

1 P.III.6. hal 3

202

Terkait Traktat Ekstradisi, usulan Indonesia yang hanya

menyebutkan penyusunan Traktat tanpa menyebut ekstradisi masih

belum disepakati Singapura meskipun gagasan ini sudah disepakati

dalam dokumen Bali Concord I. Singapura mengusulkan

penggunaan formulasi seperti disepakati di dalam Joint

Communique AMM Kuala Lumpur.

1

1 P.III.6. hal 3

203

Formulasi aksesi Southeast Asia Nuclear Weapon-Free Zone

(SEANWFZ) oleh negara yang memiliki senjata nuklir seperti

diusulkan Indonesia, khususnya nuansa untuk mendorong aksesi

oleh Tiongkok yang sepakat tanpa reservasi belumdisepakati

Singapura. Usulan Indonesia ini dinilai Singapura sebagai upaya

untuk menekan ASEAN, khususnya Singapura untuk menyepakati

aksesi agar tidak dilakukan bersamaan oleh negara P5 yang mash

memiliki reservasi.

1

1 P.III.6. hal 3

204

Indonesia menyampaikan usulan formulasi paragraf terkait

ekstradisi yaitu “Continue the work of ASEAN Law Ministers’

Meeting to enhance cooperation on the issue of extradition”

pada pertemuan ke-9 HLTF. Usulan Indonesia tersebut disetujui

oleh Singapura dan disampaikan melalui surat tertanggal 14

September 2015.

1

1P.III.7.b hal 3

P.III.7.c

205

Indonesia telah menyampaikan usulan formulasi paragraf terkait

SEANWFZ yaitu: Intensify the ongoing efforts of the State

Parties to the SEANWFZ Treaty and the Nuclear Weapon

States to resolve all outstanding issues in accordance with

the objectives and principles of the SEAWNFZ Treaty

pertaining to the signing and ratifying of the Protocol to that

Treaty at the earliest ” pada pertemuan ke-9 HLTF. Usulan

Indonesia tersebut disetujui oleh Singapura dan disampaikan

melalui surat tertanggal 14 September 2015.

1

1P.III.7.b hal 3

P.III.7.c

206

Indonesia mengusulkan agar pernyataan RRT bahwa perundingan

COC telah memasuki next phase of consultations dibarengi

dengan adanya timeline pembahasan COC yang jelas.

1

1 P.III.4. hal 2

207

Indonesia menyampaikan rekomendasi dilakukannya self-restraint

di kalangan negara-negara claimant di LTS untuk mencapai

implementasi DOC secara penuh dan efektif sesuai pasal 5 DOC.

1

1 P.III.4. hal 3

208

Terkait early harvest measures , utamanya operasionalisasi

Hotlines Communication between ASEAN and China Foreign

Ministries in Response to Emergencies at Sea , Indonesia

mengusulkan agar segera diselesaikan.

1

1 P.III.4. hal 4

209

Indonesia merekomendasikan agar ASEAN-RRT fokus pada isu

utama, yaitu penyelesaian COC. Usulan-usulan RRT terkait dengan

kluster dan working toward the COC tidak menyentuh masalah

utama dan dapat memperlambat proses penyelesaian COC.

1

1 P.III.4. hal 5

210

Dalam coordination meeting, Indonesia menyampaikan bahwa

dalam upaya menghindari pembahasan mengalami jalan buntu,

perlunya penyusunan draft struktur dan elemen COC dilakukan

bersama-sama dengan RRT sejak awal serta pentingnya

pembahasan timeline pembentukan COC bersama dengan RRT

1

1 P.III.1. hal 2

211

Indonesia mengusulkan agar penyelesaian commonalities

dipercepat sehingga JWG on DOC dapat fokus kepada

pembahasan struktur dan elemen COC pada pertemuan

berikutnya.

1

1 P.III.1. hal 2 dan 3

212

Indonesia menyampaikan usulan agar kerjasama teknis terkait SAR

dibahas oleh Senior Transport Officials Meeting (STOM) dan

ASEAN Transport SAR Forum (ATSF) mengingat kedua

mekanisme tersebut yang memiliki kompetensi dalam bidang SAR

dimaksud.

1

1 P.III.1. hal 4

213

Indonesia mengusulkan agar Eminent Person Expert Group

(EPEG) dapat memberikan non-binding recommendation kepada

JWG dan SOM on DOC terkait COC maupun kerja sama praktis.

Selain itu, agar EPEG akan melakukan pekerjaannya berdasarkan

permintaan dari SOM on DOC atas rekomendasi dari JWG on

DOC.

1

1 P.III.1. hal 2


Post-2015 Vision


Post-2015 Vision


Post-2015 Vision

9th Senior Officials’ Meeting on the

Implementation of the Declaration

on the Conduct of Parties in the

South China Sea (9th SOM on

DOC)

14th ASEAN-China Joint Working

Group on the Implementation of the

Declaration on the Conduct of

Parties in the South China Sea

(14th JWG on DOC)

39



214

Indonesia melalui paparan Duta Besar Ngurah Swajaya

merekomendasikan adanya penyelenggaraan pertemuan rutin

antar High Contracting Parties (Conference of High Contracting

Parties) sebagaimana tertuang dalam Bab 3 TAC.

1

1 P.III.8.hal 3

215

Indonesia melalui paparan Duta Besar Rahmat Pramono

menyampaikan kembali usulan Indonesia mengenai “EAS Treaty of

Friendship and Cooperation yang didasarkan pada prinsip-prinsip

TAC dan Bali Principles. Traktat ini ditujukan untuk

menghubungkan dan mengikat kerja sama antar negara Mitra

Wicara yang saat ini belum terikat oleh TAC.

1

1 P.III.8. hal 4

216

Indonesia mengusulkan penyusunan ASEAN Foreign Ministers’

Statement on the Promotion and Protection of the Rights of

Migrant Workers sebagai strategic guidance untuk melanjutkan

kerja ACMW menyelesaikan instrumen hukum tersebut.

1

1 P.III.5.a. Hal 2

217

Indonesia mengusulkan concept paper mengenai keuntungan bagi

ASEAN apabila RRT menandatangani Protokol dari Traktat

SEANWFZ terlebih dahulu.

1

1 P.III.5.c. Hal 2

218

Indonesia mengusulkan draft paragraf mengenai penyelesaian

pending issues yang sesuai dengan maksud dan tujuan Traktat

SEANWFZ

1

1 P.III.5.e. Hal 2

219

Indonesia mengusulkan agar negara anggota ASEAN

mengundang Timor-Leste dalam kegiatan yang bersifat teknis dan

untuk meningkatkan capacity building Timor-Leste.

1

1 P.III.5.F. Hal 3

220

Indonesia merekomendasikan agar review TOR AICHR lebih baik

didasarkan pada rekomendasi yang diberikan AICHR kepada AMM

bulan Oktober 2014 karena draft tersebut telah dibahas oleh

AICHR yang juga adalah perwakilan negara. Namun demikian,

Review TOR AICHR hanya salah satu cara untuk memperkuat

peran AICHR. Bagi Indonesia, AICHR tetap harus membahas dan

memberikan masukan atas permasalahan HAM di kawasan. Hal ini

dapat dilakukan dengan menerjemahkan mandat dalam TOR

AICHR secara lebih progresif.

1

1

Dialogue between the ASEAN and

Civil Society Organisations on the

Development of a Regional Human

Rights Mechanisms , Bangkok, 19 -

20 Agustus 2015

H.III.05, Hal 7

221Indonesia mengusulkan agar proses pemilihan Wakil Indonesia

untuk AICHR dapat dijadikan best practice bagi negara lain

1

1

222

Indonesia merekomendasikan agar AICHR memberi perhatian lebih

pada isu buruh migran dan mencegah perdagangan manusia

dengan mengadvokasi instrumen perlindungan buruh migran

kepada negara yang belum meratifikasi

1

1 H.III.01, Hal 2

223

Indonesia menyampaikan usulan agar AICHR perlu mengadvokasi

ASEAN Regional Plan of Actions on Violence against Children agar

dapat diimplementasikan di tingkat nasional

1

1 H.III.01, Hal 2

224

Menlu RI mengusulkan kepada Sekretariat ASEAN dan CPR untuk

dapat mewujudkan pembentukan Human Rights Division seperti

yang diusulkan oleh AICHR.

1

1 H.III.03b, Hal 2

225

Menlu RI menyampaikan usulan untuk memperkuat mandat

AICHR, serta menggarisbawahi pentingnya mandat perlindungan

untuk terus diperkuat. Terkait hal tersebut, Menlu RI mengusulkan

agar rekomendasi AICHR dapat diinkorporasi oleh AICHR ke

dalam TOR AICHR yang saat ini berlaku.

1

1 H.III.03b, Hal 3

226

Pada agenda pembahasan Program Kerja Dua Tahunan ASEAN

Network for Witness and Victim Protection , Indonesia mengajukan

usulan 3 (tiga) kegiatan pelatihan bagi para pejabat badan

perlindungan saksi dan korban di ASEAN dan pembangunan

standar perlindungan saksi dan korban di ASEAN.

1

1

Inaugural Meeting of the ASEAN

Network for Witness and Victim

Protection, Yogyakarta, 24 – 26

Agustus 2015

H.III.06, Hal 2

227

Indonesia mengusulkan agar Sekretariat memasukan pembahasan

mengenai hasil dari Emergency ASEAN Ministerial Meeting on

Transnational Crimes (EAMMTC ), khususnya tentang rekomendasi

EAMMTC untuk badan sektoral ASEAN terkait pembentukan Task

Force khusus untuk membahas isu irregular migration.

1

1 H.III.09, hal 2

228

Indonesia mengusulkan agar AICHR dan badan sektoral ASEAN

dapat bertemu terlebih dahulu untuk membahas kemungkinan

posisi yang sama dalam Dialog HAM antara ASEAN dan EU.

1

1 H.III.09, hal 2

229Wakil Indonesia menyampaikan usulan Concept Paper Thematic

Study on the Right to Life.

11 H.III.09, hal 4

230Indonesia menyampaikan Concept Paper on the Juvenile Justice

in ASEAN.

11 H.III.09, hal 4

231

Indonesia selaku anggota tim Screening Panel akreditasi CSO

pada AICHR mengusulkan untuk menetapkan kerangka waktu

sebagai informasi kepada CSO terkait kapan Screening Panel akan

melakukan pertemuan.

1

1 H.III.09, hal 5

232

Indonesia mengusulkan untuk menggabungkan rujukan mengenai

ASEAN Declaration on Combating Transnational Crime tahun 1997

dan ASEAN Plan of Action to Combat Transnational Crime tahun

1999 pada paragraf pembukaan Declaration on Transnational

Crime.

1

1 K.IV.01 hal 4 no. 6

233

Indonesia mengusulkan untuk meningkatan Mutual Legal

Assistance Treaty menjadi Traktat ASEAN dan mengesahkan

kejahatan penyelundupan manusia sebagai salah satu area kerja

sama di bawah SOMTC/AMMTC

1

1 K.IV.01 hal 4 no. 6

234

Terkait dengan pembahasan isu-isu keamanan maritim non-

tradisional, Indonesia telah mengusulkan untuk memajukan isu IUU

Fishing.

1

1K.IV.01 hal 6 no. 12e & hal 7 no.

16ii

235

Indonesia mengusulkan proyek Comparative Research on Muslim

Youth‟s Social Identity and Their Attitude on Caliphate dalam Japan

ASEAN Integration Fund (“JAIF”)

1

1 K.IV.01 hal 8 no.1 9

236

Indonesia mengusulkan untuk meningkatkan dukungan terhadap

peningkatan kapasitas aparat penegak hukum maupun sarana dan

prasarana dalam menanggulangi kejahatan dunia maya dalam ker

ja sama ASEAN – Jepang di bidang pemberantasan kejahatan

dunia maya (cybercrime),

1

1 K.IV.01 hal 8 no. 19

237

Indonesia menyampaikan usulan untuk melaksanakan patroli

terkoordinasi (Joint Patrol) dengan tujuan damai, dengan tetap

mengedepankan spirit ASEAN.

1

1 K.IV.02 hal 3 no. 6

Regional Workshop on the Treaty

of Amity and Cooperation

Drafting Committee of the SOM/

ASEAN Senior Officials'

Meeting/Executive Committee of the

South East Asia Nuclear Weapons

Free Zone (SEANWFZ)/SEANWFZ

Commission/ 48th ASEAN Foreign

Ministers' Meeting

Konsultasi Nasional AICHR,

Jakarta, 9 Juli 2015

Special Meeting AICHR , Kuala

Lumpur, 2-5 Agustus 2015

Special Meeting of AICHR, Manila,

16 - 17 September 2015

Pertemuan 10th ASEAN Ministerial

Meeting on Transnational Crime

(AMMTC) and Its Related Meetings

40



238

Indonesia menyampaikan rekomendasi penyelesaian masalah-

masalah ASEAN secara internal untuk menghindari masuknya

kepentingan negara-negara lain di luar ASEAN yang mungkin justru

akan memperkeruh suasana.

