LAPORAN KINERJA BADAN KETAHANAN PANGAN TAHUN 2015 …bkp.pertanian.go.id/storage/app/media/informasi publik/Berkala... · kinerja pembangunan ketahanan pangan tahun 2015, maka dalam

BADAN KETAHANAN PANGAN

KEMENTERIAN PERTANIAN

2016

LAPORAN KINERJA


TAHUN 2015

Laporan Kinerja Badan Ketahanan Pangan Tahun 2015

i

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas izinNya

Laporan Kinerja Badan Ketahanan Pangan Tahun 2015 selesai disusun sesuai yang

direncanakan. Laporan Kinerja ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Kepala

Badan Ketahanan Pangan kepada Menteri Pertanian atas pelaksanaan program,

kegiatan dan anggaran Badan Ketahanan Pangan Tahun 2015.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan alat penilai kinerja secara

kuantitatif, sebagai wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi unit organisasi dan

transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat. Selain itu, laporan kinerja

ini merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi.

Semua indikator sasaran yang ditargetkan dapat dicapai bahkan melebihi target yang

ditetapkan, kecuali jumlah petugas pengawas keamanan pangan hanya mencapai 97,65

persen. Capaian kinerja tersebut merupakan dampak dari pelaksanaan program dan

kegiatan tahun 2015 yang telah dilaksanakan Badan Ketahanan Pangan Pusat dan

daerah, serta pemangku kepentingan mulai dari pusat hingga ke tingkat lapang, baik

institusi Pemerintah, Swasta, maupun Petani.

Dalam penyusunan laporan ini tentunya masih banyak kekurangan maupun

kesalahan, sehingga kami berharap adanya saran, kritik dan masukan yang konstruktif

guna menyempurnakan penyusunan laporan di waktu mendatang. Terima kasih kami

sampaikan kepada berbagai pihak atas bantuannya sehingga laporan ini dapat

terselesaikan. Semoga laporan ini bermanfaat.

Jakarta, Februari 2016


Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian ii

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Badan Ketahanan Pangan Tahun 2015 disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan dan kinerja yang dicapai oleh Badan Ketahanan Pangan selama tahun 2015. Dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Pertanian, Badan Ketahanan Pangan (BKP) Kementerian Pertanian melaksanakan tugas pengkajian, pengembangan, dan koordinasi di bidang ketahanan pangan, sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 61/Permentan/OT.140/10/2010 tanggal 14 Oktober 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian. Berdasarkan Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan (DKP), BKP juga ditetapkan secara ex-officio sebagai Sekretariat DKP yang diketuai oleh Presiden dan Ketua Harian oleh Menteri Pertanian. DKP yang dibentuk diarahkan untuk memperkuat koordinasi peningkatan ketahanan pangan antar sektor, antar wilayah, dan antar waktu.

Berdasarkan Rencana Strategis Badan Ketahanan Pangan 2015 – 2019, Visi Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian : ” Terwujudnya ketahanan pangan melalui penganekaragaman pangan berbasis sumber daya lokal berlandaskan kedaulatan pangan dan kemandirian pangan”. Untuk mencapai visi tersebut, maka disusun misi Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian: (1) Meningkatkan ketersediaan pangan yang beragam berbasis sumber daya local; (2) Memantapkan penanganan kerawanan pangan; (3) Meningkatkan keterjangkauan pangan masyarakat untuk pangan pokok (4) Mewujudkan penganekaragaman konsumsi pangan masyarakat berbasis sumber daya, kelembagaan dan budaya local; (5) Mewujudkan keamanan pangan segar.

Badan Ketahanan Pangan telah menyusun Penetapan Kinerja (PK) Tahun 2015 sebagai acuan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja yang akan dicapai pada tahun 2015 sebagai berikut : (1) Skor PPH Ketersediaan sebesar 87,52; (2) Penurunan jumlah penduduk rawan pangan sebesar 1 persen; (3) Harga gabah kering panen (GKP) di tingkat produsen sebesar diatas atau sama dengan HPP; (4) Koefisien variasi pangan (beras) di tingkat konsumen sebesar dibawah 5 persen; (5) Konsumsi Energi sebesar 2.004 Kkal/Kap/hr; (6) Konsumsi protein sebesar 56,1 gram/kap/hr; (7) Skor PPH Konsumsi sebesar 56,1 gram/kap/hr; (8) Jumlah pengawas keamanan pangan segar yang tersertifikasi sebesar 81 org/thn.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Badan Ketahanan Pangan Tahun 2015 dilakukan dengan cara membandingkan antara target indikator kinerja sasaran dengan realisasinya, serta dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Berdasarkan capaian indikator kinerja, keberhasilan yang telah dicapai sesuai dengan target bahkan melebihi target atau diatas 100 persen (sangat berhasil), kecuali jumlah petugas keamanan pangan yang tersertifikasi sebesar 97,65 persen (berhasil). Belum tercapainya target tersebut karena petugas keamanan pangan yang dilatih banyak yang tidak lulus.

Dalam rangka mewujudkan diversifikasi pangan terkait erat dengan perilaku masyarakat/manusia. Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam mewujudkan diversifikasi pangan pada tahun 2015 adalah : (1) pendapatan masyarakat masih


Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian iii

rendah dibandingkan harga kebutuhan pangan secara umum, sehingga menurunnya daya beli masyarakat disebabkan oleh kenaikan harga pangan daripada masalah ketersediaan; (2) konsumsi beras per kapita cenderung turun, tetapi konsumsi gandum (terigu) cenderung meningkat; (3) teknologi pengolahan pangan lokal masih rendah; (4) kampanye dan promosi penganekaragaman konsumsi pangan masih kurang; (5) beras sebagai komoditas superior ketersediaannya masih terjamin dengan harga yang murah; (6) kualitas konsumsi pangan masih rendah, kurang beragam dan masih didominasi pangan sumber karbohidrat; (7) terdapatnya konsep makan “belum makan kalau belum makan nasi” yang salah dalam masyarakat; (8) pemanfaatan dan produksi sumber-sumber pangan lokal seperti aneka umbi, jagung, dan sagu masih rendah; dan (9) bencana alam dan perubahan iklim yang sangat ekstrim.

Terkait dengan berbagai permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam kinerja pembangunan ketahanan pangan tahun 2015, maka dalam upaya peningkatan kinerja Badan Ketahanan Pangan ke depan diperlukan berbagai perbaikan dan inovasi antara lain: 1) Meningkatkan dukungan dan komitmen dari seluruh pemangku kepentingan dalam upaya perwujudan ketahanan pangan; 2) Meningkatkan peranan eksekutif dan legislatif dalam penentuan kebijakan ketahanan pangan wilayah, serta peningkatan pemahaman daerah dalam pembangunan ketahanan pangan; 3) Meningkatkan kemampuan dan kualitas SDM Aparat khususnya dalam pengembangan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pelaksanaan kegiatan ketahanan pangan; 4) Mensinkronkan kebijakan pembangunan ketahanan pangan pusat dan daerah melalui berbagai upaya pemberdayaan masyarakat; 5) Mengembangkan sistem kordinasi dan pembinaan dalam pemupukan cadangan pangan pemerintah dan cadangan pangan masyarakat yang bersifat pokok sesuai pola pangan setempat, guna mengantisipasi terjadinya kasus rawan pangan kronis dan transien, serta mendukung stabilisasi harga pangan pokok; 6) Meningkatkan sosialisasi, advokasi, dan pembinaan bagi daerah dalam mengimplementasikan berbagai peraturan dan pedoman ketahanan pangan yang disusun di pusat.

Dalam mencapai target capaian kinerja Badan Ketahanan Pangan perlu dukungan dari instansi lain baik lintas sektor maupun lingkup Kementerian Pertanian. Dukungan tersebut adalah : (1) peningkatan produksi tanaman khusus tanaman pangan selain padi; (2) peningkatan produksi dan budidaya hortikultura dan bimbingan teknis budi daya untuk kelompok wanita dalam pemanfaatan pekarangan; (3) pengembangan produk olahan sebagai bahan pangan pilihan pengganti beras dan terigu; (4) pelatihan bagi aparat, kelompok melalui penyuluh pertanian, serta penyuluhan di pedesaan; (5) teknologi tepat guna dalam optimalisasi pemanfaatan pekarangan dan pengolahan pangan lokal berbasis tepung-tepungan; serta (6) penyediaan benih unggul dan bersertifikat baik benih tanaman pangan dan hortikultura.

Jakarta, Februari 2016


v

DAFTAR ISI

Kata Pengantar ...................................................................................................... i

Ringkasan Eksekutif ............................................................................................... ii

Daftar Isi ................................................................................................................ v

Daftar Tabel............................................................................................................ vi

Daftar Grafik............................................................................................................ viii

Daftar Lampiran........................................................................................................ ix

Daftar Gambar........................................................................................................ x

BAB I : PENDAHULUAN.................................................................................. 1

A. Latar Belakang............................................................................ 1

B. Maksud dan Tujuan...................................................................... 4

C. Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi......................................... 5

BAB II : PERENCANAAN KINERJA………………………................................. 7

A. Rencana Strategis…................................................................... 7

B. Perjanjian Kinerja…..................................................................... 12

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA................................................................. 16

A. Capaian Kinerja Organisasi……………….................................... 16

B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran.......................... 18

C. Realisasi Anggaran……............................................................... 66

D. Dukungan Instansi Lain…............................................................ 70

BAB IV : PENUTUP............................................................................................. 71

A. Simpulan Umum............................................................................ 71

B. Hambatan, Kendala dan Upaya dan Tindak Lanjut....................... 72


vi

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran BKP pada Renstra BKP

2015 – 2017..................................................................................... 7

Tabel 2 Target Indikator Kinerja P5rogram (IKP) BKP 2015 - 2019 ............ 9

Tabel 3. Pendanaan APBN Kegiatan BKP Tahun 2015 - 2019 ................. 10

Tabel 4. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2015 Badan Ketahanan Pangan Awal ................................................................................................. 12

Tabel 5. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2015 Badan Ketahanan Pangan Sebelum Refocussing ...................................................................... 13

Tabel 6. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2015 Badan Ketahanan Pangan Sesudah Refocusing......................................................................... 14

Tabel 7. Keselarasan Indikator Kinerja Renstra dengan Penetapan Kinerja.. 15

Tabel 8. Pencapaian Sasaran Badan Ketahanan Pangan Tahun 2015 ....... 17

Tabel 9. Perkembangan Ketersediaan Energi dan Protein Serta Skor PPH.. 19

Tabel 10. Angka Rawan Pangan Tahun 2011 – 2015 ..................................... 22

Tabel 11. Angka Rawan Pangan Tahun 2011 Triwulan I 2015......................... 23

Tabel 12. Perkembangan Dana Bansos dan Realisasi Desa/Kawasan

Mandiri Pangan Tahun 2011 – 2015 ................................................ 26

Tabel 13. Perkembangan Harga GKP Tingkat Petani Tahun 2014 – 2015 ..... 27

Tabel 14. Harga Gabah di Tingkat Produsen Tahun 2011 – 2015 .......... ...... 28

Tabel 15. Perkembangan Harga Beras Dalam Negeri Tingkat Grosis

2014 – 2015 .................................................................................... 29

Tabel 16. Perkembangan Harga Beras Kualitas IR di PIBC Tahun

2014 – 2015 .................................................................................... 30

Tabel 17. Perkembangan Harga Pangan Strategis Periode Oktober 2014 -

Oktober 2015 ...…………....................................................... 31


vii

Tabel 18. Perkembangan Sasaran Penguatan LDPM Tahun 2014 – 2015 ... 34

Tabel 19. Perkembangan Sasaran Penguatan LDPM Periode 2010 – 2015... 34

Tabel 20. Perkembangan Bansos LDPM Tahap Penumbuhan, Perkembangan,

Kemandirian, dan Pasca Mandiri Tahun 2010 – 2015.................... 35

Tabel 21. Perbandingan Tingkat Harga dan Fluktuasi Harga GKP Tahun 2012.

Tingkat Gapoktan LDPM .................................................................. 36

Tabel 22. Data Perkembangan Cadangan Pangan Masyarakat Tahun 2015.. 39

Tabel 23. Realisasi dan Sisa Stok CBPD Tahun 2015.................................... 42

Tabel 24. Sasaran TTI tahun 2015 – 2019...................................................... 46

Tabel 25. Progres Kegiatan Toko Tani Indonesia........................................... 46

Tabel 26. Perkembangan Target Konsumsi Energi tahun 2011 - 2015........... 47

Tabel 27. Perkembangan Target Konsumsi Protein tahun 2011 – 2015......... 49

Tabel 28. Perkembangan Skor PPH 2011 – 2015........................................... 50

Tabel 29. Perkembangan Pegawai Negeri Sipil Badan Ketahanan Pangan

Tahun 2014–2015........................................................................... 62

Tabel 30. Komponen Indeks Penerapan Nilai-nilai Budaya Kkerja

(IPNBK).................................................................................. 63

Tabel 31. Alokasi Anggaran Per Kegiatan Tahun 2015................................... 66

Tabel 32. Alokasi Realisasi Anggaran Lingkup BKP pada TA. 2014

Setelah Refocusing........................................................................... 67

Tabel 33. Realisasi Penyerapan Anggaran BKP Pusat dan Daerah per Jenis

Belanja pada TA. 2015.................................................................... 67

Tabel 34. Alokasi Anggaran Badan Ketahanan Pangan Tahun 2011 – 2015.. 68


viii

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. Kerawanan Pangan Berdasarkan Nilai Angka Kecukupan Gizi (AKG)

Tahun 2010-2014................................................................................ 21

Grafik 2. Jumlah Realisasi dan Sisa Stok Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi

sampai bulan Oktober 2014................................................................. 36

Grafik 3. Data Pengembangan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi

Tahun 2014........................................................................................... 37

Grafik 4. Perbandingan Anggaran Kurang Efektif per Tahun dan per Kegiatan. 39

Grafik 5. Perbandingan Anggaran Kurang Efektif pada Kegiatan BKP……….... 40

Grafik 6. Perbandingan Anggaran Kurang Efisien per Tahun dan per Kegiatan. 40

Grafik 7. Perbandingan Anggaran Kurang Efisien per Kegiatan 2010 – 2014.... 41

Grafik 8. Perbandingan Anggaran Kurang Tertib per Tahun dan per Kegiatan.. 41

Grafik 9. Perbandingan Anggaran Kurang Tertib per Kegiatan 2010 – 2014….. 42

Grafik 10. Perbandingan Tuntutan Ganti Rugi per Tahun dan per Kegiatan…..... 42

Grafik 11. Perbandingan Tuntutan Ganti Rugi per Kegiatan 2010 – 2014……..... 43

Grafik 12. Hasil Pengujian Pangan segar yang TMS dari Residu Pestisida…...... 48

Grafik 13. Realisasi Anggaran Dibandingkan dengan Renstra dan Pagu

Anggaran Tahunan BKPTahun 2010 – 2014…….……………….…..... 53


ix

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Sruktur Organisasi Badan Ketahanan Pangan ………………………... 61

Lampiran 2. Indikator Sasaran Program Renstra Tahun 2010 – 2014 Awal……..... 62

Lampiran 3. Indikator Sasaran Program Renstra Tahun 2010 – 2014 Revisi.…..... 63

Lampiran 4. Perkembangan Konsumsi Per Kelompok Pangan 2009 - 2014........... 64

Lampiran 5. Perkembangan Konsumsi Per Komoditas Tingkat Nasional

Tahun 2010 - 2014…………………………………………………….….. 65

Lampiran 6. Perkembangan Lumbung Pangan Masyarakat Per Provinsi….….….. 66


x

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kriteria Penerima Gapoktan..............................………………………... 44

Gambar 2. Kerangka Pikir Pelaksanaan Toko Tani Indonesia...................……..... 45


Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian 1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu program Kementerian Pertanian yang sedang digalakkan adalah

mewujudkan kedaulatan pangan, melalui program utama yaitu Swasembada

Pangan yang didukung oleh program lainnya. Untuk menuju kedaulatan pangan,

ketahanan pangan mempunyai peranan yang sangat penting dalam pembangunan

bangsa karena pemenuhan pangan merupakan hak azasi setiap manusia.Selain

itu, ketahanan pangan juga merupakan salah satu pilar ketahanan nasional suatu

bangsa, dan menunjukkan eksistensi kedaulatan bangsa. Terkait dengan hal

tersebut, ketahanan pangan tidak akan dapat terwujud dengan hanya melibatkan

satu komponen bangsa, tapi harus melibatkan seluruh komponen bangsa, baik

pemerintah maupun masyarakat, harus bersama-sama membangun ketahanan

pangan secara sinergi. Hal inilah yang kemudian dijabarkan dalam Undang-

Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, yang merumuskan ketahanan

pangan sebagai “kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin

dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, halal,

merata, dan terjangkau” dan ketahanan pangan merupakan tanggungjawab

bersama antara pemerintah dan masyarakat. Undang-undang tentang Pangan

tersebut kemudian dijabarkan dalam berbagai Peraturan Pemerintah untuk

diimplementasikan dalam keputusan Pimpinan Pemerintah.

Sejalan dengan amanat Undang-Undang Pangan tersebut, Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 memprioritaskan

peningkatan kedaulatan pangan sebagai salah satu sub agenda prioritas untuk

mewujudkan agenda pembangunan nasional yakni kemandirian ekonomi dengan

menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik. Dalam rangka

meningkatkan dan memperkuat kedaulatan pangan tersebut, maka kebijakan

umum dalam RPJMN 2015-2019 diarahkan pada: (1) pemantapan ketahanan

pangan menuju kemandirian pangan dengan peningkatan produksi pangan pokok;



(2) stabilisasi harga pangan; (3) perbaikan kualitas konsumsi pangan dan gizi

masyarakat; (4) mitigasi gangguan terhadap ketahanan pangan; dan (5)

peningkatan kesejahteraan pelaku usaha pangan.

Dalam rangka pemantapan ketahanan pangan, pada tahun 2015-2019

Kementerian Pertanian fokus pada peningkatan produksi pangan pokok strategis

yaitu: padi, jagung, kedelai, gula (tebu) dan daging sapi-kerbau serta komoditas

pertanian lainnya, untuk memenuhi kebutuhan pangan di dalam negeri.

Pemantapan ketahanan pangan tersebut, berlandaskan kemandirian dan

kedaulatan pangan yang didukung oleh subsistem ketersediaan, distribusi dan

konsumsi pangan yang terintegrasi.

Dalam rangka mencapai ketahanan pangan yang mantap dan berkesinambungan,

ada 3 (tiga) komponen pokok yang harus diperhatikan: (1) Ketersediaan pangan

yang cukup dan merata; (2) Keterjangkauan pangan yang efektif dan efisien; serta

(3) Konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, aman dan halal.Ketiga

komponen tersebut perlu diwujudkan sampai tingkat rumah tangga, dengan: (1)

Memanfaatkan potensi sumberdaya lokal yang beragam untuk peningkatan

ketersediaan pangan dengan teknologi spesifik lokasi dan ramah lingkungan; (2)

Mendorong masyarakat untuk mau dan mampu mengkonsumsi pangan yang

beragam, bergizi seimbang, dan aman untuk kesehatan; (3) Mengembangkan

perdagangan pangan regional dan antar daerah, sehingga menjamin pasokan

pangan ke seluruh wilayah dan terjangkau oleh masyarakat dalam kerangka

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI); (4) Memanfaatkan pasar pangan

internasional secara bijaksana bagi pemenuhan konsumen yang beragam; serta

(5) Memberikan jaminan bagi masyarakat miskin di perkotaan dan perdesaan

dalam mengakses pangan yang bersifat pokok.

Upaya memantapkan ketahanan pangan yang dilandasi kemandirian pangan,

masih menghadapi berbagai tantangan dan permasalahan baik yang berasal dari

dalam negeri maupun luar negeri.Permasalahan tersebut antara lain: (1)

Pendapatan masyarakat masih rendah dibandingkan harga kebutuhan pangan

secara umum, sehingga menurunnya daya beli masyarakat; (2) Konsumsi beras



per kapita cenderung turun, tetapi konsumsi gandum (terigu) cenderung

meningkat; (3) Teknologi pengolahan pangan lokal masih kurang; (4) Kampanye

dan promosi penganekaragaman konsumsi pangan masih kurang; (5) Beras

sebagai komoditas superior ketersediaannya masih terjamin dengan harga yang

murah; (6)Kualitas konsumsi pangan masih rendah, kurang beragam dan masih

didominasi pangan sumber karbohidrat, serta masih rendahnya konsumsi protein

hewani, umbi-umbian, aneka kacang, serta sayur dan buah; (7) Masih

berkembangnya konsep makan“belum makan kalau belum makan nasi”; (8)

Pemanfaatan dan produksi sumber-sumber pangan lokal seperti aneka umbi,

jagung, dan sagu masih rendah; dan (9) Bencana alam dan perubahan iklim yang

sangat ekstrim.(10) Konversi lahan pertanian yang terus berlanjut; (11) Perluasan

lahan pertanian di luar Jawa masih terkendala kualitas tanah maupun kepemilikan

lahan di luar jawa; (12) Perubahan iklim dan cuaca yang mempengaruhi produksi

pangan; serta (13) Agribisnis pangan yang belum optimal sangat mempengaruhi

tingkat kesejahteraan petani. Sementara itu, situasi ekonomi dan perdagangan

bebas di dunia internasional, berpengaruh cukup kuat terhadap ketahanan

pangan di dalam negeri, terutama harga dan pasokan pangan yang begitu

dinamis mempengaruhi ketersediaan pangan di dalam negeri.

Untuk mengatasi permasalahan dan mewujudkan ketahanan pangan tersebut,

Badan Ketahanan Pangan (BKP) sebagai salah satu unit kerja Eselon I yang

memiliki tugas yaitu: "Melaksanakan pengkajian, pengembangan, dan koordinasi

di bidang pemantapan ketahanan pangan",telah menjabarkan berbagai program

dan kegiatan pembangunan ketahanan pangan.

Guna mengetahui kinerja pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan

ketahanan pangan tersebut selama tahun 2015, disusunlah Laporan Kinerja

Badan Ketahanan Pangan Tahun 2015.Penyusunan Laporan Kinerja tersebut

didasarkan pada : (1) UU no 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara; (2)

Peraturan Presiden No 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah; (3)Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999;(4) Peraturan

Pemerintah No. 8/2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi



Pemerintah;(5) Peraturan Pemerintah No 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan; (5) Peraturan

Menteri Pertanian nomor 135 tahun 2013 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kementerian Pertanian Tahun 2013; dan (6)

Permenpan Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,

Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah.

B. Maksud dan Tujuan

Laporan Kinerja tahun 2015 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja

Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian kepada Menteri Pertanian

selaku pimpinan tertinggi Kementerian Pertanian.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk : (1) Mengetahui sejauhmana kinerja

Badan Ketahanan Pangan tahun 2015; (2) Memenuhi kewajiban Badan Ketahanan

Pangan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2015; dan (3)

Sebagai salah satu bahan penyusunan laporan kinerja Kementerian Pertanian.

C. Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi

Tugas BKP berdasarkan Permentan Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 yaitu:

"Melaksanakan pengkajian, pengembangan, dan koordinasi di bidang pemantapan

ketahanan pangan".Dalam melaksanakan tugasnya, BKP menyelenggarakan

fungsi:

1. Pengkajian, penyiapan perumusan kebijakan, pengembangan, pemantauan,

dan pemantapan ketersediaan pangan, serta pencegahan dan

penanggulangan kerawanan pangan;


dan pemantapan distribusi pangan dan cadangan pangan;




dan pemantapan pola konsumsi dan penganekaragaman pangan;


dan pengawasan keamanan pangan segar; serta

5. Pelaksanaan administrasi Badan Ketahanan Pangan.

Tugas BKP meliputi kegiatan di bidang: penyediaan pangan, distribusi pangan,

cadangan pangan, penganekaragaman pangan, serta pencegahan dan

penanggulangan masalah pangan dan gizi. Dalam melaksanakan tugas sehari-

hari, BKP didukung oleh empat Eselon II dengan struktur organisasi, yaitu:

1. Sekretariat Badan, mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan

administratif kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Badan Ketahanan

Pangan.

2. Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, mempunyai tugas

melaksanakan pengkajian, penyiapan perumusan kebijakan, pengembangan,

pemantauan, dan pemantapan ketersediaan pangan, serta pencegahan dan

penanggulangan kerawanan pangan.

3. Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan, mempunyai tugas melaksanakan

pengkajian, penyiapan perumusan kebijakan, pengembangan, pemantauan,

dan pemantapan distribusi pangan.

4. Pusat Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan, mempunyai

tugas melaksanakan pengkajian, penyiapan perumusan kebijakan,

pengembangan, pemantauan, dan pemantapan konsumsi dan keamanan

pangan.

Bagan struktur organisasi BKP berdasarkan Permentan Nomor

61/Permentan/OT.140/10/2010 sebagaimana pada Lampiran 1.

Mengingat luasnya substansi dan banyaknya pelaku yang berperan dalam

pembangunan ketahanan pangan, maka sangat diperlukan kerjasama yang



sinergis dan terarah antar institusi dan komponen masyarakat serta koordinasi

program dan kegiatan berbagai subsektor dan sektor. Guna mewujudkan sinergi

dan harmonisasi kebijakan dan program, serta memperkuat koordinasi

peningkatan ketahanan pangan antar sektor, antar wilayah, dan antar waktu,

dibentuk Dewan Ketahanan Pangan (DKP) yang bertugas merumuskan kebijakan

serta melaksanakan evaluasi dan pengendalian dalam mewujudkan ketahanan

pangan nasional melalui Keppres Nomor 132 Tahun 2001 yang disempurnakan

dengan Perpres Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan (DKP),

menetapkan BKP secara ex-officio sebagai Sekretariat DKP yang diketuai oleh

Presiden dan Ketua Harian oleh Menteri Pertanian.

BKP selaku Sekretariat DKP memfasilitasi pelaksanaan tugas Menteri Pertanian

selaku Ketua Harian DKP dalam membantu Presiden RI untuk: (1) Merumuskan

kebijakan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan nasional; dan (2)

Melaksanakan evaluasi dan pengendalian dalam rangka mewujudkan ketahanan

pangan nasional.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Penyusunan Laporan Kinerja Badan Ketahanan Pangan Tahun 2015 adalah

Renstra Badan Ketahanan Pangan (BKP) Tahun 2015 – 2019 yang memuat visi,

misi, tujuan, sasaran serta program BKP. Visi, misi, tujuan, dan sasaran tersebut

pada tabel di bawah ini.

Tabel 1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran BKP pada Renstra BKP 2015 - 2019

VISI MISI TUJUAN SASARAN

Terwujudnya

ketahanan

pangan melalui

penganekaragam

an pangan

berbasis sumber

daya lokal

berlandaskan

kedaulatan

pangan dan

kemandirian

pangan

1. Meningkatkan

ketersediaan pangan

yang beragam berbasis

sumber daya local

1. Memperkuat penyediaan

pangan yang beragam

berbasis sumber daya

local

1. Meningkatnya

ketersediaan pangan

yang beragam

2. Memantapkan

penanganan kerawanan

pangan

2. Menurunkan jumlah

penduduk rawan pangan

2. Menurunnya jumlah

penduduk rawan

pangan

3. Meningkatkan

keterjangkauan pangan

masyarakat untuk

pangan pokok

3. Memperkuat sistem

distribusi dan stabilisasi

harga pangan pokok

3. Stabilnya harga pangan

pokok di tingkat

produsen dan

konsumen

4. Mewujudkan

penganekaragaman

konsumsi pangan

masyarakat berbasis

sumber daya,

kelembagaan dan

budaya local

4. Meningkatkan konsumsi

pangan yang beragam,

bergizi seimbang dan

aman melalui penguatan

pengetahuan dan

kesadaran masyarakat

4. Meningkatnya

keragaman konsumsi

pangan yang sehat dan

aman

5. Meningkatkan konsumsi

pangan masyarakat

untuk memenuhi

kecukupan gizi yang

bersumber dari pangan

lokal

5. Meningkatnya konsumsi

pangan masyarakat

sesuai angka

kecukupan gizi (AKG)

5. Mewujudkan keamanan

pangan segar

6. Meningkatkan keamanan

pangan segar

6. Tercapainya keamanan

pangan segar



Untuk pencapaian sasaran strategis di atas, BKP melaksanakan “Program

Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat” dengan

indikator kinerja program adalah sebagai berikut:

1. Tercapainya kualitas ketersediaan pangan dengan indicator skor Pola

Pangan Harapan (PPH) ketersediaan;

2. Menurunnya jumlah penduduk rawan pangan setiap tahun;

3. Stabilnya harga gabah kering panen (GKP) di tingkat produsen (Rp/Kg)

diatas atau sama dengan HPP;

4. Stabilnya harga pangan pokok (beras) di tingkat konsumen dengan

Coefficient of Variation;

5. Meningkatnya keragaman konsumsi pangan masyarakat sesuai angka

kecukupan gizi (AKG);

6. Meningkatnya pemanfaatan pangan atau konsumsi pangan dan gizi untuk

hidup sehat, aktif dan produktif dengan terpenuhinya konsumsi sesuai AKG;

7. Meningkatnya konsumsi pangan yang sehat dan aman dengan indikator skor

Pola Pangan Harapan (PPH) konsumsi;

8. Tercapainya keamanan pangan segar dengan indicator jumlah pengawas

keamanan pangan yang tersertifikasi.

Target kinerja “Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan

Masyarakat” Badan Ketahanan Pangan tahun 2015-2019,adalah:

1. Tercapainya kualitas ketersediaan pangan sehingga mencapai skor Pola

Pangan Harapan (PPH) ketersediaan sebesar 96,32 pada tahun 2019;

2. Menurunnya jumlah penduduk rawan pangan sebesar 1% setiap tahun;

3. Stabilnya harga gabah kering panen (GKP) di tingkat produsen (Rp/Kg)

diatas atau sama dengan HPP;

4. Stabilnya harga pangan pokok (beras) di tingkat konsumen dengan

Coefficient of Variation maksimum 5%;

5. Meningkatnya keragaman konsumsi pangan masyarakat sesuai angka

kecukupan gizi (AKG);



6. Meningkatnya pemanfaatan pangan atau konsumsi pangan dan gizi untuk

hidup sehat, aktif dan produktif dengan terpenuhinya konsumsi sesuai AKG;

7. Meningkatnya konsumsi pangan yang sehat dan aman sehingga mencapai

skor Pola Pangan Harapan (PPH) sebesar 92,5 pada tahun 2019;

8. Tercapainya keamanan pangan segar dengan kandungan cemaran biologis,

kimia, dan fisik pada pangan segar (dibawah ambang batas).

Tabel 2. Target Indikator Kinerja Program (IKP) BKP Tahun 2015 – 2019

No. Rincian IKP 2015 2016 2017 2018 2019

1. Skor PPH Ketersediaan 87,52 89,71 92,04 94,25 96,32


penduduk rawan pangan

(%)

1 1 1 1 1


(Gabah/Beras) ditingkat

produsen

≥ HPP ≥ HPP ≥ HPP ≥ HPP ≥ HPP


(Beras) di tingkat konsumen

CV<5% CV<5% CV<5% CV<5% CV<5%

5. Konsumsi

Energi(kkal/kap/hr)

2.004 2.040 2.077 2.113 2.150

6. Konsumsi

Protein(gram/kap/hr)

56,1 56,4 56,6 56,8 57,0

7 Skor PPH Konsumsi 84,1 86,2 88,4 90,5 92,5

8 Keamanan Pangan Segar

(Uji Lab) *)

Dibawah

ambang

batas

Dibawah

ambang

batas

Dibawah

ambang

batas

Dibawah

ambang

batas

Dibawah

ambang

batas

Keterangan : *) Keamanan pangan dilihat dari kandungan cemaran biologis, kimia dan fisik Sumber : Badan Ketahanan Pangan

Target kinerja kegiatan adalah tingkat sasaran kinerja spesifik yang akan dicapai

oleh Badan Ketahanan Pangan dalam periode 2015-2019 yang berupa output.

Indikator kinerja kegiatan (IKK) tersebut dapat diperhatikan pada lampiran 2.



Dalam pelaksanaan implementasi kebijakan-kebijakan tersebut, diperlukan

dukungan kebijakan, antara lain : (i) Peningkatan dukungan penelitian dan

pengembangan pangan; (ii) Peningkatan kerjasama internasional; (iii) Peningkatan

pemberdayaan dan peranserta masyarakat; (iv) Penguatan kelembagaan dan

koordinasi ketahanan pangan; serta (v) Dorongan terciptanya kebijakan makro

ekonomi dan perdagangan yang kondusif bagi ketahanan pangan.

Program dan kegiatan pemantapan ketahanan pangan lingkup Badan Ketahanan

Pangan 2015-2019 yang dibiayai APBN, adalah kegiatan prioritas nasional.

Kebutuhan anggaran Badan Ketahanan Pangan tahun 2015 adalah sebesar Rp

632,39 milyar sedangkan kebutuhan anggaran tahun 2019 sebesar Rp 713,71

milyar. Kebutuhan anggaran tersebut untuk membiayai kegiatan kajian, analisis

dan perumusan kebijakan ketahanan pangan serta model pengembangan

pemberdayaan ketahanan pangan masyarakat dalam rangka meningkatkan

ketahanan pangan masyarakat terutama di lokasi rentan ketahanan pangan.

Rencana pendanaan tahunan tersebut dapat dilihat pada Tabel 3 dibawah ini.

Tabel 3. Pendanaan APBN Kegiatan BKPTahun 2015-2019

Sumber: BKP, Kementan

Program yang dilaksanakan adalah Program Peningkatan Diversifikasi dan

Ketahanan Pangan Masyarakat. Sasaran (outcome) yang hendak dicapai dalam

program tersebut adalah meningkatnya ketahanan pangan melalui pengembangan

No Kegiatan ALOKASI (Milyar Rupiah)

2015 2016 2017 2018 2019

1814 Pengembangan Sistem Distribusi dan Stabilitas

Harga Pangan

105,04 92,38 95,81 117,86 121,08

1815 Pengembangan ketersediaan dan penanganan

rawan pangan

111,61 73,82 110,80 108,04 109,13

1816 Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi dan

Keamanan Pangan

130,04 154,72 258,22 254,55 269,10

1817 Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan

Ketahanan Pangan

285,70 310,36 334,78 351,52 214.39

TOTAL 632,39 631,28 799,61 831,97 713,71



ketersediaan, distribusi, konsumsi, dan keamanan pangan segar serta

terkoordinasinya kebijakan ketahanan pangan. Program tersebut dilaksanakan

melalui 4 (empat) kegiatan utama yaitu :

1. Pengembangan Sistem Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan, sasaran

yang hendak dicapai yaitu meningkatnya kemampuan kelembagaan

distribusi dan cadangan pangan serta stabilitas harga pangan.

2. Pengembangan Ketersediaan dan Penanganan Rawan Pangan, sasaran

yang hendak dicapai yaitu meningkatnya kualitas analisis ketersediaan dan

akses pangan, serta penanganan rawan pangan.

3. Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Peningkatan

Keamanan Pangan Segar, sasaran yang hendak dicapai yaitu meningkatnya

penganekaragaman konsumsi pangan dan keamanan pangan segar.

4. Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Ketahanan Pangan,

dengansasaran yang ingin dicapai adalahterwujudnya pelayanan

administrasi dan manajemen terhadap penyelenggaran ketahanan pangan.

Kegiatan yang dilaksanakan meliputi: (a) Pengelolaan gaji, honorarium, dan

tunjangan, untuk meningkatkan kinerja pegawai dalam melaksanakan

berbagai kegiatan; (b) Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan

Perkantoran, untuk menunjang pelaksanaan kegiatan ketahanan pangan;

dan (c) Pelayanan Publik atau Birokrasi, yang diarahkan untuk mendukung

perencanaan, pemantauan, evaluasi, dan kerjasama dalam

penyelenggaraan ketahanan pangan. Namun demikian, kegiatan ini tidak

dicantumkan dalam laporan ini karena kegiatan tersebut merupakan

kegiatan rutin yang dilakukan oleh setiap instansi, sehingga dianggap tidak

dapat mewakili kinerja Badan Ketahanan Pangan.



B. Perjanjian Kinerja

Sebagai tindaklanjut Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Perjanjian

Kinerja dan Pelaporan dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah, Badan Ketahanan Pangan telah menyusun Perjanjian Kinerja (PK)

Tahun 2015 sebagai acuan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja yang akan

dicapai pada tahun 2015, sebagai berikut :

Tabel 4. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2015Badan Ketahanan Pangan Awal

NO SASARAN PROGRAM INDIKATOR TARGET

1. Meningkatnya ketahanan

pangan melalui

ketersediaan, distribusi,

konsumsi, dan keamanan

pangan segar di tingkat

masyarakat serta

terkoordinasinya kebijakan

ketahanan pangan

1. Penurunan jumlah penduduk rawan

pangan

1%

2. Harga gabah kering panen (GKP) di

tingkat produsen (Rp/Kg)

≥ HPP

3. Koefisien variasi pangan (beras) di

tingkat konsumen (CV)

< 5%

4. Konsumsi Energi (Kkal/Kap/Th) 2.004

5. Konsumsi protein (Gram/kap/hr ) 56,1

6. Skor Pola Pangan Harapan (PPH)

Konsumsi

84,1

Kegiatan Anggaran

1. Pengembangan Ketersediaan dan Penanganan Rawan Pangan

Rp 101.609.250.000,-

2. Pengembangan Sistem Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan Rp 102.113.810.000,-

3. Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan

Rp 112.321.030.000,-

4. Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Badan Ketahanan Pangan.

Rp 266.340.810.000,-



Tabel 5. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2015 Badan Ketahanan Pangan

Sebelum Refocusing

Kegiatan Anggaran

1. Pengembangan Ketersediaan dan Penanganan

Rawan Pangan

Rp 101.609.250.000,-

2. Pengembangan Sistem Distribusi dan Stabilitas

Harga Pangan

Rp 102.113.810.000,-

3. Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi

dan Keamanan Pangan

Rp 112.321.030.000,-

4. Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada

Badan Ketahanan Pangan.

Rp 266.340.810.000,-

Dengan adanya APBN Perubahan Tahun 2015 dan Refocusing Kegiatan Tahun

2015 pada bulan Maret 2015, maka Perjanjian Kinerja (PK) BKP Tahun 2015

direvisi dengan adanya tambahan anggaran Rp. 52,87 milyar dan tambahan

indikator kinerja program berkaitan dengan perbaikan dan penyempurnaan

Renstra BKP Tahun 2015-2019. Revisi PK BKP Tahun 2015 adalah sebagai

berikut:


1. Terwujudnya pemantapan ketahanan pangan melalui pengembangan ketersediaan, distribusi, konsumsi dan keamanan pangan

1. Skor PPH Ketersediaan 87,52 2. Penurunan jumlah penduduk

rawan pangan 1%

3. Harga gabah kering panen (GKP) di tingkat produsen (Rp/Kg)

≥ HPP

4. Koefisien variasi pangan (beras) di tingkat konsumen (Cv)

< 5%

5. Konsumsi Energi 2.004 Kkal/Kap/hr 6. Konsumsi protein 56,1 gram/kap/hr 7. Skor PPH Konsumsi 84,1 8 Jumlah pengawas keamanan

pangan segar yang tersertifikasi

81 org/thn



Tabel 6. Perjanjian Kinerja Tahun 2015 Badan Ketahanan Pangan

Setelah Refocusing

Kegiatan Anggaran

1. Pengembangan Ketersediaan dan

Penanganan Rawan Pangan

Rp 111.609.248.000,-

2. Pengembangan Sistem Distribusi dan

Stabilitas Harga Pangan

Rp 107.265.009.000,-

3. Pengembangan Penganekaragaman

Konsumsi dan Keamanan Pangan

Rp 132.894.730.000,-

4. Dukungan Manajemen dan Teknis

Lainnya pada Badan Ketahanan

Pangan.

Rp 283.489.614.000,-

Penetapan Kinerja sudah selaras dengan Renstra Badan Ketahanan Pangan

Tahun 2015 – 2019, seperti pada tabel 7 berikut ini :



1. Skor PPH Ketersediaan 87,52 2. Penurunan jumlah

penduduk rawan pangan 1%


≥ HPP


< 5%

5. Konsumsi Energi 2.004 Kkal/Kap/hr 6. Konsumsi protein 56,1 gram/kap/hr 7. Skor PPH Konsumsi 84,1 8 Jumlah pengawas

keamanan pangan segar yang tersertifikasi

81 org/thn



Tabel 7. Keselarasan Indikator Kinerja Renstra dengan Penetapan Kinerja.

Sasaran

Indikator Renstra Target

Indikator

Penetapan

Kinerja

Target

Meningkatnya ketahanan pangan melalui pengembangan ketersediaan, distribusi, konsumsi dan keamanan pangan

1. Skor PPH

Ketersediaan 87,52

Skor PPH Ketersediaan

87,52


penduduk rawan

pangan (%)

1 Penurunan jumlah penduduk rawan pangan

1

3. Stabilnya harga

pangan

(Gabah/Beras)

ditingkat produsen

≥ HPP Harga gabah kering panen (GKP) di tingkat produsen (Rp/Kg)

≥ HPP

4. Stabilnya harga

pangan (Beras) di

tingkat konsumen

CV<5% Koefisien variasi pangan (beras) di tingkat konsumen (Cv)

< 5%

5. Konsumsi

Energi(kkal/kap/hr)

2.004 Konsumsi Energi

2.004

6. Konsumsi

Protein(gram/kap/hr)

56,1 Konsumsi protein

56,1

7 Skor PPH Konsumsi 84,1 Skor PPH Konsumsi

84,1

8 Keamanan Pangan

Segar (Uji Lab) *)

Dibawah

ambang

batas

Jumlah pengawas keamanan pangan segar yang tersertifikasi

81 org/thn



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Kriteria keberhasilan pencapaian kinerja dalam akuntabilitas kinerja dalam laporan

ini diindikasikan dengan nilai pencapaian sebagai berikut:

1. Sangat berhasil : jika capaian kinerja>100%

2. Berhasil : 80-100%

3. Cukup Berhasil : 60-79%

4. Tidak Berhasil : <60%

Berdasarkan Indikator Kinerja Utama Badan Ketahanan Pangan Kementerian

Pertanian pada tahun 2015, sasaran Program Peningkatan Diversifikasi dan

Ketahanan Pangan Masyarakat BKP, yaitu meningkatnya ketahanan

panganmelalui pengembangan ketersediaan, distribusi,konsumsi dan keamanan

pangan,dengan sasaran kegiatan utama yaitu: (1) Meningkatnya pemantapan

penganekaragaman konsumsi pangan dan keamanan pangan; (2) Meningkatnya

pemantapan distribusi dan harga pangan; (3) Meningkatnya pemantapan

ketersediaan pangan dan penanganan rawan pangan; (4) Meningkatnya

manajemen dan pelayanan administrasi dan keuangan secara efektif dan efisien

dalam mendukung pengembangan dan koordinasi kebijakan ketahanan pangan.

Masing-masing sasaran tersebut selanjutnya diukur dengan menggunakan

indikator kinerja.Pengukuran tingkat capaian kinerja Badan Ketahanan Pangan

Tahun 2015 dilakukan dengan cara membandingkan antara target indikator kinerja

sasaran dengan realisasinya.

Keberhasilan Badan Ketahanan Pangan dalam menjalankan Program Peningkatan

Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat diukur berdasarkan pencapaian

outcome. Pengukuran tersebut dilakukan mengingat outcome merupakan hasil

dari berfungsinya output yang telah dilaksanakan unit kerja Eselon II yaitu Pusat

Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan,



Pusat Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan, serta Sekretariat

Badan Ketahanan Pangan. Pengukuran capaian kinerja Badan Ketahanan Pangan

tersebut dilaksanakan secara triwulanan dan tahunan, sedangkan pengukuran

realisasi keuangan dan fisik output kegiatan dipantau secara bulanan dan

triwulanan melalui Laporan Sistem Monitoring Evaluasi (Simonev) dan PMK

249/2011 secara online, Laporan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara

(SPAN), Laporan Kegiatan Utama dan Strategis, serta Laporan Penetapan Kinerja

(PK) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Badan Ketahanan Pangan.

Pengukuran kinerja didasarkan pada indikator kinerja yang terstandarisasi agar

mampu menghasilkan hasil evaluasi kinerja yang relevan dan reliabel sebagai

bahan pertimbangan perencanaan selanjutnya. Hasil pengukuran menjadi dasar

untuk menyimpulkan kemajuan kinerja, mengambil tindakan dalam rangka

mencapai target kinerja yang ditetapkan dan menyesuaikan strategi untuk

mencapai tujuan dan sasaran

Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator sasaran tersebut dapat

dilihat dalam tabel 8 berikut ini :

Tabel 8. Pencapaian Sasaran Badan Ketahanan Pangan Tahun 2015

Sumber data : Data Susenas yang diolah BKP Kementerian Pertanian.


REALISASI

% CAPAIAN


1. Skor PPH Ketersediaan 87,52 89,69 Sangat Berhasil = 102,48 %

2. Penurunan jumlah penduduk rawan pangan

1% - 5 % Turun 5 % (Sangat Berhasil 500 %)


≥ HPP 4.563 HPP : Rp. 3.700 (Sangat Berhasil =

123 %)


< 5% 2,40 Sudah dibawah target (Sangat Berhasil = 208 %)

5. Konsumsi Energi (Kkal/Kap/Hr)

2.004 2.098,5 Sangat Berhasil : 104,71 persen

6. Konsumsi protein (gram/Kap/Hr)

56,1 58,6 Sangat Berhasil : 104,46 persen

7. Skor PPH Konsumsi 84,1 85,2 Sangat Berhasil : 101,30 persen

8 Jumlah pengawas keamanan pangan segar yang tersertifikasi(Org/Th)

81 79 Berhasil : 97,53 persen



Dari tabel diatas dapat diketahui, bahwa capaian kinerja Perjanjian Kinerja Tahun

2015 adalah : dari 8 indikator, yang mencapai nilai pencapaian diatas 100 persen

(Sangat Berhasil)sebanyak 7 indikator, sedangkannilai pencapaian 80 – 100

persen (Berhasil) sebanyak 1 indikator yaitu jumlah pengawas keamanan pangan

segar yang tersertifikasi, yaitu sebesar 97,53 persen.

