LAPORAN KEUANGAN Laporan Keuangan. Aset A.6.5. Aset 1. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari

LAPORAN KEUANGAN

AUDITED

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019

BAGIAN ANGGARAN 029

BAGIAN ANGGARAN 029 KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

LAPORAN KEUANGAN TA 2019 (Audited)

Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2019

Gedung Manggala Wanabakti Jl. Gatot Subroto Jakarta 10270

DAFTAR ISI

Daftar Isi

Daftar Tabel

Daftar Grafik

Pernyataan Telah Direviu

Pernyataan Tanggung Jawab

Kata Pengantar

Ringkasan Laporan Keuangan

I. Laporan Realisasi Anggaran

I

ii

iv

v

vi

1

2

4

II. Neraca 5

III. Laporan Operasional 6

IV. Laporan Perubahan Ekuitas 7

V. Catatan atas Laporan Keuangan 8

A. Penjelasan Umum

A.1 Dasar Hukum

A.2 Profil dan Kebijakan Teknis

A.3 Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

A.4 Basis Akuntansi

A.5 Dasar Pengukuran

A.6 Kebijakan Akuntansi

8

8

8

13

14

15

15

B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran

B.1 Pendapatan Negara

B.2 Belanja Negara

B.3 Catatan Penting Lainnya

22

22

36

45

C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca

C.1 Aset Lancar

C.2. Aset Tetap

C.3 Piutang Jangka Panjang

C.4 Aset Lainnya

C.5 Kewajiban

C.7 Ekuitas

49

49

102

121

127

136

142

D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional 143

E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas 153

F. Kejadian Setelah Tanggal Neraca 158

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2019 (AUDITED)

ii

G. Pengungkapan Penting Lainnya

H. Pengungkapan Lain – Lain

162

184

VI. Lampiran dan Daftar


iii

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Rincian Struktur Organisasi Eselon I Lingkup Kementerian LHK

Tabel 2. Rekapitulasi Jumlah Satker Menurut Eselon I

12

14

Tabel 3. Penggolongan Kualitas Piutang 20

Tabel 4. Penggolongan Masa Manfaat Kelompok Aset Tetap 21

Tabel 5. Estimasi Pendapatan dan Anggaran Belanja Tahun 2019

Tabel 6. Rincian Anggaran menurut Program Tahun 2019

22

23

Tabel 7. Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan 24

Tabel 8. Perbandingan Realisasi Pendapatan 24

Tabel 9. Realisasi Pendapatan per Eselon I 25

Tabel 10. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja 31 Desember 2019 36

Tabel 11. Rincian Belanja Berdasarkan Program 31 Desember 2019 37

Tabel 12. Perbandingan Realisasi Belanja 38

Tabel 13. Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai Menurut Jenis Belanja 38

Tabel 14. Perbandingan Realisasi Belanja Barang Menurut Jenis Belanja 39

Tabel 15. Perbandingan Realisasi Belanja Modal 40

Tabel 16. Perbandingan Realisasi Belanja Modal Tanah 41

Tabel 17. Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin 42

Tabel 18. Perbandingan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan 42

Tabel 19. Perbandingan Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Tabel 20. Perbandingan Realisasi Belanja Modal Lainnya

Tabel 21. Perbandingan Realisasi Belanja BLU

Tabel 22. Rincian Aset Lancar

Tabel 23. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran

Tabel 24. Rincian Kas di Bendahara Penerimaan

Tabel 25. Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas

Tabel 26. Perbandingan Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas

Tabel 27. Rincian Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran

Tabel 28. Rincian Kas Lainnya di K/L dari Hibah

Tabel 29. Rincian Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan

Tabel 30. Rincian Kas Pada Badan Layanan Umum

Tabel 31. Rincian Setara Kas Lainnya Pada Badan Layanan Umum

Tabel 32. Rincian Belanja Dibayar Dimuka

Tabel 33. Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Tabel 34. Piutang Bukan Pajak

Tabel 35. Perbandingan Rincian Piutang Bukan Pajak

Tabel 36. Piutang PNBP

Tabel 37. Piutang Lainnya

Tabel 38. Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Bukan Pajak

Tabel 39. Perbandingan Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Bukan Pajak

Tabel 40. Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang PNBP

Tabel 41. Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lainnya

43

44

44

49

50

51

52

52

53

55

58

61

61

62

73

74

74

75

82

87

88

88

90


iv

Tabel 42. Rincian Bagian Lancar TP/TGR

Tabel 43. Perbandingan Rincian Bagian Lancar TP/TGR

Tabel 44. Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Bagian Lancar TP/TGR

Tabel 45. Rincian Persediaan

Tabel 46. Rincian Persediaan menurut jenis Persediaan

Tabel 47. Rincian Progres dan Tahun Barang Persediaan Untuk Diserahkan ke Masyarakat

Tabel 48. Rincian Aset Tetap

Tabel 49. Rincian Aset Tetap Tanah

Tabel 50. Rincian Peralatan dan Mesin

Tabel 51. Rincian Gedung dan Bangunan

Tabel 52. Rincian Jalan, Irigasi dan Jaringan

Tabel 53. Rincian Aset Tetap Lainnya

Tabel 54. Rincian Kontruksi Dalam Pengerjaan

Tabel 55. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Tabel 56. Rincian Piutang Tagihan TP/TGR

Tabel 57. Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang TP/TGR

Tabel 58. Rincian Jangka Panjang Lainnya

Tabel 59. Rincian Penyisihan Piutang Jangka Panjang Lainnya

Tabel 60. Rincian Aset Lainnya menurut Jenis Aset

Tabel 61. Rincian Aset Tak Berwujud (ATB)

Tabel 62. Rincian Aset Lain-Lain

Tabel 63. Perbandingan Rincian Aset Lain-Lain

Tabel 64 Rincian Akumulasi Amortisasi dan Penyusutan Aset Lainnya

Tabel 65. Rincian Utang kepada Pihak Ketiga

Tabel 66. Perbandingan Utang kepada Pihak Ketiga menurut Eselon I

Tabel 67. Rincian Hibah Yang Belum Disahkan

Tabel 68. Rincian Pendapatan Diterima Dimuka

Tabel 69. Rincian Uang Muka dari KPPN

Tabel 70. Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak

Tabel 71. Rincian Pendapatan Sumber Daya Alam

Tabel 72. Rincian Beban Pegawai

Tabel 73. Rincian Beban Persediaan

Tabel 74. Rincian Beban Barang dan Jasa

Tabel 75. Beban Pemeliharaan

Tabel 76. Rincian Beban Perjalanan Dinas

Tabel 77. Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Tabel 78. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi

Tabel 79. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Tabel 80. Rincian Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional-LO

Tabel 81. Rincian Koreksi Aset Non Revaluasi

Tabel 82. Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas

93

93

97

100

100

101

102

103

106

110

113

116

118

119

121

123

125

126

127

128

131

132

134

136

137

138

139

141

143

143

144

145

147

147

149

150

151

151

153

154

154


v

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. Anggaran dan Realisasi Belanja 31 Desember 2019

36


2

Catatan Atas Laporan Keuangan - Ringkasan

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2019 ini telah

disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang

Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016

tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Negara / Lembaga dan

kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan

Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan

realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1

Januari sampai dengan 31 Desember 2019.

Realisasi Pendapatan Negara hingga tanggal 31 Desember 2019 yang berupa Pendapatan

Negara Bukan Pajak sebesar Rp5.992.073.615.963,00 atau mencapai 125% dari estimasi

Pendapatan-LRA sebesar Rp4.775.356.680.000,00.

Sedangkan realisasi Belanja Negara adalah sebesar Rp8.843.040.517.179,00 atau

mencapai 96% dari alokasi anggaran sebesar Rp9.196.117.308.000,00.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas

pada 31 Desember 2019.

Nilai Aset dicatat dan disajikan sebesar Rp18.716.787.088.174,00 yang terdiri dari: Aset

Lancar sebesar Rp2.687.696.496.280,00; Aset Tetap sebesar Rp14.358.538.670.419,00;

Piutang Jangka Panjang sebesar Rp21.210.365.455,00; dan Aset Lainnya sebesar

Rp1.649.341.556.020,00.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp13.991.037.526,00 dan

Rp18.702.796.050.648,00.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/ defisit

dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defiit sebelum pos luar

biasa, pos luar biasa dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar.

Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2019 adalah sebesar

Rp5.534.156.949.365,00, sedangkan jumlah beban adalah sebesar

Rp9.251.426.365.874,00 sehingga terdapat defisit dari Kegiatan Operasional senilai

Rp3.717.269.416.509,00. Sedangkan dari Kegiatan Non Operasional terdapat defisit

Rp30.656.929.290,00 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar

Rp3.747.926.345.799,00.


3

Catatan Atas Laporan Keuangan - Ringkasan

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun

pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2019

adalah sebesar Rp8.120.392.727.464,00, ditambah Defisit-LO sebesar

Rp3.747.926.345.799,00, kemudian ditambah dengan koreksi-koreksi

Rp10.832.534.691.419,00 dan transaksi antar entitas Rp3.497.794.977.564,00, sehingga

Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2019 adalah senilai Rp 18.702.796.050.648,00.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau

daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi

Anggaran, Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula

dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar

Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan

untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam Laporan Keuangan ini, penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang

berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 disusun dan disajikan berdasarkan

basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas

disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.


4

Catatann Atas Laporan Keuangan - Laporan Realisasi Anggaran(LRA)

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN


LAPORAN REALISASI ANGGARAN

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2019 DAN 31 DESEMBER 2018

31 DESEMBER 2018

Anggaran Realisasi

%

Realisasi

terhadap

Anggaran

Realisasi

B.1

1 Penerimaan Negara Bukan

Pajak

B.1.1 Rp 4,775,356,680,000 Rp 5,992,073,615,963 125 Rp 5,514,332,437,982

Jumlah Pendapatan Rp 4,775,356,680,000 Rp 5,992,073,615,963 125 Rp 5,514,332,437,982

B.2

Belanja Transaksi Kas

1 Belanja Pegawai B.2.1.1 Rp 1,978,723,188,000 Rp 1,937,881,855,722 98 1,917,981,838,419

2 Belanja Barang B.2.1.2 Rp 6,598,644,690,000 Rp 6,301,606,081,219 95 4,589,002,842,831 3 Belanja Modal B.2.1.3 Rp 618,749,430,000 Rp 603,552,580,238 98 673,950,044,206

Jumlah Belanja Transaksi Rp 9,196,117,308,000 Rp 8,843,040,517,179 96 Rp 7,180,934,725,456

UraianCatata

n

31 DESEMBER 2019

PENDAPATAN

BELANJA


5

Catatan Atas Laporan Keuangan-Neraca Face

II. NERACA

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN NERACA

PER 31 DESEMBER 2019 DAN 31 DESEMBER 2018

Nama Perkiraan Catatan 31 DESEMBER 2019 31 DESEMBER 2018(Rp) (Rp)

ASET

ASET LANCAR C.1 2.687.696.496.280 2.338.921.024.709

Kas di Bendahara Pengeluaran C.1.1 2.161.926.711 433.086.289

Kas di Bendahara Penerimaan C.1.2 192.341.000 498.020.500

Kas Lainnya dan Setara Kas C.1.3 59.800.603.661 58.433.019.192

Kas pada Badan Layanan Umum C.1.4 1.010.393.623.043 922.303.158.596

Belanja Dibayar Dimuka (prepaid) C.1.5 11.186.221.915 20.715.982.899

Pendapatan yang masih harus diterima C.1.6 6.007.500 6.007.500

Piutang Bukan Pajak C.1.7 4.372.368.215.572 3.999.519.410.852

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan

PajakC.1.8 (3.969.547.069.780) (3.636.250.700.963)

Piutang Bukan Pajak (Netto) 402.821.145.792 363.268.709.889

Bagihan Lancar Tagihan TP/TGR C.1.9 10.734.095.274 9.491.101.667

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar

Tagihan TP/TGRC.1.10 (9.335.814.535) (9.422.471.963)

Bagian Lancar Tagihan TP/TGR (Netto) 1.398.280.739 68.629.704

Persediaan C.1.11 1.199.736.345.919 973.194.410.140

ASET TETAP C.2 14.358.538.670.419 5.576.935.315.505

Tanah C.2.1 9.974.257.123.792 2.365.498.329.641

Peralatan dan Mesin C.2.2 3.476.102.967.487 3.373.676.281.912

Gedung dan Bangunan C.2.3 3.293.584.141.911 2.397.477.874.437

Jalan, Irigasi dan Jaringan C.2.4 433.943.153.388 366.068.778.168

Aset Tetap Lainnya C.2.5 72.979.895.525 105.333.767.646

Konstruksi Dalam Pengerjaan C.2.6 42.995.053.578 35.479.636.017

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap C.2.7 (2.935.323.665.262) (3.066.599.352.316)

PIUTANG JANGKA PANJANG C.3 21.210.365.455 28.372.067.301

Tagihan TP / TGR C.3.1 1.377.771.125 2.686.969.463

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - TP/TGR C.3.2 (1.265.291.170) (1.271.842.162)

TAGIHAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN/TUNTUTAN GANTI RUGI (NETTO) 112.479.955 1.415.127.301

Piutang Jangka Panjang lainnya C.3.3 23.442.095.000 29.951.195.000

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Jk. Panjang

LainnyaC.3.4 (2.344.209.500) (2.994.255.000)

Piutang Jangka Panjang Lainnya (Netto) 21.097.885.500 26.956.940.000

ASET LAINNYA C.4 1.649.341.556.020 226.775.694.155

Kemitraan Dengan Pihak Ketiga C.4.1 130.883.109.000 72.431.682.000

Aset Tak Berwujud C.4.2 125.131.514.980 113.349.663.351

Aset Lain-Lain C.4.3 1.993.377.950.941 482.878.816.419

Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi Aset Lainnya C.4.4 (600.051.018.901) (441.884.467.615)

JUMLAH ASET 18.716.787.088.174 8.171.004.101.670

KEWAJIBAN 13.991.037.526 50.611.374.206

KEWAJIBAN JANGKA PENDEK C.5 13.991.037.526 50.611.374.206

Utang kepada Pihak Ketiga C.5.1 7.762.110.766 48.511.655.011

Pendapatan Diterima Dimuka C.5.2 3.784.346.489 1.663.905.634

Uang Muka dari KPPN C.5.3 2.161.926.711 433.086.289

Utang Jangka Pendek Lainnya C.5.4 282.653.560 2.727.272

EKUITAS C.6 18.702.796.050.648 8.120.392.727.464

Ekuitas C.6.1 18.702.796.050.648 8.120.392.727.464

JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA 18.716.787.088.174 8.171.004.101.670


LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2019 (AUDITED) 6

Catatan Atas Laporan Keuangan - LO Face

III. LAPORAN OPERASIONAL


LAPORAN OPERASIONAL

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 DAN 2018

URAIAN Catatan

31 DESEMBER 2019 31 DESEMBER 2018

KEGIATAN OPERASIONAL

PENDAPATAN OPERASIONAL D.1

PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK

Pendapatan Sumber Daya Alam D.1.1 4,498,061,189,462 4,743,299,060,550

Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya D.1.2 1,036,095,759,903 697,444,853,499

Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak 5,534,156,949,365 5,440,743,914,049

JUMLAH PENDAPATAN OPERASIONAL 5,534,156,949,365 5,440,743,914,049

BEBAN OPERASIONAL D.2

Beban Pegawai D.2.1 1,968,495,871,620 1,931,059,590,286

Beban Persediaan D.2.2 70,875,979,906 71,675,605,303

Beban Barang dan Jasa D.2.3 4,018,173,860,195 2,304,495,560,418

Beban Pemeliharaan D.2.4 277,691,198,868 196,864,977,951

Beban Perjalanan Dinas D.2.5 1,567,617,397,367 1,516,203,657,807

Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat D.2.6 656,962,752,745 328,423,710,250

Beban Penyusutan dan Amortisasi D.2.7 468,639,769,052 412,478,802,598

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih D.2.8 222,969,536,121 321,242,181,480

Beban Transfer

SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL (3,717,269,416,509) (1,641,700,172,044)

KEGIATAN NON OPERASIONAL D.3

SURPLUS/(DEFISIT) PELEPASAN ASET NON LANCAR (42,188,566,204) (29,848,278,840)

Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar 8,721,753,293 5,815,500,867

Beban Pelepasan Aset Non Lancar 50,910,319,497 35,663,779,707

Jumlah Surplus/(defisit) Pelepasan Aset Non Lancar (42,188,566,204) (29,848,278,840)

SURPLUS/(DEFISIT) PENYELESAIAN KEWAJIBAN

Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya 170,209,903,185 107,204,525,909

Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya 158,678,266,271 84,932,449,127

Jumlah Surplus/(defisit) Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya 11,531,636,914 22,272,076,782

SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL (30,656,929,290) (7,576,202,058)

SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA - -

POS LUAR BIASA D.4

Pendapatan Luar Biasa - -

Beban Luar Biasa - -

SURPLUS/(DEFISIT) DARI POS LUAR BIASA - -

SURPLUS / (DEFISIT) - LO (3,747,926,345,799) (1,649,276,374,102)

JUMLAH


7

Catatan Atas Laporan Keuangan- LPE Face

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS


LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 DAN 2018

31 DESEMBER 2019 31 DESEMBER 2018

EKUITAS AWAL E.1 8,120,392,727,464 7,625,807,175,802 494,585,551,662

SURPLUS/DEFISIT - LO E.2 (3,747,926,345,799) (1,649,276,374,102) (2,098,649,971,697)

PENYESUAIAN NILAI TAHUN BERJALAN - - -

Penyesuaian Nilai Aset - - -

Penyesuaian Nilai Kewajiban - -

DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN

AKUNTANSI / KESALAHAN MENDASAR - - -

KOREKSI YANG

MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS

10,832,534,691,419 38,794,868,833 10,793,739,822,586

Koreksi Nilai Persediaan E.3 155,551,672 739,726,946 (584,175,274)

Koreksi Atas Reklasifikasi E.4 (31,240,842,956) - (31,240,842,956)

Selisih Revaluasi Aset Tetap E.5 9,720,119,503,395 - 9,720,119,503,395

Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi E.6 417,325,530,852 (293,796,934,975) 711,122,465,827

Lain-lain E.7 726,174,948,456 331,852,076,862 394,322,871,594

TRANSAKSI ANTAR ENTITAS E.8 3,497,794,977,564 2,105,067,056,931 1,392,727,920,633

KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS 10,582,403,323,184 494,585,551,662 10,087,817,771,522

EKUITAS AKHIR E.9 18,702,796,050,648 8,120,392,727,464 10,582,403,323,184

URAIANJUMLAH

CatatanJumlah Kenaikan

(Penurunan)


8

Catatan Atas Laporan Keuangan - Pendahuluan

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A.PENJELASAN UMUM

Dasar Hukum A.1.DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi

Pemerintahan;

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.05/2016 tanggal 30

Desember 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan

Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan

Keuangan Pemerintah Pusat;

5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor

P.18/MenLHK-1/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian

Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan

atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang

Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian

Negara/Lembaga;

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2016 tentang Penerapan

Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual;

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang

Penatausahaan Barang Milik Negara.

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan

Akun Standar.

A.2 PROFIL DAN KEBIJAKAN TEKNIS KEMENTERIAN

LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Latar

Belakang

A.2.1. Latar Belakang Pembentukan Institusi

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Kementerian LHK) pada

mulanya merupakan dua kementerian berbeda yang bergabung yaitu Kementerian

Kehutanan dan Kementerian Lingkungan Hidup. Kementerian Kehutanan dimulai

pada PELITA I (1971 -1976) sampai PELITA III (1980-1985), berbentuk

Direktorat Jenderal di bawah Departemen Pertanian. Dalam pelaksanaannya, yang

sejalan dengan semakin berkembangnya usaha-usaha lain dalam pembangunan

nasional, pembangunan kehutanan menghadapi berbagai masalah/hambatan yang

sangat kompleks. Maka terbentuklah Departemen Kehutanan pada Tahun 1998

sebagai konsekuensi logis dari tuntutan keadaan dan perkembangan selama itu.

Departemen Kehutanan kemudian menjadi Kementerian pada tahun 2005.

Sementara Kementerian Lingkungan Hidup mulai berdiri pada Tahun 2005 di

bawah Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup dengan tujuan

menciptakan sebuah kebijakan yang bertumpu pada pembangunan berkelanjutan.

Masing-masing kementerian, baik Kementerian Kehutanan dan Kementerian


9

Catatan Atas Laporan Keuangan -Pendahuluan

Gambaran

Umum

Visi dan

Misi

Lingkungan Hidup merupakan dua kementerian yang berdiri sendiri. Pada Tahun

2015 melalui Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015, keduanya bergabung

menjadi Kementerian LHK.

A.2.2. Gambaran Umum

Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 menyebutkan bahwa hutan adalah suatu

kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan yang berisi sumberdaya alam hayati

yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu

dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan. Selanjutnya disebutkan pula bahwa

kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan ditetapkan oleh

pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. Undang-

Undang mengamanatkan bahwa hutan merupakan karunia dan amanah Tuhan

Yang Maha Esa yang dianugerahkan kepada bangsa Indonesia, merupakan

kekayaan yang dikuasai Negara, memberikan manfaat serbaguna bagi umat

manusia, karenanya wajib disyukuri, diurus, dan dimanfaatkan secara optimal,

serta dijaga kelestariannya untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, bagi generasi

sekarang maupun generasi mendatang. Mandat tersebut merupakan landasan

konstitusi dalam pengurusan dan pemanfaatan hutan di Indonesia yang tercantum

di dalam undang-undang tentang kehutanan tersebut.

Saat ini kawasan hutan di Indonesia meliputi areal kurang lebih seluas 136,88 juta

hektar, termasuk kawasan konservasi perairan. Sebagai negara yang terletak pada

kawasan tropis dunia, hutan Indonesia yang berdasarkan penelitian terdiri dari 15

formasi hutan dimana sebagian besar didominasi oleh tipe hutan hujan tropis.

Hutan tropis Indonesia dikenal sebagai tempat megadiversity sehingga menjadi

pusat konsentrasi keragaman hayati, baik di daratan maupun perairan. Hutan di

Indonesia adalah habitat bagi kurang lebih 38.000 jenis tumbuhan termasuk 27.500

spesies tumbuhan berbunga (10% dari tumbuhan berbunga di dunia, yang

separuhnya merupakan jenis endemik Indonesia), 515 spesies mamalia (12% jenis

mamalia dunia), 511 spesies reptilia (7,3% dari jenis reptilia dunia), 270 spesies

amphibia, 1.531 jenis burung (17% spesies burung dunia), 2.827 jenis binatang tak

bertulang, kupu-kupu sebanyak 121 spesies (44% jenis endemik), serta lebih dari

25% spesies ikan air laut dan air tawar di dunia. Disamping itu, Indonesia

memiliki tumbuhan palma sebanyak 477 spesies (47% endemik) dan kurang lebih

3.000 jenis spesies tumbuhan penghasil bahan berkhasiat obat. Diantara berbagai

jenis tumbuhan dan satwa di atas beberapa diantaranya merupakan jenis-jenis yang

baru ditemukan, terutama di kawasan-kawasan hutan di daerah Papua.

A.2.3. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis

Presiden Republik Indonesia telah mengarahkan visi dan misi pembangunan

Tahun 2015-2019 yang dijadikan peta jalan seluruh kementerian dalam merancang

arah pembangunan, sasaran dan strategi yang akan dilaksanakannya. Arahan

pembangunan Indonesia ini tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 yang telah ditetapkan dengan

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015.


10


Visi pembangunan nasional Tahun 2015-2019 adalah “Terwujudnya Indonesia

yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Misi

yang diemban untuk memenuhi visi yang telah dirumuskan adalah : (1)

Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah,

menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan

mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan; (2) Mewujudkan

masyarakat maju, berkeseimbangan dan demokratis berlandaskan negara hukum;

(3) Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai

Negara maritim; (4) Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi,

maju dan sejahtera; (5) Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing; (6) Mewujudkan

Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan

kepentingan nasional; dan, (7) Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian

dalam kebudayaan.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019,

telah menetapkan arah dan strategi pembangunan yang terkait dengan tugas dan

fungsi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Berangkat dari penetapan

tersebut, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan merumuskan tujuan

pembangunan Tahun 2015-2019, yaitu memastikan kondisi lingkungan berada

pada toleransi yang dibutuhkan untuk kehidupan manusia dan sumberdaya berada

rentang populasi yang aman, serta secara paralel meningkatkan kemampuan SDA

untuk memberikan sumbangan bagi perekonomian nasional.

Berdasarkan tujuan pembangunan ini, peran utama Kementerian tahun 2015-2019

yang akan diusung, adalah : (1) Menjaga kualitas LH yang memberikan daya

dukung, pengendalian pencemaran, pengelolaan DAS, keanekaragaman hayati

serta pengendalian perubahan iklim; (2) Menjaga luasan dan fungsi hutan untuk

menopang kehidupan, menyediakan hutan untuk kegiatan sosial, ekonomi rakyat,

dan menjaga jumlah dan jenis flora dan fauna serta endangered species; (3)

memelihara kualitas lingkungan hidup, menjaga hutan, dan merawat

keseimbangan ekosistem dan keberadaan sumberdaya.

Selanjutnya, untuk memastikan peran pembangunan Kementerian Lingkungan

Hidup dan Kehutanan, dirumuskan sasaran strategis pembangunan Lingkungan

Hidup dan Kehutanan. Sasaran strategis ini akan menjadi panduan dan mendorong

arsitektur kinerja tahun 2015-2019.

Sasaran strategis pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015-

2019 adalah :

1. Menjaga kualitas lingkungan hidup untuk meningkatkan daya dukung

lingkungan, ketahanan air dan kesehatan masyarakat, dengan indikator kinerja

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup berada pada kisaran 66,5-68,6, angka pada

tahun 2014 sebesar 63,42. Anasir utama pembangun dari besarnya indeks ini

yang akan ditangani, yaitu air, udara dan tutupan hutan.


11


Program

Kegiatan

Struktur

Organisasi

2. Memanfaatkan potensi Sumberdaya hutan dan lingkungan hutan secara lestari

untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan,

dengan indikator kinerja peningkatan kontribusi SDH dan LH terhadap devisa

dan PNBP. Komponen pengungkit yang akan ditangani yaitu produksi hasil

hutan, baik kayu maupun non kayu (termasuk tumbuhan dan satwa liar) dan

eksport.

3. Melestarikan keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati serta

keberadaan SDA sebagai sistem penyangga kehidupan untuk mendukung

pembangunan berkelanjutan, dengan indikator kinerja derajat keberfungsian

ekosistem meningkat setiap tahun. Kinerja ini merupakan agregasi berbagai

penanda (penurunan jumlah hotpsot kebakaran hutan dan lahan, peningkatan

populasi spesies terancam punah, peningkatan kawasan ekosistem esensial

yang dikelola oleh para pihak, penurunan konsumsi bahan perusak ozon, dan

lain-lain.

A.2.4. Program Kegiatan

Sejalan dengan proses restrukturisasi program dan kegiatan dalam kerangka

reformasi perencanaan, dan berdasarkan sasaran yang ingin dicapai pada Renstra

Tahun 2015-2019, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

menyelenggarakan Tiga belas program, yaitu:

1. Program Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem;

2. Program Pengendalian DAS dan Hutan Lindung

3. Program Hutan Lestari dan Usaha Kehutanan

4. Program Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan

5. Program Peningkatan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia

6. Program Pengendalian Perubahan Iklim

7. Program Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan

8. Program Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup dan Kehutanan

9. Program Planologi dan Tata Lingkungan Hidup dan Kehutanan

10. Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan

11. Program Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Beracun Berbahaya

12. Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Bidang

Lingkungan Hidup dan Kehutanan

13. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Kementerian.

A.2.5. Struktur Organisasi

Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Kehutanan nomor

P.18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian

Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian mempunyai tugas

menyelenggarakan urusan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan dalam

pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelengarakan pemerintahan

negara. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kementerian Kehutanan dibagi


12


menjadi Delapan belas Eselon I, yang terdiri dari 11 (sebelas) Eselon I teknis, 1

(satu) Eselon I pendukung dan 1 (satu) Eselon I pengawas intern, serta 5 (lima)

Staf Ahli Menteri. Rincian Eselon I dan tugasnya adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Rincian Struktur Organisasi Eselon I Lingkup Kementerian LHK

No Eselon I Tugas

1. Sekretariat Jenderal Melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas pembinaan

dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh

unit organisasi di lingkungan Kementerian Lingkungan

Hidup dan Kehutanan.

2. Inspektorat Jenderal Melaksanakan pengawasan intern di lingkungan

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

3. Direktorat Jenderal

Pengelolaan Hutan Produksi

Lestari

Merumuskan serta melaksanakan kebijakan di bidang

pengelolaan hutan produksi secara lestari.


Pengendalian DAS dan Hutan

Lindung


peningkatan daya dukung DAS dan hutan lindung.

5.

Direktorat Jenderal Konservasi

SDA dan Ekosistem


pengelolaan konservasi sumberdaya alam dan ekosistem.

6. Direktorat Jenderal Planologi

Kehutanan dan Tata

Lingkungan


pemantapan kawasan hutan dan penataan lingkungan

hidup secara berkelanjutan

7. Badan Penelitian dan

Pengembangan dan Inovasi Menyelenggarakan penelitian, pengembangan dan

inovasi di bidang lingkungan hidup dan kehutanan

termasuk penyebarluasan hasil-hasil penelitian,

pengembangan dan inovasi kepada pengguna baik

internal maupun eksternal

8. Badan Penyuluhan dan

Pengembangan SDM Menyelenggarakan penyuluhan kehutanan dan

pengembangan SDM lingkungan hidup dan kehutanan

9. Direktorat Perhutanan Sosial

dan Kemitraan Lingkungan


peningkatan peran masyarakat dalam pengelolaan hutan,

penanganan hutan adat, dan kemitraan lingkungan

10.

Direktorat Jenderal Penegakan

Hukum Lingkungan Hidup dan

Kehutanan


penurunan gangguan, ancaman dan pelanggaran hukum

lingkungan hidup dan kehutanan

11.

Direktorat Jenderal

Pengendalian Perubahan Iklim


pengendalian perubahan iklim

12.

Direktorat Jenderal

Pengelolaan Sampah, Limbah,

dan Bahan Beracun Berbahaya

Merumuskan serta melaksanakan dan sinkronisasi

kebijakan di bidang pengelolaan sampah, limbah, dan

bahan beracun berbahaya


Pengendalian Pencemaran dan

Kerusakan Lingkungan


pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan

14 Staf Ahli (5 unit) Memberikan telaahan mengenai masalah tertentu sesuai

bidang keahliannya, yang tidak menjadi bidang tugas

Setjen, Itjen, Ditjen, dan Badan


13


1Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut

ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. 2Satuan Kerja adalah kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang yang merupakan bagian dari suatu unit organisasi pada Kementerian Negara/Lembaga yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program. 3Dana Dekonsentrasi adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai wakil pemerintah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Dekonsentrasi, tidak termasuk dana yang dialokasikan untuk instansi vertikal pusat di daerah. 4Dana Tugas Pembantuan adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh Daerah yang mencakup

semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Tugas Pembantuan. 5Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barangdan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.

Ketiga belas Eselon I tersebut bertindak selaku entitas pelaporan1 tingkat Eselon I,

dan terdiri dari entitas pelaporan tingkat Wilayah dan entitas akuntansi yang

tersebar pada 34 (tiga puluh empat) provinsi di seluruh Indonesia.

Pada tahun 2019, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan memiliki 331

satuan kerja2 (satker) yang terdiri dari 71 satker pusat dan 196 satker daerah.

Selain itu, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga mengalokasikan

Dana Dekonsentrasi3 pada 57 satker Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan4

pada 7 satker TP. Dengan demikian, Kementerian Lingkungan Hidup dan

Kehutanan memiliki 331 satker yang bertindak sebagai entitas akuntansi5.

Terdapat penurunan jumlah satker dibandingkan tahun 2018 (332 satker) yang

disebabkan karena adanya likuidasi pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Papua

yang tidak lagi memperoleh alikasi dana Dekonsentrasi pada tahun 2019. Rincian

jumlah satker per Eselon I sebagaimana tercantum pada tabel 2.

Pendekatan

Penyusunan

LK

A.3. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2019

merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh

entitas pelaporan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Laporan

Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu

serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari

pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan sampai dengan

pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian

Negara/Lembaga.

Laporan Keuangan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2019

merupakan laporan konsolidasi dari seluruh jenjang struktural di bawah

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang meliputi 13 Eselon I dan

331 satuan kerja yang bertanggung jawab atas anggaran yang diberikan.

Dari jumlah tersebut, seluruh satker menyampaikan laporan keuangan dan

dikonsolidasikan. Rincian satuan kerja tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :


14


Tabel 2. Rekapitulasi Jumlah Satker Menurut Eselon I

KP KD DK TP

1 01 Sekretariat Jenderal 12 6 57 - 75

2 02 Inspektorat Jenderal 1 - - - 1

3 03 Ditjen PHPL 6 16 - - 22

4 04 Ditjen PDASHL 6 36 - - 42

5 05 Ditjen KSDAE 6 74 - - 80

6 06 Ditjen Planologi 6 22 - - 28

7 07 Badan Litbang 5 15 - - 20

8 08 Badan P2SDM 5 12 - - 17

9 09 Ditjen PSKL 5 5 - - 10

10 10 Ditjen Gakum 5 5 - - 10

11 11 Ditjen PPI 6 5 - - 11

12 12 Ditjen PSLB3 1 - - - 1

13 13 Ditjen PPKL 7 - - 7 14

71 196 57 7 331

Jumlah

TOTAL

No Kode EI UraianJenis Kewenangan

Laporan Keuangan disusun menggunakan aplikasi SAI, terdiri dari Sistem

Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen

dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAIBA dirancang untuk

menghasilkan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) terdiri

dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional dan Laporan

Perubahan Ekuitas serta Catatan atas Laporan Keuangan. Sedangkan SIMAK-

BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan dan aset

lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan

manajerial lainnya.

A.4. BASIS AKUNTANSI

Kementerian LHK menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian

Neraca, Laporan Operasi dan Laporan Perubahan Ekuitas. Basis akrual adalah

basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat

transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas

diterima atau dibayarkan.

Sedangkan Laporan Realisasi Anggaran basis kas untuk disusun dan disajikan

dengan basis kas. Basis kas adalah basis akuntansi yang yang mengakui pengaruhi

transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau

dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang

ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar

Akuntansi Pemerintahan.

A.5. DASAR PENGUKURAN

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan

setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan

Basis

Akuntansi

Dasar

Pengukuran


15


Kementerian LHK dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah

dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar

nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut.

Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan

pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi

yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan

dalam mata uang rupiah.

A.6. KEBIJAKAN AKUNTANSI

Penyusunan dan penyajian LK Tahun 2019 telah mengacu pada Standar

Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Disamping itu, dalam penyusunan LKKL telah diterapkan kaidah-kaidah

pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan LK

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah:

Pendapatan

- LRA A.6.1. Pendapatan - LRA

1. Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara

yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang

bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali

oleh pemerintah.

2. Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara

(KUN).

3. Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu

dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya

(setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

4. Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan

– LO A.6.2. Pendapatan – LO

1. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah

ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu

dibayar kembali.

2. Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau

Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.

3. Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan

membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah

dikompensasikan dengan pengeluaran).

4. Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Kebijakan

Akuntansi


16


Belanja A.6.3. Belanja

1. Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang

mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam peride tahun anggaran yang

bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh

pemerintah.

2. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.

3. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja

terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

4. Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya

klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam

Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban A.6.4. Beban

1. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode

pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau

konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

2. Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; dan

terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

3. Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya

klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas

Laporan Keuangan.

Aset

A.6.5. Aset

1. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh

pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat

ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh

pemerintah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang,

termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa

bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena

alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber

daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut, dan kandungan

pertambangan. Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan

berpindah.

2. Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, Piutang

Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

1) Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera

untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu

12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

2) Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas

dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan

kurs tengah BI pada tanggal neraca.

3) Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul


17


berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihan

atau yang dipersamakan, yang diharapkan diterima pengembaliannya

dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

4) Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR)

yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca

disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.

5) Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan

yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional

pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual

dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

6) Persediaan dicatat di neraca berdasarkan hasil perhitungan fisik pada

tanggal neraca dikalikan dengan:

a) harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;

b) harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;

c) harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh

dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

1) Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh

pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa

manfaat lebih dari satu tahun.

2) Aset tetap dilaporkan pada neraca berdasarkan harga perolehan atau

harga wajar.

3) Nilai aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga

wajar.

4) Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum

kapitalisasi sebagai berikut:

a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan

olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000

(satu juta rupiah);

b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama

dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);

c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum

kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai beban kecuali

pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/ jaringan, dan aset tetap

lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak

kesenian.

5) Pemerintah melakukan penilaian kembali (revaluasi) berdasarkan

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2017 tentang

Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan

Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2017 tentang Pedoman

Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara. Revaluasi

dilakukan terhadap aset tetap berupa Tanah, Gedung dan Bangunan,

serta Jalan, Jaringan,dan Irigasi berupa Jalan Jembatan dan Bangunan


18


Air pada Kementerian Negara/Lembaga sesuai kodefikasi Barang

Milik Negara yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2015.

Termasuk dalam ruang lingkup objek revaluasi adalah aset tetap pada

Kementerian/Lembaga yang sedang dilaksanakan Pemanfaatan.

Pelaksanaan penilaian dalam rangka revaluasi dilakukan dengan

pendekatan data pasar, pendekatan biaya, dan/atau pendekatan

pendapatan oleh Penilai Pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal

Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan. Revaluasi dilakukan pada

tahun 2017 dan 2018. Berdasarkan pertimbangan efisiensi anggaran

dan waktu penyelesaian, pelaksanaan penilaian dilakukan dengan

survei lapangan untuk objek penilaian berupa Tanah dan tanpa survei

lapangan untuk objek penilaian selain Tanah. Sampai dengan tahun

2018, hasil IP BMN belum disajikan dalam Laporan Keuangan

Kementerian LHK, namun tetap tersaji dalam Laporan BMN tingkat

Satker, Eselon I dan Kementerian karena:

a) Pada tahun 2017, proses IP belum selesai untuk seluruh BMN,

sehingga tidak seharusnya sebagian aset disajikan menggunakan

nilai perolehan dan sebagian menggunakan nilai wajar hasil IP.

b) Pada tahun 2018, terdapat temuan BPK RI atas IP BMN tahun

2017-2018 yang harus ditindaklanjuti.

Sesuai dengan surat Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor S-

58/PB/2020 tanggal 24 Januari 2020 tentang Rilis update Aplikasi

SIMAK BMN Versi 19.2 serta Petunjuk Teknis Pencatatan dan

Penyajian Koreksi Hasil Inventarisasi dan Penilaian Kembali BMN

dalam LK K/L Tahun 2019 Menggunakan Apliaksi SIMAK BMN dan

SAIBA, seluruh hasil penilaian kembali BMN tahun 2017-2018 serta

perbaikannya disajikan dalam LK tahun 2019.

6) Nilai aset tetap hasil penilaian kembali menjadi nilai perolehan baru

dan nilai akumulasi penyusutannya adalah nol. Dalam hal nilai aset

tetap hasil revaluasi lebih tinggi dari nilai buku sebelumnya maka

selisih tersebut diakui sebagai penambah ekuitas pada Laporan

Keuangan. Namun, apabila nilai aset tetap hasil revaluasi lebih rendah

dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai

pengurang ekuitas pada Laporan Keuangan.

7) Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional

pemerintah yang disebabkan karena aus, ketinggalan jaman, tidak

sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak

berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), masa

kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos

Aset Lainnya.

8) Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya,

dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas

sesuai ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN.


19


Piutang

Jangka

Panjang

c. Piutang Jangka Panjang

1) Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau

akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan.

Termasuk dalam Piutang Jangka Panjang adalah Tagihan Penjualan

Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti

Rugi (TP/TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun.

2) TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset

pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai

sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang

bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar

oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan

angsuran.

3) TP adalah tagihan yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan

kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum

mengakibatkan kerugian Negara/daerah.

4) TGR adalah suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri

atau bukan pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk

menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara

sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan

yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau

kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.

Aset

Lainnya

d. Aset Lainnya

1) Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan

piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset

Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain.

2) Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan

tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam

menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya

termasuk hak atas kekayaan intelektual.

3) Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari

penggunaan operasional entitas.

Kebijakan

Akuntansi

atas

Kewajiban

A.6.6. Kewajiban

1. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang

penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi

pemerintah.

2. Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek

dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika

diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan

setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja


20


yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar

Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika

diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua

belas bulan setelah tanggal pelaporan.

3. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban

pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas A.6.7. Ekuitas

Ekuitas dana merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode.

Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan

Ekuitas.

Penyisihan

Piutang Tak

Tertagih

A.6.8. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

1. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk

sebesar persentase tertentu dari piutang berdasarkan penggolongan kualitas

piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan

jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah.

2. Kualitas piutang didasarkan pada kondisi masing-masing piutang pada

tanggal pelaporan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor

69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan

Penyisihan Piutang Tak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan

Bendahara Umum Negara. Kriteria Kualitas piutang diatur sebagai berikut:

Tabel 3. Penggolongan Kualitas Piutang

Kualitas Piutang Uraian Penyisihan

Lancar Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo 0.5%

Kurang Lancar Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan

Pertama tidak dilakukan pelunasan 10%

Diragukan Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan

Kedua tidak dilakukan pelunasan 50%

Macet 1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan

Ketiga tidak dilakukan pelunasan

100%

2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan

Piutang Negara/DJKN

Penyusutan

Aset Tetap

A.6.9. Penyusutan Aset Tetap

1. Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan

kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap

didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.01/PMK.06/2013 tentang

Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah

Pusat sebagaimana diubah dengan PMK. 90/PMK.06/2014 tentang

Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah


21


Pusat.

2. Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:

a. Tanah.

b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP).

c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau

dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada

Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.

3. Penghitungan dan pencatatan penyusutan aset tetap dilakukan setiap akhir

semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.

4. Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus

yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap

secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.

5. Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri

Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam

Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas

Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat tersebut tersaji pada

Tabel berikut:

Tabel 4. Penggolongan Masa Manfaat Kelompok Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap Masa Manfaat

Peralatan dan Mesin 2 s.d. 20 tahun

Gedung dan Bangunan 10 s.d. 50 tahun

Jalan, Jaringan dan Irigasi 5 s.d 40 tahun

Alat Tetap Lainnya (Alat Musik Modern) 4 tahun

A.7. KEBIJAKAN AKUNTANSI LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2019

1. Catatan atas Laporan Keuangan mengikuti ilustrasi pada PMK Nomor

222/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas PMK Nomor 177/PMK.05/2015

tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan

Kementerian Negara/Lembaga, disesuaikan dengan karakteriksik

Kementerian LHK.

2. Penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2019 (Unaudited) didasarkan pula

pada surat Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor S-2157/PB/2019 tanggal

31 Desember 2019 tentang Jadwal Rekonsiliasi, Penyusunan dan

Penyampaian LKKL Tahun 2019 Unaudited serta Perlakuan Akuntansi atas

Transaksi Akhir Tahun.


22

Catatan atas Laporan Keuangan – Laporan Realisasi Anggaran

Realisasi

Pendapatan

Rp5,9T

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI

ANGGARAN

Selama periode berjalan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah

mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA

awal. Hal ini disebabkan oleh adanya program penghematan belanja

pemerintah dan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan

situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan

sumber pendapatan dan jenis belanja adalah sebagai berikut:

Tabel 5. Estimasi Pendapatan dan Anggaran Belanja Tahun 2019

ANGGARAN ANGGARAN

AWAL SETELAH REVISI

Pendapatan

Pendapatan Negara Bukan Pajak 4.775.356.680.000 4.775.356.680.000

Pendapatan Lain-lain - -

Jumlah Pendapatan 4.775.356.680.000 4.775.356.680.000

Belanja

Belanja Pegawai 1.833.346.958.000 1.978.723.188.000

Belanja Barang 6.693.264.611.000 6.598.644.690.000

Belanja Modal 452.038.366.000 618.749.430.000

Belanja Bantuan Sosial - -

Jumlah Belanja 8.978.649.935.000 9.196.117.308.000

2019

URAIAN

Sedangkan apabila dilihat dari Kegiatan Kementerian Lingkungan Hidup

dan Kehutanan maka perubahannya adalah sebagaimana tercantum dalam

tabel 6.

B.1. Pendapatan

Pendapatan Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

terdiri dari Pendapatan Kehutanan, Pendapatan dari Pengelolaan BMN,

Pendapatan Jasa, Pendapatan Bunga dan Uang Sitaan Hasil Korupsi,

Pendapatan Iuran dan Denda, Pendapatan Lain-Lain, Pendapatan Jasa

Layanan Umum dan Pendapatan BLU Lainnya


23


Tabel 6. Rincian Anggaran Belanja Menurut Program Tahun 2019

ANGGARAN ANGGARAN

AWAL SETELAH REVISI

1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan

Tugas Teknis Lainnya Kementerian LHK

584.448.397.000 620.157.333.000

2 Program Pengawasan dan Peningkatan

Akuntabilitas Aparatur Bidang Lingkungan

Hidup dan Kehutanan

86.837.312.000 86.837.312.000

3 Program Penelitian dan Pengembangan

Lingkungan Hidup dan Kehutanan

270.854.125.000 396.610.430.000

4 Program Pengelolaan Hutan Produksi Lestari

Dan Usaha Kehutanan

258.253.944.000 274.230.489.000

5 Program Pengendalian DAS dan Hutan Lindung 3.238.837.116.000 3.271.966.068.000

6 Program Konservasi Sumber Daya Alam dan

Ekosistem

1.543.020.976.000 1.647.881.906.000

7 Program Planologi dan Tata Lingkungan 442.985.426.000 451.314.101.000

8 Program Peningkatan Penyuluhan dan

Pengembangan SDM

310.840.945.000 331.744.430.000

9 Program Perhutanan Sosial dan Kemitraan

Lingkungan

678.928.568.000 440.976.321.000

10 Program Penegakan Hukum Lingkungan Hidup

dan Kehutanan

451.284.941.000 450.634.941.000

11 Program Pengendalian Perubahan Iklim 297.068.857.000 362.046.715.000

12 Program Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3 282.282.534.000 287.482.534.000

13 Program Pengendalian Pencemaran dan


533.006.794.000 574.234.728.000

Total Belanja 8.978.649.935.000 9.196.117.308.000

PROGRAM 2019

NO

B.1.1. Penerimaan Negara Bukan Pajak

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019

adalah sebesar Rp5.992.073.615.963,00 atau mencapai 125,48% dari estimasi

pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp4.775.356.680.000,00. Pendapatan

Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terdiri dari

Pendapatan Kehutanan, Pendapatan dari Pengelolaan BMN, Pendapatan Jasa,

Pendapatan Bunga dan Uang Sitaan Hasil Korupsi, Pendapatan Iuran dan

Denda, Pendapatan Lain-Lain, Pendapatan Jasa Layanan Umum dan

Pendapatan BLU Lainnya. Rincian Estimasi Pendapatan dan Realisasi

Pendapatan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah

sebagaimana tabel 7.


24


Tabel 7. Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Estimasi Realisasi %

I.

1. 4.511.543.106.000 5.007.256.645.029 110,99

II. Pendapatan BLU (424)

1. 9.200.000.000 12.087.713.133 0,00

2. 121.600.000.000 151.623.220.525 124,69

III. PNBP Lainnya

1. 300.000.000 35.063.955.128 11687,99

2. Pendapatan Jasa Lainnya (4256) 130.940.935.000 205.318.239.471 156,80

3. 1.740.279.000 10.371.784.476 595,98

4. 32.360.000 166.675.000 515,06

5. - 364.368.632.024 100,00

6. - 189.317.015.738 100,00

7. - 16.499.735.439 100,00

4.775.356.680.000 5.992.073.615.963 125,48

Uraian

Pendapatan Penerimaan Bukan Pajak

Pendapatan Sumber Daya Alam (421)

Jumlah

Pendapatan Kehutanan (4214)

Pendapatan Jasa Layanan Umum (4241)

Pendapatan BLU Lainnya (4249)

Pendapatan dari Pengelolaan BMN (4251)

Pendapatan Administrasi Dan Penegakan

Hukum (4252)

Pendapatan Denda (4258)

Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan

Teknologi (4254)

Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening

Perbankan (4257)

Pendapatan Lain-Lain (4259)

Realisasi Pendapatan 31 Desember 2019 mengalami kenaikan sebesar

8,66% dibandingkan 31 Desember 2018, hal ini disebabkan oleh adanya

peningkatan pendapatan kehutanan, pendapatan dari pengelolaan BMN,

Pendapatan Jasa Layanan Umum, Pendapatan Administrasi dan

Penegakan Hukum serta Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan

Teknologi.

Tabel 8. Perbandingan Realisasi Pendapatan

31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

URAIANREALISASI

31 DES 2019

REALISASI

31 DES 2018

NAIK

(TURUN) %

Pendapatan Kehutanan 5.007.256.645.029 4.760.407.698.929 5,19

Pendapatan dari Pengelolaan BMN 35.063.955.128 34.440.195.029 1,81

Pendapatan Jasa Lainnya 205.318.239.471 206.469.110.009 (0,56)

Pendapatan Bunga 364.368.632.024 286.383.817.563 27,23

Pendapatan Iuran dan Denda 189.317.015.738 59.749.756.849 216,85

Pendapatan Lain-lain 16.499.735.439 17.524.520.225 (5,85)

Pendapatan Jasa Layanan Umum 12.087.713.133 2.674.985.199 351,88

Pendapatan BLU Lainnya 151.623.220.525 141.687.811.329 7,01

Pendapatan Administrasi Dan Penegakan

Hukum

10.371.784.476 4.976.230.350 108,43

Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan

Teknologi

166.675.000 18.312.500 810,17

Jumlah 5.992.073.615.963 5.514.332.437.982 8,66


25


Realisasi pendapatan lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan

Kehutanan 31 Desember 2019 per Eselon I tersaji sebagai berikut :

Tabel 9. Realisasi Pendapatan per Eselon I

NO ESELON I PENDAPATAN

1 SEKRETARIAT JENDERAL 3.483.823.489.810

2 INSPEKTORAT JENDERAL 233.499.622

3 DITJEN PHPL 1.442.950.447

4 DITJEN PDASHL 3.984.829.837

5 DITJEN KSDAE 203.322.559.434

6 DITJEN PKTL 2.128.711.534.368

7 BADAN LITBANG 3.023.092.021

8 BADAN P2SDM 2.871.153.383

9 DITJEN PSKL 906.805.309

10 DITJEN GAKUM 155.658.748.711

11 DITJEN PPI 584.239.265

12 DITJEN PSLB3 407.536.376

13 DITJEN PPKL 7.103.177.380

5.992.073.615.963 JUMLAH

Realisasi pendapatan Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan

Kehutanan 31 Desember 2019 per jenis Pendapatan Penerimaan Bukan

Pajak dapat di jelaskan sebagai berikut :

B.1.1.1 Pendapatan Kehutanan (4214)

Pendapatan Kehutanan Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan

Kehutanan 31 Desember 2019 sebesar Rp5.007.256.645.029,00 terdiri dari :

B.1.1.1.1. Pendapatan Dana Reboisasi (421411)

DR adalah dana untuk reboisasi dan rehabilitasi hutan serta kegiatan

pendukungnya yang dipungut dari pemegang izin usaha pemanfaatan hasil

hutan dari hutan alam yang berupa kayu. Pendapatan DR dipungut dari

perusahaan yang bergerak di bidang kehutanan pemegang Hak Penggunaan

Hutan (HPH), Ijin Penebangan Kayu (IPK) dan pemenang Lelang Kayu

Sitaan.

Saldo akun ini merupakan realisasi pendapatan DR yang disetorkan ke Kas

Negara oleh Wajib Bayar dalam bentuk USD dan dicatat dalam akun

penerimaan Dana Reboisasi (421411). Penyetoran PNBP oleh Wajib Bayar

dilakukan langsung ke Kas Negara secara elektronik dengan menggunakan

Sistem Informasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Online (Simponi) sesuai

Peraturan Menteri Keuangan RI nomor 32/PMK.05/2014 dan Peraturan

Direktur Jenderal Anggaran nomor PER-1/AG/2014.

Eselon I Sekretariat Jenderal pada satker Biro Keuangan melakukan

rekonsiliasi setoran PNBP Dana Reboisasi dengan KPPN Khusus

Penerimaan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan


26


dan dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi setiap bulan sesuai dengan

Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor KEP-447/PB/2016

tentang rekonsiliasi atas rekapitulasi data PNBP secara terpusat.

Untuk pengakuan pengembalian pinjaman/kredit yang berasal dari Dana

Reboisasi mulai tahun 2018, dicatat dalam Akun Pendapatan Jasa di Bidang

LHK (425619) sesuai dengan Surat Edaran Sekretariat Jenderal Nomor:

SE.7/SETJEN/Rokeu/Keu.I/II/2017 tentang Perubahan Segmen Akun

PNBP dalam Bagan Akun Standar (BAS). Pengembalian kredit tersebut

merupakan pengembalian pokok pinjaman dan bunga pinjaman.

Realisasi Pendapatan DR 31 Desember 2019 adalah sebesar

Rp1.653.955.845.051,00 atau mencapai 75,23% dari estimasi sebesar

Rp2.198.468.053.000,00 atau mengalami penurunan sebesar 16,55%

dibandingkan 31 Desember 2018 sebesar Rp1.982.019.914.691,00.

B.1.1.1.2. Pendapatan Provisi Sumber Daya Hutan (421421)

PSDH adalah pungutan yang dikenakan kepada pemegang izin sebagai

pengganti nilai intrinsik dari hasil hutan yang dipungut dari hutan negara.

PSDH merupakan pendapatan yang dipungut dari perusahaan yang

bergerak di bidang kehutanan pemegang HPH, IPK dan pemenang Lelang

Kayu Sitaan.

Saldo akun ini merupakan realisasi pendapatan PSDH yang disetorkan ke

Kas Negara oleh Wajib Bayar dalam bentuk IDR dan dicatat dalam akun

penerimaan Provisi Sumber Daya Hutan (421421). Penyetoran PNBP oleh

Wajib Bayar dilakukan langsung ke Kas Negara secara elektronik dengan

menggunakan Sistem Informasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Online

(Simponi) sesuai Peraturan Menteri Keuangan RI nomor 32/PMK.05/2014

dan Peraturan Direktur Jenderal Anggaran nomor PER-1/AG/2014.

Eselon I Sekretariat Jenderal pada satker Biro Keuangan melakukan

rekonsiliasi setoran PNBP PSDH dengan KPPN Khusus Penerimaan,

Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan dan dituangkan

dalam Berita Acara Rekonsiliasi setiap bulan sesuai dengan Keputusan

Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor KEP-447/PB/2016 tentang

rekonsiliasi atas rekapitulasi data PNBP secara terpusat.

Realisasi Pendapatan PSDH 31 Desember 2019 adalah sebesar

Rp1.078.460.288.969,00 atau mencapai 115.84% dari estimasi sebesar

Rp930.974.041.000,00 atau mengalami penurunan sebesar 5,52% apabila

dibandingkan tahun 2018 sebesar Rp1.141.414.248.868,00.

B.1.1.1.3. Pendapatan Iuran Ijin Usaha Pemanfaatan Hutan (421435)

IIUPH adalah pungutan yang dikenakan kepada pemegang izin usaha

pemanfaatan hutan atas suatu kawasan hutan tertentu yang dilakukan sekali

pada saat izin tersebut diberikan. IIUPH juga dikenakan pada izin


27


penambahan areal kerja dan atau izin perpanjangan usaha pemanfaatan

hutan. Pendapatan ini dipungut dari perusahaan yang bergerak di bidang

kehutanan pemegang ijin usaha pengelolaan hutan (IUPH/HPH).

Saldo akun ini merupakan realisasi pendapatan IIUPH yang disetorkan ke

Kas Negara oleh Wajib Bayar dalam bentuk IDR dan dicatat dalam akun

penerimaan Provisi Sumber Daya Hutan (421435). Penyetoran PNBP oleh

Wajib Bayar dilakukan langsung ke Kas Negara secara elektronik dengan

menggunakan Sistem Informasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Online

(Simponi) sesuai Peraturan Menteri Keuangan RI nomor 32/PMK.05/2014

dan Peraturan Direktur Jenderal Anggaran nomor PER-1/AG/2014.

Realisasi Pendapatan IIUPH 31 Desember 2019 adalah sebesar

Rp153.271.617.074,00 atau mencapai 70,44% dari estimasi sebesar

Rp217.586.438.000,00 atau mengalami kenaikan sebesar 50,66%

dibandingkan 31 Desember 2018 sebesar Rp101.732.195.506,00.

B.1.1.1.4. Pendapatan Penggunaan Kawasan Hutan Untuk

Kepentingan Pembangunan Di Luar Kegiatan Kehutanan (421441)

Pendapatan penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan

di luar kegiatan kehutanan adalah PNBP yang berasal dari penggunaan

kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan

kehutanan yang luas kawasan hutannya di atas 30% (tiga puluh persen)

dari luas daerah aliran sungai dan atau pulau.

Pendapatan Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Kepentingan Untuk

Kepentingan Pembangunan Di Luar Kegiatan Kehutanan per 31 Desember

2019 sebesar Rp2.121.568.893.935,00 atau mencapai 182,18% dari

estimasi sebesar Rp1.164.514.574.000,00 atau mengalami kenaikan sebesar

38,19% dibandingkan tanggal 31 Desember 2018 Rp1.535.241.339.864,00.

Hal ini disebabkan oleh peningkatan jumlah setoran PNBP Penggunaan

Kawasan Hutan tahun berjalan, terutang tahun sebelumnya, kekurangan

pembayaran hasil Berita Acara Verifikasi dan Pembayaran denda.

Pendapatan ini berasal dari eselon I Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata

Lingkungan.

B.1.1.2. Pendapatan Jasa Layanan Umum (4241)

Pendapatan Jasa Layanan Umum lingkup Kementerian LHK Lingkungan

Hidup dan Kehutanan 31 Desember 2019 sebesar Rp12.087.713.133,00

berasal dari Pendapatan Program Dana Bergulir Sektoral (424134).

Pendapatan ini terdapat pada eselon I Sekretariat Jenderal dan merupakan

penerimaan atas bunga pinjaman dari debitur. Pendapatan Program Dana

Bergulir Sektoral mengalami kenaikan sebesar 351,88% dibandingkan 31

Desember 2018 yaitu sebesar Rp2.674.985.199,00.


28


B.1.1.3. Pendapatan BLU Lainnya (4249)

Pendapatan BLU Lainnya Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan

Kehutanan 31 Desember 2019 sebesar RP151.623.220.525,00 berasal dari

Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU (424911). Pendapatan ini

terdapat pada Eselon I Sekretariat Jenderal dan merupakan pendapatan atas

jasa bunga jasa giro dan bunga pinjaman dana bergulir BLU. Pendapatan

Jasa Layanan Perbankan BLU mengalami kenaikan 7,01% dari 31

Desember 2018 Rp141.687.811.329,00

B.1.1.4. Pendapatan dari Penjualan, Pengelolaan BMN, dan Iuran

Badan Usaha (4251)

Pendapatan dari Pengelolaan BMN Lingkup Kementerian Lingkungan

Hidup dan Kehutanan 31 Desember 2019 sebesar Rp35.063.955.128,00.

B.1.1.4.1. Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung dan Bangunan

(425121)

Akun Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung dan Bangunan digunakan

untuk mencatat pendapatan dari penjualan Tanah, Gedung, dan

Bangunan, tidak termasuk penjualan sewa beli rumah Negara. Saldo

per 31 Desember 2019 sebesar Rp16.550.000,00 atau mengalami kenaikan

sebesar 401,52% dari 31 Desember 2018 Rp3.300.000,00 merupakan

pendapatan dari eselon I Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan

Ekosistem dan Ditjen Pengendalian Perubahan Iklim.

B.1.1.4.2. Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin (425122)

Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin 31 Desember 2019 sebesar

Rp4.280.238.877,00 atau mengalami kenaikan sebesar 8,30% dari 31

Desember 2018 Rp3.952.333.807,00 terdapat pada Eselon I Sekretariat

Jenderal, Inspektorat Jenderal, Ditjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari,

Ditjen Pengendalian DAS dan Hutan Lindung, Ditjen Konservasi Sumber

Daya Alam dan Ekosistem, Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata

Lingkungan, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Alam,

Ditjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Ditjen

Pengendalian Perubahan Iklim, Ditjen Pengelolaan Sampah, Limbah dan

Bahan Beracun dan Ditjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan

Lingkungan.

B.1.1.4.3. Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya (425129)

Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya 31 Desember 2019

sebesar Rp4.424.964.416,00 mengalami kenaikan sebesar 137,92% dari 31

Desember 2018 Rp1.859.867.060,00 berupa hasil lelang BMN terdapat

pada eselon I Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Ditjen Pengelolaan

Hutan Produksi Lestari, Ditjen Pengendalian DAS dan Hutan Lindung,

Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, Ditjen Planologi


29


Kehutanan, Badan Penelitian dan Pengembangan dan Inovasi, Badan

Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Alam dan Ditjen Penegakan

Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

B.1.1.4.4. Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan (425131)

Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan 31 Desember 2019 sebesar

Rp24.831.503.191,00 mengalami penurunan 11,50% dari 31 Desember

2018 Rp28.058.927.162,00 merupakan pendapatan sewa tanah, gedung dan

bangunan termasuk pendapatan sewa rumah dinas terdapat pada eselon I

Sekretariat Jenderal, Ditjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Ditjen

Pengendalian DAS dan Hutan Lindung, Ditjen Konservasi Sumber Daya

Alam dan Ekosistem, Ditjen Planologi Kehutanan, Badan Penelitian dan

Pengembangan dan Inovasi, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber

Daya Alam, Ditjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan, Ditjen

Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Ditjen

Pengendalian Perubahan Iklim.