1

1 K.IV.02 hal 3 & 4 no. 6

239

Indonesia menyampaikan usulan upaya bersama ASEAN dalam

menangani kejahatan di laut seperti illegal fishing termasuk upaya

dalam menjaga stabilitas perairan

1

1 K.IV.02 hal 4 no. 6

240

Indonesia menyampaikan usulan untuk berbagi pengalaman terkait

penanganan bencana alam, khususnya dalam aspek sinergi militer

dan sipil, seperti dalam penanganan bencana tsunami 2004.

1

1 K.IV.02 hal 4 no. 6

241Indonesia mengusulkan peningkatan peran penting AHA Center

sebagai pusat koordinasi penanganan bencana alam di ASEAN.

1

1 K.IV.02 hal 4 no. 6

242

Terkait ISIS, Indonesia menyampaikan usulan upaya-upaya

bersama dalam pencegahan dan penanganan terorisme seperti

melalui pertukaran informasi/intelijen, penegakan hukum, dialog

sosial dan perlindungan kegiatan di perbatasan, sehingga tidak

akan memberikan celah bagi ISIS untuk berkembang di Indonesia.

1

1 K.IV.02 hal 4 no. 6

243

Indonesia mengusulkan untuk melakukan joint patrol untuk tujuan

perdamaian di LCS (antara ASEAN dan China) dengan pilihan

tema HADR atau search and rescue.

1

1 K.IV.02 hal 7 no. 14

244

Indonesia mengusulkan agar dalam isu LCS masing-masing pihak

dapat memperkecil perbedaan dan memperbesar persamaan

karena hasil positif dari pertemuan ini bukan hanya berdampak

rakyat di sekitar LCS tapi juga bagi dunia

1

1 K.IV.02 hal 7 no. 14

245

Indonesia mengusulkan agar ACMM dapat menyesuaikan tugas

fasilitasi dan fungsi koordinasinya sesuai dengan AADMER dan

SASOP dan dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip

umum yang disepakati dalam pelaksanaan HADR, yakni prinsip

penghormatan terhadap hukum dan budaya negara yang terkena

bencana dan prinsip kemanusiaan.

1

1

7th ASEAN Defence Ministers

Meeting-Plus Experts‟ Working

Group on Military Medicine

(Vladivostok)

K.IV.05 hal 3 no. 11 & hal 4 no

15

246

Indonesia menyampaikan usulan pendirian Cooperation on Cyber

Incident Response Teams (C-CIRTs), dimulai dalam kerangka

internal ASEAN ataupun dengan mitra wicaranya. Jika pendirian

kerjasama ini menunjukkan hasil yang siginifikan, dapat diupayakan

untuk ditingkatkan menjadi level ARF.

1

1 A.IV.01, Hal. 5

247

Indonesia menggusulkan pertemuan merujuk kembali ARF Work

Plan on ICTs yang memandatkan untuk membentuk open ended

study group on CBMs . Study group ini diharapkan dapat

mengembangkan proses dan prosedur sharing informatio n di

antara point of contact negara Peserta ARF untuk mencegah krisis

ICT. Rusia turut mendukung pembentukan segera study group

tersebut.

1

1 A.IV.01, Hal. 5

248

Indonesia mengusulkan peningkatan MLAT menjadi Treaty ASEAN

sebagai pelaksanaan mandat APSC Blueprint. Selain itu, juga

disampaikan bahwa peningkatan MLAT akan berdampak pada

dapat diterapkannya ASEAN Dispute Settlement Mechanism dan

terbentuknya mekanisme pelaporan badan sektoral MLAT kepada

suatu Ministerial Sectoral Bodies.

1

1

H.IV.01 Hal 3

249

Indonesia menyampaikan usulan proposal “Establishment of a

Working Group to Study the Legal Instrument on the Protection of

Migrant Workers ” sebagai agenda tetap ASLOM untuk

menanggapi proposal Singapura mengenai kabuut asap.

1

1

H.IV.01 Hal 5

250

Indonesia mengusulkan pembentukan suatu instrumen hukum

ekstradisi yang mengikat berdasarkan: (i) alasan politis bahwa

mandat untuk memiliki instrumen hukum ekstradisi yang mengikat

telah dimuat dalam 1976 Declaration of ASEAN Concord Plan dan

Vientianne Action Programme serta (ii) alasan teknis bahwa model

law tidak akan memberikan manfaat banyak bagi perkembangan di

kawasan.

1

1

H.IV.01 Hal 3

251

Indonesia menyampaikan usulan perbaikan concept paper on

Thematic Study of Juvenile Justice System di ASEAN dengan

menekankan studi pada upaya negara anggota ASEAN

memperbaiki Juvenile Justice System serta pengembangan

regional guidelines on juvenile justice yang dapat dirujuk oleh

negara anggota ASEAN

1

1

H.IV.02 Hal 2

252

Indonesia mengusulkan agar AICHR dapat mengakreditasi semua

CSO yang telah mendaftar dan tidak melanggar Guidelines.

Walaupun ada beberapa CSO yang kritis terhadap negara,

Indonesia meyakini bahwa kritik CSO harus dilihat sebagai suatu

motiviasi bagi AICHR. Oleh karena itu, Indonesia tidak mendukung

penolakan AICHR untuk International Commission of Jurist (ICJ).

Indonesia menyatakan lebih baik memberikan waktu sambil melihat

engagement yang dibangun oleh ICJ dengan AICHR setahun

kedepan.

1

1

H.IV.02 Hal 5

253

Indonesia mengusulkan agar Laporan Tahunan AICHR dapat

dibuka kepada publik melalui laman AICHR. Hal ini mengingat

bahwa badan HAM dimanapun perlu untuk memberikan

transaparansi kerja kepada publik untuk menjaga kredibilitas

1

1

H.IV.02 Hal 2

254

Indonesia menyampaikan usulan agar pertemuan dapat

memberikan masukan terkait kegiatan dan pertemuan ASEAN

yang dapat dihadiri oleh Timor Leste sebagai bentuk peningkatan

kapasitas.

1

1 P.IV.2.b Hal 4 Poin 17

255

Indonesia menyampaikan rekomendasi mengenai streamlining

ASEAN Meetings dalam penyusunan Joint Proposal Non-paper

Streamlining of ASEAN Meetings yang disusun bersama dengan

Singapura.

1

1P.IV.2.b Hal 3 Poin 13, 14 dan

15

256

Dalam mendorong perkembangan terkait penandatanganan dan

ratifikasi Nuclear Weapon State terhadap Protokol Traktat

SEANWFZ, Indonesia merekomendasikan untuk melaksanakan

pertemuan untuk dapat belajar dari Kawasan Bebas Senjata Nuklir

lainnya seperti Traktat Raratonga.

1

1P.IV.2.b Hal 4 Poin 18, 19, dan

20

257

Dalam pertemuan drafting commission, Indonesia menyampaikan

usulan terkait deklarasi ASEAN yang mencakup: (a) rujukan

kepada Piagam ASEAN secara keseluruhan, (b) rujukan mengenai

the Treaty of Amity and Cooperation (TAC), (c) unsur “outward-

looking” , dan (d) unsur yang merujuk pada kesinambungan proses

pembentukan Masyarakat ASEAN pasca 2015.

1

1 P.IV.2.d Hal 2 Poin 4 dan 5

258

Sebagai tindak lanjut dari dimulainya pembahasan mengenai

elemen COC, Indonesia mengusulkan agar negara-negara ASEAN

dan RRT menyepakati Elements of the Possible Outline of a COC

yang telah diformulasikan sebelumnya di dalam pertemuan JWG.

1

1 P.IV.3.a Hal 4 Poin 10


Seminar on Operationalizing Cyber

Confidence-Building Measures in

the ARF , Singapura, 21-22 Oktober

2015

ASEAN Senior Law Offcials Meeting

(ASLOM) ke-16 dan ASEAN Law

Ministers Meeting (ALAWMM) ke-9,

Bali, 18 - 22 Oktober 2015

19th ASEAN Intergovernmental

Commission on Human Rights

(AICHR) Meeting, Kuala Lumpur,

27 -29 November 2015

ASEAN Senior Officials Meeting

(SOM), Joint Preparatory Meeting

(JPM) KTT ke-27 ASEAN,

Pertemuan ASEAN Coordinating

Council Working Group ke-6, dan

Drafting Commission of 2015 Kuala

Lumpur Declaration on the

Establishment of the ASEAN

Community, Kuala Lumpur,

Malaysia, 6-9 Oktober 2015

Pertemuan ke-15 ASEAN-China

Joint Working Group (JWG) /

Pertemuan ke-10 Senior Officials’

Meeting on the Implementation of

the Declaration on the Conduct of


(SOM on DOC), Chendu, RRT, 18-

21 Oktober 2015

Pertemuan ADMM Retreat & 3rd

ADMM-Plus

41



259

Indonesia menyampaikan usulan untuk menyusun suatu roadmap

atau workplan yang spesifik dalam konteks konsultasi COC.

Pertemuan menyambut baik usulan ini dan menyepakati dua hal,

yakni menambah waktu penyelenggaraan JWG menjadi 2 hari

dengan menambah sesi drafting , serta menambah frekuensi

pertemuan JWG dan SOM on DOC pada tahun 2016.

1

1 P.IV.3.a Hal 4 Poin 12 dan 15

260

Menuju ASEAN 2025, Indonesia menyampaikan usulan agar

ASEAN tetap menjaga kesatuan dan sentralitas, menjadi

organisasi yang lentur dan efisien melalui efisiensi pertemuan, dan

memberikan kontribusi terhadap penyelesaian masalah dunia.

1

1 P.IV.9.a Hal 3 Poin 4g

261

Sebagai upaya menjadi problem solver, Indonesia menyampaikan

rekomendasi agar ASEAN dapat mendorong: (1) Perlunya

penguatan kerja sama regional dan internasional dalam

memerangi terorisme dan radikalisme, serta mengatasi akar

masalahnya. Salah satunya dengan memanfaatkan adanya

ASEAN Convention on Counter Terrorism secara optimal, dan (2)

Pembentukan mekanisme regional ASEAN sebagai solusi

penanganan masalah kemanusiaan akibat irregular migrants, baik

untuk menangani akar permasalahan maupun faktor penyebab

lainnya.

1

1 P.IV.9.e Hal 3

262

Indonesia menyampaikan usulan agar negara-negara ASEAN

menjaga dan memastikan Laut Tiongkok Selatan (LTS) sebagai

wilayah yang damai dan stabil, serta tidak dijadikan wilayah

perebutan kekuasaan oleh kekuatan-kekuatan besar.

1


263Indonesia menyampaikan usulan formulasi paragraf asap lintas

batas dalam Chairman’s Statement of the 27th

ASEAN Summit

1


264

Indonesia menyampaikan usulan terkait isu-isu irregular movement

of persons, ASEAN Maritime Forum (AMF), penanggulangan

terorisme, mainstream prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam

ketiga pilar ASEAN, dan kemungkinan untuk membentuk suatu

ASEAN Extradition Treaty yang mengikat secara hukum untuk

dimasukan dalam Chairman‟s Statement.

1

1

P.IV.9.f Hal 6 Poin 21, Hal 7

Poin 25, Hal 8 Poin 27 dan 28

P.IV.9.g

265

Indonesia menyampaikan usulan anggaran sekretariat AIPR

sebesar USD 289,547 per tahun, dan Indonesia berkomitmen untuk

mmenanggung 50 persen dari jumlah anggaran tersebut selama 3

tahun pertama, sementara 50 persen sisa kontribusi ditanggung

oleh negara anggota ASEAN lainnya secara equal (pro-rata).

1

1 P.IV.10 Hal 2 Poin 7 dan 8

266

Dalam agenda pembahasan Roles of Procedures dari AB AIPR,

Indonesia mengusulkan adanya penguatan peran Advisory Board

yang lebih substantif dan tidak hanya terbatas pada pelaksanaan

penelitian, contohnya melalui pemberian masukan sesuai dengan

elemen-elemen dalam ToR pada poin 4.2.

1

1 P.IV.10 Hal 2 Poin 15

267

Indonesia menyampaikan rekomendasi peningkatan gerakan

moderat global serta peningkatan peran pemangku kepentingan

lainnya terkait isu violent extremism dalam rangka menyelesaikan

akar permasalahan kekerasan radikal.