B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran.

Analisis dan evaluasi capaian kinerja diperoleh dari hasil pengukuran kinerja

kegiatan yang mendukung tercapainya sasaran. Beberapa sasaran dapat

dilaksanakan melalui beberapa kegiatan yang saling terkait untuk mencapai

sasaran tersebut. Hasil analisis dan evaluasi capaian kinerja tahun 2015 Badan

Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Skor PPH Ketersediaan

Ketersediaan pangan merupakan aspek penting dalam mewujudkan

ketahanan pangan. Penyediaan pangan diperlukan untuk memenuhi

kebutuhan pangan bagi masyarakat, rumah tangga, dan perseorangan secara

berkelanjutan. Untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat dan

meningkatkan kuantitas serta kualitas konsumsi pangan, diperlukan target

pencapaian angka ketersediaan pangan per kapita per tahun sesuai dengan

angka kecukupan gizinya. Widya Karya Nasional Pangan dan Gizi (WNPG)

VIII tahun 2004 merekomendasikan kriteria ketersediaan pangan ditetapkan

minimal 2200 kkal/kapita/hari untuk energi dan minimal 57 gram/kapita/hari

untuk protein.

Ketersediaan energi selama kurun waktu 2011-2015 sudah jauh di atas

rekomendasi WNPG VIII dengan rata–rata 3.808 kkal/kapita/hari.

Ketersediaan energi tersebut mengalami peningkatan rata-rata 1,09 persen

per tahun. Kecenderungan peningkatan ketersediaan energi selama periode

ini disebabkan terjadinya peningkatan ketersediaan energi yang cukup besar



pada periode 2011-2012 karena adanya peningkatan produksi beberapa

komoditas pangan.

Seperti halnya ketersediaan energi, tingkat ketersediaan protein pada periode

2011-2015 juga sudah melebihi rekomendasi angka kecukupan gizi WNPG

VIII dengan ketersediaan protein rata-rata 91,50 gram/kapita/hari.

Ketersediaan protein tersebut mengalami peningkatan rata-rata 0,31 persen

per tahun. Kecenderungan peningkatan ketersediaan protein selama periode

ini disebabkan peningkatan ketersediaan protein yang cukup besar pada

periode 2012-2014 karena adanya peningkatan produksi beberapa komoditas

pangan sumber protein.

Kondisi tersebut di atas menunjukkan bahwa ketersediaan energi dan protein

secara umum sudah cukup baik. Kelebihan ketersediaan pangan tersebut

dapat dimanfaatkan sebagai stok atau cadangan maupun untuk diekspor. Jika

dilihat dari sumbangan energi dan proteinnya, kelompok pangan nabati

memberikan porsi sumbangan dengan jumlah yang jauh lebih besar

dibandingkan kelompok pangan hewani. Secara nasional, ketersediaan energi

dan protein per kapita per tahun dapat dilihat pada Tabel 9 di bawah ini.

Tabel 9. Perkembangan Ketersediaan Energi dan Protein serta Skor PPH Ketersediaan 2010–2014

Tahun Energi (Kalori/Hari) Protein (Gram/Hari) Skor PPH

Ketersediaan Total Nabati Hewani Total Nabati Hewani

2011 3.646 3.485 161 93,13 75,10 18,03 66,74

2012 3.896 3.707 188 88,99 73,19 15,79 73,43

2013 3.867 3.586 280 89,55 71,82 17,73 69,37

2014* 3.830 3.539 291 91,65 73,34 18,31 63,95

2015** 3.800 3.510 290 94,17 75,94 18,23 59,32

Pertumb. (%) 1,09 0,24 17,37 0,32 0,31 0,67 (2,64)

Rata-rata 3.808 3.565 242 91,50 73,88 17,62 66,56 Keterangan: - NBM 2014 Sementara, 2015Perkiraan - Sumber: Badan Ketahanan Pangan (BKP), Kementerian Pertanian



Grafik 1. Ketersediaan Energi Tahun 2011 – 2015

Grafik 2. Ketersediaan Protein Tahun 2011 – 2015

,0

500,0

1000,0

1500,0

2000,0

2500,0

3000,0

3500,0

4000,0

4500,0

2011 2012 2013 2014* 2015**

Kal

/kap

/har

i

Total

Nabati

Hewani

,000

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

80,000

90,000

100,000

2011 2012 2013 2014* 2015**

Gra

m/k

ap/h

ari

Total

Nabati

Hewani



Grafik 3. Skor PPH Ketersediaan Pangan Tahun 2011 – 2015

Tingkat ketersediaan pangan selain dilihat dari kecukupan gizinya, baik energi

dan protein, juga dinilai dari sisi keberagaman ketersediaan gizi berdasarkan

Pola Pangan Harapan (PPH). PPH tingkat ketersediaan dihitung berdasarkan

ketersediaan energi Neraca Bahan Makanan (NBM). Keberagaman

ketersediaan pangan akan mendukung pencapaian keberagaman konsumsi

pangan sehingga dapat dicapai sasaran konsumsi pangan yang diharapkan.

Perkembangan skor PPH tingkat ketersediaan berdasarkan Neraca Bahan

Makanan tahun 2011 – 2015menunjukkan skor rata-rata 87,97 dengan

kecenderungan meningkat rata-rata 3,30 persen per tahun. Skor PPH tingkat

ketersediaan dari NBM tahun 2011 adalah 81,27, tahun 2012 adalah 83,50,

tahun 2013 adalah 90,85, tahun 2014 adalah 91,84 dan tahun 2015 adalah

92,38. Untuk mencapai keberagaman ketersediaan pangan yang ideal dan

memenuhi angka kecukupan gizi (AKG) tingkat ketersediaan yang dianjurkan,

maka yang perlu ditingkatkan lagi selama tahun 2011-2015 adalah

ketersediaan kelompok pangan hewani serta sayuran dan buah.

2. Penurunan Penduduk Rawan Pangan

Kemiskinan dan kerawanan pangan merupakan masalah yang berkaitan

dengan pencapaian pembangunan dan kesejahteraan suatu wilayah.Tingkat

74,000

76,000

78,000

80,000

82,000

84,000

86,000

88,000

90,000

92,000

94,000

2011 2012 2013 2014* 2015**

Gra

m/k

ap/h

ari

PPH Ketersediaan



perkembangan penduduk rawan pangan ditunjukkan dengan Angka Rawan

Pangan yang merupakan gambaran situasi tingkat aksesibilitas pangan

masyarakat dicerminkan dari tingkat kecukupan gizi masyarakat, yang diukur

dari Angka Kecukupan Gizi (AKG). Data dasar yang digunakan untuk

mengukur tingkat kerawanan pangan adalah data hasil Susenas (Survei

Sosial Ekonomi Nasional) yang dilaksanakan oleh BPS dimana angka

kecukupan konsumsi kalori penduduk Indonesia per kapita per hari

berdasarkan Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi VIII (WNPG) 2004 adalah

2000 kkal. Persentase rawan pangan berdasar angka kecukupan gizi (AKG)

suatu daerah, dihitung dengan menjumlahkan penduduk dengan konsumsi

kalori kurang dari 1400 kkal (70% AKG) perkapita dibagi dengan jumlah

penduduk pada golongan pengeluaran tertentu. Angka rawan pangan sejak

tahun 2010–2014 Triwulan I ditunjukkan pada Tabel 10 dan 11 serta Grafik 4

berikut ini.

Tabel 10. Angka Rawan Pangan Tahun 2011-2015.

Tahun

Jumlah Penduduk

Sangat Rawan Pangan (< 70% AKG)

%

Jumlah Penduduk

Rawan Pangan (70%-89,9%

AKG)

%

Jumlah Penduduk

Tahan Pangan (>=90% AKG)

%

2011 41.704.729 17,30 78.434.302 32.53 120.994.688 50.18

2012 47.842.490 19,52 80.832.494 32.97 116.463.438 47.51

2013 46.399.355 18,68 84.091.618 33.85 117.956.185 47.48

2014 TW I 43.739.341 17,40 84.823.188 33.74 122.825.321 48.86

2015 TW I 33.030.182 12,96 72.813.600 28,57 149.052.869 58,48

Sumber : BPS RI – Data Susenas



Grafik 4. Penurusan Penduduk Rawan Pangan

Sumber :Data BPS-Susenas Keterangan: Sangat rawan : (a) Konsumsi kalori perkapita perhari kurang < 70% dari AKG; Rawan Pangan : (b) Konsumsi kalori perkapita perhari 70-90% dari AKG; Tahan pangan : (c) Kosumsi kalori perkapita perhari > 90% dari AKG.

Tabel 11. Angka Rawan Pangan Tahun 2011 Triwulan I - 2015 Triwulan I.

Tahun

Jumlah Penduduk Sangat Rawan Pangan (< 70% AKG)

%

Jumlah Penduduk Rawan Pangan (70%-89.9% AKG)

%

Jumlah Penduduk Tahan Pangan (>=90% AKG)

%

2011 TW I 35.217.814 14,65 72.722.413 30,25 132.443.071 55,10

2012 TW I 50.353.088 20,67 79.557.170 32,66 113.665.361 46,67

2013 TW I 47.020.098 19.04 83.651.655 33,87 116.308.063 47,09 2014 TW I 43.739.341 17,40 84.823.188 33.74 122.825.321 48,86

2015 TW I 33.030.182 12,96 72.813.600 28,57 149.052.869 58,48

Sumber : Data BPS-Susenas

0

10

20

30

40

50

60

70

2011 2012 2013 2014 2015 (T.I)

Tahun

Pe

rsen

Penduduk Rawan Pangan

Sangat rawan

Rawan pangan

Tahan pangan



Berdasarkan perkembangan angka rawan pangan pada tabel dan grafik diatas

yang merupakan angka gabungan yang dihitung berdasarkan jumlah seluruh

sampel data susenas pada tahun tersebut, terlihat bahwa penduduk rawan

pangan mengalami perkembangan yang fluktuatif sejak tahun 2010 - 2014

Triwulan I. Persentase angka sangat rawan pangan pada tahun 2010 sekitar

35,71 juta atau 15,34 persen.pada tahun 2011 bertambah menjadi 4170 juta atau

17,30 persen. dan pada tahun 2012 bertambah menjadi 47,82 juta atau 19,52

persen; pada tahun 2013 turun menjadi 46,39 juta atau 18,68 persen; tahun

2014 triwulan I turun lagi menjadi 43,73 juta atau 17,40 persen; dan tahun 2015

triwulan I turun lagi menjadi 33,03 juta atau 12,96 persen.

Berdasarkan kajian Badan Ketahanan Pangan dengan BPS tahun 2014 dan

ditindaklanjuti tahun 2015, dengan fluktuatifnya jumlah penduduk rawan pangan

dapat disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Jumlah penduduk rawan pangan paling tinggi yaitu penduduk yang berada

pada kuantil pertama tergolong dalam penduduk relatif miskin. Hal tersebut

menunjukkan bahwa pada kelompok penduduk relative miskin, kejadian

rawan pangannya lebih tinggi dibandingkan penduduk pada kelompok tidak

miskin. Diharapkan kebijakan pemerintah difokuskan pada penduduk

kelompok relatif miskin

2. Apabila dilihat dari golongan pengeluaran, maka dapat dikatakan bahwa

semakin tinggi golongan pengeluaran penduduk, maka angka rawan

pangan pada golongan tersebut semakin kecil.

3. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang merupakan pengukuran

pendapatan daerah diduga mempunyai pengaruh terhadap kerawanan

pangan suatu wilayah. Hasil kajian menunjukkan adanya hubungan antara

PDRB dengan angka rawan pangan meskipun hubungan tersebut kecil dan

negative, artinya semakin tinggi PDRB maka kerawanan pangan di wilayah

tersebut semakin rendah.



4. Karakteristik rumah tangga rawan pangan yang meliputi persentase wanita

usia subur yang buta huruf, persentase kepala rumah tangga menurut

pendidikan tertinggi yang ditamatkan, dan jumlah anggota rumah tangga

menyebutkan bahwa: semakin tinggi persentase wanita usia subur yang

buta huruf, persentase kepala rumah tangga dengan pendidikan tertinggi

tamat SD/sederajat dan persentase rumah tangga dengan jumlah anggota

rumah tangga lebih maka persentase rumah tangga rawan pangan

menunjukkan jumlah yang lebih besar.

Kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Ketahanan Pangan dalam mendukung

penurunan rawan pangan adalah kegiatan Pengembangan Desa/Kawasan

Mandiri Pangan dan Penanganan Daerah Rawan Pangan. Kegiatan penanganan

daerah rawan pangan lebih difokuskan pada pencegahan dini daerah rawan

melalui optimalisasi kegiatan FSVA (Food Security and Vulnerability Atlas/Peta

Ketahanan dan Kerentanan Pangan) dan SKPG (Sistem Kewaspadaan Pangan

dan Gizi) yang dilaksanakan dengan tujuan mendapatkan informasi tentang

kantong-kantong kerawanan pangan tingkat wilayah.

FSVA disusun pada tingkat wilayah dengan menggunakan indikator yang

sifatnya statis dan perubahannya jangka panjang periodepengambilan data

setiap 2-3 tahun. Untuk memperkuat analisis FSVA dilakukan sistem

pemantauan dan deteksi dini dalam mengantisipasi kejadian kerawanan pangan

secara berjenjang dan dilakukan secara periodik (bulanan) dan terus menerus.

SKPG merupakan serangkaian proses untuk mengantisipasi kejadian kerawanan

pangan dan gizi melalui pengumpulan.pemrosesan.penyimpanan.analisis.dan

penyebaran informasi situasi pangan dan gizi bulanan dan tahunan. Data

bulanan dan tahunan tersebut menginformasikan tentang 3 (tiga) indikator utama

yaitu ketersediaan, akses, dan pemanfaatan pangan yang menjadi dasar untuk

menginformasikan situasi pangan dan gizi di suatu daerah. Kegiatan SKPG

kurang berjalan sesuai dengan target. karena (i) Daerah tidak optimal dalam

melaksanakan dan memanfaatkan hasil analisis SKPG; (ii) Tingginya tingkat



mutasi aparat sehingga petugas sering berganti; (iii) Tidak optimalnya peran Tim

Pokja SKPG; dan (iv) Kurangnya kesadaran aparat terkait pentingnya kegiatan

pemantauan pangan dan gizi melalui SKPG.

Dalam rangka pengurangan kemiskinan dan rawan pangan, salah satu kegiatan

yang dilaksanakan BKP adalah Pengembangan Desa dan Kawasan Mandiri

Pangan. Selain kegiatan pendampingan masyarakat oleh tenaga pendamping

juga dialokasikan dana bansos yang digunakan dalam rangka pengembangan

ekonomi rumah tangga. Pada tahun 2014 disediakan dana bansos

Pengembangan Kawasan Mandiri Pangan sebanyak Rp. 20,00 Milyar,

sedangkan pada tahun 2015 dana bansos sebanyak Rp. 19,20 Milyar.

Penurunan tersebut disebabkan pengurangan sasaran Kawasan Mandiri

Pangan.

Tabel 12. Perkembangan Dana Bansos dan Realisasi Desa/Kawasan

Mandiri Pangan.Tahun 2011 –2015.

Tahun 2011 2012 2013* 2014* 2015* Rata-rata/tahun

Bansos (juta) 126.730 169.630 21.800 20.000

19.200 38.826

RTM (KK) 331.375 369.750 109 107 192 75.258

Sumber : Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan

Keterangan : *) Kawasan Mandiri Pangan

Sasaran kegiatan Desa dan Kawasan Mapan adalah rumah tangga miskin di

desa rawan pangan. Pada tahun 2014, kegiatan Desa Mandiri Pangan

dikembangkan dalam 2 (dua) model, yaitu (1) Kegiatan Desa Mapan Reguler

yang merupakan kelanjutan pembinaan dari desa yang sudah ada, dan (2)

Kegiatan Kawasan Mandiri Pangan di 107 kawasan dengan jumlah desa rata-

rata 3 desa per kawasan. Realisasi pelaksanaan Kawasan Mandiri Pangan tahun

tidak mencapai 100 % atau sebesar 98.16 %,karena ada 2 (dua) kawasan yang

tidak terbentuk karena tidak sesuai dengan CPCL atau Pedoman Umum

Pengembangan Kawasan Mandiri Pangan yaitu di Kabupaten Rote Ndao yaitu

kawasan Rote Barat Daya dan Rote Barat.



Pada tahun 2015, kegiatan Desa Mandiri Pangan tetap dikembangkan dalam 2

(dua) model, yaitu (1) Kegiatan Desa mapan Reguler yang merupakan

kelanjutan pembinaan dari desa yang sudah ada, dan (2) Kegiatan Kawasan

Mandiri Pangan di 192 kawasan dengan jumlah desa rata-rata 3 desa per

kawasan. Realisasi pelaksanaan Kawasan Mandiri Pangan sebanyak 191

kawasan atau 99.47 %, karena ada 1(satu) kawasan yang tidak terlaksana

karena perpindahan lokasi sasaran pada pertengahan tahun 2015 yaitu

Kabupaten Lebak ke Kabupaten Pandeglang. Selain itu permasalahan umum

lainnya adalah : mutasi pejabat/pegawai, pemekaran wilayah kecamatan dan

desa, serta kondisi alam, pendamping tinggal diluar desa binaan, tidak ada

mekanisme tertulis untuk pinjaman dana, penggunaan dana tanpa bukti,

pinjaman tidak dicatat, serta pengembalian dana pinjaman tidak tertib.

Beberapa usaha yang sudah dijalankan Kawasan Mandiri Pangan adalah

pengadaan saprodi, dagang hasil bumi, simpan pinjam, pembuatan produk

turunan pertanian, penggemukan ternak dan masih banyak lagi usaha yang

bertujuan sebagai sumber pendapatan anggota kelompok. Sumber penghasilan

ini dipergunakan sebagai sumber untuk pemenuhan kebutuhan pangan dan

peningkatan kesejahteraan keluarga.

3. Stabilnya Harga Gabah Kering Panen (GKP) di Tingkat Produsen

Stabilitas pasokan dan harga merupakan indikator penting yang menunjukkan

kinerja subsistem distribusi pangan. Stabilnya harga pangan sangat dipengaruhi

beberapa aspek antara lain kemampuan memproduksi bahan pangan, kelancaran

arus distribusi pangan dan pengaturan impor pangan, misalnya beras dan kedelai.

Ketidakstabilan harga pangan dapat memicu tingginya harga pangan di dalam

negeri sehingga aksesibilitas masyarakat terhadap pangan secara ekonomi akan

menurun yang pada akhirnya dapat meningkatkan angka kerawanan

pangan.Berikut perkembangan rata-rata harga pangan nasional per komoditi tahun

2014 - 2015 dapat dilihat pada tabel 13 di bawah ini.



Tabel 13. Perkembangan Harga GKP Tingkat Petani Tahun 2014– 2015.

Tahun Harga di Tk Petani (Rp/kg)

% Perubahan thd HPP CV Insiden di

Bawah HPP (%) 2014 4.301 30.3 5.95 1.6

2015 4.694 8.39 6.81 0 Sumber: BPS

Pola perkembangan harga GKP di petani selama tahun 2014 – 2015 (s.d Oktober)

memiliki pola yang hampir sama setiap tahunnya. Rata-rata harga GKP tahun 2014

sebesar Rp.4.301/kg, sedangkan hingga bulan Juli tahun 2015 sebesar Rp.

4.694/kg atau 8,39 persen diatas HPP (HPP = Rp. 3.700/kg). Data harga gabah

kering panen (GKG) diambil dari data harga di 22 provinsi sentra produksi padi

(panel harga pangan BKP). Berdasarkan data panel harga pangan BKP, TW II

(April-Juni 2015), rata-rata harga GKP tingkat petani mencapai Rp. 4.050/kg atau

8,39% diatas HPP (Rp. 3.700) sampai dengan bulan maret 2015 (TW I), harga GKP

tingkat petani mencapai Rp. 4.224/kg atau 14,17% diatas HPP (Rp. 3.700).

Perkembangan harga gabah sejak tahun 2011 hingga tahun 2015 dapat dilihat

pada tabel 14 dibawah ini.

Tabel 14. Harga Gabah di Tingkat Produsen tahun 2011 – 2015

(Rp/Kg)

Jan Feb Maret April Mei Juni Juli Agust Sept Okt Nop Des

2011 3.88 3.31 3.018 3.194 3.286 3.365 3.590 3.732 3.760 3.920 3.929 4.082 3.589 9,59 0,67

2012 4.41 4.040 3.616 3.724 3.833 3.835 3.866 3.832 3.897 3.935 4.038 4.123 3.929 5,24 0,51

2013 4.33 4.27 3.783 3.669 3.803 3.918 3.899 3.966 3.966 4.068 4.165 4.229 4.005 5,22 0,14

2014 4.41 4.42 4.135 3.936 4.130 4.214 4.098 4.170 4.283 4.365 4.535 4.911 4.301 5,92 1,06

2015 5.03 4.92 4.500 4.107 4.428 4.442 4.444 4.595 4.765 4.905 5.070 5.118 4.694 6,81 0,28

BulanTahun Rerata CV

Pert/

bI(%)



Grafik 5. Perkembangan Harga Gabah di Tingkat Petani/Produsen

4. Koefisien Variasi Harga Pangan (Beras) di Tingkat Konsumen

Pola perkembangan harga beras medium di tingkat grosir dari tahun 2014 –

2015memiliki pola yang berbeda dari harga beras premium. Pola perkembangan

harga tahun 2014 dan 2015 cenderung sama yaitu cenderung stabil

(cv<5%).Sementara itu, tren perkembangan harga beras medium dari tahun

ketahun memiliki tren yang sama dengan beras premium yaitu harga cenderung

naik dari tahun ketahun hal ini dapat dilihat pada tabel 15 di bawah ini.

Tabel 15. Perkembangan Harga Beras Dalam Negeri Tk. Grosir 2014 –2015.

Tahun Beras (Rp/Kg) Koefesien Variasi (CV)(%) Premium Medium Premium Medium

2014 11.958 8.243 2.62 3.38

2015 13.359 9.002 1.39 5.2 Sumber : PIBC diolah BKP

Perkembangan harga beras luar negeri (Thai 5%) selama periode 2014 – 2015

(s.d Juli) cenderung lebih stabil dibandingkan dengan harga beras dalam negeri

2000

2500

3000

3500

4000

4500

5000

5500(Rp/Kg)

2011 2012 2013 2014 2015



(beras medium).Tren perkembangan harga beras dalam negeri mulai awal tahun

2014 hingga Juli 2015 memiliki tren naik dan harga beras selalu lebih tinggi

dibanding harga beras luar negeri, dengan rata-rata harga beras dalam negeri

selama tahun 2014 –Juli 2015 sebesar Rp 7.843/kg atau 19.85% diatas harga

beras luar negeri (Thai 5%).