B.1.1.4.5. Pendapatan dari KSP Tanah, Gedung, dan Bangunan

(425134)

Pendapatan dari KSP Tanah, Gedung, dan Bangunan 31 Desember 2019

sebesar Rp566.948.644,00 mengalami kenaikan 15256,14% dari 31

Desember 2018 Rp3.692.000,00 merupakan pendapatan dari eselon I

Sekretariat Jenderal terkait dengan Persetujuan Kerjasama Pemanfaatan

BMN (KSP) sebagian BMN berupa tanah di Kanci, Jawa Barat antara

Kementerian LHK dengan PT Cirebon Energi Prasarana.

B.1.1.4.6. Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai

dengan Tusi (425151)

Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasana 31 Desember 2019 sebesar

Rp943.750.000,00 mengalami kenaikan 67,90% dari 31 Desember 2018

Rp562.075.000,00 merupakan pendapatan pada eselon I Ditjen Konservasi

Sumber Daya Alam dan Ekosistem dan Badan Penyuluhan dan

Pengembangan Sumber Daya Alam berupa pendapatan atas sewa wisma

ruang kelas, asrama dan aula.

B.1.1.5. Pendapatan Administrasi dan Penegakan Hukum (4252)

Pendapatan Administrasi dan Penegakan Hukum 31 Desember 2019

sebesar Rp10.371.784.476,00 mengalami kenaikan 108,43% dari 31

Desember 2018 Rp4.976.230.350,00 terdiri dari:

B.1.1.5.1. Pendapatan Perizinan di Bidang Lingkungan Hidup dan

Kehutanan (425255)

Pendapatan Perizinan di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan 31

Desember 2019 sebesar Rp9.095.993.526,00 mengalami kenaikan 124,71%

dari 31 Desember 2018 Rp4.047.813.250,00 terdapat pada eselon I


30


Sekretariat Jenderal (berupa pendapatan iuran izin usaha pemanfaatan jasa

lingkungan pada hutan produksi/IUPJL), Ditjen Pengendalian DAS dan

Hutan Lindung dan Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem.

B.1.1.5.2. Pendapatan Pengujian, Sertifikasi dan Standardisasi

(425282)

Pendapatan Pengujian, Sertifikasi dan Standardisasi 31 Desember 2019


Desember 2018 Rp928.471.100,00 terdapat pada eselon I Sekretariat

Jenderal (berupa pendapatan dari hasil laboratorium pengujian parameter

kualitas air dan limbah cair), Ditjen Pengendalian DAS dan Hutan Lindung

dan Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi.

B.1.1.6. Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset dan Teknologi (4254)

Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset dan Teknologi 31 Desember 2019

sebesar Rp166.675.000,00 berasal dari Pendapatan Hasil Penelitian/Riset

dan Hasil Pengembangan Iptek (425434) mengalami kenaikan 810,17%

dari 31 Desember 2018 Rp18.312.500,00 terdapat pada eselon I Badan

Penelitian, Pengembangan dan Inovasi.

B.1.1.7. Pendapatan Jasa Lainnya (4256)

Pendapatan Jasa Lainnya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

31 Desember 2019 sebesar Rp205.318.239.471,00 mengalami penurunan

0,56% dari 31 Desember 2018 Rp206.469.110.009,00 terdiri dari:

B.1.1.7.1. Pendapatan Wisata Alam (425611)

Pendapatan Wisata Alam 31 Desember 2019 sebesar Rp163.397.316.441,00

mengalami penurunan 2,72% dari 31 Desember 2018

Rp167.973.733.335,00 terdapat pada Eselon I Ditjen Konservasi Sumber

Daya Alam dan Ekosistem.

B.1.1.7.2. Pendapatan Iuran di Bidang Lingkungan Hidup dan

Kehutanan (425612)

Pendapatan Iuran di Bidang Lingkungan Hidup dan kehutanan 31


dari 31 Desember 2018 Rp21.094.153.074,00 terdapat pada Eselon I Ditjen

Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem.

B.1.1.7.3. Pendapatan Jasa di Bidang Lingkungan Hidup dan

Kehutanan (425619)

Pendapatan Jasa di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan 31 Desember

2019 sebesar Rp14.499.462.823,00 mengalami penurunan 3,52% dari 31


Jenderal (berupa pendapatan atas hasil lelang kayu temuan dan hasil lelang


31


tumbuhan yang tidak di lindungi Undang-Undang serta pengembalian

pinjaman kredit HTI, KUK-DAS, KUHR dan KUPA), Ditjen Pengendalian

DAS dan Hutan Lindung, Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan

Ekosistem dan Badan Penelitian dan Pengembangan dan Inovasi.

B.1.1.7.4. Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan, dan Informasi (425692)

Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan, dan Informasi 31 Desember 2019

sebesar Rp19.504.500,00 mengalami kenaikan 41,81% dari 31 Desember

2018 Rp13.753.500,00 terdapat pada Eseslon I Sekretariat Jenderal, Ditjen

Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem dan Badan Penelitian dan

Pengembangan dan Inovasi.

B.1.1.7.5. Pendapatan Jasa Lainnya (425699)

Pendapatan Jasa Lainnya 31 Desember 2019 sebesar Rp4.588.079.809,00

mengalami kenaikan 94,43% dari 31 Desember 2018 Rp2.359.752.716,00

terdapat pada Eselon I Ditjen Pengendalian DAS dan Hutan Lindung dan

Ditjen Planologi Kehutanan.

B.1.1.8. Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan (4257)

Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan 31 Desember 2019


Desember 2018 Rp286.383.817.563,00 terdiri dari :

B.1.1.8.1. Pendapatan Bunga dari Rekening Pembangunan Hutan

(425717)

Pendapatan Bunga dari Rekening Pembangunan Hutan akun untuk

mencatat PNBP yang berasal dari bunga dari pengelolaan rekening

pembangunan hutan sebagaimana diatur pada Peraturan Pemerintah

Nomor 35 Tahun 2002 tentang Dana Reboisasi. Saldo per 31 Desember

2019 sebesar Rp363.779.834.791,00 mengalami kenaikan 27,10% dari 31


Jenderal. Pencatatan pendapatan bunga dari RPH dilakukan sesuai dengan

arahan Kementerian Keuangan agar setoran tersebut dicatat sebagai

penerimaan pada Biro Keuangan Sekretariat Jenderal Kementerian

Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

B.1.1.8.2. Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro) (425764)

Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro) 31 Desember 2019


2018 Rp6.640.123,00 terdapat pada Eselon I Sekretariat Jenderal, Ditjen

Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Ditjen Pengendalian DAS dan Hutan

Lindung, Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, Ditjen

Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Badan Penelitian dan

Pengembangan dan Inovasi, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber

Daya Alam, Ditjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan, Ditjen


32


Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Ditjen

Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan.

B.1.1.8.3. Pendapatan dari Penutupan Rekening (425765)

Pendapatan dari Penutupan Rekening 31 Desember 2019 sebesar Rp

471.515,00 mengalami kenaikan 100% dari 31 Desember 2018 terdapat

pada Eselon I Ditjen Pengendalian Perubahan Iklim.

B.1.1.8.4. Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap

Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain

(425791)

Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara 31 Desember 2019


2018 Rp119.620.303,00 terdapat pada Eselon I Sekretariat Jenderal,

Inspektorat Jenderal, Ditjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Ditjen


Alam dan Ekosistem, Badan Penelitian Pengembangan dan Inovasi, Badan

Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Alam dan Ditjen

Pengendalian Perubahan Iklim.


Bendahara (425792)

Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara 31 Desember 2019


2018 Rp33.622.096,00 terdapat pada Eselon I Sekertariat Jenderal, Ditjen

Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem dan Badan Penyuluhan dan

Pengembangan Sumber Daya Alam.


Pihak Lain/Pihak Ketiga (425793)

Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pihak 31

Desember 2019 sebesar Rp152.122.475,00 mengalami kenaikan 1905,30%

dari 31 Desember 2018 Rp7.586.036,00 terdapat pada Eselon I Ditjen


B.1.1.9. Pendapatan Denda (4258)

Pendapatan Denda Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 31

Desember 2019 sebesar Rp189.317.015.738,00 mengalami kenaikan

216,85% dari 31 Desember 2018 Rp59.749.756.849,00.

B.1.1.9.1. Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah

(425811)

Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah 31 Desember 2019


Desember 2018 Rp2.052.459.704,00 terdapat pada eselon I Sekretariat


33


Jenderal, Ditjen Pengendalian DAS dan Hutan Lindung, Ditjen Konservasi

Sumber Daya Alam dan Ekosistem, Ditjen Planologi Kehutanan, Badan

Penelitian dan Pengembangan dan Inovasi, Badan Penyuluhan dan

Pengembangan Sumber Daya Alam, Ditjen Perhutanan Sosial dan

Kemitraan Lingkungan, Ditjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan

Kehutanan, Ditjen Pengendalian Perubahan Iklim, Ditjen Pengelolaan

Sampah, Limbah dan Bahan Beracun dan Ditjen Pengendalian Pencemaran

dan Kerusakan Lingkungan.

B.1.1.9.2. Pendapatan Denda/Kompensasi di Bidang Lingkungan

Hidup dan Kehutanan (425829)

Akun ini digunakan untuk mencatat pendapatan denda/kompensasi di

bidang lingkungan hidup dan kehutanan, antara lain berupa ganti rugi

tegakan, denda pelanggaran eksploitasi hutan (DPEH), denda

administratif bidang perlindungan hutan dan konservasi alam, dan ganti

kerugian akibat terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan

hidup.Pendapatan Denda/Kompensasi di bidang Lingkungan Hidup dan

Kehutanan 31 Desember 2019 sebesar Rp186.852.312.165,00 mengalami

kenaikan 223,85% dari 31 Desember 2018 Rp57.697.297.145,00 terdapat

pada eselon I Sekretariat Jenderal, Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam

dan Ekosistem dan Ditjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan

Kehutanan.

Termasuk dalam pendapatan ini adalah pendapatan denda pelanggaran

eksploitasi hutan (DPEH) serta Ganti Rugi Tegakan pada Biro Keuangan

sebesar Rp31.816.726.181,00. Ganti rugi tegakan atau penggantian nilai

tegakan merupakan salah satu kewajiban selain PSDH dan DR yang harus

dibayar kepada negara akibat dari izin pemanfaatan kayu, penggunaan

kawasan hutan melalui izin pinjam pakai, kegiatan penyiapan lahan dalam

pembangunan hutan tanaman, dan dari areal kawasan hutan yang telah

dilepas dan dibebani Hak Guna Usaha (HGU) yang masih terdapat hasil

hutan kayu dari pohon yang tumbuh secara alami sebelum terbitnya HGU.

Nilai tegakan adalah harga yang dibayar berdasarkan Laporan Hasil

Produksi (LHP).

B.1.1.9.3. Pendapatan Denda Lainnya (425839)

Pendapatan Denda Lainnya 31 Desember 2019 sebesar Rp1.471.200,00

mengalami kenaikan 100% dari 31 Desember 2018 Rp0,00 terdapat pada

eselon I Ditjen Pengendalian DAS dan Hutan Lindung berupa pendapatan

denda penyelesaian pekerjaan pemerintah.


34


B.1.1.10. Pendapatan Lain – Lain (4259)

Pendapatan lain-lain Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 31

Desember 2019 sebesar Rp16.499.735.439,00 terdiri dari:

B.1.1.10.1. Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran

Yang Lalu (425911)

Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu 31


dari tahun sebelumnya Rp1.618.176.323,00 merupakan kelebihan

pembayaran uang makan, pembayaran tunjangan kinerja dan kelebihan

pembayaran gaji terdapat pada tiga belas eselon I.

B.1.1.10.2. Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran

Yang Lalu (425912)

Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu 31

Desember 2019 sebesar Rp12.058.535.758,00 mengalami penurunan 6,40%

dari 31 Desember 2018 Rp12.883.275.080,00 terdapat pada tiga belas

eselon I.

B.1.1.10.3. Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran

Yang Lalu (425913)

Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu 31

Desember 2019 sebesar Rp1.855.064.881,00 mengalami penurunan 5,40%

dari 31 Desember 2018 Rp1.961.008.778,00 terdapat pada Eselon I

Sekretariat Jenderal, Ditjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Ditjen


Alam dan Ekosistem, Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi, Badan

Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Alam, Ditjen Penegakan

Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Ditjen Pengendalian Perubahan

Iklim, Ditjen Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Beracun dan Ditjen


B.1.1.10.4. Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non TP/TGR

Pensiunan PNS (425931)

Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan PNS 31

Desember 2019 sebesar Rp105.775.501,00 mengalami penurunan 47,35%

dari tahun sebelumnya Rp200.916.024,00 terdapat pada Eselon I Sekretariat

Jenderal, Inspektorat Jenderal, Ditjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari,

Ditjen Pengendalian DAS dan Hutan Lindung, Ditjen Konservasi Sumber

Daya Alam dan Ekosistem, Ditjen Planologi dan Tata Lingkungan, Badan

Penelitian, Pengembangan dan Inovasi, Badan Penyuluhan dan

Pengembangan Sumber Daya Alam, Ditjen Penegakan Hukum Lingkungan

Hidup dan Kehutanan


35


B.1.1.10.5. Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji (425991)

Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji 31 Desember 2019 sebesar

Rp20.235.496,00 mengalami kenaikan 156,83% dari 31 Desember 2018

Rp7.878.825,00 terdapat pada Eselon I Ditjen Penegakan Hukum

Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Ditjen Pengendalian Perubahan

Iklim.

B.1.1.10.6. Pendapatan Anggaran Lain-lain (425999)

Pendapatan Anggaran Lain-lain 31 Desember 2019 sebesar

Rp814.798.505,00 mengalami penurunan 4,51% dari tahun sebelumnya

Rp853.265.195,00 terdapat pada Eselon I Sekretariat Jenderal, Ditjen

Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Ditjen Pengendalian DAS dan Hutan

Lindung, Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, Badan

Penelitian, Pengembangan dan Inovasi, Badan Penyuluhan dan

Pengembangan Sumber Daya Alam, Ditjen Penegakan Hukum Lingkungan

Hidup dan Kehutanan dan Ditjen Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan

Beracun.


36

Catatan atas Laporan Keuangan- Laporan Realisasi Anggaran

Realisasi

Belanja

Negara

Rp8,8T

B.2. Belanja

Realisasi Belanja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 31

Desember 2019 adalah sebesar Rp8.843.040.517.179,00 atau 96,16% dari

anggaran belanja sebesar Rp9.196.117.308.000,00. Rincian anggaran dan

realisasi belanja 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 10.

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja 31 Desember 2019

Belanja Pegawai 1,978,723,188,000 1,937,881,855,722 97.94

Belanja Barang 6,598,644,690,000 6,301,606,081,219 95.50

Belanja Modal 618,749,430,000 603,552,580,238 97.54

Jumlah 9,196,117,308,000 8,843,040,517,179 96.16

Uraian

31 Desember 2019

Anggaran Realisasi % Real

Angg.

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat di lihat dalam grafik berikut

ini :

Grafik1. Anggaran dan Realisasi Belanja 31 Desember 2019

Sedangkan realisasi belanja berdasarkan program untuk 31 Desember 2019

adalah sebagai berikut :


37


Tabel 11.

Rincian Belanja Berdasarkan Program 31 Desember 2019

ANGGARAN REALISASI

Program Dukungan

Manajemen dan

Pelaksanaan Tugas Teknis

Lainnya Kementerian LHK

620,157,333,000 591,840,666,015 95.43

Program Pengawasan dan

Peningkatan Akuntabilitas

Aparatur Bidang Lingkungan

Hidup dan Kehutanan

86,837,312,000 85,617,728,663 98.60

Program Penelitian dan

Pengembangan Lingkungan

Hidup dan Kehutanan396,610,430,000 383,016,421,832 96.57

Program Pengelolaan Hutan

Produksi Lestari Dan Usaha

Kehutanan

274,230,489,000 266,781,622,388 97.28

Program Pengendalian DAS

dan Hutan Lindung 3,271,966,068,000 3,121,000,882,843 95.39

Program Konservasi Sumber

Daya Alam dan Ekosistem 1,647,881,906,000 1,608,881,836,978 97.63

Program Planologi dan Tata

Lingkungan451,314,101,000 422,599,646,291 93.64

Program Peningkatan

Penyuluhan dan

Pengembangan SDM

331,744,430,000 328,257,497,975 98.95

Program Perhutanan Sosial

dan Kemitraan Lingkungan 440,976,321,000 425,750,039,179 96.55

Program Penegakan Hukum

Lingkungan Hidup dan

Kehutanan450,634,941,000 444,947,977,138 98.74

Program Pengendalian

Perubahan Iklim 362,046,715,000 354,949,337,164 98.04

Program Pengelolaan

Sampah, Limbah dan B3 287,482,534,000 283,584,370,086 98.64

Program Pengendalian

Pencemaran dan Kerusakan

Lingkungan

574,234,728,000 525,812,490,627 91.57

Total Belanja 9,196,117,308,000 8,843,040,517,179 96.16

PROGRAM31 Desember 2019

%

Realisasi Belanja 31 Desember 2019 mengalami kenaikan sebesar 23,14%

dibandingkan realisasi belanja pada 31 Desember 2018.Hal ini disebabkan

oleh karena kenaikan anggaran belanja barang dan belanja modal untuk

mendukung tugas pokok, dan fungsi lingkup Kementerian Lingkungan

Hidup dan Kehutanan.

Realisasi belanja sebesar Rp8.843.040.517.179,00 terdiri dari Belanja

Pegawai sebesar Rp1.937.881.855.722,00, Belanja Barang sebesar

Rp6.301.606.081.219,00 dan Belanja Modal Rp603.552.580.238,00.


38


Belanja

Pegawai

Rp1.9T

Tabel 12. Perbandingan Realisasi Belanja


URAIAN 31 Desember 2019 31 Desember 2018

NAIK

(TURUN) %

Belanja Pegawai 1,937,881,855,722 1,917,981,838,419 1.04

Belanja Barang 6,301,606,081,219 4,589,002,842,831 37.32

Belanja Modal 603,552,580,238 673,950,044,206 (10.45)

Belanja Bantuan Sosial - - -

Jumlah 8,843,040,517,179 7,180,934,725,456 23.15

B.2.1.1 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

adalah masing-masing sebesar Rp1.937.881.855.722,00 dan

Rp1.917.981.838.419,00. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi,

baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan

peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara,

Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pegawai yang dipekerjakan oleh

pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang

telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan

modal.

Tabel 13. Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai

Menurut Jenis Belanja 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

31 Desember 2019 31 Desember 2018 Rp. %

5111Belanja Gaji dan Tunjangan

PNS1.154.466.334.118 1.124.375.001.991 30.091.332.127 2,68

5115Belanja Gaji dan Tunjangan

Pegawai Non PNS2.444.991.400 5.340.075.911 (2.895.084.511) (54,21)

5121 Belanja Honorarium - - - 0,00

5122 Belanja Lembur 2.156.616.400 2.448.366.400 (291.750.000) (11,92)

5124Belanja Tunj. Khusus & Blj Peg

Transito780.812.663.353 787.994.530.467 (7.181.867.114) (0,91)

1.939.880.605.271 1.920.157.974.769 19.722.630.502 1,03

632.680.704 674.584.553 (41.903.849) (6,21)

902.200 2.274.350 (1.372.150) 100,00

1.365.166.645 1.499.277.447 (134.110.802) (8,95)

1.998.749.549 2.176.136.350 (177.386.801) (8,15)

1.937.881.855.722 1.917.981.838.419 19.900.017.303 1,04Realisasi Netto

Kenaikan (Penurunan)Tahun AnggaranUraianKode

Realisasi Bruto

Pengembalian Belanja 5122



Total Pengembalian

Realisasi belanja pegawai tanggal 31 Desember 2019 mengalami kenaikan

sebesar 1,04% dari 31 Desember 2018. Kenaikan sebesar 2,68% pada

Belanja Gaji dan Tunjangan PNS disebabkan karena adanya kenaikan

tunjangan kinerja, tunjangan jabatan, dan tunjangan khusus pada tahun


39


Belanja

Barang

Rp4.5T

2019. Penurunan sebesar 54,21% pada Belanja Gaji dan Tunjangan Non

PNS disebabkan adanya pergeseran akun belanja pegawai pada Eselon I

Ditjen PPKL, yang semula dialokasikan di Belanja Gaji dan Tunjangan Non

PNS ke akun belanja pegawai yang lain. Sedangkan penurunan sebesar

11,92% pada Belanja Lembur dikarenakan berkurangnya intensitas lembur

berdasarkan perintah pejabat yang berwenang.

B.2.1.2 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah

masing-masing sebesar Rp6.301.606.081.219,00 dan

Rp4.589.002.842.831,00. Realisasi Belanja Barang 31 Desember 2019

mengalami kenaikan 37,32% dari Realisasi Belanja Barang 31 Desember

2018. Hal ini antara lain disebabkan anggaran belanja barang TA 2019

lebih besar dibandingkan TA 2018.

Tabel 14. Perbandingan Realisasi Belanja Barang

Menurut Jenis Belanja 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

31 Desember 2019 31 Desember 2018 Rp. %

5211 Belanja Barang Operasional 407.704.143.419 356.503.085.438 51.201.057.981 14,36

5212 Belanja Barang Non Operasional 2.388.895.905.177 1.115.414.444.001 1.273.481.461.176 114,17

5217 Belanja Kontribusi 14.559.250 15.000.000 (440.750) (2,94)

5218 Jenis belanja Persediaan 385.315.657.376 194.471.083.515 190.844.573.861 98,14

5221 Belanja Jasa 713.474.525.935 540.336.073.511 173.138.452.424 32,04

5231 Belanja Pemeliharaan 272.457.857.381 192.183.078.002 80.274.779.379 41,77

5241 Belanja Perjalanan Dalam Negeri 1.505.274.620.800 1.471.215.740.669 34.058.880.131 2,32

5242 Belanja Perjalanan Luar Negeri 57.133.061.293 47.220.560.077 9.912.501.216 20,99

5251 Belanja Barang BLU 75.030.409.371 59.072.704.403 15.957.704.968 27,01

5261 Belanja Barang u/ diserahkan

masyrakat/Pemda

86.304.109.857 321.695.045.492 (235.390.935.635) (73,17)

5262 Belanja Barang Penunjang Dana DK

dan TP u/ diserahkan Pemda

64.284.703.558 2.825.562.541 61.459.141.017 2.175,11

5263 Belanja Barang Lainnya u/

diserahkan Pemda

363.716.146.742 313.668.784.689 50.047.362.053 15,96

6.319.605.700.159 4.614.621.162.338 1.704.984.537.821 36,95

152.758.439 269.731.106 (116.972.667) (43,37)

1.418.727.668 2.157.438.086 (738.710.418) (34,24)

77.586.600 5.543.712 72.042.888 1.299,54

1.714.476.573 890.579.803 823.896.770 92,51

74.138.322 30.455.484 43.682.838 143,43

12.468.222.138 18.866.840.194 (6.398.618.056) (33,91)

1.066.537.632 1.073.341.181 (6.803.549) (0,63)

Pengembalian Belanja 5251 34.870.000 3.404.000 31.466.000 100,00

116.920.010 1.320.836.855 (1.203.916.845) (91,15)

Pengembalian Belanja 5262 505.816.555 - 505.816.555 100,00

369.565.003 1.000.149.086 (630.584.083) (63,05)

17.999.618.940 25.618.319.507 (7.618.700.567) (29,74)

6.301.606.081.219 4.589.002.842.831 1.712.603.238.388 37,32




Kenaikan (Penurunan)Tahun AnggaranUraianKode

Realisasi Bruto






Total Pengembalian

Realisasi Netto



40


Belanja

Modal

Rp603M

Pada tahun 2019, Kementerian LHK melaksanakan program pemerintah

yang memprioritaskan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur

melalui sipil teknis terkait pengayaan vegetasi untuk mengurangi erosi dan

sedimentasi, antara lain dam penahan, dam pengendali dan gully plug. Salah

satunya tujuannya adalah untuk menjaga fungsi ketahanan pangan. Hal ini

berpengaruh pada alokasi dana yang cukup tinggi pada Eselon I Ditjen

PDASHL (akun 5212 dan 5231). Alokasi dana tersebut disalurkan dalam

bentuk kegiatan RHL di DAS prioritas, KPHL, HL, DTA Danau, Sepadan

Sungai, Imbuhan Air Tanah, Agroforestry, dengan luasan 206.011 Ha pada

tahun 2019 (meningkat dari tahun 2018 seluas 24.365 Ha). Selain itu,

terkait dengan penanganan kebakaran hutan, Kementerian LHK

mengalokasikan dana kepada 7 (tujuh) satuan kerja Tugas Pembantuan

untuk pembangunan infrastruktur berupa sekat kanal, sumur bor dan

pengadaan peralatan pendukungnya pada lokasi-lokasi strategis berlahan

gambut yang berpengaruh pada kenaikan Belanja Persediaan untuk

Diserahkan ke Masyarakat (526). Kenaikan akun tersebut juga disebabkan

karena adanya implementasi instruksi Presiden terkait perbaikan lingkungan

di wilayah penyangga perkotaan, terutama terkait sampah dan merkuri

(pada Eselon I Ditjen PSLB3) dan pencemaran Lingkungan (Edelon I

Ditjen PPKL).

B.2.1.3 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah

masing-masing sebesar Rp603.552.580.238,00 dan Rp673.950.044.206,00.

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap

dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Realisasi Belanja Modal pada 31 Desember 2019 mengalami penurunan

sebesar 10.45% dibandingkan 31 Desember 2018 disebabkan penurunan

anggaran belanja modal TA 2019.

Tabel 15. Perbandingan Realisasi Belanja Modal


KODE URAIAN REALISASI 31

Desember 2019

REALISASI 31

Desember 2018

NAIK

(TURUN) %

5311 Belanja Modal Tanah 17,293,460,464 2,795,161,172 518.69

5321 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 309,510,718,988 343,776,451,774 (9.97)

5331 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 229,604,353,804 221,648,425,421 3.59

5341 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan 25,887,478,817 79,300,157,271 (67.36)

5361 Belanja Modal Lainnya 20,998,716,543 23,779,815,473 (11.70)

5371 Belanja Modal BLU 624,929,840 2,942,871,300 (78.76)

603,919,658,456 674,242,882,411 (10.43)

- 5,215,919 (100.00)

17,902,750 28,613,013 (37.43)

319,409,672 229,343,451 39.27

29,765,796 29,665,822 0.34

- - 0.00

367,078,218 292,838,205 25.35

603,552,580,238 673,950,044,206 (10.45)

Jumlah Belanja Kotor

Jumlah Belanja

Total Pengembalian

Pengembalian 5311

Pengembalian 5321

Pengembalian 5331

Pengembalian 5341

Pengembalian 5361


41


B.2.1.3.1 Belanja Modal Tanah

Realisasi Belanja Modal Tanah untuk 31 Desember 2019 dan 31 Desember

2018 adalah masing-masing sebesar Rp17.293.460.464,00 dan

Rp2.789.945.253,00. Realisasi Belanja Modal Tanah 31 Desember 2019

mengalami kenaikan sebesar 519,85% dibandingkan realisasi 31 Desember

2018. Rincian dan perbandingan realisasi belanja modal tanah adalah

sebagai berikut :

Tabel 16. Perbandingan Realisasi Belanja Modal Tanah


URAIAN JENIS BELANJARealisasi 31 Des

2019

Realisasi 31 Des

2018

Naik

(Turun)

%

Belanja Modal Tanah 16.803.137.928 2.409.870.150 597,26

Belanja Modal Pembebasan

Tanah40.700.000 0 100,00

Belanja Modal Pembayaran

Honor Tim Tanah43.700.000 0 100,00

Belanja Modal Pembuatan

Sertifikat Tanah137.191.000 79.719.313 72,09

Belanja Modal Pengurukan

dan Pematangan Tanah149.560.000 179.121.719 100,00

Belanja Modal Biaya

Pengukuran Tanah50.109.000 2.810.800 1.682,73

Belanja Modal Perjalanan

Pengadaan Tanah69.062.536 123.639.190 -44,14

Jumlah Belanja Kotor 17.293.460.464 2.795.161.172 518,69

Pengembalian (531111) 0 727.925 -100,00

Pengembalian (531115) 0 2.739.994 -100,00

Pengembalian (531117) 0 1.748.000 -100,00

Jumlah Pengembalian 0 5.215.919 -100,00

Jumlah Belanja 17.293.460.464 2.789.945.253 519,85 Terdapat kenaikan realisasi Belanja Modal Tanah pada tahun 2019

dibandingkan dengan tahun 2018 dikarenakan adanya alokasi anggaran

untuk pengadaan tanah pada Eselon I Ditjen PDASHL dan Ditjen PHLHK.

B.2.1.3.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin untuk 31 Desember 2019 dan

31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp309.492.816.238,00

dan Rp343.747.838.761,00. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin

31 Desember 2019 mengalami penurunan sebesar 9,97% dibandingkan

realisasi 31 Desember 2018. Hal ini disebabkan anggaran modal peralatan

dan mesin barang TA 2019 lebih kecil dibandingkan TA 2018.


42


Tabel 17. Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin


URAIAN 31 Desember 2019 31 Desember 2018NAIK

(TURUN) %

Belanja Modal Peralatan dan Mesin 305.920.561.610 340.352.084.616 (10,12)

Belanja Modal Sewa Peralatan dan Mesin 0 1.200.000 (100,00)

Belanja Modal Bahan Baku Peralatan dan Mesin

0 0 -

Belanja Modal Upah dan Honor Pengelola Peralatan dan Mesin

0 0 -

Belanja Modal Pemasangan Peralatan dan Mesin

41.881.500 103.503.000 (59,54)

Belanja Modal Perijinan Peralatan dan Mesin 0 44.473.000 (100,00)

Belanja Modal Perjalanan Peralatan dan Mesin

0 258.183.376 (100,00)

Belanja Modal Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin

3.548.275.878 2.988.861.282 18,72

Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Peralatan dan Mesin

0 28.146.500 (100,00)

Jumlah Belanja Kotor 309.510.718.988 343.776.451.774 (9,97)

Pengembalian (532111) 17.902.750 28.613.013 (37,43)

Jumlah Belanja 309.492.816.238 343.747.838.761 (9,97)

B.2.1.3.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan untuk 31 Desember 2019

dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar

Rp229.284.944.132,00 dan Rp221.419.081.970,00. Realisasi Belanja

Modal 31 Desember 2019 mengalami kenaikan sebesar 3,55%

dibandingkan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan 31

Desember 2018. Hal ini disebabkan anggaran belanja modal gedung dan

bangunan TA 2019 lebih besar dibandingkan TA 2018.

Tabel 18. Perbandingan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan


URAIAN JENIS BELANJA 31 Desember 2019 31 Desember 2018Naik

(Turun)

%

Belanja Modal Gedung dan Bangunan 152.508.014.894 136.500.947.775 11,73

Belanja Modal Upah Tenaga Kerja

dan Honor Pengelola Teknis Gedung

dan Bangunan

198.689.909 5.650.000 3.416,64

Belanja Modal Pengosongan dan

Pembongkaran Bangunan

42.000.000 - 100,00

Belanja Modal Perencanaan dan

Pengawasan Gedung dan Bangunan

2.729.612.700 1.998.465.800 36,59

Belanja Modal Perjalanan Gedung

dan Bangunan

4.230.000 54.652.300 (92,26)

Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan

74.121.806.301 83.088.709.546 (10,79)

Jumlah Belanja Kotor 229.604.353.804 221.648.425.421 3,59

Pengembalian Belanja Modal (533111) 233.766.211 183.493.973 27,40

Pengembalian Belanja Modal (533115) - 573.580 (100,00)

Pengembalian Belanja Modal (533118) - 232.000 (100,00)

Pengembalian Belanja Modal (533121) 85.643.461 45.043.898 90,13

Jumlah Pengembalian Belanja

Modal319.409.672 229.343.451 39,27

Jumlah Belanja 229.284.944.132 221.419.081.970 3,55


43


B.2.1.3.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan 31 Desember 2019

dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar

Rp25.857.713.021,00 dan Rp79.270.491.449,00. Realisasi Belanja

Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan 31 Desember 2019 mengalami

penurunan sebesar 67,38% dibandingkan Realisasi Belanja Modal 31

Desember 2018. Hal ini disebabkan penurunan angaran belanja modal

jalan, irigasi, dan jaringan TA 2019 di Kementerian Lingkungan Hidup

dan Kehutanan.

Tabel 19. Perbandingan Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan


URAIAN JENIS BELANJA 31 Des 2019 31 Des 2018

Naik

(Turun) %

Belanja Modal Jalan dan

Jembatan

16.303.789.066 55.140.528.509 (70,43)

Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Jalan dan

Jembatan

285.661.750 427.432.500 (33,17)

Belanja Modal Perjalanan

Jalan dan Jembatan

149.700.000 81.810.100 82,98

Belanja Modal Irigasi 1.760.305.050 1.236.780.422 42,33

Belanja Modal Perencanaan

dan Pengawasan Irigasi

- - -

Belanja Modal Jaringan 1.803.070.733 2.540.691.914 (29,03)

Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Jaringan

0 0 -

Belanja Penambahan Nilai Jalan dan Jembatan

4.390.368.854 18.076.817.340 (75,71)

Belanja Penambahan Nilai Irigasi

357.377.784 1.345.712.286 (73,44)

Belanja Modal Upah Tenaga

Kerja dan Honor Pengelola

170.431.600 0 100,00

Belanja Modal Bahan Baku Jaringan

35.760.000 0 100,00

Belanja Penambahan Nilai

Jaringan

631.013.980 450.384.200 40,11


Pengembalian (534111) 29.765.796 25.396.163 17,21

Pengembalian (534118) - 1.005.600 (100,00)

Pengembalian (534121) - 3.264.059 (100,00)

Total Pengembalian 29.765.796 29.665.822 0,34

Jumlah Belanja 25.857.713.021 79.270.491.449 (67,38)

B.2.1.3.5 Belanja Modal Lainnya

Realisasi Belanja Modal Lainnya untuk 31 Desember 2019 dan 31

Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp20.998.716.543,00

dan Rp23.779.815.473,00. Realisasi Belanja Modal 31 Desember

2019 mengalami penurunan 11,70% dibandingkan Realisasi Belanja

Modal 31 Desember 2018. Hal ini disebabkan anggaran belanja

modal lainnya TA 2019 lebih kecil dibandingkan TA 2018.


44


Tabel 20. Perbandingan Realisasi Belanja Modal Lainnya



(Turun) %

Belanja Modal Lainnya 9.003.830.766 11.716.525.651 (23,15)

Belanja Penambahan Nilai Aset Tetap

Lainnya dan atau Aset Lainnya

11.994.885.777 12.063.289.822 (0,57)


Pengembalian Belanja Modal 0 0 -

Jumlah Belanja 20.998.716.543 23.779.815.473 (11,70)

B.2.1.3.6 Belanja Modal BLU

Realisasi Belanja Modal BLU untuk 31 Desember 2019 dan 31

Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp624.929.840,00

dan Rp 2.942.871.300,00. Realisasi Belanja Modal 31 Desember

2019 mengalami penurunan sebesar 78,76% dibandingkan Realisasi

Belanja Modal 31 Desember 2018. Hal ini disebabkan anggaran

belanja modal BLU TA 2019 lebih kecil dibandingkan TA 2018.

Tabel 21. Perbandingan Realisasi Belanja BLU



(Turun) %

Belanja Modal BLU 0 2.460.001.800 (100,00)

Belanja Modal Peralatan da Mesin - BLU 624.929.840 482.869.500 29,42

Jumlah Belanja Kotor 624.929.840 2.942.871.300 (78,76)

Pengembalian Belanja Modal 0 0 -

Jumlah Belanja 624.929.840 2.942.871.300 (78,76)


45


Catatan

Penting

Lainnya

B.3. CATATAN PENTING LAINNYA

B.3.1 Pengungkapan Pendapatan Bunga RPH

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2002 tentang Dana Reboisasi,

dinyatakan bahwa DR digunakan hanya untuk membiayai kegiatan reboisasi dan

rehabilitasi hutan dan lahan serta kegiatan pendukungnya. Berkenaan dengan hal

tersebut, berdasarkan Peraturan Bersama Menteri Keuangan RI dan Menteri

Kehutanan RI nomor 06.1/PMK.01/2007 dan SKB.2/Menhut-II/2007 yang telah

direvisi dengan Peraturan Bersama nomor 04/PMK.02/2012; nomor:

PB.1/Menhut-II/2011 Pasal 2 bahwa dalam rangka pengelolaan Dana Reboisasi

bagian Pemerintah Pusat, Menteri Keuangan membuka dan menetapkan Rekening

Pembangunan Hutan pada Bank Umum. Posisi saldo pokok RPH per 31 Des 2019

sebagai berikut:

No Uraian Jumlah (Rp)

A Saldo per 31 Desember 2019

1. Saldo Pokok RPH 4.379.017.301.000,00

2. Saldo Pokok Rekening Cadangan 167.860.809.595,00

3. Bunga RPH rek cad thn 2008 sd 2016 2.763.042.060.327,18

4. Bunga RPH 2017 + Bunga Rek. Cadangan DR 2017 299.075.452.091,00



B Sumber - sumber RPH :

a. DR. Pengembalian Pinj. Kredit (s.d. Des 2019) 1.079.917.519.723,00

b. Pencairan pemblokiran rekening 282.415.394.160,99

(Setoran DR thn. 2007 sd 2009)

c. Sisa DR yg tidak digunakan 1.475.767.503.876,12

thn. 2006 sd 2010 (temuan BPK RI)

Saldo RPH ditambah DR di Kas Negara 11.097.092.224.569,30

B.3.2 Pengungkapan Hasil Monitoring Aplikasi E-Rekon dan LK

Berdasarkan hasil monitoring aplikasi E-Rekon & LK, masih terdapat

permasalahan terkait data Laporan Keuangan Tahun 2019 Unaudited berupa

Transaksi Dalam Konfirmasi (TDK) yang merupakan selisih/suspen antara data

SAIBA (satker) dengan SIAP (KPPN) pada Pendapatan PNBP di satuan kerja Biro

Keuangan Sekretariat Jenderal Kementerian LHK senilai Rp361.120,00. Selisih

Pendapatan PNBP tersebut disebabkan adanya perbedaan nilai Kurs antara SPAN

dan Silabi Penerimaan pada PNBP Dana Reboisasi (DR) sampai dengan Desember

2019, dimana pada aplikasi Silabi Penerimaan menggunakan nilai kurs sesuai

dengan dokumen penyetoran, sedangkan SPAN menggunakan nilai kurs pada saat

tanggal buku.


46


B.3.3 Pengungkapan PNBP Belum Teridentifikasi

Berdasarkan UU. No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan, Peraturan

Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 270/PMK.05/2014 tentang Penerapan

Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Pusat,

pencatatan pendapatan atas PNBP SDA Sektor Kehutanan diakui sebagai

pendapatan pada saat terbitnya laporan hasil produksi (LHP), Surat Perintah

Pembayaran (SPP), Laporan Produksi (LP), Surat Keputusan/Izin (SK) dan Berita

Acara. Pada Tahun 2019 pencatatan realisasi pendapatan PNBP SDA dibedakan

menjadi 2 (dua) kategori, yaitu pendapatan murni tahun 2019 serta pendapatan

tahun lalu/sebelumnya. Adapun perincian data PNBP SDA sektor kehutanan

adalah sebagai berikut:

Pendapatan PNBP SDA Tahun 2019

(SPP/LHP Tahun 2014, 2016, 2017, 2018 dan 2019) Realisasi Belum

Pendapatan SPP/LHP 2014 SPP/LHP 2016 SPP/LHP 2017 SPP/LHP 2018 SPP/LHP 2019 Teridentifikasi

1 DR 1.653.956.206.171,00 243.125.988,00 101.842.368,00 8.914.549.075,00 23.374.510.278,00 1.621.213.726.835,00 108.451.627,00

2 PSDH 1.078.460.288.969,00 93.312.070,00 9.143.212.916,00 14.910.755.251,00 1.054.257.068.405,00 55.940.327,00

3 IIUPH 153.271.617.074,00 20.576.400,00 608.816,00 49.543.000,00 153.182.227.338,00 18.661.520,00

4 GRT & DPEH 31.816.726.181,00 1.622.605.732,00 30.194.120.449,00 -

JUMLAH 2.917.504.838.395,00 243.125.988,00 215.730.838,00 18.058.370.807,00 39.957.414.261,00 2.858.847.143.027,00 183.053.474,00

Jenis PNBPNo.Penerimaan Yang Teridentifikasi

Berdasarkan data tersebut di atas, jumlah realisasi pendapatan PNBP pada tahun

2019 yang sudah dapat diidentifikasi berdasarkan SPP/LHP nya adalah

Rp2.917.321.784.921,00 (Rp.243.125.988,00 + Rp215.730.838,00 +

Rp.18.058.370.807,00 + Rp.39.957.414.261,00 + Rp2.858.847.143.027,00),

sedangkan PNBP yang belum teridentifikasi SPP/LHPnya adalah sebesar

Rp183.053.474,00.

Belum dapat diidentifikasinya PNBP tersebut, disebabkan antara lain :

1. Sebagian wajib bayar pada saat penyetoran PNBP tidak mencantumkan nomor

dan waktu penerbitan LHP.

2. Sistem informasi teknologi saat ini adalah SIMPONI dan SI PNBP/SI HHBK.

Khusus aplikasi SIMPONI belum dapat secara otomatis memilah laporan

realisasi PNBP berbasis akrual karena merupakan aplikasi umum semua PNBP

yang bersifat terbuka sehingga sulit dikontrol. Sedangkan aplikasi SI PNBP/SI

HHBK belum efektif mengakomodir setoran PNBP SDA Kehutanan.

3. Aplikasi SI PNBP belum terintegrasi sempurna dengan aplikasi SIMPONI.

4. Wajib Bayar PNBP HHBK/perorangan dan instansi lain (di luar bidang

kehutanan) cenderung melakukan pembayaran melalui aplikasi SIMPONI

(seharusnya melalui SI PNBP).


47


B.3.4 Pengungkapan Hibah

Pengungkapan terkait dengan Hibah di lingkup Kementerian Lingkungan Hidup

dan Kehutanan Tahun 2019 Unaudited, secara khusus dijelaskan dalam laporan

terpisah sebagaimana terlampir.

B.3.5 Anggaran KLHK 2019 – APBN dan DIPA

Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang

Rincian Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara Tahun 2019 (tanggal 29

November 2019) pasal 4 ayat (2) dan Lampiran III Bagian Anggaran 029 halaman

154-163, Kementerian LHK mendapatkan alokasi pagu APBN sebesar

Rp9.076.472.682.000,00 dengan sumber dana anggaran sebagai berikut:

No Sumber Dana Anggaran APBN Jumlah (Rp)

1 Rupiah Murni (RM) 7.535.775.751.000

2 Rupiah Murni Pendamping (RMP) 18.255.945.000

3 Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) 1.000.000.000.000

4 Badan Layanan Umum (BLU) 80.487.000.000

5 Hibah Luar Negari (HLN) 335.720.286.000

6 Project Based Sukuk (PBS) 106.233.700.000

9.076.472.682.000

Atas pagu APBN tersebut, selama tahun 2019, Kementerian LHK mendapatkan

anggaran dalam bentuk DIPA sebesar Rp9.180.920.458.000,00 dan telah

direalisasikan sebesar Rp8.843.073.108.000,00. Perbedaan pagu APBN, DIPA dan

realisasi tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut:

No Jenis Belanja Perpres 129/2018 31-Des-19 %

Anggaran Realisasi

(1) (2) (3) (4) (5) (6) = (5)/(3)

1 Belanja Pegawai 1.863.314.059.000 1.978.723.188.000 1.937.881.856.000 104,00%

2 Belanja Barang 6.778.359.584.000 6.598.644.690.000 6.301.606.081.000 92,97%

3 Belanja Modal 434.799.039.000 603.552.580.000 603.585.171.000 138,82%

TOTAL 9.076.472.682.000 9.180.920.458.000 8.843.073.108.000 96,22%

Perbedaan pagu anggaran antara pagu APBN dan pagu DIPA dapat dijelaskan

sebagai berikut :

1. Alokasi belanja pegawai di Tahun Anggaran 2019 sesuai Perpres No. 129

Tahun 2018, serta Memorandum Menteri LHK No.

M.42/MENLHK/SETJEN/SET.1/10/2018 tanggal 25 Oktober 2019 mengenai

Pagu Alokasi Anggaran TA. 2019, adalah sebesar Rp1.863.314.059.000,00.

Alokasi tersebut mengalami perubahan karena terdapat kekurangan angka


48


Belanja Pegawai di beberapa Unit Kerja Eselon I. Kekurangan belanja tersebut

dipenuhi melalui realokasi anggaran antar program di lingkup KLHK di bulan

Mei 2019 yang bersumber dari alokasi anggaran di Ditjen PDASHL.

Kekurangan angka belanja pegawai yang dihitung pada bulan Mei 2019 adalah

sebesar Rp. 117.386 Milyar, dan dari angka realokasi Rp. 247.600 Milyar dari

Ditjen PDASHL dialokasikanlah sebesar Rp. 100.668 Milyar untuk pemenuhan

belanja pegawai, untuk kekurangan selebihnya dilakukan realokasi internal di

hampir semua unit kerja Eselon I kecuali di Ditjen PHPL dan Itjen;

2. Alokasi belanja modal di Tahun Anggaran 2019 sesuai Perpres No. 129 Tahun

2018, serta Memorandum Menteri LHK No. M.42/ MENLHK/

SETJEN/SET.1/10/2018 tanggal 25 Oktober 2019 mengenai Pagu Alokasi

Anggaran TA. 2019 adalah sebesar Rp434.799.039.000,00.

Alokasi tersebut mengalami perubahan karena adanya revisi/penambahan

belanja modal dari belanja barang di internal masing-masing Unit Kerja Eselon

I kecuali di Ditjen PHLHK yang mengalami penurunan belanja modal karena

direalokasi ke belanja pegawai dan belanja barang. Selain revisi internal di

masing-masing unit kerja Eselon I penambahan belanja modal terdapat juga

karena adanya realokasi lingkup KLHK yang dialokasikan ke Ditjen PPI dan

BLI, serta adanya tambahan dana insentif yang diterima oleh KLHK yang

kemudian dana insentif tersebut dialokasikan ke Ditjen KSDAE, Ditjen PPKL,

Ditjen PSLB3, Setjen, BP2SDM dan BLI.


49

Catatan Atas Laporan Keuangan - Neraca

1 Saldo Piutang Bukan Pajak dan Bagian Lancar TP/TGR adalah netto (setelah dikurangi dengan penyisihan).

Aset Lancar

Rp2,68T

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1. Aset Lancar

Nilai Aset Lancar pada Kementerian Lingkungan Hidup dan

Kehutanan (Kementerian LHK) per 31 Desember 2019 dan per 31 Desember

2018 adalah masing-masing sebesar Rp2.687.696.496.280,00 dan

Rp2.338.921.024.709,00.

Aset lancar merupakan aset yang diharapkan segera untuk dapat

direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua

belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Rincian Aset Lancar lingkup

Kementerian LHK per 31 Desember 2019 dan per 31 Desember 2018 tersaji

pada tabel berikut ini :

Tabel 22. Rincian Aset Lancar

Per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 20181

Kenaikan

31 Des 2019 31 Des 2018 (Penurunan)

1 Kas di Bendahara

Pengeluaran

2,161,926,711 433,086,289 1,728,840,422 399.19

2 Kas di Bendahara

Penerimaan

192,341,000 498,020,500 (305,679,500) (61.38)

3 Kas Lainnya dan Setara

Kas

59,800,603,661 58,433,019,192 1,367,584,469 2.34

4 Kas pada BLU 1,010,393,623,043 922,303,158,596 88,090,464,447 9.55

5 Belanja Dibayar

Dimuka (Prepaid)

11,186,221,915 20,715,982,899 (9,529,760,984) (46.00)

6 Pendapatan yang Masih

Harus Diterima

6,007,500 6,007,500 - 0.00

7 Piutang Bukan Pajak

(Netto)

402,821,145,792 363,268,709,889 39,552,435,903 10.89

8 Bagian Lancar Tagihan

TP/TGR (Netto)

1,398,280,739 68,629,704 1,329,651,035 1937.43

9 Persediaan 1,199,736,345,919 973,194,410,140 226,541,935,779 23.28

2,687,696,496,280 2,338,921,024,709 348,775,471,571 14.91

Saldo per

Jumlah

No. Aset Lancar %

Kas di

Bendahara

Pengeluaran

Rp2,16M

C.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran adalah kas yang dikuasai, dikelola dan

menjadi tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa Uang

Persediaan / Tambahan Uang Persediaan (UP/TUP) yang belum

dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal

neraca.


50


Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran pada Kementerian LHK per 31

Desember 2019 dan per 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar

Rp2.161.926.711,00 dan Rp433.086.289,00. Rincian saldo Kas di Bendahara

Pengeluaran per Eselon I adalah sebagai berikut :

Tabel 23. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran


Kenaikan


029.01 Setjen - 45,086,890 (45,086,890) -100.00

029.02 Itjen - - - -

029.03 Ditjen PHPL - 101,321,665 (101,321,665) -100.00

029.04 Ditjen PDASHL 2,072,590,611 177,044,461 1,895,546,150 1,070.66

029.05 Ditjen KSDAE - 76,101,273 (76,101,273) -100.00

029.06 Ditjen PKTL 608,600 - 608,600 100.00

029.07 Badan Litbang - 9,208,000 (9,208,000) -100.00

029.08 Badan P2SDM 813,500 - 813,500 100.00

029.09 Ditjen PSKL - - - -

029.10 Ditjen Gakum 87,914,000 18,274,000 69,640,000 381.09

029.11 Ditjen PPI - 6,050,000 (6,050,000) -100.00

029.12 Ditjen PSLB3 - - - -

029.13 Ditjen PPKL - - - -

2,161,926,711 433,086,289 1,728,840,422 399.19

Saldo per Eselon 1 % Kd Es1

Jumlah

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran pada Kementerian LHK per 31

Desember 2019 sebesar Rp2.161.926.711,00 dijelaskan lebih rinci per satuan

kerja pada Kementerian LHK sebagaimana terlampir. Kas di Bendahara

Pengeluaran per 31 Desember 2019 tersebut dipertanggung-jawabkan dan/atau

disetorkan kembali ke kas negara di awal tahun 2020.

Kas di

Bendahara

Penerimaan

Rp192,34Jt

C.1.2. Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Penerimaan pada Kementerian LHK per tanggal

31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebesar masing-masing

Rp192.341.000,00 dan Rp498.020.500,00, yang meliputi saldo uang tunai dan

saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara

Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan

berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak. Rincian atas Kas di Bendahara

Penerimaan per Eselon I disajikan pada tabel berikut :


51


Kas Lainnya

dan

Setara Kas

Rp59,80M

Tabel 24. Rincian Kas di Bendahara Penerimaan


Kenaikan


029.01 Setjen - - - 0,00

029.02 Itjen - - - 0,00

029.03 Ditjen PHPL - - - 0,00

029.04 Ditjen PDASHL - - - 0,00

029.05 Ditjen KSDAE 192.341.000 498.020.500 (305.679.500) (61,38)

029.06 Ditjen PKTL - - - 0,00

029.07 Badan Litbang - - - 0,00

029.08 Badan P2SDM - - - 0,00

029.09 Ditjen PSKL - - - 0,00

029.10 Ditjen Gakum - - - 0,00

029.11 Ditjen PPI - - - 0,00

029.12 Ditjen PSLB3 - - - 0,00

029.13 Ditjen PPKL - - - 0,00

192.341.000 498.020.500 (305.679.500) (61,38)

%Kd Es1 Eselon 1Saldo per

Jumlah

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan pada Kementerian LHK Per 31

Desember 2019 sebesar Rp192.341.000,00 merupakan saldo Kas di Bendahara

Penerimaan yang belum disetorkan ke kas negara sampai dengan tanggal

pelaporan di Eselon I Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan

Ekosistem (Ditjen KSDAE). Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember

2019 tersebut telah disetorkan ke kas negara di awal tahun 2020 dengan

penjelasan lebih rinci per satuan kerja sebagaimana terlampir.

C.1.3. Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas pada Kementerian LHK per

tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar

Rp59.800.603.661,00 dan Rp58.433.019.192,00. Kas Lainnya dan Setara Kas

merupakan kas pada bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP,

kas lainnya dan setara kas. Setara kas yaitu investasi jangka pendek yang siap

dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal

pelaporan. Rincian atas Kas Lainnya dan Setara Kas per Eselon I disajikan

pada tabel berikut :


52


Kas Lainnya

di Bendahara

Pengeluaran

Rp51,17M

Tabel 25. Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas


Kenaikan


029.01 Setjen 51,100,760,646 44,433,041,428 6,667,719,218 15.01

029.02 Itjen - - - 0.00

029.03 Ditjen PHPL 3,065,700 - 3,065,700 100.00

029.04 Ditjen PDASHL 101,366,491 93,172,011 8,194,480 8.80

029.05 Ditjen KSDAE 3,710,871,331 5,053,629,816 (1,342,758,485) (26.57)

029.06 Ditjen PKTL - - - 0.00

029.07 Badan Litbang 2,967,405,044 5,779,322,783 (2,811,917,739) (48.65)

029.08 Badan P2SDM - 3,130 (3,130) (100.00)

029.09 Ditjen PSKL 1,112,007 173,476,970 (172,364,963) (99.36)

029.10 Ditjen Gakum - - - 0.00

029.11 Ditjen PPI 70,273,937 29,961,317 40,312,620 134.55

029.12 Ditjen PSLB3 - - - 0.00

029.13 Ditjen PPKL 1,845,748,505 2,870,411,737 (1,024,663,232) (35.70)

59,800,603,661 58,433,019,192 1,367,584,469 2.34

Saldo per

Jumlah

Kd Es1 Eselon I %

Saldo akun Kas Lainnya dan Setara Kas pada Kementerian LHK per

31 Desember 2019 sebesar Rp59.800.603.661,00 terdiri dari: (1) Kas Lainnya

di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp51.171.916.346,00; (2) Kas Lainnya di

Kementerian Negara / Lembaga dari Hibah sebesar Rp8.305.227.315,00; (3)

Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan Rp323.460.000,00, dan (4) Kas

Lainnya di K/L dari Hibah yang belum disahkan sebesar Rp0,00. Rinciannya

sebagaimana dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 26. Perbandingan Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas

31 Des 2019 31 Des 2018

51.171.916.346 44.588.022.190

Kas Lainnya di K/L dari Hibah 8.305.227.315 13.817.086.502

323.460.000 27.910.500

0 0

59.800.603.661 58.433.019.192

Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran

Keterangan

Jumlah

Kas Lainnya dari Hibah yang Belum Disahkan

Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan

C.1.3.1 Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran (111821)

Saldo Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran pada Kementerian

LHK per tanggal 31 Desember 2019 dan per 31 Desember 2018 masing-masing

sebesar Rp51.171.916.346,00 dan Rp44.588.022.190,00. Rincian Kas Lainnya

di Bendahara Pengeluaran per Eselon I adalah sebagai berikut:


53


Tabel 27. Rincian Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran


Kenaikan


029.01 Setjen 51,100,760,646 44,433,041,428 6,667,719,218 15.01

029.02 Itjen - - - 0.00

029.03 Ditjen PHPL 3,065,700 - 3,065,700 100.00

029.04 Ditjen PDASHL 46,200,000 10,163,332 36,036,668 354.58

029.05 Ditjen KSDAE 21,810,000 142,457,000 - 120,647,000 (84.69)

029.06 Ditjen PKTL - - - 0.00

029.07 Badan Litbang 80,000 519,000 - 439,000 (84.59)

029.08 Badan P2SDM - 3,130 - 3,130 (100.00)

029.09 Ditjen PSKL - 1,838,300 - 1,838,300 (100.00)

029.10 Ditjen Gakum - - - 0.00

029.11 Ditjen PPI - - - 0.00

029.12 Ditjen PSLB3 - - - 0.00

029.13 Ditjen PPKL - - - 0.00

51,171,916,346 44,588,022,190 6,583,894,156 14.77

Kd Es1 Eselon ISaldo per

%

Jumlah

Saldo Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran pada Kementerian

LHK per 31 Desember 2019 sebesar Rp51.171.916.346,00 dijelaskan per

Eselon I sebagai berikut:

1. Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran pada Eselon I Sekretariat Jenderal

per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebesar

Rp51.100.760.646,00 dan Rp44.433.041.428,00 dengan rincian satker

sebagai berikut:

Kode Nama Satker 31 Des 2019 31 Des 2018

029.01.400557 Dinas Lingkungan Hidup Prop. Lampung 1.075.000 -

029.01.466147 Biro Umum 51.099.685.646 44.433.041.428

51.100.760.646 44.433.041.428Jumlah

Penjelasan saldo Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran pada masing-

masing satuan kerja lingkup Eselon I Sekretariat jenderal adalah sebagai

berikut :

1) Dinas Lingkungan Hidup Propinsi Lampung sebesar Rp1.075.000,000

merupakan Pajak yang baru disetorkan oleh Bendahara ke kas negara

pada tanggal 20 Januari 2020 dengan nomor NTPN:

L80442LTUPLGACEI.

2) Biro Umum sebesar Rp51.099.685.646,00 merupakan uang penyewa

Gedung Manggala Wanabakti yang masih diperhitungkan (dikembalikan

kepada penyewa) yang terdiri dari: uang deposit sewa dan telepon,

service charge, dan uang yang seharusnya disetorkan ke kas negara atas


54


sewa perkantoran (secara rinci dapat dilihat dalam pengungkapan penting

lainnya).

2. Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran pada Eselon I Ditjen PHPL per 31

Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp3.065.700,00 dan

Rp0,00 dengan rincian satker sebagai berikut:


029.03.613200 BPHP Wil. III Pekanbaru 3.065.700 -

3.065.700 0Jumlah

Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran pada Balai Pengelolaan Hutan

Produksi Wilayah III Pekanbaru sebesar Rp3.065.700,00 merupakan pajak

PPN dan PPh Pasal 22 bendahara pengeluaran yang baru disetor pada

tanggal 10 Januari 2020 dengan nomor NTPN: E586F67JU4STRS5L dan

tanggal 30 Januari 2020 dengan nomor NTPN: 1828567JU4ST84BH.

3. Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran pada Eselon I Ditjen PDASHL per

31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp46.200.000,00

dan Rp10.163.332,00 dengan rincian satker sebagai berikut:


029.04.427140 BALAI PDASHL WAY SEPUTIH-

SEKAMPUNG

46.200.000 -

029.04.427284 BALAI PDASHL DODOKAN

MOYOSARI

- 9.274.060

029.04.427304 BALAI PDASHL MEMBERAMO - 889.272

46.200.000 10.163.332Jumlah

Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran pada Balai PDASHL Way Seputih

Sekampung sebesar Rp46.200.000,00 merupakan uang LS Perjadin di bulan

Desember 2019 yang baru dibagikan kepada pegawai di awal bulan Januari

2020.

4. Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran pada Eselon I Ditjen KSDAE per 31

Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp21.810.000,00 dan

Rp142.457.000,00 dengan rincian satker sebagai berikut:


029.05.604311 BTN Kelimutu 21.810.000 142.457.000

21.810.000 142.457.000Jumlah

Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran pada Balai Taman Nasional

Kelimutu sebesar Rp21.810.000,00 merupakan uang makan bulan Desember

2019 yang baru dibagikan kepada pegawai di awal bulan Januari 2020.

5. Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran pada Eselon I Badan Litbang dan

Inovasi per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebesar

Rp80.000,00 dan Rp519.000,00 dengan rincian satker sebagai berikut:


55


Kas Lainnya

di K/L dari

Hibah

Rp8,30M


029.07.531908 Balai Penelitian dan Pengembangan

LHK Kupang

80.000 519.000

80.000 519.000Jumlah

Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran pada Balai Penelitian dan

Pengembangan LHK Kupang sebesar Rp80.000,00 merupakan Pajak PPh21

yang baru disetorkan oleh Bendahara ke kas negara pada tanggal 27 Januari

2020 dengan nomor NTPN: CFF4C67JU4GHKG01.