1

1 P.IV.11 Hal 1 Poin2

268

Indonesia menyampaikan rekomendasi kebijakan terkait formulasi

strategi nasional dalam menangani Islamophobia, penguatan

penegakan hukum, peningkatan koordinasi dan sinergi antar

seluruh program deradikalisasi, penyelenggaraan interfaith

dialogues, serta peningkatan mekanisme pemantauan, intervensi,

dan program pemberdayaan untuk meminimalisir dampak aksi-aksi

radikalisasi dan menanggulangi terorisme.

1


Pertemuan 5th Meeting of the

Governing Council (GC) of the


Reconciliation (AIPR) dan 3rd

Meeting of the Advisory Board of

the AIPR, Yogyakarta, 26

November 2015

AIPR Symposium on Repercussion

of Violent Extremism Towards

Moderates, Yogyakarta, 27-28

November 2015

Pertemuan ke-15 ASEAN-China

Joint Working Group (JWG) /

Pertemuan ke-10 Senior Officials’

Meeting on the Implementation of

the Declaration on the Conduct of


(SOM on DOC), Chendu, RRT, 18-

21 Oktober 2015

KTT ASEAN ke-27 dan KTT terkait

lainnya, Kuala Lumpur, 18-23

November 2015

42

Ku

isio

ner

yan

g

dit

eri

ma/K

em

bali

Ku

isio

ner

den

gan

nilai

80-1

00

Targ

et

Pesert

a

Akad

em

isi

Peja

bat

Pem

eri

nta

h A

sin

gS

KP

DM

ed

iaP

ela

ku

Usah

aG

uru

Pela

jar

Um

um

L

SM

1

Sem

inar

“Penanggula

ngan

Isu

Radik

alisasi

dan

Cybert

err

ori

sm

dala

mra

ngka

Mew

uju

dkan

Masyara

kat

Politik-K

eam

anan A

SE

AN

”

Bandung

28 M

ei 2015

88

81

100

87

-

20

-

-

-

-

-

-

107

2Lokakary

aIs

u-i

su

Hukum

di

AS

EA

Nbagi

Dosen H

ukum

di S

ula

wesi, A

mbon,

dan P

apua

Manado

21 M

ei 2015

42

39

70

70

-

0-

-

-

-

-

-

70

3Lokakary

aIs

u-i

su

Upaya

Pem

aju

an

dan

Perl

indungan H

AM

di A

SE

AN

Manado

20 M

ei 2015

58

46

70

49

-

64

-

-

-

-

11

70

4S

em

inar

Sosia

lisasi

Pilar

Politik-K

eam

anan

menuju

Masyara

kat

AS

EA

N 2

015

Tasik

mala

ya,

Cia

mis

, B

anja

r29-3

0 S

epte

mber

2015

338

298

625

461

-

26

-

-

-

-

-

-

487

5C

ivitas A

kadem

ika M

enyam

but

Masyara

kat

AS

EA

N 2

015

Bandung

13 D

esem

ber

2015

301

258

350

302

-

23

2-

-

-

-

-

327

6

Dis

kusi dan D

ebat

Publik P

enguata

n M

andat

Perl

indungan M

ekanis

me H

AM

AS

EA

N d

ala

m

Mencegah d

an M

engata

si K

ekera

san t

erh

adap

Pere

mpuan d

an A

nak P

ere

mpuan d

i A

SE

AN

Jakart

a5 O

kto

ber

2015

45

39

60

12

-

10

-

-

-

-

-

33

55

7

Dia

logue o

n D

evelo

pin

g P

eace a

nd

Reconcillia

tion in t

he S

outh

east

Asia

Regio

n:

Indonesia

's P

erp

spective

Jakart

a29 O

kto

ber

2015

54

48

80

12

10

38

16

-

-

-

-

-

76

8D

ialo

g M

ahasis

wa t

enta

ng V

isi A

SE

AN

2025

Bandung

31 O

kto

ber

2015

80

75

100

117

-

-

-

-

-

-

-

-

117

9S

em

inar

”ME

A 2

015:

Upaya M

era

ih P

elu

ang b

agi

UM

KM

Indonesia

”B

angkala

n

25 M

are

t 2015

63

52

200

20

025

345

00

016

93

10

Kulia

h U

mum

di U

niv

ers

itas T

runojo

yo

Bangkala

n M

adura

25 M

are

t 2015

146

92

200

146

00

00

146

11

Sem

inar

“Mem

bangun s

inerg

i m

asa d

epan a

nta

ra

akadem

isi, p

ela

ku b

isnis

, dan p

em

erinta

h m

enuju

AS

EA

N E

conom

ic a

nd E

ducation C

om

munity 2

015”

Bandung

12 F

ebru

ari 2

015

181

167

200

178

0

87

5

00

0

22

198

12

Rangakaia

n k

egia

tan s

em

inar

dengan

tem

a b

esar

imple

menta

si M

EA

2015 t

ela

h d

ilaksanakan p

ada

tanggal 18-1

9 M

ei 2015

Cirebon

18-1

9 M

ei 2015

283

242

300

120

045

5110

00

015

280

13

Sem

inar

"Mera

ih M

anfa

at

Masyara

kat

Ekonom

i

AS

EA

N 2

015:

Menin

gkatk

an K

esia

pan C

ivitas

Akadem

ika d

an P

ela

ku U

saha d

i B

ata

m"

Bata

m1 A

pril 2015

69

12

80

78

010

00

088

14

Kulia

h U

mum

di U

niv

ers

itas M

aritim

Raja

Ali

Haji

Tanju

ng P

inang

2 A

pril 2015

307

31

150

449

00

00

449

15

Sula

wesi te

nggara

Menghadapi M

asyara

kat

Ekonom

i

AS

EA

NK

endari

9-1

0 A

pril 2015

92

25

150

120

050

00

0170

16

Sem

inar

“Masyara

kat

Ekonom

i A

SE

AN

:

Tanta

ngan d

an P

elu

ang”

Manado

23 M

ei 2015

211

164

300

320

05

515

00

07

345

17

Sem

inar

"Penin

gkata

n D

aya S

ain

g U

MK

M d

ala

m

Rangka M

em

asuki R

egio

nal V

alu

e C

hain

Masyara

kat

Ekonom

i A

SE

AN

(M

EA

)"

Bali

11 A

gustu

s 2

015

100

93

100

6

03

083

00

08

92

18

Sem

inar

Keta

hanan E

nerg

i N

asio

nal M

enja

wab

Tanta

ngan P

engw

mbangan B

atu

bara

Ram

ah

Lin

gkungan

dan K

ulia

h U

mum

"M

enyongsong M

EA

2015:

Tanta

ngan d

an P

elu

ang B

agi In

donesia

Banja

rmasin

19 A

gustu

s 2

015

131

76

150

120

0

50

18

30

00

0

20

218

19

Kegia

tan S

em

inar,

dan K

ulia

h U

mum

Masyara

kat

Ekonom

i A

SE

AN

di Y

ogyakarf

ta,

16-1

9 S

epte

mber

2015

Tanju

ng P

andan

27-2

8 A

gustu

s 2

015

226

86

300

156

0

105

110

00

0272

20

Kegia

tan S

em

inar,

dan K

ulia

h U

mum

Masyara

kat

Ekonom

i A

SE

AN

di Y

ogyakarf

ta,

16-1

9 S

epte

mber

2015

Yogyakart

a16 -

19 S

epte

mber

2015

217

198

200

211

06

00

0217

21

Kulia

h U

mum

: A

SE

AN

adala

h K

ita,

Jayapura

,

Papua,

17-1

8 N

ovem

ber

2015

Jayapura

17-1

8 N

ovem

ber

2015

130

84

140

153

00

00

153

22

Kegia

tan S

em

inar

"Gejo

lak E

konom

i G

lobal dan

Masyara

kat

Ekonom

i A

SE

AN

2015"

di F

akultas Ilm

u

Sosia

l dan Ilm

u P

olit

ik U

niv

ers

itas U

dayana

Bali

3 O

kto

ber

2015

130

99

150

150

0

0

00

00

00

150

23

Kegia

tan O

utr

each M

enin

gkatk

an K

esia

pan

Sum

ate

ra B

ara

t D

ala

m M

enghadapi M

EA

2015,

Padang,

2-3

Desem

ber

2015

Padang

2-3

Desem

ber

2015

160

41

150

101

012

033

00

04

146

24

Sem

inar

dan K

ulia

h U

mum

”Im

ple

menta

si

Masyara

kat

Ekonom

i A

SE

AN

2015”

di M

ata

ram

,

Nusa T

enggara

Bara

t, 4

-5N

ovem

ber

2015

Matr

am

4-5

Novem

ber

205

191

147

300

192

0

50

530

00

0

7

277

Pers

en

tase M

asyara

kat

yan

g M

em

ah

am

i In

teg

rasi

Masyara

kat

AS

EA

N

No

Nam

a K

eg

iata

nT

em

pat

Tan

gg

al

Du

ku

ng

an

dan

Part

isip

asi M

asy

ara

kat

AS

EA

N 2

015

Ju

mla

h P

esert

a Y

an

g H

ad

irT

ota

l P

esert

a

43

Ku

isio

ner

yan

g

dit

eri

ma/K

em

bali

Ku

isio

ner

den

gan

nilai

80-1

00

Targ

et

Pesert

a

Akad

em

isi

Peja

bat

Pem

eri

nta

h A

sin

gS

KP

DM

ed

iaP

ela

ku

Usah

aG

uru

Pela

jar

Um

um

L

SM

Pers

en

tase M

asyara

kat

yan

g M

em

ah

am

i In

teg

rasi

Masyara

kat

AS

EA

N

No

Nam

a K

eg

iata

nT

em

pat

Tan

gg

al

Du

ku

ng

an

dan

Part

isip

asi M

asy

ara

kat

AS

EA

N 2

015

Ju

mla

h P

esert

a Y

an

g H

ad

irT

ota

l P

esert

a

25

Sem

inar

Guru

- G

uru

mengenai P

erk

em

bangan

AS

EA

N,

AS

EA

N G

oes T

o S

chool (A

GT

S).

Mam

uju

, S

ula

wesi

Bara

t20-2

4 J

anuari

535

492

200

1

67

0

75

2

0

92

199

-

0

3

68

26

Sem

inar

Guru

- G

uru

mengenai P

erk

em

bangan

kerj

a s

am

a A

SE

AN

, dan A

SE

AN

Goes T

o S

chool

(AG

TS

).

Mera

uke,

Papua

1-6

Mare

t437

405

200

207

041

1

053

135

-

0

2

30

27

Sosia

lisasi m

engenai perlin

dungan p

ere

mpuan d

an

anak

Tasik

mala

ya,

Jaw

a

Bara

t12-1

5 M

are

t102

98

150

-

066

-

01

-

125

0

192

28

Sem

inar

dan k

ulia

h U

mum

mengenai P

erk

em

bangan

AS

EA

NU

KI,

Jakart

a16 M

are

t

204

178

200

2

04

0

-

- 0

-

-

-

0

-

29

Sem

inar

Guru

-guru

mengenai perk

em

bangan k

erj

a

sam

a A

SE

AN

, dan A

SE

AN

Goes t

o S

chool.

Magela

ng J

aw

a

Tengah

23-2

7 M

are

t513

497

200

1

63

0

-

-

0

150

200

-

0

3

50

30

Kulia

h U

mum

mengenai P

erk

em

bangan A

SE

AN

,

dan A

SE

AN

Goes T

o S

chool (A

GT

S).