Perkembangan harga beras kualitas IR (IR I. IR II. IR III) di tingkat grosir dari

tahun 2014 – 2015 semakin stabil. Demikian juga perkembangan harga beras

kualitas IR pada tahun 2014 dan 2015 cenderung lebih stabil (cv< 5%) jika

dibandingkan dengan tahun 2011 dan 2010 (Cv > 5%). Sementara itu, tren

perkembangan harga beras kualitas IR (IR I. IR II. IR III) dari tahun - ketahun

memiliki tren yang sama yaitu harga cenderung naik dari tahun ketahun.

Tabel 16. Perkembangan Harga Beras Kualitas IR di PIBC Tahun 2014 – 2015.

Tahun Harga (Rp/Kg) Koefesien Variasi (CV)(%)

IR-64 I IR-64 II IR-64 III IR-64 I IR-64 II IR-64 III

2014 8.882 8.187 7.621 2.3 3.8 4.4

2015 9.660 9.002 8.445 3.36 5.20 6.46

Sumber: PIBC.diolah BKP

Berdasarkan data panel harga pangan BKP. periode TW II (Mei-Juni 2015),

koefisien variasi harga beras medium ditingkat konsumen (eceran) sebesar

1.08% dibandingkan dengan periode TW I. CV harga beras TW II relatif turun

dari 2.64% menjadi 1.08%. Selain itu perkembangan harga pangan startegis

periode Oktober 2014 – Oktober 2015 dapat dilihat pada tabel 17 di bawah ini.



Tabel 17. Perkembangan Harga Pangan Strategis Periode Oktober 2014 –

Oktober 2015

Bulan Beras Umum

Beras Termurah Jagung Kedelai

Cabe Rawit

Rp/Kg)

Cabe Merah

Bawang Merah

Dg.Ayam Ras

Dg Sapi Murni

Oct-14 11.522 9.095 6.266 11.494 23.301 34.300 17.796 28.071 99.591

Nov-14

11.692 9.220 6.343 11.529 50.965 55.148 17.726 28.308 99.198

Dec-14

12.211 9.568 6.427 11.539 74.777 74.761 18.456 29.195 100.127

Jan -15

12.445 9.798 6.419 11.551 57.313 52.056 19.287 31.903 100.398

Feb-15

12.832 10.146 6.399 11.545 29.926 26.068 18.602 30.903 100.098

Mar-15

13.089 10.343 6.525 11.506 30.429 23.125 26.250 27.911 100.503

Apr-15 12.458 9.769 6.521 11.536 25.577 22.521 28.398 27.831 100.924

May-15

12.348 9.615 6.454 11.521 26.666 29.652 30.537 29.861 100.877

Jun-15 12.425 9.680 6.357 11.524 27.194 31.435 30.491 31.227 102.208

Jul-15 12.487 9.768 6.400 11.536 41.918 36.162 24.704 33.635 110.848

Aug-15

12.709 10.023 6.488 11.407 56.104 37.594 19.974 35.942 112.973

Sep-15

12.968 10.269 6.546 11.408 45.190 32.105 17.980 30.732 110.759

Oct-15 13.069 10.368 6.555 11.411 26.565 22.823 19.489 28.848 110.544

CV 3.85 4.09 1.35 0.47 40.63 41.72 22.59 8.03 5.10

Sumber: BPS. Kecuali Jagung dari Kemendag

Dalam mendukung stabilisasi harga tersebut, Badan Ketahanan Pangan telah

melaksanakan kegiatan Penguatan LDPM,Pengembangan Lumbung Pangan

Masyarakat, dan Toko Tani Indonesia (TTI).

a. Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM).

Kegiatan Penguatan LDPM dilaksanakan secara bertahap mulai dari Tahap

Penumbuhan, Tahap Pengembangan, Tahap Kemandirian dan Tahap Pasca

Kemandirian. Dukungan dana Bansos diberikan kepada Gapoktan Tahap

Penumbuhan dan Pengembangan, yaitu pada tahun pertama sebesar Rp 150

juta dan tahun kedua sebesar Rp 75 juta. Untuk tahun ketiga Tahap

Kemandirian, dukungan yang diberikan berupa pendampingan dan

pembinaan dari pendamping, Tim Teknis dan Tim Pembina.



Mengacu kepada dokumen Perjanjian Kinerja Pusat Distribusi dan Cadangan

Pangan Tahun 2015 (revisi), target kelembagaan distribusi pangan

masyarakat yang diberdayakan (tahap penumbuhan, pengembangan dan

kemandirian) pada Tahun 2015 adalah sebanyak 358 Gapoktan. Jumlah

tersebut terdiri dari 203 Gapoktan Tahap Penumbuhan, 38 Gapoktan Tahap

Pengembangan dan 117 Gapoktan Tahap Kemandirian. Meskipun untuk

Gapoktan Tahap Kemandirian sudah tidak menerima bantuan dana bansos,

tetapi masih dilakukan pembinaan yang didanai APBN.

Realisasi pemberdayaan Gapoktan selaku lembaga distribusi pangan pada

tahun 2015 adalah 341 Gapoktan atau mencapai 95,25 persen dari target 358

Gapoktan. Jika ditinjau per tahapnya, realisasi Tahap Penumbuhan Gapoktan

adalah 203 Gapoktan atau 100 persen dari target, realisasi pemberdayaan

untuk Tahap Pengembangan adalah 36 Gapoktan atau 94,74 persen dari

target 38 Gapoktan, dan untuk Tahap Kemandirian terealisasi 102 Gapoktan

atau 87,18 persen dari target 117 Gapoktan.

Gapoktan yang ditumbuhkan pada tahun 2015 atau Tahap Penumbuhan,

seluruhnya sudah mencairkan dana Bansos yang dialokasikan senilai Rp 150

juta. Sesuai pedoman kegiatan, dana bansos tersebut digunakan untuk

pembangunan/rehabilitasi gudang, modal pembelian gabah/jagung bagi

kegiatan distribusi pangan dan penyediaan cadangan pangan. Realisasi dana

bansos Penguatan LDPM Tahap Penumbuhan mencapai 100 persen, yaitu

tersalur kepada 203 Gapoktan.

Gapoktan Tahap Pengembangan yang ditargetkan sejumlah 38 Gapoktan.

Realisasi pencairan dana Bansos untuk tahap pengembangan tersalur

sebanyak 36 Gapoktan atau 94,74 persen. Provinsi yang tidak mencapai 100

persen dalam pencairan dana bansos Tahap Pengembangan adalah Provinsi

Sumatera Barat sebanyak 2 Gapoktan.

Pembinaan terhadap Gapoktan Tahap Kemandirian pada Tahun 2015

ditargetkan bagi 117 Gapoktan, namun karena ada 15 Gapoktan pada tahun

2014 yang seharusnya masuk pada tahap pengembangan tidak memenuhi

persayaratan pencairan LDPM, maka pada tahun 2015 tidak masuk dalam

tahap kemandirian, sehingga Gapoktan tahap kemandirian pada tahun 2015

yang terealisasi hanya 102 Gapoktan atau 87,18 persen.



Berdasarkan Pedoman Kegiatan Penguatan LDPM 2015, setiap Gapoktan

pelaksana kegiatan Penguatan LDPM pada tahun kedua akan dinilai

kelayakan dan kesiapannya oleh Tim Pembina Provinsi untuk melaksanakan

Tahap Pengembangan dan menerima dana bansos tahap pengembangan.

Sebanyak 2 (dua) Gapoktan tahap pengembangan di Sumatera Barat yang

tidak terealisasi pencairan dana bansosnya tersebut dinilai belum memenuhi

seluruh kriteria yang dipersyaratkan, yaitu:

a. Gapoktan belum memenuhi 2 kali putaran modal hingga verifikasi

dilaksanakan. Perputaran modal ini antara lain sebagai tolak ukur kinerja

Gapoktan dalam menyerap gabah dan beras yang diproduksi anggotanya.

b. Kinerja Gapoktan tidak maksimal dalam menjalankan pengembangan

usaha dan dalam mencari peluang kemitraan pemasaran sehingga

menghadapi hambatan untuk meningkatkan volume pemasaran berasnya.

Dua Gapoktan tersebut selanjutnya dibina kembali oleh Tim Pembina

Provinsi dan Tim Teknis Kabupaten sehingga pada tahun selanjutnya

dapat kembali dinilai kelayakannya dan dipertimbangkan kembali untuk

mendapatkan dana bansos Tahap Pengembangan.

Sebaran Gapoktan dan jumlah Bansos yang dialokasikan dan pencairan dana

Bansos untuk kegiatan Penguatan-LDPM Tahun 2015 dapat dilihat secara

rinci pada lampiran 5.

Dibandingkan dengan realisasi pemberdayaan Gapoktan Penguatan LDPM

pada tahun sebelumnya (Tahun 2014), realisasi pencairan dana Bansos

Tahun 2015 mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Total realisasi

pemberdayaan Gapoktan pada Tahun 2014 adalah 90,32 persen, sedang

pada tahun 2015 meningkat menjadi 99,17 persen, seperti terlihat pada

Tabel 18.

Jika ditinjau dari jumlah sasaran penguatan LDPM, jumlah Gapoktan

pelaksana kegiatan Penguatan LDPM yang ditumbuhkan pada tahun 2015

meningkat tajam, yaitu 203 Gapoktan dari tahun sebelumnya yang hanya 38

Gapoktan. Pada Tahun 2014, awalnya ditargetkan dapat ditumbuhkan 75

Gapoktan, namun dalam perjalanannya berkurang karena adanya kebijakan

refocusing anggaran tahun 2014. Peningkatan jumlah Gapoktan pada tahun



2015 disebabkan pemberdayaan Gapoktan selaku lembaga distribusi pangan

dipandang penting dalam upaya stabilisasi harga pangan di tingkat produsen.

Tabel 18. Perkembangan Sasaran Penguatan LDPM Tahun 2014-2015

Tahapan Tahun 2014 Tahun 2015

Target Realisasi % Target Realisasi %

Penumbuhan 38 38 100 203 203 100

Pengembangan 117 102 87,12 38 36 94,7

Total 155 140 90,32 241 239 99,17

Sumber : Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan

Perkembangan pelaksanaan kegiatan Penguatan LDPM dan keberhasilan yang

telah dicapai pada periode tahun 2010-2015 pelaksanaan kegiatan

Penguatan-LDPM seperti disajikan pada Tabel 19.

Tabel 19. Perkembangan Sasaran Penguatan-LDPM Periode 2011-2015

Tahapan

Tahun

2011 2012 2013 2014 2015 Total

Penumbuhan 235 281 75 38 203 1.036

Pengembangan 237 235 281 117 38 1.453

Kemandirian 512 220 224 210 102 1.283

Jumlah 984 736 580 365 358 Sumber : Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan Keterangan:Badan Ketahanan Pangan tidak lagi mendukung pendanaan APBN untuk pembinaan tahap Pasca Kemandirian, selanjutnya dibina oleh provinsi dan kabupatan/kota melalui APBD

Perkembangan pelaksanaan Penguatan LDPM tahap penumbuhan yang

merupakan tahap tahun pertama dalam penerimaan bansos LDPM dengan

bansos LDPM sebesar Rp. 150 juta telah direalisasikan rata-rata 100 persen.

Tahap pengembangan merupakan tahapan tahun kedua dalam pelaksanaan

kegiatan bansos LDPM yang telah memenuhi persayaratan tahap

pengembangan, maka dapat dicairkan bansos LDPM tahap pengembangan

sebesar Rp. 75 juta, dan telah terealisasi rata-rata 90,36 persen. Hal ini

dikarenakan masih ada gapoktan penumbuhan yang belum memenuh

persayaratan sehingga masih ada gapoktan penumbuhan yang belum dapat

mencairkan dana LDPM tahap pengembangan, dan masih dilakukan

pembinaan, pengawalan, dan pendampingan dari aparat kabupaten, propinsi,

dan pendamping. Sementara itu, pada tahap kemandirian yang merupakan



tahapan tahun ketiga rata-rata 100 persen telah masuk pada tahap

kemandirian dan masih dilakukan pendampingan oleh pendamping gapoktan,

dan pembinaan, pengawalan, pengawasan oleh aparat kabupaten dan

propinsi.

Pada Tahap Pengembangan ada peningkatan realisasi pencairan bansos

LDPM disebabkan adanya bansos luncuran untuk tahun berikutnya, sehingga

realisasinya melebihan dari target tahap penumbuhan tahun sebelumnya,

yaitu pada tahun 2013 pencairan bansos LDPM penumbuhan sebanyak 75

gapoktan, dan pada tahun 2014 target pencairan bansos tahap

pengembangan sebesar 117 gapoktan karena adanya gapoktan luncuran

tahun sebelumnya dari tahap penumbuhan yang telah dibina dan dapat

memenuhi persayaratan masuk tahap pengembangan sebanyak 43 gapoktan.

Perkembangan target dan realisasi bansos LDPM tahap penumbuhan,

pengembangan, kemandirian, selama tahun 2010-2015 terlihat pada tabel 20

dibawah ini.

Tabel 20. Perkembangan Bansos LDPM Tahap Penumbuhan, Pengembangan, Kemandirian, dan Pasca Mandiri Tahun 2010-2015

Tahun

Target (Gapoktan) Realisasi (Gapoktan) Persentase (%)

Tahap Penum-buhan

Tahap Pengem-bangan

Tahap Keman-dirian

Tahap Penum-buhan

Tahap Pengem-bangan

Tahap Keman-dirian

Tahap Penum-buhan

Tahap Pengem-bangan

Tahap Keman-dirian

2011 235 237 512 235 220 512 100.00 92.83 100.00

2012 281 235 220 281 224 220 100.00 95.32 100.00

2013 75 281 224 74 210 224 98.67 74.73 100.00

2014 38 117 219 38 102 210 100.00 87.18 100.00

2015 203 38 102 203 36 102 100.00 94.74 100.00

Total 1,582 1,453 1,277 1,580 1,313 1,277 99.87 90.36 100.00

Keterangan: Th. 2011 : 33 Gapoktan Tahap Pengembangan luncuran dari tahun 2010 (204+33=237). Th. 2012 : 17 Gapoktan Tahap Pengembangan kembali ke kas negara. Th. 2013 : 1 Gapoktan Tahap Penumbuhan kembali ke kas negara, 56 Gapoktan Tahap

Pengembangan ada penghematan dan 15 gapoktan tidak lulus tahap pengembangan dan kembali ke kas negar

Th. 2014 : 43 Gapoktan Tahap Pengembangan luncuran dari tahun 2012 (74+43)=117). Th.2015 : 2 Gapoktan Tahap Pengembangan kembali ke kas Negara.



Tahap Penumbuhan (Tahun I) pada tahun 2015 dilaksanakan di 25 (dua

puluh lima) provinsi dengan mempersiapkan dan/atau menumbuhkan 203

(dua ratus tiga) Gapoktan, Tahap Pengembangan (Tahun II) di 8 (delapan)

provinsi untuk mengembangkan 38 (tiga puluh delapan) Gapoktan, dan

Tahap Kemandirian (Tahun III) di 15 (lima belas) provinsi untuk

memberdayakan 102 (seratus dua) Gapoktan Tahap Penumbuhan tahun

2013 dan luncuran dari Gapoktan tahun 2012.

Berdasarkan Kajian Evaluasi Dampak Penguatan LDPM Tahun 2013 dapat

disimpulkan jika dukungan pemerintah dalam bentuk Bansos Penguatan-

LDPM terbukti dapat menjaga stabilitas harga pangan ditingkat petani

sebagaimana ditampilkan pada tabel dibawah ini. Harga GKP pada

Gapoktan pelaksana Penguatan-LDPM juga relatif lebih stabil dibandingkan

dengan harga GKP petani pada umumnya yang ditunjukkan dari nilai CV

yang jauh lebih rendah dari nilai CV harga GKP petani umumnya.

Tabel 21. Perbandingan Tingkat Harga dan Fluktuasi Harga GKP Tahun

2012 Tingkat Gapoktan LDPM.

Uraian Harga Rata-Rata (Rp/Kg) CV (%) GKP Gapoktan LDPM 3.695,50 3,00 GKP Petani 3.371,83 7,76 Sumber : Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan Ket.: HPP GKP tahun 2013 adalah Rp 3.700.- di tk petani (Berdasarkan Inpres No 3/2013)

Dampak kegiatan Penguatan-LDPM juga terlihat dari peningkatan peran

Gapoktan dalam pengelolaan cadangan pangan, yang meningkatkan

kemudahan petani (anggota) dalam mengakses pangan pada saat terjadi

kelangkaan pangan. Berpengaruh positif dalam membangun perspektif

anggota Gapoktan dalam pengembangan agribisnis. Keberadaan saldo

akhir ini merupakan indikator utama bahwa Gapoktan peserta Penguatan

LDPM sampai saat ini masih berjalan dengan baik.Dapat memberikan

pekerjaan kepada ibu-ibu rumah tangga dan laki-laki. Dari kegiatan yang

diinisiasi Badan Ketahanan Pangan melalui penguatan – LDPM, ternyata

tidak hanya mampu melindungi dan memberdayakan petani, tetapi para



petani dan Gapoktan telah mampu meningkatkan kesejahteraan

keluarganya. Di sisi lain, masyarakat sekitar Gapoktan juga telah

memperoleh dampak ikutan, berupa mata pencaharian.Semua ini, tentu

berkontribusi nyata dalam meningkatkan ketahanan pangan keluarga.

b. Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat (LPM)

Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Cadangan Pangan Masyarakat

yang di biayai melalui dana dekonsentrasi dilaksanakan dalam 3 (tiga)

tahapan yaitu tahap penumbuhan, tahap pengembangan, dan tahap

kemandirian. Tahap penumbuhan mencakup identifikasi lokasi dan

pembangunan fisik lumbung melalui DAK Bidang Pertanian, tahap

pengembangan mencakup identifikasi kelompok lumbung pangan dan

pengisian cadangan pangan, sedangkan tahap kemandirian mencakup

penguatan modal untuk pengembangan usaha kelompok. Alokasi bansos

tahap pengembangan sebesar 20 juta untuk pengisian cadangan pangan

dan tahap kemandirian sebesar 20 juta untuk pengembangan usaha.

Pada tahun 2015, untuk tahap penumbuhan tidak dilaksanakan karena

alokasi DAK bidang Pertanian diperuntukkan untuk pembangunan gudang

cadangan pemerintah, dan pembelian RMU serta pembangunan lantai

jemur untuk lumbung yang belum mempunyai lantai jemur. Tahap

pengembangan sebanyak 1.630 kelompok yang tersebar di 31 provinsi dan

tahap kemandirian dilaksanakan di 13 provinsi sebanyak 94 kelompok

sehingga total pengembangan lumbung pangan masyarakat tahun 2016

mencapai 1.724 kelompok. Alokasi anggaran untuk kegiatan

pengembangan lumbung pangan adalah sebesar 34,48 Milyar (1.724

kelompok) yang terdiri dari tahap pengembangan sebesar 32,6 Milyar

(1.630 kelompok) dan tahap kemandirian 1,88 Milyar (94 kelompok).

Sampai dengan 31 Desember Realisasi dana Bansos kegiatan

pengembangan lumbung pangan hanya mencapai 33,46 Milyar (97,04 %)



yang terdiri dari tahap pengembangan sebesar 31,62 Milyar (96,99 %) dan

tahap kemandirian sebesar 1,84 Milyar (97,87 %).

Provinsi yang realisasi dana bansosnya tidak mencapai 100 % terdapat di 8

provinsi yaitu Provinsi Jambi (76,00 %), Sumatera Selatan (90,28%),

Sulawesi Tengah (91,18 %), Jawa Timur (91,81 %), Kalimantan Selatan

(93,33%), Banten (96,30%), dan Sumatera. Target dan realisasi kegiatan

pengembangan lumbung pangan masyarakat per provinsi tahun 2015 dapat

dilihat pada lampiran 5.

Hasil pemantauan dan pelaporan dari provinsi sampai dengan September

2015 dari 32 provinsi pelaksana kegiatan pengembangan lumbung pangan

masyarakat, yang menyampaikan laporan kondisi cadangan pangan

sebanyak 26 provinsi. Provinsi yang belum menyampaikan laporan adalah

Riau, Lampung, Jawa Timur, Nusa tenggara Barat, dan Maluku. Khusus

Provinsi DKI Jakarta dan Sulawesi Barat tidak menyampaikan laporan

karena tidak ada alokasi kegiatan di kedua provinsi tersebut. Dari laporan

kondisi cadangan pangan di kelompok lumbung pangan masyarakat yang

disampaikan oleh provinsi dapat diketahui bahwa pengadaan pada bulan

September sebesar 13.722.036 kg gabah, beras sebesar 1.586.160 kg dan

pangan pokok lainnya (jagung atau sagu) sebesar 353.292 kg. Seperti

dapat dilihat pada tabel 22 berikut ini.



Tabel 22. Data Perkembangan Cadangan Pangan Masyarakat Tahun 2015

Dari pengadaan gabah sebanyak 13.722.036 kg GKG dan telah disalurkan

kepada anggotanya sebanyak 2.529.551 kg GKG sehingga stock gabah

yang tersedia di gudang kelompok sebesar 11.222.201 kg GKG.



Pengadaan gabah terbesar adalah Provinsi Jawa Tengah yaitu sebesar

10.251.847 kg. Hal ini sejalan dengan besarnya jumlah kelompok yang

mendapat alokasi bansos kegiatan lumbung pangan pada tahun 2015 yaitu

sebanyak 252 kelompok untuk pengisian cadangan pangan. Sedangkan

untuk beras dari pengadaan sebanyak 1.586.160 kg telah disalurkan

kepada anggota sebanyak 883.031 kg, sisa total stock beras yang ada di

gudang kelompok adalah 703.129 kg. Sementara itu untuk bahan pangan

pokok lainnya pengadaannya sebanyak 353.292 kg dan disalurkan ke

anggota sebesar 305.475 kg sehingga total sisa yang ada lumbung

kelompok saat ini adalah 47.817 kg.

Kondisi pemanfaatan cadangan dapat dilihat pada grafik 6 berikut ini :

Grafik 6. Kondisi Cadangan Pangan Masyarakat Tahun 2015

c. Cadangan Pangan Pemerintah

Pada Tahun 2015, provinsi yang sudah mengalokasikan dana APBD untuk

pengadaan cadangan beras pemerintah sebanyak 33 provinsi.

Pelaksanaan pengembangan cadangan pangan pemerintah provinsi

dilakukan melalui kontrak dengan Perum BULOG. Proses kontrak dan

penyaluran beras dimulai dengan tahapan BKP provinsi mengajukan surat

pembelian beras kepada Divre/Subdivre, kemudian dilakukan pembuatan

Kontrak Jual Beli (KJB) antara Kepala BKP provinsi dengan Kadivre,

Pengadaan, Penyaluran dan Stock GabahBerasPangan Spesifik lokasi



Pembuatan Berita Acara Penitipan Beras di gudang Perum BULOG,

selanjutnya Divre/Subdivre menerbitkan Surat Alokasi/Laklog, dikeluarkan

dari gudang yang ditunjuk melalui SPPB/DO sesuai permintaan BKP. Kontrak

Provinsi dilakukan oleh Kepala BKP di tingkat Provinsi dengan Kadivre

Perum BULOG, sedangkan kontrak Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh

Kepala BKP di tingkat Kab/Kota dengan Kasubdivre Perum BULOG.

Kontrak Badan Ketahanan Pangan di tingkat daerah telah dilakukan sejak

tahun 2010 di 11 provinsi sampai dengan tahun 2015 sudah di 33 provinsi.

Setiap termin kontrak tidak habis dalam waktu satu tahun, terdapat sisa

kontrak di akhir tahun. Berdasarkan informasi yang diperoleh terdapat sisa

stok sebesar 1.450 juta ton cadangan beras pemerintah provinsi yang

disimpan di Perum BULOG. Realisasi dan sisa stok dapat dilihat pada Grafik

7 dibawah ini.

Grafik 7. Jumlah Realisasi dan Sisa Stok Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi

sampai Bulan Oktober 2015 (Sumber. Perum BULOG)

• Stok per 23 Oktober 2015 = 1.450.014 ton; terdiri dari stok beras PSO 760.062 ton

dan komersil 690.352 ton.

• Stok PSO 2015 sebesar 760.062 ton merupakan stok terendah selama 5 tahun

terakhir.

• BULOG telah mengusulkan pengalihan dan pengakuan stok komersial menjadi stok

PSO sebagai bagian dari penguatan stok nasional.



Tabel 23. REALISASI DAN SISA STOK CBPD TAHUN 2015

Permasalahan yang terjadi dalam penyaluran beras untuk Badan

Ketahanan Pangan Provinsi adalah pada realisasi penyaluran kontrak beras

BKP di daerah umumnya melewati tahun kontrak. Hal ini akan memberikan

tambahan beban pemeliharaan beras kepada Bulog, kemudian terjadinya

perubahan HPB pada tahun berjalan, sehingga perlu penyesuaian harga

atau pemotongan kuantum. Solusi yang disarankan oleh Perum BULOG

bahwa BKP sebaiknya melakukan kontrak beras sesuai dengan perkiraan

Sumber : Bulog



kebutuhan tahun berjalan, dan perlu didukung dengan addendum terhadap

harga melalui cadangan APBD setempat atau dengan pemotongan

kuantum yang dimiliki BKP Provinsi.

Selain kerjasama dengan BULOG, beberapa provinsi mengelola sendiri

cadangan pangannya karena sudah memiliki UPT Cadangan Pangan.

Contoh, (1) Provinsi Jawa Tengah, Badan Ketahanan Pangan Provinsi

Jawa Tengah mempunyai UPT Balai Pengembangan Cadangan Pangan

yang terletak di Magelang, yang sudah dilengkapi gudang penyimpanan

cadangan pangan pemerintah; (2) Provinsi DI Yogyakarta, cadangan

pangan pemerintah Provinsi DI Yogyakarta dititipkan pada Pusat KUD

Metaram DIY yang lokasi penyimpanan bertempat di Godean; (3) Provinsi

Kalimantan Barat menitipkan cadangan pangan pemeritah provinsi

sebanyak 100 Ton kepada pihak swasta dalam hal ini CV. Sama Bangun

Utama; (4) Provinsi Banten selain bekerjasama dengan Perum BULOG

Divre DKI Jakarta – Banten dalam hal pengadaan cadangan pangan

pemerintah provinsi, juga melakukan penitipan beras di LDPM dan

Gapoktan (10 kelompok) melalui Nota Kesepakatan bersama antara BKPD

Provinsi Banten dengan Gapoktan dan LDPM.

Beberapa provinsi yang tidak mengalokasikan dana APBD untuk

pengadaan cadangan pangan pemerintah, karena sudah habis disalurkan

untuk kondisi dan kebutuhan penanganan tanggap darurat akibat bencana,

pengendalian harga pangan tertentu bersifat pokok, bantuan sosial, dan

pengembangan usaha. Secara rinci perkembangan cadangan pangan

pemerintah provinsi Tahun 2015 mulai dari stok awal, penyaluran dan

pengadaan dan dapat dilihat pada Tabel 23.

Kabupaten/kota yang sudah mempunyai Peraturan Bupati adalah sebanyak

154 Kabupaten/kota. Dari 154 kabupaten/kota tersebut terdapat 30

kabupaten/kota yang tidak membangun gudang cadangan pangan

pemerintah tetapi melakukan kerjasama dengan pihak ketiga. Jumlah

kabupaten/kota yang sudah mempunyai Peraturan Bupati mengalami



kenaikan dari tahun sebelumnya dari 96 kabupaten/kota menjadi 154

Kabupaten/kota. Hal ini mengingat pentingnya Peraturan Bupati sebagai

dasar dalam rangka pengembangan cadangan pangan pemerintah.

Implementasi dari Peraturan Bupati untuk pengelolaan gudang sebanyak 55

persen dari 96 Kabupaten/kota sudah mempunyai Surat Keputusan

Penunjukkan Kepala Gudang. Kepala gudang dapat menugaskan PNS atau

tenaga honorer yang mempunyai kemampuan dalam mengelola gudang.

d. Toko Tani Indonesia

Dalam menciptakan stabilitas harga pangan di tingkat produsen dan

konsumen. Kementerian Pertanian melalui Badan Ketahanan Pangan telah

melaksanakan kegiatan, yaitu : Penguatan LDPM, Pengembangan Lumbung

Pangan Masyarakat, serta Toko Tani Indonesia (TTI). Toko Tani Indonesia

(TTI) mulai dilaksanakan tahun 2015, berupa kerjasama antara Kementerian

Pertanian dan Perum Bulog dengan melakukan terobosan untuk solusi

permanenyaitu : (1) menyerap produk pertanian, (2) memperpendek rantai

distribusi pemasaran, dan (3) memberikan kemudahan akses

konsumen/masyarakat. Kriteria TTI dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 1.KriteriaPenerima Kegiatan Toko Tani Indonesia



Gambar 2. Kerangka Pikir Pelaksanaan Toko Tani Indonesia

Rencana sasaran kegiatan pelaksanaan TTI pada tahun 2015 sebesar 100

TTI di 6 provinsi hingga tahun 2019 sasaran TTI direncanakan akan

mencapai 5.100 TTIdi 34 provinsi atau 26 Divre Bulog. Sasaran TTI tahun

2015 – 2019 secara lengkap dapat dilihat pada tabel 23 di bawah ini.



Tabel 23. Sasaran TTI tahun 2015 – 2019.

Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 100 TTI baru; 6 provinsi

30 TTI lama; 26 provinsi




Total: 100 TTI; 6 provinsi

1000 TTI baru; 26 provinsi














Hingga bulan Nopember 2015, jumlah TTI sebanyak 162 unit, dengan

kondisi TTI yang sudah berjalan sebanyak 38 unit, siap dipasok 64 unit, dan

identifikasi/verifikasi 60 unit tersebar di 7 provinsi yaitu Provinsi DKI Jakarta,

Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa

Timur, dan Sulawesi Selatan. Progres kegiatan TTI dapat dilihat pada tabel

di bawah ini.

Tabel 24. Progres Kegiatan Toko Tani Indonesia

No Provinsi Tahap Perkembangan

Operasional Siap Dipasok Identifikasi dan Verifikasi Total

1 Banten 9 - 1 10

2 DKI Jakarta 7 28 41 76

3 Jawa Barat 6 9 5 20

4 Jawa Tengah 3 9 - 12

5 DI Yogyakarta 1 3 - 3

6 Jawa Timur 8 15 13 36

7 Sulawesi Selatan 5 - - 6

TOTAL 39 61 66 168

Posisi: Desember 2015



3. Konsumsi Energi

Capaian konsumsi pangan penduduk secara kuantitatif pada periode 2011-

2013 menunjukkan tingkat konsumsi energi yang berfluktuasi dan cenderung

menurun, dengan laju penurunan rata-rata sebesar 0,99 persen per tahun.

Pada tahun 2013 – 2015 mengalami peningkatan dengan laju rata-rata

peningkatan sebesar0,63 persen. Selama periode 2012-2014 mengalami

penurunan dan berada di bawah angka kecukupan gizi yakni secara berturut-

turut sebesar 1.944, 1.930, dan 1.949 kkal. Penurunan konsumsi energi

tersebut masih mendekati anjuran dan belum termasuk kategori defisit energi,

yaitu sekitar 97.45 persen Angka Kecukupan Energi (AKE). Penurunan

tersebut diduga dipengaruhi oleh semakin menurunnya konsumsi beras

masyarakat.Namun pada tahun 2015, konsumsi energi sudah diatas

rekomendasi Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi(WKNPG), kenaikan

konsumsi energi tersebut diduga dipengaruhi meningkatnya konsumsi

karbohidrat non beras yaitu terigu dan umbi-umbian.

Tabel 26: Perkembangan Target Konsumsi Energi tahun 2011 - 2015

Uraian 2011 2012 2013 2014 2015

Konsumsi Energi (kkal/kap/tahun) 2.048 1.944 1.930 1.949 2.004

Sumber : Susenas 2009 – 2014; BPS.diolah dan dijustifikasi dengan pendekatan pengeluaran.oleh BKP

Secara nasional, sumber konsumsi energy masih didominasi dari konsumsi padi-

padiantahun 2015 sebesar 1.252,6 kkal/kap/hari dibandingkan dibanding tahun

2014 sebesar 1.164,0 kkal/kapita/hari. Berdasarkan rekomendasi WNPG X

Tahun 2012, terjadi peningkatan AKE rata – rata penduduk Indonesia. AKE rata-

rata sebelumnya adalah 2000 kkal/kap/hari menjadi 2150 kakl/kap/hari, hal ini

dikarenakan adanya perubahan struktur penduduk Indonesia ke arah yang lebih

tua, sehingga menyebabkan kebutuhan rata-rata kalori penduduk juga

meningkat. Mempertimbangkan hal tersebut, maka padi-padian sebagai

penyumbang terbesar dari kebutuhan energi cenderung tetap untuk menutupi



peningkatan kebutuhan energi.Konsumsi energi per kelompok pangan belum

mencapai kondisi ideal, yang ditandai dengan masih tingginya konsumsi padi-

padian terutama beras dan terigu, serta masih rendahnya konsumsi pangan

hewani, umbi-umbian, serta sayur dan buah. Perkembangan Konsumsi Energi

Penduduk Indonesia Tahun 2011-2015seperti pada lampiran 5.

Untuk mencapai konsumsi energi yang ideal perlu diimbangi dengan

peningkatan konsumsi umbi-umbian dan sumber karbohidrat lainnya. Meskipun

tren konsumsi umbi-umbian mengalami peningkatan, namun konsumsi beras

masih mendominasi kontribusi energi dari pangan sumber karbohidrat. Hal ini

menyebabkan jumlah agregat kebutuhan konsumsi beras masyarakat masih

tinggi. Kondisi ini menunjukkan konsumsi energi penduduk masih belum

memenuhi kaidah gizi seimbang yang dianjurkan.Untuk itu, di masa mendatang

pola konsumsi pangan masyarakat diarahkan pada pola konsumsi pangan

Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman.

Upaya pemerintah dalam rangka penurunan konsumsi beras melalui

peningkatan konsumsi pangan sumber karbohidrat lain seperti umbi-umbian

masih mengalami hambatan, antara lain : (a) produksi umbi-umbian masih belum

stabil. sehingga mempengaruhi harga umbi-umbian dipasar; (b) keterlibatan

swasta dan pemerintah dalam teknologi pengolahan pangan lokal/umbi-umbian

(seperti tepung-tepungan, berasan/butiran, dan lain-lain) belum memasuki tahap

industrialisasi (scaling up production), sehingga harga pangan lokal sumber

karbohidrat masih tinggi di tingkat pasaran dan masyarakat belum mampu

mengaksesnya; (c) teknologi penyimpanan pangan lokal/umbi-umbian dalam

jangka waktu yang panjang belum banyak dan belum tersosialisasikan ke

masyarakat; dan(d) berbagai produk olahan pangan lokal belum tersosialisasi

dengan baik di masyarakat dan masih dianggap sebagai pangan inferior.



4. Konsumsi Protein

Sementara itu, konsumsi protein penduduk sudah melebihi Angka Kecukupan

Protein (AKP) 52 gr/kapita/hari. Pada periode 2010-2014, rata-rata konsumsi

protein penduduk adalah 57,04gr/kapita/hari atau 109,69 persen dari AKP

rekomendasi WNPG. Tingginya konsumsi protein dalam pola konsumsi pangan

nasional, memberikan indikasi bahwa konsumsi pangan sumber protein sudah

terpenuhi. Namun jika dicermati, sumbangan konsumsi protein tertinggi

penduduk Indonesia selama lima tahun terakhir berasal dari protein pangan

nabati terutama dari kelompok padi-padian (beras). Jadi beras tidak hanya

penyumbang energi terbesar tetapi juga merupakan penyumbang protein yang

terbesar.

Tabel 27. Perkembangan Target Konsumsi Protein serta Skor PPH 2011 – 2015.

Uraian 2011 2012 2013 2014 2015

Konsumsi Protein (gram/kap/hari) 59.1 55.9 55.7 56.6 56.1

Sumber :Susenas 2011 – 2015; BPS.diolah dan dijustifikasi dengan pendekatan pengeluaran.oleh BKP

Dalam mewujudkan pemenuhan kualitas konsumsi pangan dan sekaligus dapat

menurunkan konsumsi beras. Kementerian Pertanian melaksanakan

kegiatanPercepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP) berbasis

Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) dalam bentuk kegiatan Optimalisasi

Pemanfaatan Pekarangan, Model Pengembangan Pangan Pokok Lokal

(MP3L).serta Sosialisasi dan Promosi P2KP. Diperlukan replikasi kegiatan agar

dapat memberikan dampak yang lebih luas di masyarakat. Selain itu, untuk

meningkatkan keberagaman pangan juga diperlukan dukungan

sosialisasi/promosi tentang pentingnya penganekaragaman pangan.



5. Skor Pola Pangan Harapan (PPH)

Salah satu indikator untuk mengetahui pencapaian konsumsi pangan secara

kualitatif adalah melalui pencapaian skor PPH, konsumsi pangan yang ideal

digambarkan dengan skor PPH 100. Gambaran situasi konsumsi pangan,

ditunjukkan dalam tabel 28 dibawah ini :

Tabel 28. Perkembangan Skor PPH 2011 – 2015.

Uraian 2011 2012 2013 2014 2015

T R T R T R T R T R

Skor Pola Pangan Harapan (PPH) 88,1 85,6 89,8 83,5 91.5 81,4 82.5 83,4 84.1 85,2

Sumber: Susenas 2011-2015 BPS, diolah dan dijustifikasi dengan pendekatan pengeluaran oleh BKP

Keterangan : Target berdasarkan Renstra Revisi BKP 2010 – 2014 dan Renstra BKP 2015 - 2019

Berdasarkan tabel diatas, kualitas konsumsi pangan yang ditunjukkan dengan

skor PPH, tahun 2011-2015 berfluktuatif antar tahun. Tahun 2011-2013

mengalami penurunan dari 85,6 menjadi 81,4, dan kembali meningkat menjadi

85,2 pada tahun 2015. Realisasi capaian skor PPH di tahun 2011-2013

mempunyai kesenjangan yang cukup besar dengan target yang ditetapkan.

Adanya kesenjangan tersebut telah dievaluasi dan ditindaklanjuti dengan review

target sasaran merujuk pada Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi X tahun 2012

yaitu merekomendasikan pencapaian target skor PPH sebesar 95 menjadi target

capaian tahun 2025 yang sebelumnya (sesuai Perpres 22 tahun 2009), dijadikan

target capaian tahun 2015.

Penghitungan ulang terhadap target pencapaian kualitas konsumsi pangan

dengan baseline data tahun 2013 (skor PPH sebesar 81,4), menghasilkan target

skor PPH 82,5 tahun 2014, dan 84,1 tahun 2015. Setelah dilakukan perubahan

terhadap target skor PPH tersebut, capaian kualitas konsumsi pada tahun 2014

dan 2015 telah melebihi target yang ditetapkan, bahkan persentase pencapaian



skor PPH cenderung meningkat dari tahun 2014 yaitu sebesar 101,1%, menjadi

101,3% pada tahun 2015.

Untuk mempercepat terwujudnyakonsumsi pangan masyarakat menuju beragam

dan bergizi seimbang masih diperlukan upaya: 1) Peningkatan pengetahuan dan

kesadaran masyarakat dalam mengonsumsi pangan Beragam, Bergizi Seimbang

dan Aman (B2SA) melalui Komunikasi, Informasi, Edukasi – KIE (penyusunan KIT

dan Modul Penyuluhan di tingkat lapangan, Lomba Cipta Menu, serta

penyebarluasan informasi melalui media cetak dan elektronik); 2) Upaya

penurunan konsumsi beras dilakukan dengan meningkatkan produksi serta

konsumsi pangan karbohidrat berbasis sumberdaya lokal; 3) Peningkatan

konsumsi melalui penyediaan sayuran, buah, pangan hewani, kacang-kacangan

yang cukup dan dapat diakses oleh seluruh anggota keluarga. Upaya diatas

merupakan daya ungkit yang cukup besar untuk dapat meningkatkan skor PPH.

Kualitas konsumsi pangan yang lebih baik dapat dicapai dengan peningkatan

konsumsi umbi-umbian, pangan hewani, kacang-kacangan, serta sayur dan buah.

Meskipun kecenderungan konsumsi beras mengalami penurunan, namun

konsumsi beras masih mendominasi kontribusi energi dari pangan sumber

karbohidrat. Hal ini menyebabkan jumlah agregat kebutuhan konsumsi beras

masyarakat masih tinggi. Kondisi ini menunjukkan konsumsi pangan penduduk

masih belum memenuhi kaidah gizi seimbang yang dianjurkan. Untuk itu di masa

mendatang pola konsumsi pangan masyarakat diarahkan pada pola konsumsi

pangan Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman.

Belum tercapainya keberagaman dan keseimbangan konsumsi pangan

masyarakat, ditunjukkan dari konsumsi sayur dan buah, pangan hewani, kacang-

kacangan, serta umbi-umbian yang masih rendah. Hal ini dipengaruhi oleh

berbagai faktor antara lain: (a) masih rendahnya daya beli masyarakat, rendahnya

pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan pola pangan beragam dan bergizi

seimbang,dan masih adanya keterbatasan aksesibilitas terhadap pangan;(b)

kurang berkembangnya teknologi untuk memproduksi maupun mengolah bahan



pangan terutama pangan lokal non beras dan non terigu;(c) produksi umbi-umbian

masih belum stabil, sehingga mempengaruhi harga umbi-umbian di pasar; (d)

keterlibatan swasta dan pemerintah dalam teknologi pengolahan pangan

lokal/umbi-umbian (seperti tepung-tepungan, berasan/butiran, dan lain-lain) belum

memasuki tahap industrialisasi (scaling up production), sehingga harga pangan

lokal sumber karbohidrat masih tinggi di tingkat pasaran dan masyarakat belum

mampu mengaksesnya; (e) teknologi penyimpanan pangan lokal/umbi-umbian

dalam jangka waktu yang panjang belum banyak dan belum tersosialisasikan ke

masyarakat; (f) berbagai produk olahan pangan lokal belum tersosialisasi dengan

baik di masyarakat dan masih dianggap sebagai pangan inferior;(g) komitmen

aparat dalam mengimplementasi program dan kegiatan diversifikasi dirasa masih

belum kuat; dan(h) belum optimalnya kerjasama antar kementerian/lembagaserta

lemahnya partisipasi masyarakat,

Pencapaian skor PPH merupakan kegiatan lintas sektor yang dipengaruhi oleh

kinerja berbagai unit kerja/instansi lain. Dalam hal ini Badan Ketahanan Pangan

telah mengalokasikan kegiatan berupa: (a) Pemberdayaan kelompok wanita

melalui optimalisasi pemanfaatan pekarangan dan pengembangan usaha

pengolahan pangan lokal berbasis tepung-tepungan; (b) Model Pengembangan

Pangan Pokok Lokal (MP3L) yang mendukung pengembangan teknologi

pangolahan pangan lokal; dan (c) Sosialisasi dan Promosi ke masyarakat umum

perihal makanan non beras non terigu. Kegiatan tersebut juga didukung

pemerintah daerah dalam kegiatan One Day No Rice maupun kudapan dalam

pertemuan.

Ke depan pencapaian skor PPH perlu introduksi komponen kegiatan di dalam dan

di luar lahan pekarangan untuk pengembangan umbi-umbian.Upaya selanjutnya

untuk meningkatkan skor PPH di masyarakat diperlukan ketersediaan produk

pangan pokok lokal seperti umbi-umbian yang memadai, dan pengelolaan

distribusi yang baik, sehingga harga di pasar dapat ditekan.Untuk itu diperlukan

pengembangan usaha pengolahan pangan pokok lokal lainnya dengan nilai

ekonomis yang memadai. Selain itu kegiatan penumbuhan usaha pengolahan



pangan berbasis tepung-tepungan sudah dapat tercapai secara berkelanjutan,

karena kelompok sudah termotivasi dan mempunyai kemampuan kerja sama

usaha kelompok yang didukung kegiatan Model PengembanganPangan Pokok

Lokal (MP3L).

6. Jumlah Pengawas Keamanan Pangan

Badan Ketahanan Pangan telah melakukan beberapa kegiatan terkait

pengawasan keamanan pangan segar, antara lain pengambilan contoh pangan

segar dan pengujian di laboratorium. Objek pengawasan keamanan pangan

segar yang dilakukan oleh BKP difokuskan pada pangan segar asal tumbuhan di

peredaran. Mandat pengawasan keamanan pangan segar juga dilakukan oleh

Badan Karantina Pertanian (Barantan) khususnya dalam mengawal lalu lintas

pangan segar asal tumbuhan dari dan ke luar negeri. Pengawasan keamanan

pangan segar asal hewan secara khusus dilakukan oleh Direktorat Jenderal

Peternakan dan Kesehatan Hewan (Keswan) melalui Direktorat Kesehatan

Masyarakat Veteriner.

Ruang lingkup pengujian adalah residu pestisida, mikroba dan logam berat.

Pengujian residu pestisida sudah dilaksanakan sejak tahun 2005. Namun sejak

tahun 2012, Badan Ketahanan Pangan Kementan tidak melakukannya, sehingga

data yang diperoleh adalah data pengujian yang dilakukan oleh BKP Daerah.

Berdasarkan pengujian residu pestisida di laboratorium, menunjukkan bahwa

kandungan residu pestisida yang tidak memenuhi syarat (TMS) pada pangan

segar mengalami tren yang meningkat, sebagaimana dapat dilihat pada grafik 8

di bawah ini.



Sumber : Pusat Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan

Grafik 8. Hasil Pengujian Pangan Segar yang TMS dari Residu Pestisida.

Pada grafik di atas, pangan segar yang tidak memenuhi syarat sejak tahun

2005 sampai dengan 2013 adalah 38,89 %; 5,56 %; 12,50 %; 13,89 %;

15,91%. 33,33 %; 55,0 %; 22,50 %; dan 16,08 %. Pangan segar tersebut

dikatakan tidak memenuhi syarat, dikarenakan mengandung residu pestisida

yang dilarang atau di atas ambang batas. Standar yang digunakan dalam

menentukan apakah contoh memenuhi syarat atau tidak adalah SNI 7313 :

2008. Codex Alimentarius dan Permentan Nomor

01/Permentan/OT.140/1/2007 tentang Daftar Bahan Aktif Pestisida yang

Dilarang dan Pestisida Terbatas.