C.1.3.2 Kas Lainnya di Kementerian Negara / Lembaga dari Hibah

(111822)

Saldo Kas Lainnya di Kementerian Negara/Lembaga dari Hibah

pada Kementerian LHK per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah


Rincian Kas Lainnya di Kementerian Negara/Lembaga dari Hibah per Eselon I

adalah sebagai berikut :

Tabel 28. Rincian Kas Lainnya di K/L dari Hibah


Kenaikan


029.01 Setjen - - - 0,00

029.02 Itjen - - - 0,00

029.03 Ditjen PHPL - - - 0,00

029.04 Ditjen PDASHL 55.166.491 83.008.679 - 27.842.188 (33,54)

029.05 Ditjen KSDAE 3.365.601.331 4.883.262.316 - 1.517.660.985 (31,08)

029.06 Ditjen PKTL - - - 0,00

029.07 Badan Litbang 2.967.325.044 5.778.803.783 - 2.811.478.739 (48,65)

029.08 Badan P2SDM - - - 0,00

029.09 Ditjen PSKL 1.112.007 171.638.670 - 170.526.663 (99,35)

029.10 Ditjen Gakum - - - 0,00

029.11 Ditjen PPI 70.273.937 29.961.317 40.312.620 134,55

029.12 Ditjen PSLB3 - - - 0,00

029.13 Ditjen PPKL 1.845.748.505 2.870.411.737 - 1.024.663.232 (35,70)

8.305.227.315 13.817.086.502 - 5.511.859.187 (39,89)


%

Jumlah

Saldo Kas Lainnya di K/L dari Hibah pada Kementerian LHK per 31

Desember 2019 sebesar Rp8.305.227.315,00 terdiri dari:

1. Kas Lainnya di K/L dari Hibah pada Eselon I Direktorat Jenderal PDASHL

per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebesar

Rp55.166.491,00 dan Rp83.008.679,00 dengan rincian satker sebagai berikut:


56



029.04.439567 Dit. Perencanaan dan Evaluasi

Pengendalian DAS

55.166.491 80.217.374

029.04.439536 Dit. Perbenihan Tanaman Hutan - 2.791.305

55.166.491 83.008.679Jumlah

Saldo Kas Lainnya di K/L dari Hibah pada satker Direktorat Perencanaan dan

Evaluasi Pengendalian DAS sebesar Rp55.166.491,00 merupakan hibah

langsung uang yang berasal dari UNDP yaitu Capacity Development for

Implementing Rio Conventions through Enhancing Incentive Mechanism for

Sustainable Watersheed/Land Management (2L21V4QA) saldo tersebut

untuk kegiatan akan dipakai selanjutnya di tahun 2020.

2. Kas Lainnya di K/L dari Hibah pada Eselon I Ditjen KSDAE per 31

Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp3.365.601.331,00

dan Rp4.883.262.316,00 dengan rincian satker sebagai berikut :


029.05.500652 Dit. Konservasi Keanekaragaman

Hayati

3.365.601.331 4.883.262.316

3.365.601.331 4.883.262.316Jumlah

Saldo Kas Lainnya di K/L dari Hibah pada satker Direktorat Konservasi

Keanekaragaman Hayati sebesar Rp3.365.601.331,00 berasal dari:

a. Kegiatan Implementation Of The National Biosafety Framework of

Indonesia (UNEP) Tahun 2015 pada Kementerian Lingkungan Hidup

dengan No. Register 71435701 sebesar Rp1.317.566.449,00 Dengan

adanya perubahan Organisasi, maka kegiatan tersebut tidak dapat

dilanjutkan, sehingga Saldo Kas tersebut belum bisa dikembalikan ke

pihak donor atau digunakan untuk kegiatan lainnya.

Rincian Kas Kegiatan Semester II Tahun 2019 Keterangan 31 Des 2019 31 Des 2018

Uang Tunai 75.000 75.000

Bank BNI No. Rekening 0223606280 1.317.491.449 1.317.491.449

Jumlah 1.317.566.449 1.317.566.449 b. Kegiatan UNDP – GEF dengan nama kegiatan “Enhancing Protected

Area System in Sulawesi (E-PASS) for Biodiversity Conservation”

dengan Nomor Register : 2HKGZXVQ sebesar Rp1.263.219.044,00.

Rincian Kas Kegiatan E-PASS Semester II Tahun 2019

Keterangan 31-Dec-19 31-Dec-18

Uang Tunai 14.586.735 40.753.002

Bank Mandiri No. Rekening 122000698607-2 262.493.352 14.587.666

Uang Muka Kerja 986.138.957 1.757.856.245

Jumlah 1.263.219.044 1.813.196.913 c. Kegiatan “Transforming Effectiveness of Biodiversity in Priority

Sumantran Landscape” dengan Nomor Register 2YXH5JQA sebesar

Rp784.815.838,00.


57


3. Kas Lainnya di K/L dari Hibah pada Eselon I Badan Litbang dan Inovasi per

31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebesar

Rp2.967.325.044,00 dan Rp5.778.803.783,00 dengan rincian satker sebagai

berikut:


029.07.400204 Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial,

Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan

2.249.720.550 3.078.841.769

029.07.403437 Pusat Penelitian dan Pengembangan Hutan 2.839.031 8.160.669

029.07.427448 Balai Penelitian dan Pengembangan Teknologi

Pengelolaan Daerah Aliran Sungai

71.500 441.358.009

029.07.427479 Balai Penelitian dan Pengembangan LHK

Makassar

90.514.908 2.431.970

029.07.549565 Balai Penelitian dan Pengembangan LHK Manado

163.290.650 768.402.235

029.07.568352 Balai Besar Penelitian dan Pengembangan

Bioteknologi dan Pemuliaan Tanaman

460.888.405 1.479.609.131

2.967.325.044 5.778.803.783Jumlah

Saldo hibah merupakan sisa saldo hibah dari project kerjasama hibah lingkup

Badan Litbang dan Inovasi yang akan dipakai untuk kegiatan selanjutnya.

4. Kas Lainnya di K/L dari Hibah pada Eselon I Ditjen PSKL per 31 Desember

2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp1.112.007,00 dan



029.09.400332 Dit. Penyiapan Kawasan

Perhutanan Sosial

1.112.007 171.638.670

1.112.007 171.638.670Jumlah

Saldo Kas Lainnya di K/L dari Hibah pada satker Direktorat Penyiapan

Kawasan Perhutanan Sosial sebesar Rp1.112.007,00 merupakan hibah

langsung kas dari World Bank dengan judul kegiatan Strengthening Sosial

Forestry (register: 29YGXDFA). Saldo Rekening Koran sebesar

Rp4.129.823,77, terdapat selisih saldo yang merupakan Bunga Bank sebesar

Rp3.017.816,77. Saldo akhir akan dikembalikan ke world bank, sedangkan

untuk bunga bank menunggu info dari World Bank apakah mau dikembalikan

atau disetor ke negara.

5. Kas Lainnya di K/L dari Hibah pada Eselon I Ditjen PPI per 31 Desember




029.11.400230 Dit. Mitigasi Perubahan Iklim 70.273.937 29.961.317

70.273.937 29.961.317Jumlah

Saldo Kas Lainnya di K/L dari Hibah pada satker Direktorat Mitigasi

Perubahan Iklim sebesar Rp70.273.937,00 merupakan:

1) Hibah yang berasal dari UNDP yaitu HPMP STAGE II For Compliance


58


Kas Lainnya

di Bendahara

Penerimaan

Rp323,46Jt

with Control Targets for Annex C, Group 1 Subtances (233EBXFA);

Saldo akhir sebesar Rp11.481.452,00 yang terdiri dari Rek Koran

Rp8.140.759,00; sisanya sebesar Rp3.340.693,00 (Cash on Hand); Saldo

yang ada akan dipakai untuk kegiatan tahun 2020.

2) Hibah yang berasal dari UNDP yaitu Institusional Strengthening

(70975701) sebesar Rp58.792.485,00; Saldo akhir Bank Rp55.872.304,00;

selisih saldo Rp2.920.181,00 cash on hand. Saldo yang ada akan dipakai

untuk kegiatan tahun 2020.

6. Kas Lainnya di K/L dari Hibah pada Eselon I Ditjen PPKL per 31 Desember

2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp1.845.748.505,00 dan

Rp2.870.411.737,00 dengan rincian satker sebagai berikut:


029.13.400213 Dit. Pengendalian Kerusakan Gambut 1.845.748.505 -

029.13.400212 Setditjen Pengendalian Pencemaran dan


- 2.870.411.737

1.845.748.505 2.870.411.737Jumlah

Saldo Kas Lainnya di K/L dari Hibah pada satker Direktorat Pengendalian

Kerusakan gambut sebesar Rp1.845.748.505,00 merupakan Hibah yang

berasal dari IFAD (International Fund For Agricultural Development)

kegiatan SMPEI (Sustainable Management of Peatland Ecosystems in

Indonesia) yang akan dipakai untuk kegiatan di tahun 2020.

C.1.3.3 Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan (111825)

Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan yang disajikan adalah Kas yang

berasal dari penerimaan yang belum diperhitungkan atau belum dapat diakui

sebagai pendapatan.

Saldo Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan pada Kementerian

LHK per tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing

adalah sebesar Rp323.460.000,00 dan Rp27.910.500,00. Rincian Kas Lainnya

di Bendahara Penerimaan per Eselon I adalah sebagai berikut :

Tabel 29.Rincian Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan


Kenaikan


029.05 Ditjen KSDAE 323.460.000 27.910.500 295.549.500 1.058,92

323.460.000 27.910.500 295.549.500 1.058,92


%

Jumlah

Saldo Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan pada Kementerian

LHK per 31 Desember 2019 sebesar Rp323.460.000,00 merupakan Kas

Lainnya di K/L dari Hibah pada Eselon I Ditjen KSDAE dengan rincian satker

sebagai berikut :


59



029.05.238411 BALAI KSDA JAWA TENGAH 281.945.000 -

029.05.238514 BALAI BESAR KSDA RIAU 1.925.000 -

029.05.239917 BALAI BESAR KSDA PAPUA 4.900.000 -

029.05.238610 BALAI KSDA SULAWESI UTARA 13.307.500

029.05.549523 BALAI KSDA KALIMANTAN TIMUR 21.382.500 6.812.500

029.05.238488 BALAI BESAR KSDA SUMATERA

UTARA

- 35.000

029.05.238645 BALAI BESAR KSDA SULAWESI

SELATAN

- 8.325.500

029.05.239828 BALAI BESAR TAMAN NASIONAL

GUNUNG LEUSER

- 12.737.500

323.460.000 27.910.500Jumlah

Penjelasan saldo Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan pada masing-

masing satuan kerja pada Eselon I Ditjen KSDAE adalah sebagai berikut :

a. Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Tengah sebesar

Rp281.945.000,000 merupakan PNBP karcis masuk TWA pada hari libur

yang masih ada di pemungut PNBP di akhir bulan desember 2019 yang telah

disetorkan ke kas Negara pada:

1) Tanggal 03 Januari 2020 dengan no NTPN CFC5061QTUA7O582

sebesar Rp242.915.000,00;

2) Tanggal 07 Januari 2020 dengan no NTPN 98C713CIEEJ5Q8PN sebesar

Rp39.030.000,00.

b. Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau sebesar Rp1.925.000,00

merupakan penerimaan negara yang belum disetorkan ke rekening

bendahara penerimaan bulan Desember 2019 dan telah disetorkan ke kas

Negara tanggal 09 Januari 2020 dengan NTPN E75AD1JNEPEE50J9

sebesar Rp1.890.000,00 dan NTPN 5064B7QLTJF50FQC sebesar

Rp35.000,00.

c. Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Papua sebesar Rp4.900.000,00

merupakan kas lainnya di bendahara penerimaan yang terdiri dari :

1) Kas di petugas pemungut Bidang Teknis KSDA di Jayapura sebesar

Rp1.540.000,00 yang berasal dari pungutan administrasi SATSDN tahun

2019 dan telah disetorkan ke kas negara pada tanggal 8 Januari 2020

dengan NTPN E6B571JNEPEE5K9T.

2) Kas di petugas pemungut Bidang KSDA Wilayah I Merauke di Merauke

sebesar Rp2.730.000,00 yang berasal dari pungutan administrasi

SATSDN tahun 2019 dan telah disetorkan ke kas negara pada tanggal

tanggal 8 Januari 2020 dengan NTPN 1E1D82G4UK0QIKDM.

3) Kas di petugas pemungut SKW III Biak di Biak sebesar Rp560.000,00

yang berasal dari pungutan administrasi SATSDN tahun 2019 dan telah

disetorkan ke kas negara pada tanggal 22 Januari 2020 dengan NTPN

49D7C3CIEEJDDATD.

4) Kas di petugas pemungut SKW I Agats di Agats sebesar Rp70.000,00

yang berasal dari pungutan administrasi SATSDN tahun 2019 dan telah

disetorkan ke kas negara pada tanggal 22 Januari 2020 dengan NTPN

3C8143CIEEJDDBUR.


60


Kas pada

Badan

Layanan

Umum

Rp1,01T

d. Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Timur sebesar

Rp21.382.500,00 merupakan Pendapatan Wisata Alam yang dipungut pada

akhir Desember 2019 di Taman Wisata Alam Pulau Sangalaki tetapi disetor

ke kas negara pada tanggal 6 Januari 2020 dengan nomor NTPN

0AE8E8N3DE1F2K2V karena kondisi geografis yang jauh dan efisiensi

biaya sehingga petugas pemungut melakukan penyetoran ke rekening

Bendahara Penerima untuk disetorkan ke kas negara.

e. Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sulawesi Utara sebesar

Rp13.307.500,00 merupakan Pendapatan Wisata Alam yang dipungut dari

tanggal 24 sampai dengan 31 Desember 2019 namun belum diakui sebagai

pendapatan tahun 2019.

C.1.4 Kas pada Badan Layanan Umum

Kas pada Badan Layanan Umum (BLU) yang disajikan adalah Kas pada

BLU yang telah disahkan oleh KPPN maupun yang belum disahkan. Kas pada

BLU yang merupakan dana kelolaan yang belum digulirkan/diinvestasikan

disajikan sebagai Aset Lainnya.

Kas pada Badan Layanan Umum pada Kementerian LHK per tanggal

31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar

Rp1.010.393.623.043,00 dan Rp922.303.158.596,00. Kas pada BLU

merupakan kas berada di bawah tanggung jawab bendahara pengeluaran yang

berasal dari dana bergulir BLU, baik saldo rekening di bank maupun uang

tunai. Sesuai dengan Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor:

S.5/PB/2019 tanggal 4 Januari 2019 perihal Kebijakan Akuntansi Penyusunan

Laporan Keuangan BLU bahwa penyajian kas pada BLU yang berasal dari dana

bergulir dibedakan untuk instrument kepemilikan investasi jangka pendek

(deposito) sampai dengan 3 (tiga) bulan (Setara Kas Lainnya BLU) dengan

kepemilikan uang tunai maupun rekening yang berasal dari dana bergulir (Kas

dan Bank BLU), sehingga Kas pada Badan Layanan Umum terdiri dari Kas

pada BLU sebesar Rp493.393.623.043,00 serta Setara Kas Lainnya pada BLU

sebesar Rp517.000.000.000,00, berikut rinciannya :

C.1.4.1 Kas dan Bank - Badan Layanan Umum (BLU)

Kas dan Bank Badan Layanan Umum (BLU) per 31 Desember 2019

dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp493.393.623.043,00 dan

Rp335.303.158.596,00. Adapun rincian kas dan bank BLU sebesar

Rp493.393.623.043,00 yaitu sebagai berikut :


61


Tabel 30. Rincian Kas pada Badan Layanan Umum

No Uraian Rekening Saldo 31 Des 2019 Saldo 31 Des 2018

1 BNI No. 0246899982 12.496.919.984,00 8.128.358.690,00

2 BTN Syariah No. 7201002288 460.028.985.429,00 314.967.410.216,00

3 BRI Acc No. 0193-01-000811-30-7 1.484.385.840,00 487.208.707,00

4 BRI Acc No. 0193-01-001699-30-0 18.639.888.462,00 11.037.234.358,00

5 BRI Acc No. 0193-01-000830-30-1 - 662.235.155,94

6 Mandiri No. 1220009906382 44.538.704,00 -

7 Kas Brangkas di Bendahara Pengeluaran 383.522.000,00 20.711.494,00

8 Bunga Jagir belum pindah buku ke Rek. Bendahara Penerima 322.322.615,00 -

493.400.563.034,00 335.303.158.620,94 Jumlah

Terdapat selisih sebesar Rp6.939.991,00 antara total pembukuan dengan

pencatatan dalam aplikasi SAIBA (Rp493.400.563.034,00 -

Rp493.393.623.043,00). Selisih tersebut merupakan:

a) Pengembalian pajak yang belum dipindahbukukan ke rekening kelolaan

sebesar Rp6.929.925,00;

b) Kelebihan pemindahbukuan bunga jasa giro ke bendahara penerimaan

sebesar Rp10.000,00; dan

c) Pembulatan sebesar Rp66,00.

C.1.4.2 Setara Kas Lainnya - Badan Layanan Umum (BLU)

Setara kas lainnya BLU per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018


Setara kas lainnya BLU merupakan kas yang berada di rekening bank

(deposito) yang digunakan sebagai instrumen investasi jangka pendek sampai

dengan 3 (tiga) bulan. Rincian atas saldo setara kas lainnya BLU tersebut

sebagai berikut :

Tabel 31. Rincian Setara Kas Lainnya

pada Badan Layanan Umum

No Uraian Rekening 31 Des 2019 31 Des 2018

1 Deposito BNI 0495158235 70.000.000.000 70.000.000.000

2 Deposito BTN Syariah SY85008 20.000.000.000 20.000.000.000

3 Deposito BTN Syariah SY85160 0 100.000.000.000

4 Deposito BTN Syariah SY71497 0 50.000.000.000




8 Deposito BTN Syariah SY88160 0 0

9 Deposito BRI Acc No. 0193-01-011724-40-4 30.000.000.000 30.000.000.000




13 Deposito BRI Acc No. 0193-01-012623-40-7 25.000.000.000 0



16 Deposito BNI 0525988094 20.000.000.000 20.000.000.000

17 Deposito BNI 0535643488 12.000.000.000 12.000.000.000

18 Deposito BNI 0614452598 15.000.000.000 15.000.000.000

19 Deposito BNI 0683480125 20.000.000.000 20.000.000.000

517.000.000.000 587.000.000.000Jumlah


62


Belanja

Dibayar

Dimuka

Rp11,18M

C.1.5 Belanja Dibayar Dimuka

Saldo Belanja Dibayar Dimuka pada Kementerian LHK per tanggal 31

Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing adalah sebesar

Rp11.186.221.915,00 dan Rp20.715.982.899,00.

Belanja Dibayar Dimuka merupakan hak yang masih harus diterima

setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara

penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya. Rincian Belanja

Dibayar Dimuka berdasarkan Eselon I sebagai berikut :

Tabel 32. Rincian Belanja Dibayar Dimuka


Kenaikan


029.01 Setjen 51,000,010 38,566,660 12,433,350 32.24

029.02 Itjen - 25,401,789 - 25,401,789 -100.00

029.03 Ditjen PHPL - 87,266,667 - 87,266,667 -100.00

029.04 Ditjen PDASHL 93,541,667 170,658,464 - 77,116,797 -45.19

029.05 Ditjen KSDAE 493,685,382 644,288,213 - 150,602,831 -23.38

029.06 Ditjen PKTL 178,412,500 65,946,909 112,465,591 170.54

029.07 Badan Litbang - - - 0.00

029.08 Badan P2SDM - - - 0.00

029.09 Ditjen PSKL 13,645,833 - 13,645,833 100.00

029.10 Ditjen Gakum 491,898,750 309,866,333 182,032,417 58.75

029.11 Ditjen PPI 63,258,333 51,246,664 12,011,669 23.44

029.12 Ditjen PSLB3 - - - 0.00

029.13 Ditjen PPKL 9,800,779,440 19,322,741,200 - 9,521,961,760 -49.28

11,186,221,915 20,715,982,899 - 9,529,760,984 -46.00


%

Jumlah

Saldo Belanja Dibayar Dimuka pada Kementerian LHK per 31

Desember 2019 sebesar Rp11.186.221.916,00 dijelaskan per Eselon I sebagai

berikut:

1. Belanja Dibayar Dimuka pada Eselon I Sekretariat Jenderal per 31 Desember




029.01.400574 Pusat Pengelolaan Ekoregion

Kalimantan

51.000.010 38.566.660

51.000.010 38.566.660Jumlah

Belanja Dibayar Dimuka pada Pusat Pengelolaan Ekoregion Kalimantan

sebesar Rp51.000.010,00 merupakan pembayaran dimuka atas sewa rumah

dinas.


63


1 Sewa Rumah Dinas Kepala Bagian Tata Usaha, SPKJ -38/P3E.Kal/TU/6/2019

32.800.000 14 Juni 2019 s.d 15 Juni 2020

19.133.331 13.666.669

2 Sewa Rumah Dinas Kepala Bidang

Inventarisasi DDDT SDA dan LH, SPKJ-

47/P3E.Kal/TU/8/2019

32.500.000 12 Agust 2019 s.d

11 Agust 2020

13.541.665 18.958.335

3 Sewa Rumah Dinas Kepala Sub Bagaian

Keuangan, SPKJ-39/P3E.Kal/TU/6/2019

17.500.000 11 Juni 2019 s.d 10

Juni 2020

10.208.331 7.291.669

4 Sewa Rumah Dinas Kepala Sub Bidang

Transportasi dan Manufaktur, Industri dan

Jasa pada Bidang Inventarisasi DDDT

SDA dan LH, SPKJ-

21/P3E.Kal/TU/2/2019

22.000.000 15 Feb 2019 s.d 14

Feb 2020

20.166.663 1.833.337

5 Sewa Rumah Dinas Kepala Subbidang

Tindak Lanjut pada Bidang Evaluasi dan Tindak Lanjut SDA dan LH, SPKJ-

41/P3E.Kal/TU/6/2019

18.500.000 1 Juli 2019 s,d 30

Juni 2020

9.250.000 9.250.000

Total 123.300.000 72.299.990 51.000.010

Jangka Waktu

Sewa UraianNo

Sewa Dibayar

dimuka 31 Des

2019

Beban Sewa 31

Des 2019Nilai Kontrak

2. Belanja Dibayar Dimuka pada Eselon I Ditjen PDASHL per 31 Desember




029.04.427030 Balai PDASHL Brantas Sampean 3.500.000 3.500.000

029.04.427200 Balai PDASHL Solo 8.166.667 28.138.478

029.04.427222 Balai PDASHL Bone Bolango 46.000.000 23.000.000

029.04.427231 Balai PDASHL Palu Poso 12.333.333 10.777.778

029.04.427350 Balai PDASHL Kahayan 23.541.667 24.164.383

029.04.427103 Balai PDASHL Krueng Aceh - 34.999.700

029.04.427335 Balai Perbenihan Tanaman Hutan

Wilayah II

- 16.500.000

029.04.427604 Balai PDASHL Baturusa Cerucuk - 29.578.125

93.541.667 170.658.464Jumlah

Saldo Belanja Dibayar Dimuka pada Eselon I Ditjen PDASHL sebesar

Rp93.541.667,00 secara keseluruhan merupakan pembayaran dimuka atas

sewa rumah dinas pejabat struktural eselon III dan eselon IV pada masing-

masing satuan kerja diatas, dengan rincian sebagai berikut:


64


No Uraian Nilai Kontrak Jangka Waktu Sewa Beban Sewa 31 Des

2019

Sewa Dibayar

Dimuka 31 Des

2019

1 Bantuan sewa rumah jabatan untuk kepala seksi

RHL

14.000.000 1 April 2019 - 31

Maret 2020

10.500.000 3.500.000

TOTAL 14.000.000 10.500.000 3.500.000

1 Sewa rumah Pejabat eselon IV 14.000.000 1 Agust 2019 - 31 Juli

2020

5.833.333 8.166.667

TOTAL 14.000.000 5.833.333 8.166.667

1 Sewa rumah Pejabat Eselon IV

SPK.949/BPDAS.HL.BB/TU/09/2019

23.000.000 02 Sept 2019 - 01

Sept 2020

7.666.667 15.333.333


SPK.1187/BPDAS.HL.BB./TU/X/2019

23.000.000 01 Okt 2019 - 30 Sept

2020

5.750.000 17.250.000


SPK.1917/BPDAS.HL.BB./TU/VIII/2019

23.000.000 28 Agust 2019 - 27

Agust 2020

9.583.333 13.416.667

TOTAL 69.000.000 23.000.000 46.000.000

1 Sewa rumah dinas Eselon III

SPK.2/BPDASHL.PP-1/3/2019

30.000.000 1 Maret 2019 - 29

Februari 2020

25.000.000 5.000.000

2 Sewa rumah dinas Kasubag TU

SPK.20/BPDASHL.PP-1/4/2019

22.000.000 1 Mei 2019 - 30 April

2020

14.666.667 7.333.333

TOTAL 52.000.000 39.666.667 12.333.333

1 Sewa rumah jabatan kepala Balai

PKS.57/BPDASHL.KH-1/6/2019

32.500.000 21 Juni 2019 - 20 Juni

2020

18.958.333 13.541.667

2 Sewa rumah jabatan kepala Sub Bagian TU

PKS.59/BPDASHL.KH-1/6/2019

20.000.000 2 Juli 2019 - 1 Juli

2020

10.000.000 10.000.000

TOTAL 52.500.000 28.958.333 23.541.667

93.541.667 JUMLAH

1) Balai PDASHL Brantas Sampean

5) Balai PDASHL Kahayan

2) Balai PDASHL Solo

3) Balai PDASHL Bone Bolango

4) Balai PDASHL Palu Poso

3. Belanja Dibayar Dimuka pada Eselon I Ditjen KSDAE per 31 Desember




029.05.238514 BALAI BESAR KSDA RIAU 66.864.583 90.375.000

029.05.238577 BALAI KSDA KALIMANTAN

BARAT

11.860.000 -


SELATAN

72.333.333 64.333.333

029.05.239917 BALAI BESAR KSDA PAPUA 106.250.000 60.083.333

029.05.417797 BTN KAYAN MENTARANG 30.583.333 76.398.333

029.05.427381 BTN BALI BARAT 10.004.099 2.500.000

029.05.549523 BALAI KSDA KALIMANTAN

TIMUR

92.166.667 91.783.334

029.05.574326 BTN AKETAJAWE-LOLOBATA 39.166.666 42.886.667

029.05.604172 BTN MERU BETIRI 10.043.863 9.130.785

029.05.604240 BTN GUNUNG HALIMUN 2.246.175 2.197.425

029.05.604311 BTN KELIMUTU 52.166.663 41.766.670

029.05.604236 BBTN TELUK CENDERAWASIH - 118.750.000

029.05.604346 BTN TAKA BONERATE - 44.083.333

493.685.382 644.288.213Jumlah


65


Saldo Belanja Dibayar di Muka pada Eselon I Ditjen KSDAE sebesar

Rp493.685.382,00 tersebut dijelaskan per satker sebagai berikut:

1) Balai Besar KSDA Riau sebesar Rp66.864.583,00 dengan rincian sebagai

berikut:

No Jenis Belanja Nilai Kontrak Jangka WaktuBelanja Dibayar

Dimuka

1 Sewa Rumah Dinas Jabatan

Eselon II

28.125.000 05-04-2019 s/d

05-04-2020

7.031.250


Eselon III

18.000.000 19-03-2019 s/d

19-03-2020

3.000.000


Eselon IV

14.000.000 04-04-2019 s/d

04-04-2020

3.500.000


Eselon IV

14.000.000 12-08-2019 s/d

12-08-2020

8.166.667


Eselon IV

14.000.000 01-02-2019 s/d

01-02-2020

1.166.667

6 Sewa Rumah Dinas Jabatan 14.000.000 01-02-2019 s/d

01-02-2020

1.166.667

7 Sewa Kantor SKW I 16.000.000 02-04-2019 s/d

02-04-2020

4.000.000

8 Sewa Kantor SKW III 16.000.000 01-02-2019 s/d

01-02-2020

1.333.333

9 Sewa Kantor SKW III 12.000.000 10-06-2019 s/d

10-06-2020

5.000.000

10 Sewa Kantor SKW III

Eselon

14.000.000 09-01-2019 s/d

09-01-2020

-


20-03-2020

2.333.333


01-04-2020

4.500.000


27-11-2020

11.666.667

14 Sewa Kantor Resort Giam

Siak Kecil

12.000.000 16-08-2019 s/d

16-08-2020

7.000.000

15 Sewa Kantor Resort Giam

Bukit Batu

12.000.000 14-08-2019 s/d

14-08-2020

7.000.000

66.864.583TOTAL 2) Balai KSDA Kalimantan Barat sebesar Rp11.860.000,00 dengan rincian

sbb:

No Jenis Transaksi Nama Obyek Nilai

1 Sewa kantor Sewa kantor Resort Entikong 6.250.000

2 Sewa ruangan Sewa ruangan bandara Supadio Pontianak 4.400.000

3 PAS bandara Pembuatan PAS Bandara Supadio Pontianak 1.210.000

11.860.000Jumlah

3) Balai Besar KSDA Sulawesi Selatan sebesar Rp72.333.333,00 merupakan

sewa rumah jabatan dan kantor.

4) Balai Besar KSDA Papua sebesar Rp106.250.000,00 dengan rincian

sebagai berikut:


66


1 Sewa Kantor Balai Besar KSDA Papua SPK

No:S.151/K4/KAP/2/2019

275.000.000 1 Maret 2019 s.d 29

Feb 2020

229.166.667 45.833.333

2 Sewa Kantor Resort Port Numbay

SPS.698/K.4/TU/KAP/8/2019

20.000.000 1 Agust 2019 s.d 31

Juli 2020

8.333.333 11.666.667

3 Sewa rumah jabatan Kepala Bagian TU SPK

No.S.33/K4/TU/SR/2019

45.000.000 13 Okt 2019 s.d 12 Okt

2020

11.250.000 33.750.000

4 Sewa rumah jabatan Kepada Bidang Teknis

SPS.23/K4/TU/KAP/5/2019

45.000.000 1 Mei 2019 s.d 30

April 2020

30.000.000 15.000.000

Total 385.000.000 278.750.000 106.250.000

Jangka Waktu Sewa UraianNoSewa Dibayar dimuka

31 Des 2019

Beban Sewa 31 Des

2019Nilai Kontrak

5) Balai TN Kayang Mentarang sebesar Rp30.583.333,00 dengan rincian

sebagai berikut:

1 Belanja Sewa Rumah Jabatan Ka.SPTN

Wil.I Long Bawan

20.000.000 3 Juli 2019 - 2 Juli

2020

10.000.000 10.000.000


Wil.II Long Alango

20.000.000 22 April 2019 - 21

April 2020

15.000.000 5.000.000


Wil.III Long Ampung

20.000.000 1 Feb 2019 - 31 Jan

2020

18.333.333 1.666.667

4 Belanja Sewa Kantor SPTN Wilayah I

Long Bawan

20.000.000 1 Feb 2019 - 31 Jan

2020

18.333.333 1.666.667

5 Belanja Sewa Kantor SPTN Wilayah III

Long Ampung

33.000.000 1 April 2019 - 31

Maret 2020

24.750.000 8.250.000

6 Belanja Sewa Kantor Resort Pujungan

SPTN Wilayah II Long Alango

12.000.000 1 Mei 2019 - 30

April 2020

8.000.000 4.000.000

Total 125.000.000 94.416.667 30.583.333

Jangka Waktu

Sewa UraianNo

Sewa Dibayar

dimuka 31 Des 2019

Beban Sewa 31 Des

2019Nilai Kontrak

6) Balai TN Bali Barat sebesar Rp10.004.099 merupakan:

- Sewa mesin foto copy sebesar Rp5.833.333,00. Nilai kontrak sebesar

Rp10.000.000,00 untuk jangka waktu sewa 1 Agustus 2019 sampai

dengan 31 Juli 2020.

- Pengembalian pembayaran Tunjangan Kinerja Desember 2019 sebesar

Rp4.170.766,00.

7) Balai KSDA Kalimantan Timur sebesar Rp92.166.667,00 dengan rincian

sebagai berikut:


67


1 Sewa kantor SKW I Berau 65.000.000 10 Des 2019 s.d 9

Des 2020

5.416.667 59.583.333

2 Sewa resor Bontang SKW II 23.000.000 27 April 2019 s.d 26

April 2020

17.250.000 5.750.000

3 Sewa rumah kepala SKW I

Berau

23.000.000 6 Des 2019 s.d 5 Des

2020

1.916.667 21.083.333

4 Sewa rumah kepala SKW II

Tenggarong

23.000.000 27 April 2019 s.d 26

April 2020

17.250.000 5.750.000

Total 134.000.000 41.833.333 92.166.667

Jangka Waktu

Sewa UraianNo

Sewa Dibayar

dimuka 31 Des 2019

Beban Sewa 31 Des

2019Nilai Kontrak

8) Balai TN Aketajawe-Lolobata sebesar Rp39.166.666,00 yang terdiri dari:

1 Sewa Rumah Dinas Kepala

SPTN Wil I Weda

20.000.000 2 Agust 2019 - 1

Agust 2020

8.333.333 11.666.667

2 Sewa Rumah Dinas

kasubbag TU

20.000.000 1 Maret 2019 - 28

Feb 2020

16.666.667 3.333.333

3 Sewa Rumah Dinas Kepala

SPTN Wil III Subaim

20.000.000 4 Juni 2019 - 4

Juni 2020

11.666.667 8.333.333

4 Sewa Rumah Jabatan Kasi

Pengelolaan II

20.000.000 11 April 2019 - 10

April 2020

15.000.000 5.000.000

5 Sewa Kendaraan

Operasional

130.000.000 13 Feb 2019 sd 12

Feb 2020

119.166.667 10.833.333

Total 210.000.000 170.833.334 39.166.666

Jangka Waktu

Sewa UraianNo

Sewa Dibayar

dimuka 31 Des 2019

Beban Sewa 31 Des

2019Nilai Kontrak

9) Balai TN Meru Betiri sebesar Rp10.043.863,000 merupakan biaya izin

frekwensi selama 1 tahun dari 10 Desember 2019 sampai dengan 9

Desember 2020 dengan nilai kontrak sebesar Rp10.956.941,00.

10) Balai TN Gunung Halimun Salak sebesar Rp2.246.175,00. Nilai kontrak

sewa hosting website sebesar Rp2.994.900 untuk jangka waktu sewa 1

Oktober 2019 s/d 30 September 2020.

11) Balai TN Kelimutu sebesar Rp52.166.663 merupakan sewa rumah jabatan

dan mess pegawai.

4. Belanja Dibayar Dimuka pada Eselon I Ditjen PKTL per 31 Desember 2019 dan

31 Desember 2018 adalah sebesar Rp178.412.500,00 dan Rp65.946.909,00

dengan rincian satker sebagai berikut:


68



029.06.065132 BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN

WILAYAH XVIII BANDA ACEH

64.166.667 65.946.909

029.06.125165 BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN

WILAYAH XX BANDAR LAMPUNG

114.245.833 -

178.412.500 65.946.909Jumlah

Saldo Belanja Dibayar di Muka pada Eselon I Ditjen PKTL dijelaskan per

satker adalah sebagai berikut:

1) BPKH Wilayah XVIII Banda Aceh sebesar Rp64.166.667,00 merupakan

pembayaran sewa kantor dari 23 Agustus 2019 sd 22 Agustus 2020 dengan

nilai konrak Rp110.000.000,00.

No Uraian Nilai Kontrak Jangka Waktu SewaBeban Sewa 31

Des 2019

Sewa Dibayar Dimuka

31 Des 2019

1 Sewa Kantor

SPK.30/III/BPKH.XVIII-1/2019

tanggal 23 Agustus 2019

110.000.000 23 Agust 2019 s/d 23

Agust 2020

45.833.333 64.166.667

TOTAL 110.000.000 45.833.333 64.166.667

2) BPKH Wilayah XX Bandar Lampung sebesar Rp114.245.833,00 merupakan

pembayaran sewa kantor dari bulan 6 Agustus 2019 sd 5 Agustus 2020

dengan nilai konrak Rp195.850.000,00.

No Uraian Nilai Kontrak Jangka Waktu

Sewa

Beban Sewa 31

Des 2019

Sewa Dibayar Dimuka

31 Des 2019

1 Sewa Kantor SPK.03/PPK/BPKH.XX-

1/2019 tanggal 6 Agustus 2019

195.850.000 6 Agust 2019 s/d 5

Agust 2020

81.604.167 114.245.833

TOTAL 195.850.000 81.604.167 114.245.833

5. Belanja Dibayar Dimuka pada Eselon I Ditjen PSKL per 31 Desember 2019 dan

31 Desember 2018 adalah sebesar Rp13.645.833,00 dan Rp0,00 dengan rincian

satker sebagai berikut:


029.09.418798 Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Wilayah Sumatera

13.645.833 -

13.645.833 - Jumlah

Belanja Dibayar Dimuka pada satker Balai PSKL Wilayah Sumatera sebesar

Rp13.645.833,00 merupakan pembayaran dimuka atas sewa rumah dinas

pejabat dengan rincian sebagai berikut:


69


No Uraian Nilai Kontrak Jangka Waktu Sewa Beban Sewa 2019Sewa Dibayar

Dimuka

1 Sewa Rumah Kepala Balai

PSKL

18.750.000 1 Mar 2019 - 29 Feb

2020

15.625.000 3.125.000

2 Sewa Rumah Dinas

Kepalas Seksi THH

13.000.000 17 Juni 2019 - 17 Juni

2020

7.583.333 5.416.667

3 Sewa Rumah Dinas

Kasubbag TU

12.250.000 20 Juni 2019 - 20 Juni

2020

7.145.833 5.104.167

TOTAL 44.000.000 30.354.167 13.645.833

6. Belanja Dibayar Dimuka pada Eselon I Ditjen Gakum per 31 Desember 2019

dan 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp491.898.750,00 dan Rp309.866.333,00



029.10.401815 BALAI PPHLHK WILAYAH JAWA BALI NUSA

TENGGARA

340.583.333 213.083.000

029.10.401816 BALAI PPHLHK WILAYAH KALIMANTAN 77.565.417 96.783.333

029.10.401817 BALAI PPHLHK WILAYAH SULAWESI 73.750.000 -

491.898.750 309.866.333Jumlah

Saldo Belanja Dibayar di Muka pada Eselon I Ditjen Gakum dijelaskan per

satker adalah sebagai berikut:

1) Balai Gakum Wilayah Jawa, Bali, Nusa Tenggara sebesar Rp340.583.333,00

terdiri dari:

1 Sewa Rumah Mako SPORC

Surabaya

64.000.000 10 Mei 2019 - 10

April 2020

42.666.667 21.333.333

2 Pembayaran Sewa Rumah Pos

Gakkum Seksi Wilayah I

Bandung

179.000.000 23 Okt 2019 - 22 Okt

2020

44.750.000 134.250.000

3 Sewa Rumah Pos Gakkum

Seksi Wilayah II Yogyakarta

165.000.000 9 Sept 2019 - 8

Agust 2020

55.000.000 110.000.000

4 Sewa Rumah Kantor Seksi

Wilayah III Kupang

90.000.000 6 Nov 2019 - 19 Okt

2020

15.000.000 75.000.000

Total 498.000.000 157.416.667 340.583.333

Jangka Waktu

Sewa UraianNo

Sewa Dibayar

dimuka 31 Des 2019

Beban Sewa 31 Des

2019Nilai Kontrak


70


2) Balai Gakum Wilayah Kalimantan sebesar Rp77.565.417,00 terdiri dari:

1 Sewa Rumah Jabatan Eselon

III

32.800.000 1 Juni 2019 s.d 30

Mei 2020

19.133.333 13.666.667


IV SBTU

23.400.000 1 Okt 2019 30 Sept

2020

5.850.000 17.550.000


IV seksi II Samarinda

23.400.000 1 Juni 2019 s.d 30

Mei 2020

13.650.000 9.750.000


IV seksi III Pontianak

23.437.000 1 Juni 2019 s.d 30

Mei 2020

13.671.583 9.765.417


Seksi Wilayah 2

46.000.000 1 Agust 2019 s.d

31 Juli 2020

19.166.667 26.833.333

Total 149.037.000 71.471.583 77.565.417

Jangka Waktu

Sewa UraianNo

Sewa Dibayar

dimuka 31 Des 2019

Beban Sewa 31 Des

2019Nilai Kontrak

3) Balai Gakum Wilayah Sulawesi sebesar Rp73.750.000,00 terdiri dari:

No Uraian Nilai KontrakJangka Waktu

SewaBeban Sewa 2019

Sewa Dibayar

Dimuka


di Gorontalo

45.000.000 26 Nov 2019 s.d 25

Nov 2020

3.750.000 41.250.000


di Mamuju

45.000.000 1 Juli 2019 s.d 30

Juni 2020

22.500.000 22.500.000


di Kendari

40.000.000 1 April 2019 s.d 31

Maret 2020

30.000.000 10.000.000

TOTAL 130.000.000 56.250.000 73.750.000

4) Belanja Dibayar Dimuka pada Eselon I Ditjen PPI per 31 Desember 2019 dan 31

Desember 2018 adalah sebesar Rp63.258.333,00 dan Rp51.246.664,00 dengan

rincian satker sebagai berikut:


029.11.401819 Balai PPI Wilayah Sumatera 8.166.667 9.333.332

029.11.401821 Balai PPI Wilayah Kalimantan 29.166.666 28.333.332

029.11.401822 Balai PPI Wulayah Sulawesi 25.925.000 13.580.000

63.258.333 51.246.664Jumlah

Saldo Belanja Dibayar di Muka pada Eselon I Ditjen PPI dijelaskan per satker

sebagai berikut:


71


a. Balai PPI & KHL Wil. Sumatera sebesar Rp8.166.667,00 terdiri dari:


SewaBeban Sewa 2019

Sewa Dibayar

Dimuka

1 Sewa rumah pejabat

eselon IV

14.000.000 01 April 2019 - 31

Maret 2020

10.500.000 3.500.000


eselon IV

14.000.000 01 Jan 2019 - 31

Des 2019

14.000.000 -


eselon IV

14.000.000 01 Mei 2019 - 30

April 2020

9.333.333 4.666.667

TOTAL 42.000.000 33.833.333 8.166.667

b. Balai PPI & KHL Wil. Kalimantan sebesar Rp29.166.666,00 terdiri dari:

No Uraian Nilai Kontrak Jangka Waktu

Sewa

Beban Sewa 31 Des

2019

Sewa Dibayar Dimuka

1 Sewa Rumah Pejabat

Struktural Eselon III

PKS.05/BPPIKHL-

KAL/PPK/2019

30.000.000 01 Feb 2019 - 31

Jan 2020

27.500.000 2.500.000


Struktural Eselon IV

PKS.04/BPPIKHL-

KAL/PPK/2019

22.000.000 01 Feb 2019 - 31

Jan 2020

20.166.667 1.833.333


Struktural Eselon IV

PKS.03/BPPIKHL-

KAL/PPK/2019

22.000.000 23 Jan 2019 - 22

Jan 2020

20.166.667 1.833.333

4 Sewa Kantor Balai

PPIKHL Wilayah

Kalimantan

PKS.06/BPPIKHL-

92.000.000 2 April 2019 - 1

April 2020

69.000.000 23.000.000

TOTAL 166.000.000 136.833.333 29.166.666

c. Balai PPI & KHL Wil. Sulawesi sebesar Rp25.925.000,00 terdiri dari:

No Uraian Nilai Kontrak Jangka Waktu Sewa Beban Sewa 31 Des

2019

Sewa Dibayar Dimuka

1 Sewa rumah untuk pejabat

struktural eselon IV BPPIKHL

Wil. Sulawesi seluas 120 m2,

PKS.10/BPPIKHL-

23.400.000 25 April 2019 - 24

April 2020

15.600.000 7.800.000

2 Sewa rumah untuk pejabat

struktural eselon III BPPIKHL

Wil. Sulawesi seluas 148 m2,

PKS.6/BPPIKHL-

32.500.000 18 Maret 2019 - 17

Maret 2020

24.375.000 8.125.000

3 Sewa rumah untuk kantor

sementara daops tinanggea

seluas 384 m2,

PKS.8/BPPIKHL-

40.000.000 1 April 2019 - 31 Maret

2020

30.000.000 10.000.000

TOTAL 95.900.000 69.975.000 25.925.000

5) Belanja Dibayar Dimuka pada Eselon I Ditjen PPKL per 31 Desember 2019 dan

31 Desember 2018 adalah sebesar Rp9.800.779.440,00 dan



029.13.418989 BADAN RESTORASI GAMBUT 9.800.779.440 19.322.741.200

9.800.779.440 19.322.741.200Jumlah


72


Pendapatan

Yang Masih

Harus

Diterima

Rp6Juta

Belanja Dibayar Dimuka pada satker Badan Restorasi Gambut sebesar

Rp9.800.779.440,00 merupakan pembayaran dimuka atas sewa kendaraan dinas

dan rumah dinas pejabat yaitu Kepala Balai dan Pejabat eselon IV.


SewaBeban Sewa 2019

Sewa Dibayar Dimuka

1 Sewa Kendaraan Dinas

Operasional Kantor 29 unit

PP.14/EC/PPK-1/2018

7.320.259.200 1 Jan 2019 - 31

Des 2020

3.660.129.600 3.660.129.600

2 Sewa Kendaraan Dinas

Operasional Kantor 4 unit

PP.14/EC/PPK-1/2018

425.760.000 1 Feb 2019 - 31

Jan 2021

195.140.000 230.620.000

3 Sewa Gedung Graha

Mandiri Lantai 27 D2

seluas 560m2 SP.9/PPK-

2/KEU/POKJA.PBJ/12/201

8

5.395.192.000 1 Jan 2019 - 31

Jann 2021

2.589.692.160 2.805.499.840

4 Sewa Gedung Graha


seluas 512m2 SP.11/PPK.1/KEU/POKJA.

PBJ/12/2018

4.392.960.000 1 Feb 2019 - 31

Jan 2021

2.013.440.000 2.379.520.000

5 Sewa Gedung Graha


Seluas 156m2

SP.10/PPK.1/KEU/POKJA.PBJ/12/2018

1.394.250.000 1 Jan 2019 - 31

Jann 2021

669.240.000 725.010.000

TOTAL 18.928.421.200 9.127.641.760 9.800.779.440

C.1.6 Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Pendapatan yang Masih Harus Diterima pada Kementerian LHK per

tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing adalah

sebesar Rp6.007.500,00 dan Rp6.007.500,00 merupakan hak pemerintah atas

pelayanan yang telah diberikan namun belum diterima tagihannya. Rincian

Pendapatan yang Masih Harus Diterima berdasarkan Eselon I sebagai berikut :


73


Piutang

Bukan Pajak

Rp4,37T

Tabel 33. Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 Kenaikan


029.01 Setjen 0 0 0 -

029.02 Itjen 0 0 0 -

029.03 Ditjen PHPL 0 0 0 -

029.04 Ditjen PDASHL 6.007.500 6.007.500 0 -

029.05 Ditjen KSDAE 0 0 0 -

029.06 Ditjen PKTL 0 0 0 -

029.07 Badan Litbang 0 0 0 -

029.08 Badan P2SDM 0 0 0 -

029.09 Ditjen PSKL 0 0 0 -

029.10 Ditjen Gakum 0 0 0 -

029.11 Ditjen PPI 0 0 0 -

029.12 Ditjen PSLB3 0 0 0 -

029.13 Ditjen PPKL 0 0 0 -

6.007.500 6.007.500 0 -


%

Jumlah

Saldo Pendapatan yang Masih Harus Diterima pada Kementerian

LHK per 31 Desember 2019 sebesar Rp6.007.500,00 merupakan pendapatan

sertifikasi bibit yang belum dibayarkan oleh penerima jasa sertifikasi pada

Eselon I Ditjen PDASHL yaitu pada satker Balai Perbenihan Tanaman Hutan

Wilayah II.

C.1.7 Piutang Bukan Pajak

Piutang Bukan Pajak pada Kementerian LHK per tanggal 31

Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing adalah sebesar

Rp4.372.368.215.572,00 dan Rp3.999.519.410.852,00, dengan rincian per

Eselon I sebagai berikut :


74


Piutang

PNBP

Rp4,34T

Tabel 34. Piutang Bukan Pajak


Kenaikan


029.01 Setjen 641.181.478.526 642.121.222.676 - 939.744.150 -0,15

029.02 Itjen 36.040.415 36.040.415 100,00

029.03 Ditjen PHPL 1.455.996.304.026 1.395.605.563.101 60.390.740.925 4,33

029.04 Ditjen PDASHL 8.913.023.938 621.704.110 8.291.319.828 1.333,64

029.05 Ditjen KSDAE 2.321.734.107 2.164.577.252 157.156.855 7,26

029.06 Ditjen PKTL 2.225.398.601.393 1.950.524.435.077 274.874.166.316 14,09

029.07 Badan Litbang 50.163.240 - 50.163.240 100,00

029.08 Badan P2SDM 243.788.380 102.645.215 141.143.165 137,51

029.09 Ditjen PSKL 5.152.000 5.622.500 - 470.500 -8,37

029.10 Ditjen Gakum 35.992.275.018 7.046.320.149 28.945.954.869 410,80

029.11 Ditjen PPI 43.991.500 96.807.200 - 52.815.700 -54,56

029.12 Ditjen PSLB3 442.285.210 161.420.722 280.864.488 174,00

029.13 Ditjen PPKL 1.743.377.819 1.069.092.850 674.284.969 63,07

4.372.368.215.572 3.999.519.410.852 372.848.804.720 9,32


%

Jumlah

Piutang Bukan Pajak merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas

uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum

diselesaikan pembayarannya. Piutang Bukan Pajak pada Kementerian

Lingkungan Hidup dan Kehutanan antara lain berasal dari piutang dengan

rincian sebagai berikut :

Tabel 35. Perbandingan Rincian Piutang Bukan Pajak

Keterangan 31 Des 2019 31 Des 2018

Piutang PNBP 4.348.574.993.083 3.994.419.478.979

Piutang Lainnya 23.793.222.489 5.099.931.873

Jumlah 4.372.368.215.572 3.999.519.410.852

C.1.7.1 Piutang PNBP

Saldo Piutang PNBP pada Kementerian LHK per tanggal 31 Desember

2019 dan per 31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp4.348.574.993.083,00

dan Rp3.994.419.478.979,00. Rincian Piutang PNBP per Eselon I adalah sebagai

berikut :


75


Tabel 36. Piutang PNBP


Kenaikan


029.01 Setjen 641.164.569.252 642.059.573.416 - 895.004.164 (0,14)

029.03 Ditjen PHPL 1.455.940.554.664 1.395.433.423.896 60.507.130.768 4,34

029.05 Ditjen KSDAE 1.408.972.871 1.831.693.370 - 422.720.499 (23,08)

029.06 Ditjen PKTL 2.214.157.488.375 1.948.213.651.787 265.943.836.588 13,65

029.10 Ditjen Gakum 35.903.407.921 6.881.136.510 29.022.271.411 421,77

4.348.574.993.083 3.994.419.478.979 354.155.514.104 8,87


%

Jumlah

Saldo Piutang PNBP pada Kementerian LHK per 31 Desember 2019

sebesar Rp4.348.574.993.083,00 dijelaskan per Eselon I sebagai berikut:

1. Piutang PNBP pada Eselon I Sekretariat Jenderal per 31 Desember 2019 dan

31 Desember 2018 adalah sebesar Rp641.164.569.252,00 dan Rp

642.059.573.416,00 dengan rincian satker sebagai berikut:


029.01.426839 BIRO KEUANGAN SEKRETARIAT JENDERAL 640.331.362.837 641.375.132.300

029.01.466147 BIRO UMUM 833.206.415 684.441.116

641.164.569.252 642.059.573.416 Jumlah

Saldo Piutang PNBP pada Eselon I Sekretariat Jenderal per satker tersebut

dijelaskan sebagai berikut:

1) Biro Keuangan sebesar Rp640.331.362.837, terdiri dari:

a. Piutang HTI merupakan pinjaman untuk meningkatkan potensi dan

kualitas hutan produksi dengan menerapkan silvikultur sesuai dengan

tapaknya (satu atau lebih sistem silvikultur) dalam rangka memenuhi

kebutuhan bahan baku industri hasil hutan kayu mau pun non kayu.

Piutang HTI per 31 Desember 2019 sebesar Rp425.588.157.979,31

sedangkan per 31 Desember 2018 sebesar Rp426.615.481.118,08

Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya terdapat kenaikan

pada piutang HTI, berikut mutasinya: Saldo 31 Desember 2018 426.615.481.118,08

Mutasi tambah:

Piutang HTI Jatuh Tempo 6.500.000.000,00

Denda Piutang HTI (Penanganan Bank) 10.131.337.459,00

Piutang HTI (Dari Penanganan Bank ke KPKNL) 8.554.805.684,77

Mutasi kurang:

Penyerahan Piutang HTI ke KPKNL 8.554.805.684,77

Koreksi Piutang dari KPKNL 4.445.114.398,04

Pembayaran piutang HTI (Penanganan KPKNL) 5.098.546.199,73

Pembayaran piutang HTI (Penanganan Bank) 8.115.000.000,00

Saldo 31 Desember 2019 425.588.157.979,31


76


a.1.Mutasi tambah nilai piutang HTI sebesar Rp25.186.143.143,77 terdiri

dari:

Piutang HTI Jatuh Tempo sebesar Rp6.500.000.000,00 (PT.

Inhutani I Reklas dari Piutang Jangka Panjang Lainnya);

Denda Piutang HTI Penanganan Bank sebesar

Rp10.131.337.459,00 (Denda piutang HTI penanganan Bank

Rp9.945.381.945,21 dan Denda Piutang PT. Kirana Cakrawala

sebelum diserahkan ke KPKNL Rp185.955.513,79);

Piutang HTI Penanganan KPKNL atas penyerahan piutang PT.

Kirana Cakrawala ke KPKNL dengan Nomor SP3N-

1478/PUPNC.10.04/2019 Tanggal 13 Agustus 2019 sebesar

Rp8.554.805.684,77 (mutasi piutang dari penanganan bank ke

penanganan KPKNL).

a.2.Mutasi kurang nilai piutang HTI sebesar Rp26.213.466.282,54

disebabkan karena:

Penyerahan Piutang HTI PT. Kirana Cakrawala ke KPKNL

sebesar Rp8.554.805.684,77;

Koreksi piutang PT. Kirana Cakrawala oleh KPKNL

Rp4.445.114.398,04 sesuai dengan Surat Pemberitahuan

Koreksi/Perubahan Besaran Piutang Negara dari KPKNL Nomor

SKPBN-02/PUPNC.10.04/2019 Tanggal 18 November 2019;

Pembayaran piutang HTI (Penanganan KPKNL) sebesar

Rp5.098.546.199,73 terdiri dari:

- Pelunasan piutang PT. Kirana Cakrawala Rp4.109.691.286,73

sesuai dengan Pernyataan Piutang Negara Lunas dari KPKNL

Nomor SPPNL-45/PUPNC.10.04/2019 Tanggal 03 Desember

2019 dan telah disetor ke Kas Negara oleh KPKNL pada tanggal

31 Desember 2019 dengan Nomor NTPN

5E3C26U8DGK6VR0F dan NTB 430784 serta;

- Pembayaran piutang sebanyak 3 perusahaan lainnya sebesar

Rp988.854.913,00 dengan rincian sebagai berikut:

a) PT. Inhutani V sebesar Rp299.999.999,00

b) PT. Wana Teladan sebesar Rp657.036.732,00

c) PT. Rimba Dwipantara Rp31.818.182,00

Pembayaran piutang HTI (Penanganan Bank) sebanyak 3 (tiga)

perusahaan sebesar Rp8.115.000.000,00 dengan rincian sebagai

berikut:

a) PT. Inhutani I sebesar Rp6.000.000.000,00

b) PT. Tanjung Redeb Hutani sebesar Rp1.515.000.000,00

c) PT. Tusam Hutani Lestari sebesar Rp600.000.000,00

b. Piutang KUHR merupakan piutang Pembangunan Hutan Rakyat

melalui Kredit Usaha Perhutanan Rakyat (KUHR) bertujuan untuk


77


meningkatkan kesejahteraan masyarakat, penyediaan bahan baku

industri dan peningkatan mutu lingkungan. Piutang KUHR per 31

Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar Rp115.757.793.097,88

tidak terdapat pembayaran pada TA 2019.

c. Piutang KUPA merupakan Kredit Usaha Persuteraan Alam (KUPA)

dengan maksud dan tujuan untuk memberikan kesempatan berusaha

kepada masyarakat/kelompok tani dalam bidang persuteraan alam

berupa kokon sebagai bahan baku benang sutera yang mempunyai nilai

ekonomi tinggi dalam kaitannya dengan upaya peningkatan pendapatan

masyarakat desa hutan. Piutang KUPA per 31 Desember 2019 dan 31

Desember 2018 sebesar Rp30.235.167.483,47 tidak terdapat

pembayaran pada TA 2019.

d. Piutang KUK-DAS merupakan Kredit Usaha Konservasi - Daerah

Aliran Sungai (KUK-DAS) adalah kredit usaha kecil yang diberikan

kepada masyarakat petani agar dapat menerapkan teknologi konservasi

tanah secara terpadu dengan intensifikasi pertanian di lahan kering

sebagai satu paket untuk mencapai peningkatan produktifitas lahan dan

pendapatan petani. Piutang KUK-DAS per 31 Desember 2019 sebesar

Rp14.012.210.621,25 atau mengalami penurunan apabila dibandingkan

dengan nilai piutang per 31 Desember 2018 sebesar

Rp14.028.656.945,25. Penuruan tersebut dikarenakan adanya atas

pembayaran recoveries PNBP KUK DAS sd. 31 Desember 2019

sebesar Rp16.446.324,00.

e. Piutang pada Konsorsium Mitra Penyelenggara (KMP) Sea Games per

31 Desember 2019 sebesar Rp54.738.033.655,46. Tidak ada perubahan

untuk nilai piutang ini dari periode sebelumnya.

2) Biro Umum sebesar Rp833.206.415,00 merupakan tagihan atas sewa

tanah, dan ruang perkantoran gedung Manggala Wanabakti yang belum

dibayar oleh penyewa (tenant).

Rincian Piutang PNBP Sewa GMW

No. Uraian Jumlah (Rp)

1 Sew a Ruang Perkantoran 392,486,414.03

2 Service Charge 290,158,600.00

3 Ekstention (jaringan telepon) 8,500,000.00

4 Sew a Parkir 2,600,000.00

5 Lain-lain 87,890,162.00

6 pajak 51,571,239.00

833,206,415.03 Jumlah

2. Piutang PNBP pada Eselon I Ditjen PHPL per 31 Desember 2019 dan 31

Desember 2018 adalah sebesar Rp1.455.940.554.664,32 dan

Rp1.395.433.423.724,38 dengan rincian satker sebagai berikut:


78



029.03.465286 DIREKTORAT IURAN DAN PEREDARAN

HASIL HUTAN

1.455.940.554.664,32 1.395.433.423.724,38

1.455.940.554.664,32 1.395.433.423.724,38Jumlah

Piutang PNBP yang tercatat pada Laporan Keuangan audited

Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari antara lain piutang

Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH), Dana Reboisasi (DR), Iuran Izin Usaha

Pemanfaatan Hutan (IIUPH), Denda Pelanggaran Eksploitasi Hutan (DPEH),

dan Penggantian Nilai Tegakan (PNT). Berdasarkan hasil pemeriksaan Tim

BPK-RI, piutang Bukan Pajak yang tercatat pada Laporan Keuangan audited

tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp1.395.433.423.724,38.

Terdapat selisih Rp171,00 dengan angka pada e-Rekon

(Rp1.395.433.423.896,00 – Rp1.395.433.423.724,38) yang merupakan

selisih pembulatan angka desimal saat penginputan di aplikasi SAIBA.

Piutang Bukan Pajak yang tercatat pada semester II per tanggal 31

Desember 2019 adalah sebesar Rp1.455.940.554.664,32 dengan Kurs tengah

dollar USD per tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp13.901,00. Terdapat

selisih saldo Piutang PNBP dibandingkan dengan angka pada e-Rekon

sebesar Rp0,32 (Rp1.455.940.554.664,32 - Rp1.455.940.554.664,00)

disebabkan karena pembulatan angka pada saat penginputan di aplikasi

SAIBA. Rincian perbandingan Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2018

dan 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Kenaikan

31 Desember 2019 31 Desember 2018 (Penurunan)

1 PSDH 281.440.753.221,20 251.636.994.726,20 29.803.758.495,00 11,84

2 DR 925.125.500.019,87 890.460.074.382,29 34.665.425.637,58 3,89

3 IIUPH 17.501.038.750,00 20.304.538.750,00 (2.803.500.000,00) (13,81)

4 PNT 127.517.193.902,25 127.540.128.249,33 (22.934.347,08) (0,02)

5 DPEH 104.356.068.771,00 105.491.687.616,56 (1.135.618.845,56) (1,08)

1.455.940.554.664,32 1.395.433.423.724,38 60.507.130.939,94 4,34

NoJenis Piutang/

Tunggakan

Saldo per %

Jumlah

Terdapat perubahan nilai piutang disebabkan karena penerbitan

SPP/LHP baru yang berasal dari sistem informasi PNBP, pembatalan

SK/SPP kewajiban PNBP dan pembayaran/pelunasan piutang PNBP PSDH,

DR dan PNT. Perubahan piutang juga dipengaruhi oleh perubahan kurs

dollar, dimana dalam pencatatan piutang DR menggunakan dollar Amerika

Serikat. Kurs dollar pada posisi per 31 Desember 2018 menggunakan kurs

tengah dollar adalah Rp14.481,00 per dollar Amerika Serikat, sedangkan

pada posisi per 31 Desember 2019 menggunakan kurs tengah dollar sebesar

Rp13.901,00 per dollar Amerika Serikat. Berikut mutasinya:


79


Saldo per 31 Desember 2018 1.395.433.423.724,38 Mutasi Tambah - Penerbitan SPP/LHP 94.591.871.835,88 - Pelimpahan / perubahan status - - Koreksi catat - - Penambahan kurs - Mutasi Kurang - Pengurangan selisih kurs 31.258.306.548,86 - Pembayaran 21.024.920,68 - Revisi/Pembatalan/Penghapusan 2.805.409.426,40 - Koreksi catat - Saldo per 31 Desember 2019 1.455.940.554.664,32

3.a. Mutasi Tambah

1) Penerbitan Surat Perintah Pembayaran SPP/LHP

Mutasi tambah dalam pencatatan piutang PNBP pada laporan keuangan

saat ini berdasarkan kewajiban PSDH dan DR pada penerbitan LHP

yang berasal dari Sistem Informasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (SI-

PNBP) dengan nilai sebesar Rp94.591.871.835,88 dengan rincian untuk

PSDH sebesar Rp29.803.758.495,00 dan DR sebesar USD4,656975.44.