Banja

rmasin

,

Kalim

anta

n S

ela

tan

30 M

are

t-3 A

pril

410

321

400

270

0-

3

0-

163

- 0

166

31

Kulia

h U

mum

mengenai P

erk

em

bangan A

SE

AN

Univ

ers

itas M

usto

po

Jakart

a7 A

pril

160

155

150

160

0-

-

0

-

-

-

0

-

32

Kulia

h U

mum

mengenai P

erk

em

bangan A

SE

AN

Univ

ers

itas B

udi

Luhur

Jakart

a21 A

pril

179

172

200

192

0-

-

0

-

-

-

0

-

33

Kulia

h U

mum

mengenai P

erk

em

bangan k

erj

a s

am

a

AS

EA

N d

i U

niv

ers

itas M

uham

madiy

ah (

UM

MU

) dan

AG

tS d

engan t

em

a M

enyongsong M

asyara

kat

AS

EA

N 2

015:

“Pelu

ang B

agi D

unia

Pendid

ikan

Indonesia

” di T

ern

ate

Malu

ku U

tara

29 A

pril- 1

Mei 2015

400

389

400

2

46

0

-

-

0

-

171

-

0

171

34

Sem

inar

Guru

- G

uru

/Kulia

h U

mum

dan A

GtS

mengenai P

erk

em

bang a

n k

erj

a s

am

a A

SE

AN

dengan t

em

a M

enyongsong M

asyara

kat

AS

EA

N

2015 d

i P

are

-Pare

, S

ula

wesi S

ela

tan

Sula

wesi S

ela

tan

5-7

M

ei

480

468

450

2

00

0

112

-

0

-

170

-

0

282

35

Sem

inar

Guru

- G

uru

/Kulia

h U

mum

dan A

GtS

mengenai P

erk

em

bang a

n k

erj

a s

am

a A

SE

AN

dengan t

em

a M

enyongsong M

asyara

kat

AS

EA

N

2015 d

i K

ota

Tara

kan,

dan K

abupate

n N

unukan

Kalim

anta

n U

tara

19-2

1 M

ei

457

392

500

2

09

0

-

-

0

-

168

202

0

370

36

Sosia

lisasi m

engenai m

asyara

kat

AS

EA

N 2

015

dengan p

esert

a d

ari c

ivitas a

cadem

ika U

niv

ers

itas

Pro

f.D

r. H

azairin

SH

(U

NIH

AZ

), B

engkulu

K

em

lu J

akart

a19-0

5-1

675

75

7

5

75

0

-

-

0

-

-

-

0

-

37

Sosia

lisasi m

engenai m

asyara

kat

AS

EA

N 2

015 d

i

Pre

sid

ent

Univ

ers

ity

JA

BA

BE

KA

,

Cik

ara

ng

17-0

6-1

6200

196

200

2

02

0

-

- 0

-

-

-

0

-

38

Sem

inar,

Kulia

h U

mum

dan A

GtS

tem

a:

Menyongsong M

asyara

kat

AS

EA

N 2

015

Tual, M

alu

ku

7-9

Juli

224

224

450

64

0

113

-

0

-

134

- 0

247

39

Sem

inar,

Kulia

h U

mum

dan A

GtS

tem

a:

Menyongsong M

asyara

kat

AS

EA

N 2

015

Kota

Batu

, M

ala

ng

29-3

0 J

uli

220

220

300

-

0109

-

0

144

-

-

0

253

40

Sem

inar,

Kulia

h U

mum

dan A

GtS

tem

a:

Menyongsong M

asyara

kat

AS

EA

N 2

015

Pem

ekasan,

Jaw

a

Tim

ur

25-2

7 A

gustu

s297

297

350

-

0-

-

0

130

186

-

0

316

41

Sem

inar

dan A

GtS

tem

a:

Menyongsong M

asyara

kat

AS

EA

N 2

015

Tasik

mala

ya

31 A

gust-

3 S

eptm

ber

375

375

400

64

0

-

- 0

4

149

239

0

3

92

42

Sem

inar,

Kulia

h U

mum

dan A

GtS

tem

a:

Menyongsong M

asyara

kat

AS

EA

N 2

015,

dan

Penandata

nganan M

oU

PS

A d

i U

NIH

AZ

Bengkulu

26-2

8 A

gustu

s

141

141

200

1

91

0

-

-

0

-

-

-

0

-

43

Sem

inar,

Kulia

h U

mum

dan A

GtS

tem

a:

Menyongsong M

asyara

kat

AS

EA

N 2

015

Kota

Mata

ram

, N

TB

1-3

Septm

ber

259

259

300

- 0

-

-

0

128

170

-

0

2

98

44

Sem

inar,

Kulia

h U

mum

dan A

GtS

tem

a:

Menyongsong M

asyara

kat

AS

EA

N 2

015

Kab S

iak,

Ria

u2-3

Septm

ber

224

224

300

- 0

427

-

0

-

136

-

0

5

63

45

Sem

inar,

Kulia

h U

mum

dan A

GtS

tem

a:

Menyongsong M

asyara

kat

AS

EA

N 2

015

Kab N

ganju

k,

Jaw

a

Tim

ur

9-1

0 S

eptm

ber

298

298

450

1

25

0

-

- 0

148

151

-

0

2

99

46

Sosia

lisasi m

enuju

kaw

asan A

SE

AN

Bebas N

ark

oba

2015

Medan

15-1

7 S

eptm

br

130

130

200

- 0

-

-

0

-

-

173

0

1

73

47

Sem

inar,

Kulia

h U

mum

dan A

GtS

tem

a:

Menyongsong M

asyara

kat

AS

EA

N 2

015,

dan

Penandata

nganan M

oU

PS

A d

i U

niv

ers

itas D

ayanu

Ikhsanuddin

Baubau,

Sula

wesi

tenggara

19-2

2 S

eptm

ber

221

221

200

3

58

0

-

-

0

20

-

-

0

2

0

48

Sem

inar

"Menyongsong M

asyara

kat

AS

EA

N 2

015"

dan P

SA

di U

niv

. G

aru

tG

aru

t4-6

Novem

ber

221

221

200

211

010

-

0-

-

- 0

1

0

49

Sosia

lisasi "M

enyongsong M

asyara

kat

AS

EA

N

2015"

di A

mbon

Am

bon

9-1

2 N

ovem

ber

494

400

450

376

01

-

0

5

197

-

0

203

50

Sosia

lisasi "M

enyongsong M

asyara

kat

AS

EA

N

2015"

di M

aro

sM

aro

s16-1

9 N

ovem

ber

549

538

450

50

0

211

-

0

150

145

-

0

506

51

Sosia

lisasi M

asyara

kat

AS

EA

N 2

015 d

i M

anggara

iM

anggara

i N

TT

1-3

Desem

ber

317

256

450

1

80

0

183

-

0

150

150

-

0

4

83

52

Sosia

lisasi K

om

unitas A

SE

AN

beru

pa S

em

inar

Capaia

n d

an p

rospek Indonesia

menunju

masyara

kat

AS

EA

N 2

015

Yogyakart

a17 F

ebru

ari 2

015

130

125

150

99

031

00

00

00

130

53

Sosia

lisasi M

A 2

015 d

i P

em

kab K

epula

uan

Anam

bas

Tare

mpa

25 F

ebru

ari

2015

103

89

198

00

5ceta

k0

00

20

7

54

Sosia

lisasi untu

k P

ela

jar

SM

A/K

dan S

MP

se-

Kabupate

n K

epula

uan A

nam

bas

Tare

mpa

25 F

ebru

ari

2015

194

111

00

0127

ceta

k0

00

17

0144

55

Dia

log I

nte

raktif

(Liv

e S

how

) di T

ele

vis

i R

aja

Vis

ion

Tare

mpa

25 F

ebru

ari

2015

00

00

00

20

00

00

020

56

Tem

u M

edia

Massa T

are

mpa

Tare

mpa

25 F

ebru

ari

2015

00

00

00

Radio

00

01.5

00

01.5

00

57

Sosia

lisasi M

A 2

015 d

i P

em

kab T

asik

mala

ya

Tasik

mala

ya

4 -

5 M

are

t 2015

50

12

00

0105

ceta

k0

00

00

105

44

Ku

isio

ner

yan

g

dit

eri

ma/K

em

bali

Ku

isio

ner

den

gan

nilai

80-1

00

Targ

et

Pesert

a

Akad

em

isi

Peja

bat

Pem

eri

nta

h A

sin

gS

KP

DM

ed

iaP

ela

ku

Usah

aG

uru

Pela

jar

Um

um

L

SM

Pers

en

tase M

asyara

kat

yan

g M

em

ah

am

i In

teg

rasi

Masyara

kat

AS

EA

N

No

Nam

a K

eg

iata

nT

em

pat

Tan

gg

al

Du

ku

ng

an

dan

Part

isip

asi M

asy

ara

kat

AS

EA

N 2

015

Ju

mla

h P

esert

a Y

an

g H

ad

irT

ota

l P

esert

a

58

Sosia

lisasi M

A 2

015 d

i U

niv

ers

itas S

iliw

angi

Tasik

mala

ya.

Tasik

mala

ya

4 -

5 M

are

t 2015

86

58

102

00

0ceta

k0

00

00

0

59

Sosia

lisasi untu

k P

ela

jar

SM

A/K

se-K

ab.

Tasik

mala

ya

Tasik

mala

ya

4 -

5 M

are

t 2015

97

23

102

00

0ceta

k0

00

00

0

60

Sosia

lisasi M

A 2

015 d

iMadya P

raja

IP

DN

Jatinangor.

Tasik

mala

ya

4 -

5 M

are

t 2015

240

67

731

00

0ceta

k0

00

18

018

61

Dia

log I

nte

raktif

di R

adio

Galu

h T

asik

mala

ya

Tasik

mala

ya

4 -

5 M

are

t 2015

00

00

00

Radio

00

01200

01.2

00

62

Dia

log I

nte

raktif

(Liv

e S

how

) di T

V

Tasik

mala

ya

Tasik

mala

ya

4 -

5 M

are

t 2015

00

00

00

TV

0

00

1000

01.0

00

63

Sosia

lisasi M

A m

ela

lui A

SE

AN

Corn

er

pada

9th

Agri

nex,

Jakart

a C

onvention C

ente

r.

Jakart

a

20 -

22 M

are

t 2015

00

0

00

0ceta

k0

00

219

0219

64

Sosia

lisasi M

A m

ela

lui A

SE

AN

Corn

er

pada

AS

EA

N L

ete

rary

Festival di T

am

an I

sm

ail

Marz

uki, J

akart

a.

Jakart

a

20 -

22 M

are

t 2015

00

0

00

0ceta

k0

00

119

0119

65

Sosia

lisasi M

A m

ela

lui A

SE

AN

Corn

er

pada

Kegia

tan J

akart

a C

ar

Fre

e D

ay.

Jakart

a20 M

are

t 2015

00

00

00

ceta

k0

00

205

0205

66

Dia

log I

nte

raktif

di P

ala

radio

Cir

ebon

Cir

ebon

15-1

7 A

pri

l 2015

00

00

00

Radio

00

01500

01.5

00

67

Sosia

lisasi M

A 2

015 d

i P

em

kab K

unin

gan

Kunin

gan

15-1

7 A

pri

l 2015

77

13

00

0103

ceta

k0

00

00

103

68

Sosia

lisasi M

A 2

015 u

ntu

k p

ela

jar

SM

A s

e-

Kabupate

n K

unin

gan

Kunin

gan

15-1

7 A

pri

l 2015

95

20

155

00

0ceta

k0

00

00

0

69

Dia

log I

nte

raktif

di R

adio

Kunin

gan F

MK

unin

gan

15-1

7 A

pri

l 2015

00

00

00

Radio

00

0950

0950

70

Kuliah U

mum

, di U

niv

ers

itas K

unin

gan

Kunin

gan

15-1

7 A

pri

l 2015

155

24

202

00

0ceta

k0

00

00

0

71

Dia

log I

nte

raktif

di P

ala

radio

Cir

ebon

Cir

ebon

15-1

7 A

pri

l 2015

00

00

00

Radio

00

01500

01.5

00

72

Sosia

lisasi M

A 2

015 d

i P

em

kab K

ubu R

aya

Kubu R

aya

20-2

1 A

pri

l 2015

69

51

00

0103

ceta

k0

00

00

103

73

Sosia

lisasi M

A 2

015 u

ntu

k p

ela

jar

SM

A

se-K

abupate

n K

ubu R

aya.

Kubu R

aya

20-2

1 A

pri

l 2015

141

90

155

00

0ceta

k0

00

00

0

74

Media

Geth

eri

ng d

i K

anto

r T

ribun P

ontianak

Pontianak

20-2

1 A

pri

l 2015

00

00

00

ceta

k0

00

950

0950

75

AS

EA

N G

oes o

n A

ir d

i R

adio

Sonora

Kubu R

aya

20-2

1 A

pri

l 2015

00

202

00

0R

adio

00

00

00

76

Sosia

lisasi M

A d

i A

kadem

i K

ebid

anan K

ubu

Raya

Kubu R

aya

20-2

1 A

pri

l 2015

146

90

00

00

ceta

k0

00

1500

01.5

00

77

Dia

log I

nte

raktif

di T

VR

I P

ontianak

Pontianak

20-2

1 A

pri

l 2015

00

00

00

TV

0

00

1000

01.0

00

78

Sosia

lisasi M

A m

ela

lui A

SE

AN

Corn

er

di JIE

Expo K

em

ayora

n,

Jakart

a.

Jakart

a13 -

15 M

ei 2015

177

97

00

00

ceta

k0

00

188

0188

79

Sosia

lisasi M

A m

ela

lui A

SE

AN

Corn

er

di

Univ

ers

itas D

juanda B

ogor

Bogor

19 -

20 M

ei 2015

165

127

00

00

ceta

k0

00

167

0167

80

Sosia

lisasi M

A m

ela

lui A

SE

AN

Corn

er

di

Univ

ers

itas M

uham

madiy

ah C

irebon

Cir

ebon

20 -

21 M

ei 2015

283

153

00

00

ceta

k0

00

293

0293

81

Sosia

lisasi M

A m

ela

lui Lom

ba S

imula

si S

idang

AS

EA

N (

AS

EA

N M

odel)

bagi P

ela

jar

SM

A/K

dan M

A s

e-P

rovin

si B

ante

n.