Mengingat keamanan pangan sangat penting dalam peningkatan kualitas

manusia, maka diperlukan petugas/SDM di bidang pengawasan keamanan

pangan yang memiliki kompetensi yang terstandarkan. Beberapa kompetensi

untuk petugas yang menangani keamanan pangan segar sudah merujuk pada

Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) sebagai standar

komptensi profesi, yaitu SKKNI Pengawas Keamanan Pangan Segar dan

SKKNI Petugas Pengambil Contoh (PPC) pangan segar.Untuk memenuhi

kompetensi petugas yang menangani keamanan pangan. BKP telah melatih

petugas dengan berbagai kompetensi dari tahun ke tahun.hingga tahun 2014

petugas yang menangani keamanan pangan. sebagia berikut : (1) PPC

sebanyak 295 orang; (2) Auditor sebanyak 92 orang; (3) Inspektor sebanyak

0

20

40

60

80

100

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Pe

rse

nta

se

Tahun



36 orang; (4) PMHP sebanyak 20 orang; (5) PPNS sebanyak 20 orang; dan

(6) Pengawas sebanyak 61 orang.Uraian petugas keamanan pangan per

provinsi dapat dilihat pada lampiran 7.

Dalam menyelenggarakan fungsi pengawasan keamanan pangan segar di

Indonesia. banyak tantangan yang dihadapi oleh Badan Ketahanan Pangan.

antara lain: (1) Cakupan wilayah pengawasan yang sangat luas; (2) jumlah

dan jenis pangan segar cukup beragam; (3) Rendahnya pengetahuan dan

keterampilan produsen untuk memproduksi pangan yang aman dan bermutu;

(4) Kesadaran konsumen dan retail yang masih perlu ditingkatkan; dan (5)

Keterbatasan jumlah dan kompetensi pengawas keamanan pangan segar.

Dari kelima tantangan tersebut.butir ke 1 dan 2 menunjukkan bahwa

diperlukan penguatan sarana dan prasarana pengawasan yang memadai.

Untuk mendukung hal tersebut.diperlukan kendaraan operasional yang dapat

dimanfaatkan dalam kegiatan pengawasan keamanan pangan segar seperti

pengambilan sampel dan wahana respon cepat terhadap kejadian

ketidakamanan pangan (seperti terjadinya kasus keracunan pangan segar)

serta sarana pendukung untuk penyebaran informasi tentang keamanan

pangan di daerah.

7. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Terhadap Kegiatan

Prioritas.

7.1. Pemeriksaan Hasil Auditor

Capaian kinerja Badan Ketahanan Pangan tidak lepas dari efisiensi penggunaan

sumberdaya, baik sumberdaya keuangan maupun pegawai.Penilaian capaian

kinerja atas keuangan tidak hanya dari aspek realisasi keuangan tetapi juga hasil

pemeriksaan dari auditor baik dari Inspektorat Jenderal maupun dari Badan

Pemeriksa Keuangan (BPK). Pemeriksaan dilakukan melalui proses identifikasi

masalah, analisis, dan evaluasi secara independen, objektif, dan professional

berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan,

kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab



keuangan Negara. Pemeriksaan terhadap pelaksanaan program/kegiatan Badan

Ketahanan Pangan Tahun 2011 – 2015 dilakukan Inspektorat Jenderal

Kementerian Pertanian.

Secara keseluruhan Buku Laporan Hasil Audit Inspektorat Jenderal Kementerian

Pertanian, baru terbit pada bulan Nopember 2015, sehingga laporan secara

detail hasil audit per provinsi masih proses pengolahan dan analisis. Namun,

secara umum beberapa hasil pemeriksaan Inspektorat Jenderal Kementerian

Pertanian terhadap pelaksanaan kegiatan Badan Ketahanan Pangan tahun 2011

– 2015 yaitu :

a. Kegiatan tidak/kurang efektif yaitu fakta dari hasil membandingkan

Pedoman Umum. Petunjuk Pelaksanaan TOR dan dokumen lainnya

dengan hasil yang dicapai menunjukkan adanya ketidak/kekurang

efektivitasan;

b. Kegiatan tidak/kurang efisien yaitu fakta dari hasil membandingkan

Pedoman Umum. Petunjuk Pelaksanaan TOR dan dokumen lainnya

dengan hasil yang dicapai menunjukkan adanya ketidak/kekurang efisienan;

c. Tidak tertib yaitu adanya kekurangtaatan dan penyimpangan terhadap

prosedur yang telah ditetapkan;

d. Kerugian Negara yaitu terjadi karena pelanggaran hukum atau kelalaian

pejabat negara atau pegawai negeri bukan bendahara dalam rangka

pelaksanaan kewenangan administratif atau oleh bendahara dalam rangka

pelaksanaan kewenangan kebendaharaan. Penyelesaian kerugian negara

perlu segera dilakukan untuk mengembalikan kekayaan negara yang hilang

atau berkurang serta meningkatkan disiplin dan tanggung jawab para

pegawai negeri/pejabat negara pada umumnya, dan para pengelola

keuangan pada khususnya.



Sumber : Badan Ketahanan Pangan berkoordinasi dengan Inspektorat Jenderal

Grafik 9. Perbandingan Anggaran Kurang Efektif per tahun dan per kegiatan.

Grafik di atas untuk masing-masing kegiatan Badan Ketahanan Pangan dari

tahun 2010 - 2013 menunjukkan kenaikan anggaran kurang efektif.namun

pada tahun 2014 sudah berkurang signifikan.Anggaran yang kurang efektif

sangat tinggi pada kegiatan Demapan tahun 2013.


Grafik 10. Perbandingan Anggaran Tidak Efektif pada Kegiatan Badan Ketahanan Pangan.

-

200.000.000

400.000.000

600.000.000

800.000.000

1.000.000.000

1.200.000.000

1.400.000.000

2010

2011

2012

2013

2014

-

5.000.000.000

Tid

ak E

fekt

if

KEGIATAN BADAN KETAHANAN PANGAN

HASIL PEMERIKSAAN ITJEN 2010-2014



Dari grafik di atas dapat dilihat dari tahun 2010 – 2014 kegiatan yang paling

tinggi nilai tidak efektif yaitu pada kegiatan Demapan dan LDPM.


Grafik 11.Perbandingan Anggaran Kurang Efisien per tahun dan per kegiatan.

Grafik diatas menunjukkan bahwa untuk kegiatan LDPM.pemanfaatan

anggaran kurang efisien terjadi di tahun 2013 dan 2014. untuk Lumbung

terjadi di tahun 2013, untuk Demapan terjadi di tahun 2013 dan 2014, untuk

P2KP pada tahun 2013 dan 2014. Dua kegiatan yaitu PDRP dan MP3L tidak

terdapat anggaran kurang efisien.


Grafik 12. Perbandingan anggaran kurang efisien per kegiatan th. 2010 – 2014.

-

5.000.000

10.000.000

15.000.000

20.000.000

25.000.000

30.000.000

2010

2011

2012

2013

2014

-

10.000.000

20.000.000

30.000.000

40.000.000

50.000.000

LDPM LUMBUNG

Demapan

P2KP PDRP MP3L

Series1 26.304 27.900 3.825. 42.668 - -

Axi

s Ti

tle



Grafik di atas menunjukkan jumlah anggaran tidak efisien pada kegiatan

LDPM dan Lumbung hampir sama sedangkan untuk P2KP tinggi dan

Demapan dan PDRP dan MP3L kecil.


Grafik 13. Perbandingan Anggaran tidak tertib per tahun dan per kegiatan.

Grafik di atas menunjukkan bahwa untuk anggaran kurang tertib yaitu pada

tahun 2011 dan 2013 pada kegiatan LDPM sangat tinggi sedangkan untuk

Lumbung, Demapan, P2KP hanya ada di tahun 2012 dan 2014. Sedangkan

untuk PDRP dan MP3L tidak terdapat anggaran kurang tertib.


-

50.000.000

100.000.000

150.000.000

200.000.000

250.000.000

300.000.000

2010

2011

2012

2013

2014

- 100.000.000 200.000.000 300.000.000 400.000.000 500.000.000

Tid

ak T

ert

ib





Grafik 14. Perbandingan anggaran kurang tertib per kegiatan tahun 2010 – 2014.


Grafik di atas menunjukkan bila dibandingkan dengan per kegiatan anggaran

kurang tertib yang paling tinggi ada pada kegiatan LDPM.

Grafik 15. Perbandingan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) per tahun dan per kegiatan.


Grafik di atas menunjukkan bahwa Tuntutan Ganti Rugi pada kegiatan

Lumbung dan P2KP pada tahun 2014 cukup tinggi.

-

20.000.000

40.000.000

60.000.000

80.000.000

100.000.000

120.000.000

140.000.000

LDPM LUMBUNG Demapan P2KP PDRP MP3L

2010

2011

2012

2013

2014

- 20.000.000 40.000.000 60.000.000 80.000.000

100.000.000 120.000.000 140.000.000 160.000.000

Ke

rugi

an N

ega

ra





7.2. Capaian Kinerja Pegawai Badan Ketahanan Pangan

Efisiensi penggunaan sumberdaya manusia/pegawai Badan Ketahanan Pangan,

merupakan dukungan yang tidak kalah penting dalam pencapaian target

program dan kegiatan Badan ketahanan Pangan Tahun 2015. Sumberdaya

manusia/pegawai yang tersedia dan berkualitas sangat menentukan bagi

keberhasilan penyelenggaraan dan pelaksanaan tugas dan kegiatan Badan

Ketahanan Pangan dan Sekretariat DKP. Pada tahun 2015. BKP Kementerian

Pertanian didukung oleh 302 pegawai, dengan komposisi yang beragam adalah :

1. Tingkat pendidikan : SLTA ke bawah sebanyak 99 orang atau 33 persen.

Diploma-3 dan Sarjana Muda 8 orang atau 2,67 persen. Strata Satu 116

orang atau 39 persen, strata dua 69 orang atau 22,67 persen, dan strata

tiga 6 orang atau 2 persen.

2. Kepangkatan : golongan I sebanyak 1 orang atau 0,33 persen, golongan II

sebanyak 27 orang atau 9 persen, golongan III sebanyak 242 orang atau 81

persen. dan golongan IV sebanyak 30 orang atau 9,67 persen.

3. Usia pegawai : 26-35 tahun sebanyak 73 orang atau 24,67 persen. 36-45

tahun 89 orang atau 29,67 persen, 46-50 tahun 30 orang atau 10 persen,

dan lebih dari 51 tahun 107 orang atau 35,67 persen.

Kualifikasi pegawai BKP Kementerian Pertanian yang masih aktif pada tahun

2013-2014 berdasarkan tingkat pendidikan, kepangkatan, dan usia, seperti

dalam tabel 30 berikut ini :



Tabel 29. Perkembangan Pegawai Negeri Sipil Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian Tahun 2014 – 2015.

Uraian Jumlah Pegawai Jumlah Pegawai

2014 2015

1. Tingkat Pendidikan 300 302

a. SLTA ke bawah 99 96

b. Sarjana Muda dan D-3 10 10

c. Sarjana Strata-1 dan D4 116 118

d. Strata-2 Magister 69 71

e. Strata-3 Doktor 6 7

2. Kepangkatan 300 302

a. Golongan I 1 1

b. Golongan II 27 26

c. Golongan IIII 242 236

d. Golongan IV 30 39

3. Usia Pegawai 300 302

a. Kurang dari 26 tahun 1 1

b. 26 – 35 tahun 84 66

c. 36 – 45 tahun 83 85

d. 46 – 50 tahun 38 29

e. Lebih dari 51 tahun 94 111 Sumber : Sekretariat Badan Ketahanan Pangan

Dalam rangka penilaian indikator kinerja individu/pegawai.telah dilaksanakan

Penilaian Standar Kinerja Pegawai (SKP) sebagai pengganti Daftar Penilaian

Pelaksanaan Kerja PNS (DP3) kepada seluruh pegawai Badan Ketahanan

Pangan. Dalam Penilaian Prestasi sudah terlihat kinerja pegawai dengan nilai

91-100 (A = Sangat Baik) sebanyak 35 pegawai; 76-90 (B = Baik) sebanyak 264

pegawai; 61-75 (C = Cukup) sebanyak 1 pegawai; 51-60 (D = Kurang) sebanyak

0 pegawai; dan < 50 (E = Buruk) sebanyak 0 pegawai.

Sejak tahun 2014, penilaian capaian kinerja pegawai dengan tahun sudah

menggunakan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) yang menekankan output

pekerjaan pegawai dan kehadiran pegawai, sedangkan untuk melihat kinerja

pegawai melalui budaya kerja. Badan Ketahanan Pangan sudah menyusun



Indeks Penerapan Nilai-nilai Budaya Kerja (IPNBK) yang merupakan data dan

informasi tentang tingkat kualitas penerapan nilai budaya kerja pada suatu unit

kerja yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas

persepsi pegawai pada unit kerja tersebut terhadap budaya kerja di unit

kerjanya, melalui 5 (lima) indikator yaitu : Komitmen, Keteladanan,

Profesionalisme, Integritas, dan Disiplin. Dari analisis pengukuran IPNBK di

lingkungan Badan Ketahanan Pangan pada Tahun 2015 bisa disimpulkan

sebagai berikut :

Nilai Rata-Rata Budaya Kerja : 3,46

Kualitas Budaya Kerja : 86,38

Kualifikasi Kualitas Budaya Kerja : A (Sangat Baik)

Tabel 30. Komponen Indeks Penerapan Nilai-nilai Budaya Kerja (IPNBK)

NO KOMPONEN PERTANYAAN NILAI KONVERSI

1 Komitmen 1,1. - 1,8 3,37 84,26

2 Keteladanan 2,1. - 2,6 3,40 85,09

3 Profesionalisme 3,1. - 3,6 3,43 85,86

4 Integritas 4,1. - 4,5 3,51 87,78

5 Disiplin 5,1. - 5,4 3,56 88,92

NILAI KUALITAS BUDAYA KERJA (IPNBK) 3,46 86,38

Grafik 17. Hasil IPBNK 2014 dan 2015

0

1

2

3

4

IPNBK 2015IPNBK 2014



Penjelasan :

1. Nilai tertinggi dari pengukuran IPNBK lingkup Badan KetahananPangan

adalah Sekretariat Badan Ketahanan Pangan dengan nilai 3,53 dengan

kualitas budaya kerja 88,20 dan masuk kualifikasi Baik.

2. Nilai terendah pengukuran IPNBK adalah Pusat Ketersediaan dan

Kerawanan Pangan dengan nilai 3,39 dengan kualitas budaya kerja 84,64

dan masuk dalam kualifikasi sangat baik. Walaupun terendah di lingkup

Badan Ketahanan Pangan tetapi kriterianya sangat baik.

3. Nilai tertinggi pada indicator disiplin, hal ini disebabkan adanya pemberian

tunjangan kinerja. Dibarengi dengan pemberlakuan Peraturan Pemerintah

53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Apabila melanggar

tampa alasan yang jelas akan dipotong tunjangan kinerjanya, dikenakan

pula sanksi administrasi sesuai dengan Peraturan Pemerintah 53 tahun

2010 tersebut.

Dalam rangka meningkatkan kemampuan, pengetahuan, ketrampilan, dan

kualitas aparatur dalam penyelenggaraan berbagai tugas dan fungsi Badan

Ketahanan Pangan, pada tahun 2015 telah dilakukan: (a) program tugas belajar

dan ijin belajar dengan biaya dari pemerintah, maupun biaya sendiri.

kursus/pelatihan teknis aplikatif dan administratif, serta workshop/seminar; (b)

pembinaan motivasi dan disiplin; (c) penyelesaian administrasi kenaikan pangkat

dan kenaikan gaji berkala; (d) pemberian penghargaan dan Tanda Kehormatan

Satya Lencana Karya Satya; (e) sosialisasi Reformasi Birokrasi; dan rencana

perubahan jabatan fungsional pegawai termasuk rencana penyusunan jabatan

fungsional analisis ketahanan pangan.

6. Capaian Kinerja Lainnya

Dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan secara nasional, Badan

Ketahanan Pangan juga melaksanakan tugas secara insidentil/diluar rencana

berdasarkan perintah pimpinan serta kebijakan lainnya yang dianggap penting.

Kegiatan tersebut lebih banyak bersifat koordinasi atau dukungan terhadap

pelaksanaan kegiatan intansi terkait baik di dalam maupun luar Kementerian



Pertanian; serta di tingkat Internasional yang dikoordinasikan oleh Food and

Agriculture Organization (FAO),United Nations World Food Programme (WFP),

maupun forum lainnya. Selama 5 tahun, beberapa prestasi Badan Ketahanan

Pangan, serta apresiasi dari masyarakat, pemerintah daerah, dan tingkat

internasional kepada Badan Ketahanan Pangan di Pusat dan Daerah, seperti :

1. Sejak tahun 2011 hingga sekarang. Badan Ketahanan Pangan

melaksanakan kegiatan promosi penganekaragaman konsumsi pangan

dengan memakai frasa “One Day No Rice” ditingkat nasional bergema

keseluruh daerah provinsi dan kabupaten/kota dengan menerapkan one day

no rice atau istilah dan kegiatan yang terkait dengan upaya perubahan

pemanfaatan substitusi pangan dari umbi-umbian.

2. Meningkatnya kesadaran pentingnya aspek ketahanan pangan dalam

pembangunan daerah yang berkelanjutan dari lembaga legislatif di provinsi

dan kabupaten/kota. Hampir setiap bulan Badan Ketahanan Pangan

mendapatkan kunjungan dari DPRD provinsi dan kabupaten/kota yang ingin

mendiskusikan ketahanan pangan khususnya tentang kebijakan program

dan kegiatan dan kelembagaan.

3. Kegiatan Vegetables Go To School (VGtS) merupakan kerjasama dengan

AVDRC Taiwan dalam bentuk hibah. Kegiatan tersebut dalam bentuk

penyusunan baseline data, selanjutnya Tim AVDRC Taiwan yang akan

menyusun kajian dan analisis.

C. Realisasi Anggaran

Pada awal TA. 2015 Badan Ketahanan Pangan (BKP) memperoleh alokasi

anggaran senilai Rp. 582.384 Milyar untuk kegiatan di pusat. propinsi dan

kabupaten/kota. Selanjutnya pada bulan Februari 2015 ada penambahan 52.875

Milyar melalui refocusing kegiatan dan anggaran untuk kegiatan Percepatan

Peningkatan Produksi Swasembada Padi, Jagung, dan Kedelai, sehingga pagu

akhir anggaran tahun 2014 sebesar Rp. 635,26 Milyar.



Seluruh anggaran tahun 2015 dialokasikan dalam 154 satker,berupa : (a) Dana

Sentralisasi di Pusat Rp. 114,88 Milyar atau 18.08 persen; (b) Dana Dekonsentrasi

(Dekon) di 34 propinsi Rp. 298,86 Milyar atau 46,57 persen; (c) Dana Tugas

Pembantuan 2 (dua) provinsi dan 115 kabupaten/kota sebesar Rp. 193,27 Milyar

atau 34,86 persen. Untuk kabupaten/kota yang tidak berdiri sendiri/satker mandiri.

anggarannya masuk dalam provinsi melalui dana dekonsentrasi.

Alokasi anggaran per kegiatan utama pada tahun 2015 sebelum dan sesudah

refocusing adalah pada tabel 31 berikut ini :

Tabel 31. Alokasi Anggaran Per Kegiatan Tahun 2015

(Rp. juta)

NO Kegiatan PAGU AWAL REFOCUSING PAGU AKHIR

1 Pengembangan Distribusi dan Cadangan Pangan

101.609 5.656 107.265

2 Pengembangan Ketersediaan dan Kerawanan Pangan

102.113 9.496 111.609

3 Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan

112.321 20.574 132.895

4 Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya

266.341 17.149 283.490

TOTAL 582.385 52.874 635.259

Sumber : Badan Ketahanan Pangan



Tabel 32. Alokasi dan Realisasi Anggaran Lingkup BKP pada TA. 2014 Setelah Refocusing.

Sumber : SPAN 15 Januari 2016, Sumber data : SPAN dan Aplikasi PMK 249

Realisasi Anggaran Pengembangan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan

Masyarakat Tahun 2015 mencapai 88,73 persen. realisasi anggaran untuk bantuan

sosial mencapai realisasi tertinggi sebesar 93,44 persen dan belanja pegawai

mencapai realisasi terendah sebesar 74,87 persen. Realisasi anggaran menurut

jenis belanja. seperti pada tabel 33 berikut ini :

Tabel 33. Realisasi Penyerapan Anggaran BKP Pusat dan Daerah per Jenis Belanja pada TA. 2015

PAGU (Rp) REALISASI (Rp) % PAGU (Rp) REALISASI (Rp) % PAGU (Rp) REALISASI (Rp) % PAGU (Rp) REALISASI (Rp) % PAGU (Rp) REALISASI (Rp) %

KANTOR PUSAT 24.410.000 18.274.662 74,87 88.234.784 72.080.686 81,69 2.239.900 2.052.132 91,62 114.884.684 92.407.480 80,43

DEKONSENTRASI 185.310.206 166.315.048 89,75 2.000 0 0 113.548.000 111.666.000 98,34 298.860.206 277.981.048 93,01

TUGAS PEMBANTUAN 127.959.211 111.421.631 87,08 23.500 23.500 100,00 93.531.000 81.821.000 87,48 221.513.711 193.266.131 87,25

TP PROVINSI 14.982.643 14.576.907 97,29

TP KABUPATEN 206.531.068 96.844.724 46,89

TOTAL 24.410.000 18.274.662 74,87 401.504.201 349.817.365 87,13 2.265.400 2.075.632 91,62 207.079.000 193.487.000 93,44 635.258.601 563.654.659 88,73

NAMA SATKERBELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG BELANJA MODAL BELANJA BANSOS JUMLAH ANGGARAN

Rp. Milyar

No Uraian 2014 2015

Pagu Realisasi % Pagu Realisasi %

1

Pusat

81,70 66,39 81,26 114,88 92,41 80,44

2

Daerah

378,27 352,82 91,14 520,37 471,26 90,56

a. Dekonsentrasi 298,86 277,98 93,01

b. Tugas Pembantuan 221,51 193,27 87,25

Provinsi 213,22 196,76 78,17 14,98 14,58 97,33

Kab/Kota 165,04 156,06 94,55 206,53 178,69 86,52

TOTAL 459,97 419,21 91,14 635,26 563,65 88,73



Rendahnya penyerapan anggaran tersebut disebabkan oleh :

1. Revisi DIPA hingga ke 4 kali. terakhir 2 Juli 2015.

2. Pedum Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat

terbit 6 April 2015.

3. Terlambatnya penerbitan SK Pengelola Keuangan (KPA, PPK, Bendahara

Pengeluaran).