Selain itu terdapat penerbitan SK sanksi denda administratif yang

dikeluarkan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat a.n. PT.

Persada Pratama Cemerlang dengan nilai sanksi denda PSDH sebesar

Rp46.306.560,00 dan DR sebesar USD373,44.

3.b. Mutasi Kurang

Mutasi pengurangan piutang bukan pajak dijelaskan sebagai berikut:

1) Perubahan Kurs Dollar USD

Terdapat perubahan kurs tengah dollar Amerika, dalam pencatatan

piutang DR menggunakan dollar Amerika Serikat. Kurs dollar pada

posisi per 31 Desember 2018 menggunakan kurs tengah dollar adalah

Rp14.481,00 per dollar Amerika Serikat, sedangkan pada posisi per 31

Desember 2019 menggunakan kurs tengah dollar sebesar Rp13.901,00

perdollar Amerika Serikat. Nilai penyisihan kurs dollar per 31 Desember

2018 dan Kurs dollar per 31 Desember 2019 sebesar

Rp31.258.306.548,86.

2) Mutasi pengurangan yang disebabkan adanya pembayaran.

Mutasi kurang akibat adanya pembayaran piutang PNBP berasal dari

pembayaran piutang Penggantian Nilai Tegakan (PNT) dengan nilai

mutasi kurang sebesar Rp21.024.920,68, dengan penjelasan perincian

sebagai berikut:


80


No Unit Manajemen Provinsi Pembayaran

Rupiah (Rp) Dollar (USD)

1 UD. Touna Timber Sulteng 4.996.309,76 -

2 Belantara Subur Kaltim 8.639.053,00 -

3 Kalimantan Agro Nusantara Kaltim 4.427.078,40 -

4 PT Harindo Wahana Kaltim 2.962.479,52 -

Total Pembayaran 21.024.920,68 -

Mutasi yang disebabkan karena adanya pelunasan/pembayaran berasal

dari piutang dengan kategori macet. Pelunasan dilakukan setelah

diterbitkannya Surat Keputusan Direktur Iuran dan Peredaran Hasil

Hutan terkait Surat Penetapan Dokumen Sumber Pengganti Piutang.

SK pengganti dokumen sumber tersebut digunakan oleh Kepala BPHP

setempat untuk menagih kewajiban-kewajiban PNBP atas wajib bayar

yang memiliki tunggakan PNBP tersebut.Atas surat penagihan-penagihan

oleh Kepala BPHP tersebut, perusahaan baru mengirimkan klarifikasi

pelunasan kepada KLHK. Atas dasar laporan dari pihak wajib bayar

tersebut, baru kemudian dilakukan updating data catatan piutang.

3) Mutasi pengurangan yang disebabkan adanya revisi

/pembatalan/penghapusan kewajiban PNBP.

Mutasi kurang piutang IIUPH sebesar Rp2.803.500.000 atas nama PT.

Rizki Kacida Reana (PT. RKR) disebabkan karena sampai dengan saat

jatuh tempo pembayaran/pelunasan PT. RKR tidak memenuhi kewajiban

pembayaran IIUPH kepada Negara. Oleh karena itu izin perpanjangan

atas IUPHHK-HA PT. RKR tidak dilanjutkan dan dilakukan pencabutan

izin.

Sedangkan piutang PNT a.n. PT. Asia Tani Persada sebesar

Rp1.909.426,40 dikoreksi karena terdapat pembatalan surat keputusan

pengenaan sanksi denda kewajiban PNBP sesuai dokumen sumber yang

ada.

No Wajib Bayar Provinsi Jenis Piutang

IIUPH

(Rp)

PNT (Rp) Ket

1 PT. Rizki Kacida Reana Kaltim 2.803.500.00

2 PT. Asia Tani Persada Kalbar 1.909.426,40

Jumlah Total Rp2.805.409.426,40

3. Piutang PNBP pada Eselon I KSDAE per 31 Desember 2019 dan 31

Desember 2018 adalah sebesar Rp1.408.972.871,00 dan Rp1.831.693.370,00



81



029.05.238467 BALAI KSDA NANGROE ACEH

DARUSSALAM

7.550.000 7.550.000

029.05.238542 BALAI KSDA SUMATERA SELATAN 570.247.250 570.247.250

029.05.239917 BALAI BESAR KSDA PAPUA 692.825.274 692.825.274

029.05.500674 DIREKTORAT PEMANFAATAN JASA

LINGKUNGAN HUTAN KONSERVASI

138.350.347 550.680.846

029.05.604371 BTN BUKIT BAKA BUKIT RAYA - 10.390.000

1.408.972.871 1.831.693.370 Jumlah

Saldo Piutang PNBP pada Eselon I Ditjen KSDAE dijelaskan per satker

sebagai berikut:

a) Balai Konservasi Sumber Daya Alam Nangroe Aceh Darussalam sebesar

Rp7.550.000,00 merupakan piutang ijin usaha pengusahaan pariwisata

alam dari temuan itjen.

b) Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Selatan sebesar

Rp570.247.250,00 merupakan piutang tunggakan pungutan karcis masuk

TWA Punti Kayu yang belum disetorkan oleh PT. Indosuma Putra Citra.

sejak tahun 2000. Penjelasan lebih lanjut diungkapan pada pengungkapan

penting lainnya.

c) Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Papua sebesar

Rp692.825.274,00 merupakan piutang terhadap hasil pemeriksaan khusus

Inspektorat Jenderal Departemen Kehutanan pada anggaran DIPA BA.029

dan 069 TA 2007 sesuai dengan LHP nomor 9/Riksus/III-

Irsus/RHS/2009.

d) Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi sebesar

Rp138.350.347,00, dengan rincian sebagai berikut:

- Piutang PDAM Banana Tinggang Makmur merupakan Iuran Usaha

Pemanfaatan Air Energi sebesar Rp25.630.000,00 sesuai SPP IIUPSWA

nomor S.2/KSDAE/PJLWA-5/2018 tanggal 14 Mei 2018.

- Piutang PT.Moya Safari Abadi usaha penyedia sarana wisata alam

sebesar Rp112.720.347,00 sesuai SPP nomor

S.16/PUPSWA/PJLHK/PJLWA/KSA-3/12/2019 tanggal 17 Desember

2019.

4. Piutang PNBP pada Eselon I Ditjen PKTL per 31 Desember 2019 dan 31

Desember 2018 adalah sebesar Rp2.214.157.488.375,00 dan

Rp1.948.213.651.787,00 terdiri dari satker sebagai berikut:


029.06.400198 DIREKTORAT RENCANA,

PENGGUNAAN DAN PEMBENTUKAN

WILAYAH PENGELOLAAN HUTAN

2.214.157.488.375 1.948.213.651.787

2.214.157.488.375 1.948.213.651.787 Jumlah


82


Piutang

Lainnya

Rp23,79M

Saldo Piutang PNBP pada Eselon I Ditjen PKTL sebesar

Rp2.214.157.488.375,00 merupakan piutang PNBP atas pendapatan

Penggunaan Kawasan Hutan (PKH) pada satker Direktorat Rencana,

Penggunaan, dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan.

5. Piutang PNBP pada Eselon I Ditjen Gakum per 31 Desember 2019 dan 31

Desember 2018 adalah sebesar Rp35.903.407.921,00 dan



029.10.400426 DIREKTORAT PENYELESAIAN SENGKETA 35.903.407.921 6.881.136.510

35.903.407.921 6.881.136.510 Jumlah

Saldo Piutang PNBP pada Satker Direktorat Penyelesaian Sengketa sebesar

Rp35.903.407.921,00 merupakan piutang atas pendapatan denda /kompensasi

di bidang lingkungan hidup. Rincian mutasi sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2018 6.881.136.510,00

Mutasi Tambah

- Piutang baru jatuh tempo 183.536.781.036,00

Mutasi Kurang

- Pembayaran 154.512.610.985,00

Saldo per 31 Desember 2019 35.903.407.921,00

C.1.7.2 Piutang Lainnya

Saldo Piutang Lainnya pada Kementerian LHK per tanggal 31 Desember

2019 dan per 31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp23.793.222.489,00 dan

Rp5.099.931.873,00. Rincian Piutang Lainnya per Eselon I adalah sebagai berikut:


83


Tabel 37. Piutang Lainnya

Per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 Kenaikan


029.01 Setjen 16,909,274 61,649,260 - 44,739,986 (72.57)

029.02 Itjen 36,040,415 - 36,040,415 100.00

029.03 Ditjen PHPL 55,749,362 172,139,205 - 116,389,843 (67.61)

029.04 Ditjen PDASHL 8,913,023,938 621,704,110 8,291,319,828 1333.64

029.05 Ditjen KSDAE 912,761,236 332,883,882 579,877,354 174.20

029.06 Ditjen PKTL 11,241,113,018 2,310,783,290 8,930,329,728 386.46

029.07 Badan Litbang 50,163,240 - 50,163,240 100.00

029.08 Badan P2SDM 243,788,380 102,645,215 141,143,165 137.51

029.09 Ditjen PSKL 5,152,000 5,622,500 - 470,500 (8.37)

029.10 Ditjen Gakum 88,867,097 165,183,639 - 76,316,542 (46.20)

029.11 Ditjen PPI 43,991,500 96,807,200 - 52,815,700 (54.56)

029.12 Ditjen PSLB3 442,285,210 161,420,722 280,864,488 174.00

029.13 Ditjen PPKL 1,743,377,819 1,069,092,850 674,284,969 63.07

23,793,222,489 5,099,931,873 18,693,290,616 366.54


%

Jumlah

Saldo Piutang Lainnya pada Kementerian LHK per tanggal 31 Desember

2019 dan per 31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp23.793.222.489,00 dan

Rp5.099.931.873,00. Rincian Piutang PNBP per Eselon I adalah sebagai berikut:

1. Piutang Lainnya pada Eselon I Sekretariat Jenderal per 31 Desember 2019 dan

31 Desember 2018 adalah sebesar Rp16.909.274,00 dan Rp61.649.260,00



029.01.055113 DINAS KEHUTANAN PROVINSI JAWA

TIMUR

2.870.000 -

029.01.400562 DINAS LINGKUNGAN HIDUP

PROVINSI JAWA TIMUR

1.832.000 -

029.01.501008 PUSAT HUBUNGAN MASYARAKAT 2.000.000 -

029.01.466147 BIRO UMUM 1.351.000 37.627.260

029.01.499666 BIRO PERENCANAAN 8.856.274 14.042.000

029.01.145130 DINAS KEHUTANAN PROVINSI

KALIMANTAN TENGAH

- 5.360.000


PROVINSI JAMBI

- 4.620.000

16.909.274 61.649.260 Jumlah

2. Piutang Lainnya pada Eselon I Inspektorat Jenderal per 31 Desember 2019

dan 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp36.040.415,00 dan Rp0,00 dengan



029.02.426860 Inspektorat Jenderal 36.040.415 -

36.040.415 - Jumlah


84


3. Piutang Lainnya pada Eselon I Ditjen PHPL per 31 Desember 2019 dan 31

Desember 2018 adalah sebesar Rp55.749.362,00 dan Rp172.139.205,00



029.03.400186 DIREKTORAT KESATUAN PENGELOLAAN

HUTAN PRODUKSI

2.345.574 0

029.03.465270 DIREKTORAT PENGOLAHAN DAN

PEMASARAN HASIL HUTAN

2.066.246 0

029.03.465286 DIREKTORAT IURAN DAN PEREDARAN

HASIL HUTAN

2.550.000 0

029.03.426876 SEKRETARIAT DITJEN PENGELOLAAN

HUTAN PRODUKSI LESTARI

48.787.542 3.470.350

029.03.426882 BALAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI

WILAYAH IV JAMBI

0 46.655.000


WILAYAH XIII MAKASSAR

0 9.337.728


WILAYAH X PALANGKARAYA

0 112.676.127

55.749.362 172.139.205Jumlah

4. Piutang Lainnya pada Eselon I Ditjen PDASHL per 31 Desember 2019 dan

31 Desember 2018 adalah sebesar Rp8.913.023.938,00 dan



029.04.426995 BALAI PDASHL WAMPU SEI ULAR 62.933.355 -

029.04.427030 BALAI PDASHL BRANTAS SAMPEAN 495.040.544 -

029.04.427112 BALAI PDASHL ASAHAN BARUMUN 43.200.000 -

029.04.427128 BALAI PDASHL INDRAGIRI ROKAN 2.592.731.739 -

029.04.427159 BALAI PDASHL MUSI 103.598.602 -

029.04.427171 BALAI PDASHL KAPUAS 620.102.845 -

029.04.427222 BALAI PDASHL BONE BOLANGO 63.001.896 -

029.04.427341 BALAI PDASHL MAHAKAM BERAU 1.708.520.929 -

029.04.427350 BALAI PDASHL KAHAYAN 262.917.278 63.010.629

029.04.439573 SEKRETARIAT DITJEN PDASHL 153.646.072 153.568.000

029.04.427290 BALAI PDASHL BENAIN NOELMINA 623.377.911 62.071.214

029.04.427061 BALAI PDASHL JENEBERANG SADDANG 1.930.860.000 146.439.329

029.04.427077 BALAI PDASHL TONDANO 253.092.767 41.419.147

029.04.400191 DIREKTORAT KONSERVASI TANAH DAN AIR - 7.446.000

029.04.400193 DIREKTORAT PENGENDALIAN KERUSAKAN

PERAIRAN DARAT

- 2.511.800

029.04.427134 BALAI PDASHL BATANGHARI - 19.350.000

029.04.427180 BALAI PDASHL SERAYU OPAK PROGO - 5.513.337

029.04.427335 BALAI PERBENIHAN TANAMAN HUTAN

WILAYAH II

- 2.591.172

029.04.427607 BALAI PDASHL REMU RANSIKI - 117.783.482

8.913.023.938 621.704.110 Jumlah

5. Piutang Lainnya pada Eselon I Ditjen KSDAE per 31 Desember 2019 dan 31




85



029.05.238432 BALAI BESAR KSDA JAWA TIMUR 23.362.000 -

029.05.238610 BALAI KSDA SULAWESI UTARA 20.432.718 -

029.05.427366 SEKRETARIAT DITJEN KSDAE 26.234.000 -

029.05.427372 BALAI TN BOGANI NANI WARTABONE 6.957.200 -

029.05.549544 BBTN BROMO TENGGER SEMERU 10.250.403 -

029.05.604193 BBTN LORE LINDU 281.463.234 -

029.05.604201 BALAI TN ALAS PURWO 2.107.773 -

029.05.604215 BALAI TN BUNAKEN 464.282.954 -

029.05.604299 BBTN BETUNG KERIHUN DAN DANAU SENTARUM 1.999.009 2.705.752

029.05.238488 BALAI BESAR KSDA SUMATERA UTARA 75.671.945 45.607.867

029.05.238521 BALAI KSDA JAMBI - 7.660.000

029.05.238581 BALAI TN TANJUNG PUTING - 51.382.006

029.05.238645 BALAI BESAR KSDA SULAWESI SELATAN - 11.465.671

029.05.239917 BALAI BESAR KSDA PAPUA - 3.479.676

029.05.239921 BALAI BESAR KSDA PAPUA BARAT - 145.529.254

029.05.549530 BBTN KERINCI SEBLAT - 27.175.000

029.05.574311 BALAI TN BATANG GADIS - 7.445.000

029.05.574325 BALAI TN BANTIMURUNG-BULUSARAUNG - 14.686.951

029.05.604236 BBTN TELUK CENDERAWASIH - 13.780.000

029.05.604282 BALAI TN BERBAK DAN SEMBILANG - 1.966.705

912.761.236 332.883.882 Jumlah

6. Piutang Lainnya pada Eselon I Ditjen PKTL per 31 Desember 2019 dan 31




029.06.095154 BPKH WILAYAH XIX PEKANBARU 11.729.000 -

029.06.205105 BPKH WILAYAH XXII KENDARI 361.866.659 -

029.06.238378 SEKRETARIAT DITJEN PLANOLOGI 16.812.853 -

029.06.238535 BPKH WILAYAH II PALEMBANG 8.442.652.400 -

029.06.427397 BPKH WILAYAH III PONTIANAK 1.089.663.000 64.388.000

029.06.439655 BPKH WILAYAH XIII PANGKALPINANG 343.322.904 461.541.653

029.06.145160 BPKH WILAYAH XXI PALANGKARAYA 975.066.202 1.757.995.654

029.06.239963 BPKH WILAYAH V BANJAR BARU - 15.179.533

029.06.400198 DIREKTORAT RENCANA, PENGGUNAAN DAN

PEMBENTUKAN WILAYAH PENGELOLAAN

- 11.678.450

11.241.113.018 2.310.783.290 Jumlah

7. Piutang Lainnya pada Eselon I Badan Litbang dan Inovasi per 31 Desember

2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp50.163.240,00 dan Rp0,00



029.07.400204 PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SOSIAL,

EKONOMI, KEBIJAKAN DAN PERUBAHAN IKLIM

135.600

029.07.403436 SEKRETARIAT BADAN LITBANG DAN INOVASI 28.148.640

029.07.403437 PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN HUTAN 16.023.000

029.07.403438 PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN HASIL

HUTAN

5.856.000

50.163.240 - Jumlah

8. Piutang Lainnya pada Eselon I Badan P2SDM per 31 Desember 2019 dan 31




86



029.08.237987 BDKLHK SAMARINDA 82.025.936

029.08.239111 BDKLHK PEKANBARU 37.204.603

029.08.451653 SMKK NEGERI DI SAMARINDA 90.236.500

029.08.451654 SMKK NEGERI DI PEKANBARU 34.321.341

029.08.451650 SMKK NEGERI DI MANOKWARI 92.748.547

029.08.451652 SMKK NEGERI DI MAKASAR 9.896.668

243.788.380 102.645.215 Jumlah

9. Piutang Lainnya pada Eselon I Ditjen PSKL per 31 Desember 2019 dan 31

Desember 2018 adalah sebesar Rp5.152.000,00 dan Rp5.622.500,00 dengan



029.09.400337 DIREKTORAT USAHA PERHUTANAN

SOSIAL DAN HUTAN ADAT

5.152.000

029.09.418801 Balai PSKL Wilayah Sulawesi 5.622.500

5.152.000 5.622.500 Jumlah

10. Piutang Lainnya pada Eselon I Ditjen Gakum LHK per 31 Desember 2019

dan 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp88.867.097,00 dan



029.10.401815 BALAI GAKUM LHK WILAYAH JAWA BALI

NUSA TENGGARA

88.867.097

029.10.400425 DIREKTORAT PENGAWASAN, PENGADUAN

DAN SANKSI ADMINISTRASI

10.086.841

029.10.400426 DIREKTORAT PENYELESAIAN SENGKETA 14.000.000

029.10.401818 BALAI GAKUM LHK WILAYAH MALUKU

PAPUA

141.096.798

88.867.097 165.183.639 Jumlah

11. Piutang Lainnya pada Eselon I Ditjen PPI per 31 Desember 2019 dan 31




029.11.400233 DIREKTORAT PENGENDALIAN

KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN

10.241.500

029.11.401821 BALAI PPI WILAYAH KALIMANTAN 33.750.000

029.11.401823 BALAI PPI WILAYAH MALUKU PAPUA

96.807.200

43.991.500 96.807.200 Jumlah

12. Piutang Lainnya pada Eselon I Ditjen PSLB3 per 31 Desember 2019 dan 31




029.12.400222 SEKRETARIAT DIREKTORAT

JENDERAL PENGELOLAAN SAMPAH, LIMBAH DAN BAHAN BERACUN

442.285.210 161.420.722

442.285.210 161.420.722 Jumlah


87


Penyisihan

Piutang Tidak

Tertagih –

Piutang

Bukan Pajak

Rp3,96T

13. Piutang Lainnya pada Eselon I Ditjen PPKL per 31 Desember 2019 dan 31

Desember 2018 adalah sebesar Rp1.743.377.819,00 dan Rp1.069.092.850,00



029.13.095109DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN

KEHUTANAN PROVINSI RIAU273.535.630


KERUSAKAN GAMBUT

33.191.782 -

029.13.400219 DIREKTORAT PEMULIHAN

KERUSAKAN LAHAN AKSES

TERBUKA

155.735.141 -

029.13.418989 BADAN RESTORASI GAMBUT 2.059.054 160.582.475

029.13.135108 DINAS PERUMAHAN RAKYAT,

KAWASAN PERMUKIMAN DAN

LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI

561.112.648 43.875.478


PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

692.784.724 475.498.956


PENCEMARAN AIR

24.958.840 302.226.010


PENCEMARAN DAN KERUSAKAN

PESISIR DAN LAUT

- 36.281.000


PENCEMARAN UDARA

- 48.168.931

029.13.105103 DINAS KEHUTANAN PROVINSI

JAMBI

- 2.460.000

1.743.377.819 1.069.092.850 Jumlah

C.1.8 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak (1162)

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih merupakan estimasi atas

ketidaktertagihan piutang jangka pendek yang ditentukan oleh kualitas masing-

masing piutang. Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Bukan

Pajak per 31 Desember 2019 dan per 31 Desember 2018 adalah masing-masing

sebesar Rp3.969.547.069.780,00 dan Rp3.636.250.700.963,00. Rincian

Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Bukan Pajak Per Eselon I adalah

sebagai berikut :


88


Penyisihan

Piutang Tidak

Tertagih –

Piutang

PNBP

Rp3,95T

Tabel 38. Rincian Penyisihan Piutang Tak tertagih –

Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2019

Piutang Bukan Penyisihan Piutang

Pajak Piutang (Netto)

029.01 Setjen 641.181.478.526 (634.655.559.751) 6.525.918.775

029.02 Itjen 36.040.415 (180.203) 35.860.212

029.03 Ditjen PHPL 1.455.996.304.026 (1.361.030.822.601) 94.965.481.425

029.04 Ditjen PDASHL 8.913.023.938 (194.803.154) 8.718.220.784

029.05 Ditjen KSDAE 2.321.734.107 (1.276.006.231) 1.045.727.876

029.06 Ditjen PKTL 2.225.398.601.393 (1.969.822.535.230) 255.576.066.163

029.07 Badan Litbang 50.163.240 (250.816) 49.912.424

029.08 Badan P2SDM 243.788.380 (1.218.942) 242.569.438

029.09 Ditjen PSKL 5.152.000 (25.760) 5.126.240

029.10 Ditjen Gakum 35.992.275.018 (2.554.518.819) 33.437.756.199

029.11 Ditjen PPI 43.991.500 (219.958) 43.771.542

029.12 Ditjen PSLB3 442.285.210 (2.211.426) 440.073.784

029.13 Ditjen PPKL 1.743.377.819 (8.716.889) 1.734.660.930

4.372.368.215.572 (3.969.547.069.780) 402.821.145.792

Kd Es1 Eselon I

Jumlah

Tabel 39. Perbandingan Rincian Penyisihan Piutang Bukan Pajak

Keterangan 31 Des 2019 31 Des 2018

Penyisihan Piutang PNBP 3.958.359.641.458 3.636.073.536.825

Penyisihan Piutang Lainnya 11.187.428.322 177.164.138

Jumlah 3.969.547.069.780 3.636.250.700.963

C.1.8.1 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang PNBP (116211)

Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang PNBP pada

Kementerian LHK per tanggal 31 Desember 2019 dan per 31 Desember 2018

masing-masing sebesar Rp3.958.359.641.458,00 dan Rp3.636.073.536.825,00.

Rincian Penyisihan Piutang PNBP per Eselon I adalah sebagai berikut:

Tabel 40. Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang PNBP


029.01 Setjen 641.164.569.252 634.655.475.205- 6.509.094.047

029.02 Itjen - - -

029.03 Ditjen PHPL 1.455.940.554.664 - 1.361.030.543.855 94.910.010.809

029.04 Ditjen PDASHL - - -

029.05 Ditjen KSDAE 1.408.972.871 - 1.271.442.424 137.530.447

029.06 Ditjen PKTL 2.214.157.488.375 - 1.958.848.105.491 255.309.382.884

029.07 Badan Litbang - - -

029.08 Badan P2SDM - - -

029.09 Ditjen PSKL - - -

029.10 Ditjen Gakum 35.903.407.921 - 2.554.074.483 33.349.333.438

029.11 Ditjen PPI - - -

029.12 Ditjen PSLB3 - - -

029.13 Ditjen PPKL - - -

4.348.574.993.083 - 3.958.359.641.458 390.215.351.625

Piutang (Netto)Kd Es1 Eselon I

Jumlah

Piutang PNBPPenyisihan Piutang

PNBP


89


Saldo Penyisihan Piutang PNBP pada Kementerian LHK per 31

Desember 2019 sebesar Rp3.958.359.641.458,00 dengan nilai signifikan pada

Eselon I Sekretariat Jenderal, Ditjen PHPL dan Ditjen PKTL, sebagaimana

penjelasan sebagai berikut :

1. Penyisihan Piutang PNBP pada Eselon I Sekretariat Jenderal per 31 Desember


Rp634.076.825.654,00 dengan rincian masing-masing satker sebagai berikut:

Satker Uraian Kualitas Nilai Piutang Penyisihan Nilai Penyisihan

Kurang Lancar 6.500.000.000 10% 650.000.000

Macet 213.075.277.512 100% 213.075.277.512

HTI (KPKNL) Macet 206.012.880.468 100% 206.012.880.468

KUHR Macet 115.757.793.098 100% 115.757.793.098

KUPA Macet 30.235.167.483 100% 30.235.167.483

KUK-DAS Macet 14.012.210.621 100% 14.012.210.621

SEA-GAMES Macet 54.738.033.655 100% 54.738.033.655

Lancar 376.416.711 0,5% 1.882.084

Kurang Lancar 294.608.500 10% 29.460.850

Diragukan 38.823.540 50% 19.411.770

Macet 123.357.664 100% 123.357.664

JUMLAH 641.164.569.252 634.655.475.205

HTI

Sewa Gd MWB

Biro

Keuangan

Biro Umum

2. Penyisihan Piutang PNBP pada Eselon I Ditjen PHPL per 31 Desember 2019

dan 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp1.361.030.543.854,67 dan

Rp1.391.747.732.600,00 dengan rincian sebagai berikut:

Satker Jenis Kualitas Nilai Piutang Penyisihan Nilai Penyisihan Piutang Netto

IIUPH Lancar - 0,5% - -

Kurang Lancar 10% - -

Diragukan 50% - -

Macet 17.501.038.750,00 100% 17.501.038.750 -

Jumlah 17.501.038.750,00 17.501.038.750 -

Lancar 94.540.374.086,44 0,5% 472.701.870 94.067.672.216

Kurang Lancar 878.998.147,72 10% 87.899.815 791.098.333

Diragukan - 50% - -

Macet 1.111.146.881.006,91 100% 1.111.146.881.007 -

Jumlah 1.206.566.253.241,07 1.111.707.482.692 94.858.770.549

PNT Lancar - 0,5% - -

Kurang Lancar - 10% - -

Diragukan 50% - -

Macet 127.517.193.902,25 100% 127.517.193.902 -

Jumlah 127.517.193.902,25 127.517.193.902 -

DPEH Lancar 51.497.749,44 0,5% 257.489 51.240.261

Kurang Lancar - 10% - -

Diragukan - 50% - -

Macet 104.304.571.021,56 100% 104.304.571.022 -

Jumlah 104.356.068.771,00 104.304.828.510 51.240.261

JUMLAH 1.455.940.554.664,32 1.361.030.543.854,67 94.910.010.809,65

Dit.IPHH

PSDH /

DR


90


Penyisihan

Piutang Tidak

Tertagih –

Piutang

Lainnya

Rp11,18M

Terdapat selisih Rp0,33 antara angka pada e-Rekon dengan perhitungan manual

(Rp1.361.030.543.855,00 – Rp1.361.030.543.854,67) yang merupakan selisih

pembulatan angka desimal saat penginputan di aplikasi SAIBA.

3. Penyisihan Piutang PNBP pada Eselon I KSDAE per 31 Desember 2019 dan 31

Desember 2018 adalah sebesar Rp1.271.442.424,00 dan Rp1.273.427.878,00.

4. Penyisihan Piutang PNBP pada Eselon I Ditjen PKTL per 31 Desember 2019

dan 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp1.958.848.105.491,00 dan

Rp1.608.941.145.010,00 dengan rincian masing-masing satker sebagai berikut:

Nama Satker Jenis Piutang Nilai Piutang Kategori

140.922.665.178 Lancar 0,50% 704.613.325,89

88.588.328.911 Kurang Lancar 10% 8.858.832.891,08

70.723.670.025 Diragukan 50% 35.361.835.012,36

1.913.922.824.261 Macet 100% 1.913.922.824.261,26

2.214.157.488.375 1.958.848.105.491

Penyisihan

Piutang PKHDit RPPWPH

5. Penyisihan Piutang PNBP pada Eselon I Ditjen Gakum per 31 Desember 2019

dan 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp2.554.074.483,00 dan

Rp35.231.601,00

C.1.8.2. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Lainnya (116212)

Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Lainnya pada

Kementerian LHK per tanggal 31 Desember 2019 dan per 31 Desember 2018

masing-masing sebesar Rp11.187.428.322,00 dan Rp177.164.138,00. Nilai

signifikan pada saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Lainnya

terdapat pada Eselon I Ditjen PDASHL dan Ditjen PKTL dengan rincian

sebagai berikut :


91


Tabel 41. Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lainnya


029.01 Setjen 16.909.274 -84.546 16.824.728

029.02 Itjen 36.040.415 -180.203 35.860.212

029.03 Ditjen PHPL 55.749.362 -278.746 55.470.616

029.04 Ditjen PDASHL 8.913.023.938 -194.803.154 8.718.220.784

029.05 Ditjen KSDAE 912.761.236 -4.563.807 908.197.429

029.06 Ditjen PKTL 11.241.113.018 -10.974.429.739 266.683.279

029.07 Badan Litbang 50.163.240 -250.816 49.912.424

029.08 Badan P2SDM 243.788.380 -1.218.942 242.569.438

029.09 Ditjen PSKL 5.152.000 -25.760 5.126.240

029.10 Ditjen Gakum 88.867.097 -444.336 88.422.761

029.11 Ditjen PPI 43.991.500 -219.958 43.771.542

029.12 Ditjen PSLB3 442.285.210 -2.211.426 440.073.784

029.13 Ditjen PPKL 1.743.377.819 -8.716.889 1.734.660.930

23.793.222.489 - 11.187.428.322 12.605.794.167

Piutang (Netto)Kd Es1 Eselon I

Jumlah

Piutang LainnyaPenyisihan Piutang

Lainnya

1. Penyisihan Piutang Lainnya pada Eselon I Ditjen PDASHL per 31

Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp194.803.154,00

dan Rp153.346.657,00 dengan rincian masing-masing satker sebagai

berikut:

Kode Nama Satker Piutang Lainnya Penyisihan

029.04.426995 BALAI PDASHL WAMPU SEI

ULAR

62.933.355 Lancar 0,50% 314.667

029.04.427030 BALAI PDASHL BRANTAS

SAMPEAN

495.040.544 Lancar 0,50% 2.475.203

029.04.427112 BALAI PDASHL ASAHAN

BARUMUN

43.200.000 Lancar 0,50% 216.000

029.04.427128 BALAI PDASHL INDRAGIRI

ROKAN

2.592.731.739 Lancar 0,50% 12.963.659

029.04.427159 BALAI PDASHL MUSI 103.598.602 Lancar 0,50% 517.993

029.04.427171 BALAI PDASHL KAPUAS 620.102.845 Lancar 0,50% 3.100.514

029.04.427222 BALAI PDASHL BONE

BOLANGO

63.001.896 Lancar 0,50% 314.009

029.04.427341 BALAI PDASHL MAHAKAM

BERAU

1.708.520.929 Lancar 0,50% 8.542.605

029.04.427350 BALAI PDASHL KAHAYAN 262.917.278 Lancar 0,50% 1.314.586

150.993.000 Macet 100,00% 150.993.000

2.653.072 Lancar 0,50% 13.265

029.04.427290 BALAI PDASHL BENAIN

NOELMINA

623.377.911 Lancar 0,50% 3.116.889

029.04.427061 BALAI PDASHL

JENEBERANG SADDANG

1.930.860.000 Lancar 0,50% 9.654.300

029.04.427077 BALAI PDASHL TONDANO 253.092.767 Lancar 0,50% 1.265.464

8.913.023.938 194.802.154 Jumlah

Kualitas Piutang

SEKRETARIAT DITJEN

PDASHL

029.04.439573

2. Penyisihan Piutang Lainnya pada Eselon I Ditjen PKTL per 31 Desember


Rp12.995.972,00 dengan rincian masing-masing satker sebagai berikut:


92


Nama Satker Jenis Piutang Nilai Piutang Kategori

BPKH WILAYAH XXI

PALANGKARAYA

Penggantian Dana

Tata Batas

975.066.202 Macet 100% 975.066.202

BPKH WILAYAH XXII

KENDARI

Penggantian Dana

Tata Batas

361.866.659 Diragukan 50% 180.933.329

BPKH WILAYAH II

PALEMBANG

Penggantian Dana

Tata Batas

8.442.652.400 Macet 100% 8.442.652.400

BPKH WILAYAH XIII

PANGKALPINANG

Penggantian Dana

Tata Batas

343.322.904 Macet 100% 343.322.904

Penggantian Dana

Tata Batas

1.032.024.000 Macet 100% 1.032.024.000

57.639.000 Lancar 0,5% 288.195

SETDITJEN PKTL 16.812.853 Lancar 0,5% 84.064

BPKHH WILAYAH XIX

PEKANBARU

11.729.000 Lancar 0,5% 58.645

Jumah 11.241.113.018 10.974.429.739

Penyisihan

BPKH WILAYAH III

PONTIANAK


93


Bag.Lancar

TP/TGR

Rp10,73M

C.1.9 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan

Ganti Rugi (TP/TGR)

Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan

Ganti Rugi (TP/TGR) pada Kementerian LHK per tanggal 31 Desember

2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing adalah sebesar

Rp10.734.095.274,00 dan Rp9.491.101.667,00. Bagian Lancar Tagihan

TP/TGR merupakan Tagihan TP/TGR yang akan jatuh tempo dalam waktu

12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan, dengan rincian

masing-masing eselon I sebagai berikut :

Tabel 42. Rincian Bagian Lancar TP/TGR


Kenaikan


1 Setjen 170,244,422 173,874,422 (3,630,000) -2.09

2 Itjen - 1,035,423 (1,035,423) -100.00

3 Ditjen PHPL - 1,545,112 (1,545,112) -100.00

4 Ditjen PDASHL - - - -

5 Ditjen KSDAE 9,122,886,349 9,109,731,618 13,154,731 -

6 Ditjen PKTL - - - -

7 Badan Litbang - - - -

8 Badan P2SDM 103,096,909 194,006,000 (90,909,091) -46.86

9 Ditjen PSKL - - - -

10 Ditjen Gakum 1,324,999,994 10,909,092 1,314,090,902 12,045.83

11 Ditjen PPI 12,867,600 - 12,867,600 100.00

12 Ditjen PSLB3 - - - -

13 Ditjen PPKL - - - -

10,734,095,274 9,491,101,667 1,242,993,607 13.10

No Eselon ISaldo per

%

Jumlah

Bagian Lancar TP/TGR berasal dari piutang pada Kementerian LHK

antara lain berasal dari piutang dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 43. Perbandingan Rincian Bagian Lancar TP/TGR


No Nama 31-Dec-19 31-Dec-18

1 Bagian Lancar TP 9.073.696.668 9.088.096.668

2 Bagian Lancar TGR 1.660.398.606 403.004.999

10.734.095.274 9.491.101.667 Jumlah

Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan

Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) pada Kementerian

LHK per 31 Desember 2019 sebesar Rp10.734.095.274,00 dijelaskan per

Eselon I sebagai berikut:


94


1. Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

(TP/TGR) pada Eselon I Sekretariat Jenderal per 31 Desember 2019 dan

31 Desember 2018 adalah sebesar Rp170.244.421,58 dan



029.01.426839 BIRO KEUANGAN SEKRETARIAT

JENDERAL

170.244.421,58 173.874.421,58

170.244.421,58 173.874.421,58Jumlah

Saldo Bagian Lancar Tagihan TP/TGR satker Biro Keuangan sebesar

Rp170.244.421,58 tersebut terdiri dari TGR atas 11 orang tertagih, 2

orang eks. Kantor Wilayah dan 9 orang pada Dinas Kehutanan Provinsi

yang terjadi pada tahun 1992 sesuai SKP/SKTM nya. Rincian Piutang

Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31

Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Tambah Kurang

1 I Wayan Suadya 16.450.000,00 - 1.200.000,00 15.250.000,00 SKP, 18 Nop 1999

2 Ir. Arie Mulyadi 2.430.000,00 - 2.430.000,00 - SKTM, 31 Mar 1999

3 Usman T. Djiloi 66.270.192,07 - - 66.270.192,07 SKP, 14 Sep 1992

4 M. Rande 10.728.016,29 - - 10.728.016,29 SKP, 14 Sep 1992

5 Dung Latubasa 18.501.100,00 - - 18.501.100,00 SKP, 14 Sep 1992

6 Dahlan Lamansa 16.456.000,33 - - 16.456.000,33 SKP, 14 Sep 1992

7 JS. Salumpana 5.195.233,36 - - 5.195.233,36 SKP, 14 Sep 1992

8 Kasim Latjongka 3.849.000,00 - - 3.849.000,00 SKP, 14 Sep 1992

9 Hendrik Lumowa 3.401.069,53 - - 3.401.069,53 SKP, 14 Sep 1992

10 M. Lawidu 30.593.810,00 - - 30.593.810,00 SKP, 14 Sep 1992

173.874.421,58 - 3.630.000,00 170.244.421,58

Tuntutan Ganti Rugi

Jumlah TGR

Saldo 31 Des

2019 Ket.No Nama

Saldo 31 Des

2018

Mutasi

Apabila dibandingkan dengan periode 31 Desember 2018 terjadi

penurunan sebesar Rp3.630.000,00 dikarenakan adanya pembayaran

angsuran/cicilan an. I Wayan Suadya sebesar Rp1.200.000,00 serta

pelunasan TP/TGR an. Ir. Arie Mulyadi sebesar Rp2.430.000,00.

Adapun terkait selisih sebesar Rp0,42 antara saldo Bagian Lancar

Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) pada

aplikasi e-Rekon dengan saldo perhitungan manual (Rp170.244.422,00 -

Rp170.244.421,58) disebabkan karena pada penginputan aplikasi

dilakukan pembulatan ke atas.

Selain Tuntutan Ganti Rugi sebesar Rp170.244.421,58 pada satker Biro

Keuangan, terdapat TGR atas 8 orang tertagih yang tidak tercatat dalam

Neraca, karena tidak memiliki SKTM/SKP, rincian lebih lanjut terhadap

TGR tersebut dijelaskan dalam pengungkapan lainnya.


(TP/TGR) pada Eselon I Ditjen KSDAE per 31 Desember 2019 dan 31



95




029.05.427366 SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL

KSDA DAN EKOSISTEM

9.039.746.668 9.039.746.668

029.05.238322 BALAI KSDA DKI JAKARTA RAYA 11.124.000 -

029.05.238577 BALAI KSDA KALIMANTAN BARAT 5.264.422 -

029.05.238610 BALAI KSDA SULAWESI UTARA 7.140.000 -


GUNUNG LEUSER

38.489.600 36.824.000


TELUK CENDERAWASIH

7.921.659 -

029.05.604240 BTN GUNUNG HALIMUN 13.200.000 14.400.000

029.05.238399 BALAI BESAR KSDA JAWA BARAT - 566.350


SELATAN

- 762.400

029.05.239853 BALAI BESAR TAMAN NASIONAL BUKIT

BARISAN SELATAN

- 17.432.200

9.122.886.349 9.109.731.618 Jumlah

Penjelasan Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti

Rugi (TPTGR) pada masing-masing satker Ditjen KSDAE adalah

sebagai berikut:

a. Setditjen KSDAE sebesar Rp9.039.746.668,00 penjelasan lebih lanjut

terkait piutang Alm. Suharto ada di pengungkapan lainnya.

b. Balai KSDA DKI Jakarta sebesar Rp11.124.000,00 terdiri dari

Piutang TGR an.Faizin Mubarak sebesar Rp6.288.000,00 dan Rigo

Sigop sebesar Rp4.836.000,00.

c. Balai KSDA Kalimantan Barat sebesar Rp5.264.422,00.

d. Balai KSDA Sulawesi Utara sebesar Rp7.140.000,00 yang

merupakan TGR kendaraan dinas roda dua a.n. Arlenos.

e. BBTN Gunung Leuser sebesar Rp38.489.600,00.

f. Balai Besar TN.Teluk Cendrawasih sebesar Rp7.921.659,00.

g. Balai TN Halimun Salak sebesar Rp13.200.000,00 merupakan TGR

Hasil Audit Inspektorat Jenderal Kementerian Kehutanan an. Iwan

Setiawan.


(TP/TGR) pada Eselon I Badan P2SDM per 31 Desember 2019 dan 31




029.08.400206 PUSAT PENYULUHAN 3.000.000 3.000.000

029.08.426851 BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

KUPANG

100.096.909 191.006.000

103.096.909 194.006.000 Jumlah


(TP/TGR) pada Eselon I Ditjen Gakum per 31 Desember 2019 dan 31

Desember 2018 adalah sebesar Rp1.324.999.994,00 dan Rp10.909.092,00



96



029.10.400424 SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL

PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP

DAN KEHUTANAN

1.324.999.994 10.909.092

1.324.999.994 10.909.092 Jumlah

Piutang Tagihan TP/TGR pada satker Sekretariat Jenderal Penegakan

Hukum LHK sebesar Rp1.324.999.994,00 tersebut merupakan hasil

transfer masuk piutang dari Deputi V Ex.Kementerian Negara

Lingkungan Hidup ke satker Biro Umum kemudian dikembalikan ke

satker Setdijen PHLHK selaku yang punya dokumen sumber Piutang

TP/TGR.

Piutang TP/TGR tersebut merupakan dana kerugian lingkungan tahun

2005 dan 2006 yang dikelola oleh Deputi V yang tidak disetorkan ke Kas

Negara dan tidak dilaporkan, tetapi digunakan langsung tanpa melalui

mekanisme APBN sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus

juta rupiah) an. saudara Sudarsono, SH (alm) NIP. 19501021 198103 1

001. Terhadap ahli waris Saudara Sudarsono, SH (alm) telah dilakukan

proses TGR dan pembebanannya sesuai Surat Keputusan Menteri Negara

Lingkungan Hidup Nomor 27 tahun 2010 tanggal 18 Januari 2010

tentang Pembebanan Ganti Rugi Atas Nama Saudara Sudarsono, SH NIP.

195010211981031001 Pada Kantor Menteri Lingkungan Hidup. Mutasi

pengurangan/pembayaran sebesar Rp909.091,00 per bulan.


(TP/TGR) pada Eselon I Ditjen PPI per 31 Desember 2019 dan 31

Desember 2018 adalah sebesar Rp12.867.600,00 dan Rp0,00 dengan



029.11.401819 BALAI PENGENDALIAN PERUBAHAN IKLIM

DAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN

WILAYAH SUMATERA

12.867.600 -

12.867.600 - Jumlah

Penjelasan Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti

Rugi (TPTGR) pada satker Balai PPI & KHL Wilayah Sumatera adalah

sebagai berikut:

1) Piutang TGR an. Rinaldi sebesar Rp3.000.000,00

2) Piutang TGR an. Adi Nopriansyah sebesar Rp9.372.000,00

3) Piutang TGR an. Samsul Rizal sebesar Rp495.600,00


97


Penyisihan

Piutang Tidak

Tertagih -

Bag.Lancar

TP/TGR

Rp9,33M

C.1.10 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan

Tuntutan Ganti Rugi (TGR)

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan

Tuntutan Ganti Rugi (TGR) merupakan estimasi atas ketidaktertagihan

Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi

(TP/TGR) yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang.

Saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan

Tuntutan Ganti Rugi (TGR) pada Kementerian LHK per 31 Desember 2019

dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp9.335.814.535,00 dan

Rp9.422.471.963,00, dengan rincian masing-masing eselon I sebagai

berikut:

Tabel 44. Rincian Penyisihan Piutang Tak tertagih – Bagian Lancar

TP/TGR Per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

029.01 Setjen 170.244.422 - 155.070.672 15.173.750

029.02 Itjen - - -

029.03 Ditjen PHPL - - -


029.05 Ditjen KSDAE 9.122.886.349 - 9.073.942.616 48.943.733

029.06 Ditjen PKTL - - -


029.08 Badan P2SDM 103.096.909 - 100.111.909 2.985.000


029.10 Ditjen Gakum 1.324.999.994 - 6.625.000 1.318.374.994

029.11 Ditjen PPI 12.867.600 - 64.338 12.803.262



10.734.095.274 - 9.335.814.535 1.398.280.739

Penyisihan Piutang

TP/TGR

Piutang TP/TGR

(Netto)Kd Es1 Eselon I

Jumlah

Piutang TP/TGR

Saldo Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Tuntutan

Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) pada Kementerian LHK per

31 Desember 2019 sebesar Rp9.335.814.535,00 dijelaskan per Eselon I

sebagai berikut:

1. Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan

Ganti Rugi (TP/TGR) pada Eselon I Sekretariat Jenderal per 31

Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp155.070.671,58

dan Rp173.874.422,00 pada satker Biro Keuangan dengan rincian sebagai

berikut:


98


1 I Wayan Suadya Lancar 15.250.000,00 0,005 76.250,00

2 Usman T. Djiloi Macet 66.270.192,07 100% 66.270.192,07

3 M. Rande Macet 10.728.016,29 100% 10.728.016,29

4 Dung Latubasa Macet 18.501.100,00 100% 18.501.100,00

5 Dahlan Lamansa Macet 16.456.000,33 100% 16.456.000,33

6 JS. Salumpana Macet 5.195.233,36 100% 5.195.233,36

7 Kasim Latjongka Macet 3.849.000,00 100% 3.849.000,00

8 Hendrik Lumowa Macet 3.401.069,53 100% 3.401.069,53

9 M. Lawidu Macet 30.593.810,00 100% 30.593.810,00

170.244.421,58 155.070.671,58

Nilai

Penyisihan

Piutang (Rp)

KualitasNo Nama Nilai Piutang Penyisih

an

Tuntutan Ganti Rugi

Jumlah TGR

Adapun terkait selisih sebesar Rp0,42 antara saldo Penyisihan Bagian

Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

pada aplikasi dengan saldo perhitungan manual (Rp155.070.672,00 - Rp

Rp155.070.671,58) disebabkan karena pada penginputan aplikasi

dilakukan pembulatan ke atas.


Ganti Rugi (TP/TGR) pada Eselon I Ditjen KSDAE per 31 Desember



Kode Satker Nama Satker Piutang Lancar

TP/TGR

Kategori

Piutang

029.05.427366 SETDITJEN KSDAE 9.039.746.668 Macet 100% 9.039.746.668

029.05.238322 BALAI KSDA DKI

JAKARTA RAYA

11.124.000 Lancar 0,50% 55.620

029.05.238577 BALAI KSDA

KALIMANTAN BARAT

5.264.422 Lancar 0,50% 26.322

029.05.238610 BALAI KSDA SULAWESI

UTARA

7.140.000 Lancar 0,50% 35.700

33.950.000 Macet 100% 33.950.000

4.539.600 Lancar 0,50% 22.698

029.05.604236 BBTN TELUK

CENDERAWASIH

7.921.659 Lancar 0,50% 39.608

029.05.604240 BTN GUNUNG HALIMUN 13.200.000 Lancar 0,50% 66.000

9.122.886.349 9.073.942.616

Penyisihan Piutang

BBTN GUNUNG LEUSER029.05.239828


Ganti Rugi (TP/TGR) pada Eselon I Badan P2SDM per 31 Desember



Kode Nama Satker Piutang Lancar

TP/TGR

Kategori

Piutang

029.08.400206 PUSAT PENYULUHAN 3.000.000 Lancar 0,50% 15.000

029.08.426851 BALAI DIKLAT LHK KUPANG 100.096.909 Macet 100% 100.096.909

103.096.909 100.111.909 Jumlah

Penyisihan Piutang


99


Persediaan

Rp1,19T


Ganti Rugi (TP/TGR) pada Eselon I Ditjen Gakum per 31 Desember


Rp54.545,00 dengan rincian satker sebagai berikut:

Nama Satker Piutang TP/TGR Kategori Piutang

SETDITJEN PENEGAKAN HUKUM

LINGKUNGAN HIDUP DAN

KEHUTANAN

1.324.999.994 Lancar 0,50% 6.624.999,97

Jumlah 1.324.999.994 6.625.000

Penyisihan Piutang


Ganti Rugi (TP/TGR) pada Eselon I Ditjen PPI per 31 Desember 2019

dan 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp64.338,00 dan Rp0,00 dengan


Kode Nama Satker Piutang TP/TGR Kategori

Piutang

029.11.401819 BALAI PENGENDALIAN PERUBAHAN

IKLIM DAN KEBAKARAN HUTAN DAN

LAHAN WILAYAH SUMATERA

12.867.600 Lancar 0,50% 64.338,00

12.867.600 64.338 Jumlah

Penyisihan Piutang

C.1.11 Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau

perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional

pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka

pelayanan kepada masyarakat. Saldo Persediaan per 31 Desember 2019 dan

31 Desember 2018 masing-masing adalah sebesar Rp1.199.736.345.919,00

dan Rp973.194.410.140,00 dengan rincian Persediaan berdasarkan Eselon I

disajikan sebagai berikut :


100


Tabel 45. Rincian Persediaan


Kenaikan


029.01 Setjen 7,271,814,041 6,679,724,017 592,090,024 8.86

029.02 Itjen 32,866,150 164,169,770 (131,303,620) (79.98)

029.03 Ditjen PHPL 51,092,604,274 183,065,661,520 (131,973,057,246) (72.09)

029.04 Ditjen PDASHL 105,559,737,422 100,145,431,820 5,414,305,602 5.41

029.05 Ditjen KSDAE 31,790,832,398 36,575,779,062 (4,784,946,664) (13.08)

029.06 Ditjen PKTL 834,493,918 1,255,155,495 (420,661,577) (33.51)

029.07 Badan Litbang 2,285,756,774 1,640,309,191 645,447,583 39.35

029.08 Badan P2SDM 57,002,650 88,514,650 (31,512,000) (35.60)

029.09 Ditjen PSKL 55,391,192,413 18,596,064,820 36,795,127,593 197.87

029.10 Ditjen Gakum 4,561,760,643 2,061,677,914 2,500,082,729 121.26

029.11 Ditjen PPI 66,520,910,871 57,493,216,413 9,027,694,458 15.70

029.12 Ditjen PSLB3 366,949,934,197 194,477,115,729 172,472,818,468 88.69

029.13 Ditjen PPKL 507,387,440,168 370,951,589,739 136,435,850,429 36.78

1,199,736,345,919 973,194,410,140 226,541,935,779 23.28


%

Jumlah

Tabel 46. Rincian Persediaan menurut jenis Persediaan

Akun Jenis Persediaan

Saldo per Kenaikan

(Penurunan)

(Rp) 31 Des 2019 (Rp) 31 Des 2018 (Rp)

117111 Barang Konsumsi 24.525.345.210 23.289.454.205 1.235.891.005

117112 Amunisi 1.772.628.231 1.882.639.111 (110.010.880)

117113 Bahan untuk Pemeliharaan 509.461.051 644.669.001 (135.207.950)

117114 Suku Cadang 1.407.215.946 1.140.904.942 266.311.004

117121 Pita Cukai Materai dan

Leges

14.100.322 99.116.305 (85.015.983)

117131 Bahan Baku 11.062.627.947 14.413.400.654 (3.350.772.707)

117141 Persediaan Dalam Rangka

Bantuan Sosial

0

117191 Persediaan untuk tujuan

strategis/berjaga2

11.663.575 124.130.000 (112.466.425)

117199 Persediaan Lainnya 2.600.701.930 1.842.486.368 758.215.562

Sub Total 1 41.903.744.212 43.436.800.586 (1.533.056.374)

Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Ke Masyarakat

117122 Tanah Bangunan untuk

dijual atau diserahkan

kepada masyarakat

148.956.725.899 98.273.858.569 50.682.867.330

117123 Hewan dan Tanaman untuk


kepada Masyarakat

74.798.613.331 50.157.803.852 24.640.809.479

117124 Peralatan dan Mesin untuk


kepada Masyarakat

277.805.435.105 316.723.568.768 (38.918.133.663)


101


117125 Jalan, Irigasi, dan Jaringan

untuk diserahkan kepada

Masyarakat

152.400.298.790 126.385.625.822 26.014.672.968

117126 Aset Tetap Lainnya untuk

diserahkan kepada

Masyarakat

17.051.073.546 12.297.558.175 4.753.515.371

117127 Aset Lain-Lain untuk

diserahkan kepada

Masyarakat

76.312.187.755 5.120.000.386 71.192.187.369 1.390,47

117128 Brg Persediaan Lainnya utk

dijual/diserahkan

masyarakat

410.508.267.281 271.551.186.002 138.957.081.279

117129 Persediaan Lainnya Untuk

Diserahkan Kepada

Masyarakat

0 49.248.007.980 (49.248.007.980)

Sub Total 2 1.157.832.601.707 929.757.609.554 228.074.992.153

Jumlah 1.199.736.345.919 973.194.410.140 226.541.935.779

Dari jumlah saldo Persediaan sebesar Rp1.199.736.345.919,00

diantaranya merupakan Persediaan Barang Untuk Diserahkan ke Masyarakat

senilai Rp1.157.832.601.707,00 atau sebesar (96,51%). barang untuk

diserahkan ke Masyarakat berasal dari belanja barang untuk diserahkan

kepada masyarakat dengan mekanisme pemindahtanganan Barang Milik

Negara (BMN) melalui mekanisme hibah. Rincian progress atas proses hibah

persediaan barang diserahkan ke masyarakat per 31 Desember 2019 sebagai

berikut:

Tabel 47. Rincian Progress dan Tahun Barang Persediaan untuk Diserahkan

ke Masyarakat

Uraian/ Tahun Perolehan s.d Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Total %

Belum Diserahkan 775,016,000 12,691,375,000 22,840,929,503 45,450,941,447 81,758,261,950 7.08

Belum Proses Pengajuan Surat

Persetujuan Hibah

42,735,235,225 55,279,068,867 355,097,590,476 314,147,544,935 767,259,439,503 66.4

Sudah Proses Pengajuan Surat

Persetujuan Hibah

13,193,318,160 123,218,193,548 30,486,570,264 3,091,552,000 169,989,633,972 14,71

Proses Penyusunan Naskah dan

BAST Hibah

2,929,448,590 2,344,548,160 14,271,008,710 35,246,247,806 54,791,253,266 4.74

Proses Pengajuan SK

Penghapusan

3,398,520,992 22,761,978,801 22,463,976,189 33,058,130,136 81,682,606,118 7.07

Total 63,031,538,967 216,295,164,376 445,160,075,142 430,994,416,324 1,155,481,194,809 100

2,356,797,670

-5,390,772

1,157,832,601,707

Secara fisik sudah diserahkan ke masyarakat namun belum dapat dikoreksi dari pencatatan karena masih dalam proses administrasi persetujuan hibah,

berita acara serah terima, dan SK penghapusan

Persediaan Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat yang belum dapat dijelaskan rincian barang persediaannya

Penyesuaian nilai persediaan karena penggunaan harga terakhir

Total Persediaan Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat


102


Aset Tetap:

Nilai Perolehan

Rp17,29T;

Akum.Penyusutan

Rp2,93T; Nilai

buku Rp14,35T

C.2 Aset Tetap

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih

dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan atau dimanfaatkan

oleh masyarakat umum.

Nilai buku Aset Tetap per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018


Rp5.576.935.315.505,00. Rincian Aset Tetap pada Kementerian LHK per 31

Desember 2019 dan 31 Desember 2018 tersaji pada tabel berikut ini :

Tabel 48. Rincian Aset Tetap


Kenaikan

31 Desember 2019 31 Desember 2018 (Penurunan)

Tanah 9.974.257.123.792 2.365.498.329.641 7.608.758.794.151 321,66

Peralatan dan Mesin 3.476.102.967.487 3.373.676.281.912 102.426.685.575 3,04

Gedung dan Bangunan 3.293.584.141.911 2.397.477.874.437 896.106.267.474 37,38

Jalan, Irigasi dan Jaringan 433.943.153.388 366.068.778.168 67.874.375.220 18,54

Aset Tetap Lainnya 72.979.895.525 105.333.767.646 -32.353.872.121 -30,72

Konstruksi Dalam Pengerjaan 42.995.053.578 35.479.636.017 7.515.417.561 21,18

Jumlah 17.293.862.335.681 8.643.534.667.821 8.650.327.667.860 100,08

Akum. Penyusutan -2.935.323.665.262 -3.066.599.352.316 131.275.687.054 -4,28

Nilai Buku Aset Tetap 14.358.538.670.419 5.576.935.315.505 8.781.603.354.914 157,46

Aset TetapSaldo per

%

Kenaikan sangat signifikan pada aset tetap Kementerian LHK per 31

Desember 2019 dibandingkan tahun sebelumnya sebesar

Rp8.650.327.667.860,00 disebabkan telah disajikannya hasil Invetarisasi dan

Penilaian Kembali (revaluasi) BMN tahun 2017 sd. 2018 beserta transaksi

lanjutannya pada Laporan Keuangan Tahun 2019 .

Setelah selesainya proses IP (revaluasi) BMN untuk seluruh BMN

berupa tanah, gedung dan bangunan, jalan, jembatan dan bangunan air yang

diperoleh sampai dengan 31 Desember 2015 serta telah dilakukan pemeriksaan

oleh BPK-RI atas IP BMN (2017 sd. 2018), Pemerintah memutuskan untuk

menyajikan seluruh hasil penilaian kembali BMN tahun 2017-2018 beserta

perbaikannya dalam LKKL dan LKPP Tahun 2019 Unaudited, sebagaimana

Surat Direktur Akuntansi dan Pelaporan, DJPB Kementerian Keuangan Nomor

S.58/PB/2020 tanggal 24 Januari 2020 perihal Rilis Update Aplikasi SIMAK-

BMN Versi 19.2 serta Petunjuk Teknis Pencatatan dan Penyajian Koreksi

Hasil Inventarisasi dan Penilaian Kembali BMN dalam Laporan Keuangan

Kementerian Negara/Lembaga Tahun 2019 Menggunakan Aplikasi SIMAK-

BMN dan SAIBA.

Dengan pencatatan dan penyajian hasil IP BMN tahun 2017-2018

beserta perbaikannya pada LK Tahun 2019 mengakibatkan perekaman jurnal

akuntansi pada satker konsolidasi (satkon) yang sebelumnya dikeluarkan (take-


103


out), maka untuk pelaporan tahun 2019 ini, satuan kerja konsolidasi melakukan

jurnal penyajian kembali hasil inventarisasi dan penilaian kembali (revaluasi

aset) hasil IP BMN tahun 2017-2018 beserta transaksi lanjutan pada aplikasi

SAIBA.

Tanah

Rp9,97T

C.2.1 Tanah

Tanah yang dimiliki Kementerian LHK per 31 Desember 2019 dan 31

Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp9.974.257.123.792,00 dan

Rp2.365.498.329.641,00. Rincian Aset Tetap Tanah per eselon I sebagai

berikut :

Tabel 49. Rincian Aset Tetap Tanah


Kenaikan


1 Setjen 1.505.566.880.313 1.172.514.211.313 333.052.669.000 28,41

2 Itjen 0 0 0 -

3 Ditjen PHPL 179.406.326.000 1.570.308.093.485 -1.390.901.767.485 (88,58)

4 Ditjen PDASHL 890.792.231.600 822.314.137.750 68.478.093.850 8,33

5 Ditjen KSDAE 1.776.043.200.988 1.759.340.728.988 16.702.472.000 0,95

6 Ditjen PKTL 408.428.877.535 377.485.348.535 30.943.529.000 8,20

7 Badan Litbang 2.483.264.599.106 2.272.782.994.500 210.481.604.606 9,26

8 Badan P2SDM 2.382.675.210.000 2.431.885.021.000 -49.209.811.000 (2,02)

9 Ditjen PSKL 209.119.761.000 214.465.666.000 -5.345.905.000 (2,49)

10 Ditjen Gakum 103.127.795.536 89.222.136.000 13.905.659.536 15,59

11 Ditjen PPI 35.832.241.714 30.274.833.714 5.557.408.000 18,36

12 Ditjen PSLB3 0 0 0 -

13 Ditjen PPKL 0 0 0 -

14 Konsolidasi KLHK 0 -8.375.094.841.644 8.375.094.841.644 (100,00)

9.974.257.123.792 2.365.498.329.641 7.608.758.794.151 321,66


%

Jumlah

Rincian mutasi tambah dan mutasi kurang Aset Tetap Tanah pada

Kementerian LHK Tahun 2019 sebesar Rp9.974.257.123.792,00 adalah

sebagai berikut :


104


Mutasi Tanah

TRN URAIAN TRANSAKSI Tanah

Saldo Akhir Per 31 Des 2018 2.365.498.329.641

Mutasi Tambah :

100 Saldo Awal 1.500.000

101 Pembelian 7.117.529.536

102 Transfer Masuk 3.641.327.000

103 Hibah (Masuk) 229.043.000

105 Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP 7.612.947.928

107 Reklasifikasi Masuk 6.877.379.128

112 Perolehan Lainnya 120.000.000

202 Pengembangan Nilai Aset 4.693.663.000

205 Koreksi Nilai Tim Penertiban Aset 8.423.509.000

208 Pengembangan Melalui KDP 164.810.000

224 Koreksi Penilaian Kembali BMN 8.940.745.000

225 Koreksi Kesalahan input IP 410.823.847.000

245 Koreksi Barang Berlebih Akibat Koreksi Penilaian Kembali 184.117.910.000

333 Koreksi Beban Kerugian Penghapusan akibat koreksi Revaluasi 19.622.000

334 Koreksi ekuitas akibat Koreksi Revaluasi 8.760.283.000

336 Koreksi Normalisasi Akibat Koreksi Penilaian Kembali 378.510.000

Mutasi Kurang :

188 Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya (1.389.676.639.485)

204 Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas (158.412.472)

229 Koreksi Hasil Revaluasi atas BMN yg tidak ditemukan (5.724.160.000)

247 Koreksi Ekuitas Akibat Koreksi Revaluasi (3.434.255.000)

302 Transfer Keluar (3.641.327.000)

304 Reklasifikasi Keluar (6.790.879.128)

305 Koreksi Pencatatan (8.833.000.000)

Saldo Akhir (Sebelum Take In Reval) 1.599.162.282.148

Jurnal - Take In Reval 8.375.094.841.644


Akumulasi Penyusutan -

Nilai Buku Per 31 Des 2019 9.974.257.123.792

Nilai atas Tanah pada Kementerian LHK per 31 Desember 2019 sebesar

Rp9.974.257.123.792,00 merupakan nilai tanah setelah dilakukan penyajian

kembali hasil inventarisasi dan penilaian kembali (revaluasi aset) Barang Milik

Negara (BMN) Tahun 2017-2018 beserta transaksi lanjutan tahun 2019.