Sera

ng

25-2

7 M

ei 2015

00

420

00

156

ceta

k0

00

0

0156

82

Penandata

nganan N

ota

Kesepaham

an

mengenai P

em

bentu

kan P

usat

Stu

di A

SE

AN

(PS

A)

di S

um

enep.

Sum

enep

1 J

uni 2015

142

88

191

00

0ceta

k0

00

0

00

83

Sosia

lisasi M

A 2

015 d

i P

em

kab S

um

enep

Sum

enep

1 J

uni 2015

59

19

00

0105

ceta

k0

00

00

105

84

Sosia

lisasi M

enuju

Masyara

kat

AS

EA

N 2

015

mela

lui A

SE

AN

Corn

er

pada K

egia

tan A

SE

AN

Fun R

un 5

K d

an A

SE

AN

Carn

ival Jakart

a,

9

Agustu

s 2

015.

Jakart

a

9 A

gustu

s 2

015

107

64

22

00

22

ceta

k0

00

117

0139

85

Lom

ba D

esain

motif

Batik d

ala

m r

angka H

UT

ke -

48 A

SE

AN

Jakart

a13 M

ei -

10 A

gustu

s 2

015

99

99

00

00

ceta

k0

00

99

099

86

Sosia

lisasi m

enuju

Masyara

kat

AS

EA

N 2

015

mela

lui kegia

tan T

alk

Show

"m

enyongsong

Masyara

kat

Ekonom

i A

SE

AN

2015"

di gedung

Asia

-Afr

ika,

Bandung,

22 -

23 A

gustu

s 2

015.

Bandung

22 A

gustu

s 2

015

69

30

212

00

44

ceta

k0

00

8

052

87

Sosia

lisasi M

asyakat

AS

EA

N 2

015 m

ela

lui

AS

EA

N C

orn

er

pada K

egia

tan F

un B

ike

di

Bandung,

23 A

gustu

s 2

015.

Bandung

23 A

gustu

s 2

015

219

21

10

00

11

ceta

k0

00

107

0118

88

Sosia

lisasi m

enuju

Masyara

kat

AS

EA

N 2

015 d

i

Univ

ers

itas P

ancasakti T

egal -

Jaw

a T

engah,

29 S

epte

mber

2015.

Tegal

29-0

9-1

5183

133

153

00

48

ceta

k0

00

0

048

89

Sosia

lisasi M

asyakat

AS

EA

N 2

015 d

i

Pem

eri

nta

h K

abupate

n T

egal -

Jaw

a T

engah

30 S

epte

mber

2015.

Tegal

30-0

9-1

574

35

48

00

57

ceta

k0

00

0

057

90

Sosia

lisasi M

asyara

kat

AS

EA

N m

ela

lui A

SE

AN

Corn

er

pada L

engkong C

ulinary

Nig

ht

(LC

N)

di

Badung.

Bandung

10 O

kto

ber

2015

198

117

141

00

4ceta

k0

00

57

061

91

Sosia

lisasi M

asyara

kat

AS

EA

N m

ela

lui A

SE

AN

Corn

er

pada K

egia

tan T

rade E

xpo I

ndonesia

(TE

I) K

em

ayora

n,

Jakart

a.

Jakart

a

21-2

5 O

kto

ber

2015

323

182

57

00

29

ceta

k0

00

247

0276

45

Ku

isio

ner

yan

g

dit

eri

ma/K

em

bali

Ku

isio

ner

den

gan

nilai

80-1

00

Targ

et

Pesert

a

Akad

em

isi

Peja

bat

Pem

eri

nta

h A

sin

gS

KP

DM

ed

iaP

ela

ku

Usah

aG

uru

Pela

jar

Um

um

L

SM

Pers

en

tase M

asyara

kat

yan

g M

em

ah

am

i In

teg

rasi

Masyara

kat

AS

EA

N

No

Nam

a K

eg

iata

nT

em

pat

Tan

gg

al

Du

ku

ng

an

dan

Part

isip

asi M

asy

ara

kat

AS

EA

N 2

015

Ju

mla

h P

esert

a Y

an

g H

ad

irT

ota

l P

esert

a

92

Penandata

nganan N

ota

Kesepaham

an (

MoU

)

mengenai P

em

bentu

kan P

usat

Stu

di A

SE

AN

(PS

A)

di B

andung,

dan K

uliah U

mum

tenta

ng

Isu-i

su t

erk

ini P

erk

em

bangan K

erj

a S

am

a

AS

EA

NB

andung

29 -

30 O

kto

ber

2015

202

83

200

00

3ceta

k0

00

2

05

93

Penandata

nganan N

ota

Kesepaham

an (

MoU

)

mengenai P

em

bentu

kan P

usat

Stu

di A

SE

AN

(PS

A)

di Jom

bang,

dan K

uliah U

mum

tenta

ng

Isu-i

su t

erk

ini P

erk

em

bangan K

erj

a S

am

a

AS

EA

NJom

bang

31 O

kto

ber

-

3 N

ovem

ber

2015

203

76

288

00

6ceta

k0

00

10

016

94

Sosia

lisasi M

asyara

kat

AS

EA

N m

ela

lui A

SE

AN

Corn

er

pada

asean S

ME

Parn

ers

hip

2015.

Tangera

ng

10-1

2 N

ovem

ber

2015

207

106

31

00

12

ceta

k0

00

166

0178

95

Kuliah U

mum

M

asyara

kat

AS

EA

N 2

015

"menyongsong M

asyara

kat

Ekonom

i A

SE

AN

2015"

di U

nvers

itas M

uham

madiy

ah

Sukabum

i, 1

5 D

esem

ber

2015

Sukabum

i

15 D

esem

ber

2015

220

118

250

00

0ceta

k0

00

0

00

96

Sosia

lisasi M

asyara

kat

AS

EA

N 2

015

di

Sekola

h M

enengah A

tas N

egeri

(S

MA

N)

1

Sukabum

i, 1

6 D

esem

ber

2015

Sukabum

i

16 D

esem

ber

2015

360

298

360

00

0ceta

k0

00

0

00

97

Dia

log I

nte

raktif

di R

adio

Fort

una F

M 9

0,7

Sukabum

iS

ukabum

i15 D

esem

ber

00

00

00

Radio

00

01000

01.0

00

98

Sosia

lisasi M

asyara

kat

AS

EA

N 2

015 d

i

Sekola

h M

enengah U

mum

Negeri

(S

MU

N)

2

Sem

ara

ng,

17 D

esem

ber

2015.

Sem

ara

ng

17 D

esem

ber

2015

85

71

86

00

0ceta

k0

00

0

00

99

Penandata

nganan N

ota

Kesepaham

an (

MoU

)

mengenai P

em

bentu

kan P

usat

Stu

di A

SE

AN

(PS

A)

di U

nvers

itas N

egeri

Sem

ara

ng

(UN

NE

S)

dan K

uliah U

mum

tenta

ng

Menyongsong P

em

bentu

kan M

asyara

kat

AS

EA

N 2

015.

Sem

ara

ng

18 D

esem

ber

2015

226

145

301

00

9ceta

k1

00

0

010

100

Dia

log I

nte

raktif

di T

VR

I S

em

ara

ng

Sem

ara

ng

18 D

esem

ber

2015

00

00

00

TV

0

00

1500

01.5

00

16949

12970

17317

7643

10

2804

92

378

1175

2624

16380

143

27236

TO

TA

L K

EG

IAT

AN

: 100 K

EG

IAT

AN

TO

TA

L K

OT

A :

50 K

OT

A

TO

TA

L

46

No Saran/KebijakanJumlah

saran/kebijakanDiterima Tidak Diterima Keterangan Kegiatan Kodifikasi Data Dukung

1

Menekankan pentingnya instrumen kerja sama

regional sebagai dasar komitmen Negara-

negara anggota ASEAN dalam memajukan

perlindungan tenaga kerja migran di kawasan

serta penanggulangan kejahatan perdagangan

orang yang juga mencakup unsur eksploitasi

tenaga kerja. Dalam hal ini, perlindungan WNI

termasuk pekerja migran merupakan komitmen

utama Indonesia.

1

1 K.I.10, Hal. 4

2

Menyampaikan pentingnya perlindungan

pekerja migran di kawasan termasuk

pembentukan instrumen hukum ASEAN terkait

perlindungan hak-hak pekerja migran

1

1 K.I.10, Hal. 5

3

Pertemuan menyepakati usulan Indonesia

untuk menambahkan pada Summary Record

bahwa frase “such offence” Pada Paragraf 10

(2) juga mencakup pasal-pasal yang dirujuk

pada Paragraf 10 (1). Hal ini penting supaya

tidak ada kerancuan di kemudian hari.

1

1 K.I.06, Hal. 2; K.I.06a

4

Melakukan scrubbing dengan prinsip-prinsip

yang diajukan Indonesia, yaitu (i) konsistensi

dan (ii) koherensi penggunaan terms and

concepts, serta (iii) clustering pasal-pasal

berdasarkan thematic chapters. Sehubungan

dengan chapters clustering, pertemuan sepakat

menggunakan proposed clustering yang

diajukan oleh Indonesia.

1

1 K.I.06, Hal. 2; K.I.06a

5

Menyampaikan saran dan rekomendasi untuk

mendukung pekerja migran mendapatkan

akses yang lebih luas terhadap overseas

mobile service dan untuk menguatkan kerja

sama antar negara dalam

monitoring/interdiction. Indonesia saat ini telah

mempunyai layanan TKI Mobile Service.

1

1Seminar-Workshop on

Radicalisation of Overseas

Workers, Cebu, Filipina, 19-20

Maret 2015

K.I.07, Hal. 3

6

Indonesia telah menyampaikan indikasi

keikutsertaannya serta menyampaikan indikasi

assets dan support yang akan diberikan

Indonesia, yakni 1 warship dengan dua tim dari

special forces (gabungan dari 3 matra TNI) dan

beberapa personel TNI sebagai staf latihan.

Latihan yang akan datang akan menjadi tempat

unjuk kemampuan Indonesia sekaligus

penguatan koordinasi lapangan antar negara.

1

1

Initial Planning Conference

(IPC) of the Combined Field

Training Exercise (FTX) on

Maritime Security (MS) and

Counter-Terrorism (CT)

dalam kerangka ASEAN

Defence Ministers’ Meeting

Plus (ADMM-Plus), Brunei

Darussalam, 2-6 Februari

2015

K.I.08, Hal.7

7

Indonesia mengusulkan agar elemen hak asasi

manusia yang pada dasarnya merupakan isu

cross-cutting dapat dimuat dalam ketiga pilar

ASEAN Vision.

1

1 H.I.03, Hal 3

8

Indonesia mengusulkan beberapa opsi

mekanisme perlindungan AICHR yang dapat

ditindaklanjuti ke depannya seperti: (i)

institutional builiding (complaint mechanism,

friendly settlement mechanism, special

rapporteur, working group, precautionary

measures) ; dan (ii) standard setting yang

berhubungan dengan review mekanisme

mengenai implementasi AHRD.