4. Mutasi pegawai atau pejabat pengelola keuangan.

5. Penggunaan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) dan

Sistem Informasi Laporan bendahara Instansi (SILABI) menyebabkan banyak

permasalahan pencairan anggaran.

6. Pegawai pindahan kurang memahami mekanisme pencairan anggaran dan

adanya kehati-hatian dalam pengelolaan anggaran;

7. Mutasi dan serah terima jabatan tidak disertai dengan serah terima

berkas/dokumen pelaksanaan kegiatan;

8. Keterlambatan proses adminsitrasi di kab/kota yang masuk dana

Dekonsentrasi.

9. Tambahan sasaran APBN-P.

10. Sasaran harus berbadan hukum.

11. Satuan harga yang diterapkan sering tidak sesuai kebutuhan riil;

12. Sasaran tidak sesuai dengan Pedoman.

13. Lokasi sasaran LPM yang jauh dari penduduk.

14. Tehnologi pengolahan pangan.

15. Infrastruktur dan kondisi alam.

Tabel 34. Alokasi Anggaran Badan Ketahanan Pangan Tahun 2011 – 2015

Rp. Milyar

Tahun

2011 2012 2013 2014 2015 Renstra 618,97 722,27 829,86 940,92 635,26 Pagu 628,97 687,84 647,16 458,55 635,26 Realisasi 560,82 621,25 605,93 419,93 563,65

Sumber : Badan Ketahanan Pangan



Grafik 17. Realisasi Anggaran dibandingkan dengan Pagu Renstra dan Pagu

Anggaran Tahunan Badan Ketahanan Pangan Tahun 2011 – 2015

D. Dukungan Instansi Lain.

Keberhasilan pencapaian pembangunan ketahanan pangan nasional, dipengaruhi

pula oleh peranserta unit kerja eselon I lingkup Kementerian Pertanian dan

Kementerian lainnya, serta pemangku kepentingan lainnya yang peduli terhadap

ketahanan pangan. Dukungan instansi tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden

(Perpres) nomor 22 tahun 2009 dan Peraturan Menteri Pertanian (Permentan)

nomor 43 Tahun 2009, instansi tersebut juga sebagai anggota Dewan Ketahanan

Pangan. Adapun kegiatan instansi lain yang mendukung keberhasilan ketahanan

pangan seperti pada lampiran 8.

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

2011 2012 2013 2014 2015

Tahun

Rp

. Mili

yar

Realisasi Anggaran 2011 - 2015

Renstra

Pagu

Realisasi



BAB IV PENUTUP

A. Simpulan Umum

Pelaksanaan program diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat tahun 2015,

secara khusus telah berhasil menimbulkan perubahan di wilayah/kelompok sasaran.

Program tersebut berhasil : (a) membangun kesadaran kelompok sasaran untuk

mendukung pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman; (b)

mewujudkan stabilitasi harga gabah/ beras, dan jagung di wilayah gapoktandan

masyarakat melalui Penguatan LDPM. Lumbung Pangan Masyarakat, dan Toko

Tani Indonesia; (c) pemenuhan kebutuhan pangan lingkup kelompok Lumbung

Pangan Masyarakat; serta (d) menurunkan KK miskin di Desa/Kawasan Mandiri

Pangan.

Capaian IKU dan sasaran kegiatan utama secara umum sudah sesuai dengan

Renstra kecuali pada tahun – tahun terakhir sebagai akibat kebijakan pemotongan

anggaran dan refocusing program BKP. Refocusing diarahkan pada peningkatan

kegiatan P2KP/KRPL dengan merealokasi anggaran pada kegiatan yang lain

(Demapan, LDPM, dan LPM).

Berdasarkan capaian indikator kinerja, keberhasilan yang telah dicapai sesuai

dengan target bahkan melebihi target atau diatas 100 persen (sangat berhasil),

kecuali jumlah petugas keamanan pangan yang tersertifikasi sebesar 97,65 persen

(berhasil). Belum tercapainya target tersebut karena petugas keamanan pangan

yang dilatih banyak yang tidak lulus.

Berbagai hambatan/masalah baik secara umum maupun teknis pelaksanaan

kegiatan ketahanan pangan. Upaya perbaikan yang telah dilakukan untuk

menyelesaikan dengan meningkatkan koordinasi dengan SKPD daerah dan pihak-

pihak terkait, mengoptimalkan sumberdaya yang ada, serta memperbaiki fungsi



manajemen mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan

evaluasi.

B. Permasalahan dan Upaya dan Tindak Lanjut

1. Permasalahan

Dalam rangka mewujudkan diversifikasi pangan terkait erat dengan perilaku

masyarakat/manusia. Secara umum hambatan dan kendala yang dihadapi dalam

mewujudkan diversifikasi pangan pada tahun 2015adalah : (1) pendapatan

masyarakat masih rendah dibandingkan harga kebutuhan pangan secara umum.

sehingga menurunnya daya beli masyarakat disebabkan oleh kenaikan harga

pangan daripada masalah ketersediaan; (2) konsumsi beras per kapita

cenderung turun, tetapi konsumsi gandum (terigu) cenderung meningkat; (3)

teknologi pengolahan pangan lokal masih rendah; (4) kampanye dan promosi

penganekaragaman konsumsi pangan masih kurang; (5) beras sebagai

komoditas superior ketersediaannya masih terjamin dengan harga yang murah;

(6) kualitas konsumsi pangan masih rendah, kurang beragam dan masih

didominasi pangan sumber karbohidrat; (7) terdapatnya konsep makan“belum

makan kalau belum makan nasi” yang salah dalam masyarakat; (8) pemanfaatan

dan produksi sumber-sumber pangan lokal seperti aneka umbi, jagung, dan sagu

masih rendah; dan (9) bencana alam dan perubahan iklim yang sangat ekstrim.

Berdasarkan aspek ketahanan pangan permasalahan dalam capaian kinerja

program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat tahun

2015adalah :

a. Aspek Ketersediaan Pangan

1) Produksi dan kapasitas produksi pangan nasional semakin terbatas.

2) Jumlah permintaan pangan semakin meningkat seiring dengan

peningkatan jumlah penduduk, pemenuhan kebutuhan bahan baku



industri. dan berkembangnya penggunaan pangan seiring maraknya

perkembangan pariwisata, hotel, dan restoran.

3) Adanya persaingan penggunaan bahan pangan untuk bio energi dan

pakan ternak.

4) Kerawanan pangan karena adanya kemiskinan. terbatasnya penyediaan

infrastruktur dasar pedesaan, potensi sumber daya pangan yang rendah.

rentannya kesehatan masyarakat di daerah terpencil, dan sering

terjadinya bencana alam.

b. Aspek Keterjangkauan Pangan

1) Sifat produksi yang musiman, berpengaruh terhadap harga pangan.

2) Melonjaknya harga pangan dunia karena ketergantungan terhadap ekspor

pangan tertentu.

3) Terbatasnya dan/atau kurang memadainya sarana dan prasarana

transportasi, kondisi iklim yang tidak menentu yang dapat mengganggu

transportasi bahan pangan.

4) Permasalahan teknis dalam proses distribusi ini berdampak terhadap

melonjaknya ongkos angkut, mengakibatkan aksesibilitas konsumen

secara ekonomi menurun.

5) Walaupun pemerintah telah menjamin kecukupan stok beras, namun

kecukupan stok pangan tersebut tidak dapat menjamin stok pangan di

pasar.

c. Aspek Konsumsi Pangan

1) Keterbatasan kemampuan ekonomi atau daya beli dari keluarga;

2) Keterbatasan pengetahuan dan kesadaran tentang pangan dan gizi, serta

teknologi pengolahan pangan lokal untuk meningkatkan kepraktisan

dalam pengolahan, nilai gizi, nilai ekonomi, nilai sosial, citra, dan daya

terima;

3) Adanya kecenderungan penurunan proporsi konsumsi pangan berbasis

sumber daya lokal, karena pengaruh globalisasi industri pangan siap saji,

dan berkurangnya produksi sumber pangan lokal;



4) Adanya pengaruh nilai-nilai budaya kebiasaan makan yang tidak selaras

dengan prinsip konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang, dan aman;

5) Berbagai kasus gangguan kesehatan manusia akibat mengkonsumsi

pangan yang tidak aman;

6) Belum efektifnya penanganan dan pengawasan keamanan pangan.

karena sistem yang dikembangkan, SDM, serta penerapan saksi yang

tegas;

7) Koordinasi lintas sektor dan subsektor terkait dengan keamanan pangan

belum optimal;

8) Kurangnya kesadaran pihak pengusaha/pengelola pangan untuk

menerapkan peraturan/standar yang telah ada.

d. Dukungan Kelembagaan dan Manajemen Ketahanan Pangan.

1) Belum optimalnya peran dan fungsi Dewan Ketahanan Pangan (DKP)

sebagai lembaga fungsional koordinator dalam penanganan ketahanan

pangan di daerahnya;

2) Rotasi pimpinan dan staf Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

pegawai sering;

3) Komitmen dan langkah nyata pemerintah daerah masih rendah untuk

membangun ketahanan pangan berkelanjutan;

4) Pelaksanaan monitoring dan pelaporan program ketahanan pangan

kurang optimal. baik secara online dan manual;

5) Hasil analisis ketahanan pangan belum dimanfaatkan secara maksimal

sebagai dasar perencanaan dan pelaksanaan program;

6) Belum sepenuhnya terlaksananya kegiatan ketahanan pangan yang

sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Ketahanan

Pangan.

Secara teknis program dan kegiatan ketahanan pangan, hambatan dan kendala

yang dihadapi adalah :

1. Revisi DIPA hingga ke 4 kali, terakhir 2 Juli 2015.



2. Pedum Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan

Masyarakat terbit 6 April 2015.

3. Terlambatnya penerbitan SK Pengelola Keuangan (KPA. PPK. Bendahara

Pengeluaran).

4. Mutasi pegawai atau pejabat pengelola keuangan, pegawai pindahan kurang

memahami mekanisme pencairan anggaran dan adanya kehati-hatian dalam

pengelolaan anggaran;

5. Mutasi dan serah terima jabatan tidak disertai dengan serah terima

berkas/dokumen pelaksanaan kegiatan;

6. Penggunaan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) dan

Sistem Informasi Laporan bendahara Instansi (SILABI) menyebabkan banyak

permasalahan pencairan anggaran.

7. Keterlambatan proses adminsitrasi di kab/kota yang masuk dana

Dekonsentrasi.

8. Tambahan sasaran APBN P.

9. Sasaran harus berbadan hukum.

10. Satuan harga yang diterapkan sering tidak sesuai kebutuhan riil;

11. Sasaran tidak sesuai dengan Pedoman,

12. Lokasi sasaran LPM yang jauh dari penduduk,

13. Infrastruktur dan kondisi alam,

14. Kurang optimalnya partisipasi aparat provinsi dan kabupaten/kota dalam

pembinaan dan pemenuhan kebutuhan peralatan yang diperlukan kelompok

unit usaha kecil untuk pengembangan tepung-tepungan sebagai bahan baku

olahan pangan lokal di lokasi penerima manfaat.

2. Upaya dan Tindak Lanjut

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, perlu dilakukan upaya dan tindak lanjut

sebagai berikut:

1) BKP Pusat telah menghimbau kepada Badan/Dinas/Instansi/Unit Kerja

Ketahanan Pangan di Provinsi dan Kab/Kota untuk dukungan dari



pemerintah daerah dalam menjalankan kegiatan SKPG dan PDRP. Hal ini

berkaitan dengan dukungan anggaran, program, dan SDM, sehingga dapat

menguatkan berbagai instrument yang ada di dalam SKPG dan PDRP.

2) BKP berupaya memberikan informasi dan sosialisasi tentang perubahan

nomenklatur dan penghematan kepada daerah.

3) Fasilitasi kepada kelompokpenerima manfaat untuk pengembangan bisnis

pangan lokal dan makanan tradisional.

4) Mendorong peran aktif swasta dan dunia usaha dalam pengembangan

industri dan bisnis pangan lokal.

5) Peningkatan kerjasama antara Perguruan Tinggi dengan institusi yang

menangani Ketahanan Pangan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota serta

pemangku kepentingan (stakeholders) lainnya.

6) Sinkronisasi kebijakan baik antarkementerian maupun dengan pihak swasta

yang diwujudkan dalam bentuk programdan kegiatan sesuai kewenangan

masing-masing namun saling mendukung.

7) Mengembangkan kegiatan OptimalisasiPemanfaatan Pekarangan melalui

konsep KRPL.

8) Melaksanakan kegiatan Model Pengembangan Pangan Pokok Lokal

(MP3L).

9) Mendorong upaya kampanye, promosi, sosialisasi, gerakan secara

terstruktur dan komprehensif guna mempercepat terjadinya diversifikasi

pangan.

10) Meningkatkan peran swasta dalam memanfaatkan keragaman sumberdaya

lokal.

11) Mengembangkan bisnis dan industri pangan lokal, melalui:fasilitasi UMKM

untuk pengembangan bisnis pangan lokal, industri bahan baku, industri

pangan olahandan pangan siap saji yang aman berbasis sumberdaya lokal

dan advokasi, sosialisasi dan penerapan standar keamanan dan mutu

pangan bagi pelakuusaha pangan terutama usaha rumah tanggadan

UMKM.



12) Meningkatkan investasi agroindustri pangan berbasis pangan lokal

dilakukan melalui pengembangan bisnis pangan lokal bagi UKM,

pengembangan kemitraan dengan dunia usaha (bekerja sama dengan

Ditjen PPHP), pengembangan gerai atau outlet pangan lokal,

pengembangan teknologi pengolahan pangan lokal (bekerja sama dengan

Balitbang dan Perguruan Tinggi) dan memastikan peningkatan

keanekaragaman pangan sesuai karakteristik daerah.



LAMPIRAN


Lampiran 1. Struktur Organisasi Badan Ketahanan Pangan

77


Lampiran 2. Kegiatan dan Pendanaan Berdasarkan Renstra Badan Ketahanan Pangan Tahun 2015 – 2019

78

2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019

11 632,39 631,28 799,61 831,97 713,70

1. Meningkatnya keragaman konsumsi pangan yang sehat dan aman

-Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi 84,1 86,2 88,4 90,5 92,5

2. Meningkatnya konsumsi pangan masyarakat sesuai angka

kecukupan gizi (AKG)

-Konsumsi Energi (kkal/kap/hr) 2.004 2.040 2.077 2.113 2.150

-Konsumsi Protein (gram/kap/hr) 56,1 56,4 56,6 56,8 57,0

3. Tercapainya keamanan pangan segar

- Keamanan pangan dilihat dari kandungan cemaran biologis, kimia

dan fisik

Dibawah

ambang

batas

Dibawah

ambang

batas

Dibawah

ambang

batas

Dibawah

ambang

batas

Dibawah

ambang

batas

4. Stabilnya harga pangan pokok di tingkat produsen dan konsumen

-Harga gabah kering panen (GKP) di tingkat produsen (Rp/Kg) ≥ HPP ≥ HPP ≥ HPP ≥ HPP ≥ HPP

-Koefisien v ariasi pangan (beras) di tingkat konsumen CV<5% CV<5% CV<5% CV<5% CV<5%

5. Meningkatnya ketersediaan pangan yang beragam

-Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan 87,52 89,71 92,04 94,25 96,32

6. Menurunnya jumlah penduduk rawan pangan

-Penurunan jumlah penduduk raw an pangan (%/Tahun) 1 1 1 1 1

Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat

No. Program/ Kegiatan/Sasaran Program / Sasaran Kegiatan Target ALOKASI (Milyar Rupiah)


Lampiran 3. Rata-rata Konsumsi Penduduk Berdasarkan Kelompok Pangan Tahun 2015 – 2019

Kelompok Bahan Pangan Energi (kkal/kap/hari)

2011 2012 2013 2014 2015 Ideal

I. Padi-padian 1223 1155 1164 1164 1253 1.000

II. Umbi-umbian 54 41 39 38 48 120

III. Pangan Hewani 186 183 174 183 201 240

IV. Minyak dan Lemak 232 241 233 243 257 200

V. Buah/biji berminyak 47 43 39 38 44 60

VI. Kacang-kacangan 61 59 58 57 57 100

VII. Gula 105 91 93 90 102 100

VIII. Sayuran dan buah 104 100 96 101 99 120

IX. Lain-lain 36 32 35 36 38 60

Total Energi 2048 1944 1930 1949 2098 2000

Tingkat Konsumsi Energi (TKE) 102,4 97,2 96,5 97,5 104,9

Skor PPH 85,6 83,5 81,4 83,4 85,2

Sumber : Susenas 2010 – 2014; BPS, diolah dan dijustifikasi dengan pendekatan pengeluaran, oleh BKP 79


Badan Ketahanan Pangan

Lampiran4. Perkembangan Konsumsi per Komoditas Tingkat Nasional2011 – 2015

80

2011 2012 2013 2014 2015I. Padi-padian 1223,0 1154,8 1164,0 1164,0 1252,6 a. Beras 985,5 940,3 934,1 930,7 945,0 b. Jagung 12,2 14,9 12,9 12,1 11,9 c. Terigu 225,4 199,6 217,0 221,2 295,7II. Umbi-umbian 54,0 41,0 38,7 38,1 48,3 a. Singkong 34,3 24,7 22,2 21,5 24,5 b. Ubi jalar 10,6 8,6 8,7 9,5 13,6 c. Kentang 2,3 2,2 2,3 2,2 3,8 d. Sagu 4,6 4,1 4,2 3,7 4,9 e. Umbi lainnya 2,1 1,4 1,3 1,3 1,5III. Pangan Hewani 185,9 182,5 174,0 183,3 201,0 a. Daging ruminansia 17,0 28,5 13,7 14,3 12,4 b. Daging unggas 43,7 40,5 41,8 45,8 61,2 c. Telur 30,1 29,4 27,6 28,1 26,8 d. Susu 32,0 24,9 31,8 32,9 38,7 e. Ikan 63,1 59,3 59,1 62,2 62,0IV. Minyak dan Lemak 231,5 241,2 232,8 242,8 256,8 a. Minyak kelapa 40,7 27,8 28,9 22,6 8,4 b. Minyak sawit 185,4 210,2 199,9 215,7 248,3 c. Minyak lainnya 5,5 3,2 4,1 4,5 0,0V. Buah/biji berminyak 47,5 43,0 39,0 38,4 44,3 a. Kelapa 39,4 36,5 32,1 31,6 39,2 b. Kemiri 8,1 6,4 6,9 6,8 5,1VI. Kacang-kacangan 60,9 58,9 58,0 56,5 57,1 a. Kedelai 51,0 48,6 48,9 48,3 53,0 b. Kacang tanah 6,4 5,8 5,9 5,4 4,1 c. Kacang hijau 2,6 2,6 2,4 2,3 0,0 d. Kacang lain 0,9 1,9 0,8 0,5 0,0VII. Gula 104,9 90,7 93,1 89,6 101,5 a. Gula pasir 95,3 83,6 85,8 82,7 91,7 b. Gula merah 9,7 7,1 7,3 6,9 9,9VIII. Sayuran dan buah 104,3 100,4 95,5 100,9 98,9 a. Sayur 54,9 53,9 50,9 53,6 49,0 b. Buah 49,4 46,5 44,7 47,3 49,9IX. Lain-lain 35,8 32,0 35,4 35,6 38,0 a. Minuman 26,7 24,3 27,2 27,3 33,4 b. Bumbu-bumbuan 9,0 7,7 8,2 8,3 4,6

Total Energi 2047,8 1944,4 1930,5 1949,2 2098,5Tk.Konsumsi Energi (TKE) 102,4 97,2 96,5 97,5 104,9

Skor PPH 85,6 83,5 81,4 83,4 85,2

Kelompok Bahan PanganEnergi (kkal/kap/hari)



Lampiran5. Target dan Realisasi Kegiatan Pengembangan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat tahun 2015

81

No Provinsi Tahap Penumbuhan Tahap Pengembangan

Alokasi Realisasi % Alokasi Realisasi %

1 Aceh 7 7 100 0 0 -

2 Sumut 7 7 100 0 0 -

3 Sumbar 8 8 100 4 2 50

4 Riau 4 4 100 0 0 -

5 Kepri 2 2 100 0 0 -

6 Jambi 3 3 100 0 0 -

7 Bengkulu 3 3 100 0 0 -

8 Sumsel 12 12 100 5 5 100

9 Lampung 11 11 100 6 6 100

10 Jabar 23 23 100 0 0 -

11 Banten 8 8 100 3 3 100

12 Jateng 23 23 100 0 0 -

13 DIY 6 6 100 4 4 100

14 Jatim 19 19 100 6 6 100

15 NTB 7 7 100 0 0 -

16 NTT 6 6 100 0 0 -

17 Kalbar 8 8 100 5 5 100

18 Kalsel 7 7 100 0 0 -

19 Sulsel 17 17 100 8 8 100

20 Sulteng 6 6 100 2 2 100

21 Sulbar 2 2 100 0 0 -

22 Sultra 3 3 100 0 0 -

23 Sulut 5 5 100 0 0 -

24 Gorontalo 4 4 100 0 0 -

Jumlah 203 203 100,00 38 36 94,74



Lampiran 6. Target dan Realisasi Kegiatan Pengembangan Lumbung Pangan

Masyarakat tahun 2015

No Provinsi

Target Realisasi

% Pengembangan

Kemandirian

Jml Pengembangan Kemandirian Jml

1 DKI Jakarta - - - - - - -

2 Banten 0 1 1 1 1 100

3 Jawa Barat 0 1 1 1 1 100

4 Jawa Tengah 0 40 40 40 40 100

5 DIY - - - - - - -

6 Jawa Timur 5 60 65 5 60 65 100

7 Aceh 1 11 12 1 11 12 100

8 Sumatera Utara 13 13 26 13 13 26 100

9 Sumatera Barat 17 7 24 17 7 24 100

10 Riau 5 0 5 5 0 5 100

11 Jambi 0 6 6 6 6 100

12 Sumatera Selatan 0 20 20 20 20 100

13 Bengkulu 0 6 6 6 6 100

14 Lampung 21 11 32 21 11 32 100

15 Bangka Belitung 4 0 4 4 4 100

16 Kepulauan Riau - - - - - - -

17 Kalimantan Barat 2 7 9 2 7 9 100

18 Kalimantan Tengah - - - - - - -

19 Kalimantan Selatan - - - - - - -

20 Kalimantan Timur - - - - - - -

21 Sulawesi Utara 1 5 6 1 5 6 100

22 Sulawei Tengah 16 12 28 16 12 28 100

23 Sulawesi Selatan 0 4 4 4 4 100

24 Sulawesi Tenggara 0 1 1 1 1 100

25 Gorontalo - - - - - - -

26 Sulawesi Barat - - - - - - -

27 Bali - - - - - - -

28 N T B 0 5 5 5 5 100

29 N T T 0 8 8 8 8 100

30 Maluku 0 3 3 3 3 100

31 Maluku Utara 5 4 9 5 4 9 100

32 Papua Barat 3 2 5 3 2 5 100

33 Papua 1 6 7 1 6 7 100

Total 94 233 327 94 233 327 100



Lampiran 7. Tenaga Pengawas Keamanan Pangan Segar

No Propinsi PPC Auditor Inspektor PMHP PPNS Pengawas

1 Pemerintah Aceh 9 3 1 0 1 3

2 Sumatera Utara 6 2 0 0 0 1

3 Sumatera Barat 6 2 0 2 0 2

4 Riau 9 2 0 0 0 1

5 Kepulauan Riau 2 2 0 0 0 2

6 Jambi 6 1 0 0 0 2

7 Bengkulu 5 2 0 0 0 2

8 Sumatera Selatan 13 4 2 0 0 2

9 Kepulauan Bangka Belitung

13 5 0 3 1 1

10 Lampung 7 6 1 0 0 2

11 Banten 5 2 0 0 0 2

12 DKI Jakarta 4 2 0 0 0 2

13 Jawa Barat 25 5 2 3 0 1

14 Jawa Tengah 16 4 6 0 3 2

15 DI Yogyakarta 7 2 0 2 0 3

16 Jawa Timur 15 2 0 0 0 2

17 Bali 6 4 4 3 1 1

18 NTB 4 2 0 0 0 2

19 NTT 24 2 3 2 1 2

20 Kalimantan Selatan 7 5 0 0 0 2

21 Kalimantan Barat 7 3 0 0 0 1

22 Kalimantan Tengah 8 2 1 0 0 4

23 Kalimantan Timur 8 3 0 2 0 1

24 Sulawesi Utara 10 3 0 0 0 3

25 Sulawesi Tengah 16 6 4 0 7 1

26 Sulawesi Barat 3 3 0 0 1 3

27 Sulawesi Selatan 19 3 11 3 2 2

28 Sulawesi Tenggara 11 2 1 0 1 2

29 Gorontalo 4 2 0 0 0 0

30 Maluku 6 2 0 0 0 2

31 Maluku Utara 5 2 0 0 0 1

32 Papua 3 1 0 0 0 2

33 Papua Barat 6 1 0 0 2 2

TOTAL 295 92 36 20 20 61

83



Lampiran 8. Dukungan Instansi Lainnya

No Kementerian/Eselon I Kegiatan

1. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

• Alokasi dana khusus untuk diversifikasi dan konsumsi pangan

• Percepatan penerbitan Inpres Pangkin (Pangan untuk Masyarakat Miskin)

2 Kementerian Keuangan • Alokasi dana khusus untuk diversifikasi dan konsumsi pangan

• Subsidi untuk daerah rawan pangan 3 Kementerian Dalam Negeri

• Kebijakan pengawasan penetapan Peraturan pusat dan peraturan daerah terkait program diversifikasi pangan

• Mendukung upaya diversifikasi melalui program Penyediaan Makanan Tambahan – Anak Sekolah (PMT-AS) berbasis Sumber Daya Lokal

4 Kementerian Perdagangan

• Kebijakan penataan kerjasama pemasaran • Mendorong sosialisasi/ promosi diversifikasi pangan

kepada masyarakat • Dukungan pelaksanaan kampanye diversifikasi

pangan dalam rangka promosi pangan lokal/spesifik daerah melalui pameran pangan nusa

5 Kementerian Perindustrian

• Kebijakan pengembangan kompetensi inti industri nasional dan daerah terutama komoditas pertanian

• Dukungan pelatihan pengolahan pangan lokal bagi masyarakat/kelompok wanita dan peternakan

• Kebijakan pengembangan industry pengolahan pangan

• Dukungan pelatihan pengolahan pangan lokal bagi masyarakat/kelompok wanita

6 Kementerian Perhubungan • Ketersediaan kapasitas, tarif dan kelancaran arus transportasi

7 Kementerian Kehutanan • Peningkatan produksi komoditas pertanian di hutan produksi dan hutan kemasyarakatan

8 Kementerian Kelautan dan Perikanan

• Peningkatan produksi perikanan • Kebijakanpenetapan score konsumsiikan • Sosialisasi konsumsi ikan • Litbang teknologi budidaya dan pengolahan

9 Bappenas • Koordinasi dan evaluasi kebijakan perencanaan program ketahanan pangan

• Dukungan perencanaan pembangunan infrastruktur dalam mendukung upaya diversifikasi pangan

• Dukungan kebijakan ekonomi makro (fiskal & moneter), misal subsidi sarana pertanian untuk komoditas non beras

• Dukungan kebijakan pembiayaan tentang pertanian dan ketahanan pangan termasuk kerjasama dengan luar negeri




10 Kementerian Koperasi dan UKM

• Kebijakan penataan dan pengembangan kelembagaan kelompok usaha tani menjadi kelembagaan koperasi

• Dukungan modal/pinjaman bagi kelompok pengolahan pangan lokal dan pelatihan tentang pengolahan pangan lokal

11 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

• Kebijakan cinta pangan lokal dan diversifikasi pangan dalam kurikulum sekolah

12 Kementerian Kesehatan • Kebijakan memasyarakatkan konsumsi pangan dengan prinsip gizi seimbang

• Kebijakan penetapan Angka Kecukupan Gizi yang dianjurkan dan kebutuhan pangan perorangan menurut kelompok umur

13 Kementerian Riset dan Teknologi

• Kebijakan pemanfaatan teknologi tepat guna dalam memanfaatkan lahan

• Pengembangan teknologi pangan untuk meningkatkan nilai tambah dalam rangka diversifikasi pangan

14 Kementerian Komunikasi dan Informasi

• Kebijakan memasyarakatkan diversifikasi pangan melalui media

• Meningkatkan kapasitas layanan informasi dan pemberdayaan potensi masyarakat

15 Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

• Kebijakan peningkatan peran perempuan melalui kelompok wanita tani

16 BPOM • Kebijakan pengawasan produk pangan olahan hasil pertanian

• Pengawasan produk pangan yang tidak aman dan tidak sehat

17 BMKG • Wacana dan arahan penentuan masa tanam dan jenis tanaman yang cocok di masing-masing daerah

18 Kementerian Pertanian :

a. Ditjen Tanaman Pangan

• Peningkatan produksi tanaman khusus tanaman pangan selain padi

• Sosialisasi/gerakan konsumsi pangan non beras dan non terigu sebagai alternatife sumber karbohidrat

b. Ditjen Hortikultura

• Peningkatan produksi dan budidaya hortikultura dan bimbingan teknis budi daya untuk kelompok wanita dalam pemanfaatan pekarangan

• Sosialisasi/gerakan konsumsi sayur dan buah-buahan

• Dukungan benih/bibit sayuran dan buah untuk kelompok wanita dalam pemanfaatan pekarangan




c. Ditjen PPHP

• Pengembangan produk olahan sebagai bahan pangan pilihan pengganti beras dan terigu

• Dukungan pelatihan bagi kelompok/UMKM penghasil pangan lokal, pemberian bantuan alat untuk pengembangan produk olahan sebagai bahan pangan pilihan pengganti beras dan terigu, dukungan promosi dan pemasaran produk pengembangan pangan lokal melalui exhibition dan penyelenggaraan festival terkait pangan lokal

d. Sekretariat Jenderal • Perizinan sarana/prasarana promosi diversifikasi pangan

e. Badan Litbang Pertanian

• Teknologi tepat guna dalam optimalisasi pemanfaatan pekarangan dan pengolahan pangan lokal berbasis tepung-tepungan

• Teknologi pengayaan gizi melalui fortifikasi pangan dan pengolahan pangan yang bergizi tinggi dan bernilai ekonomi

• Dukungan teknologi peningkatan produksi hasil pekarangan dan pangan local

f. BPSDMP

• Pelatihan bagi aparat, kelompok melalui penyuluh pertanian, serta penyuluhan di pedesaan terkait dengan pola konsumsi yang B2SA

• Penurunan konsumsi beras dan peningkatan PPH agar masuk dalam buku pintar penyuluhan

• Dukungan pelatihan bagi aparat, kelompok melalui penyuluh pertanian, serta penyuluhan di pedesaan untuk melakukan pendampingan terhadap kegiatan optimalisasi pemanfaatan pekarangan

g. BPTP (Balai Pengkajian Teknologi Pertanian)

• Teknologi tepat guna dalam optimalisasi pekarangan dan pengolahan pangan lokal berbasis tepung-tepungan

• Dukungan teknologi tepat guna dalam optimalisasi pekarangan dan pengolahan pangan lokal berbasis tepung-tepungan, termasuk pengayaan nilai gizi pangan melalui fortifikasi pangan

h. BPSBP (Balai Pengawasan Sertifikasi Benih Pertanian)

• Penyediaan benih unggul dan bersertifikat baik benih tanaman pangan dan hortikultura

i. BPPTPH (Balai Pengembangan Perbenihan Tanaman Pangan dan Hortikultura)

• Penyediaan benih tanaman pangan dan hortikultura dalam mengelola pemanfaatan pekarangan

j. BPPT (Badan Pengkajian dan Penerepan Teknologi

• Adopsi teknologi pengolahan pangan (mesin penepungan, pembuatan mie)

• Dukungan teknologi tepat guna dalam kegiatan model pengembangan pangan pokok lokal (MP3L) di daerah dengan menghasilkan mesin pengolahan beras analog




19 Lembaga

a. Perbankan

• Pemberian modal usaha melalui kredit usaha atau pinjaman lunak dengan bunga rendah, khususnya pengolahan pangan lokal non beras dan non terigu

b. Swasta • Mempromosikan diversifikasi konsumsi pangan melalui media cetak/elektronik, event organizer, dan lain-lain

c. BUMN

• penyediaan bahan baku yang mendukung usaha pertanian

• membantu promosi diversifikasi pangan 20 TP PKK • Mensosialisasikan konsumsi pangan beragam,

bergizi seimbang, dan aman (B2SA) berbasis sumber daya lokal

• Pemanfaatan pekarangan sebagai sumber pangan keluarga melalui program HATINYA (Halaman, Asri, Teratur, Indah dan Nyaman) PKK

• Partisipasi aktif dalam kegiatan KRPL dan pangan lokal melalui keteladanan, misal : istri Gubernur, Bupati, dll

21 Perguruan Tinggi • Mitra dalam pengadaan konsultansi, penyediaan tenaga tim ahli, penyelenggaraan kajian penelitian dan pengembangan konsumsi pangan

• Inovasi teknologi dan hasil penelitian • Penyebarluasan teknologi serta pengembangan

teknologi yang mendukung diversifikasi pangan 22 Pemda (Prov, Kab/kota) • Tindak lanjut Perpres No 22 tahun 2009 tentang

kebijakan Percepatan P2KP Berbasis Sumber Daya Lokal dengan menerbitkan Pergub, Perbup/Perwali termasuk Surat Edaran atau Himbauan

• Dukungan kebijakan untuk turut melaksanakan amanat UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan

• Penguatan kelembagaan ketahanan pangan termasuk penyuluhan

• Pelatihan bagi aparat dan kelompok terhadap kegiatan pengembangan pangan lokal - pangan olahan – pekarangan

• Kebijakan pengaturan fungsi lahan/tata guna lahan • Mendirikan usaha/badan usaha yang mendukung

peningkatan ketahanan pangan, misal pabrik mocaf untuk menampung hasil panen pangan lokal dan meningkatkan taraf hidup masyarakat

23 Instansi terkait dalam jejaring Keamanan Pangan Nasional (JKPN) dan Daerah (JKPD)

• Pelatihan, kajian, kampanye dan promosi, pembinaan, dan pengawasan Keamanan Pangan secara terpadu

Matrik Pemantauan Capaian Kinerja Berdasarkan PK Triwulan IV Tahun 2015

I II III IVKEMAJUAN

PELAKSANAAN (%)

A Penurunan Penduduk Rawan Pangan Per Tahun

1% 1,73% Data capaian penduduk rawan pangan tergambar pada akhir tahun dan capaian tersebut tergantung pada instansi lain

429 Desa 100% 100%

33 Prov

421 Kab

Pengembangan Kawasan Mandiri Pangan (Kawasan Mapan) lama (Tahap Pengembangan)

13 prov,

60 kab,

107

kawasan

100% 98 150 192 100% Pemanfaatan dana bansos, pembinaan dan monitoring lanjutan

Pengembangan Kawasan Mandiri Pangan (Kawasan Mapan) baru (Tahap Persiapan)

24 prov,

85 kab, 85

kawasan

100% 97,68% 1 Identifikasi lokasi (DDRT & potensi wilayah)

Kawasan di Kab. Lebak, Kab. Bandung tidak bisa dilaksanakan karena koordinasi kegiatan tidak setingkat dengan eselon III dan tanggung jawab penganggarannya di Dinas Pertanian Peternakan

2 Penetapan lokasi

3 Penetapan SK Lokasi, SK Pendamping,SK PKK dan LKK

4 Pembentukan kelompok

5 Penyusunan RUK dan RPWK

Perlu terus diupayakan peningkatan kapasitas aparat pelaksana SKPG

- Penentuan indikator FSVA Kabupaten

- Keterbatasan ketersediaan data pada tingkat desa

- Penyusunan buku panduan penyusunan FSVA Kabupaten

- Penyesuai/perubahan metodologi penyusunan FSVA kabupaten

50% 100%

337 456 100%

3 Penyusunan FSVA 35 Laporan 10% 15% 25%

1 Pengembangan Desa dan Kawasan Mandiri Pangan dan kawasan mandiri pangan

Pemanfaatan dana bansos, pembinaan dan monitoring lanjutan

2 Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi

456 Lokasi 206 207

PENETAPAN KINERJA (PK)/INDIKATOR KINERJA

KEGIATAN (IKK)TARGET

REALISASI TRIWULAN

KET PERMASALAHAN TINDAK LANJUT

I II III IVKEMAJUAN

PELAKSANAAN (%)



REALISASI TRIWULAN


- Pelaksanaan pengumpulan data analisis situasi akses pangan rumah tangga

- Waktu pengumpulan data yang dilakukan pada saat panen dan paceklik atau pada saat krisis masih dalam penyempurnaan metodologinya

- Belum sepenuhnya SDM di prov/kab memahami aplikasi pengolahan dan analisis akses pangan rumah tangga

Rp 4.403/kg atau 19,01% diatas HPP

- Data harga gabah kering panen (GKG) diambil dari data harga di 18 provinsi sentra produksi padi

- Diperlukan harga GKP petani cukup besar antar wilayah dan antar waktu yang membuat nilai CV pada minggu atau bulan tertentu cukup bervariasi dan relatif tinggi (antara 6,45-9,89%). Fluktasi harga tertinggi terjadi pd minggu III Nov (9,89%), sedang bgtu juga apabila dilihat bulanan, tertinggi pada bulan Nov 8,52% (rereta TW IV 7,78%)

-

- Berdasarkan data panel harga pangan BKP, pada bulan Okt-Des 2015 (TW IV), rata-rata harga GKP tingkat petani mencapai Rp 4.563/kg atau 23,32% diatas HPP (Rp 3.700/kg);

- Peningkatan harga GKP pada TW IV karena pada periode tersebut merupakan musim tanam, sehingga minim produksi

Harga GKP tertinggi di Provinsi Kalsel Rp 5.328/kg (43,99 % diatas HPP) dan terendah di Provinsi Sultra Rp 4.048/kg (9,41% di bawah HPP).

100,00%

20 %

B Harga Gabah kering panen (GKP) di tingkat produsen (Rp/Kg)

≥HPP Rp. 4.224/ kg atau 14,17% diatas HPP

Rp. 4.043/kg atau 9,27% diatas HPP

Rp. 4.563/kg atau 23,32% diatas HPP

4 Kajian Ketersediaan Pangan, Kerawanan Pangan dan Akses Pangan

35 Laporan

I II III IVKEMAJUAN

PELAKSANAAN (%)



REALISASI TRIWULAN


Penguatan Lembaga Distribusi Pangan

80,40% Pencairan bansos

2 gapoktan tdk cair dari 36 gapoktan, pd tahap pengembangan 94,74% dan tahap penumbuhan 100% dari 203 gapoktan

- Laporan kondisi harga tersedia sebanyak 35 yang terdiri dari 35 laporan Provinsi dan 1 laporan kondisi harga nasional (pusat) ;

- Data yang dikirim dari daerah masih ada data yang kurang valid, sehingga perlu diolah dan divalidasi kembali di tingkat pusat

- Meningkatkan monitoring harga yang dikirimkan enumerator;

- Data kondisi harga pangan strategis yang diperoleh dari enumerator ditingkat konsumen (pasar) dan ditingkat produsen (petani / penggilingan) dilaporkan secara mingguan, baik ke pusat maupun provinsi

- Masih sering terjadi keterlambatan pengiriman laporan dari daerah.

- Meningkatkan pengetahuan pemantauan harga kepada petugas lain; dan

- Berdasarkan data panel harga pangan BKP, pada bulan Okt-Des 2015 (TW IV), koefesien variasi harga beras medium ditingkat konsumen (eceran) sebesar 2,40%

- Meskipun secara nasional koefesien variasi (CV) harga < 5 % (stabil), namun di beberapa provinsi masih ada CV di atas 5% (tidak stabil) seperti : Bali (10,70%) Jabar (5,60%), Kepri (7,60%) dan Lampung (15,45%).

- Meningkatkan informasi harga beras;

Harga beras medium sangat stabil, namun apabila dilihat per wilayah sangat berfluktuasi (CV antara 0,20-15,45%).

- Terjadi disparitas harga beras yang cukup besar antar wilayah/provinsi, harga rata-rata Juli-September Rp 10.549/kg, dengan harga terendah Rp 8.527/kg di Provinsi Gorontalo dan harga tertinggi Rp 13.776/kg di Provinsi Kalimantan Tengah.

- Meningkatkan pengiriman laporan/data harga beras dari daerah

- Meningkatkan kelancaran arus distribusi beras antar wilayah terkait dengan stabilitas harga beras tingkat

100,00%

35 100%

C Koefisien Variansi Pangan (beras) di tingkat konsumen

CV<5% CV = 2,64 %

CV = 2,20% CV=2,4%

Penumbuhan 163, Pengembangan 15, Mandiri 117

3 Pengendalian Kondisi Harga Pangan

35 Laporan 33 34 35

1 358 Gapoktan 295

I II III IVKEMAJUAN

PELAKSANAAN (%)



REALISASI TRIWULAN


Penguatan Lembaga Distribusi Pangan

- Berubah fungsi lumbung -

- tidak sesuai dgn kriteria utk masuk tahap pengembangan dan kemandirian

- Laporan kondisi harga tersedia sebanyak 35 yang terdiri dari 34 laporan Provinsi dan 1 laporan kondisi harga nasional (pusat) ;

- Belum semua kab/kota dari provinsi mengirimkan data perkembangan harga pangan secara rutin (mingguan) ke pusat

- Meningkatkan monitoring harga yang dikirimkan enumerator;

- Terjadi peningkatan laporan kondisi harga pangan pada triwulan II

- Masih adanya data yang kurang valid sehingga perlu diolah kembali

- Meningkatkan pengetahuan pemantauan harga kepada petugas lain;

- - Masih sering terjadi keterlambatan pengiriman laporan dari daerah.

- Kunjungan petugas harga BKP Pusat ke daerah/ lapangan.

D Konsumsi Energi 2.004 Kkal/kap/hr Data Konsumsi (Energi, PPH dan Protein) tergantung pada data susenas tahun 2015 akan keluar di akhir tahun 2015 (Triwulan IV)

- Administrasi

- Pergantian Pejabat

- Beberapa kelompok tdk memenuhi persyaratan utk di lanjutkan

- Ada kelompok yg

mengundurkan diri

- terjadi ketidaksesuaiaan antara

anggota dan ketua kelompok

- Pergantian ketua

- Keterlambatan berkas di Kab.

Kerom

99,03%

35 100

1 Percepatan

Penganekaragaman

Konsumsi Pangan

3810, 600

(APBNP)

total =

4.400

Desa 46 Desa 2.553 Desa 2.936 Desa desa lanjutan : 1.494, desa baru 2.873

1,673 97,04%

3 Pengendalian Kondisi Harga Pangan

35 Laporan 33 34 35

Pencairan bansos

2 Pemberdayaan Lumbung Pangan Masyarakat

1.702 Lokasi 920 981 1,457

1 358 Gapoktan 295 295 80,40% Penumbuhan 163, Pengembangan 15, Mandiri 117

I II III IVKEMAJUAN

PELAKSANAAN (%)



REALISASI TRIWULAN


2 Promosi P2KP 35 Laporan 35 100% sudah melaksanakan pameran

3 Situasi Konsumsi Pangan

Penduduk

35 Laporan 35 100%

E Konsumsi Protein 56,1 Gram/kap/hr Data Konsumsi (Energi, PPH dan Protein) tergantung pada data susenas tahun 2015 akan keluar di akhir tahun 2015 (Triwulan IV)

Data Susenas mengalami perubahan di tahun 2015, ada penghilangan 100 jenis komoditas sehingga perlu dirumuskan terlebih dahulu faktor koreksi terhadap komoditas pangan yang hilang, karena akan menurunkan pencapaian skor

- Administrasi


- Beberapa kelompok tidak memenuhi persyaratan untuk dilanjutkan

- Ada kelompok yg mengundurkan diri

- Terjadi ketidaksesuaian antara anggota dan ketua kelompok

- Pergantian ketua, serta keterlambatan berkas di Kab. Kerom

Sudah melaksanakan pameran

99,03%

2 Promosi P2KP 35 Laporan 35 100%

1 Percepatan

Penganekaragaman

Konsumsi Pangan

3.810, 600 APBNP, total 4.410

Desa 46 Desa 2.553 Desa 2.936 Desa desa lanjutan : 1.494, desa baru 2.873

4 Model Pengembangan

Pangan Pokok Lokal

(MP3L)

31 Laporan 30 97%

I II III IVKEMAJUAN

PELAKSANAAN (%)



REALISASI TRIWULAN


F Skor Pola Pangan Harapan (PPH)

84,1 Data Konsumsi (Energi, PPH dan Protein) tergantung pada data susenas tahun 2015 akan keluar di akhir tahun 2015 (Triwulan IV)

- Administrasi


- Beberapa kelompok tidak memenuhi persyaratan untuk dilanjutkan

- Ada kelompok yg mengundurkan diri

- Terjadi ketidaksesuaian antara anggota dan ketua kelompok

- Pergantian ketua, serta keterlambatan berkas di Kab. Kerom

2 Promosi P2KP 35 Laporan 35 100% Sudah melaksanakan pameran


Penduduk

35 Laporan 35 100% Sudah dilaksanakan

30 97%

2.936 Desa desa lanjutan : 1.494, desa baru 2.873

99,3%


Pangan Pokok Lokal

(MP3L)

31 Laporan

30 97%

1 Percepatan

Penganekaragaman

Konsumsi Pangan

3.810 Desa 46 Desa 2.553 Desa

100% Sudah dilaksanakan


Pangan Pokok Lokal

(MP3L)

31 Laporan


Penduduk

35 Laporan 35


KEMENTERIAN PERTANIAN

JL. Harsono RM No. 3 Pasar Minggu Jakarta Selatan

Documents

LAPORAN KINERJA BADAN KETAHANAN PANGAN TAHUN 2015 …bkp.pertanian.go.id/storage/app/media/informasi publik/Berkala... · kinerja pembangunan ketahanan pangan tahun 2015, maka dalam