Adapun terkait dengan mutasi penambahan aset tanah dengan belanja

modal pembentuknya per 31 Desember 2019, secara rinci dapat dilihat pada

tabel berikut :


105


Rincian Mutasi Penambahan Aset Tanah dengan Belanja Modal

Tanah

Saldo Nilai Perolehan per 31 Des 2019 9.974.257.123.792,00


Belanja Modal Tahun 2019 17.293.460.464,00

Mutasi Tanah

Saldo Awal 1.500.000,00

Transfer Masuk 3.641.327.000,00

Hibah (Masuk) 229.043.000,00

Reklasifikasi Masuk 6.877.379.128,00

Perolehan Lainnya 120.000.000,00

Koreksi Nilai Tim Penertiban Aset 8.423.509.000,00

Koreksi Penilaian Kembali BMN 8.940.745.000,00

Koreksi Kesalahan input IP 410.823.847.000,00

Koreksi Nilai barang Berlebih 184.117.910.000,00

Koreksi Beban Kerugian Penghapusan akibat koreksi Revaluasi 19.622.000,00

Koreksi penghapusan akibat Koreksi Revaluasi 8.760.283.000,00

Koreksi Normalisasi Akibat Koreksi Penilaian Kembali 378.510.000,00

Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya (1.389.676.639.485,00)

Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas (158.412.472,00)

Koreksi Hasil Revaluasi atas BMN yg tidak ditemukan (5.724.160.000,00)

Koreksi Ekuitas Akibat Koreksi Revaluasi (3.434.255.000,00)

Transfer Keluar (3.641.327.000,00)

Reklasifikasi Keluar (6.790.879.128,00)

Koreksi Pencatatan (8.833.000.000,00)

Take In Reval 8.375.094.841.644,00

7.606.463.304.151,00

9.971.961.633.792,00

2.295.490.000,00

Uraian

Total Mutasi

Saldo Awal + Mutasi

Selisih

Berdasarkan tabel di atas, terdapat selisih sebesar Rp2.295.490.000,00

untuk penambahan aset berupa tanah dengan belanja modal tanah dengan

penambahan asetnya. Detail penjelasan selisih tersebut dapat dilihat pada

rincian berikut ini :

Nilai

1. Penambahan/Perolehan KDP (6.090.000,00)

2. KDP Tahun Anggaran Yang Lalu 15.250.000,00

3. Penambahan Aset Tanah menggunakan Belanja Modal

Gedung dan Bangunan

2.286.330.000,00

2.295.490.000,00 Total

Penjelasan Selisih :

Dari total nilai tanah sebesar Rp9.974.257.123.792,00 terdapat tanah

yang belum bersertifikat atas nama Kementerian Lingkungan Hidup dan

Kehutanan sebanyak 637 NUP senilai Rp4.896.490.419.589,00 rincian lebih

lanjut terdapat pada lampiran, serta terdapat tanah yang masih bersengketa

sampai dengan tahun 2019 tercatat sebanyak 26 NUP senilai

Rp124.496.982.000,00 detail rincian terdapat pada lampiran.


106


Peralatan

dan Mesin

Rp3,47T

Terdapat aset berupa tanah (Tanah Kebun Lainnya) dari satker Balai

PDASHL Agam Kuantan dengan Kode barang 2010203999 NUP 2 seluas

277.000 m2 yang sebagian tanahnya dipinjampakaikan kepada Pemda

Kabupaten Solok sesuai dengan Naskah Perjanjian Pinjam Pakai antara

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan Pemerintah Kabupaten

Solok Provinsi Sumatera Barat Nomor

PKS.73/MENLHKSETJEN/ROUM/KAP.3/4/2018 tanggal 25 April 2018.

Perjanjian pinjam pakai tersebut ditetapkan untuk jangka waktu 5 tahun seluas

53.010 m2. Atas tanah tersebut telah bersertifikat Hak Pakai Nomor 00001

tahun 2015 atas nama Departemen Kehutanan yang beralamat di Jalan Raya

Padang Solok desa Nagari Koto Gaek Guguak Kecamatan Gunung Talang

Kabupaten Solok.

C.2.2 Peralatan dan Mesin

Nilai perolehan aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember

2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar

Rp3.476.102.967.487,00 dan Rp3.373.676.281.912,00. Rincian Aset Tetap

Peralatan dan Mesin per eselon I sebagai berikut :

Tabel 50. Rincian Peralatan dan Mesin


Kenaikan


1 Setjen 333.747.049.381 341.497.114.624 -7.750.065.243 (2,27)

2 Itjen 17.816.876.284 14.279.215.046 3.537.661.238 24,77

3 Ditjen PHPL 126.139.862.724 115.480.992.982 10.658.869.742 9,23

4 Ditjen PDASHL 353.611.978.855 302.368.332.716 51.243.646.139 16,95

5 Ditjen KSDAE 1.166.667.390.860 1.222.593.238.727 -55.925.847.867 (4,57)

6 Ditjen PKTL 290.528.932.376 306.942.738.641 -16.413.806.265 (5,35)

7 Badan Litbang 334.941.383.003 296.511.440.582 38.429.942.421 12,96

8 Badan P2SDM 140.862.998.152 146.220.678.122 -5.357.679.970 (3,66)

9 Ditjen PSKL 58.786.894.519 53.171.809.022 5.615.085.497 10,56

10 Ditjen Gakum 217.241.950.508 173.366.973.933 43.874.976.575 25,31

11 Ditjen PPI 296.187.260.585 305.258.815.435 -9.071.554.850 (2,97)

12 Ditjen PSLB3 36.450.419.844 25.383.523.993 11.066.895.851 43,60

13 Ditjen PPKL 103.119.970.396 70.601.408.089 32.518.562.307 46,06

3.476.102.967.487 3.373.676.281.912 102.426.685.575 3,04


%

Jumlah

Rincian mutasi tambah dan mutasi kurang Peralatan dan Mesin pada

Kementerian LHK Tahun 2019 sebesar Rp3.476.102.967.487,00 adalah

sebagai berikut :


107


Mutasi Peralatan dan Mesin

TRN URAIAN TRANSAKSI Peralatan dan Mesin


Mutasi Tambah :

100 Saldo Awal 1.988.137.660

101 Pembelian 261.850.255.237

102 Transfer Masuk 130.543.283.455

103 Hibah (Masuk) 1.734.259.686




177 Reklasifikasi Dari Aset Lainnya ke Aset Tetap 6.706.481.895

190 Perolehan hasil Tindak Lanjut Normalisasi 1.207.816.847

199 Perolehan Reklasifikasi Dari Intra ke Ekstra/ Sebaliknya 45.902.400


204 Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas 66.682.733

208 Pengembangan Melalui KDP 732.685.000

Mutasi Kurang :

188 Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya (214.010.439.834)

209 Transaksi Normalisasi BMN (3.306.280)

301 Penghapusan (2.758.694.189)

302 Transfer Keluar (129.056.950.296)

303 Hibah (Keluar) (7.640.050.480)



306 Usulan Barang Rusak Berat ke Pengelola (575.877.000)

308 Usulan Barang Hilang ke Pengelola (324.871.130)


Jurnal - Take In Reval -


Akumulasi Penyusutan (2.533.887.876.342)

Nilai Buku Per 31 Des 2019 942.215.091.145

Adapun terkait dengan mutasi penambahan aset peralatan dan mesin

dengan belanja modal pembentuknya per 31 Desember 2019, secara rinci dapat

dilihat pada tabel berikut :

Rincian Mutasi Penambahan Aset Peralatan dan Mesin dengan Belanja Modal

Peralatan dan Mesin




Mutasi Peralatan dan Mesin

Saldo Awal 1.988.137.660,00

Transfer Masuk 130.543.283.455,00

Hibah (Masuk) 1.734.259.686,00



Reklasifikasi Dari Aset Lainnya ke Aset Tetap 6.706.481.895,00

Perolehan hasil Tindak Lanjut Normalisasi 1.207.816.847,00

Perolehan Reklasifikasi Dari Intra ke Ekstra/ Sebaliknya 45.902.400,00

Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas 66.682.733,00

Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya (214.010.439.834,00)

Transaksi Normalisasi BMN (3.306.280,00)

Penghapusan (2.758.694.189,00)

Transfer Keluar (129.056.950.296,00)

Hibah (Keluar) (7.640.050.480,00)



Usulan Barang Rusak Berat ke Pengelola (575.877.000,00)

Usulan Barang Hilang ke Pengelola (324.871.130,00)

104.598.670.745,00

3.478.274.952.657,00

(2.171.985.170,00)

Uraian

Total Mutasi

Saldo Awal + Mutasi

Selisih


108



untuk penambahan aset berupa peralatan dan mesin dengan belanja modal

peralatan dan mesin. Detail penjelasan selisih tersebut dapat dilihat pada

rincian berikut ini :

Nilai

1. Penambahan Peralatan dan Mesin menggunakan Belanja Barang (52) (84.672.000,00)

2. Koreksi Peralatan dan Mesin atas Pengembalian Belanja 17.902.750,00

3. Penambahan/Perolehan KDP (35.000.000,00)

4. KDP Tahun Anggaran Yang Lalu 21.856.000,00

5. Penambahan Peralatan dan Mesin menggunakan Belanja Modal Lainnya 980.946.943,00

6. Belanja Peralatan dan Mesin digunakan untuk penambahan Gedung dan Bangunan (781.605.334,00)

7. Belanja Peralatan dan Mesin digunakan untuk penambahan Aset Tetap Lainnya (776.576.832,00)

8. Belanja Peralatan dan Mesin digunakan untuk penambahan Aset Tak Berwujud (224.260.000,00)

9. Belanja Peralatan dan Mesin Tidak Dikapitalisasi (1.132.706.197,00)

10. Pembelian Peralatan dan Mesin Ekstrakomptabel (99.899.500,00)

11. Penyelesaian Pembangunan KDP Peralatan dan Mesin Ekstrakomptabel (57.971.000,00)

Total (2.171.985.170,00)

Penjelasan Selisih

Dari aset tetap peralatan dan mesin senilai Rp3.476.102.967.487,00

diantaranya:

1. Terdapat aset yang rusak berat sebesar Rp1.505.471.659,00, dengan rincian

sebagai berikut: Tabel Aset Kondisi Rusak Berat

No. Nama Satker Jumlah

Unit

Nilai Perolehan

(Rp)

1. BTN Kelimutu 3 154.747.000,00

2. BTN Komodo 281 594.056.021,00

3. BPHP Wilayah V Palembang 2 297.000.000,00

4. BTN Bukit Baka Bukit Raya 7 41.417.750,00

5. BBKSDA Riau 8 71.683.555,00

6. BBTN Bromo Tengger Semeru 61 281.929.000,00

7. BPKH Wilayah VI Manado 10 64.638.333,00

Jumlah 372 1.505.471.659,00

2. Kendaraan bermotor yang sudah diserahkan kepada pemerintah daerah

melalui Berita Acara Serah Terima namun proses hibahnya belum selesai

sebanyak 43 unit kendaraan dengan nilai sebesar Rp6.747.379.018,00.


109


Gedung dan

Bangunan

Rp3,29T

Tabel Kendaraan Yang Proses Hibahnya Belum Selesai

Satker Nama Barang Tahun

Perolehan Jumlah

Nilai Perolehan (Rp)

BPDASHL Remu Ransiki

Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan Lainnya

2010 15 211.018.500,00

Direktorat Adaptasi PI

Sepeda Motor 2015 2 58.956.718,00

2016 1 26.720.000,00

Setditjen Gakum

Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)

2008 1 183.095.000,00

Pick Up 2008 22 5.651.588.800,00

2011 2 616.000.000,00

Total 43 6.747.379.018,00

3. Terdapat peralatan dan mesin yang hilang sebanyak 11 unit dengan nilai

perolehan sebesar Rp248.699.766,00, rincian sebagai berikut:

Tabel Aset Tetap Hilang


Unit Nilai Perolehan

1. BTN Sebangau 6 56.139.766,00

2. BPPHLHK Wilayah Sulawesi 1 6.100.000,00

3. BTN Bunaken 1 14.600.000,00

4. BTN Bogani Nani Wartabone 1 14.960.000,00

5. BPKH Wilayah VI Manado 2 156.900.000,00

Jumlah 11 248.699.766,00

C.2.3 Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

adalah Rp3.293.584.141.911,00 dan Rp2.397.477.874.437,00. Rincian Gedung

dan Bangunan per eselon I sebagai berikut :


110


Tabel 51. Rincian Gedung dan Bangunan


Kenaikan


1 Setjen 735.553.256.638 675.887.794.711 59.665.461.927 8,83

2 Itjen 0 0 0 0,00

3 Ditjen PHPL 59.970.711.050 61.330.551.150 -1.359.840.100 -2,22

4 Ditjen PDASHL 376.234.486.658 393.825.308.782 -17.590.822.124 -4,47

5 Ditjen KSDAE 1.267.151.958.922 1.152.858.513.054 114.293.445.868 9,91

6 Ditjen PKTL 123.584.282.598 129.670.933.485 -6.086.650.887 -4,69

7 Badan Litbang 272.742.311.697 260.491.076.097 12.251.235.600 4,70

8 Badan P2SDM 331.745.795.695 333.982.215.266 -2.236.419.571 -0,67

9 Ditjen PSKL 26.318.596.000 25.602.190.000 716.406.000 2,80

10 Ditjen Gakum 34.236.629.361 18.139.376.842 16.097.252.519 88,74

11 Ditjen PPI 65.344.188.942 51.716.591.800 13.627.597.142 26,35

12 Ditjen PSLB3 0 0 0 0,00

13 Ditjen PPKL 701.924.350 392.123.630 309.800.720 79,01

14 Konsolidasi KLHK 0 -706.418.800.380 706.418.800.380 -100,00

3.293.584.141.911 2.397.477.874.437 896.106.267.474 37,38


Jumlah

%

Rincian mutasi tambah dan mutasi kurang Gedung dan Bangunan

pada Kementerian LHK Tahun 2019 sebesar Rp3.293.584.141.911,00 adalah

sebagai berikut :


111


Mutasi Gedung dan Bangunan

TRN URAIAN TRANSAKSI Gedung dan Bangunan


Mutasi Tambah :

100 Saldo Awal 1.603.523.740

101 Pembelian 4.498.614.870


103 Hibah (Masuk) 4.706.324.638



113 Penyelesaian Pembangunan Langsung 1.351.055.072

121 Reklasifikasi Masuk Hasil Inventarisasi 505.395.456

130 Koreksi barang Berlebih hasil Inventarisasi 10.202.686.000

177 Reklasifikasi Dari Aset Lainnya ke Aset Tetap 9.749.853.600

190 Perolehan hasil Tindak Lanjut Normalisasi 1.384.567.392

199 Perolehan Reklasifikasi Dari Intra ke Ekstra/ Sebaliknya 16.975.000


206 Penerimaan Aset Tetap Renovasi 9.276.787.188

208 Pengembangan Melalui KDP 50.109.706.844

223 Koreksi Semu Hasil Penilaian Kembali 566.191.906

224 Koreksi Penilaian Kembali BMN 204.444.082

237 Koreksi BMN ditemukan Kembali 595.600.730

240 Koreksi Reklasifikasi Masuk Akibat Koreksi Penilaian Kembali 225 53.549.280

241 Koreksi Input Normalisasi Akibat Koreksi Penilaian Kembali 225 3.291.000

245 Koreksi Barang Berlebih Akibat Koreksi Penilaian Kembali 1.767.614.000 334 Koreksi ekuitas akibat Koreksi Revaluasi 4.944.991.200

Mutasi Kurang :



209 Transaksi Normalisasi BMN (638.863.942)

225 Koreksi Kesalahan input IP (21.474.749.129)

226 Koreksi Semu Hasil Koreksi Hasil revaluasi (208.152.311)

229 Koreksi Hasil Revaluasi atas BMN yg tidak ditemukan (3.579.229.143)

238 Koreksi Hasil Revaluasi atas BMN Reklasifikasi Keluar Hasil Inventarisasi (109.375.697)

247 Koreksi Ekuitas Akibat Koreksi Revaluasi (1.189.937.000)

301 Penghapusan (3.264.547.360)


303 Hibah (Keluar) (2.297.542.800)



306 Usulan Barang Rusak Berat ke Pengelola (80.609.000)

309 Usulan Barang Hibah DK/TP (1.051.854.000)

321 Reklasifikasi Keluar Hasil Inventarisasi (505.395.456)

333 Koreksi Beban Kerugian Penghapusan akibat koreksi Revaluasi (123.026.267)

335 Koreksi Reklasifikasi Keluar Akibat Koreksi Penilaian Kembali (54.420.000)

336 Koreksi Normalisasi Akibat Koreksi Penilaian Kembali (111.652.000)


Jurnal - Take In Reval 706.418.800.380


Akumulasi Penyusutan (255.913.152.553)

Nilai Buku Per 31 Des 2019 3.037.670.989.358


112


Nilai atas Gedung dan Bangunan pada Kementerian LHK per 31

Desember 2019 sebesar Rp3.293.584.141.911,00 merupakan nilai gedung dan

bangunan setelah dilakukan penyajian kembali hasil inventarisasi dan penilaian

kembali (revaluasi aset) Barang Milik Negara (BMN) Tahun 2017-2018 beserta

transaksi lanjutan tahun 2019.

Adapun terkait dengan mutasi penambahan aset Gedung dan Bangunan



Rincian Mutasi Penambahan

Aset Gedung dan Bangunan dengan Belanja Modal Gedung dan Bangunan




Mutasi Gedung dan Bangunan

Saldo Awal 1.603.523.740,00

Transfer Masuk 1.670.456.720,00

Hibah (Masuk) 4.706.324.638,00


Reklasifikasi Masuk Hasil Inventarisasi 505.395.456,00

Koreksi barang Berlebih hasil Inventarisasi 10.202.686.000,00

Reklasifikasi Dari Aset Lainnya ke Aset Tetap 9.749.853.600,00

Perolehan hasil Tindak Lanjut Normalisasi 1.384.567.392,00

Perolehan Reklasifikasi Dari Intra ke Ekstra/ Sebaliknya 16.975.000,00

Penerimaan Aset Tetap Renovasi 9.276.787.188,00

Koreksi Semu Hasil Penilaian Kembali 566.191.906,00

Koreksi Penilaian Kembali BMN 204.444.082,00

Koreksi BMN ditemukan Kembali 595.600.730,00

Koreksi Reklasifikasi Masuk Akibat Koreksi Penilaian Kembali 225 53.549.280,00

Koreksi Input Normalisasi Akibat Koreksi Penilaian Kembali 225 3.291.000,00

Koreksi Nilai barang Berlebih 1.767.614.000,00

Koreksi ekuitas akibat Koreksi Revaluasi 4.944.991.200,00



Transaksi Normalisasi BMN (638.863.942,00)

Koreksi Kesalahan input IP (21.474.749.129,00)

Koreksi Semu Hasil Koreksi Hasil revaluasi (208.152.311,00)

Koreksi Hasil Revaluasi atas BMN yg tidak ditemukan (3.579.229.143,00)

Koreksi Hasil Revaluasi atas BMN Reklasifikasi Keluar Hasil Inventarisasi (109.375.697,00)

Koreksi Ekuitas Akibat Koreksi Revaluasi (1.189.937.000,00)

Penghapusan (3.264.547.360,00)


Hibah (Keluar) (2.297.542.800,00)



Usulan Barang Rusak Berat ke Pengelola (80.609.000,00)

Usulan Barang Hibah DK/TP (1.051.854.000,00)

Reklasifikasi Keluar Hasil Inventarisasi (505.395.456,00)

Koreksi Beban Kerugian Penghapusan akibat koreksi Revaluasi (123.026.267,00)

Koreksi Reklasifikasi Keluar Akibat Koreksi Penilaian Kembali (54.420.000,00)

Koreksi Normalisasi Akibat Koreksi Penilaian Kembali (111.652.000,00)

Take In Reval 706.418.800.380,00

917.400.772.076,00

3.314.878.646.513,00

(21.294.504.602,00)

Uraian

Total Mutasi

Saldo Awal + Mutasi

Selisih


113


Jalan, Irigasi

dan Jaringan

Rp433,94M

Berdasarkan tabel di atas, terdapat selisih sebesar

Rp21.294.504.602,00, untuk penambahan aset berupa Gedung dan bangunan

dengan belanja modal pembentuknya. Detail penjelasan selisih tersebut dapat

dilihat pada rincian berikut ini :

Nilai

1. Penambahan Gedung dan Bangunan menggunakan Belanja Barang (52) 245.954.000,00

2. Koreksi Gedung dan Bangunan atas Pengembalian Belanja 113.444.639,00

3. Penambahan/Perolehan KDP (8.805.665.601,00)

4. KDP Tahun Anggaran Yang Lalu 2.622.411.163,00

5. Penambahan Gedung dan Bangunan menggunakan Belanja Peralatan

dan Mesin

781.605.334,00

6. Penambahan Gedung dan Bangunan menggunakan Belanja Jalan, Irigasi

dan Jaringan

109.494.000,00

7. Penambahan Gedung dan Bangunan menggunakan Belanja Modal

Lainnya2.841.033.000,00

8. Belanja Gedung dan Bangunan digunakan untuk penambahan Tanah (2.286.330.000,00)

9. Belanja Gedung dan Bangunan digunakan untuk penambahan Jalan,

Irigasi dan Jaringan

(14.512.803.803,00)

10. Belanja Gedung dan Bangunan digunakan untuk penambahan Aset

Tetap Lainnya(1.964.170.200,00)

11. Gedung dan Bangunan Ekstrakomptabel belum diinput (33.010.400,00)

12. Pembelian Gedung dan Bangunan Ekstrakomptabel (18.368.850,00)

13. Penyelesaian Pembangunan Langsung Gedung dan Bangunan

Ekstrakomptabel

(234.140.000,00)

14. Penyelesaian Pembangunan KDP Gedung dan Bangunan

Ekstrakomptabel(153.957.884,00)

Total (21.294.504.602,00)

Penjelasan Selisih

C.2.4 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2019 dan 31 Desember


Rp366.068.778.168,00 dengan rincian per eselon I sebagai berikut :

Tabel 52. Rincian Jalan, Irigasi, danJaringan

Per 31 Desember 2019 dan 31 Des 2018

Kenaikan


1 Setjen 30.350.693.362 30.230.228.359 120.465.003 0,40

2 Itjen 0 0 0 -

3 Ditjen PHPL 1.200.542.800 1.313.574.800 -113.032.000 (8,60)

4 Ditjen BPDAS 17.252.433.684 15.219.308.730 2.033.124.954 13,36

5 Ditjen KSDAE 313.818.836.032 307.417.115.954 6.401.720.078 2,08

6 Ditjen PKTL 3.884.262.044 3.325.054.044 559.208.000 16,82

7 Badan Litbang 27.559.504.759 23.968.624.455 3.590.880.304 14,98

8 Badan P2SDM 31.192.867.289 31.718.859.782 -525.992.493 (1,66)

9 Ditjen PSKL 442.216.850 442.216.850 0 -

10 Ditjen Gakum 1.763.457.620 719.519.720 1.043.937.900 145,09

11 Ditjen PPI 6.428.288.948 31.910.625.623 -25.482.336.675 (79,86)

12 Ditjen PSLB3 0 0 0 -

13 Ditjen PPKL 50.050.000 46.200.000 3.850.000 8,33

14 Konsolidasi KLHK 0 -80.242.550.149 80.242.550.149 (100,00)

433.943.153.388 366.068.778.168 67.874.375.220 18,54


%

Jumlah


114


Rincian mutasi tambah dan mutasi kurang Jalan, Irigasi dan Jaringan

pada Kementerian LHK Tahun 2019 sebesar Rp433.943.153.388,00 adalah

sebagai berikut :

Mutasi Jalan, Irigasi dan Jaringan

TRN URAIAN TRANSAKSIJalan, Irigasi dan

Jaringan

Saldo Akhir Per 31 Des 2018 366.068.778.168

Mutasi Tambah :

100 Saldo Awal 10.418.475.615

101 Pembelian 588.226.233

102 Transfer Masuk 118.933.310

103 Hibah (Masuk) 163.840.000



113 Penyelesaian Pembangunan Langsung 769.284.628

130 Koreksi barang Berlebih hasil Inventarisasi 176.621.000

177 Reklasifikasi Dari Aset Lainnya ke Aset Tetap 75.853.000

190 Perolehan hasil Tindak Lanjut Normalisasi 134.860.856


208 Pengembangan Melalui KDP 5.563.914.354

223 Koreksi Semu Hasil Penilaian Kembali 19.500.000

240 Koreksi Reklasifikasi Masuk Akibat Koreksi Penilaian Kembali 225 870.720

247 Koreksi Ekuitas Akibat Koreksi Revaluasi 201.286.000

Mutasi Kurang :



225 Koreksi Kesalahan input IP (54.937.883.438)

226 Koreksi Semu Hasil Koreksi Hasil revaluasi (2.513.602)

229 Koreksi Hasil Revaluasi atas BMN yg tidak ditemukan (127.225.000)

237 Koreksi BMN ditemukan Kembali (1.044.398)

245 Koreksi Barang Berlebih Akibat Koreksi Penilaian Kembali (3.394.656.408)

301 Penghapusan (1.503.417.760)

302 Transfer Keluar (118.933.310)

304 Reklasifikasi Keluar (550.512.631)

305 Koreksi Pencatatan (120.912.329)

334 Koreksi penghapusan akibat Koreksi Revaluasi (36.814.000)

Saldo Akhir (Sebelum Take In Reval) 353.700.603.239

Jurnal - Take In Reval 80.242.550.149




Saldo akhir atas Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Kementerian LHK per

31 Desember 2019 sebesar Rp433.943.153.388,00 merupakan nilai merupakan

nilai Jalan, Irigasi dan Jaringan setelah dilakukan penyajian kembali hasil

inventarisasi dan penilaian kembali (revaluasi aset) Barang Milik Negara

(BMN) Tahun 2017-2018 beserta transaksi lanjutan tahun 2019.

Adapun terkait dengan mutasi penambahan Jalan, Irigasi dan Jaringan




115


Rincian Mutasi Penambahan Jalan, Irigasi dan Jaringan

dengan Belanja Modal

Jalan, Irigasi dan

Jaringan

Saldo Nilai Perolehan per 31 Des 2019 433.943.153.388,00



Mutasi Jalan, Irigasi dan Jaringan

Saldo Awal 10.418.475.615,00

Transfer Masuk 118.933.310,00

Hibah (Masuk) 163.840.000,00


Koreksi barang Berlebih hasil Inventarisasi 176.621.000,00

Reklasifikasi Dari Aset Lainnya ke Aset Tetap 75.853.000,00

Perolehan hasil Tindak Lanjut Normalisasi 134.860.856,00

Koreksi Semu Hasil Penilaian Kembali 19.500.000,00

Koreksi Reklasifikasi Masuk Akibat Koreksi Penilaian Kembali 225 870.720,00

Koreksi Ekuitas Akibat Koreksi Revaluasi 201.286.000,00



Koreksi Kesalahan input IP (54.937.883.438,00)

Koreksi Semu Hasil Koreksi Hasil revaluasi (2.513.602,00)

Koreksi Hasil Revaluasi atas BMN yg tidak ditemukan (127.225.000,00)

Koreksi BMN ditemukan Kembali (1.044.398,00)

Koreksi Nilai barang Berlebih (3.394.656.408,00)

Penghapusan (1.503.417.760,00)

Transfer Keluar (118.933.310,00)

Reklasifikasi Keluar (550.512.631,00)

Koreksi Pencatatan (120.912.329,00)

Koreksi penghapusan akibat Koreksi Revaluasi (36.814.000,00)

Take In Reval 80.242.550.149,00

57.315.426.805,00

423.384.204.973,00

10.558.948.415,00

Uraian

Total Mutasi

Saldo Awal + Mutasi

Selisih


Rp10.558.948.415,00, untuk penambahan Jalan, Irigasi dan Jaringan dengan

belanja modal pembentuknya. Detail penjelasan selisih tersebut dapat dilihat

pada rincian berikut ini :

Nilai

1. Koreksi Jalan, Irigasi dan Jaringan atas Pengembalian Belanja 29.765.796,00

2. Penambahan/Perolehan KDP (5.519.612.500,00)


4. Penambahan Jalan, Irigasi dan Jaringan menggunakan Belanja

Modal Gedung dan Bangunan

14.512.803.803,00

5. Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan digunakan untuk penambahan

Gedung dan Bangunan

(109.494.000,00)

6. Koreksi Jalan, Irigasi dan Jaringan atas Pengembalian Belanja

GB untuk Penambahan JIJ

(4.206.598,00)

Total 10.558.948.415,00

Penjelasan Selisih


116


Aset Tetap

Lainnya

Rp72,97M

C.2.5 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat

dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan,

irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2019 dan 31

Desember 2018 adalah Rp72.979.895.525,00 dan Rp105.333.767.646,00

dengan rincian per eselon I sebagai berikut :

Tabel 53. Rincian Aset Tetap Lainnya


Kenaikan


1 Setjen 16,139,020,402 18,631,608,592 (2,492,588,190) (13.38)

2 Itjen 274,426,830 146,148,000 128,278,830 87.77

3 Ditjen PHPL 4,260,478,682 3,924,712,344 335,766,338 8.56

4 Ditjen PDASHL 3,941,395,663 2,789,153,370 1,152,242,293 41.31

5 Ditjen KSDAE 19,062,636,718 17,111,319,264 1,951,317,454 11.40

6 Ditjen PKTL 4,227,259,378 36,570,378,942 (32,343,119,564) (88.44)

7 Badan Litbang 5,037,929,985 5,054,477,199 (16,547,214) (0.33)

8 Badan P2SDM 4,998,522,300 5,475,589,618 (477,067,318) (8.71)

9 Ditjen PSKL 1,262,149,425 663,593,575 598,555,850 90.20

10 Ditjen Gakum 9,316,935,538 6,466,806,824 2,850,128,714 44.07

11 Ditjen PPI 1,315,434,500 5,402,760,500 (4,087,326,000) (75.65)

12 Ditjen PSLB3 198,595,000 2,439,998,527 (2,241,403,527) (91.86)

13 Ditjen PPKL 2,945,111,104 657,220,891 2,287,890,213 348.12

72,979,895,525 105,333,767,646 (32,353,872,121) (30.72)


%

Jumlah

Rincian mutasi tambah dan mutasi kurang Aset Tetap Lainnya pada

Kementerian LHK Tahun 2019 sebesar Rp72.979.895.525,00 adalah sebagai

berikut :


117


Mutasi Aset Tetap Lainnya

TRN URAIAN TRANSAKSIAset Tetap

Lainnya


Mutasi Tambah :

101 Pembelian 6.859.838.063



107 Reklasifikasi Masuk 287.325.000

112 Perolehan Lainnya 1.190.570.471

113 Penyelesaian Pembangunan Langsung 959.167.500


Mutasi Kurang :




303 Hibah (Keluar) (340.950.000)








Adapun terkait dengan mutasi penambahan aset tetap lainnya dengan

belanja modal pembentuknya per 31 Desember 2019, secara rinci dapat dilihat

pada tabel berikut:

Rincian Mutasi Penambahan Aset Tetap Lainnya dengan Belanja Modal

Aset Tetap Lainnya




Mutasi Aset Tetap Lainnya

Saldo Awal -


Reklasifikasi Masuk 287.325.000,00

Perolehan Lainnya 1.190.570.471,00




Hibah (Keluar) (340.950.000,00)



(27.961.448.095,00)

77.372.319.551,00

(4.392.424.026,00)

Uraian

Total Mutasi

Saldo Awal + Mutasi

Selisih



118


Konstruksi

Dalam

Pengerjaan

Rp42,99M

untuk penambahan aset tetap lainnya dengan belanja modal pembentuknya.

Detail penjelasan selisih tersebut dapat dilihat pada rincian berikut ini :

Nilai

1. Penambahan Aset Tetap Lainnya menggunakan Belanja Barang (52) 187.040.000,00


3. Penambahan ATL/ATB menggunakan Belanja Peralatan dan Mesin 1.000.836.832,00

4. Penambahan ATL/ATB menggunakan Belanja Gedung dan Bangunan 1.964.170.200,00

5. Belanja Modal Lainnya digunakan untuk penambahan Peralatan dan Mesin (992.846.943,00)

6. Belanja Modal Lainnya digunakan untuk penambahan Gedung dan Bangunan (2.865.926.000,00)

7. Belanja Modal Lainnya digunakan untuk pembelian Aset Tak Berwujud (3.790.254.425,00)

8. Belanja Modal Lainnya digunakan untuk pengembangan nilai aset Aset Tak

Berwujud

(1.572.906.050,00)

Total (4.392.424.026,00)

Penjelasan Selisih

C.2.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2019 dan 31

Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp42.995.053.578,00 dan

Rp35.479.636.017,00 yang merupakan pembangunan gedung dan bangunan

tempat kerja dan tempat tinggal yang proses pengerjaannya belum selesai

sampai dengan tanggal neraca. Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan per

eselon I disajikan dalam table berikut ini :

Tabel 54. Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan


Kenaikan


1 Setjen 603,600,000 603,600,000 0 0.00

2 Itjen 0 0 0 0.00

3 Ditjen PHPL 0 0 0 0.00

4 Ditjen PDASHL 1,991,165,958 1,310,720,458 680,445,500 51.91

5 Ditjen KSDAE 23,773,983,320 16,154,850,599 7,619,132,721 47.16

6 Ditjen PKTL 0 0 0 0.00

7 Badan Litbang 0 0 0 0.00

8 Badan P2SDM 68,933,000 237,419,500 (168,486,500) -70.97

9 Ditjen PSKL 44,120,000 0 44,120,000 0.00

10 Ditjen Gakum 16,123,869,300 16,471,192,260 (347,322,960) -2.11

11 Ditjen PPI 389,382,000 701,853,200 (312,471,200) -44.52

12 Ditjen PSLB3 0 0 0 0.00

13 Ditjen PPKL 0 0 0 0.00

42,995,053,578 35,479,636,017 7,515,417,561 21.18


%

Jumlah

Rincian lebih lanjut atas KDP tersebut dapat dilihat pada lampiran.

Adapun rincian mutasi tambah dan mutasi kurang Konstruksi Dalam

Pengerjaan pada Kementerian LHK Tahun 2019 sebesar

Rp42.995.053.578,00 adalah sebagai berikut :


119


Mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan

TRN URAIAN TRANSAKSIKonstruksi Dalam

Pengerjaan


Mutasi Tambah :

502 Perolehan/Penambahan KDP 27.679.126.221

503 Pengembangan KDP 251.155.272.735

506 Transfer Masuk KDP 427.248.200

Mutasi Kurang :

105 Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP (213.661.289.358)

208 Pengembangan Melalui KDP (56.571.116.198)

504 Koreksi Nilai KDP (776.785.455)

505 Penghapusan/ Penghentian KDP (97.861.500)

507 Transfer Keluar KDP (427.248.200)

KDP Ekstrakomptabel (211.928.884)




Akumulasi Penyusutan -


Akumulasi

Penyusutan

Aset Tetap

Rp2,93T

C.2.7 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2019 dan

31 Desember 2018 adalah masing-masing Rp2.935.323.665.262,00 dan

Rp3.066.599.352.316,00. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra

akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas

penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset

Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Berikut

disajikan rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember

2019.

Tabel 55. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No Aset Tetap Nilai Perolehan Akm. Penyusutan Nilai Buku

1 Tanah 9.974.257.123.792 - 9.974.257.123.792

2 Peralatan dan Mesin 3.476.102.967.487 (2.533.887.876.342) 942.215.091.145

3 Gedung dan Bangunan 3.293.584.141.911 (255.913.152.553) 3.037.670.989.358

4 Jalan, Irigasi dan Jaringan 433.943.153.388 (136.684.701.783) 297.258.451.605

5 Aset Tetap Lainnya 72.979.895.525 (8.837.934.584) 64.141.960.941

6 KDP 42.995.053.578 - 42.995.053.578

17.293.862.335.681 (2.935.323.665.262) 14.358.538.670.419 Total

Terdapat penurunan nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap tahun 2019


120


apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 4,28% atau senilai

Rp131.275.687.054,00. Hal tersebut secara umum disebabkan karena proses

penyajian kembali hasil inventarisasi dan penilaian kembali (revaluasi aset)

BMN pada tahun 2019, dengan penjelasan sebagai berikut:

BMN yang direvaluasi pada tahun 2017 dan 2018 diberi nilai wajar hasil

penilaian, dan akumulasinya dinihilkan pada tanggal revaluasi. Dengan

demikian nilai BMN dapat naik atau turun (tergantung nilai wajar hasil reval

dibandingkan nilai buku), namun akumulasi penyusutannya turun menjadi

nol.

Kemudian, di tahun 2019 Pemerintah melakukan perbaikan IP. Salah

satunya adalah dengan menyesuaikan regulasi (PMK 118/2017 menjadi

PMK 107/2019). Sesuai dengan PMK 118/2017, BMN objek reval yang

diberi masa manfaat baru hanya BMN yang ketika direvaluasi masa

manfaatnya sudah habis. Dengan aturan tersebut, dimungkinkan ada BMN

yang mengalami kenaikan nilai wajar tapi sisa masa manfaatnya tinggal 1

atau 2 periode. Sehingga beban penyusutan periode berikutnya sangat besar

nilainya (pembilangnya besar tapi penyebutnya kecil sekali).

PMK 107/2019 mengatur ulang, di mana BMN yang diberi tambahan masa

(bukan masa manfaat baru) adalah BMN yang ketika direvaluasi masa

manfaatnya habis di tahun 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, dan 2023.

Dengan adanya penyesuaian kebijakan ini, maka perbaikan IP atas BMN

dengan kondisi ini berdampak pada penurunan nilai penyusutan

dibandingkan tahun 2017 atau 2018 saat dilakukan IP. Karena sisa masa

sebagai penyebut/pembaginya jadi besar.

Termasuk yang menyebabkan kondisi ini adalah perbaikan nilai wajar BMN

dengan hasil IP yang mengalami penurunan saat perbaikan di 2019, maka

penurunan nilai penyusutannya makin besar.


121


Piutang

Tagihan

TP/TGR

Rp1,37M

C.3 Piutang Jangka Panjang

C.3.1.Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

(TP/TGR)

Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

(TP/TGR) per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar

Rp1.377.771.125,00 dan Rp2.686.969.463,00. Piutang Tagihan Tuntutan

Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau

tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara.

Sedangkan Tagihan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan

bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena

kelalaiannya.

Rincian Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

(TP/TGR) per eselon I disajikan sebagai berikut :

Tabel 56. Rincian Piutang Tagihan TP/TGR


Kenaikan


1 Setjen - - - 0.00

2 Itjen - - - 0.00

3 Ditjen PHPL - - - 0.00

4 Ditjen PDASHL - - - 0.00

5 Ditjen KSDAE 1,369,773,125 1,368,128,561 1,644,564 0.12

6 Ditjen PKTL - - - 0.00

7 Badan Litbang - - - 0.00

8 Badan P2SDM 1,750,000 4,750,000 (3,000,000) (63.16)

9 Ditjen PSKL - - - 0.00

10 Ditjen Gakum - 1,314,090,902 (1,314,090,902) (100.00)

11 Ditjen PPI 6,248,000 - 6,248,000 100.00

12 Ditjen PSLB3 - - - 0.00

13 Ditjen PPKL - - - 0.00

1,377,771,125 2,686,969,463 (1,309,198,338) (48.72)


%

Jumlah

Saldo Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti

Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2019 sebesar Rp1.377.771.125,00 dijelaskan per


1. Piutang Tagihan Tuntutan TP/TGR per tanggal 31 Desember 2019 dan 31

Desember 2018 pada Eselon I Direktorat Jenderal KSDAE masing-masing

adalah sebesar Rp1.369.773.125,00 dan Rp1.368.128.561,00. Berikut rincian

Piutang Tagihan TP/TGR di masing-masing satker pada eselon I Ditjen KSDAE

sebesar Rp1.369.773.125,00 tersaji sebagai berikut :


122



029.05.238322 BALAI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DKI JAKARTA RAYA

8.616.607 -

029.05.238577 BALAI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM

KALIMANTAN BARAT

5.264.421 -

029.05.238610 BALAI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM

SULAWESI UTARA

2.372.077 -

029.05.239828 BALAI BESAR TAMAN NASIONAL GUNUNG

LEUSER

2.214.550 -

029.05.549530 BALAI BESAR TAMAN NASIONAL KERINCI

SEBLAT

1.264.730.970 1.264.730.970

029.05.604240 BALAI TAMAN NASIONAL GUNUNG HALIMUN 86.574.500 100.174.500

029.05.238399 BALAI BESAR KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM JAWA BARAT

- 3.223.091

1.369.773.125 1.368.128.561 Jumlah

Penjelasan lebih lanjut atas Piutang Jangka Panjang TP/TGR satker Balai Besar

Kerinci Seblat sebesar Rp1.264.730.970,00 ada pada pengungkapan penting

lainnya.


Desember 2018 pada Eselon I Badan P2SDM masing-masing adalah sebesar

Rp1.750.000,00 dan Rp4.750.000,00. Berikut rincian Piutang Tagihan TP/TGR di

masing-masing satker pada Eselon I Badan P2SDM sebesar Rp1.750.000,00

tersaji sebagai berikut :


029.08.400206 PUSAT PENYULUHAN 1.750.000 4.750.000

1.750.000 4.750.000 Jumlah

Mutasi Piutang Tagihan Tuntutan TP/TGR pada Eselon I Badan P2SDM

dijelaskan sebagai berikut:

Penyebab Tambah Penyebab Kurang

1 Pusat Penyuluhan 4.750.000 Pembayaran sd

Des 2019

3.000.000 1.750.000

4.750.000 3.000.000 1.750.000

Tuntutan Ganti Rugi

Jumlah TGR

30-Des-19No Nama 31-Dec-18 Mutasi


Desember 2018 pada Eselon I Ditjen PPI masing-masing adalah sebesar

Rp6.248.000,00 dan Rp0,00. Rincian Piutang Tagihan TP/TGR di masing-masing

satker pada Eselon I Ditjen PPI sebesar Rp6.248.000,00 tersaji sebagai berikut :


029.11.401819 BALAI PENGENDALIAN PERUBAHAN

IKLIM DAN KEBAKARAN HUTAN DAN

LAHAN WILAYAH SUMATERA

6.248.000 -

6.248.000 - Jumlah


123


Penyisihan

Piutang

Tak Tertagih

-Tagihan

TP/TGR

Rp1,26M

C.3.2 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Tagihan Tuntutan Perbendaharaan /

Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Penyisihan Piutang Tidak tertagih-Tagihan TP/TGR adalah cadangan yang

harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang tagihan TP/TGR

berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-

Tagihan TP/TGR per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing

sebesar Rp1.265.291.170,00 dan Rp1.271.842.162,00. Rincian penyisihan piutang

tidak tertagih per eselon I adalah sebagai berikut:

Tabel 57. Rincian Penyisihan Piutang Tak tertagih – Piutang TP/TGR

Per 31 Desember 2019

029.01 Setjen - - -

029.02 Itjen - - -

029.03 Ditjen PHPL - - -


029.05 Ditjen KSDAE 1.369.773.125 - 1.265.251.180 104.521.945

029.06 Ditjen PKTL - - -


029.08 Badan P2SDM 1.750.000 - 8.750 1.741.250


029.10 Ditjen Gakum - - -

029.11 Ditjen PPI 6.248.000 - 31.240 6.216.760



1.377.771.125 - 1.265.291.170 112.479.955

Penyisihan Piutang

TP/TGRPiutang NettoKd Es1 Eselon I

Jumlah

Piutang TP/TGR

Perhitungan Penyisihan Piutang Tak Tertagih atas Tagihan Tuntutan

Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) sebesar Rp1.265.291.170,00

dijelaskan per eselon I sebagai berikut :

1. Penyisihan Piutang Tagihan Tuntutan TP/TGR per tanggal 31 Desember 2019

dan 31 Desember 2018 pada Eselon I Direktorat Jenderal KSDAE masing-

masing adalah sebesar Rp1.265.251.180,00 dan Rp1.265.247.957,00. Rincian

Penyisihan Piutang Tagihan TP/TGR per satker pada eselon I Ditjen KSDAE per

31 Desember 2019 sebesar Rp1.265.251.180,00 tersaji sebagai berikut :


124


Piutang

Jk Panjang

Lainnya

Rp23,44T

Kode Nama Satker Piutang Kualitas

Piutang Penyisihan Nilai Penyisihan

029.05.238322 BKSDA DKI JAKARTA

RAYA

8.616.607 Lancar 0,50% 43.083

029.05.238577 BKSDA

KALIMANTAN BARAT

5.264.421 Lancar 0,50% 26.322

029.05.238610 BKSDA ALAM

SULAWESI UTARA

2.372.077 Lancar 0,50% 11.860

029.05.239828 BBTN GUNUNG

LEUSER

2.214.550 Lancar 0,50% 11.073

029.05.549530 BBTN KERINCI

SEBLAT

1.264.730.970 Macet 100% 1.264.730.970

029.05.604240 BTN GUNUNG

HALIMUN

86.574.500 Lancar 0,50% 432.872

1.369.773.125 1.265.256.180 Jumlah

Terdapat selisih antara angka nilai penyisihan TP TGR pada ditjen KSDAE

dengan saldo pada aplikasi e-rekon sebesar Rp5.000,00 yang disebabkan karena

adanya selisih perhitungan manual.

2. Penyisihan Piutang Tagihan Tuntutan TP/TGR pada Eselon I Badan P2SDM

pertanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing adalah

sebesar Rp8.750,00 dan Rp23.750,00. Penyisihan Piutang Tagihan Tuntutan

TP/TGR pada Eselon I Badan P2SDM per tanggal 31 Desember 2019 sebesar

Rp100.124.409,00 dijelaskan dengan rincian sebagai berikut :

1 Pusat Penyuluhan 1.750.000 Lancar 0,50% 8.750 1.741.250

1.750.000 8.750 1.741.250

Penyisihan Nilai Penyisihan Piutang Netto

Jumlah TGR

No Nama Nilai Piutang Kualitas

Piutang

3. Penyisihan Piutang Tagihan Tuntutan TP/TGR per tanggal 31 Desember 2019

dan 31 Desember 2018 pada Eselon I Ditjen PPI masing-masing adalah sebesar

Rp31.240,00 dan Rp0,00. Penjelasan rincian Penyisihan Piutang Tagihan

TP/TGR pada Eselon I Ditjen PPI sebesar Rp31.240,00 tersaji sebagai berikut:

1 Balai PPI

Sumatera

6.248.000 Lancar 0,50% 31.240 6.216.760

6.248.000 31.240 6.216.760

Penyisihan Nilai

Penyisihan

Piutang

Netto

Jumlah TGR

No Nama Nilai Piutang Kualitas

Piutang

C.3.3 Piutang Jangka Panjang Lainnya

Nilai Piutang Jangka Panjang Lainnya per 31 Desember 2019 dan 31

Desember 2018 masing-masing sebesar Rp23.442.095.000,00 dan

Rp29.951.195.000,00. Piutang Jangka Panjang Lainnya digunakan untuk mencatat

transaksi yang berkaitan dengan pengakuan piutang di luar Tagihan Penjualan

Angsuran, Pinjaman kepada BUMN/BUMD dan Lembaga Internasional, Tuntutan

Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi, Piutang Pajak dan Piutang PNBP. Rincian


125


Piutang Jangka Panjang Lainnya per eselon I disajikan sebagai berikut :



Kenaikan


029.01 Setjen 23.442.095.000 29.942.095.000 (6.500.000.000) -21,71

029.02 Itjen - - - 0,00

029.03 Ditjen PHPL - - - 0,00

029.04 Ditjen PDASHL - - - 0,00

029.05 Ditjen KSDAE - - - 0,00

029.06 Ditjen PKTL - - - 0,00

029.07 Badan Litbang - 9.100.000 (9.100.000) -100,00

029.08 Badan P2SDM - - - 0,00

029.09 Ditjen PSKL - - - 0,00

029.10 Ditjen Gakum - - - 0,00

029.11 Ditjen PPI - - - 0,00

029.12 Ditjen PSLB3 - - - 0,00

029.13 Ditjen PPKL - - - 0,00

23.442.095.000 29.951.195.000 (6.509.100.000) -21,73


%

Jumlah

Saldo Piutang Jangka Panjang Lainnya per 31 Desember 2019 sebesar

Rp23.442.095.000,00 merupakan Piutang Jangka Panjang Lainnya pada Eselon I

Sekretariat Jenderal. Saldo Piutang Jangka Panjang Lainnya per tanggal 31

Desember 2019 dan 31 Desember 2018 pada Eselon I Sekretariat Jenderal masing-

masing adalah sebesar Rp23.442.095.000,00 dan Rp29.942.095.000,00. Saldo

tersebut merupakan piutang PNBP atas pinjaman DR yang belum jatuh tempo tahun

2019 pada satker Biro Keuangan. Berikut rincian mutasi piutang jangka panjang

lainnya pada Eselon I Sekretariat Jenderal:

Saldo per 31 Des 2018 29.942.095.000

Mutasi Tambah :Piutang HTI Rescheduling 0

(belum jatuh tempo)

Mutasi Kurang :

Reklas ke Piutang Lancar -6.500.000.000

Saldo per 31 Des 2019 23.442.095.000

Mutasi kurang sebesar Rp6.500.000.000,00 disebabkan karena adanya

reklasifikasi piutang atas PT. Inhutani I ke piutang lancar yang telah jatuh tempo

pada bulan Januari dan Juli Tahun 2020.


126


Penyisihan

Piutang Tak

Tertagih -

Piutang Jk

Panjang

Lainnya

Rp2,34T

C.3.4 Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang Lainnya

Penyisihan Piutang Tidak tertagih-Piutang Jangka Panjang Lainnya adalah

cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang Jangka

Panjang Lainnya berdasarkan penggolongan kualitas piutang.

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Jangka Panjang Lainnya

per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar

Rp2.344.209.500,00 dan Rp2.994.255.000,00 yang merupakan estimasi atas ketidak

tertagihan Piutang Jangka Panjang Lainnya yang ditentukan oleh kualitas masing-

masing piutang. Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Jangka Panjang

Lainnya adalah sebagai berikut :



029.01 Setjen 23.442.095.000 (2.344.209.500) 21.097.885.500

029.02 Itjen - - 0

029.03 Ditjen PHPL - - 0

029.04 Ditjen PDASHL - - 0

029.05 Ditjen KSDAE - - 0

029.06 Ditjen PKTL - - 0

029.07 Badan Litbang - - 0

029.08 Badan P2SDM - - 0

029.09 Ditjen PSKL - - 0

029.10 Ditjen Gakum - - 0

029.11 Ditjen PPI - - 0

029.12 Ditjen PSLB3 - - 0

029.13 Ditjen PPKL - - 0

23.442.095.000 (2.344.209.500) 21.097.885.500

Penyisihan Piutang Jk

Panjang LainnyaPiutang NettoKd Es1 Eselon I

Jumlah

Piutang Jk Panjang

Lainnya

Saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Jangka Panjang

Lainnya per 31 Desember 2019 sebesar Rp2.344.209.500,00 merupakan

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Panjang Lainnya pada Eselon

I Sekretariat Jenderal. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Panjang

Lainnya per tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 pada Eselon I

Sekretariat Jenderal masing-masing adalah sebesar Rp2.344.209.500,00 dan

Rp2.994.209.500,00. Berikut rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang

Jangka Panjang Lainnya pada Eselon I Sekretariat Jenderal :

Satker Uraian Kualitas Nilai Piutang Penyisihan Nilai Penyisihan

Biro KeuanganPiutang HTI

Rescheduling

Kurang

Lancar23.442.095.000 10% 2.344.209.500

Jumlah 23.442.095.000 2.344.209.500


127

Catatan Atas Laporan Keuangan – Neraca

Aset Lainnya:

Nilai Perolehan

Rp2,24TM;

Akum.

Penyusutan

Rp600,05M;

Nilai Buku

Rp1,64M

Kemitraan

dengan pihak

ketiga

Rp130,88M

C.4 Aset Lainnya

Aset Lainnya adalah aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam

aset lancar, investasi permanen dan aset tetap pada tanggal neraca. Aset

Lainnya terdiri atas Kemitraan dengan pihak Ketiga, Aset Tak Berwujud,

Aset Lain-lain dan Aset yang Dibatasi Penggunaannya serta Dana Kelolaan

BLU.

Nilai buku Aset Lainnya Kementerian LHK per 31 Desember 2019

dan 31 Desember 2018 sebesar Rp1.649.341.556.020,00 dan

Rp226.775.694.155,00. Berikut adalah rincian Aset lainnya berdasarkan

jenis dapat dijelaskan melalui tabel berikut ini :

Tabel 60. Rincian Aset Lainnya menurut Jenis Aset

per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Kenaikan


Kemitraan Pihak Ketiga 130.883.109.000 72.431.682.000 58.451.427.000 80,70

Aset Tak Berwujud 125.131.514.980 113.349.663.351 11.781.851.629 10,39

Dana Kelolaan Badan

Layanan Umum

0 0 0 0,00

Aset Lain-lain 1.993.377.950.941 482.878.816.419 1.510.499.134.522 312,81

Aset Lainnya Belum

Diregister

0 0 0 0,00

Nilai Perolehan 2.249.392.574.921 668.660.161.770 1.580.732.413.151 236,40

Akum. Penyusutan -600.051.018.901 -441.884.467.615 -158.166.551.286 35,79

Nilai Buku 1.649.341.556.020 226.775.694.155 1.422.565.861.865 627,30

UraianSaldo per

%

C.4.1 Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Nilai perolehan Kemitraan dengan Pihak Ketiga pada Kementerian

LHK per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah

Rp130.883.109.000,00 dan Rp72.431.682.000,00. Nilai Kemitraan dengan

pihak ketiga tersebut dituangkan sebesar nilai wajar tanah saat menjadi

obyek Kerjasama Pemanfaatan (KSP), sebagaimana hasil kesepakatan

Tripartij Tahap II tanggal 22 April 2019 antara Kementerian LHK,

Kementerian Keuangan, cq. DJKN dan Badan Pemeriksa Keuangan RI.

Kemitraan dengan pihak ketiga tersebut berupa Tanah Bangunan

Rumah Negara Golongan I yang berlokasi di Kanci Kabupaten Cirebon

Jawa Barat dengan Luas 1.954.180 m2 pada satuan kerja Biro Umum.

Sesuai surat Persetujuan Menteri Keuangan RI Nomor

S.70/MK.6/WKN.07/KNL.02/2014 tanggal 6 November 2014 perihal

Persetujuan Kerjasama Pemanfaatan BMN (KSP) sebagian BMN berupa


128


Aset Tak

Berwujud

Rp125,13 M

Tanah pada Kementerian Kehutanan, Luas tanah yang di-KSP-kan adalah

seluas 1.950.000 m2 dari luas tanah keseluruhan 1.954.180 m2. Terhadap

luas sisa tanah sebesar 4.180 m2 tetap dioperasionalkan oleh satuan kerja

Biro Umum dengan didirikan Gedung Pos Jaga Permanen milik Biro

Umum. Terkait dengan pengungkapan Kemitraan dengan pihak ketiga pada

Kementerian LHK secara rinci dijelaskan dalam pengungkapan penting

lainnya.