1

1 H.I.03, Hal 10

9Penyelenggaraan program capacity building

bagi para rehabilitator ekstremis dan teroris

1

1 A.I.07 Hal. 6

10Penyediaan perlindungan bagi para praktisi

deradikalisasi

11 A.I.07 Hal. 6

11

Edukasi dini bagi kaum muda agar lebih peduli

dan berbaur, sehingga mencegah keterasingan

yang dapat berujung pada radikalisasi

1

1 A.I.07 Hal. 6

12

Indonesia mendorong dan menekankan

kepada peserta dan panitia Workshop

mengenai pentingnya kerja sama regional atas

repatriasi pengungsi / displaced person ,

termasuk para buruh migran jika mereka

terjebak dalam situasi krisis di negara penerima

1

1 A.I.08 Hal. 5

13

Sejalan dengan upaya ASEAN untuk

meningkatkan koordinasi di antara tiga pilar

ASEAN, kiranya koordinasi tersebut perlu juga

dilakukan dalam pembahasan terkait migrasi

yang merupakan isu yang bersifat lintas pilar

(cross-pillar issue )

1

1 A.I.08 Hal. 5

SOMTC Regional Conference

on the Labor Dimensions of

Trafficking in Persons in the

ASEAN Region, Manila,

Filipina, 27-29 Januari 2015

Ad-Hoc Meeting (Legal

Scrubbing) for the Draft

ASEAN Convention against

Trafficking in Persons,

Especially Women and

Children and ASEAN Regional

Plan of Action to Combat

Trafficking in Persons

Especially Woman and

Children, Bogor, 24-26

Februari 2015

Regional Consultation

Workshops on Strengthening

AICHR’s Protection Mandate

through Exploration of

Strategies to Protect Women

and Girls from Violence in

ASEAN, Manila, 27 – 29 Maret

2015


Workshop on Counter

Radicalisation, Kuala Lumpur,


ARF Workshop on Security,

Stability and International

Migration in the ASEAN

Region, Nay Pyi Taw,

Myanmar, 10-11 Maret 2015

47



14

Indonesia mengusulkan penggunaan nilai-nilai

yang telah ada dalam instrumen PBB atau

internasional lainnya sebagai dasar

pembentukan kerja sama di bidang manajemen

dan perlindungan migrasi di kawasan ASEAN,

atau dengan kata lain mengimplementasikan

nilai positif universal menjadi keuntungan

regional

1

1 A.I.08 Hal. 6

15

Mengingat terbentuknya Masyarakat ASEAN

pada akhir 2015, naiknya arus migran intra-

ASEAN membutuhkan penanganan tersendiri

termasuk peningkatan border security

management . Security concern diperlukan

untuk mengantisipasi arus regional migration

yang terkait dengan kejahatan transnasional,

extremist group maupun terorisme

1

1 A.I.08 Hal. 6

16

Indonesia menekankan keterkaitan erat antara

Peacekeeping Operations dan Humanitarian

Mine Assistance. Sehubungan dengan hal

tersebut, Indonesia telah menawarkan kerja

sama penggunaan pusat pelatihan PKO di

Sentul untuk kegiatan peningkatan capacity

building. Pertemuan mencatat tawaran

Indonesia.

1

1

ASEAN Defence Ministerial

Meeting Plus Experts’ Working

Group on Humanitarian Mine

Assistance (ADMM-Plus EWG

on HMA), Nanjing, RRT, 29-30

April 2015

K.II.01, Hal 4

17

Indonesia menjelaskan langkah/prosedur di

Indonesia dalam pengelolaan bantuan

internasional, termasuk pengiriman dan

penerimaan bantuan. Keputusan pengiriman

dan penerimaan bantuan dijalankan setelah

mendapatkan assesment BNPB sebagai focal

point penanganan bencana di Indonesia dan

mendapatkan persetujuan Presiden. Prosedur

tersebut telah dituangkan ke dalam beberapa

peraturan, antara lain: PP no.23/2008

mengenai Peran Serta Lembaga Internasional

dan Lembaga Asing Non Pemerintah dalam

Penanggulangan Bencana dan Peraturan

Kepala BNPB No.22 tahun 2010.

1

1

ASEAN Regional Forum

Disaster Relief Exercise (ARF

DiREx) 2015, Kedah dan

Perlis, Malaysia, 24-28 Mei

2015

A.II.01 Hal. 3

18

Indonesia menggarisbawahi dimensi HAM

dalam elemen visi ASCC, yakni inklusivitas dan

berkelanjutan, yang sangat berkaitan dengan

pelibatan dan peningkatan kesejahteraan

masyarakat.

1

1 H.II.06, Hal 2

19

Indonesia menekankan pentingnya AICHR,

ACWC, dan ACMW untuk menjadi aktor utama

dalam mewujudkan perlindungan bagi para

pekerja migran.

1

1 H.II.06, Hal 2

20

Perwakilan dari TNI, Kemenko Polhukam dan

Kementerian Pertahanan secara prinsip terus

menekankan peran penting AHA Centre

sebagai satu-satunya central of gravity di

ASEAN dalam koordinasi sumber daya sipil

dan militer penanggulangan bencana di

ASEAN, dan hal ini telah sesuai dengan

AADMER.

1

1

ASEAN Military Preparedness

on Humanitarian Assistance

and Disaster Relief Seminar

K.III.01.Hal 5 No 16

21

Kepolisian RI selaku focal point implementasi

pemberantasan trans-national crime telah

menyampaikan usulan untuk menugaskan

SOMTC untuk membahas isu people

smuggling sebagai kejahatan lintas negara di

bawah tanggung jawab SOMTC dan AMMTC.

1

1 K.III.03.Hal 4 No 10

22

Polri dan Kemenko Polhukkam telah

menyepakati untuk menugaskan ASEAN

Directors-General of Immigration and Heads of

Consular Affairs Divisions of the Ministries of

Foreign Affairs (DGICM) dalam menjajagi

kemungkinan pembentukan Task Force atau

Heads of Specialist Unit on Irregular Movement

of Persons dalam rangka implementasi

penanganan penyelundupan orang.

1


23

Merekomendasikan Para Pemimpin ASEAN

untuk menugaskan badan sektoral ASEAN

yang relevan untuk menjajagi pembentukan

sebuah mekanisme regional tanggap krisis dan

situasi darurat sebagai dampak dari irregular

movement of persons.

1


24

Kemenko Kemaritiman menyampaikan

kesepakatannya atas usulan pembahasan

Regional Maritime Initiatives untuk menjelaskan

kebijakan Poros Maritim Dunia sebagai

implementasi AMF dan EAMF

1

1 K.III.07 Hal 2 Point 5 a,b,c,d

Dialogue with ASEAN

Community Councils on the

AHRD and Pnom Penh

Statement in the Adoption of

the AHRD , Jakarta, 25 – 26

Mei 2015

Emergency ASEAN Ministerial

Meeting on Transnational

Crime (EAMMTC) Concerning

Irregular Movement of

Persons in Southeast Asia

Region

48



25

Para pemangku kepentingan nasional secara

prinsip menyepakati pengusulan pembahasan

Konservasi Lingkungan Laut (Conservation of

Marine Environment) serta pembentukan

regional instrument mengenai IUU Fishing,

dalam Forum AMF dan EAMF yang merupakan

implementasi kerja sama kemaritiman di

ASEAN dan EAS.

1

1

National Preparatory Meeting

of the 6th ASEAN Maritime

Forum (AMF) and 4th

Expanded ASEAN Maritime

Forum (EAMF)

K.III.07 Hal 2 Point 5 a,b,c,d

26



Stock-taking of maritime issues dalam Forum

AMF dan EAMF yang merupakan implementasi

kerja sama kemaritiman di ASEAN dan EAS.

1


27



Isu Laut Tiongkok Selatan (LTS) dalam Forum

AMF dan EAMF yang merupakan implementasi

kerja sama kemaritiman di ASEAN dan EAS.

1


28



perubahan Forum EAMF menjadi Track 1, yang

merupakan implementasi kerja sama

kemaritiman di ASEAN dan EAS.

1

1 K.III.07 Hal 4 Point 7 e

29

Para pemangku kepentingan kemaritiman

nasional menyepakati untuk menjadikan ajang

AMF dan EAMF Regional Maritime Initiatives

untuk menjelaskan kebijakan Poros Maritim

Dunia yang diusulkan Indonesia.

1

1 K.III.08 Hal 3 Point 12

30

Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan

didukung oleh pemangku kepentingan lainnya

mengusulan pembentukan regional instrumen

mengenai IUU Fishing sebagai implementasi

kerja sama kemaritiman di ASEAN.

1

1K.III.08 Hal2 & 4 Point 6,13, dan

14

31


nasional menyepakati usulan peningkatan kerja

sama maritim dalam kerangka AMF dan EAMF

sebagai implementasi kerja sama kemaritiman

di ASEAN dan EAS.

1

1 K.III.08 Hal 3 & 4 Point 9 dan 16

32


nasional menyepakati pembahasan mengenai

isu-isu non keamanan seperti isu-isu ekonomi,

kesehatan, connectivity, dan lain-lain dalam

AMF dan EAMF yang merupakan implemantasi

kerja sama kemaritiman di ASEAN.

1

1 K.III.08 Hal 3 & 4 Point 9 dan 16

33


nasional menyepakati pengusulan

penambahan Forum EAMF Track 1, namun

demikian rekomendasi tersebut belum dapat

diimplementasikan karena belum ada

kesepakatan dengan negara-negara ASEAN

lainnya.

1

1 K.III.08 Hal 3 Point 8

34

Para pemangku kepentingan nasional terkait

perdamaian dan stabilitas regional menyepakati

pengusulan upaya-upaya baru dalam

penanganan South China Sea sebagai

implementasi kesepakatan ASEAN dalam

menjaga perdamaian dan stabilitas di wilayah

Laut Tiongkok Selatan

1

1 K.III.08 Hal 2 & 4 Point 7,dan 15

35

Dirjen Kerja Sama ASEAN selaku Indonesia’s

Representative to the HLTF on ASEAN

Community’s Post-2015 Vision bersama

dengan para pemangku kepentingan nasional

telah menyepakati usulan memasukan

beberapa butir kepentingan Indonesia agar

tercermin dalam dokumen Visi Masyarakat

ASEAN 2025, yang akan diimplementasikan

s.d. tahun 2025, yang meliputi , peningkatan

kerja sama di bidang pemajuan dan

perlindungan Hak Asasi Manusia, termasuk

didalamnya untuk pekerja migran; serta

peningkatan kerja sama maritim.

1

1 P.III.2. hal 2

36

Kemenko Pembangunan Manusia dan

Kebudayaan selaku wakil pilar Sosial Budaya,

menyepakati beberapa hal yang menjadi

prioritas Indonesia dalam pilar sosial budaya

ASEAN untuk diimplementasikan dalam Visi

ASEAN paska 2015, antara lain,

mempersempit kesenjangan antara hasil

kesepakatan dengan situasi di lapangan,

melindungi pekerja migran dan keluarganya

serta mengawal agar isu asap lintas batas tidak

menjadi isu regional.

1

1 P.III.2. hal 2

Pertemuan 6th ASEAN

Maritime Forum and the 4th

Expanded ASEAN Maritime

Forum

Konsultasi Nasional Visi

Masyarakat Indonesia Pasca-

2015

49



37

Dirjen Kerja Sama ASEAN selaku Indonesia’s

Representative to the HLTF on ASEAN

Community’s Post-2015 Vision bersama

dengan para CSOs menyepakati usulan

kegiatan forum regional consultation sebagai

upaya untuk melanjutkan mekanisme

implementasi kesepakatan ASEAN yang sudah

dilakukan selama ini.

1

1 P.III.9.hal 4

38

Perwakilan CSOs Indonesia serta perwakilan

Kemlu RI menyepakati usulan agar

pembahasan isu HAM di masa mendatang

perlu menekankan dan memberikan porsi yang

lebih besar pada aspek “protection ”. Hal ini

merupakan implementasi dari TOR AICHR,

termasuk jika TOR AICHR akan di-review .

1

1 P.III.9.hal 4

39

Perwakilan CSOs Indonesia serta perwakilan

Kemlu RI menyepakati rekomendasi agar

Human Rights Dialogue yang sudah

dilaksanakan di Jakarta dan Bangkok perlu

terus dilanjutkan, sebagai implementasi

Deklarasi ASEAN tentang Hak Asasi Manusia.

1

1 P.III.9.hal 4

40

Dalam rangka memperingati 50 tahun ASEAN

pada tahun 2017, Perwakilan Pemerintah dan

CSOs Indonesia merekomendasikan adanya

upaya-upaya breakthrough untuk menunjukkan

kredibilitas ASEAN sebagai people-centered,

sebagai implementasi Deklarasi People-

Centered ASEAN tahun 2009.

1

1 P.III.9.hal 4

41

Perwakilan AICHR Indonesia, akademisi,

jurnalis dan Kementerian Luar Negeri

menyepakati pentingnya mekanisme HAM

regional ASEAN untuk pemajuan dan

perlidungan HAM di tingkat regional dan

membantu negara anggota dalam pemajuan

dan perlindungan HAM di tingkat nasional. Hal

ini merupakan implementasi Deklarasi HAM

ASEAN tahun 2012.

1

1 H.III.02, Hal 2

42

Perwakilan AICHR Indonesia didukung

pemangku kepentingan nasional lainnya

menyepakati usulan pengarusutamaan AHRD

di dokumen ASEAN pasca-2015, sinergi kerja

dengan badan2 sektoral ASEAN lain,

memperkuat sekretariat AICHR, dan

meningatkan kemampuan AICHR merespon

krisis-krisis HAM di ASEAN, sebagai

implementasi Deklarasi HAM ASEAN dan TOR

AICHR.

1

1 H.III.02, Hal 2

43

Dalam mengangkat isu Person with Disabilities

(PWD), perlu digunakan konsep prophetic

journalism yakni jurnalisme yang tidak hanya

memberitakan mengenai PWD, tetapi juga

melakukan sesuatu untuk PWD, salah satunya

dengan menjadi agen perubahan untuk

mengubah persepsi masyarakat.