C.4.2 Aset Tak Berwujud

Nilai perolehan Aset Tak Berwujud (ATB) pada Kementerian LHK

per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah

Rp125.131.514.980,00 dan Rp113.349.663.351,00 dengan rincian sebagai

berikut :

No. Uraian Nilai

1 Hak cipta 1.726.547.000Rp

2 Paten 577.729.538Rp

3 Software 56.421.123.625Rp

4 Lisensi 543.267.250Rp

5 Hasil kajian / penelitian 4.122.309.518Rp

6 ATB Lainnya 61.740.538.049Rp

125.131.514.980Rp ATB Per 31 Desember 2019

Rincian Aset Tak Berwujud (ATB) per eselon I disajikan pada tabel

berikut ini:

Tabel 61. Rincian Aset Tak Berwujud (ATB)


Kenaikan


1 Setjen 19.510.270.379 19.853.231.129 -342.960.750 (1,73)

2 Itjen 997.628.500 426.002.500 571.626.000 134,18

3 Ditjen PHPL 20.821.823.587 20.109.868.587 711.955.000 3,54

4 Ditjen PDASHL 3.129.428.900 16.202.685.081 -13.073.256.181 (80,69)

5 Ditjen KSDAE 14.726.041.865 14.134.084.565 591.957.300 4,19

6 Ditjen PKTL 47.420.730.558 18.509.961.408 28.910.769.150 156,19

7 Badan Litbang 7.327.433.570 6.584.175.320 743.258.250 11,29

8 Badan P2SDM 1.952.271.882 2.034.289.041 -82.017.159 (4,03)

9 Ditjen PSKL 1.536.248.200 1.499.699.200 36.549.000 2,44

10 Ditjen Gakum 2.809.642.130 2.340.914.130 468.728.000 20,02

11 Ditjen PPI 2.128.157.889 9.245.804.870 -7.117.646.981 (76,98)

12 Ditjen PSLB3 1.247.008.000 1.103.238.000 143.770.000 13,03

13 Ditjen PPKL 1.524.829.520 1.305.709.520 219.120.000 16,78

125.131.514.980 113.349.663.351 11.781.851.629 10,39


%

Jumlah


129


Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan

dimiliki, tetapi secara umum tidak mempunyai wujud fisik. Rincian mutasi

Aset Tidak Berwujud pada Kementerian LHK per 31 Desember 2019

sebesar Rp125.131.514.980,00 adalah sebagai berikut:

Mutasi Aset Tak Berwujud

TRN URAIANASET TAK

BERWUJUD

Saldo Akhir per 31 Des 2018 113.349.663.351

Mutasi Tambah :

100 Saldo Awal 1.209.956.000

101 Pembelian 3.790.254.425




177 Reklasifikasi Dari Aset Lainnya ke Aset Tetap 29.500.000



Mutasi Kurang :


302 Transfer Keluar (451.015.000)


305 Koreksi Pencatatan (356.699.500)

308 Usulan Barang Hilang ke Pengelola (66.765.000)


Akumulasi Amortisasi (80.002.540.750)

Nilai Buku per 31 Des 2019 45.128.974.230

Adapun terkait dengan mutasi penambahan aset tak berwujud dengan

belanja modal pembentuknya per 31 Desember 2019, secara rinci dapat

dilihat pada tabel berikut:


130


Rincian Mutasi Penambahan Aset Tak Berwujud dengan Belanja Modal

Aset Tak Berwujud




Mutasi Aset Tak Berwujud

Saldo Awal 1.209.956.000,00




Reklasifikasi Dari Aset Lainnya ke Aset Tetap 29.500.000,00

Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas 241.384.500,00


Transfer Keluar (451.015.000,00)


Koreksi Pencatatan (356.699.500,00)

Usulan Barang Hilang ke Pengelola (66.765.000,00)

27.417.407.697,00

140.767.071.048,00

(15.635.556.068,00)

Uraian

Total Mutasi

Saldo Awal + Mutasi

Selisih


Rp15.635.556.068,00, untuk penambahan aset tak berwujud dengan belanja

modal pembentuknya. Detail rincian terhadap selisih tersebut dapat dilihat

pada rincian penjelasan berikut ini :

Nilai

1. Penambahan Aset Tetap Lainnya menggunakan Belanja Barang (52) 187.040.000,00


3. Penambahan ATL/ATB menggunakan Belanja Peralatan dan Mesin 1.000.836.832,00

4. Penambahan ATL/ATB menggunakan Belanja Gedung dan Bangunan 1.964.170.200,00

5. Belanja Modal Lainnya digunakan untuk penambahan Peralatan dan

Mesin

(992.846.943,00)

6. Belanja Modal Lainnya digunakan untuk penambahan Gedung dan

Bangunan

(2.865.926.000,00)

7. Belanja Modal Lainnya digunakan untuk pembelian Aset Tetap Lainnya (264.211.386,00)

8. Belanja Modal Lainnya digunakan untuk pembelian Aset Tetap dalam

Renovasi

(6.595.626.677,00)

9. Belanja Modal Lainnya digunakan untuk penyelesaian langsung Aset

Tetap dalam Renovasi

(959.167.500,00)

10. Belanja Modal Lainnya digunakan untuk pengembangan nilai aset Aset

Tetap dalam Renovasi

(5.540.486.594,00)

11. Belanja Modal Lainnya digunakan untuk penyelesaian pembangunan

dengan KDP Aset Tetap dalam Renovasi

(1.569.338.000,00)

12. Belanja Modal Lainnya digunakan untuk penyelesaian pembangunan

dengan KDP Aset Tetap Lainnya

(1.677.462.360,00)

Total (15.635.556.068,00)

Penjelasan Selisih


131


Aset Lain-Lain

Rp1,99T

Dari saldo aset tak berwujud per 31 Desember 2019 senilai

Rp125.131.514.980, diantaranya terdapat aset yang rusak berat pada BTN

Tanjung Puting dan BTN Betung Kerihun dan Danau Sentarum sebanyak 4

unit senilai Rp116.798.000,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel. Aset Tak Berwujud Rusak Berat


(unit)

Nilai Perolehan

(Rp)

1. BTN Tanjung Puting 3 96.800.000,00

2. BBTN Betung Kerihun dan Danau Sentarum 1 19.998.000,00

Jumlah 4 116.798.000,00

C.4.3 Aset Lain-Lain

Saldo Aset Lain-lain pada Kementerian LHK per 31 Desember 2019

dan 31 Desember 2018 adalah Rp1.993.377.950.941,00 dan

Rp482.878.816.419,00. Aset Lain-lain berupa Barang Milik Negara (BMN)

yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam

operasional Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Keuangan serta

dalam proses penghapusan dari BMN, dan kas BLU yang dibatasi

penggunaannya. Rincian Aset Lain-lain per eselon I disajikan pada table

berikut ini:

Tabel 62. Rincian Aset Lain-lain

per 31 Desember 2019 dan31 Desember 2018

Kenaikan


1 Setjen 50.958.191.955 57.206.490.306 -6.248.298.351 (10,92)

2 Itjen 2.172.198.242 219.695.500 1.952.502.742 888,73

3 Ditjen PHPL 1.409.706.090.818 17.933.292.965 1.391.772.797.853 7.760,83

4 Ditjen PDASHL 43.312.549.548 39.800.560.543 3.511.989.005 8,82

5 Ditjen KSDAE 292.776.465.089 206.028.059.394 86.748.405.695 42,11

6 Ditjen PKTL 49.346.276.241 55.220.083.723 -5.873.807.482 (10,64)

7 Badan Litbang 43.897.059.344 25.289.433.405 18.607.625.939 73,58

8 Badan P2SDM 42.882.451.764 36.211.075.077 6.671.376.687 18,42

9 Ditjen PSKL 2.985.507.273 1.432.212.122 1.553.295.151 108,45

10 Ditjen Gakum 24.202.055.761 20.203.535.481 3.998.520.280 19,79

11 Ditjen PPI 30.627.408.906 22.437.258.237 8.190.150.669 36,50

12 Ditjen PSLB3 217.670.000 - 217.670.000 100,00

13 Ditjen PPKL 294.026.000 985.390.000 -691.364.000 (70,16)

14 Satkon KLHK - -88.270.334 88.270.334 (100,00)

1.993.377.950.941 482.878.816.419 1.510.499.134.522 312,81


%

Jumlah

Rincian Aset Lain-lain berdasarkan jenis dapat dijelaskan melalui


132


tabel berikut ini :

Tabel 63. Perbandingan Rincian Aset Lain-lain


No. Uraian Nilai

1 Aset Tetap yang Tidak Lagi Digunakan dalam

Operasional Pemerintah

1.966.535.655.380

2 Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam

Operasional Pemerintahan

26.842.295.561

1.993.377.950.941 Jumlah

Rincian mutasi Aset Lain-Lain pada Kementerian LHK Tahun 2019

sebesar Rp1.993.377.950.941,00 adalah sebagai berikut:

Mutasi Aset Lain-lain

TRN URAIAN Aset Lain-Lain


Mutasi Tambah :

188 Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya 1.656.542.798.610

Mutasi Kurang :

177 Reklasifikasi Dari Aset Lainnya ke Aset Tetap (16.561.688.495)

299 Transaksi Normalisasi BMN (BMN Yang

Dihentikan)

(1.325.706.566)

391 Penghapusan (BMN yang dihentikan) (76.060.797.830)

392 Transfer Keluar (BMN yang dihentikan) (1.724.184.162)

393 Hibah Keluar (BMN yang dihentikan) (4.509.801.550)

395 Koreksi Pencatatan (BMN yang dihentikan) (12.387.500)

396 Usulan Barang Rusak Berat ke Pengelola (BMN

Yang Dihentikan)

(45.749.711.058)

398 Usulan Barang Hilang ke Pengelola (BMN Yang

Dihentikan)

(187.657.261)

Saldo Akhir (Non Take In Reval 2019) 1.993.289.680.607

Jurnal -Take In 2019 88.270.334

Saldo Akhir per 31 Des 2019 1.993.377.950.941

Akumulasi Penyusutan/Amortisasi (520.048.478.151)

Nilai Buku per 31 Des 2019 1.473.329.472.790

Berdasarkan tabel di atas, Saldo akhir aset lain-lain sebesar

Rp1.993.377.950.941,00 merupakan nilai setelah dilakukan jurnal take in

terhadap revaluasi asset Barang Milik Negara (BMN) Tahun 2019 didasari

dengan Surat Direktorat Jenderal Pebendaharaan (DJPB) Kementerian

Keuangan nomor:S.58/PB/2020 tanggal 24 Januari 2020 tentang rilis update

aplikasi SIMAK BMN Versi 19.2 serta juknis pencatatan dan penyajian

koreksi hasil inventarisasi dan penilaian kembali Barang Milik Negara

dalam laporan keuangan K/L Tahun 2019 menggunakan aplikasi SIMAK


133


BMN dan SAIBA.

Termasuk dalam saldo Aset Tetap Yang Tidak Digunakan dalam

Operasional Pemerintah adalah Tanah dan Pagar Permanen yang menjadi

objek tukar menukar antara Kementerian LHK dengan PT. Pertamina

(Persero), masing-masing senilai Rp1.389.675.139.485,00 dan

Rp1.455.995.000,00 yang tercatat pada Eselon I Ditjen PHPL. Penjelasan

dan kronologis proses tukar menukar tersebut adalah sebagaimana

tercantum dalam Pengungkapan Lainnya.

Dari saldo aset lain-lain per 31 Desember 2019 senilai Rp1.993.377.950.941, diantaranya :

1. Terdapat aset yang masih dalam kondisi baik pada BPDASHL Tondano dan BTN Bunaken sebanyak 15 unit senilai Rp571.853.725,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel. Aset Kondisi Baik Tapi Tersaji di Aset Lainnya

No. Nama Satker Jumlah (unit)

Nilai Perolehan (Rp)

1. BPDAS Tondano 1 452.147.725,00

2. BTN Bunaken 14 119.706.000,00

Jumlah 15 571.853.725,00

2. Terdapat aset lain-lain yang sudah terbit SK penghapusan sesuai SK Menteri LHK Nomor SK.9391/MENLHK-SETJEN/ROUM/KAP.3/11 /2019 tanggal 6 November 2019 tentang Penghapusan BMN pada Ditjen KSDAE yang berada pada BBTN Betung Kerihun dan Danau Sentarum sebesar Rp772.500.000,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel. Aset Lain-lain yang telah terbit SK Penghapusan

No. Nama

Barang

Tahun

Perolehan Merk/Type NUP Jumlah Nilai

1. Stasion

Wagon

2008 Isuzu

Panther

3 199.000.000,00

2. Minibus 2007 Toyota

Kijang

1 175.000.000,00

3. Minibus 2007 Isuzu

Panther

2 199.000.000,00

4. Minibus 2007 Nissan

Terano

3 199.500.000,00

Jumlah 772.500.000,00


134


Akumulasi

Penyusutan

dan Amortisasi

Aset Lainnya

Rp600,05M

C.4.4 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31

Desember 2019 dan per 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar

Rp600.051.018.901,00 dan Rp441.884.467.615,00. Rincian akumulasi

penyusutan dan amortisasi aset lainnya adalah sebagai berikut :

Tabel 64. Rincian Akumulasi Amortisasi dan Penyusutan Aset Lainnya

No Aset Lainnya Nilai PerolehanAkum. Penyusutan /

AmortisasiNilai Buku

A Kemitraan Pihak Ketiga -

B Aset Tak Berwujud

1 Hak Cipta 1.726.547.000 (61.662.390) 1.664.884.610

2 Paten 577.729.538 (144.432.387) 433.297.151

3 Software 56.421.123.625 (47.512.872.648) 8.908.250.977

4 Lisensi 543.267.250 (352.976.590) 190.290.660

5 Hasil Kajian/Penelitian 4.122.309.518 4.122.309.518

6 Aset Tak Berwujud Lainnya 61.740.538.049 (31.930.596.735) 29.809.941.314

125.131.514.980 (80.002.540.750) 45.128.974.230

C Aset Lainnya

1 Aset Tetap yang Tidak Lagi

Digunakan dalam Operasional

Pemerintah

1.966.535.655.380 (505.675.705.501) 1.460.859.949.879

2 ATB yang Tidak Digunakan

dalam Operasional Pemerintah

26.842.295.561 (14.372.772.650) 12.469.522.911

1.993.377.950.941 (520.048.478.151) 1.473.329.472.790

2.118.509.465.921 (600.051.018.901) 1.518.458.447.020 Total

Jumlah

Jumlah

Adapun perbedaan/selisih antara penambahan/pengurangan nilai

akumulasi penyusutan/amortisasi tahun 2019 dengan beban

penyusutan/amortisasi aset lainnya per 31 Desember 2019, dijelaskan

sebagai berikut:

1. Akumulasi Penyusutan / Amortisasi Aset Tak Berwujud (ATB)

Terdapat selisih sebesar Rp26.770.633.599,00 untuk penambahan

akumulasi penyusutan/amortisasi aset tak berwujud dengan beban

akumulasi/amortisasinya. Penjelasan rincian selisih dapat dilihat pada

tabel berikut ini :


135


Saldo Akhir Tahun 2019 - Amortisasi ATB 80.002.540.750

Saldo Awal Tahun 2019 - Amortisasi ATB 47.869.916.229

Selisih Amortisasi Tahun 2019 32.132.624.521

Beban Amortisasi ATB Tahun 2019 5.361.990.922

Selisih 26.770.633.599

Penambahan Amortisasi dari mutasi masuk aset :

100 Saldo Awal 981.180.000


107 Reklas Masuk 31.973.868.529


402 Penggunaan kembali BMN yang dihentikan 29.500.000

Pengurangan Amortisasi dari mutasi keluar aset :

209 Transaksi Normalisasi BMN 363.822-

302 Transfer Keluar 301.215.000-

304 Reklas Keluar 36.425.500-

305 Koreksi pencatatan 141.913.750-

308 Usulan Barang Hilang ke Pengelola 66.765.000-

401 Penghentian Penggunaan 6.056.311.358-

Total 26.770.633.599

Penjelasan selisih :

2. Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lain-Lain

Terdapat selisih sebesar Rp115.262.529.22200 untuk penambahan

akumulasi penyusutan/amortisasi aset lain-lain dengan beban

akumulasi/amortisasinya. Penjelasan rincian selisih dapat dilihat pada

tabel berikut ini :

Saldo Akhir 2019 (Akum.Penyusutan/Amortisasi Aset lain-lain) 520.048.478.151

Saldo Awal 2019 (Akum.Penyusutan/Amortisasi Aset lain-lain) 394.014.551.386

Selisih Amortisasi Tahun 2019 126.033.926.765

Beban Penyusutan/Amortisasi Aset lain-lain Tahun 2019 10.771.397.543

115.262.529.222

Penambahan Akumulasi Penyusutan/Amortisasi dari mutasi masuk aset :


299 Transaksi Normalisasi BMN (BMN Yang Dihentikan) 363.822

401 Penghentiaan Aset Dari Penggunaan 212.324.316.403

Pengurangan Akumulasi Penyusutan/Amortisasi dari mutasi keluar aset :

299 Transaksi Normalisasi BMN (BMN Yang Dihentikan) 1.189.397.248-

391 Penghapusan (BMN yang dihentikan) 45.673.807.533-

392 Transfer Keluar (BMN yang dihentikan) 1.723.582.320-

393 Hibah Keluar (BMN yang dihentikan) 3.647.734.426-

395 Koreksi Pencatatan (BMN yang dihentikan) 12.387.500-

396 Usulan Barang Rusak Berat ke Pengelola (BMN Yang

Dihentikan)

37.433.342.273-

398 Usulan Barang Hilang ke Pengelola (BMN Yang

Dihentikan)

174.341.496-

402 Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan

penggunaan aktif

7.381.799.768-

SAIBA Jurnal-takein reval pada satkon 1.549.340.759-

Total 115.262.529.222

Penjelasan selisih :

Selisih


136


C.5 KEWAJIBAN

Utang

kepada

Pihak Ketiga

Rp7,76M

C.5.1 Utang kepada Pihak Ketiga

Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2019 dan 31 Desember

2018 masing-masing sebesar Rp7.762.110.766,00 dan Rp48.511.655.011,00.

Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan

merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga

lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan). Pada Kementerian

Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Utang kepada Pihak Ketiga terdiri dari

honor kegiatan yang belum dibagikan kepada pegawai, kekurangan gaji

pegawai yang belum dibayar, dan belanja barang yang tagihannya belum

dilunasi serta utang lainnya pada pihak ketiga. Rincian Utang kepada Pihak

Ketiga pada masing-masing eselon I disajikan sebagai berikut :

Tabel 65. Rincian Utang kepada Pihak Ketiga


Kenaikan

31-Dec-19 31-Dec-18 (Penurunan)

029.01 Setjen 5,440,296,199 46,521,760,149 (41,081,463,950) (88)

029.02 Itjen - - - -

029.03 Ditjen PHPL 11,357,089 7,531,792 3,825,297 51

029.04 Ditjen PDASHL 407,728,904 251,319,751 156,409,153 62

029.05 Ditjen KSDAE 832,779,688 766,804,889 65,974,799 9

029.06 Ditjen PKTL 32,871,475 77,738,319 (44,866,844) (58)

029.07 Badan Litbang 542,336,121 179,469,418 362,866,703 202

029.08 Badan P2SDM 198,652,159 241,074,153 (42,421,994) (18)

029.09 Ditjen PSKL 13,693,491 300 13,693,191 4,564,397

029.10 Ditjen Gakum 32,255,976 32,993,659 (737,683) (2)

029.11 Ditjen PPI 90,492,535 111,874,800 (21,382,265) (19)

029.12 Ditjen PSLB3 - - - -

029.13 Ditjen PPKL 159,647,129 321,087,781 (161,440,652) (50)

7,762,110,766 48,511,655,011 (40,749,544,245) (84)


%

Jumlah


137


Tabel 66. Perbandingan Utang kepada Pihak Ketiga menurut Eselon I

Jumlah

029.01 Setjen 312.203.050 1.912.339.229 3.215.753.920 5.440.296.199

029.02 Itjen - - - -

029.03 Ditjen PHPL - 11.357.089 - 11.357.089

029.04 Ditjen PDASHL 179.961.570 181.567.334 46.200.000 407.728.904

029.05 Ditjen KSDAE 530.448.419 280.521.269 21.810.000 832.779.688

029.06 Ditjen PKTL 663.723 32.207.752 - 32.871.475

029.07 Badan Litbang 485.353.891 56.982.230 - 542.336.121

029.08 Badan P2SDM 19.079.247 179.572.912 - 198.652.159

029.09 Ditjen PSKL - 13.693.491 - 13.693.491

029.10 Ditjen Gakum - 32.255.976 - 32.255.976

029.11 Ditjen PPI 755.000 89.737.535 - 90.492.535

029.12 Ditjen PSLB3 - - - -

029.13 Ditjen PPKL 144.305.912 15.341.217 - 159.647.129

1.672.770.812 2.805.576.034 3.283.763.920 7.762.110.766

Utang Kepada Pihak

Ketiga LainnyaKd Es1 Eselon I

Jumlah

Belanja Pegawai Masih

Harus Dibayar

Belanja Barang Masih

Harus Dibayar

Rincian Utang Pada Pihak Ketiga sebesar Rp7.762.110.766,00

dijelaskan sebagai berikut :

1. Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar sebesar Rp1.672.770.812,00

merupakan kekurangan gaji, uang makan, tunjangan fungsional, tunjangan

kinerja, dan/atau tunjangan istri/anak yang belum dibayarkan per tanggal

31 Desember 2019.

2. Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar sebesar Rp2.805.576.034,00

merupakan biaya langganan daya dan jasa seperti: langganan air, listrik,

telepon, internet yang masih belum dibayarkan per tanggal 31 Desember

2019.

3. Utang Kepada Pihak Ketiga Lainnya sebesar Rp3.283.763.920,00

diantaranya merupakan:

a. Utang yang masih harus dibayar yang merupakan uang penyewa

(tenant) atas Gedung Manggala Wanabakti yang masih diperhitungkan

(dikembalikan kepada penyewa) sebesar Rp3.215.753.920,00 pada

satuan kerja Biro Umum.

b. Utang yang masih harus dibayar yang merupakan Uang LS Perjalanan

Dinas yang belum dibayarkan kepada pegawai yang bersangkutan

sebesar Rp46.200.000,00 pada satuan kerja Balai PSDASHL Wai

Seputih Sekampung.

c. Utang yang masih harus dibayar yang merupakan uang tukin dan uang

makan bulan Desember 2019 yang belum dibayarkan sampai dengan

tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp21.810.000,00 dan dibayarkan

kepada pegawai Januari 2020 setelah dilaksanakan proses rekapitulasi

absensi pada satuan kerja Balai Taman Nasional Kelimutu.


138


Pendapatan

Diterima

Dimuka

Rp3,78M

C.5.2 Pendapatan Diterima di Muka

Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2019 dan 31

Desember 2018 sebesar Rp3.784.346.489,00 dan Rp1.663.905.634,00.

Pendapatan Diterima di Muka adalah pendapatan PNBP yang telah diterima

tetapi belum menjadi hak sepenuhnya Karena masih melekat kewajiban untuk

memberikan barang/jasa.Pendapatan Diterima di Muka pada Kementerian

LHK per 31 Desember 2019 sebesar Rp3.784.346.489,00 dengan rincian per

eselon I sebagai berikut :

Tabel 67. Rincian Pendapatan Diterima Dimuka


Kenaikan


029.01 Setjen - - - -

029.02 Itjen - - - -

029.03 Ditjen PHPL - - - -

029.04 Ditjen PDASHL 3,861,656 5,516,667 (1,655,011) (30)

029.05 Ditjen KSDAE 14,950,000 568,667 14,381,333 2,529

029.06 Ditjen PKTL 3,711,439,500 1,657,820,300 2,053,619,200 124

029.07 Badan Litbang - - - -

029.08 Badan P2SDM 54,095,333 - 54,095,333 100

029.09 Ditjen PSKL - - - -

029.10 Ditjen Gakum - - - -

029.11 Ditjen PPI - - - -

029.12 Ditjen PSLB3 - - - -

029.13 Ditjen PPKL - - - -

3,784,346,489 1,663,905,634 2,120,440,855 127


%

Jumlah

Penjelasan Pendapatan Diterima di Muka sebesar

Rp3.784.346.489,00 per eselon I disajikan sebagai berikut :

1. Pendapatan Diterima di Muka pada Eselon I Ditjen PDASHL per 31

Desember 2019 dan 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp3.861.656,00 dan

Rp5.516.667,00. Berikut rincian masing-masing satuan kerjanya:


029.04.427165 BPDASHL KETAHUN 3.861.656,00 5.516.667,00

3.861.656,00 5.516.667,00 Jumlah

BPDASHL Ketahun sebesar Rp3.861.656,00 merupakan pendapatan sewa

ruang kantor kepada koperasi rela kontan mitra sejahtera yang sudah

dibayarkan dimuka sampai dengan tahun 2020.

2. Pendapatan Diterima di Muka pada Eselon I Ditjen KSDAE per 31


Rp568.667,00. Berikut rincian masing-masing satuan kerjanya:


139


Uang Muka

dari KPPN

Rp2,16M


029.05.427366 SEKRETARIAT DIREKTORAT

JENDERAL KSDAE

14.950.000,00 568.667,00

14.950.000,00 568.667,00 Jumlah

Sekretariat Jenderal KSDAE sebesar Rp14.950.000,00 merupakan

pendapatan sewa gedung berupa kantin yang terletak di kantor Ditjen

KSDAE Jl. Ir Juanda nomor 15 Bogor.

3. Pendapatan Diterima di Muka pada Eselon I Ditjen PKTL per 31 Desember

2019 dan 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp3.711.439.500,00 dan

Rp1.657.820.300,00. Berikut rincian masing-masing satuan kerjanya:


029.06.400198 DIREKTORAT RENCANA, PENGGUNAAN DAN

PEMBENTUKAN WILAYAH PENGELOLAAN HUTAN

3.711.439.500,00 1.657.820.300,00

3.711.439.500,00 1.657.820.300,00 Jumlah

Direktorat Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan

Hutan sebesar Rp3.711.439.500,00 merupakan pendapatan yang bersumber

dari jasa konsultasi akuntansi yang jangka waktu kontraknya lebih dari satu

tahun.

4. Pendapatan Diterima di Muka pada Eselon I Badan P2SDM per 31


Rp0,00. Berikut rincian masing masing-masing satuan kerjanya:


029.08.239111 BALAI DIKLAT LHK PEKANBARU 54.095.333,00 -

54.095.333,00 - Jumlah

Balai Diklat LHK Pekanbaru sebesar Rp54.095.333,00 merupakan

pendapatan sewa papan reklame (baliho) selama 5 Tahun, per tahunnya

Rp12.248.000,00.

C.5.3 Uang Muka dari KPPN

Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2019 dan 31 Desember

2018 masing-masing sebesar Rp2.161.926.711,00 dan Rp433.086.289,00

merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP)

yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau

dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan. Rincian Uang

Muka dari KPPN pada masing-masing Eselon I disajikan sebagai berikut :


140


Utang

Jangka

Pendek

Lainnya

Rp282,65Jt

Tabel 68. Rincian Uang Muka dari KPPN


Kenaikan


029.01 Setjen - 45,086,890 (45,086,890) -100.00

029.02 Itjen - - - -

029.03 Ditjen PHPL - 101,321,665 (101,321,665) -100.00

029.04 Ditjen PDASHL 2,072,590,611 177,044,461 1,895,546,150 1,070.66

029.05 Ditjen KSDAE - 76,101,273 (76,101,273) -100.00

029.06 Ditjen PKTL 608,600 - 608,600 100.00

029.07 Badan Litbang - 9,208,000 (9,208,000) -100.00

029.08 Badan P2SDM 813,500 - 813,500 100.00

029.09 Ditjen PSKL - - - -

029.10 Ditjen Gakum 87,914,000 18,274,000 69,640,000 381.09

029.11 Ditjen PPI - 6,050,000 (6,050,000) -100.00

029.12 Ditjen PSLB3 - - - -

029.13 Ditjen PPKL - - - -

2,161,926,711 433,086,289 1,728,840,422 399.19

Saldo per Eselon 1 % Kd Es1

Jumlah

C.5.4 Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2019 dan 31

Desember 2018 masing-masing sebesar Rp282.653.560,00,00 dan

Rp2.727.272,00. Utang Jangka Pendek Lainnya antara lain berupa utang

potongan pajak oleh bendahara pengeluaran (219961) yang belum disetor ke

rekening kas negara. Rincian utang jangka pendek lainnya pada masing-

masing eselon I disajikan sebagai berikut :


141


Tabel 69. Rincian Utang Jangka pendek lainnya


Kenaikan


1 Setjen 279,507,860 - 279,507,860 100

2 Itjen - - - -

3 Ditjen PHPL 3,065,700 - 3,065,700 100

4 Ditjen PDASHL - 889,272 (889,272) (100)

5 Ditjen KSDAE - - -

6 Ditjen PKTL - - - -

7 Badan Litbang 80,000 - 80,000 100

8 Badan P2SDM - - - -

9 Ditjen PSKL - 1,838,000 (1,838,000) (100)

10 Ditjen Gakum - - - -

11 Ditjen PPI - - - -

12 Ditjen PSLB3 - - - -

13 Ditjen PPKL - - - -

282,653,560 2,727,272 279,926,288 10,264


%

Jumlah

Saldo Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2019 sebesar

Rp282.653.560,00,00 merupakan setoran pajak yang belum disetorkan ke kas

negara oleh Bendahara Pengeluaran sampai dengan periode pelaporan yang

terdapat pada 3 Eselon I yaitu: Sekretariat Jenderal, Ditjen PHPL dan Badan

Litbang dan Inovasi. Berikut rincian satkernya:

a) Biro Umum sebesar Rp278.432.860,00 terkait pajak atas pengelolaan

Gedung Manggala Wanabakti yang telah disetorkan pada tanggal 10 Januari

2020, sebesar Rp138.156.199,00 dengan kode NTPN

5EEAF67GL5SND4S5 dan sebesar Rp140.276.661,00 dengan kode NTPN

FC7660SVM6EKM361.

b) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung sebesar Rp1.075.000,00 utang

pajak atas kegiatan di tahun 2019 baru disetorkan pada tanggal 20 Januari

2020 dengan kode NTPN L80442LTUPLGACEI.

c) BPHP Wilayah III Pekanbaru sebesar Rp3.065.700,00 yang merupakan

pajak PNN dan pph 22 yang baru disetorkan oleh bendahara pengeluaran

pada bulan Januari 2020.

d) Balai Litbang LHK Kupang sebesar Rp80.000,00


142


Ekuitas Rp18,70T

C.6 Ekuitas

C.6.1. Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing

sebesar Rp18.702.796.050.648,00 dan Rp8.120.392.727.464,00. Ekuitas

adalah merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset

dan kewajiban. Penjelasan lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam

Laporan Perubahan Ekuitas.


143

Catatan atas Laporan Keuangan – Lapran Operasional

Pendapatan

Penerimaan

Negara Bukan

Pajak Rp5,5T

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1.Pendapatan Operasional

Pendapatan Operasional berupa Pendapatan Penerimaan Negara Bukan

Pajak untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

adalah sebesar Rp5.534.156.949.365,00 dan Rp5.440.743.914.049,00. Pendapatan

tersebut terdiri dari:

Tabel 70. Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak

TA 2019 dan 2018

Pendapatan Sumber Daya Alam 4,498,061,189,462 4,743,299,060,550 (5.17)

Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba - - -

Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya 1,036,095,759,903 697,444,853,499 48.56

Jumlah 5,534,156,949,365 5,440,743,914,049 1.72

TA 2019 TA 2018 NAIK

(TURUN) % URAIAN

D.1.1. Pendapatan Sumber Daya Alam

Pendapatan Sumber Daya Alam adalah merupakan pendapatan-LO yang

diperoleh dari pendapatan DR, PSDH dan IIUPH. Berikut rinciannya:

Tabel 71. Rincian Pendapatan Sumber Daya Alam

TA 2019 dan 2018

URAIAN JENIS BEBAN TA 2019 TA 2018NAIK (TURUN)

%

Pendapatan Dana Reboisasi 1,621,321,817,342 1,949,707,502,589 (16.84)

Pendapatan Provisi Sumber Daya Hutan 1,054,313,008,732 1,131,630,995,767 (6.83)

Pendapatan Iuran Izin Usaha Pemanfaatan

Hasil Hutan (IIUPHH)

153,200,888,858 57,999,849,716 164.14

Pendapatan Penggunaan Kawasan Hutan

Untuk Kepentingan Pembangunan

1,669,225,474,530 1,603,935,082,478 4.07

Pendapatan Iuran dan Pungutan Usaha

Pemanfaatan Air dan Energi Air

0 25,630,000 (100.00)

Pendapatan dari Kegiatan Perijinan di

Bidang Perbenihan

0 0 0.00

Pendapatan dari Sertifikasi Benih 0 0 0.00

Pendapatan dari Pengumpulan Benih dan

Anakan

0 0 0.00

Jumlah 4,498,061,189,462 4,743,299,060,550 (5.17)

D.1.2. Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya

Sedangkan Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya TA 2019 sebesar

Rp1.036.095.759.903,00 merupakan pendapatan dari :

1. Jasa Giro PNBP SDA yaitu PNBP DR, PSDH, IIUPH.

2. Pendapatan Bunga dari Rekening Pembangunan Hutan.

3. Pendapatan Jasa di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

4. Pendapatan Denda/Kompensasi di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan.


144

Catatan atas Laporan Keuangan-LO

Beban

Pegawai

Rp1,9T

D.2. Beban Operasional

D.2.1 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai sampai dengan 31 Desember 2019 dan 31 Desember


Rp1.931.059.590.286,00. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam

bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-

undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan

pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai

imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan

dengan pembentukan modal.

Tabel 72. Rincian Beban Pegawai TA 2019 dan 2018

URAIAN JENIS BEBAN TA 2019 TA 2018NAIK

(TURUN)%

Beban Gaji Pokok PNS 799,155,408,044 772,375,360,491 3.47

Beban Pembulatan Gaji PNS 11,540,265 10,970,402 5.19

Beban Tunj.Suami/Istri PNS 60,875,104,627 59,173,584,019 2.88

Beban Tunj.Anak PNS 18,176,844,935 17,673,761,622 2.85

Beban Tunj.Struktural PNS 25,097,268,942 25,677,323,700 (2.26)

Beban Tunj.Fungsional PNS 62,980,402,238 61,132,747,764 3.02

Beban Tunj.PPh PNS 3,416,885,801 2,855,409,609 19.66

Beban Tunj.Beras PNS 41,391,786,996 42,533,929,630 (2.69)

Beban Uang Makan PNS 106,871,278,482 105,812,667,937 1.00

Beban Tunj.Kompensasi Kerja PNS 10,455,133,500 10,472,758,178 (0.17)

Beban Tunj.Daerah Terpencil/Sangat

Terpencil PNS

239,850,000 221,925,000 8.08

Beban Tunjangan Khusus Papua PNS 4,436,510,000 4,349,075,000 2.01

Beban Tunjangan Umum PNS 21,011,377,099 21,322,689,171 (1.46)

Beban Pegawai (Tunj.Khusus/Keg.) 779,408,318,037 786,487,620,440 (0.90)

Beban Uang Lembur 2,155,714,200 2,446,092,050 (11.87)

Beban Gaji Pokok Pegawai Non PNS - 991,572,040 (100.00)

Beban Tunjangan Pegawai Non PNS 2,444,991,400 4,348,503,871 (43.77)

Beban Gaji dan Tunjangan 30,367,457,054 13,173,599,362 130.52

Jumlah 1,968,495,871,620 1,931,059,590,286 1.94


145


Beban

Persediaan

Rp70,8M

Beban Pegawai Tahun 2019 mengalami kenaikan dibandingkan tahun

sebelumnya sebesar 1,94%. Kenaikan tersebut dipengaruhi oleh adanya penambahan

jumlah pegawai honorer/tenaga kontrak yang cukup signikan pada satker Pusat P2H

(Eselon I Sekretariat Jenderal).

Terdapat selisih antara realisasi Belanja Pegawai (LRA) dengan saldo Beban

Pegawai (LO), dengan penjelasan sebagai berikut :

Belanja Pegawai (51) Bruto - LRA 1.939.880.605.271

Beban Pegawai - LO 1.968.495.871.620

(28.615.266.349)


Pengembalian Belanja Pegawai 1.998.749.549

Beban Gaji dan Tunjangan Pegawai

BLU (525111)

(30.367.457.054)

Jurnal Balik transaksi 2018 1.297.294.094

Belanja Pegawai Dibayar Dimuka 4.170.766

Piutang Belanja Pegawai 124.747.108

Belanja Pegawai Masih Harus

Dibayar

(1.672.770.812)

(28.615.266.349)

Analisis LRA-LO Belanja Pegawai (51)

D.2.2. Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan sampai dengan 31 Desember 2019 dan 31

Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp70.875.979.906,00 dan

Rp71.675.605.303,00. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat

konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil

produksi baik yangdipasarkan maupun tidak dipasarkan.

Tabel 73. Rincian Beban Persediaan TA 2019 dan 2018

URAIAN JENIS BEBAN TA 2019 TA 2018 NAIK

(TURUN)%

Beban Persediaan Konsumsi 59,399,237,638 61,267,529,966 (3.05)

Beban Persediaan Amunisi 436,867,654 356,290,613 22.62

Beban Persediaan pita

cukai,materai dan leges

62,235,704 341,724,836 (81.79)

Beban Persediaan Bahan Baku 9,049,255,670 8,015,484,271 12.90

Beban Persediaan untuk tujuan

strategis/Berjaga-jaga

28,531,500 90,510,300 (68.48)

Beban Persediaan Lainnya 1,899,851,740 1,604,065,317 18.44

Jumlah Beban Persediaan 70,875,979,906 71,675,605,303 (1.12) ]


146


Beban Barang

dan Jasa

Rp4,0T

Beban

Pemeliharaan

Rp277,6M

D.2.3. Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa sampai dengan 31 Desember 2019 dan 31 Desember


Rp2.304.495.560.418,00. Beban Barang dan Jasa adalah konsumsi atas barang dan

jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas.

Terdapat selisih antara realisasi Belanja Barang dan Jasa (LRA) dengan

saldo Beban barang dan Jasa (LO), dengan penjelasan sebagai berikut :

Belanja Barang dan Jasa (5211, 5212,

5217, 5221) Bruto - LRA

3.510.089.133.781

Beban Barang dan Jasa - LO 4.018.173.860.195

(508.084.726.414)

Penjelasan Selisih

Pengembalian Belanja Barang Jasa

(5211, 5212, 5217, 5221)

3.285.962.680

Beban Barang BLU (525112) (22.631.837.129)

Beban Jasa BLU (525113) (2.309.585.000)

Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan

dan Mesin (595112)

(1.396.843.713)

Beban Aset Ekstrakomtabel Aset

Tetap Lainnya (595115)

(15.215.500)

Jurnal Balik transaksi 2018 (17.996.144.881)

Belanja Barang dan Jasa Dibayar

Dimuka

11.154.067.816

Piutang Barang dan Jasa Pegawai 8.949.300.051

Belanja Barang dan Jasa Masih Harus

Dibayar

(3.102.825.034)

Hibah langsung (488.141.936.767)

Penambahan Aset Lainnya dari Belanja

Barang dan Jasa

187.040.000

Penambahan Peralatan dan Mesin dari

Belanja Barang dan Jasa

(98.990.000)

Penambahan Persediaan dari Belanja

Barang dan Jasa

4.032.281.063

(508.084.726.414)

Analisis LRA-LO Barang dan Jasa (5211, 5212, 5217,

5221)

D.2.4. Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan sampai dengan 31 Desember 2019 dan 31 Desember


Rp196.864.977.951,00. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan

untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi

normal.


147


Tabel 74. Rincian Beban Barang dan Jasa TA 2019 dan 2018


(TURUN)%

Beban Keperluan Perkantoran 217.687.794.417 173.385.979.995 25,55

Beban Pengadaan Bahan Makanan 32.258.900 54.761.000 (41,09)

Beban Penambah Daya Tahan Tubuh 1.684.258.597 944.186.897 78,38

Beban Pengiriman Surat Dinas Pos

Pusat

4.481.286.171 3.989.909.832 12,32

Beban Honor Operasional Satuan Kerja 114.037.774.541 96.279.685.208 18,44

Beban Barang Operasional Lainnya 69.586.100.270 81.646.070.971 (14,77)

Beban Bahan 248.878.360.372 272.645.444.422 (8,72)

Beban Honor Output Kegiatan 208.922.105.838 226.532.563.719 (7,77)

Beban Barang Non Operasional Lainnya 1.917.451.566.751 622.429.612.736 208,06

Beban Kontribusi pada Organisasi

Internasional dan Trust Fund

14.559.250 15.000.000 (2,94)

Beban Langganan Listrik 45.961.134.592 43.939.726.350 4,60

Beban Langganan Telepon 9.068.781.516 8.333.380.050 8,82

Beban Langganan Air 5.687.638.624 5.622.736.206 1,15

Beban Daya dan Jasa Lainnya 8.648.214.692 6.957.919.395 24,29

Beban Jasa Pos dan Giro 142.769.987 188.210.626 (24,14)

Beban Jasa Konsultan 247.644.753.231 198.176.641.337 24,96

Beban Sewa 133.611.191.071 114.684.064.836 16,50

Beban Jasa Profesi 79.124.030.995 84.921.851.334 (6,83)

Beban Jasa Lainnya 679.155.799.038 334.098.388.329 103,28

Beban Barang 22.631.837.129 24.407.032.663 (7,27)

Beban Jasa 2.309.585.000 2.790.280.000 (17,23)

Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan

dan Mesin

1.396.843.713 2.394.450.512 (41,66)

Beban Aset Ekstrakontabel Gedung dan

Bangunan

- -

Beban Aset Ekstrakontabel Konstruksi

Dalam Pengerjaan

49.739.000 (100,00)

Beban Aset Ekstrakomtabel Aset Tetap

Lainnya

15.215.500 7.925.000 91,99

Beban Barang untuk Bantuan Lainnya

yang Memiliki Karakteristik Bantuan

Pemerintah

- -

Jumlah 4.018.173.860.195 2.304.495.560.418 74,36

Tabel 75. Rincian Beban Pemeliharaan TA 2019 dan 2018


(TURUN)%

Beban Pemeliharaan Gedung dan

Bangunan

88,140,469,317 56,057,836,508 57.23

Beban Pemeliharaan Gedung dan

Bangunan Lainnya

7,727,015,768 4,006,850,534 92.85

Beban Pemeliharaan Peralatan dan

Mesin

162,960,270,553 121,929,417,330 33.65

Beban Bahan Bakar Minyak dan

Pelumas (BMP) dan Pelumas Khusus

Non

39,829,306 893,609,000 (95.54)

Beban Pemeliharaan Peralatan dan

Mesin Lainnya

8,632,914,371 4,742,586,101 82.03

Beban Pemeliharaan Jalan dan

Jembatan

370,391,000 127,988,500 189.39

Beban Pemeliharaan Jaringan 1,969,441,756 1,237,968,416 59.09

Beban Irigasi 23,907,100 5,500,000 334.67

Beban Pemeliharaan Lainnya 1,364,713,689 1,387,567,276 (1.65)

Beban Pemeliharaan 482,644,014 398,700,344 21.05

Beban Persediaan Bahan untuk

Pemeliharaan

2,980,347,481 2,205,558,483 35.13

Beban Persediaan Suku Cadang 2,553,253,229 2,543,544,286 0.38

Beban Aset Ekstrakontabel Gedung

dan Bangunan 446,001,284 1,327,851,173

(66.41)

Jumlah 277,691,198,868 196,864,977,951 41.06


148


Beban

Perjalanan

Dinas Rp1,5T

Saldo beban Pemeliharaan Tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar 41,06%

dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini dipengaruhi oleh adanya pemeliharaan

Rumah Dinas, Pool Bis Jemputan Karyawan dan Lift di gedung Manggala

Wanabakti yang dilakukan oleh satker Biro Umum (Eselon I Sekretariat Jenderal).

Terdapat selisih antara realisasi Belanja Pemeliharaan (LRA) dengan saldo

Beban Pemeliharaan (LO), dengan penjelasan sebagai berikut :

Belanja Pemeliharaan (523) - LRA 272.457.857.381

Beban Pemeliharaan - LO 277.691.198.868

(5.233.341.487)


Pengembalian Belanja Pemeliharaan 74.138.322

Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan

Gedung dan Bangunan (523112)

468.522.208


Peralatan dan Mesin (523123)

162.829.350


Jaringan (523136)

29.276.950


Lainnya (523191)

161.930.000

Beban Persediaan bahan untuk

pemeliharaan (593113)

(2.980.347.481)

Beban Persediaan suku cadang (593114) (2.553.253.229)

Beban Aset Ekstrakomtabel Gedung dan

Bangunan (595113)

(446.001.284)

Beban Pemeliharaan BLU (525114) (482.644.014)

Piutang Belanja Pemeliharaan 104.622.541

Penambahan GB menggunakan belanja 523 227.585.150

(5.233.341.487)

Analisis LRA-LO Belanja Pemeliharaan (523)

D.2.5. Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas sampai dengan 31 Desember 2019 dan 2018 adalah

masing-masing sebesar Rp 1.567.617.397.367,00 dan Rp1.516.203.657.807,00.

Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam

rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan.


149


Beban Barang

Untuk

Diserahkan

Kepada

Masyarakat

Rp656,9M

Tabel 76. Rincian Beban Perjalanan Dinas TA 2019 dan 2018


(TURUN)%

Beban Perjalanan Biasa 1,081,908,971,178 1,056,294,219,477 2.42

Beban Perjalanan Tetap 1,322,168,828 1,608,154,996 (17.78)

Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota 39,110,123,492 31,602,957,643 23.75

Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting

Dalam Kota 154,237,627,019 151,274,247,251 1.96

Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting

Luar Kota 216,032,897,745 210,991,171,710 2.39

Beban Perjalanan Biasa-Luar Negeri 24,040,681,727 20,433,613,596 17.65

Beban Perjalanan Tetap-Luar Negeri 32,334,500 (100.00)

Beban Perjalanan Lainnya-Luar Negeri 32,004,334,482 25,681,270,800 24.62

Beban Perjalanan 18,960,592,896 18,285,687,834 3.69

Jumlah 1,567,617,397,367 1,516,203,657,807 (41.29)

Terdapat selisih antara realisasi Belanja Perjalanan Dinas (LRA) dengan

saldo Beban Perjalanan Dinas (LO), dengan penjelasan sebagai berikut :

Belanja Perjalanan Dinas (524) - LRA 1.562.407.682.093

Beban Perjalanan Dinas - LO 1.567.617.397.367

(5.209.715.274)


Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas 13.534.759.770

Beban Perjalanan BLU (525115) (18.960.592.896)

Jurnal Balik transaksi 2018 23.731.100

Piutang Perjalanan Dinas 192.386.752

(5.209.715.274)

Analisis LRA-LO Belanja Perjalanan Dinas (524)

D.2.6. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat sampai dengan 31

Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar

Rp656.962.752.745,00 dan Rp328.423.710.250,00. Beban Barang untuk Diserahkan

kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa

bertujuan antara lain untuk fasilitasi pemberdayaan masyarakat terkait kegiatan

lingkungan hidup dan kehutanan.


150


Beban

Penyusutan

dan

Amortisasi

Rp468,639M

Tabel 77. Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

TA 2019 dan 2018


(TURUN)

%

Beban Tanah untuk Diserahkan kepada

Masyarakat/Pemda- 17.952.230.688 (100,00)

Beban Peralatan dan Mesin untuk

Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda2.085.869.500 45.446.904.458 (95,41)

Beban Gedung dan Bangunan untuk

Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda7.757.727.204 38.139.503.261 (79,66)

Beban Jalan, Irigasi dan Jaringan Bangunan

untuk Diserahkan kepada

Masyarakat/Pemda

- 1.476.597.000 (100,00)

Beban Barang Fisik Lainnya untuk

Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda- 123.128.059.288 (100,00)

Beban Barang Lainnya untuk

Dijual/Diserahkan kepada

Masyarakat/Pemda

- 11.625.429.103 (100,00)

Beban Barang untuk Bantuan Lainnya yang

Memiliki Karakteristik166.763.574.530 85.147.284.151 95,85

Beban Peralatan dan Mesin untuk

diserahkan kepada Masy dalam bentuk uang - 4.292.743.645 (100,00)

Beban Jalan, Irigasi dan Jaringan Bangunan

untuk Diserahkan kepada

Masyarakat/Pemda dalam bentuk uang- 25.000.000 (100,00)

Beban Peralatan dan Mesin TP untuk

diserahkan kepada Pemda- 1.189.958.656 (100,00)

Beban Persediaan Tanah Bangunan untuk

dijual diserahkan kepada masyarakat52.772.283.392 - 100,00

Beban Persediaan Hewan dan Tanaman

untuk dijual diserahkan kepada masyarakat298.135.211.883 - 100,00

Beban Persediaan Peralatan dan Mesin

untuk dijual diserahkan kepada masyarakat94.858.559.243 - 100,00

Beban Persediaan Jalan,Irigasi dan Jaringan

untuk diserahkan kepada masyarakat5.193.154.691 - 100,00

Beban Persediaan Aset Tetap Lainnya

untuk diserahkan kepada masyarakat562.256.000 - 100,00

Beban Persediaan Aset Lain- Lain untuk

diserahkan kepada masyarakat4.536.054.457 - 100,00

Beban Barang Persediaan Lainnya untuk

dijual diserahkan kepada masyarakat24.298.061.845 - 100,00

Jumlah 656.962.752.745 328.423.710.250 100,04

D.2.7. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi sampai dengan 31 Desember 2019

dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp468.639.769.052,00 dan

Rp412.478.802.598,00. Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat

alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable

assets) selama masa manfaataset yang bersangkutan.Sedangkan Beban Amortisasi

digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untukAset Tak

berwujud.


151


Beban

Penyisihan

Piutang Tak

Tertagih

Rp222,96M

Tabel 78. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi

TA 2019 dan 2018

URAIAN JENIS BEBAN 31 Des 2019 31 Des 2018

NAIK

(TURUN)

%

Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin 300,457,446,556 284,637,645,890 5.56

Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan 103,655,338,383 70,602,575,635 46.82

Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan 36,978,976,347 34,570,216,993 6.97

Beban Penyusutan Irigasi 5,950,427,976 3,770,936,348 57.80

Beban Penyusutan Jaringan 1,759,944,487 1,656,809,053 6.22

Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya 3,704,246,838 329,283,795 1,024.94

Jumlah Penyusutan 452,506,380,587 395,567,467,714 14.39

Beban Amortisasi Hak Cipta 24,664,956 25,772,098 (4.30)

Beban Amortisasi Paten 57,772,955 57,772,955 -

Beban Amortisasi Software 5,055,877,232 5,352,972,489 (5.55)

Beban Amortisasi Lisensi 55,564,225 56,801,725 (2.18)

Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud Lainnya

168,111,554 13,276,027 1,166.28

Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam operasional Pemerintah

9,648,136 92,459,054 (89.56)

Beban Penyusutan Aset Tetap

yang tidak digunakan dalam operasional Pemerintah

10,761,749,407 11,312,280,536 (4.87)

Jumlah Amortisasi 16,133,388,465 16,911,334,884 (4.60)

Jumlah 468,639,769,052 412,478,802,598 13.62

D.2.8. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat

estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan

Piutang Tak Tertagih sampai dengan 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

adalah masing-masing sebesar Rp222.969.536.121,00 dan Rp321.242.181.480,00.

Tabel 79. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

TA 2019 dan 2018

URAIAN JENIS BEBAN TA 2019 TA 2018 NAIK (TURUN)%Beban Penyisihan Piutang PNBP 240,057,895,663 376,921,385,811 (36.31) Beban Penyisihan Piutang Lainnya 10,830,171,013 167,647 6,460,004.27 Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar

(92,707,343) (6,146,318) 1,408.34

Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar

- - -

Beban Dana Bergulir Diragukan Tertagih -

Kementerian - - -

Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang -

(501,036) (107,280) 367.04

Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang -

(27,825,322,176) (55,673,118,380) (50.02)

Jumlah 222,969,536,121 321,242,181,480 (30.59)


152


Kegiatan Non

Operasional

Rp30,65M

Luar Biasa

Rp0,00

D.3. Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan

dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi

entitas. Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional sampai dengan 31

Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar Defisit

Rp30.656.929.290,00 dan defisit Rp7.576.202.058,00. Berikut rinci defisit dari

kegiatan non operasional.

Tabel 80.

Rincian Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional – LO

URAIAN TA 2019 TA 2018 NAIK (TURUN)

%

Defisit Pelepasan Aset Non

Lancar

(42,188,566,204) (29,848,278,840) 41.34

Pendapatan Pelepasan Aset Non

Lancar

8,721,753,293 5,815,500,867 49.97

Beban Pelepasan Aset Non

Lancar

50,910,319,497 35,663,779,707 42.75

Surplus dari Kegiatan Non

Operasional Lainnya

11,531,636,914 22,272,076,782 (48.22)

Pendapatan dari Kegiatan Non

Operasional Lainnya

170,209,903,185 107,204,525,909 58.77

Beban dari Kegiatan Non

Operasional Lainnya

158,678,266,271 84,932,449,127 86.83

Surplus (Defisit) dari

Kegiatan Non Operasional

(30,656,929,290) (7,576,202,058) 304.65

D.4. Pos Luar Biasa

Pos Surplus/Defisit dari Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban

yang sifatnya tidak rutin terjadi dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi serta

di luar kendali entitas. Pos Luar Biasa sampai dengan 31 Desember 2019 dan 31

Desember 2018 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.


153

Catatan atas Laporan Keuangan – Laporan Perubahan Ekuitas

Ekuitas Awal

Rp7,6T

Surplus

(Defisit) LO

Rp(3,74T)

Koreksi Nilai

Persediaan

Rp(155,55)

Koreksi atas

Revaluasi

Rp(31,24)T

Selisih

Revaluasi

Aset Tetap

Rp9,72T

Koreksi Nilai

Aset Tetap

Non

Revaluasi

Rp417,32M

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

E.1. Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

tanggal 1 Januari 2019 dan TA 2018 adalah masing-masing sebesar

Rp8.120.392.727.464,00 dan Rp7.625.807.175.802,00 .

E.2. Surplus (Defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019

dan 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp(3.747.926.345.799,00) dan

Rp(1.649.276.374.102,00). Defisit LO merupakan selisih kurang antara

surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan

pos luar biasa.

E.3. Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan

yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada

periode sebelumnya. Koreksi nilai persediaan sampai dengan 31 Desember 2019

dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp155.551.672,00 dan

Rp739.726.946,00. Koreksi tersebut antara lain disebabkan oleh penambahan

saldo awal dan koreksi tambah/kurang persediaan tahun berjalan.

E.4. Koreksi Atas Reklasifikasi

Koreksi atas Reklasifikasi merupakan koreksi nilai yang terjadi karena

adanya transaksi reklasifikasi masuk dan reklasifikasi keluar persediaan, aset

tetap dan aset lainnya. Koreksi atas Reklasifikasi sampai dengan 31 Desember


Rp(31.240.842.956,00) dan Rp0,00.

E.5. Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat

dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode

yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-

masing sebesar Rp9.720.119.503.395,00 dan Rp0,00.

E.6. Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi merupakan koreksi kesalahan

pencatatan nilai perolehan atas aset tetap non revaluasi yang perolehannya

berasal dari tahun sebelumnya. Koreksi Penilaian aset tetap non revaluasi sampai

dengan 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar


154

Catatan Atas Laporan Keuangan - LPE

Lain-lain

Rp726,17M

Transaksi

Antar Entitas

Rp3,497T

Rp417.325.530.852,00 dan Rp(293,796,934,975,00). Koreksi tersebut antara lain

disebabkan oleh penambahan saldo awal dan Koreksi tambah/kurang aset

tetap/lainnya pada tahun berjalan.

Tabel 81. Rincian Koreksi Aset Non Revaluasi 31 Desember 2019

Tambah Kurang

Koreksi Nilai Aset Tetap Non

Revaluasi (416,289,380,220) (416,289,380,220)

Koreksi Nilai Aset Lainnya

Non Revaluasi (1,036,150,632) (1,036,150,632)

Jumlah (417,325,530,852) (417,325,530,852)

TotalJenis Aset TetapKoreksi

E.7. Lain-Lain

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Ekuitas Lain-Lain sampai

dengan 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebesar

Rp726.174.948.456,00 dan Rp331,852,076,862,00 merupakan nilai ekuitas

transaksi lainnya selain dari koreksi nilai persediaan, selisih revaluasi aset tetap,

koreksi nilai aset tetap non revaluasi.

Koreksi tersebut antara lain disebabkan oleh:

1. Penyesuaian nilai piutang PNBP pada Neraca dan LO;

2. Penyesuaian nilai persediaan bibit;

3. Penyesuaian pelunasan TP/TGR.

E.8. Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember


Rp3.497.794.977.564,00 dan Rp2.105.067.056.931,00. Transaksi antar Entitas

adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik

internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN. Rincian Transaksi

Antar Entitas terdiri dari:

Tabel 83. Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas

Diterima dari Entitas Lain 5,828,362,682,305

Ditagihkan ke Entitas Lain (8,704,449,532,844)

Transfer Masuk (115,729,489,213)

Transfer Keluar 115,638,068,159

Pengesahan Hibah Langsung (621,774,421,670)

Pengesahan Hibah Langsung TAYL (676,452,000)

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung 834,167,699

Jumlah (3,497,794,977,564)

NilaiTransaksi Antar Entitas


155


E.8.1. Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain

(DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan

transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas

negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2019, DDEL sebesar

Rp5.828.362.682.305,00 sedangkan DKEL sebesar Rp(8.704.449.532.844,00).

E.8.2. Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban

dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan

BA-BUN.

Nilai Transfer Masuk dan Transfer Keluar sampai dengan 31 Desember

2019 sebesar Rp(115.729.489.213,00) dan Rp115.638.068.159,00.

Transfer Keluar (115.638.068.159)

Transfer Masuk 115.729.489.213

Selisih 91.421.054

Penjelasan Selisih:

TM dari KL lain 702.833.335

TK ke KL lain (905.892.918)

Selisih akibat Koreval 202.941.948

selisih Akumulasi Penyusutan akibat transaksi

serah terima ATR

91.538.689

Jumlah 91.421.054

Terdapat selisih antara saldo transfer masuk dan transfer keluar sebesar

Rp91.421.054,00 yang disebabkan oleh:

1. Senilai Rp702.833.335,00 berupa transfer masuk berupa Peralatan dan mesin

dari Ditjen Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika

Kementerian Perindustrian ke Biro Umum (Eselon I Sekretariat Jenderal).

2. Senilai (Rp905.892.918,00) berupa transfer keluar peralatan dan mesin dari

Direktorat Mitigasi Perubahan Iklim (Eselon I Ditjen. PPI) ke Kantor Pusat

Direktorat Bea dan Cukai.

3. Senilai Rp202.941.948,00 adalah selisih yang terjadi karena input/take in

koreksi revaluasi atas aset tanah dan bangunan telah ditransfer keluar. Hal

tersebut merupakan kelemahan aplikasi yang akan diperbaiki melalui update

aplikasi berikutnya.

4. Senilai Rp91.538.689,00 merupakan akumulasi penyusutan pada transfer

keluar ATR yang tidak dapat diterima sebagai transfer masuk sebagai gedung

dan bangunan. Hal tersebut merupakan kelemahan aplikasi.


156


Pengesahan

Hibah

Langsung

Rp621M

Pengesahan

Pengembalian

Hibah

Langsung

Rp834jt

E.8.3 Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan Hibah

Langsung

E.8.3.1 Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah

langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan

pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN.

Pengesahan Hibah Langsung per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

adalah masing-masing sebesar Rp621.322.233.809,00 dan

Rp373.311.208.925,00.

31 Des 2019 31 Des 2018

01 Setjen 0,00 48.148.607.764,00 (48.148.607.764)

02 Itjen 0,00 0,00 0

03 Ditjen PHPL 1.851.138.055,00 0,00 1.851.138.055

04 Ditjen PDASHL 7.437.005.120,00 4.780.099.219,00 2.656.905.901

05 Ditjen KSDAE 421.125.318.629,00 119.131.000.367,00 301.994.318.262

06 Ditjen PKTL 5.502.083.196,00 4.466.426.557,00 1.035.656.639

07 Badan Litbang 46.162.777.477,00 11.360.523.851,00 34.802.253.626

08 Badan P2SDM 870.640.000,00 775.500.000,00 95.140.000

09 Ditjen PSKL 2.208.982.402,00 7.859.432.164,00 (5.650.449.762)

10 Ditjen Gakum LHK 107.653.722,00 1.241.765.760,00 (1.134.112.038)

11 Ditjen PPI 7.363.741.598,00 148.600.496.453,00 (141.236.754.855)

12 Ditjen PSLB3 110.769.288.776,00 23.098.944.578,00 87.670.344.198

13 Ditjen PPKL 17.923.604.834,00 3.848.412.212,00 14.075.192.622

621.322.233.809 373.311.208.925,00 248.011.024.884

Kd Eselon I

Saldo per

Jumlah

Kenaikan/ Penurunan

E.8.3.2 Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung per 31 Desember 2019 dan

31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp834.167.699,00 dan

Rp820.192.709.


No No Register Satker

Tanggal

Pengesah

an

RpNomor Dokumen

Pengesahan

1 2L21V4QA-UNDP 439567 31-Dec-18 230.000.000,00 181400507960001

2 2HVDH1WA-CIFOR 400204 31-Dec-18 9.937.443,00 181400507320001

3 72829501-UNDP HCFC 400230 31-Dec-18 110.107.994,00 181400501160001

4 233EBXFA-UNDP HPMP 400230 31-Dec-18 128.000.000,00 181400507540001

5 70975701-UNDP INST.

Strengthening400230 31-Dec-18 340.000.000,00 181400501150002

6 73530201- UNDP SPARC 400229 6-Dec-18 720.459,00 181400501140002

7 2E88L14B-Adelaide Timber

Tracking

568352 19-Nov-18 1.426.813,00 Setor Kas Negara NTPN

D97B30ISAC93I680

820.192.709,00 Jumlah

Penjelasan Per 31 Desember 2019


157


Pengesahan

Hibah TAYL

Rp676jt

Ekuitas Akhir

Rp18,70T

No

No Register Kd

Satker

Tanggal

Pengesahan

Rp Nomor Dokumen

Pengesahan

1 2F4VZ97F 439536 13 Maret 2019 49.716.625,00 SP4HL '191400503300001

2 ACIAR 400204 11 Januari 2019 1.471,00 NTPN 21AD8887TMUPKRNI

3 2ZQS4WHY (ICRAF) 403437 14 Januari 2019 4.194,00 NTPN B9D5F1PO15GUKQ19

4 29J4AF5A (FAO) 403437 14 Januari 2019 11,00 NTPN 6563D1PO1011PN19

52ZRWHV3A 427448 22 Januari 2019 71.500,00 No resi Kantor Pos 5761A-

04/2019/801001

6 72829501 400230 31-Des-19 17.336.723,00 SP4HL '191400501350001

7 70975701 431232 31-Des-19 500.000.000,00

8 70975701 431232 31-Des-19 267.037.175,00

834.167.699,00 Jumlah

E.8.3.3 Pengesahan Hibah Langsung Tahun Anggaran yang Lalu

Pengesahan Hibah Tahun Anggaran Yang Lalu per 31 Desember 2019

dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp676.452.000,00 dan

Rp956.115.990,0.

31 Des 2019 31 Des 201801 Setjen 0 0 0 02 Itjen 0 0 0 03 Ditjen PHPL 0 0 0 04 Ditjen PDASHL 0 0 0 05 Ditjen KSDAE 676,452,000 956,115,990 (279,663,990)06 Ditjen PKTL 0 0 0 07 Badan Litbang 0 0 0 08 Badan P2SDM 0 0 0 09 Ditjen PSKL 0 0 0 10 Ditjen Gakum LHK 0 0 0 11 Ditjen PPI 0 0 0 12 Ditjen PSLB3 0 0 0 13 Ditjen PPKL 0 0 0

676,452,000 956,115,990.00 (279,663,990)

Kd Eselon ISaldo per

Jumlah

(Penurunan)/Ken

aikan

Nilai Nilai

199.400.000, 15.952.000,

707.233.990, 25.000.000,

49.482.000, 10.000.000,

15.000.000,

610.500.000,

676.452.000,JUMLAH HIBAH TAYL TAHUN 2019

SATKER

HIBAH TAYL TAHUN 2019

JUMLAH HIBAH TAYL TAHUN 2018 956.115.990,

HIBAH TAYL TAHUN 2018

BALAI BESAR KONSERVASI SUMBER

DAYA ALAM JAWA BARAT (NO REG

2HQKZLDA)

BALAI KONSERVASI SUMBER DAYA

ALAM BENGKULU (NO REG 26GHS5CA

Hibah Barang dari Pemda Banjarsari)

BALAI KONSERVASI SUMBER DAYA

ALAM BENGKULU (NO REG

2GNYN6YA Hibah Tanah dari Pemda

Desa Sumber Urip)

BALAI BESAR TAMAN NASIONAL

KERINCI SEBLAT (NO REG 2RU4HM4A

Hibah Barang dari PEMDA Kab Lebong)

BALAI KONSERVASI SUMBER

DAYA ALAM SULAWESI UTARA

SEKRETARIAT DIREKTORAT

JENDERAL KONSERVASI SUMBER

DAYA ALAM DAN EKOSISTEM

BALAI TAMAN NASIONAL GUNUNG

MERBABU

SATKER

BALAI TAMAN NASIONAL AKETAJAWE-

LOLOBATA (NO REGI 2DS933AA Hibah

E.9. Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas sampai dengan 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018


Rp8.120.392.727.464,00.