1

1 H.III.02, Hal 3

44

Dit Polkam ASEAN dan Wakil Indonesia untuk

AICHR menyepakati untuk melakukan

implementasi kegiatan ini dengan

penyelenggaraan diseminasi informasi

mengenai Konvensi di tingkat nasional kepada

anggota militer, para penegak hukum, dan

parlemen.

1

1 H.III.04, Hal 2

45

Para pemangku kepentingan nasional

menyepakati untuk mengimplementasikan hasil

workshop dengan mensosialisasikan komitmen

dan berbagai best practices secara konstruktif

upaya pencegahan penyiksaan di Indonesia,

antara lain melalui peluncuran UNCAT Training

of Trainers Manual for Law Enforcement

Officers, sebagai hasil kerjasama

Kemenkumham dengan APT.

1

1 H.III.04, Hal 5

46

Perwakilan Youth Indonesia yang didampingi

Wakil Indonesia dalam AICR telah berhasil

memperoleh penghargaan sebagai Best

Sepaker pada sesi debat ke-3 dengan tema

"The ASEAN Human Rights Decalaration is an

useful document of human rights in the region".

Ke depan, kegiatan ini akan diimplementasikan

melalui sosialisasi HAM di kalangan Youth di

Indonesia.

1

1

AICHR Youth Debates on

Human Rights, Singapura, 4 -

6 September 2015

H.III.07, hal 2

47

Wakil Indonesia untuk AICHR selaku salah satu

pemangku kepentingan nasional terkait HAM

menyepakati pentingnya ASEAN untuk

mengeksplorasi konvensi di tingkat

internasional yang telah diratifikasi oleh

mayoritas negara anggota ASEAN, seperti UN

Convention Against Torture , untuk menjadi

instrumen ASEAN tersendiri, sebagai

implementasi dari Deklarasi HAM ASEAN 2012.

1

1

AICHR Workshop on the

Development of ASEAN Legal

Instruments on Human Rights,

Manila, 14 – 15 September

2015

H.III.08, hal 2

Regional Consultation on the

Vision of a People-Centred

ASEAN Community

AICHR Training of Trainers for

Journalists in ASEAN Member

States , Bangkok, 25 – 29 Juli

2015

Regional Workshop

“Preserving Human Dignity

by Preventing Torture and Ill-

Treatment” in ASEAN, Bali,

10 – 11 Agustus 2015

50



48

Wakil Indonesia untuk AICHR mengharapkan

instrumen perlindungan pekerja migran dapat

segera disahkan dan tidak berlarut-larut dalam

menentukan sifat instrumen yang akan legally

binding, non-legally binding, atau hybrid,

mengingat urgensi kondisi di kawasan

1

1 H.III.08, hal 2

49

Pemangku kepentingan di bidang kesehatan

militer yang terdiri dari dari Polri, Kementerian

Pertahanan, Kementerian Luar Negeri dan

Mabes TNI menyepakati keputusan indikasi

keikutsertaan Indonesia pada AMHEX 2016

(pada Force Integration Training (FIT),

Command Post Exercise (CPX), Field Training

Execise (FTX).

1

1 K.IV.03.Hal 3&4 No 4e

50

Pemangku kepentingan di bidang kesehatan

militer yang terdiri dari dari Polri, Kementerian


Mabes TNI menyepakati keputusan indikasi

kontribusi Indonesia pada AMHEX 2016.

1

1 K.IV.03.Hal 3&4 No 4e

51

Pemangku kepentingan bidang pertahanan di

Indonesia yang terdiri dari Kementerian


KBRI Singapura menyepakati usulan agar isi

SOP Counter Terrorism Task Force

Headquarters yang akan disusun oleh

Singapura (untuk kegiatan FTX) sejalan

dengan kesepakatan pada ASEAN Convention

on Counter Terrorism dan kesepakatan

internasional terkait lainnya.

1

1 K.IV.04.Hal 1 No 7

52

Pemangku kepentingan bidang pertahanan di

Indonesia yang terdiri dari Kementerian


KBRI Singapura menyepakati usulan komitmen

keikutsertaan Indonesia pada FTX dan

kontribusi asset pada latihan dimaksud.

1

1 K.IV.04.Hal 2 No 9&10

53

Pemangku kepentingan nasional yang terdiri

dari Kementerian Pertahanan dan Kementerian

Luar Negeri menyepakati usulan agar draft

Template Declaration by Affacted Countries

disesuaikan dengan draft pada pada

pertemuan HADR sebelumnya. Selain itu,

disepakati pula usulan agar dokumen tersebut

bersifat template yang berfungsi sebagai

guidance dan bersifat mengikat.

1

1

Pertemuan ke-7 ASEAN

Defence Ministers’ Meeting –

Plus Experts’ Working Group

on Humanitarian Assistance

and Disaster Relief (ADMM-

Plus EWG on HADR)

K.IV.06.Hal 3 No 6-7

54


dari Polri dan Kementerian Luar Negeri

menyepakati usulan untuk mengangkat isu

penjeratan hutang (debt bondage) sebagai

salah satu modus dalam kasus TIP, yang mana

tidak diatur di dalam Protocol to Prevent,

Suppress and Punish Trafficking in Persons

Especially Women and Children,

supplementing the United Nations Convention

against Transnational Organized Crime

(Protokol Palermo).

1

1 K.IV.07. hal 2 no. 7

55


dari Polri dan Kementerian Luar Negeri

menyepakati usulan dan masukan terhadap

draft composite document yang dikembangkan

oleh panitia yang berisi: (1) daftar tanda-tanda

visual (fisik korban maupun situasi di lapangan)

yang mengindikasikan adanya kasus TIP atau

eksploitasi lainnya, dan (2) daftar pertanyaan

dan indikator bagi front-line responders untuk

menggali fakta yang dialami oleh korban TIP

atau eksploitasi lainnya

1

1 K.IV.07. hal 3 no. 11 & 12

56


dari Kementerian Luar Negeri, Kemenko

Polhukam, Kementerian Pertahanan, Polri dan

Pusat Studi ASEAN menyepakati usulan poin-

poin rekomendasi Pertemuan yang selanjtnya

dimasukan dalam annex laporan pertemuan.

1

1


(ARF) Seminar and Training

on Preventive Diplomacy and

Mediation, Yogyakarta,

Indonesia, 29 November – 2

Desember 2015

A.IV.02, Hal. 2

57

Pemangku kepentingan nasional menyepakati

usulan penyediaan time frame yang cukup

bagi setiap negara untuk untuk melaporkan

hasil workshop ini ke pemerintah pusat masing-

masing sebelum dapat memberikan nama

pakar yang direkomendasikan untuk

bergabung ke dalam network yang diputuskan

dalam pertemuan.

1

1


(ARF) Workshop on Marine Oil

Spill Emergency Response

Management and Disposal

Cooperation, Kunming, RRT,

17-18 Desember 2015

A.IV.03, Hal. 7

Initial Planning Conference for

ASEAN Military Medicine-

Humanitarian Assistance and

Disaster Relief Joint Exercise

2016 (AMHEX 2016-IPC)

5th

ASEAN Defence Ministers’

Meeting-Plus (ADMM-Plus)

Experts Working Group

(EWG) on Counter Terrorism

(CT) dan Middle Planning

Conference (MPC) of the

ADMM-Plus Maritime Security

(MS) and CT Exercise

ASEAN and COMMIT

Workshop "Identifying Victims

of Trafficking in Persons and

Forced Labour

51



58

Para pemangku kepentingan nasional telah

menyepakati usulan mengenai aktivitas dan

inisiatif untuk membangun saling percaya di

kawasan Laut China Selatan (LCS), termasuk

pembentukan Hotline Communications

between Senior Officials of the Ministry of

Foreign Affairs of ASEAN and China in

Response to Maritime Emergencies in the

South China Sea sebagai langkah strategis

dalam menurunkan ketegangan dalam situasi

darurat di LCS

1

1


(ARF) Workshop on Maritime

Risks Management and

Cooperation, Beijing, RRT, 13

– 15 Desember 2015

A.IV.05, Hal. 4

59

Pemangku kepentingan nasional menyepakati

usulan kemungkinan provisional arrangement

dijadikan sebagai dasar atau alasan bagi salah

satu pihak untuk menunda penyelesaian

penetapan batas maritim. Utamanya apabila

pihak tersebut berpandangan bahwa

pengaplikasian provisional arrangement lebih

menguntungkan dibandingkan adanya

penetapan batas yang didasarkan pada

ketentuan hukum Laut internasional

1

1

ARF Seminar on Regional

Confidence Building and the

Law of the Sea , Tokyo,

Jepang, 3 – 4 Desember 2015

A.IV.04, Hal. 3

60


dari Kementerian Luar Negeri dan LAPAN

menyepakati usulan peningkatan kerja sama

regional dan intsrnasional dalam aspek transfer

teknologi keamanan luar angkasa serta

eksplorasi luar angkasa demi kepentingan

seluruh umat manusia.

1

1 A.IV.06, Hal. 5

61



menyepakati usulan untuk tidak menempatkan

senjata di luar angkasa serta berupaya untuk

mencegah luar angkasa menjadi kawasan

perlombaan senjata.

1

1 A.IV.06, Hal. 5

62



menyepakati usulan untuk melakukan analisa

yang lebih mendalam mengenai kemungkinan

isu tersebut dapat dipertimbangkan sebagai

salah satu area prioritas dalam Work Plan on

Non-Proliferation and Disarmament (NPD),

mengingat pembahasan mengenai keamanan

antariksa telah dilakukan sebanyak 3 kali dalam

kerangka ARF.

1

1 A.IV.06, Hal. 5

63


dari Kementerian Luar Negeri, Wakil Indonesia

dalam AICHR, serta organisasi masyarakat sipil

menyepakati usulan penyampaian

perkembangan penyusunan RAN Bisnis dan

HAM pada sesi “State Implementation of the

Guiding Prinsiples in the Context of Investment

Policy".

1

1

4th Forum on Business and

Human Rights, Jenewa, 16 -

18 November 2015

H.IV.05 Hal 4

64

Kementerian Luar Negeri dan Wakil Indonesia

dalam AICHR selaku pemangku kepentingan

nasional menyepakati usulan peningkatan kerja

sama dan koordinasi antara badan untuk

meningkatkan peran ASEAN dalam

menanggulangi kejahatan TIP. Selain itu

disampaikan juga pentingnya menciptakan

pertemuan rutin antar badan-badan sektoral

dan AICHR untuk menjaga sinergi dari institusi

yang menangani TIP di ASEAN

1

1

AICHR-SOMTC Joint

Workshop on Human Rights

Based Approach in Combating

Trafficking in Persons,

Yogyakarta, 2-6 November

2015

H.IV.06 hal 4

65


dari Kementerian Luar Negeri, Komnas HAM,

LIPI dan wakil media menyepakati

pelaksanaan komitmen Indonesia pada Pasal 5

TOR AICHR

1

1 Pemilihan Wakil Indonesia

untuk AICHR 2016 - 2018,

Jakarta, 13 November 2015

H.IV.07 Hal 1

66


dari Kementerian Luar Negeri, wakil Indonesia

dalam AICHR, wakil Indonesia dalam ACWC

dan KBRI Brussel menyepakati usulan

kebijakan migrasi di ASEAN ke depan untuk

untuk segera dibangun dari hasil EAMMTC

dengan sinergi antarnadan ASEAN yang

relevan.

1

1 H.IV.08 Hal 3

67


dari Kementerian Luar Negeri, wakil Indonesia

dalam AICHR, wakil Indonesia dalam ACWC

dan KBRI Brussel menyepakati usulan

peningkatan hubungan CSO dengan AICHR

yang masih berada pada tahap pengembangan

saling percaya untuk menuju “critical

engagement”.

1

1 H.IV.08 Hal 3

3rd ASEAN Regional Forum

(ARF) Workshop on Space

Security, Beijing, RRT, 30

November-2 Desember 2015

ASEAN – EU Human Rights

Policy Exchange Dialogue,

Brussels, 19-23 November

2015

52



68



Polhukam dan Kementerian Perdagangan

menyepakati usulan formulasi paragraf B.3.1.xii

yaitu: Continue the work of ASEAN Law

Ministers’ Meeting to enhance cooperation

on the issue of extradition .

1

1

The 10th High Level Task

Force on ASEAN Community

Post-2015 Vision, Kuala

Lumpur, Malaysia, 2-4

Oktober 2015

P.IV.1.b Hal 19 Agenda Item 5

69



Polhukam dan Kementerian Perdagangan

menyepakati usulan formulasi paragraph

B.5.1.ii yaitu: Intensify the ongoing efforts of

the State Parties to the SEANWFZ Treaty

and the Nuclear Weapon States to resolve

all outstanding issues in accordance with

the objectives and principles of the

SEAWNFZ Treaty pertaining to the signing

and ratifying of the Protocol to that Treaty

at the earliest.

1


70


menyepakati usulan berbagai inisiatif untuk

meningkatkan good governance dan integritas

di sektor publik dalam sesi ‘Best Practices from

Indonesia’.

1

1 P.IV.8 Hal 2 Poin 4 dan 5

71


menyepakati usuluan untuk meningkatkan

partisipasi masyarakat dalam good

governance.

1

1 P.IV.8 Hal 3 Poin 6, 7, dan 8

72


menyepakati usulan mengenai peningkatan

kerja sama internasional dalam bidang

pemberantasan korupsi

1

1 P.IV.8 Hal 3 Poin 9, 10, dan 11

73


dari Kementerian Luar Negeri, Perguruan

Tinggi dan Mahasiswa menyepakati

implementasi salah satu butir cetak biru

Komunitas Politik Keamanan ASEAN terkait

peningkatkan pemahaman dan penghargaan

terhadap sistem politik, budaya dan sejarah

negara-negara ASEAN melalui pertukaran

pengalaman dan pelatihan dalam lembaga-

lembaga demokrasi di kawasan melalui

penyelenggaraan Mini MSNS

1

1

Simulasi Sidang “Mini Multi

Stages Negotiation Simulation”

Pertemuan Tingkat Pejabat

Tinggi ASEAN, Bandung, 4-6

Desember 2015

P.IV.12 Hal 1 Poin 3

74


dari Kementerian Luar Negeri, ACWC dan

Akademisi/Perguruan Tinggi menyepakati

usulan penyampaian pentingnya intervensi

kemanusiaan dalam situasi konflik, termasuk

pada situasi pasca bencana alam, seharusnya

dilaksanakan secara menyeluruh seperti yang

dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dalam

penanganan program rekonstruksi dan

rehabilitasi pasca bencana tsunami di

Nanggroe Aceh Darussalam (NAD).

1


75


dari Kementerian Luar Negeri, ACWC dan

Akademisi/Perguruan Tinggi menyepakati

usulan penyampaian pentingnya upaya

pencegahan konflik, utamanya dalam

melindungi kesejahteraan perempuan dan

anak-anak yang memiliki peran penting dalam

proses perdamaian dengan cara pandang dan

pengalaman mereka yang unik.

1


76

Melihat jalannya diskusi dalam FGD ini sangat

terasa adanya perbedaan posisi dari unit pembina

sektor-sektor dalam mengahadapi negosiasi

AHKFTA. Banyak Pembina sektor yang menunjukkan

bahwa AHKFTA tidak menjadi prioritas

Kementerian/Lembaga. Untuk itu, Indonesia perlu

menyampaikan kepada ASEAN agar penyelesaian

AHKFTA tidak didesakkan untuk segera selesai

mengingat adanya kekurangan SDM pada proses

negosiasi.

1

1

77

Perlunya penyamaan persepsi di masyarakat

mengenai kebijakan pembentukan masyarakat

ekonomi ASEAN. Kesalahan persepsi dapat

menciptakan sikap masyarakat yang menolak MEA

tanpa alasan yang jelas

1

1

78

perlunya peningkatan kualitas SDM manusia,

khususnya di bidang pariwisata sehingga mampu

bersaing di tingkat regional ASEAN

1

1

79

perlunya peningkatan kualitas SDM manusia,

khususnya di bidang pariwisata sehingga mampu

bersaing di tingkat regional ASEAN

1

1

Workshop on Enhancing

Integrity in the Public Sector:

Sharing best practices in good

governance, Jakarta, 12

November 2015


Reconciliation (AIPR)

Symposium on Plight of

Women and Children in

Conflict Situation, Tagaytay,

Filipina, 8 – 9 Desember 2015

FGD"Menghadapi Perundingan

ASEAN Hong Kong Free Trade Area",

Kemlu, 3 Maret 2015. Rekomendasi

di Para 6 Nota Dinas

Workshop "Menggali Potensi Tujuan

Wisata Cianjur Guna Meningkatkan

Daya Saing Pariwisata Nasional

Dalam Menghadapi Masyarakat

Ekonomi ASEAN", di Cianjur, 12

Maret 2015

53



80

Perlunya sinergi antara Pemerintah, masyarakat,

dan pelaku usaha dalam kualitas industri pariwisata

di Indonesia sehingga mampu mendatangakan lebih

banyak turis ASEAN

1

1

81

Perlu kehati-hatian dalam kerja sama negara lain

dalam pengembangan EBT, dikhawatirkan kerja

sama tersebut malah menghambat pengembangan

EBT di Indonesia bukan memajukan Indonesia

1

1

82

Perlunya melakukan evaluasi terhadap ASEAN Plan

of Action for Energy Cooperation (APAEC) 2010-

2015, apakah sudah mengakomodir kepentingan

Indonesia, terutama dalam kerja sama ASEAN

Power Grid (APG) dan Trans ASEAN Gas Pipeline

(TAGP). Selain itu perlu suatu kesepahaman dalam

menerapkan target-target dalam energy mix di

APAEC sesuai dengan target di Indonesia.

1

1

83

Manusia Indonesia harus memiliki karakter yang

baik, karena menurut teori Return on Character

(RoC), negara maju memilki nilai RoC yang lebih

baik daripada negara berkembang dan hal ini

berarti Indonesia harus memiliki sumber daya

manusia yang berkarakter.

1

1

84

sumber daya manusia Indonesia harus

mengembangkan kemampuan keterampilan/skill

sehingga mampu menghasilkan kreatifitas. Menurut

sebuah penelitian, kehidupan manusia semakin

kompleks dan hal tersebut membutuhkan

kreatifitas yang tinggi dari manusia untuk

menemukan cara dalam menghadapi permasalahan

kompleksitas.

1

1

85

Sumber Daya Manusia Indonesia perlu

meningkatkan pengetahuan / knowledge dan

kekhususan bidang yang dikuasai

1

1

86

Peningkatan produktivitas dan efisiensi perusahaan

dapat dilakukan melalui analisis kekuatan

perusahaan, peningkatan kerja sama antara

pegawai dan jajaran manajemen, serta perbaikan

kerapihan dan kebersihan di tempat kerja agar daya

saing UMKM meningkat dan mampu menyongsong

MEA 2015.

1

1

FGD & Workshop "Peningkatan

Daya Saing UMKM dalam Rangka

Memasuki Regional Value Chain

Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)"

di Bali, 12 - 15 Agustus 2015

87

Perlunya melakukan evaluasi terhadap ASEAN Plan

of Action for Energy Cooperation (APAEC) 2010-

2015, apakah sudah mengakomodir kepentingan

Indonesia, terutama dalam kerja sama ASEAN

Power Grid (APG) dan Trans ASEAN Gas Pipeline

(TAGP). Selain itu perlu suatu kesepahaman dalam

menerapkan target-target dalam energy mix di

APAEC sesuai dengan target di Indonesia, termasuk

energi terbarukan

1

1

Focus Group Discussion

“Memanfaatkan Kerja Sama Energi

Terbarukan di ASEAN untuk

Memenuhi Kebutuhan Energi Dalam

Energi” di Jakarta, tanggal 15 April

2015

88

6. Terkait dengan kepemimpinan Indonesia di

ASEAN, disampaikan bahwa kiranya Indonesia dapat

memilih isu-isu potensial dalam konteks kerja sama

maritim untuk dapat diusung sebagai prakarsa

Indonesia di berbagai mekanisme kerja sama di

ASEAN. Isu-isu potensial tersebut antara lain adalah

sebgai berikut:

a. Illegal Unreported and Unregulated (IUU) Fishing;

b. Biodiversity;

c. Blue Economy;

d. ASEAN Fish Stock Assessment; dan

e. ASEAN Maritime Pollution

1

1

Focus Group Discussion (FGD) “Kerja

Sama Maritim di ASEAN: Koordinasi

antar Pilar Masyarakat ASEAN dan

Keselarasan Posisi Indonesia di

Berbagai Fora”, Hotel Aryaduta,

Jakarta, 26 Agustus 2015

89

Para Pelaku UMKM di dorong untuk memiliki

inovasi dan kreativitas yang tinggi sehingga dapat

menciptakan produk-produk UMKM yang unik

1

1

Focus Group Discussion (FGD)

Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015:

Kesiapan Dunia Usaha Jawa Tengah,

di UMKM Centre Semarang, 17

September 2015

90

Perlunya penyamaan persepsi di masyarakat

mengenai kebijakan pembentukan masyarakat

ekonomi ASEAN. Kesalahan persepsi dapat

menciptakan sikap masyarakat yang pesimis

terhadap Masyarakat Ekonomi ASEAN.

1

1

91

Perlunya sinergi antara Pemerintah, masyarakat,

dan pelaku usaha dalam meningkatkan daya saing

Indonesia dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi

ASEAN

1

1

92

Provinsi Papua perlu memahami secara seksama

dan mempersiapkan diri dengan baik dalam

menyongsong kerja sama ekonomi global dan

regional guna Provinsi Papua tidak tertinggal dari

negara lain

1

1

FGD : Peran Pemerintah Daerah

dalam Menghadapi MEA, Jayapura,

Papua, 17 November 2015

Focus Group Discussion (FGD)

“Memanfaatkan Kerja Sama Energi

Terbarukan di ASEAN untuk

Memenuhi Kebutuhan Energi Dalam

Negeri” di Jakarta, tanggal 15 April

2015

Workshop “Peningkatan Kualitas

Sumber Daya Manusia Indonesia

Dalam Menghadapi Masyarakat

Ekonomi ASEAN”. Di Malang, 27

April 2015

Pertemuan Forum Duta Besar

Kementerian Luar Negeri, Jakarta,

23 September 2015

54



93

Saat ini isu dalam pilar politik ASEAN telah meluas

ke pilar Ekonomi ASEAN. Guna Indonesia dapat

memajukan kepentingannya, diperlukan koordinasi

yang kuat antara Kementerian/Lembaga (K/L).

Selain itu, K/L yang membawahi sektor perlu

menginformasikan dengan jelas kepada K/L yang

menjadi focal point terkait sektor-sektor yang dapat

dimajukan dan yang masih perlu dipertahankan,

1

1

94

Pentingnya K/L dalam mengindentifikasi

kepentingan Indonesia yang akan dimajukan dalam

penyusunan Action Plan dari Blueprint 2025

tersebut. Pemasukan kepentingan Indonesia ke

dalam Action Plan dari Blueprint 2025 tersebut akan

meningkatkan rasa kepemilikan sektor kepada

Blueprint 2025. Sehingga Action Plan tersebut juga

dapat segera diselesaikan oleh Indonesia.

1

1

95

Kegiatan konsultasi akses pasar sangat signifikan

untuk memberikan kesempatan bagi UKM untuk

meraih peluah dalam MEA, utamanya dengan

informasi dan pengetahuan mendalam dan konkrit

tentang akses pasar di negara ASEAN dan mitra FTA

ASEAN.

1

1

Konsultasi Akses Pasar dan Upaya

Penetrasi Pasar ASEAN dan Mitra

FTA ASEAN bagi Usaha Kecil dan

Menengah, Jakarta, 21 Oktober

2015

96

Kemenpora selaku focal point menyampaikan

tengah melakukan tahap awal Pengembangan

ASEAN Youth Development Index (AYDI), yang

sebelumnya berstatus pending pada ASCC

Blueprint 2009-2015.

1

1

97

Pada the remaining 3% action lines yang berstatus

on-going dalam ASCC Blueprint 2009-2015 , antara

lain terkait pengembangan kompetensi jaringan

laboratorium makanan yang sudah ada di ASEAN

(v. Develop further the competency of existing

network of food laboratories in ASEAN to facilitate

the exchange of information, findings, experiences,

and best practices relating food laboratories works

and new technology ), Kemenkes dan BPOM selaku

focal points menyatakan bahwa implementasi action

line tersebut sudah berjalan dan telah diprogramkan

secara rutin.

1

1

98

Kemenkes dan BPOM selaku focal point juga

menginformasikan bahwa action line terkait

penguatan advokasi produksi makanan yang sehat

dan aman (xiv. Enhance advocacy to promote

production of safe and healthy food by producers

and education and communication to communities

for empowerment in food safety) sudah berjalan dan

telah diprogramkan secara rutin.

1

1

98 95TOTAL

Focus Group Discussion (FGD):

"Evaluasi Masyarakat Ekonomi

ASEAN dan Rencana/Koordinasi

Implementasi Masyarakat Ekonomi

ASEAN 2015" di Jakarta pada

tanggal 27-28 November 2015

55