158

Catatan Atas Laporan Keuangan – Pengungkapan Penting Lainnya

Kejadian setelah

Tanggal Neraca F. KEJADIAN SETELAH TANGGAL NERACA

F.1. LIKUIDASI SATKER PUSAT LINGKUP KEMENTERIAN LHK TAHUN

2020

Sehubungan dengan penerapan Peraturan Menteri Keuangan nomor

102/PMK.02/2018 tentang Klasifikasi Anggaran serta sesuai dengan surat Direktur

Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman DJA nomor S-283/AG.3/2019

tanggal 9 Oktober 2019 perihal Kode dan Nomenklatur Satker Baru, terdapat

penggabungan dan perubahan kode satker pusat lingkup Kementerian LHK pada RKA-

KL Alokasi Anggaran TA. 2020.

Perihal penggabungan dan perubahan Kode dan Nomenklatur satker baru

berakibat pada pengurangan 65 DIPA dan penambahan 13 DIPA. Pengurangan terjadi

di 65 Satker Pusat sebagai akibat dari ditiadakannya DIPA di Tingkat Eselon II Satker

Pusat (Setditjen, Setbadan, Biro dan Pusat) sehingga terhadap satuan kerja yang tidak

lagi mendapat alokasi anggaran tersebut harus dilakukan proses likuidasi dengan

berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan nomor 48/PMK.05/2017, sedangkan

penambahan 13 DIPA yang terjadi di Satker Pusat sebagai pengganti DIPA yang

ditiadakan.

Berikut daftar perubahan kode dan nomenklatur satker pusat lingkup

Kementerian Lingkup Hidup dan Kehutanan Tahun Anggaran 2020, antara lain:

Kode Satker Nama Satker Kode Satker Nama Satker

1 501008 Biro Hubungan Masyarakat

2 500988 Biro Kepegawaian dan Organisasi

3 499666 Biro Perencanaan

4 500994 Biro Hukum

5 466147 Biro Umum

6 500963 Biro Kerjasama Luar Negeri

7 426839 Biro Keuangan

8 400181 Pusat Data dan Informasi

9 499667 Pusat Keteknikan Kehutanan dan Lingkungan

10 621651 Pusat Standardisasi Lingkungan dan Kehutanan

11 400182 Pusat Kajian Kebijakan Strategis

12 400186 Direktorat Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi

13 400187 Direktorat Usaha Hutan Produksi

14 400190 Direktorat Usaha Jasa Lingkungan dan Hasil Hutan

15 465270 Direktorat Pengolahan dan Pemasaran hasil Hutan

16 465286 Direktorat Iuran dan Peredaran hasil Hutan

17 426876 Sekretariat Ditjen Pengelolaan Hutan Produksi

18 400191 Direktorat Konservasi Tanah dan Air

19 400192 Direktorat Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung

20 400193 Direktorat Pengendalian Kerusakan Perairan Darat

21 439536 Direktorat Perbenihan Tanaman Hutan

22 439567 Direktorat Perencanaan dan Evaluasi Pengendalian

Daerah Aliran Sungai

23 439573 Sekretariat Ditjen PDASHL

465009 Kantor Pusat Ditjen

PDASHL

No.

465007 Kantor Pusat Ditjen PHPL

465003 Sekretariat Jenderal

465005 Kantor Pusat Sekretariat

Jenderal

Nomenklatur Satker Semula/Awal Nomenklatur Satker Baru


159


Kode Satker Nama Satker Kode Satker Nama Satker

24 427366 Sekretariat Ditjen KSDAE

25 400196 Direktorat Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam

26 400197 Direktorat Bina Pengelolaan Ekosistem Esensial

27 500652 Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati

28 500688 Direktorat Kawasan Konservasi

29 500674 Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan

30 238378 Sekretariat Ditjen PKTL

31 400198 Direktorat Rencana, Penggunaan dan Pembentukan

32 400199 Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan

Wilayah dan Sektor

33 400200 Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan

Kegiatan

34 466100 Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya

35 466166 Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan

Hutan

36 403437 Pusat Litbang Hutan

37 403438 Pusat Litbang Hasil Hutan

38 400204 Pusat Litbang Sosial Ekonomi Kebijakan dan Perubahan

Iklim

39 403436 Sekretariat Badan Litbang dan Inovasi

40 400205 Sekretariat Badan P2SDM

41 400206 Pusat Penyuluhan

42 400207 Pusat Perencanaan dan Pengembangan SDM

43 400331 Sekretariat Ditjen PSKL

44 400332 Direktorat Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial

45 400336 Direktorat Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat

46 400337 Direktorat Bina Usaha Perhutanan Sosial dan Hutan Adat

47 400338 Direktorat Kemitraan Lingkungan

48 400424 Sekretariat Ditjen PHLHK

49 400425 Direktorat Pengawasan, Pengaduan dan Sanksi

50 400426 Direktorat Penyelesaian Sengketa

51 400427 Direktorat Pencegahan dan Pengamanan Hutan

52 400428 Direktorat Penegakan Hukum Pidana

53 400228 Sekretariat Ditjen PPI

54 400229 Direktorat Adaptasi Perubahan Iklim

55 400230 Direktorat Mitigasi Perubahan Iklim

56 400231 Direktorat Inventarisasi Gas Rumah Kaca dan Monitoring

57 400232 Direktorat Mobilisasi Sumberdaya Sektorat dan Regional

58 400233 Direktorat Pengedalian Kebakaran Hutan dan Lahan

59 400222 Sekretariat Direktorat Jenderal PSLB3 465029 Direktorat Jenderal PSLB3

60 400212 Sekretaris Direktorat Jenderal PPKL

61 400213 Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut

62 400216 Direktorat Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan

Pesisir dan Laut

63 400217 Direktorat Pengendalian Pencemaran Air

64 400218 Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara

65 400219 Direktorat Pemulihan Kerusakan Lahan Akses Terbuka

465033 Direktorat Jenderal PPKL

465019 Kantor Pusat Badan P2SDM

465021 Kantor Pusat Ditjen PSKL

465025 Kantor Pusat Ditjen PHLHK

465013 Kantor Pusat Ditjen PKTL

465015Kantor Pusat Badan Litbang

dan Inovasi

465027 Kantor Pusat Ditjen PPI

No.Nomenklatur Satker Semula/Awal Nomenklatur Satker Baru

465011 Kantor Pusat Ditjen KSDAE


160


F.2. LIKUIDASI SATKER DEKONSENTRASI KLHK TAHUN 2020

Dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.02/2018

tentang Klasifikasi Anggaran serta Peraturan Menteri LHK Nomor

508/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2019 tanggal 1 Agustus 2019 tentang Penugasan

Pengelolaan Anggaran Dekonsentrasi Bidang LHK, tidak hanya berlaku pada

penyederhanaan DIPA satuan kerja Pusat Kementerian LHK, namun juga berakibat

pada tidak dialokasikannya DIPA pada Satuan Kerja Dekonsentrasi di Tahun 2020.

Tidak dialokasikannya DIPA tersebut, tentu akan dihadapkan pada proses

likuidasi yang sama seperti halnya satker pusat dengan mempertimbangkan struktur

aset pada masing-masing satker, dimana untuk aset satuan kerja dekonsentrasi secara

bertahap akan dilakukan proses serah terima (hibah BMN) kepada Pemerintah Daerah.

Berikut daftar Satuan Kerja Dekonsentrasi pada Kementerian LHK yang tidak

dialokasikan DIPA di tahun 2020 :

1 025113 Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat

2 400558 Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat

3 400561 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah

4 045134 Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi D.I Yogyakarta

5 400525 Badan Lingkungan Hidup Provinsi D.I Yogyakarta

6 055113 Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur

7 400562 Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur

8 060039 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Aceh

9 075142 Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara

10 400554 Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara

11 080053 Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat

12 400527 Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat

13 090055 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau

14 100082 Dinas Kehutanan Provinsi Jambi

15 400530 Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi

16 110055 Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan

17 400556 Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan

18 120082 Dinas Kehutanan Provinsi Lampung

19 400557 Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung

20 135127 Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat

21 400531 Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan LH Provinsi Kalimatan Barat

22 145130 Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah

23 400532 Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah

24 150054 Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan

25 400563 Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan

26 160081 Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur

27 400533 Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur

28 170060 Dinas Kehutanan Daerah Provinsi Sulawesi Utara

29 400564 Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Utara

30 180048 Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah

No.Kode

SatkerUraian Satuan Kerja


161


31 400536 Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulaw esi Tengah

32 190031 Dinas Kehutanan Provinsi Sulaw esi Selatan

33 400537 Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Sulaw esi Selatan

34 200080 Dinas Kehutanan Provinsi Sulaw esi Tenggara

35 400538 Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulaw esi Tenggara

36 210048 Dinas Kehutanan Provinsi Maluku

37 400539 Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku

38 220049 Dinas Kehutanan Provinsi Bali

39 400542 Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Bali

40 230058 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Barat

41 240054 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur

42 400544 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur

43 250073 Dinas Kehutanan Provinsi Papua

44 260050 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bengkulu

45 280041 Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara

46 400547 Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku Utara

47 400548 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten

48 300036 Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

49 400549 Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

50 400550 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Gorontalo

51 320016 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau

52 330027 Dinas Kehutanan, Pertanian, Perikanan dan Kelautan Provinsi Papua Barat

53 400552 Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Papua Barat

54 340018 Dinas Kehutanan Provinsi Sulaw esi Barat

55 400553 Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulaw esi Barat

56 417727 Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara

57 417790 Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Utara

No. Kode Satker Uraian Satuan Kerja

F.3. DAMPAK PANDEMI COVID-19 PADA KEMENTERIAN LHK

Sehubungan dengan terjadinya bencana wabah Covid-19 di Indonesia yang

telah ditetapkan Presiden RI sebagai bencana nasional non alam melalui keputusan

Presiden Nomor 12 Tahun 2020, serta menindaklanjuti Surat Edaran Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020

tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan

Penyebaran Covid-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah, bahwa pelaksanaan tugas

kedinasan dilaksanakan dengan bekerja dirumah/tempat tinggal masing-masing

pegawai (Work From Home/WFH) sebagai upaya pencegahan dan meminimalisasi

penyebaran Covid-19.

Penerapan kebijakan Work From Home (WFH) pada Kementerian LHK sejak

pertengahan bulan Maret 2020 sedikit banyak mempengaruhi pada Penyusunan

Laporan Keuangan Kementerian LHK Tahun 2019 (Audited) diantaranya yaitu

pelaksanaan Rekonsiliasi Tiga Pihak dalam rangka penyusunan LKKL Tahun 2019

Audited tidak dapat dilaksanakan secara tatap muka melainkan melalui online (sesuai

dengan surat Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Nomor S-47/PB.6/2020

tanggal 19 Maret 2020), koordinasi atas koreksi audited pun dilakukan melalui media


162


sosial dan secara virtual meeting.

Menindaklanjuti Surat Menteri Keuangan Nomor: S-302/MK.02/2020 perihal

Langkah-langkah penyesuaian belanja Kementerian/Lembaga TA 2020 yang

merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang

Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara TA 2020,

Kementerian LHK melakukan penghematan anggaran dalam rangka upaya

pencegahan dan penanganan Covid-19 sebesar Rp2.539.710.862,00 sehingga pagu

Kementerian LHK Tahun 2020 yang semula sebesar Rp9.319.325.816.000,00 saat ini

menjadi sebesar Rp6.779.614.954.000,00, dengan rincian pagu pada masing-masing


(Dalam ribuan rupiah)

No Unit Eselon 1 Pagu Awal Penghematan Pagu Akhir

1 Sekretariat Jenderal 592.759.666 102.646.256 490.113.410

2 Inspektorat Jenderal 86.966.609 32.352.885 54.613.724

3 Ditjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari 301.754.834 66.587.036 235.167.798

4 Ditjen Pengendalian DAS dan Hutan Lindung 2.799.916.214 1.000.000.000 1.799.916.214

5 Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem 2.049.226.996 389.919.379 1.659.307.617

6 Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan 480.427.464 130.420.000 350.007.464

7 Badan Penelitian Pengembangan dan Inovasi 393.833.245 20.190.138 373.643.107

8 Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM 341.386.089 65.099.703 276.286.386

9 Ditjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan 458.679.200 127.729.630 330.949.570

10 Ditjen Penegakan Hukum LHK 468.790.771 155.125.000 313.665.771

11 Ditjen Pengendalian Perubahan Iklim 313.272.831 65.283.963 247.988.868

12 Ditjen Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Beracun

Berbahaya

361.844.139 100.375.762

261.468.377

13 Ditjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan 357.472.233 186.229.600 171.242.633

14 Badan Restorasi Gambut 312.995.525 97.751.510 215.244.015

9.319.325.816 2.539.710.862 6.779.614.954 Total

Pengungkapan

Penting Lainnya G. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA

G.1. KEBIJAKAN PENILAIAN KEMBALI BMN

Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan

Barang Milik Negara/Daerah, menyatakan bahwa:

1) “Dalam kondisi tertentu, Pengelola Barang dapat melakukan Penilaian kembali atas

nilai Barang Milik Negara/Daerah yang telah ditetapkan dalam neraca Pemerintah

Pusat/Daerah.”

2) “Keputusan mengenai Penilaian kembali atas nilai Barang Milik Negara

dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pemerintah yang berlaku secara nasional.”

Dalam rangka mewujudkan penyajian nilai BMN pada Laporan Keuangan

Pemerintah Pusat yang akuntabel sesuai dengan nilai wajarnya, Pemerintah melakukan

penilaian kembali (revaluasi) BMN berupa aset tetap berdasarkan Peraturan Presiden

Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik


163


Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2017 tentang

Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara. Revaluasi dilakukan

atas BMN berupa Aset Tetap:

a. Tanah,

b. Gedung dan bangunan, dan

c. Jalan, irigasi, dan jaringan yang meliputi:

1) Jalan dan jembatan, dan

2) Bangunan air

pada Kementerian/Lembaga sesuai dengan kodefikasi BMN yang diperoleh sampai

dengan 31 Desember 2015.

Selain Aset Tetap tersebut, Penilaian Kembali BMN juga dilaksanakan

terhadap Aset Tetap pada Kementerian/Lembaga yang sedang dilaksanakan

Pemanfaatan (Aset yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga).

Pelaksanaan Penilaian Kembali BMN tersebut dilaksanakan pada Tahun

Anggaran 2017 sampai dengan Tahun Anggaran 2018. Sesuai surat Menteri

Keuangan Nomor S-761/MK.06/2017 tanggal 14 September 2017 hal Pelaksanaan

Penilaian Kembali Barang Milik Negara, pelaksanaan Penilaian Kembali BMN

dilakukan setelah pencanangan pada tanggal 29 Agustus 2017.

Pelaksanaan penilaian dalam rangka revaluasi dilakukan dengan pendekatan

data pasar, pendekatan biaya, dan/atau pendekatan pendapatan oleh Penilai

Pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian

Keuangan. Berdasarkan pertimbangan efisiensi anggaran dan waktu penyelesaian,

pelaksanaan penilaian dilakukan dengan survey lapangan untuk objek penilaian

berupa Tanah dan tanpa survey lapangan untuk objek penilaian selain Tanah. Untuk

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pelaksanaan Penilaian Kembali

BMN mulai tahun 2017 dan selesai tahun 2020. Dengan jumlah NUP 13.243 terdiri

dari Tanah sebanyak 1.743 NUP, Gedung dan Bangunan sebanyak 9.572 NUP, Jalan

dan Jembatan, dan Bangunan Air (irigasi) sebanyak 1.928 NUP dengan total nilai

wajar Rp13.721.980.764.073,00 dan nilai administrasi Rp4.502.125.207.153,00.

Dengan demikian persentase kenaikan aset dari kegiatan revaluasi adalah sebesar

304%.

No Uraian Jumlah

NUP Nilai Buku Nilai Wajar

1 Tanah 1.743 2.297.422.822.376 10.823.033.429.425

2 Gedung Bangunan (GB) 9.572 2.031.979.056.396 2.655.869.275.448

3 Jalan, Jembatan, dan Bangunan Air (JJBA) 1.928 172.723.328.381 243.078.059.200

Jumlah 13.243 4.502.125.207.153 13.721.980.764.073

Adapun rincian rekapitulasi hasil Penilaian Kembali BMN sebagaimana

terlampir.

Kemudian dari total objek reval sebanyak 13.243 NUP, yang dilakukan


164


perbaikan reval dan koreksi adalah sebanyak 7.120 NUP, yang akan dikoreksi

kembali di tahun 2020 sebanyak 147 NUP. Sementara yang tidak dilakukan

penilaian kembali/terkoreksi sebanyak 5.976 NUP.

Sehubungan dengan pemeriksaan BPK RI terhadap pelaksanaan

Penilaian Kembali BMN Tahun 2017-2018, BPK RI merekomendasikan

Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Barang untuk memperbaiki data hasil

inventarisasi dan tindak lanjut hasil penilaian kembali BMN. Sesuai surat Direktur

Jenderal Kekayaan Negara nomor S-44/KN/2019 tanggal 29 Januari 2019 hal

Tindak Lanjut Rekomendasi BPK RI dalam Laporan Hasil Pemeriksaan atas

Penilaian Kembali Barang Milik Negara Tahun 2017-2018, guna

menindaklanjuti rekomendasi BPK tersebut, Pengguna Barang telah

mengambil langkah-langkah sebagai berikut:

1. Mereviu dan memperbaiki data hasil inventarisasi untuk kemudian dilakukan

penilaian kembali oleh Kementerian Keuangan berdasarkan data inventarisasi

yang telah dilakukan perbaikan;

2. Menelusuri kembali Aset Tetap yang menjadi objek penilaian kembali

BMN; dan

3. Melakukan tindak lanjut atas barang tidak ditemukan dan barang dalam

sengketa.

Dalam rangka menindaklanjuti temuan pemeriksaan tersebut, telah

dilakukan perbaikan penilaian kembali terhadap objek yang menjadi temuan

pemeriksaan. Selain itu, juga dilakukan pengujian dan perbaikan atas hasil

penilaian kembali di luar objek temuan BPK yang telah dilakukan sebagai dampak

dari adanya temuan pemeriksaan pada Pengelola Barang.

Hasil perbaikan Penilaian Kembali BMN Tahun 2017-2018 yang dilakukan

oleh Tim Pelaksana Penilaian Kembali BMN menunjukkan bahwa sampai

dengan bulan April 2020, sebanyak 7.120 NUP dengan total nilai administrasi

sebesar Rp4.151.028.989.089,00 dan nilai wajar setelah perbaikan sebesar

Rp12.303.111.450.800,00. Rincian rekapitulasi hasil perbaikan Penilaian Kembali

BMN sebagaimana terlampir.

Nilai revaluasi aset tetap yang belum dilakukan koreksi per 31 Des 2019

(yaitu atas LHIP yang belum terbit dari DJKN atas revaluasi BMN yang nilainya

dibawah Rp5.000.000.000,00 yang rencananya akan dilakukan koreksi s.d 31

Desember 2020), sebanyak 147 NUP yang terdiri atas objek BMN tanah sebanyak 8

NUP, Gedung dan Bangunan sebanyak 91 NUP, dan Jalan,Irigasi dan Jaringan

sebanyak 48 NUP. Adapun rincian yang akan dikoreksi di tahun 2020 adalah

sebagai berikut :

No Uraian Jumlah NUP Nilai (Rp)

1 Tanah 8 11.228.581.000,00

2 Gedung / Bangunan 91 58.328.697.519,00

3 Jalan Irigasi dan Jaringan 48 1.631.581.000,00

Jumlah 147 71.188.859.519,00


165


Adapun rincian per NUP barang sebagaimana terlampir.

Terdapat beberapa temuan reval yang belum dikoreksi sebagai akibat dari kendala

teknis, diantaranya yaitu :

1. Lebih saji atas BMN yang sudah dihapus namun dikoreksi nilai wajarnya pada

satker Balai Taman Nasional Gunung Rinjani sebesar Rp54.420.000,00.

2. Lebih saji Nilai Wajar di satker penerima yaitu di satker Pusat Pengelolaan

Ekoregion Kalimantan belum sesuai, dikarenakan belum dilakukan koreksi

sebesar minus Rp10.847.000,00.

3. Nilai wajar SIMAN dan LPK berbeda pada satker Balai Penegakan Hukum

LHK, dimana nilai wajar di LPK sebesar Rp2.862.612.000,00, dan di SIMAN

sebesar Rp6.844.869.000,00

G.2. TUKAR MENUKAR TANAH ANTARA KEMENTERIAN LHK DENGAN

PT PERTAMINA (PERSERO)

Pada tahun 2019 telah disetujui perjanjian tukar menukar Tanah dan

Bangunan antara Kementerian LHK dengan PT Pertamina (Persero) atas satu

bidang tanah di Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban, Provinsi Jawa Timur

(pengelolaan BMN atas tanah tersebut sebagaimana dijelaskan dalam

Pengungkapan Penting Lainnya). Adapun kronologis perjanjian tersebut adalah

sebagai berikut:

a. Tahun 2017, terbit SK Menkeu No.S-69/MK.6/2017 tentang Persetujuan

Kerjasama Pemanfaatan (KSP) Barang Milik Negara Berupa Tanah pada

Kementerian LHK seluas 3.482.308,60 m² yang terletak di Kecamatan Jenu,

Kabupaten Tuban, Provinsi Jawa Timur dengan nilai wajar sebesar

Rp872.323.539.000,00 untuk pembangunan kilang minyak dengan kapasitas

300 Million Barrel Stream per Day (MBSD). Jangka waktu KSP BMN selama

30 tahun dengan kontribusi tetap per tahunsebesar 1% dari nilai wajar BMN

yang menjadi obyek KSP dengan kenaikan sebesar 5,64% per tahun dari

kontribusi tetap tahun pertama. Pembagian keuntungan KSP sebesar 0,34% dari

net cash flow dari kegiatan operasi dan investasi per tahun dengan asumsi

nilai investasi mitra KSP sebesar Rp126.488.250.000.000,00.

b. Pada tanggal 11 Desember 2017, PT Pertamina mengajukan surat

NO.498/C00000/2017-S2 kepada Sekjen Kementerian LHK perihal usulan

penerapan pola tukar menukar pada Pemanfaatan Lahan Kementerian LHK di

Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban, dalam surat tersebut dijelaskan bahwa pihak

partner (Rosnet Oil Company) menyatakan keberatan terhadap beberapa

komponen yang tertuang dalam pola kerjasama pemanfaatan BMN yaitu

komponen bagi hasil dan transfer aset ke Pemerintah/KLHK setelah masa

perjanjian KSP berakhir. Keberatan terebut diantaranya karena beberapa hal

sebagai berikut:

1. Proses bisnis Kilang NGRR Tuban dimulai dari aktivitas pembelian

crude oil, pengolah crude oildan penjualan produk maka tingkat pendapatan

perusahaan akan bervariasi mengikuti harga pasar, oleh karenanya


166


penggunaan lahan dengan skema Pola Kerjasama Pemanfaatan menjadi tidak

menarik.

2. Dilihat dari sisi operasional Pengguna Lahan (Kementerian LHK),

penerapan skema tukar menukar akan memberikan manfaat yang lebih

optimal dengan terlaksananya pembangunan beberapa kantor dan fasilitas

operasional KLHK

3. Tanpa membebani APBN disamping tersedianya lahan Persemaian

Permanen dan Mercure Interim Storagepada area yang dibutuhkan.

4. Perusahaan patungan antara Pertamina dan Rosneft yaitu PT PRPP

(Pertamina Rosneft Pengolahan dan Petrokimia) sebagai partner strategis

dan penyandang dana telah mensyaratkan agar tidak diberlakukan profit

sharing dan penyerahan aset setelah masa kerjasama berakhir.

c. Atas permohonan pengajuan usulan perubahan skema tersebut,

Kementerian LHK menindaklanjuti dengan menyampaikan Surat No.

S.158/MENLHKSETJEN/ROUM/KAP.3/2/2018 tanggal 9 Februari 2019

perihal Perubahan skema Pemanfaatan BMN berupa tanah Kementerian LHK

di Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban Provinsi Jawa Timur kepada Menteri

Keuangan.

d. Usulan tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan Surat Nomor

1863/SETJEN/ROUM/KAP.3/12/2018 tanggal 19 Desember 2018 perihal

Laporan Tindak Lanjut usulan tukar menukar BMN berupa tanah di Kec.Jenu

Kab.Tuban Jawa Timur, Kementerian LHK mengajukan aset pengganti berupa

tanah, bangunan kantor beserta dengan isinya untuk menunjang tugas dan

fungsi Kementerian LHK, yaitu:

1. Pembangunan kantor beserta sarana prasarana yang terkena dampak

bencana (UPT KLHK Lingkup Provinsi Sulawesi Tengah dan Nusa

Tenggara Barat);

2. Pembangunan kantor beserta sarana dan prasarana (perubahan struktur

organisasi/bergabungnya Kementerian LH dan Kementerian Kehutanan,

UPT yang belum memiliki kantor);

3. Penyediaan lahan untuk pembangunan Mercury Interim Storage;

4. Pembangunan persemaian permanen.

Perkiraan aset pengganti tersebut sebesar Rp981.892.651.000,00 sehingga

terdapat kekurangan sebesar Rp409.503.918.000,00 yang direncanakan akan

diganti dengan lahan milik PT.Perkebunan Nusantara (PTPN) di Situbondo,

Jawa Timur.

e. Pada tahun 2018, Menteri Keuangan mengajukan permohonan kepada

Presiden melalui surat Nomor S-953/MK.06/2018 tanggal 6 Desember

2018 perihal Permohonan Persetujuan Tukar-Menukar Barang Milik Negara

(BMN) pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) yang

terletak di Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban, Provinsi Jawa Timur berupa

pemindahtanganan BMN satu bidang tanah seluas 3.482.309m² seluas

dengan nilai perolehan sebesar Rp285.469.347.170,00 dan nilai wajar sebesar


167


Rp1.391.396.569.000,00 dengan mitra PT.Pertamina (Persero) untuk

pembangunan New Grass Root Refenery (NGRR).

f. Kemudian pada tahun 2019, diterbitkan Surat Kementerian Sekretariat Negara

No.B-475/Kemensetneg/Ses/PB.02/2019 Tanggal 18 Februari 2019 Perihal

penyampaian Persetujuan Presiden atas Permohonan Pemindahtanganan BMN

melalui mekanisme tukar menukar. Dalam surat tersebut dijelaskan bahwa

Presiden telah menyetujuipermohonan pemindah-tanganan BMN milik

Kementerian LHK berupa Tanah Bangunan Terminal Darat untuk

Pembangunan New Grass Root Refinery (NGRR) oleh Mitra PT.Pertamina di

Kabupaten Tuban Provinsi Jawa Timur.

g. Berdasarkan persetujuan Presiden tersebut kemudian Menteri Keuangan

menerbitkan persetujuan prinsip tukar menukar melalui Surat Menteri

Keuangan Nomor S-136/MK.6/2019 tanggal 6 Maret 2019 perihal

Persetujuan Prinsip Tukar Menukar Tanah dan Bangunan padaKementerian

LHK di Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban Provinsi Jawa Timur. Menteri

Keuangan telah menyetujui permohonan tukar menukar satu bidang tanah

bangunan terminal darat NUP 1 seluas 3.287.846 m² dan satu unit pagar

permanen NUP 1 seluas 2.734m². Dalam SK Menteri tersebut diantaranya

disebutkan bahwa:

1. Pengguna barang membentuk tim yang berjumlah gasal atau paling sedikit

lima orang yang terdiri dari unsur Pengguna Barang, dan dapat

mengikutsertakan unsur dari unit kerja/instansi lain yang kompeten.

2. Barang pengganti diutamakan dalam bentuk tanah atau tanah dan

bangunan dengan nilai indikatif sebesar Rp1.638.422.867.000,00

berdasarkan hasil penilaian atas aset yang akan dilepas.

Dari uraian tersebut diatas menunjukkan adanya perbedaan terkait luasan dan

nilai tanah yang akan dilakukan tukar menukar pada surat permohonan Menkeu

kepada Presiden dengan SK Menkeu tentang persetujuan prinsip tukar menukar

tahun 2018 dan tahun 2019. Pada tahun 2018, luasan tanah sebanyak

3.482.309m² dengan nilai Rp1.391.396.569.000,00 sedangkan tahun 2019,

luasan tanah 3.287.846m² dan pagar permanen 2.734m² dengan nilai

Rp1.638.422.867.000,00. Perbedaan luasan tanah tersebut terjadi karena seluas

194.463m² terkena abrasi laut.

h. PT. Pertamina mengajukan permohonan kepada Sekjen KLHK melalui surat

No.008/C00000/2019-SO tanggal 8 Januari 2019 tentang permohonan izin

memulai kegiatan fisik di lahan BMN Kementerian LHK pada Kecamatan Jenu

Kabupaten Tuban agar target penyelesaian waktu pembangunan kilang minyak

Tuban sebagai salah satu proyek strategis nasional dapat dipenuhi sesuai

penugasan pemerintah. Atas surat tersebut, Kementerian LHK menanggapi

belum dapat memberikan izin sebelum diterbitkannya persetujuan tukar

menukar dari Menteri Keuangan selaku Pengelola Barang. Pada tanggal 6

Maret 2019, Menteri Keuangan telah memberikan persetujuan prinsip tukar

menukar tanah dan bangunan pada Kementerian LHK melalui surat No.S-


168


136/MK.6/2019.

i. Kementerian LHK membentuk tim internal melalui surat Keputusan Menteri

LHK No. SK.1716/MENLHK-SETJEN/ROUM/KAP.3/3/2019 tanggal 12

Maret 2019 dan perubahannya No. SK.5382/MENLHK-

SETJEN/ROUM/KAP.3/5/2019 tanggal 31 mei 2019 tentang Pembentukan

Tim Internal Dalam Rangka Tukar Menukar Barang Milik Negara Berupa

Tanah dan Bangunan Kementerian LHK di Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban

Provinsi Jawa Timur Dengan PT.Pertamina (Persero), sebagai pelaksanaan Ijin

Prinsip Menteri Keuangan Nomor S-136/MK.6/2019 tanggal 6 Maret 2019,

yang diantaranya mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Melaksanakan pendataan dan identifikasi kebutuhan aset pengganti

tukar-menukar BMN Lingkup Kementerian LHK;

2. Membuat tahapan pelaksanaan tukar menukar BMN lingkup Kementerian

LHK;

3. Melakukan penelitian atas dokumen-dokumen aset pengganti hasil

pelaksanaan tukarmenukar BMN;

4. Melakukan koordinasi dengan stake holder yang terkait dalam rangka

tukar menukar BMN lingkup Kementerian LHK;

5. Melakukan monitoring dan evaluasipelaksanaan tahapan tukar menukar

BMN lingkup Kementerian LHK.

j. Melalui surat Sekretaris Jenderal No. S.279/Setjen/Roum/KAP.3/3/2019

tanggal 11 Maret 2019, Kementerian LHK, secara prinsip, memberikan ijin

kepada PT. Pertamina (Persero) untuk melakukan kegiatan di atas lahan Jenu,

Tuban, setelah diselesaikannya proses pemberian tali asih oleh PT. Pertamina

(Persero);

k. PT. Pertamina (Persero) telah selesai melaksanakan proses tali asih, sesuai surat

Direktur Utama PT. Pertamina (Persero) No. R-067/C00000/2019-S0 tanggal

14 Maret 2019;

l. Penyusunan kebutuhan sarpras penunjang tusi KLHK sebagai usulan Barang

Pengganti Tukar Menukar kepada Kementerian Keuangan :

1. Penyampaian usulan kebutuhan sarpras penunjang tusi oleh satker sebagai

tindak lanjut surat Kepala Biro Umum No.

S.1118/ROUM/PLP/KAP.3/11/2017 tanggal 7 November 2017 dan No.

S.737/ROUM/PLP/KAP.3/5/2018 tanggal 17 Mei 2018.

2. Sesuai hasil koordinasi dan masukan dari DJKN, bahwa :

1) Pelaksanaan tukar menukar berpedoman pada PMK No.

111/PMK.06/2016, dengan ketentuan bahwa barang pengganti utama

adalah tanah dan bangunan, dan juga dapat berupa selain tanah dan/atau

bangunan yang disediakan oleh PT. Pertamina (Persero).

2) Nilai Barang Pengganti adalah sekurang-kurangnya senilai objek tukar

menukar/BMN Kementerian LHK yang dilepas.

3) Luasan tanh dan/atau bangunan penukar dapat berpedoman pada Standar

Barang Standar Kebutuhan) atau RKBMN.


169


4) Nilai Barang Pengganti untuk Kementerian KLHK adalah nilai

taksiran/perkiraan dengan mempertimbangkan dari usulan, informasi,

maupun pendekatan data tukar menukar sebelumnya antara Kementerian

LHK dengan PT. PLN (Persero).

5) Apabila terdapat ketidaksesuaian nilai dalam pelaksanaan penyediaan

Barang Pengganti, maka PT. Pertamina (Persero) wajib menyetor ke kas

negara senilai sisa kewajibannya yang belum terpenuhi.

m. Kementerian LHK, melalui surat No. S.770/MENLHK-

SETJEN/ROUM/KAP.3/7/2019 tanggal 25 Juli 2019, telah mengajukan

Permohonan Persetujuan Pelaksanaan Tukar Menukar BMN berupa Tanah dan

Bangunan di Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban, Provinsi Jawa Timur.

n. Kementerian Keuangan, melalui surat Menteri Keuangan No. S-627/MK.6/2019

tanggal 29 Agustus 2019, telah memberikan Persetujuan Pelaksanaan Tukar

Menukar BMN pada Kementerian LHK. Pokok isi surat persetujuan tersebut,

adalah :

1. BMN berupa 1 (satu) bidang tanah bangunan terminal darat NUP 1 seluas

3.287.846 m² dan 1 (satu) unit pagar permanen NUP 1 seluas 2.734 m²

dengan total nilai wajar sebesar Rp1.638.422.867.000,00 (satu triliun enam

ratus tiga puluh delapan miliar empat ratus dua puluh dua juta delapan ratus

enam puluh tujuh ribu rupiah).

2. Pengguna Barang melakukan perjanjian tukar menukar dengan mitra tukar

menukar adalah PT. Pertamina (Persero) dengan nilai barang pengganti

sekurang-kurangnya sebesar Rp1.638.422.867.000,00 (satu triliun enam

ratus tiga puluh delapan miliar empat ratus dua puluh dua juta delapan ratus

enam puluh tujuh ribu rupiah).

3. Apabila terdapat tidak kesesuaian spesifikasi dan/atau jumlah barang

pengganti dengan yang tertuang dalam perjanjian, mitra tukar menukar wajib

melengkapi/memperbaiki ketidaksesuaian dimaksud tidak dapat dipenuhi,

mitra tukar menukar wajib menyetor ke kas negara senilai sisa

kewajibannya yang belum dipenuhi.

4. Pengguna Barang menghapus BMN yang telah ditukarkan dari Daftar

Barang Pengguna berdasarkan keputusan penghapusan yang ditetapkan oleh

Pengguna Barang dan mencatat barang pengganti di Daftar Barang

Pengguna.

5. Pengguna Barang melaporkan pelaksanaan tukar menukar kepada Pengelola

Barang dengan dilampiri berita acara serah terima dan surat keputusan

penghapusan.

6. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat persetujuan ini,

maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

o. Perjanjian Pelaksanaan Tukar Menukar antara Kementerian LHK dengan PT.

Pertamina (Persero) : Nomor PKS.192/MENLHK-

SETJEN/ROUM/KAP.3/12/2019 (KLHK), dan Nomor : SP-

34/C00000/2019/S0 tanggal 10 Desember 2019 (PT. Pertamina).


170


p. Pada tahun 2019, telah diselesaikan penyediaan Barang Pengganti berupa

Bangunan Rumah Jabatan Eselon I dan Mess Kementerian LHK di Jakarta

dengan dokumen Berita Acara Pemakaian Sementara Nomor BA-

010/I00000/2019-S0 tanggal 23 Desember 2019. Untuk Barang Pengganti pada

lokasi lainnya akan dilakukan penyediaannya oleh Pertamina secara bertahap

dan diprioritaskan untuk lokasi yang telah siap.

q. PT. Pertamina (Persero), Kementerian LHK, dan Kementerian Keuangan akan

melakukan penilikan kesesuaian spesifikasi dan/atau jumlah serta nilai Barang

Pengganti yang akan digunakan sebagai dasar penyerahan pada saat serah

terima secara keseluruhan.

G.3. PENGUNGKAPAN PIUTANG BERSTATUS HUKUM INCRACHT

Terdapat tuntutan/gugatan hukum berstatus incracht yang dapat

berpengaruh pada nilai piutang pada Ditjen PHPL, sebagai berikut:

a. Putusan Tuntutan KLHK yang dinyatakan bahwa KLHK Menang

1) PT Keang Nam Development Indonesia, terkait gugatan penebangan di luar

blok. Pada putusan di tingkat pengadilan pertama, KLHK dinyatakan kalah.

Lalu dilakukan banding, KLHK juga kalah. Pada upaya kasasi, KLHK

dinyatakan menang. Namun hasil putusan tersebut KLHK belum menerima

salinannya. Baru sebatas pemberitahuan keputusan melalui pemberitahuan

Putusan MA RI Nomor 3148 K/PDT/2013 Jo. Nomor

27/PDT.G/2012/PN.JKT.PST yang diterima pada tanggal 25 Agustus 2016.

Pada putusan tersebut KLHK dinyatakan menang dan PT Keang Nam

Development Indonesia diwajibkan membayar PSDH sebesar

Rp119.802.393.040,00 dan DR USD2.938.556,24;

2) CV Putri Dewi, dkk. (pemegang IPK) gugatan terkait pungutan PNT sesuai

Putusan MA RI Nomor 17 P/HUM/2017 yang menyatakan bahwa CV Putri

Dewi, dkk. (CV Putri Dewi, CV Mitra Kaltim Mandiri, dan CV Citra

Kubar) tetap diwajibkan membayar pungutan PNT sebagaimana tertuang

juga dalam ketentuan Permen LHK No. P.29/Menlhk-

Setjen/PHPL.3/2/2016 sehingga dana yang telah dibayarkan ke kas negara

terkait pungutan PNT sebesar Rp1.100.910.843.703,68 dinyatakan tetap

sah.

b. Putusan TuntutanTerhadap KLHK yang dinyatakan bahwa KLHK Kalah

1. PT Benua Indah, terkait gugatan penghentian izin operasi akibat

pelanggaran sesuai Nomor Perkara 486PK/PDT/2009. Atashalini KLHK

digugat oleh perusahaan dan dinyatakan kalah sebesar

Rp118.153.090.986,00 pada tingkat Kasasi. Namun dari Direktorat IPHH

Ditjen PHPL menyatakan bahwa PT Benua Indah pun masih mempunyai

tunggakan ke kas negara sebesar Rp107.446.667.623,43 yang belum

dibayarkan sesuai surat Direktur IPHH Nomor

125/IPHH/PNBP/HPL.4/2/2018.

2. PT Wana Nusa Perkasa (pemegang IPK), gugatan terkait Pengembalian


171


Pungutan PNT yang telah dibayarkan Rp30.301.003.894,22 sesuai putusan

MA RI Nomor 544 K/TUN/2016 yang menyatakan bahwa pengugat (PT

Wana Nusa Perkasa, PT Kaltim Damai Abadi, PT Prima Damai Indah

Timber, PT Berau Silva Kencana, CV Damai Abadi, CV Anugrah Wana

Kaltim) menang dan KLHK diwajibkan untuk memproses surat ke Asosiasi

Pengusaha Pemanfaatan Kayu Kalimantan (ASOHAPEKA). Namun surat

tersebut belum di proses oleh KLHK sampai sekarang ke ASOHAPEKA

dikarenakan sedang dilakukan upaya hukum luar biasa (peninjauan

kembali) yang masih dalam proses. Oleh karena itu maka putusan MA RI

Nomor 544 K/TUN/2016 belum dijalankan, hal ini sebagai bentuk lain dari

prinsip kehati-hatian yang dilakukan oleh Ditjen PHPL.

3. UD Karya Budi (pemegang IPK), gugatan terkait pengembalian PNT

sebesar Rp1.655.536.003,22 dan kekurangan bayar PSDH sebesar

Rp644.732.014,00. Sesuai putusan Nomor 45/G/2014/PTUN.JKT jo.

267/B/2014/PTTUN.JKT jo. 298 K/TUN/2015 dan menurut bagian Hukum

Ditjen PHPL serta Biro Hukum Setjen KLHK, UD Karya Budi menang

sehingga perusahaan dibebaskan dari kewajiban piutang.

4. PT Nusantara AbdiJayaland (pemegang IPK) terkait pungutan PNT sesuai

putusan MA RI Nomor 82 PK/TUN/2016 yang menyatakanbahwa PT

Nusantara Abdi Jayaland dibebaskan dari kewajiban pembayaran PNT

sebesar Rp7.157.043.924,05. Namun belum diterima Salinan putusan MA

RI oleh KLHK.

5. PT Matuari Waya Sejahtera (pemegang IPK), gugatanterkaitpungutan PNT

sesuaiPutusan MA RI Nomor83 PK/TUN/2016 yang menyatakanbahwa PT

Matuari Waya Sejahtera dibebaskan kewajiban pembayaran PNT sebesar

Rp1.820.523.370,38. Perusahaan mempunyai kewajiban sebesar

Rp2.764.321.988,59 dan telah dibayarkan sebesar Rp943.798.618,21

sehingga tersisa sebesar Rp1.820.523.370,38. Putusan dari MA adalah

menyatakan batal SK Dirjen Bina Usaha Kehutanan (sekarang Ditjen

PHPL) Nomor S.635/VI-BIKPHH/2014 tertanggal 18 September 2014.

Adapun surat tersebut berisi tentang pembebanan penggantian nilai tegakan

IPK PT Matuari Waya Sejahtera. Ditjen PHPL

telahmelaksanakanhasilputusan MA RI Nomor83 PK/TUN/2016

denganadanyapencabutan SK DirjenBinaUsahaKehutananNomor S.635/VI-

BIKPHH/2014. Atas hal ini telah diterima oleh Ketua PTUN Jakarta

sebagaipelaksanaanputusan MA RI Nomor83 tersebut. Sementara sisa

sebesar Rp1.820.523.370,38 tetap di catat sebagai piutang karena SPP nya

belum dicabut. Namun SPP tersebut tidak dapat dilakukan gugatan karena

sudah lewat waktu 90 hari sejak diterbitkan.

G.4. TINDAK LANJUT PENANGANAN PIUTANG PSDH/DR YANG MACET

Selama periode Tahun 2017 dan 2018 Satker Direktorat Iuran dan

Peredaran Hasil Hutan bersama-sama dengan Biro Keuangan Sekretariat Jenderal


172


KLHK, DJKN Kementerian Keuangan, UPT Balai Pengelolaan Hutan Produksi,

Dinas Kehutanan Provinsi dan KPKNL setempat telah melaksanakan kegiatan

Focus Group Discussion (FGD) di 16 (enam belas) wilayah Balai Pengelolaan

Hutan Produksi seluruh Indonesia dalam rangka rekonsiliasi data piutang PNBP

macet dengan tujuan untuk rekonsiliasi data piutang untuk mendapatkan nilai

angka piutang yang valid dan dapat diyakini kebenarannya.

Hasil FGD dituangkan dalam risalah dan Berita Acara Rekonsiliasi

(BAR) yang ditandatangani oleh seluruh peserta yang hadir atau mewakili dari

instansi masing-masing.

Salah satu tindak lanjut dari hasil FGD adalah menerbitkan Surat

Keputusan (SK) Penetapan Dokumen Sumber Pengganti berupa surat keputusan

ketetapan penetapan piutang kategori macet yang ditandatangani oleh Direktur

Iuran dan Peredaran Hasil Hutan Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi

Lestari dalam hal tidak ditemukan dokumen sumber asal terjadinya piutang dan

akan ditindaklanjuti dengan surat penagihan kepada penanggung hutang oleh

kepala BPHP masing-masing wilayah. SK yang diterbitkan merupakan piutang

dengan kategori macet dan dalam penanganan Dinas/BPHP/Pusat.

Sampai dengan saat ini Ditjen PHPL telah menerbitkan 258 SK penetapan

piutang lama dengan nilai sebesar Rp180.377.588.870,37 dan USD8,935,586.52.

SK penetapan piutang dibuat berdasarkah hasil dari FGD, dimana salah

satu kesepakatannya antara lain bahwa daftar wajib bayar yang tidak ada di

dalam daftar penanganan KPKNL (tidak bisa menyajikan dokumen pendukung

SP3N), dimasukkan ke dalam kategori penanganan dinas yang akan diterbitkan

SK dokumen penggantinya.

Tidak seluruh penetapan piutang atas hasil FGD tersebut didukung

dengan dokumen sumber, namun tetap disajikan dalam laporan keuangan

dan telah dilakukan penyisihan piutang macet sebesar 100%.

Kementerian LHK tetap mengupayakan pencarian dokumen sumber di

ex. DinasKehutanan Kabupaten/Kota dan perlu melakukan rekonsiliasi data

piutang lanjutan untuk memastikan validitas data yang tercatat pada laporan

keuangan.

G.5. Penyelesaian Piutang yang ditangani Kejaksaan Agung dan Piutang yang

telah pailit.

- Penyelesaian piutang PT. Benua Indah

Berdasarkan monitoring dan evaluasi atas piutang yang ditangani

kejaksaan bahwa terdapat piutang yang tercatat masih dalam penanganan

kejaksaan agung yaitu piutang a.n. PT. Benua Indah.

PT. Benua Indah saat ini memiliki hutang PNBP yang terdiri dari PSDH

sebesar Rp34.853,373.149,10, DR sebesar USD7,905,722 dan IIUPH sebesar

Rp2.693.250.000.

Saat ini penanganan penagihan piutang tersebut dilakukan oleh Kejaksaan

Agung berdasarkan Surat Kuasa Khusus Menteri Kehutanan Nomor


173


KS.13/Menhut-II/2008 tanggal 22 Oktober 2008.

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi KLHK tahun 2017 dalam rapat

bersama Kejaksaan Agung, belum ada progress yang signifikan sehingga

dipandang perlu untuk menarik kembali kuasa penagihan piutang dari Kejaksaan

Agung.

- Penyelesaian piutang Pailit PT. Artika Optima Inti (PT. AOI).

PT. Artika Optima Inti memiliki hutang PSDH sebesar

Rp14.817.283.309,16, DR sebesar Rp89.492.739.290,08, DR USD154,918.09

dan DPEH sebesar Rp5.848.842.301,06.

Status PT. Artika Optima Inti dalam kondisi Pailit sesuai putusan

Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat dengan Nomor

22/Pailit/2007/PN.NIAGA/JKT.Pst tanggal 28 Mei 2007, Informasi pailit

dimaksud baru diketahui pada saat FGD antara KLHK dan Kanwil DJKN Papua,

Papua Barat dan Maluku (KPKNL Ambon) tanggal 29 Maret tahun 2018.

Berdasarkan hasil rekonsiliasi dengan Tim Pemeriksa BPK-RI tahun 2017

bahwa atas piutang yang telah pailit tidak bisa dilakukan penghapusan pada

laporan keuangan tetapi harus melalui mekanisme sesuai peraturan perundangan

yang berlaku.

Langkah yang akan ditempuh dalam penanganan piutang yang telah pailit

adalah melakukan koordinasi dengan DJKN Kementerian Keuangan dan Kurator

atas diumumkannya putusan pailit oleh pengadilan kepada PT. AOI.

G.6. Tuntutan Pengembalian PNT di Tahun 2019 dan Pencabutan Pungutan PNT

Pungutan PNT dimulai sejak Tahun 2009 berdasarkan Permenhut RI

Nomor P. 58/Menhut-II/2009 tanggal 4 September 2009 tanggal 4 September

2009 yang kemudian direvisi dengan Nomor P.14/MENHUT-II/2011 tanggal 10

Maret 2011 tentang Izin Pemanfaatan Kayu. Dalam pelaksanaannya, Permenhut

Nomor P.14/Menhut/2011 telah diajukan uji materi oleh Asosiasi Pengusaha

Hutan Indonesia (APHI) ke Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA RI) yang

menyatakan bahwa pasal PNT tidak berkekuatan hukum mengikat (tidak sah) dan

batal demi hukum serta tidak berlaku umum sesuai dengan Surat Keputusan MA

RI Nomor P.41/HUM/2011 tertanggal 9 Februari 2012. Atas keputusan tersebut

KLHK mencabut Permenhut Nomor P.14/Menhut/2011.

Dalam Tahun 2014, dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 12

Tahun 2014 atas pungutan PNT diberlakukan kembali dengan Permenhut Nomor

P.52/Menhut-II/2014 tanggal 18 Agustus 2014 tentang Tata Cara Pengenaan,

Pemungutan dan Penyetoran Provisi Sumber Daya Hutan, Dana Reboisasi,

Penggantian Nilai Tegakan dan Ganti Rugi Tegakan. Dalam pelaksanaannya,

sesuai hasil keputusan uji materi Mahkamah Agung RI Nomor 12/HUM/2015

tanggal 29 Mei 2015 diputuskan bahwa Permenhut Nomor P.52/Menhut-II/2014

tanggal 18 Agustus 2014 dinyatakan tidak sah dan tidak berlaku umum.

Sebagai tindak lanjut putusan MA RI Nomor 12/HUM/2015 ini, KLHK

menerbitkan Permen LHK Nomor P.29/Menlhk/Setjen/PHPL.3/2/2016 tanggal


174


25 Februari 2016 tentang Pembatalan Pengenaan Pemungutan dan Penyetoran

Nilai Tegakan. Dalam Permen LHK Nomor P.29/Menlhk/Setjen/PHPL.3/2/2016

dinyatakan hal-hal sebagai berikut sebagai berikut:

1. Membatalkan pengenaan, pemungutan dan penyetoran PNT sejak tanggal 22

Desember 2015.

2. Terhadap tagihan-tagihan PNT yang diterbitkan sebelum tanggal 22 Desember

2015, diatur sebagai berikut.

a) Bagi pemegang IPK pada HPK sejak tanggal 4 September 2009 s.d tanggal

21 Desember 2015 tetap dikenakan PNT.

b) Bagi IPPKH sejak tanggal 4 September 2009 s.d tanggal 21 Desember 2015

tetap dikenakan PNT.

c) Bagi pemegang IPK pada APL sejak tanggal 21 Desember 2015 tetap

dikenakan PNT.

3. Bagi pemegang IUPHHK-HT yang melaksanakan kegiatan penyiapan lahan

dalam rangka pembangunan hutan tanaman sebelum tanggal 22 Desember

2015 yaitu:

a) Sejak tanggal 4 September 2009 s.d tanggal 8 Februari 2012 tetap

dikenakan PNT;

b) Sejak tanggal 9 Februari 2012 s.d 21 Agustus 2014 tidak dikenakan PNT;

c) Sejak tanggal 22 Agustus 2014 s.d tanggal 21 Desember 2015 tetap

dikenakan PNT.

4. Bagi pemegang HGU sebelum tanggal 22 Desember 2015, yaitu:

a) Sejak tanggal 4 September 2009 s.d tanggal 17 November 2013 tetap

dikenakan PNT

b) Sejak tanggal 18 November s.d 21 Agustus 2014 tidak dikenakan PNT

c) Sejak tanggal 22 Agustus 2014 s.d tanggal 21 Desember 2015 tetap

dikenakan PNT.

Perkembangan permasalah PNT pada tahun 2019 :

1. Menteri LHK meminta fatwa kepada Jaksa Agung RI melalui Surat Nomor S.150/MenLHK/PHPL/Kum.1/3/2019 Tanggal 20 Maret 2019 yang pada pokoknya mempertanyakan permasalahan apakah dengan adanya Putusan Mahkamah Agung Nomor 41 P/HUM/20l1 tanggal 9 Februari 2012, Putusan Mahkamah Agung Rl Nomor 62 P/HUM/2013 tanggal 18 Nopember 2013, serta Putusan Mahkamah Agung Nomor 12 P/HUM/2O15 tanggal 29 Mei 2015, mengandung arti PNT tidak diberlakukan sejak awal atau dianggap tidak pernah ada, serta tidak dapat dimintakan pembayaran Penggantian Nilai Tegakan (PNT) kepada Pelaku Usaha, atau tidak dibayarkan lagi setelah diputuskannya atau diterimanya Putusan MA RI. Menteri LHK juga meminta pandangan Jaksa Agung tentang tata pengaturan pembayaran PNT sebagaimana Peraturan Menteri No. P.29/Menlhk/Setjen/PHPL-3/2/2016.

2. Atas permintaan pendapat tersebut, Jaksa Agung RI telah memberikan Pendapat Hukum (Legal Opinion) melalui Surat Nomor B-074/A/G.3.2/06/2019 tanggal 18 Juni 2019, antara lain menyebutkan Pemungutan PNT yang dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah tidak sah karena peraturan tersebut bertentangan dengan


175


ketentuan Pasal 23 A UUD 1945 dan UU 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, dan penagihan PNT tidak dapat dilakukan karena batal demi hukum sejak peraturan tentang PNT diundangkan.

3. Menteri LHK menerbitkan Peraturan Nomor P.49/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2019 tanggal 30 Agustus 2019 Tentang Pencabutan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.29/MenLHK/Setjen/PHPL.3/2/2016 Tentang Pembatalan Pengenaan, Pemungutan dan Penyetoran Penggantian Nilai Tegakan.

4. Atas permintaan Direktur Iuran dan Peredaran Hasil Hutan, Biro Hukum KLHK membuat kajian terkait dengan langah-langkah yang akan diambil terkait perlakukan atas tunggakan piutang yang masih tercatat dalam Laporan Keuangan KLHK serta PNT yang telah disetor ke Kas Negara. Pokok simpulan dari kajian Biro Hukum KLHK adalah sebagai berikut: 1) Terkait pengembalian Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) berupa

Penggantian Nilai Tegakan (PNT) mengacu pada ketentuan dalam Pasal 63 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Pasal 32 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 240 Tahun 2016 tentang Pengurusan Piutang.Negara. Berdasarkan ketentuan terse but. maka PNBP yang talah dibayarkan oleh Wajib Bayar dapat dikembalikan jika memenuhi syarat: a) Batas waktu Pengembalian adalah 5 (lima) tahun sejak terjadinya

kelebihan pembayaran; atau b) Adanya putusan lembaga peradilan Perdata atau TUN yang telah

berkekuatan hukum tetap. Sesuai prinsip kehati-hatian pengembalian PNBP berupa PNT baru dapat diproses jika memenuhi salah satu persyaratan di atas. Terhadap pihak-pihak yang mengajukan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran PNBP PNT, harus diteliti apakah memenuhi persyaratan tersebut atau tidak. jika tidak maka permohonannya ditolak dan dipersilahkan kepada pihak-pihak yang tidak menerima keputusan tersebut untuk mengajukan gugatan perdata atau tata usaha negara

2) Terkait dengan saldo piutang PNT yang masih tercatat dalam LK KLHK, maka tunggakan piutang PNBP PNT yang masih tercatat wajib ditagih. Dalam hal piutang negara tersebut dinyatakan macet, maka dilimpahkan kepada KPKNL setempat. Sedangkan terhadap koreksi piutang. PNT yang tercatat, saat ini belum ada mekanisme yang mengatur hal tersebut.

3) Selanjutnya bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 12 P/HUM/2015 tanggal 29 Mei 2015 maupun di dalam Peraturan Menteri Nomor P.49/MENLHK/SETJEN/KUM. 1/8/ 2019 tanggal 27 September 2019 tidak terdapat perintah atau ketentuan yang memberlakukan mundur putusan atau berlakunya Peraturan tersebut.

4) Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka untuk dapat dikembalikan harus memenuhi persyaratan, yaitu: a. Batas waktu pengembalian adalah 5 (lima) tahun sejak terjadinya

kelebihan pembayaran; atau b. Adanya putusan lembaga peradilan Perdata atau TUN yang telah

berkekuatan hukum tetap; apabila ternyata tidak dapat memenuhi persyaratan tersebut, maka permohonan ditolak dan yang bersangkutan dipersilakan mengajukan


176


gugatan ke pengadilan Per 31 Desember 2019 saldo piutang PNT pada Neraca KLHK adalah sebesar

Rp127.517.193.902,25. Walaupun upaya penagihan tidak lagi dilakukan

mengingat telah terbitnya P.49/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2019, namun

perlakuan akuntansi atas pencatatan piutang tersebut masih menunggu ketentuan

atau kebijakan lebih lanjut.

G.7. Putusan Perkara Sengketa Lingkungan Hidup di Tahun 2019

Hasil pemeriksaan terhadap Penanganan Perkara Lingkungan Hidup

diketahui terdapat tujuh perkara sengketa lingkungan hidup berupa kebakaran

hutan dan lahan (karhutla) melalui pengadilan yang telah mempunyai ketetapan

hukum yang sah (inkracht) namun belum dapat dicatat sebagai piutang karena

masih dalam proses Aanmaning (proses tindak lanjut yang dilakukan oleh

Pengadilan terhadap putusan yang telah inkracht) maupun masih dalam

mengajukan Peninjauan Kembali (PK). Rincian tujuh perkara karhutla telah

inkracht sebagai berikut.

Tabel Rincian Perkara Karhutla yang Telah Inkracht

No Perkara Nilai Putusan (Rp) Status

1 PT Kallista Alam/ Kab. Nagan Raya, Aceh 366.068.669.000,00 Perkara dalam proses eksekusi

oleh PN Suka Makmue

2 PT Jatim Jata Perkasa/ Kab. Rokan Hilir,

Riau

491.025.500.000,00 Perkara dalam proses persiapan

eksekusi oleh PN Jakarta Utara

namun perusahaan mengajukan

Peninjauan Kembali (PK)

3 PT National Sago Prima/ Kab. Kepulauan

Meranti, Riau

1.072.913.922.500,00 Perkara dalam proses Aanmaning

oleh PN Jakarta Selatan

4 PT Waringin Agro Jaya/ Kab. Ogan

Komering Ilir, Sumatera Selatan

466.468.991.700,00 Perkara dalam proses Aanmaning


5 PT Surya Panen Subur/Kab. Nagan Raya,

Aceh

439.018.442.800,00 Perkara dalam proses Aanmaning


6 PT Ricky Kurniawan Kertapersada/ Kab.

Muaro Jambi, Jambi

191.903.261.700,00 Perkara dalam proses permohonan

eksekusi kepada PN Jambi

7 PT Palmina Utama/ Kab. Banjar,

Kalimantan Selatan

22.292.478.500,00 Perkara dalam proses persiapan

peninjauan kembali dari KLHK

karena nilai putusan lebih rendah

dari nilai kerugian dan biaya

pemulihan yang diajukan

Jumlah 3.049.691.266.200,00

G.8. Pengungkapan Temuan Sistem Komunikasi Radio Terpadu

Terdapat aset tetap peralatan dan mesin berupa peralatan radio komunikasi

pada Balai Besar KSDA Sulawesi Selatansebesar Rp31.900.723.167,00

danpadaBalai KSDA Kalimantan Barat sebesar Rp1.498.238.242,00tidak diketahui

keberadaannya. Peralatan radio komunikasi tersebut merupakan pengadaan Sistem

Komunikasi Radio Terpadu (SKRT) di Kementerian Kehutanan tahun 2007 yang

terbukti adanya kasus korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.


177


Pada tahun 2011 petugas operator SIMAK BMN diinstruksikan untuk

mencatat barang-barang peralatan radio komunikasi tersebut ke aplikasi SIMAK

BMN tanpa mengetahui apakah barang-barang tersebut ada fisiknya. Atas temuan

tersebut telah dilakukan penelusuran tentang keberadaan dan kondisi peralatan

SKRT dimaksud.

Sampai dengan saat ini Balai KSDA Kalimantan Barat danBalai Besar

KSDA Sulawesi Selatan masih terus melakukan penelusuran terhadap peralatan

SKRT yang tidak ditemukan, karena peralatan SKRT tersebut tersebar di beberapa

Kabupaten pada kawasan Hutan, kebun masyarakat, dan rumah masyarakat.

G.9. Pengungkapan Kerjasama Pemanfaatan Aset BMN

Pada Tahun 2014 Kementerian Kehutanan telah mendapat persetujuan

kerjasama pemanfaatan BMN dari Kementerian Keuangan melalui SK No. S-

78/MenKeu/KN.07/KNL.02/2014 tanggal 8 November 2014 perihal Persetujuan

Kerjasama Pemanfaatan Barang Milik Negara (KSP BMN) Sebagian BMN Berupa

Tanah pada Kementerian Kehutanan yaitu atas sebagian aset tanah seluas

1.950.000m² dari luas keseluruhan 1.954.180m² sebagaimana tercantum dalam

SIMAK Kementerian Kehutanan, Kode Barang 2.01.01.99.999 dengan Nomor

Urut Pendaftaran (NUP) 7, lokasi terletak di Desa Kanci Kulon, Desa Kanci

Wetan, Kecamatan Mundu, Kecamatan Pangenan, dan Kecamatan Astanajapura,

Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat dengan nilai wajar sebesar

Rp72.431.682.000,00. Atas aset tersebut telah dilakukan penetapan status

penggunaan BMN sesuai SK Menkeu Nomor 06/MK.6/WKN.07/KNL.02/2013

tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara pada Biro Umum

Sekretariat Jenderal Kementerian Kehutanan tanggal 31 Januari 2013 yang berisi

penetapan status atas satu bidang tanah seluas 1.954.180 m² dengan nilai sebesar

Rp911.157.621,00.

Kementerian LHK melakukan kerjasama pemanfaatan aset dengan PT.

Cirebon Energi Prasarana yang bergerak dalam bidang Pembangkit Listrik Tenaga

Uap (PLTU) setelah melalui proses penunjukkan langsung sesuai dengan SK

Menteri LHK Nomor SK.4260/Menlhk-Setjen/Rokum/2015 tentang Penetapan

Penunjukkan Langsung Mitra KSP tanggal 2 September 2015. Kerjasama

pemanfaatan aset tersebut dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan

(KSP) Sebagian Barang Milik Negara (BMN) Nomor 76 Tanggal 5 November

2015. Dalam Perjanjian Kerjasama diantaranya disebutkan hal-hal sebagai berikut:

a. Obyek KSP adalah sebagian BMN berupa tanah Kementerian LHK yang

terletak di Desa KanciKulon, Desa Kanci Wetan Kecamatan Astana Japura

Desa Waruduwur Kecamatan Mundu dan Desa Astanajapura Kecamatan

Astanaja pura Kabupaten Cirebon Jawa Barat, seluas 195 Ha dengan bukti

kepemilikan berupa 13 bidang Sertifikat Hak Pakai seluas 949.830m² dan Surat

pelepasan Hak (SPH) seluas 1.004.350m².

b. Jangka waktu KSP BMN paling lama 40 tahun sejak ditandatanganinya


178


perjanjian;

c. Pemanfaatan obyek KSP untuk pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap

(PLTU) dengankapasitas 1 x 1000 MW;

d. Nilai kontribusi tetap adalah sebesar 0,62% dari nilai obyek KSP dengan

estimasi kenaikan nilai obyek KSP per tahun sebesar 6%;

e. Nilai konstribusi tetap untuk tahun pertama sebesar Rp449.076.428,00;

f. Nilai kontribusi tetap selama jangka waktu perjanjian adalah

69.499.950.772,00;

g. Pembayaran kontribusi tetap untuk tahun pertama dilakukan oleh pihak kedua

paling lambat dua hari kerja sebelum ditandatanganinya perjanjian dan

pembayaran kontribusi tetap tahun berikutnya harus dilakukan paling lambat

tanggal 31 Maret setiap tahun sampai berakhirnya jangka waktu perjanjian;

h. Nilai pembagian keuntungan (profit sharing) KSP adalah sebesar 0,28% dari

arus kas bersih kegiatan operasi setiapt ahun;

i. Pembayaran pembagian keuntungan pertama kali dibayarkan setelah proyek

pembangunan PLTU meliputi Bangunan Utama dan Sarana Prasarana dimulai

tahun ke-6 atau sejak PLTU telah dioperasionalkan secara komersial;

j. Pembayaran pendapatan Negara berupa pembagian keuntungan (profit sharing)

harus telah disetor ke rekening kasumumnegara paling lambat tanggal 31 Maret

pada tiap tahun berikutnya;

k. Pelaksanaan penyetoran/pembayaran pendapatan Negara berupa pendapatan

kontribusi tetap dan pendapatan pembagian keuntungan (profit sharing)

dilaksanakan langsung oleh pihak kedua pada rekening kas Negara;

l. Aset yang merupakanhasil KSP yang meliputi Bangunan dan Peralatan Utama

PLTU serta sarana dan Prasarana PLTU (“Hasil KSP”) setelah masa berakhir

Perjanjian dan perpanjangannya menjadi Barang Milik Negara (BMN).

G.10. Pengungkapan Pendapatan Gedung Manggala Wanabakti

Semenjak serah terima gedung Manggala Wanabakti dari Yayasan Sarana

Wana Jaya kepada Kementerian Kehutanan pada tanggal 5 Juli 2012 berdasarkan

Peraturan Presiden No. 7 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Gedung Pusat

Kehutanan dan Taman Hutan tanggal 16 Januari 2012, terdapat beberapa transaksi

keuangan yang terkait dan perlu diungkapkan dalam laporan keuangan satker Biro

Umum Sekretariat Jenderal Kementerian Kehutanan sebagai berikut:

1. Berdasarkan laporan keuangan per 31 Desember 2019 dan informasi Bank BRI

KCP Departemen Kehutanan, terdapat beberapa transaksi keuangan dan

perubahan saldo dari hasil pengelolaan keuangan Gedung Manggala

Wanabakti menjadi sebesar Rp50.297.866.905,35 dengan rincian sebagai

berikut:


179


Saldo Awal (per 31 Desember 2018) 44,433,041,428.35

Mutasi Penambahan :- Sewa ruang perkantoran 23,530,536,107.00- Sewa ruang auditorium 8,097,865,008.00- KKJM 366,370,000.00- Jasa giro bank BRI 941,481,298.00Jumlah Penambahan 32,936,252,413.00Mutasi Pengurangan :- Penarikan deposit sewa/telepon 692,253,000.00- Pembayaran pajak (PPN dan PPh Final) 3,322,691,609.00- Pembayaran PNBP 11,202,987,576.00

Setoran sisa dana pengelolaan gedung 11,048,616,010.00- Pengembalian kelebihan pembayaran PPh 3,060,000.00Jumlah Pengurangan 26,269,608,195.00Saldo akhir (per 31 Desember 2019) 51,099,685,646.35

2. Penjelasan terhadap beberapa mutasi pendapatan dan pengeluaran sebagai

berikut:

a. Penerimaan dari pengelolaan Gedung Manggala Wanabakti, terdiri dari:

- Penerimaan dari sewa ruang perkantoran, terdiri dari: sewa ruang, service

charge, sewa parkir langganan, sewa telepon extension, pemakaian

listrik/air dan deposit sewa ruang/telepon, PPN, potong PPh final pasal 4

ayat (2) dan potongan PPN (BUMN).

- Perincian dari sewa ruang auditorium, terdiri dari: sewa ruang auditorium,

Rimbawan I, II dan Sonokeling, bagi hasil catering, pelaminan, decorasi,

photograpi dan lain-lain.

- Penerimaan dari KKJM, terdiri dari: hasil bersih (nett) dari sewa lapangan

bulutangkis, tennis lapangan, fitness dan kolam renang.

- Penerimaaan dari jasa giro adalah hasil dari bunga atas saldo Bank BRI per

bulan.

b. Pengeluaran dari pengelolaan Gedung Manggala Wanabakti, terdiri dari:

- Penarikan deposit sewa/ telepon yang merupakan hak kepemilikan dari

para penyewa yang telah berakhir masa sewanya.

- Pembayaran bagi Pengeluaran pajak untuk PPN dan PPh Final pasal 4 ayat

(2) dari sewa ruang perkantoran.

- Pengeluaran PNBP dan setoran sisa dana pengelolaan gedung sampai

dengan per November 2019, Biro Umum hanya menyetorkan hasil PNBP

dari sewa ruang perkantoran berdasarkan MAK 425131.

- Pembayaran sisa dana pengelolaan gedung sampai dengan per November

2019.

- Pengembalian kelebihan pembayaran PPh.

3. Penerimaan yang terdiri dari : uang muka sewa ruang perkantoran, service

charge, dan deposit sewa telepon serta PPN tidak disetorkan ke kas Negara

mengingat dana/uang tersebut merupakan milik tenant/penyewa.

4. Dari saldo kas di bank sebesar Rp51.099.685.646,35 terdiri dari:

a. Saldo uang muka sewa ruang perkantoran sebesar Rp867.420.000,00.

b. Uang service charge yang merupakan uang titipan penyewa untuk biaya

pelayanan dan pemeliharaan gedung serta aset lainnya, biaya bayar PBB-P2


180


dan operasional lainnya sebesar Rp44.593.686.230,00.

c. Saldo uang deposit sewa dan telepon yang merupakan uang titipan

penyewa sebagai uang jaminan milik penyewa sebesar Rp3.215.753.92000.

d. Penerimaan uang PPN dan PPh Final yang akan digunakan untuk menyetor

kewajiban pajak sebesar Rp278.432.860,00 dan saldo pajak

Rp65.699.213,35.

e. PNBP Gd. Manggala Wanabakti Desember 2019 sebesar

Rp1.113.753.150,00 dan Sisa Dana Pengelolaan Gedung Desember 2019

sebesar Rp821.365.937,00.

f. PNBP yang belum disetor ke kas negara, atas pelunasan piutang

menggunakan saldo sisa deposit atas 6 (enam) tenant (penyewa) yang telah

keluar namun masih memiliki kewajiban (piutang sebesar

Rp143.574.336,00.

5. Sehingga berdasarkan Neraca per tanggal 31 Desember 2019, terdapat kas

lainnya di bendahara pengeluaran sebesar Rp51.099.685.646,35. Nilai tersebut

merupakan hasil pengelolaan Gedung Manggala Wanabakti sampai dengan per

31 Desember 2019 sebagaimana dijelaskan diatas.

6. Pada periode 01 Januari 2010 sd. 16 Januari 2020 saldo pengelolaan Gedung

Manggala Wanabakti terdapat mutasi berupa:

1. Penambahan penerimaan sebesar Rp410.164.670,00 yang berasal dari

penerimaan sewa dan service charge,

2. Penambahan pada setoran pajak sebesar Rp10.615.185,00. serta

3. Pengurangan saldo sebesar Rp83.244.000,00 yang berasal dari penarikan

deposit oleh PT. Timber Dana.

Sebagai bentuk tindak lanjut hasil temuan pemeriksaan BPK-RI,

Kementerian LHK Kepala Biro Umum telah menginstruksikan melalui Surat

No.S.40/ROUM/RT/KEU.1/1/2020 tanggal 14 Januari 2020 Rekening Koran

Bank BRI No: 1167-01-000085-30-8 (PPU) diputuskan untuk dilakukan

penutupan, dengan nilai saldo akhir nihil (kosong), sehingga atas keseluruhan

saldo pada rekening PPU telah dilakukan penyetoran ke kas negara sebesar

Rp48.161.137.245,35, kecuali untuk penarikan PNBP atas 6 (enam) tenant

(penyewa) yang telah keluar, namun masih memiliki kewajiban (piutang) yang

pelunasannya menggunakan saldo deposit sebesar Rp143.574.336,00 dengan

rincian sebagai berikut:

No Wajib Bayar Saldo Piutang pada

Neraca (Rp)

Uang Deposit u/

Pelunasan Piutang

(Rp)

Sisa Piutang (Rp)

1 PT Bumi Indah Lestari 3.060.000,00 3.000.000,00 60.000,00

2 Tera Ruko Joglo 110.130.000,00 94.380.000,00 15.750.000,00

3 Koran Tropis 13.200.000,00 5.000.000,00 8.200.000,00

4 Satria Karya Sejahtera 18.000.000,00 13.080.000,00 4.920.000,00

5 Tri Patria/Shekisin 141.772.000,00 26.614.336,00 115.157.664,00

6 Wana Pramudita 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00

Jumlah 287.662.000,00 143.574.336,00 144.087.664,00

*) khusus untuk Wajib Bayar Wana Pramudita masih memiliki sisa Deposit sebesar Rp1.500.000,-


181


Sedangkan untuk Deposit, pada awalnya dititipkan kepada Koperasi

Karyawan Kementerian LHK sebesar Rp3.276.084.256,00, namun karena

adanya pelunasan piutang PNBP atas 6 (enam) tenant yang telah keluar dan

masih memiliki sisa saldo deposit, maka nilai saldo deposit per Maret 2020

menjadi sebesar Rp3.132.509.920.000,00 (Rp3.276.084.256,00 -

Rp143.574.336,00), dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Setoran PNBP Gedung Manggala Wanabakti

Tambah Kurang Nilai Tanggal NTPN

PNBP :

1. Uang muka sewa

murni ( Tahun 2019 )

867.420.000,00 867.420.000,00 867.420.000 16 Januari 2020 D29AA55DE3O795JN

2. Penerimaan sewa dll 0,00 336.466.070,00 336.466.070,00 336.466.070 16 Januari 2020 D29AA55DE3O795JN10.526.955 16 Januari 2020 D29AA55DE3O795JN

55.172.258 16 Januari 2020 8734355DE3O79PRH

1.113.753.150 08 Januari 2020 9AA3655DE3NVNC9L

143.574.336 Belum disetor ke Kas

Negara (Pelunasan

Piutang atas 6 tenant yg

keluar dari sisa saldo

deposit)5. SDPG bl. Desember

2019

821.365.937,00 821.365.937,00 821.365.937 08 Januari 2020 7C8A361QTUAC4EPC

Service charge ( Tahun

2019 )

44.593.686.230,00 73.698.600,00 44.667.384.830,00 44.667.384.830 15 Januari 2020 1ECFA48VU95QS34U

DEPOSIT 3.215.753.920,00 83.244.000,00 3.132.509.920,00 Transfer Rek. KOPKAR

KLHK tanggal 15 Jan 2020

dan reklas ke PNBP untuk

setor kas negara

138.156.199,00 10 Januari 2020 5EEAF67GL5SND4S5

140.276.661,00 10 Januari 2020 FC7660SVM6EKM361

10.615.185,00 15 Januari 2020 AE5B700LF9ME0NKB

Jumlah 51.099.685.646,35 420.779.855,00 83.244.000,00 51.437.221.501,35 48.304.711.581,35

10.615.185,00 289.048.045,00PAJAK (PPN&PPH bl.

Des.2019 disetor

Jan.'2020)

278.432.860,00

Ket LainnyaUraianMutasiSaldo per 31 Des

2019Saldo per Jan 2020

Setor ke Kas Negara

3. Sisa pajak bl.

Desember 2019

65.699.213,35 65.699.213,35

4. PNBP bl. Desember

2019

1.257.327.486,00 1.257.327.486,00

G.11. PENGUNGKAPAN TERKAIT BLU PUSAT P2H

A. Dana Bergulir

Dana Bergulir adalah dana yang dialokasikan oleh Kementerian

Negara/Lembaga/ Satker Badan Layanan Umum untuk kegiatan perkuatan modal

usaha bagi koperasi, usaha mikro, kecil, menengah dan usaha lainnya yang berada di

bawah Kementerian Negara/Lembaga. Dana Bergulir pada Satuan Kerja BLU

Sekretariat Jenderal Kementerian LHK merupakan alokasi dana di bidang

pembiayaan Kehutanan dan Lingkungan Hidup.

Saldo Dana Bergulir per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp0,00 setelah

dilakukan eliminasi. Nilai Dana Bergulir pada per 31 Desember 2019 pada awalnya

sebesar Rp1.306.171.462.908,00. Jumlah tersebut merupakan realisasi bersih atas


182


penyaluran dana yang telah digulirkan sampai dengan 31 Desember 2019 sebesar

Rp1.346.941.073.735,00 dikurangi dengan pengembalian pokok pinjaman sebesar

Rp40.769.610.627,00.

Namun berdasarkan surat dari DJPB Kementerian Keuangan Nomor S-

621/PB/2019 tanggal 25 Juni 2019 Perihal Petunjuk Teknis Identifikasi dan Eliminasi

Transaksi Resiprokal antara Satker BLU dengan Entitas Pemerintah Pusat untuk

Pelaporan Keuangan Tahun 2019 dan Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor

S-625/PB/2019 tanggal 26 Juni 2019 perihal Pedoman Rekonsiliasi, Penyusunan, dan

Penyampaian Laporan Keuangan Semester I Tahun 2019, Kementerian

Negara/Lembaga tidak menyajikan Dana Bergulir sehingga nilai tersebut dieliminasi

dari Neraca Kementerian LHK Tahun 2019 ini.

B. Dana Bergulir Diragukan Tertagih

Dana Bergulir Diragukan Tertagih merupakan estimasi atas ketidaktertagihan

Dana Bergulir yang telah disalurkan yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-

masing debitur. Penentuan kriteria kualitas piutang berdasarkan Surat Direktorat

Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Nomor S.156/KN/2015 tanggal 11

Februari 2015 perihal Penilaian Investasi Non Permanen dengan Metode Nilai Bersih

yang Dapat Direalisasikan.

Saldo Dana Bergulir Diragukan Tertagih per 31 Desember 2019 adalah

sebesar Rp0,00. Nilai Dana Bergulir Diragukan Tertagih pada per 31 Desember 2019

pada awalnya sebesar Rp61.295.924.258,00. Namun berdasarkan surat dari DJPB

Kementerian Keuangan Nomor S-621/PB/2019 tanggal 25 Juni 2019 Perihal Petunjuk

Teknis Identifikasi dan Eliminasi Transaksi Resiprokal antara Satker BLU dengan

Entitas Pemerintah Pusat untuk Pelaporan Keuangan Tahun 2019 dan Surat Direktur

Jenderal Perbendaharaan Nomor S-625/PB/2019 tanggal 26 Juni 2019 perihal

Pedoman Rekonsiliasi, Penyusunan, dan Penyampaian Laporan Keuangan Semester I

Tahun 2019, Kementerian Negara/Lembaga tidak menyajikan Dana Bergulir sehingga

nilai Dana Bergulir Diragukan Tertagih dieliminasi dari Neraca Kementerian LHK

Tahun 2019 ini.

C. Dana Kelolaan BLU

Dana Kelolaan BLU merupakan seluruh dana yang tidak dapat dimasukan ke

dalam Dana Operasional serta Dana Pengelolaan Kas, antara lain meliputi Dana

Bergulir dan dana yang belum menjadi hak BLU.

Saldo Dana Kelolaan Badan Layanan Umum per 31 Desember 2019 sebesar

Rp0,00. Saldo tersebut merupakan nilai dana kelolaan pada 31 Desember 2019

setelah dilakukan eliminasi nilai melalui satker konsolidasi sesuai dengan Surat

Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor S.5/PB/2019 tanggal 4 Januari 2019

tentang Kebijakan Akuntansi Penyusunan Laporan Keuangan BLU Tahun 2019 dan

Surat Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor S-

3481/PB/2018 tanggal 16 April 2018 tentang kebijakan penyusunan LKPP dan LKKL

tahun 2017 audited (Kesepakatan Pemerintah dan BPK-RI) terkait dengan penyajian


183


dana kelolaan BLU pada LKKL.

Sebelum dilakukan eliminasi saldo Dana Kelolaan Badan Layanan Umum

KLHK sebesar Rp708.411.236.092,00 yang merupakan penerimaan dana bergulir

dari BUN sebesar Rp2.014.582.699.000,00 (Utang Jangka Panjang BLU kepada

BUN) dikurangi dengan nilai dana yang telah disalurkan (outstanding) sampai dengan

31 Desember 2019 (Dana Bergulir), yaitu sebesar Rp1.306.171.462.908,00.

Berdasarkan Surat Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian

Keuangan Nomor S.5/PB/2019 tanggal 4 Januari 2019 tentang Kebijakan Akuntansi

Penyusunan Laporan Keuangan BLU Tahun 2019 dan Surat Direktorat Jenderal

Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor S.3481/PB/2018 tanggal 16 April

2018 tentang kebijakan penyusunan LKPP dan LKKL tahun 2017 audited

(Kesepakatan Pemerintah dan BPK-RI) terkait dengan penyajian dana kelolaan BLU

pada LKKL, Kementerian Negara/Lembaga tidak lagi menyajikan nilai dana kelolaan

BLU sehingga nilai dana kelolaan tersebut dieliminasi dalam Neraca Kementerian

LHK sejak LKKL tahun 2017 (audited).

D. Utang Jangka Panjang BLU Kepada BUN

Saldo Utang Jangka Panjang BLU kepada BUN per 31 Desember 2019

sebesar Rp0,00. Utang Jangka Panjang BLU merupakan Dana Bergulir yang dikelola

oleh satuan kerja BLU Pusat Pembiayaan Pembangunan Kehutanan Kementerian

LHK yang berasal dari BUN (Bagian Anggaran 999.03).

Saldo Utang Jangka Panjang BLU kepada BUN per 31 Desember 2019 pada

awalnya sebesar Rp2.014.582.699.000,00. Utang Jangka Panjang BLU merupakan

Dana Bergulir yang dikelola oleh satuan kerja BLU Pusat Pembiayaan Pembangunan

Kehutanan Kementerian LHK yang berasal dari BUN (Bagian Anggaran 999.03).

Nilai tersebut terdiri dari penerimaan dana bergulir pada APBN Tahun 2008 sebesar

Rp1.393.600.000.000,00 serta sebesar Rp620.982.699.000,00 berasal dari APBN

Tahun 2009. Namun berdasarkan surat dari DJPB Kementerian Keuangan nomor: S-

5/PB/2019 tanggal 4 Januari 2019 tentang Kebijakan Akuntansi Penyusunan Laporan

Keuangan BLU Tahun 2018 dan surat DJPB Kementerian Keuangan Nomor S-

3481/PB/2018 tanggal 16 April 2018 tentang kebijakan penyusunan LKPP dan LKKL

tahun 2017 audited (Kesepakatan Pemerintah dan BPK-RI) terkait dengan penyajian

dana kelolaan BLU pada LKKL, Kementerian Negara/Lembaga tidak lagi

menyajikan nilai utang jangka panjang BLU kepada BUN sehingga nilai utang jangka

panjang tersebut dieliminasi dalam Neraca Kementerian LHK sejak LKKL tahun

2017 (audited), LKKL tahun 2018 (audited), serta LKKL tahun 2019 ini.


184


Pengungkapan

lain-lain

H. PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

H.1. Pengungkapan atas Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak dari PT

Indosuma Putra Citra (IPC)

Total piutang Negara bukan pajak PT Indosuma Putra Citra (IPC) di taman

wisata alam punti kayu per 31 Desember 2019 adalah Rp570.247.250,00. Pada

tahun 2014 cicilan piutang PT IPC hanya sampai dengan bulan Agustus 2014.

Terkait permasalahan tersebut kronologis beserta progress kasus PT IPC sebagai

berikut:

a) Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 735/Kpts-II/1999 tanggal22

September 1999 kepada PT. IPC telah diberikan izin pengusahaan pariwisata

alam seluas + 50 Ha pada TWA Punti Kayu yang berlaku sampai dengan22

September 2029, namun hingga tahun 2008 PT. IPC tidak melaksanakan

kewajiban utamanya sebagai pemegang IPPA yaitu tidak membangun sarana

prasarana.

b) PT. IPC telah melakukan pungutan karcis masuk pada TWA Punti Kayu dan

tidak disetorkan kepada negara, seharusnya pungutan tersebut menjadi hak

negara sesuai dengan Lampiran VII Peraturan Pemerintah No. 59 Tahun 1998

tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara BukanPajak Yang

BerlakupadaDepartemenKehutanandan Perkebunan.

c) Hasil audit Inspektorat Jenderal Kementerian Kehutanan pungutan masuk objek

wisata alam di TWA Punti Kayu sebesar Rp699.567.000 sedangkan hasil audit

Badan Pemeriksa Keuangan RI pungutan masuk objek wisata alam di TWA

Punti Kayu sebesar Rp736.402.250.

d) Terkait huruf b dan huruf c, Direktur Jenderal PHKA atas nama Menteri

Kehutanan telah menerbitkan surat peringatan kepada PT. IPC untuk

menyetorkan pungutan sebagaiman dimaksud huruf c ke Kas Negara, sesuai

surat nomor :

1) S.309/IV-PJLKKHL/2014 tanggal 9 Mei 2014 perihal Peringatan I;

2) S.654/Menhut-IV/PJLKKHL/2014 tanggal 23 Oktober 2014 perihal

Peringatan II;

3) S.87/Menhut-IV/PJLKKHL/2015tanggal 4 Februari 2015 perihal Peringatan

III.

e) Dalam hal :

1) Peringatan III tidak ditanggapi oleh pemegang izin setelah 20 (dua puluh)

hari diterima oleh pemegang izin, Direktur Jenderal sesuai kewenangannya

menetapkan penghentian sementara kegiatan;

2) Pemegang izin tidak melaksanakan kewajibannya dalam tenggat waktu 30

(tiga puluh) hari setelah penghentian sementara kegiatan, maka pemegang

izin dikenakan sanksi pencabutan izin.

f) Terhadap peringatan dimaksud, PT IPC melalui kuasa hukumnya memberikan

tanggapan dengan surat No A.010-14/4-14/I/ABD/2015 tanggal 27 Februari

2015 ditujukan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang pada


185


intinya menyampaikan agar Menteri mencabut semua surat peringatan yang

ditujukan kepada PT. IPC dan akan memperkarakan secara hukum jika

permohonan tersebut tidak dipenuhi.

g) Terkait permasalahan tersebut kegiatan usaha penyediaan sarana wisata alam

PT. IPC dihentikan sementara sesuai Surat Menteri Lingkungan Hidup dan

Kehutanan no S.229/Menhut-IV/Set/2015 tanggal 28 April 2015 perihal

Penghentian sementara kegiatan usaha penyediaan sarana wisata alam PT.

Indosuma Putra Citra.

Selanjutnya PT. IPC telah mengajukan gugatan Tata Usaha Negara ke PTUN

Jakarta dengan No 79/G/2015/PTUN Jakarta, Dirjen PHKA (selakutergugat).:

a. Perdata ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Perkara Nomor

317/PDT.G/2014/PN.JKT.Sel terkait kewajiban penyetoran pungutan

sebagaimana dimaksud angka 2.c. dan perkara tersebut telah diputus oleh

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan amar putusan sebagai

berikut :

1) Dalam Eksepsi :

Mengabulkan eksepsi Tergugat untuk sebagian;

Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang secara

relative untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo.

2) Dalam Pokok Perkara :

Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima; dan

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam

perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp716.000,00

(tujuh ratus enam belas ribu rupiah).

H.2. Pengungkapan Piutang TP/TGR An. Suharto

Bagian lancar tuntutan ganti rugi atas nama Suharto sebesar

Rp9.039.746.668,00 merujuk pada Surat Keputusan BPK RI Nomor

01/MTP/BPK/09/2009 tentang Penilaian dan Penetapan Ganti Kerugian Negara

kepada Saudara Suharto. Sampai saat ini belum ada penyetoran karena yang

bersangkutan tidak mau menandatangani SKTM dan kasusnya sementara dalam

proses sampai ke Mahkamah Agung. Sesuai dengan surat kematian dari Kelurahan

Pasir Kuda Kecamatan Bogor Barat nomor 474.3/II/Psd tanggal 22 Nopember

2011 Sdr. Suharto telah meninggal dunia karena sakit. Sehubungan dengan hal

tersebut penyelesaian kasus kerugian negara atas nama (Alm) Suharto masih

menunggu proses penyelesaian oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan

sesuai dengan surat Ditjen PHKA No: S.43/Set-4/Rhs/2011 (foto copy terlampir).

Terdapat selisih nilai kerugian negara sebesar Rp253.029.017 antara surat

keputusan BPK-RI nomor 01/MTP/BPK/09/2009 sebesar Rp9.039.746.668 dengan

putusan pengadilan negeri Jakarta Pusat nomor 2195/PID/B/2008/PN.JKT.PST

sebesar Rp8.786.717.651 (Alm) Suharto tanggal 23 Juni sampai dengan 16 Juli

2008 telah menitipkan barang bukti sejumlah Rp1.137.335.500 pada Kejaksaan

Agung. Berdasarkan surat dari BPK RI nomor 31/S/XVII/04/2012 tanggal 5 April


186


2012 perihal Penjelasan tentang Titipan Uang Tunai di Kejaksaan Agung RI

sebagai Angsuran pada Kasus Kerugian Negara a.n Suharto menyatakan bahwa

barang bukti sejumlah Rp1.137.335.500 dapat digunakan sebagai pembayaran

kerugian Negara sesuai mekanisme yang berlaku.

Sesuai dengan Per-82/PB/2011 maka atas tagihan tuntutan perbendaharaan

atas nama (Alm) Suharto di golongkan menjadi piutang PNBP dengan kualitas

macet sehingga pembentukan penyisihan piutang tak tertagih bagian lancar

tuntutan ganti rugi menjadi (100 %) X Rp9.039.746.668 menjadi sebesar

Rp9.039.746.668

Atas permasalahan tersebut Ditjen PHKA telah melakukan upanya

penagihan ke pihak keluarga Alm. Suharto sebanyak tiga kali sesuai surat no

S.1217/Set-4/2012 tanggal 16 Mei 2012 perihal penyelesaian Kasus Kerugian

Negara A.n Alm. H. Suharto dan S.243/Set-4/RHS/2012 tanggal 6 Juli 2012

perihal Tagihan kedua Penyelesaian Kasus Kerugian Negara A.n Alm. H. Suharto

dan S.309/Set-4/RHS/2012 tanggal 12 September 2012 perihal Tagihan Ketiga

Penyelesaian Kasus Kerugian Negara A.n Alm. H. Suharto. Sampai dengan

tanggal pelaporan Hj.Tuti Rusmiati istri (alm.Suharto) menyerahkan Surat

Keterangan Tidak Mampu dengan No:460/35-Kemasy/IX/2013 tanggal 19

September 2013.

H.3. Pengungkapan Penyalahgunaan Keuangan Negara Oleh Bendahara

Pengeluaran Balai Besar Taman Nasional Kerinci Seblat

Peristiwa penyalahgunaan keuangan Negara oleh bendahara pengeluaran

atas nama Erwin Romel telah diproses hukum sejak tanggal 31 Agustus 2009 dan

telah divonis tanggal 25 Maret 2010 oleh Pengadilan Negeri Sungai Penuh

No.02/Pid.Sus/2010/PN tgl.25 Maret 2010 dan dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi

Jambi tanggal 9 Juli 2010 dan Putusan Kasasi dari Mahkamah Agung RI no.1789

K/Pid.Sus/2010 tanggal 6 Oktober 2010 dengan putusan sebagai berikut:

a. Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

tindak pidana korupsi dalam dakwaan subsider sebagaimana tercantum dalam

pasal 3 undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak

Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001.

b. Terdakwa dikenakan pidana 2 tahun penjara dan denda Rp50.000.000,00

subsider 3 bulan penjara.

c. Terdakwa diwajibkan membayar uang pengganti Rp867.177.500,00 dimana jika

dalam waktu 1 bulan terdakwa tidak bisa membayarnya, maka seluruh asset

kekayaannya akan disita dan dilelang oleh Negara, dan jika nilai asset

kekayaannya tidak mencukupi jumlah tersebut diatas maka terdakwa akan

dikenakan tambahan pidana selama 1 tahun penjara.

d. Barang bukti berupa surat-surat dan dokumen sebanyak 185 item dikembalikan

kepada BBTNKS, kartu contoh tanda tangan (KCT) dikembalikan ke BRI

Sungai Penuh, sedangkan barang bukti berupa uang sebesar Rp80.072.500,00

dirampas untuk Negara.


187


e. Terdakwa diwajibkan membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00.

Terhadap perbedaan nilai kerugian negara menurut penegak hukum sesuai

putusan pengadilan tersebut di atas senilaiRp997.250.000,00 dibanding tuntutan

kerugian negara menurut perhitungan KPPN dan BBTNKS

sebesarRp1.264.730.970,00 tidak dapat diperbandingkan secara matematis,

sehingga bila mempunyai perbedaan nilai kurang penuntutan kerugian negara oleh

aparat penegak hukum tidak dapat dilakukan penuntutan ulang, karena kasus

seseorang yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tidak dapat dilakukan

penuntutan ulang kecuali ada novum baru. Terkait permasalahan tersebut Dirjen

PHKA telah bersurat ke Ketua Majelis Tuntutan Perbendaharaan Badan Pemeriksa

Keuangan Republik Indonesia sesuai surat no S.247/IV-SET/2011 tanggal 20 Mei

2011 perihal Penyelesaian Tindaklanjut Sisa UP/TUP BBTN Kerinci Seblat Tahun

Anggaran 2009. Perbedaan nilai ketekoran kas ini menjadi kendala Tim

Penyelesaian Kerugian Negara Kementerian Kehutanan untuk melakukan

verifikasi dan menyampaikan rekomendasi kepada BPK RI dalam proses

penyehatbukuan oleh Kementerian Keuangan.

Terkait hal tersebut sesuai SK Menhut Nomor: SK.6940/Menhut-

II/Keu/2013 pembebanan sementara Kerugian Negara terhadap yang bersangkutan

adalah sebesar Rp1.264.730.970,00. Menteri Kehutanan melalui Sekretaris

Jenderal Kemenhut telah bersurat ke Direktur Jenderal Perbendaharaan untuk

dapat meniadakan selisih saldo buku dan saldo kas sesuai surat Sekretaris Jenderal

Kemenhut No. S.9/II-KEU/2014 tanggal 8 Januari 2014 perihal peniadaan selisih

antara saldo buku dan saldo kas sesuai surat.

Pada tanggal 16 November 2017 Kas di bendahara pengeluaran atas kasus

Erwin Romel direklas ke piutang jangka panjang berdasarkan surat dari KPPN

Sungai Penuh No.S-737/WPB.06/KP.0340/2017 perihal persetujuan reklasifikasi

akun kas di bendahara pengeluaran menjadi piutang tuntutan

perbendaharaan/tuntutan ganti rugi (TP/TGR).

H.4. Pengungkapan atas pinjaman kepada Konsorsium Mitra Penyelenggara Sea

Games

a. Sesuai dengan Keputusan Presiden RI No. 01/IHHT/1997 tanggal 8 Oktober

1997 tentang Pinjaman Dana Kepada Konsorsium Penyelenggaran Sea Games

XIX Tahun 1997, di Jakarta, maka berdasarkan persetujuan Presiden RI,

Menteri Sekretaris Negara melalui surat No. R.160/M.Sesneg/10/1997 tanggal 6

Oktober 1997 meminta kepada menteri Kehutanan untuk menyalurkan dana

reboisasi (DR) Rp35.000.000.000,00 ke Rekening Sekretariat Negara dalam

bentuk pinjaman, dengan tingkat bunga 15%.

b. Berdasarkan surat dari Menteri Sekretaris Negara tersebut, Sekretaris Jenderal

Dep. Kehutanan melalui surat No. 2387/II-Keu/1997 dan surat No. 2387/II-

Keu/1997 tanggal 8 Oktober 1997, telah meminta kepada Pimpinan Bank

Pembangunan Indonesia Cab. Jaya S. Parman Jakarta dan pimpinan Bank Bumi

daya Cabang Khusus Imam Bonjol Jakarta, untuk memindahbukukan uang atas


188


beban rekening Menteri Kehutanan masing-masing sejumlah Rp11 milyar dan

Rp24 milyar kepada rekening Sekretariat Negara/Asisten Menteri Sekretaris

Negara Urusan Umum No.070.690847.011 pada Bank BNI cabang Harmoni.

c. Pada tanggal 10 Oktober 1997 melalui surat No. 1089/Setneg/Asum/10/1997,

Asisten Menteri Sekretaris Negara Urusan Umum, telah meminta kepada PT.

Bank BNI Cabang Harmoni, untuk memindahbukukan beban rekening

No.070.690847.011 atas nama Drs. A.J. Bambang Suntanto sejumlah Rp35

milyar kepada Rekening Konsorsium Mitra Penyelenggara Sea Games XIX

Tahun 1997 No. rekening 0815219.100 pada Bank Niaga Cabang Thamrin,

sebagai pinjaman.

d. Pinjaman Dana Kepada Konsosium Penyelenggaran Sea Games XIX Tahun

1997, telah dituangkan dalam surat perjanjian Utang piutang Nomor Perj-

02/setneg/asum/10/1997 tanggal 8 Oktober 1997 antara Asisten Menteri

Sekretaris Negara Urusan Umum (Drs. A.J. Bambang Sutanto) yang merupakan

Pihak Pertama dan Ketua Konsorsium serta Ketua Harian Konsorsium

Penyelenggaran Sea Games XIX Tahun 1997 (Bambang Trihadmodjo dan

Bambang Riyadi Soegama) selaku Pihak Kedua.

e. Upaya yang telah dilakukan oleh Kementerian Kehutanan yakni:

Kementerian Kehutanan telah melakukan penagihan sebanyak 5 (lima) kali

kepada Kementerian Sekretariat Negara melalui:

o Surat Menteri Kehutanan Nomor: 824/Menhut-II/1998 tanggal 22 Juli

1998.

o Surat Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor: 1080/Menhutbun-

II/1998 tanggal 09 September 1998.

o Surat Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor: 22/Menhutbun-

II/1999 tanggal 7 Januari 1999.

o Surat Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor:1130/Menhutbun-

II/1999 tanggal 20 Agustus 1999.

o Surat Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 2375/Menhutbun-

II/1999 tanggal 27 Desember 1999.

Memberi kuasa kepada Kejaksaan Agung untuk melakukan penagihan

dengan Surat Kuasa No. 879/Menhut-II/2002 tanggal 19 Juni 2002 yang

disampaikan melalui surat No. 878/Menhut-II/2002 tanggal 19 Juni 2002.

Meminta konfirmasi piutang tersebut kepada Sekretariat Negara melalui

surat No. S.446/II-Ren/2006 tanggal 19 April 2006 dan surat No. S.524/II-

Ren/2006 tanggal 12 Mei 2006.

Melakukan koordinasi dengan Kementerian Keuangan dan Sekretariat

Negara, untuk penyelesaian piutang tersebut, antara lain meliputi:

- Pada tanggal 15 April 2010, telah dieselenggarakan rapat antara

Kementerian Kehutanan dan DJKN, yang intinya bahwa Direktorat

Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan akan berkoordinasi

dengan Sekretariat Negara terkait proses penyerahan piutang dana Sea

Games tersebut.


189


- Pada tanggal 20 Juli 2010, bersama Kementerian Keuangan dan

Sekretariat Negara telah dibahas langkah-langkah penyelesaian atas

pinjaman dana kepada Konsorsium Mitra Penyelenggara (KMP) Sea

Games disepakati bahwa:

1) Biro Keuangan diminta melengkapi kronologis atas piutang

mengenai pinjaman kepada KMP Sea Games XIX dengan informasi

perkembangan proses penyelesaian.

2) Terus berkoordinasi dengan Sekretariat Negara selaku Institusi yang

menyalurkan dan memiliki hak tagih atas pinjaman kepada KMP

Sea Games XIX, untuk proses penyelesaian pinjaman.

3) Menyusun dan membuat formulasi penyelesaian pinjaman kepada

KMP Sea Games XIX antara Sekretariat Negara, Kementerian

Keuangan dan Kementerian Kehutanan.

4) Mendorong Sekretariat Negara untuk melakukan percepatan proses

penyelesaian pinjaman kepada KMP Sea Games XIX dengan

Direktorat Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan.

f. Pada tanggal 25 Agustus 2010 bersama Kementerian Keuangan dan Sekretariat

telah diselenggarakan rapat dengan kesimpulan:

DJKN akan membantu upaya penagihan piutang kepada KMP Sea Games

setelah ada penyerahan dari Sekretariat Negara selaku pemilik piutang

kepada Kementerian Keuangan Cq. DJKN.

Sebelum diserahkan oleh Sekretariat Negara, Kementerian Kehutanan agar

menarik pemberian Surat Kuasa Menteri Kehutanan kepada Jaksa Agung

No. 879/Menhut-II/2002 tanggal 19 Juni 2002 tentang Penagihan Piutang

kepada KMP Sea Games XIX tahun 1997 dan melaporkan kepada

Sekretariat Negara.

g. Melalui surat No. S.464/Menhut-II/2010 tanggal 14 September 2010,

Kementerian Kehutanan secara resmi melakukan penarikan atas Surat Kuasa

No. 879/Menhut-II/2002 tanggal 19 Juni 2002 kepada Jaksa Agung RI.

h. Pada tanggal 22 September 2010, melalui surat No.S.86/II.Keu/4/2010

Kementerian Kehutanan telah menyampaikan/melaporkan kepada Sekretariat

Negara dan kepada DJKN cq. Direktur Piutang Negara, mengenai penarikan

atas Surat Kuasa No. 879/Menhut-II/2002 tanggal 19 Juni 2002 kepada Jaksa

Agung RI.

i. Pada Tanggal 25 Februari 2015 melalui surat Nomor S.11/II-KEU/1/2015

Kementerian Kehutanan telah menyampaikan/melaporkan kepada Sekretariat

Negara perihal Penyelesaian Piutang atas Pinjaman kepada Konsorsium Mitra

Penyelenggara (KMP) Sea games XIX Tahun 1997 di Jakarta dan telah

ditanggapi oleh Sekretariat Negara melalui Surat Nomor R-195/Setpres/D-

1/Adm/KU.05.00/03/2015 tanggal 06 Maret 2015 perihal Penyelesaian Dana

Bantuan Presiden.

j. Pada tanggal 24 Maret 2015 melalui surat Nomor S.187/II-KEU/2015

Kementerian Kehutanan telah menanggapi surat Sekretariat Negara dengan


190


Nomor R-195/Setpres/D-1/Adm/KU.05.00/03/2015 tanggal 06 Maret 2015

dengan memperhatikan:

- Surat Kepala Biro Administrasi Kementerian Sekretariat Negara RI

Sekretariat Presiden menyampaikan bahwa Menteri Keuangan melalui surat

Nomor SR-49/MK.02/2002 tanggal 20 September 2002, hal penyelesaian

dan Banpres yang berada di pihak ketiga seyogyanya diselesaikan terlebih

dahulu oleh Sekretariat Negara dengan pihak ketiga.

- Surat Sekretaris Negara No. R.97 tanggal 22 Oktober 2002, yang

menegaskan kembali bahwa melalui surat Sekretaris Negara No.R31 tanggal

18 Mei 2002 dimaksud sebenarnya telah menyerahkan seluruh aset

BANPRES (termasuk piutang dan penyertaan modal) dan seluruh

dana/kekayaan kepada Kementerian Keuangan, dengan demikian menurut

hemat kami secara prinsip pengadministrasiannya telah beralih dan menjadi

kewenangan Kementerian Keuangan.

k. Pada tanggal 25 Mei 2015 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

telah menindaklanjuti dengan mengadakan rapat pembahasan perihal langkah-

langkah penyelesaian atas piutang Negara kepada Konsorsium Mitra

Penyelenggara (KMP) Sea Games XIX Tahun 1997 yang dihadiri oleh

perwakilan dari Biro Adm Sekretariat Presiden Kementerian Sekretariat Negara

RI, Direktorat Piutang Negara dan Kekayaan Lain-lain DJKN, Direktorat

Akuntansi dan Pelaporan DJPB Kementerian Keuangan, Biro Hukum dan Biro

Keuangan. dan kesimpulan rapat tersebut adalah:

- Peserta rapat merekomendasikan dibentuknya tim Penyelesaian Piutang

Negara atas KMP Sea Games XIX Tahun 1997 di Jakarta di bawah

koordinasi Setneg dengan anggota terdiri dari Kementerian Sekretariat

Negara RI, Kementerian Lingkungan hidup dan Kehutanan, Kementerian

Keuangan BPKP RI dan Kementerian Pemuda dan Olahraga.

- Kementerian Setneg RI perlu memastikan terkait dengan upaya penagihan

yang pernah dilakukan kepada KMP Sea Games XIX Tahun 1997 di Jakarta.

Dalam hal dokumentasi penagihan tidak diperoleh maka perlu dilakukan

penagihan ulang dengan dasar laporan hasil pemeriksaan BPKP atau BPK RI

- Kementerian Keuangan akan menelusuri surat No. SR-49/MK.02/2002

tanggal 22 September 2002 dan dokumen terkait khususnya yang

menyangkut dengan pengelolaan piutang Sea Games XIX Tahun 1997

- Perlu diadakan rapat lanjutan yang diharapkan akan dikoordinasikan oleh

Kementerian Setneg RI.

l. Pada tanggal 23 September 2015 Biro Keuangan Kementerian LHK melalui

surat Kepala Biro Keuangan dengan nomor S.445/Keu-3/2015 tanggal 23

September 2015 kepada Deputi Kepala Sekretariat Presiden Bidang

Administrasi dan Pengelolaan Istana Cq Kepala Biro Administrasi Sekretariat

Negara menyampaikan telah meminta langkah lanjutan atas tindak lanjut

penyelesaian atas piutang Negara kepada Konsorsium Mitra Penyelenggara

(KMP) Sea Games XIX Tahun 1997.


191


m. Pada tanggal 18 Januari 2016 melalui Surat Menteri Lingkungan Hidup dan

Kehutanan Nomor S.30/MENLHK/SETJEN/KEU.1/1/2016 telah melaporkan

kepada Menteri Sekretaris Negara dengan tembusan Presiden RI, Ketua BPK

RI, dan Menteri Keuangan perihal kronologis piutang Sea Games dan upaya

terakhir dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan agar membentuk

tim penyelesaian piutang yang dikoordinasikan oleh Kementerian Sekretaris

Negara, dilanjutkan dengan Surat Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Nomor: S.362/MENLHK/SETJEN/KEU.3/8/2016 tanggal 12 Agustus 2016

yang ditujukan kepada Menteri Sekretaris Negara RI untuk meminta langkah

tindak lanjut atas surat Menteri LHK sebelumnya.

n. Pada tanggal 06 Oktober 2016 telah dilakukan rapat pembahasan bersama

dihadiri oleh Kepala Biro Keuangan Kemensesneg, Inspektorat Kemensesneg,

Kepala Biro Adminstrasi Sekretariat Presiden, Tim Subdit PN I KPKNL DJKN

Kementerian Keuangan dan Biro Keuangan Kementerian Lingkungan Hidup

dan Kehutanan dengan hasil rapat sbb:

- Piutang yang diberikan kepada KMP Sea Games tahun 1997 adalah

merupakan piutang yang telah macet dan harus segera diselesaikan dan Pihak

DJKN dalam hal ini KPKNL akan menerima penyerahan pengurusan piutang

negara dimaksud apabila persyaratan yang dimaksud sesuai dengan

Peraturan Menteri Keuangan No. 128/PMK.06/2007.

- Biro Keuangan Kementerian Sekretariat Negara diminta untuk berkoordinasi

dengan Biro Keuangan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

untuk saling melengkapi dokumen apa yang ada pada masing masing pihak

untuk selanjutnya segera melimpahkan pengurusan piutang Sea Games

kepada KPKNL DJKN.

o. Dalam rangka menindaklanjuti penyelesaian piutang, Biro Keuangan

Kementerian Sekretariat Negara pada tanggal 23 November 2016 telah

melakukan pemanggilan terhadap Ketua Konsorsium Mitra Penyelenggara

(KMP) Sea Games XIX Tahun 1997 melalui Surat nomor:

B.3712/Kemensetneg/SES/PW.01.02/11/2016 tanggal 21 November 2016 dan

pada tanggal 17 Januari bertempat di ruang rapat Sekretaris Kementerian

Sekretariat Negara telah dilakukan rapat pembahasan penyelesaian piutang

KMP dipimpin oleh Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara dengan bahasan

adanya dokumen yang telah diberikan oleh pihak KMP yang menyangkut

penyelesaian pinjaman yang diterima.

p. Pada tanggal 31 Januari 2017 telah dilakukan rapat lanjutan penyelesaian

piutang KMP Sea Games dipimpin oleh Sekretaris Kementerian Sekretariat

Negara dan dihadiri oleh Staf Khusus Mensesneg Bidang Tata Kelola

Pemerintahan, Kepala Biro Keuangan Kementerian LHK, Kepala Biro

Keuangan Sekretariat Kemensetneg, Kepala Biro Administrasi Sekretariat

Presiden, Inspektur Kementerian Sekretariat Negara, Perwakilan DJKN,

Kementerian Keuangan dan Perwakilan KMP Sea Games XIX Th 1997, dengan

hasil sebagai berikut:


192


- Kementerian Sekretariat Negara dalam hal ini sebagai fasilitator akan segera

berkirim surat kepada KPKNL terkait penyerahan pengurusan piutang

Negara dengan dilengkapi bukti-bukti terkait yang menunjukkan ada dan

besarnya piutang Negara dibantu oleh pihak Kementerian LHK serta

Konsorsium Mitra Penyelenggara;

- Kementerian Sekretariat Negara dan Kementerian LHK akan berkoordinasi

dengan KPKNL Jakarta I, untuk membantu penyiapan teknis penyerahan

pengurusan piutang Negara.

q. Telah dibuat kesepakatan rapat terhadap penyelesaian piutang Negara kepada

KMP dalam rapat yang dilaksanakan di Ruang Rapat Biro Keuangan

Kementerian Sekretariat Negara pada tanggal 03 April 2017 dan dihadiri oleh

perwakilan KPKNL Jakarta I, Kepala Biro Administrasi Sekretariat Presiden,

Kepala Sub bagian Akuntansi Sekretariat Presiden, Kepala Biro Keuangan,

Kepala Bagian Akuntansi dan Pelaporan, Kepala Sub bagian Konsolidasi dan

Pelaporan Kementerian Setneg dan perwakilan Biro Keuangan Kementerian

LHK dengan hasil:

Dilakukan penyerahan pengurusan kepada Kepala Panitia Urusan Piutang

Negara (PUPN) Cabang DKI Jakarta melalui Kepala KPKNL Jakarta I oleh

Kementerian Setneg.

Persyaratan penyerahan piutang dituangkan dalam surat penyerahan

pengurusan piutang yang akan disiapkan pihak Kemensetneg beserta

dokumen pendukung terkait keberadaan piutang melalui Surat Perjanjian

Piutang dan besaran piutang.

Persyaratan yang akan diserahkan kepada DJKN adalah:

1. Dokumen Perjanjian dan Perikatan

2. Dokumen besaran piutang

3. Nama-nama pengurus KMP Sea Games XIX Tahun 1997

4. Selama proses pengurusan piutang oleh PUPN, piutang harus tetap dicatat

di laporan keuangan Biro Keuangan Kementerian LHK dalam Calk.

r. Telah dilakukan penyerahan pengurusan piutang Sea Games dari Kementerian

Sekretariat Negara kepada KPKNL dengan Surat Nomor:B-

94/Kemensetneg/Set/Keu/05/2017 pada tanggal 10 Mei 2017 terkait

Pelimpahan Pengurusan Piutang KMP Sea Games XIX 1997 dan telah

ditindaklanjuti dengan diterbitkannya Surat Penerimaan Pengurusan Piutang

Negara (SP3N) a.n. Konsorsium Mitra Penyelenggaraan (KMP) Sea Games

XIX 1997 sebesar Rp54.738.033.655,46 sesuai dengan surat Panitia Urusan

Piutang Negara Cab. DKI Jakarta No. SP3N-01/PUPNC.10.01/2017 tanggal 18

Mei 2017.

s. Telah diterbitkan SP3N dari KPKNL perihal penerimaan pengurusan piutang

Negara an. Konsorsium Mitra Penyelenggara (KMP) Sea Games XIX 1997

dengan Nomor SP3N-01/PUPNC.10.01/2017 tanggal 18 Mei 2017.

t. Kronologi Pencatatan pada LK:

Sejak tahun 2005 Piutang kepada KMP Sea Games dicatat pada Laporan


193


Keuangan kementerian Kehutanan dengan nilai sebesar

Rp118.244.559.912,80. Pencatatan tersebut didasarkan atas saran dari Tim

Pemeriksa BPK.RI.

Nilai sebesar Rp118.244.559.912,80 merupakan nilai per 31 Desember 2005

dan sejak Januari 2006 perhitungan bunga pinjaman tidak lagi

diperhitungkan oleh Kementerian Kehutanan atas saran BPK-RI.

BPK-RI berpendapat mengingat tidak adanya dokumen perikatan pinjam

meminjam antar KMP Sea Games, Sekretariat Negara dan Kementerian

Kehutanan, maka pinjaman kepada KMP Sea Games belum dapat

dikategorikan/ diakui sebagai piutang. Oleh karena itu pencatatan dalam

Neraca dimasukkan sebagai Aset Lain-lain.

Accounting Treatment:

Berdasarkan Undang-undang PNBP Nomor 20 Tahun 1997 bahwa

besarnya nilai bunga yang dapat ditagih/dicatat adalah selama 2 tahun (24

bulan) setelah kewajiban pembayaran angsuran pinjaman ditambah bunga

oleh pihak tertagih dinyatakan macet.

Berdasarkan Dokumen Surat Perjanjian Utang Piutang antara Sekretariat

Negara (selaku PIHAK PERTAMA) dengan KMP Sea Games XIX tahun

1997 di Jakarta (selaku PIHAK KEDUA) Nomor Perj-

02/Setneg/Asum/10/1997 tanggal 8 Oktober 1997, bahwa perhitungan

nilai bunga pinjaman yang dapat ditagih dan dicatat dalam Laporan

Neraca Sekretariat Negara atau Neraca Kementerian Kehutanan adalah

terhitung mulai bulan Oktober 1998 s/d Oktober 2000, dengan total

akumulasi sebesar Rp54.738.033.655,46 (Lima puluh empat milyar tujuh

ratus tiga puluh delapan juta tiga puluh tiga ribu enam ratus lima puluh

lima rupiah empat puluh enam sen), yang terdiri dari Pokok Pinjaman

sebesar Rp35.000.000.000,00 dan bunga pinjaman selama 3 (tiga) tahun

sebesar Rp19.738.033.655,46.

Dengan demikian pencatatan dalam neraca yang semula dicatat dalam

Neraca pada Laporan Keuangan tahun 2009 dan Laporan Keuangan

Semester I Tahun 2010 sebesar Rp118.244.559.912,80 dikoreksi menjadi

Rp54.738.033.655,46 (Lima puluh empat milyar tujuh ratus tiga puluh

delapan juta tiga puluh tiga ribu enam ratus lima puluh lima rupiah empat

puluh enam sen).

Menurut DJKN, nilai piutang seharusnya yang dilaporkan pada neraca

Kementerian Kehutanan hanya sebesar Rp35 milyar yang merupakan

pokok pinjaman, sedangan sisanya sebesar Rp19.738.033.655,46 yang

merupakan bunga pinjaman selama 3 (tiga) tahun seharusnya dicatat oleh

Sekretariat Negara, karena Sekretariat Negara yang membuat perikatan

pinjam meminjam.Sementara ini Kementerian kehutanan masih mencatat

nilai keseluruhan (pokok+bunga).


194


H.6. Pengungkapan Klaim Asuransi Helikopter N-Bell

Berdasarkan Laporan Keuangan Tahun 2007 dan Semester I tahun 2008, Asuransi

Helikopter N Belt sebesar Rp35.486.300.000,00 dan pada Laporan Keuangan

tahun 2008 hanya sebesar Rp32.847.741.200,00 atau terjadi perbedaan

Rp2.638.558.800,00 hal ini dikarenakan :

a. Berdasarkan Tim pemeriksaan BPK-RI atas Laporan Keuangan tahun 2005

bahwa Klaim Assuransi pesawat N-Belt sebesar Rp35.486.300.000,00

b. Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

No.2062/PID.B/2007/PN.JKT.PST tanggal 19 Maret 2008 bahwa besar klaim

asuransi atas pesawat N-Belt tersebut sebesar Rp32.847.741.200,00

c. Atas hal tersebut maka Departemen Kehutanan melakukan penyesuaian nilai

klaim asuransi, dengan mendasarkan putusan pengadilan Negeri Jakarta Pusat

dimaksud.

Lampiran 1.

Setoran Sisa Kas di Bendahara Pengeluaran Kementerian LHK Tahun 2019

Kode Nama Tanggal NTPN NTB Jumlah

1 029.04.427009 Balai Pengelolaan DAS dan Hutan Lindung

Agam Kuantan

62.797.000 09-01-2020 29EF07QLTJF61BNK 000000004293 62.797.000 Pengembalian Sisa TUP TAYL

03-01-2020 B33C461QTUA6O8LK 000000518709 85.756.441 Pengembalian Sisa UP PNBP

03-01-2020 A45703CIEEJ1H6UH 000000537763 64.616.739 Pengembalian Sisa UP RM

06-01-2020 F3B672G4UK0O8QLO 200106770915 625.000 Pengembalian Sisa TUP TAYL

06-01-2020 A94E648VU95H2OTS 200106770473 39.175.000 Pengembalian Sisa TUP TAYL

08-01-2020 90E6C1JNEPED328F 000000096961 7.430.000 Pengembalian Sisa TUP TAYL

08-01-2020 5824C0N9UUS1OQFM 000000677930 15.770.000 Pengembalian Sisa TUP TAYL

08-01-2020 205471JNEPED30UJ 000000093049 71.750.000 Pengembalian Sisa TUP TAYL

06-01-2020 8CE248N3DE1F2LL9 200106750021 165.305 Pengembalian Sisa UP TAYL

06-01-2020 B930E2G4UK0O8OSI 970532593014 32.360.000 Pengembalian Sisa TUP TAYL

08-01-2020 3809B3CIEEJ6V5JV 200108879112 1.553.847.942 Pengembalian Sisa TUP TAYL

08-01-2020 5B9206U8DOSOJVA9 000000820470 137.087.184 Pengembalian Sisa UP TAYL

22-01-2020 426BB48VU9611A9Q 901281931537 1.210.000 Pengembalian Sisa UP TAYL

5 029.06.239970 Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah

X Jayapura

608.600 07-01-2020 391FF0N9UUS0J3VI 000032108547 608.600 Pengembalian Sisa TUP TAYL

6 029.08.451650 Sekolah Menengah Kejuruan Kehutanan

Negeri di Manokwari

813.500 03-01-2020 91BC27QLTJF0J4J8 949589360558 813.500 Pengembalian Sisa UP TAYL

7 029.10.401818 Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum

LHK Wilayah Maluku Papua

87.914.000 06-01-2020 BDD378N3DE1F5G8V 000000401947 87.914.000 Pengembalian Sisa UP TAYL

2.161.926.711 2.161.926.711 -


Memberamo

138.297.184


Citarum Ciliwung

285.123.180


Bone Bolango

1.586.373.247

NoSatker Saldo Per 31

Des 2019

Setor ke Kas NegaraKeterangan

Lampiran 2.

Setoran Sisa Kas di Bendahara Penerimaan Kementerian LHK Tahun 2019

Kode Nama Tanggal NTPN Jumlah

1 029.05.238446 BALAI TAMAN NASIONAL BALURAN 84.865.000 07/01/2020 0D9397QLTJF3Q3S0 84.865.000 Pendapatan wisata alam

2 029.05.238581 BALAI TAMAN NASIONAL TANJUNG

PUTING

16.732.500 02/01/2020 8480248VU95DRB36 16.732.500 Pendapatan wisata alam

3 029.05.238687 BALAI KONSERVASI SUMBER DAYA

ALAM BALI

68.960.000 08/01/2020 3290C61QTUAB01JE 68.960.000 Pendapatan dari karcis masuk TWA

4 029.05.239917 BALAI BESAR KONSERVASI SUMBER

DAYA ALAM PAPUA

2.500.000 08/01/2020 B80393CIEEJ6VEV1 2.500.000 Pendapatan atas iuran izin pengedar dalam negeri

5 029.05.239921 BALAI BESAR KONSERVASI SUMBER

DAYA ALAM PAPUA BARAT

41.000 07/01/2020 C83460N9UUS0HJUM 10.500 Pendapatan dari Iuran di Bidang Lingkungan Hidup

dan Kehutanan belum disetor dikarenakan terjadi

kendala dalam pembuatan billing setoran

07/01/2020 23ECA1JNEPECUJK3 175.000 Setoran Pendapatan dari Iuran di Bidang

Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2019

digabungkan dengan pendapatan PNBP Tahun 2020

6 029.05.574315 BALAI TAMAN NASIONAL GUNUNG

CEREMAI

980.000 08/01/2020 7D4190N9UUS1NNGU 980.000 Pendapatan wisata alam pendakian dengan sistem

booking online

7 029.05.604172 9.275.000 07/01/2020 F476D7QLTJF2PURI 6.640.000 Pendapatan wisata alam

07/01/2020 04E8F0N9UURVI09I 1.800.000 Pendapatan sewa kamar pondok wisata

07/01/2020 6BD4048VU95H600K 835.000 Pendapatan wisata alam

8 029.05.604299 BALAI BESAR TAMAN NASIONAL

BETUNG KERIHUN DAN DANAU

SENTARUM

155.000 11/12/2020 E0B9A8N3D5OCKNGF 155.000 Merupakan setoran atas pendapatan wisata alam

yang gagal tersetor ke kas negara di tahun 2019,

baru diauto debet oleh bank di tahun 2020 dengan

menggunakan kode billing yang sama

9 029.05.604311 BALAI TAMAN NASIONAL KELIMUTU 6.340.000 03/01/2020 6072248VU95EV1C0 6.340.000 Pendapatan wisata alam

06/01/2020 4CE251JNEPE9OGFV 40.000

06/01/2020 5BCEE3CIEEJ2JFFJ 255.000

06/01/2020 991C56U8DOSK6CEF 1.055.000

06/01/2020 D56B37QLTJF0JAKM 160.000

06/01/2020 172DE55DE3NRCEF3 255.000

Pendapatan wisata alam SPTN Wilayah I Nanga

Pinoh

NoSatker Saldo Per 31 Des

2019

Setor ke Kas NegaraPenjelasan

BALAI TAMAN NASIONAL MERU BETIRI

10 029.05.604371 BALAI TAMAN NASIONAL BUKIT BAKA

BUKIT RAYA

2.492.500

Kode Nama Tanggal NTPN JumlahNo

Satker Saldo Per 31 Des

2019

Setor ke Kas NegaraPenjelasan

06/01/2020 7E70455DE3NRDCN7 127.500

- - 180.000 Dikembalikan ke pengunjung melalui petugas

pemungut karena terdapat kesalahan perhitungan

untuk kegiatan pendakian pada tanggal 23 s/d 31

Desember 2019

06/01/2020 EA1542G4UK0M50JS 380.000

06/01/2020 C2F272G4UK0M4UEQ 40.000

192.341.000 192.485.500

Pendapatan wisata alam SPTN Wilayah II Kasongan

Gili Lawa ( dok : BTN Komodo)

::Koleksi Foto Direktorat Jenderal KSDAE::

Penampakan Karang (dok : BTN Takabonerate) Sunrise Danau Kelimutu (dok : BTN Kelimutu)

Dermaga Pulau Menipo (dok : BBKSDA NTT) Bukit Lumpur Masin Ulik ( dok : BBKSDA NTT)

Documents

LAPORAN KEUANGAN Laporan Keuangan. Aset A.6.5. Aset 1. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari