1

LAPORAN KEGIATAN

SEMINAR NASIONAL PEMBELAJARAN SEJARAH KONTROVERSIAL:

PROBLEM DAN SOLUSI

Surakarta, 28 Mei 2009

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SEJARAH PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA

2009

2

PENGESAHAN

Laporan dari Ketua Panitia dengan kegiatan sebagai berikut

Kegiatan : SEMINAR NASIONAL REFLEKSI KEBANGKITAN NASIONAL

Tema : PEMBELAJARAN SEJARAH KONTROVERSIAL: PROBLEM DAN

SOLUSI

Pelaksanaan : Kamis, 28 Mei 2009

Tempat : Aula Gedung Program Pascasarjana Universitas Sebelas

Maret

Dapat disahkan oleh Direktur Program Pascasarjana Universitas Sebelas

Maret

Pada :

Direktur, Prof. Drs. Suranto, M.Sc.,Ph.D NIP. 131 472 192

3

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kepada Allah s.w.t, berkat limpahan rahmat

dan hidayahNya kami telah berhasil menyelesaikan laporan kegiatan Seminar

Nasional dengan judul Fenomena Pembelajaran Sejarah Kontroversial:

Problem dan Solusi. Kegiatan seminar diselenggarakan dalam rangka Refleksi

Kebangkitan Nasional 2009 dan sekaligus sebagai bentuk partisipasi

Program Studi Pendidikan Sejarah PPs. UNS dalam rangka mencari solusi

yang tepat mengenai pembelajaran sejarah kontroversi yang berlangsung di

sekolah dasar dan menengah.

Kegiatan Seminar sehari mendapat sambutan yang cukup positif dari

berbagai pihak, seperti kalangan akademisi, guru, dosen, pejabat, wartawan,

LSM, dan kelompok masyarakat lainnya yang menaruh minat pada masalah-

masalah sejarah dan pembelajaran sejarah di sekolah. Dalam kesempatan ini

kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak, yang dengan caranya

masing-masing telah membantu kelancaran pelaksanaan seminar. Sudah

tentu dalam kegiatan ini masih dijumpai beberapa kelemahan dan

kekurangan, untuk itu kami membuka diri menerima saran, masukan, dan

kritik yang bertujuan untuk memperbaiki kegiatan serupa di masa yang akan

datang.

Surakarta, 28 Mei 2009

Panitia Seminar

4

BAB I PENDAHULUAN

A. Judul Kegiatan

Seminar Nasional “Fenomena Pembelajaran Sejarah Kontroversial: Problem dan Solusi”

B. Latar Belakang Kegiatan

Sifat kontroversial hampir selalu ada dalam sejarah. Hal ini karena sejarah senantiasa berproses dan bukan sebagai suatu hal yang sudah selesai, sehingga ada kecenderungan munculnya fakta-fakta dan interpretasi-interpretasi baru terhadap suatu peristiwa sejarah. Sejarah kontroversial senantiasa muncul akibat perbedaan pandangan tentang suatu peristiwa dikalangan sejarawan atau masyarakat yang dilandasi perbedaan perolehan sumber sampai dengan masalah interpretasi yang berbeda. Kochhar (2008:450) menyatakan bahwa “hampir setiap hal yang kita ajarkan merupakan sesuatu yang kontroversial atau memiliki unsur kontroversi di dalamnya. Semakin banyak kita menginterpretasikan masa sekarang dengan bantuan masa lalu, semakin besar pula kemungkinan kita menemukan isu-isu kontroversial”.

Sifat sejarah yang kontroversial ini memberikan pengaruh dalam pembelajaran sejarah di dalam kelas. Adanya pembelajaran sejarah kontroversial sebenarnya merupakan suatu keniscayaan. Hal ini karena materi yang menjadi bahan dalam pembelajaran adalah materi yang diangkat dari peristiwa sejarah yang bersifat kontroversial. Beberapa peristiwa sejarah yang dapat diklasifikasikan masih bersifat kontroversial antara lain Gerakan 30 September, peristiwa seputar Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar), Serangan Umum 1 Maret 1949, lahirnya Pancasila, lahirnya Orde Baru, dan Integrasi Timor-Timur.

Pengajaran materi sejarah yang bersifat kontroversial sebagai satuan dari pendidikan sejarah memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat. Pengajaran sejarah yang bersifat kontroversial dengan memberikan argumentasi yang kuat dan logis tentang pendapat-pendapat yang berbeda itu memiliki beberapa tujuan. Abu Su’ud (1993:20-21) menyatakan bahwa pengembangan pola isu kontroversial dalam kelas sejarah bertujuan untuk mencapai (1) peningkatan daya penalaran, (2) peningkatan daya kritik sosial, (3) peningkatan kepekaan sosial, (4) peningkatan toleransi dalam perbedaan pendapat, (5) peningkatan keberanian pengungkapan pendapat secara demokratis, serta (6) peningkatan kemampuan menjadi warga negara yang bertanggung jawab.

Pembelajaran sejarah kontroversial mengalami titik balik pada saat reformasi. Semenjak bergulirnya reformasi, perubahan-perubahan terjadi dalam berbagai aspek kehidupan bangsa Indonesia. Salah satu perubahan yang paling menonjol adalah dengan terwujudnya satu keadaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengemukakan pendapatnya secara bebas. Terwujudnya kebebasan dalam mengungkapkan pendapat ini menjadi satu indikator dari pencapaian iklim yang demokratis dalam sebuah sistem pemerintahan. Reformasi dengan demikian telah mengubah mind set atau

5

pola pikir sebagian besar masyarakat menjadi lebih terbuka dan memiliki keluasan pandangan tentang kondisi diri dan lingkungannya.

Dalam pelaksanaannya di dalam kelas, terjadi hal yang berlawanan dengan semangat reformasi pada pembelajaran sejarah kontroversial. Dalam pembelajaran sejarah kontroversial, terjadi ketidaksesuaian antara semangat reformasi yang menunjung tinggi semangat keterbukaan dan kebebasan mengemukakan pendapat dengan kenyataan pendidikan sejarah pada saat ini, yakni adanya seperangkat kebijakan pemerintah yang masih belum membuka peluang yang maksimal untuk pengembangan proses berpikir kritis. Hal ini nampak dikeluarkannya Surat Keputusan Jaksa Agung Nomor 019/A/JA/03/2007 pada tanggal 5 Maret 2007 yang melarang buku-buku pelajaran sejarah yang tidak membahas pemberontakan (PKI) tahun 1948 dan 1965. Akibatnya, terjadi penarikan buku ajar besar-besaran disertai dengan pemusnaham buku tersebut secara massal. Adanya kenyataan yang seperti ini merupakan salah satu hal yang menghilangkan kaidah sejarah sebagai ilmu, sekaligus menjadikan sejarah sebagai alat indoktrinasi untuk menghasilkan pengikut yang penurut (Purwanto, 2006:270). Hal ini justru akan menimbulkan permasalahan baru dalam masyarakat dengan adanya “dosa sejarah” berupa vonis bersalah terhadap suatu kelompok masyarakat dan “dendam sejarah” berupa kebencian terhadap dari suatu kelompok masyarakat kepada kelompok lain akibat suatu peristiwa sejarah.

Oleh karena itu, materi-materi yang diajarkan masih sebatas pada materi-materi yang tidak memberikan pengaruh dan bersinggungan langsung dengan masyarakat, seperi materi-materi dari sejarah yang terjadinya jauh dari masa sekarang. Sementara itu, materi-materi sejarah kontemporer yang bersifat sensitif dan politis belum diajarkan secara maksimal. Selain itu pada pelaksanaannya, intervensi penguasa masih sangat kuat dalam pendidikan sejarah. Dengan demikian, pelaksanaan pembelajaran sejarah kontroversial masih belum berjalan secara maksimal.

Hal tersebut tentu saja memunculkan berbagai tanda tanya dalam pembelajaran sejarah, khususnya sejarah kontroversial. beberapa permasalahan yang muncul dalam pembelajaran sejarah kontroversial antara lain: Apakah sejarah kontroversial yang dilandasi semangat kebebasan menjadi hal yang tabu untuk diajarkan? Bagaimana guru sejarah menyikapi sejarah kontroversial? bagaimana mengajarkan sejarah kontroversial dalam kelas sejarah?

Melihat realitas tersebut, upaya untuk memecahkan masalah tesebut harus segera ditemukan untuk mewujudkan pendidikan sejarah yang membebaskan dan mencerdaskan. Atas dasar pemikiran itulah Prodi Pendidikan Sejarah Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret (UNS) bermaksud mengadakan seminar tentang “Fenomena Pembelajaran Sejarah Kontroversial” sebagai salah satu upaya memperbaiki pendidikan sejarah di Indonesia. Seminar ini sekaligus sebagai satu rangkaian peringatan dan refleksi kebangkitan nasional yang pada tahun ini telah memasuki masa 101 tahun.

6

C. Permasalahan 1. Pembelajaran sejarah di sekolah-sekolah dasar dan menengah masih

dihadapkan pada kesulitan yang berkaitan dengan sejarah yang controversial, sehingga guru sejarah seringkali sulit menyampaikan fakta sejarah yang sesungguhnya terjadi.

2. Materi sejarah yang diajarkan di sekolah seringkali masih menjadi polemic dan perdebatan di tengah-tengah masyarakat, menyangkut ketepatan historis yang melingkupi sebuah peristiwa ataupun tokoh tertentu atau pahlawan.

3. Adanya dikotomi sejarah resmi dan sejarah akademik yang seolah-olah keduanya tidak ada kaitan sama sekali dalam proses pembelajaran sejarah di sekolah. Dikotomi itu justru mempertajam polemic dan perdebatan sejarah yang masih dianggap “kontroversial”.

4. Terjadinya kebijakan yang kontraproduktif menyangkut buku-buku sejarah yang dianggap kontroversial sehingga terjadi pelarangan atau pemusnahan buku-buku sejarah yang menyajikan versi yang berbeda dengan versi sejarah resmi.

D. Tujuan Kegiatan

1. Menganalisis permasalahan pembelajaran sejarah kontroversial di sekolah

2. Memberikan pemahaman baru bagi guru sejarah dan masyarakat yang berminat dalam studi sejarah tentang pembelajaran sejarah kontroversial di sekolah

3. Memberikan alternatif kerangka pikir dalam pembelajaran sejarah kontroversial

E. Sasaran 1. Terselenggaranya kegiatan Seminar Nasional dengan tema perkembangan

budaya politik Indonesia dilihat dari perspektif sejarah. 2. Kegiatan ini diikuti oleh masyarakat luas yang datang dari berbagai

kalangan, seperti politisi, pejabat pemerintah, dosen, guru, mahasiswa, LSM, wartawan, budayawan, dan pemerhati masalah-masalah sosial politik lainnya; yang jumlahnya sekitar 246 orang.

F. Manfaat Kegiatan

1. Dapat menambah pengetahuan dan wawasan kesejaraan yang bermanfaat untuk memahami dinamika social politik masyarakat Indonesia masa kini dan masa depan.

2. Dapat menambah pengetahuan dan pemahaman kita terhadap beberapa fakta sejarah yang masih menajdi perdebatan masyarakat sehingga perlu didialogkan bersama untuk memperoleh kepastian historis yang lebih sahih.

3. Dapat menumbuhkan kesadaran bersama tentang perlunya pemahaman sejarah secara benar sehingga nilai-nilai dan makna historis yang hendak disampaikan kepada peserta didik tidak menyimpang dari tujuan pembelajaran sejarah.

7

G. Pelaksana 1. Kegiatan dilaksanakan oleh Panitia Seminar yang ditunjuk oleh Ketua

Program Studi Pendidikan Sejarah atas persetujuan Direktur PPs Universitas Sebelas Maret.

2. Panitia Pelaksana: Penanggungjawab : Ketua Prodi Pendidikan Sejarah Ketua : Dr. W a r t o, M.Hum. Sekretaris : Dra. Sutiyah, M.Pd., M.Hum Bendahara : Prof. Dr. Siswandari, M.Stat Seksi-Seksi : a. Seksi Acara dan Persidangan Syaiful Amin, S.Pd. Tsabit A. Ahmad, S.Pd. Dra. T.M. Endah H

Drs. Amal Hamzah Devi Ruspitasari, S.H.

b. Seksi Konsumsi Dra. Waryanti Dra. Siti Sundari R. Tatik Budi R. S.Pd.

Darwati, S.Pd. I Made Ratih Rosnawati, S.Pd.

c. Seksi Perlengkapan Gerdjito S, S.Pd. Sagino, S.Pd. Drs. Sutrisno

Drs. Kasimanudin I Sulistiawati, S.Pd. Yudi S., S.Pd.

d. Seksi Administrasi dan Kesekretariatan Dra. Sri Endah Rida Rini Herliyanti, S.Pd. Drs. Amin Hidayat

Dra. Yuliani Sri Widianingsih Agni Era Hapsari, S.Pd. Agus Mursidi, S.Pd.

e. Seksi Dokumentasi Drs. Hariyanto Winarto Qurotu Ainin, S.Pd.

Ketut Sdana Arta, S.Pd. Sarwaningsih, S.Pd.

f. Seksi Humas dan Sponsorship Drs. Sarijo Sarilan, S.Pd. Dra. Umi Maimanah

Drs. Suroto Didik Wardoyo, S.Pd.

2

H. Pemakalah 1. Dr. Asvi Warman Adam dari LIPI

Subtema : Permasalahan Sejarah Kontroversial di Indonesia: Penyebab, Perkembangan, dan Implikasinya dalam Pembelajaran Sejarah

2. Prof. Dr. Bambang Purwanto dari Universitas Gadjah Mada Subtema : Posisi Sejarah Kontroversial dalam Kurikulum Sejarah dan

Praksis Pembelajarannya

3. Drs. Tri Widodo, M.Pd. dari MGMP Kab. Wonogiri Subtema : Praksis Pelaksanaan Pembelajaran Sejarah Kontroversial

dan Peran MGMP dalam Mengatasi Permasalahan Pembelajaran Sejarah Kontroversial

I. Waktu Pelaksanaan

Kegiatan seminar nasional dalam rangka refleksi kebangkitan nasional ini dilaksanakan pada: Hari dan tanggal : Kamis, 28 Mei 2009 Waktu : 09.00-13.30 WIB Tempat : Aula lantai 3 gedung Pascasarjana Universitas Sebelas

Maret (UNS) Surakarta

J. Pendanaan Dana pelaksanaan kegiatan seminar ini berasal dari DIPA Program Studi Pendidikan Sejarah PPs. UNS Tahun Anggaran 2009 dan kontribusi peserta. Laporan keuangan kegiatan terlampir.

3

BAB II HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Seminar

1. Sambutan : a. Ketua Panitia : Dr. Warto M. Hum

Kegiatan Seminar dalam rangka menyambut Kebangkitan Nasional. Alasan pemilihan tema ; 1) Didorong suatu kenyataan praktek pembelajaran guru dihadapkan

dalam situasi yang sulit, materi di buku teks ada yang masih menjadi perdebatan, kontroversial di masyarakat.

2) Masih mendikotomisasikan antara jenis sejarah versi resmi dan versi akademik, seolah sulit dipertemukan/ sering dipertentangkan.

Seminar diikuti sekitar 300 orang, dari berbagai kalangan, guru, dosen, mahasiswa, LSM, wartawan dan kelompok masyarakat lainnya, seperti alumnus dari Sumatera, Kalimantan, Mataram dan sebagainya. Ucapan terimakasih pada semua pihak yang dengan caranya sendiri membantu lancarnya seminar, lainnya secara khusus kepada para sponsor. Meskipun seminar sudah dirancang jauh hari, namun masih banyak kekurangannya, kami mohon maaf.

b. Direktur Program Pasca Sarjana (PPS) UNS : Prof. Drs. Suranto, MSc,

Ph.D. Ucapan selamat datang, Ucapan terima kasih pada pembicara, Kegiatan Prodi Sejarah merupakan salah satu kegiatan akademis yang tidak lepas dari UNS karena Program Paska Sarjana bagian dari UNS. Pada rapat pleno disampaikan oleh Rektor, dalam rangking hipometrik, UNS masuk 10 besar pada Januari, lalu perkembangan kemudian naik menjadi ranking 6. Mendikbud melaporkan bahwa dari 8 besar perguruan tinggi, pendatang baru yang melejit adalah UNS, yang menempati rangking 6. Ranking pertama adalah UI. Walaupun dalam kompas, sempat diberitakan UNS di Jawa Tengah, posisinya masuk di ranking bawah, tapi Himetrik adalah penentuan ranking tingkat dunia, ternyata Brawijaya di bawah UNS. Pelaksanaan seminar, mewujudkan prodi sejarah menunjukkan kemampuan akademis. Dalam hal-hal tertentu, sependapat dengan Bung Karno, ‘jangan sekali-kali melupakan sejarah’. Bagaimana

4

sejarah di Negara maju? Justru pendidikan sejarah diberikan dan diutamakan. Hal ini penting sekali untuk mengantarkan generasi muda membentuk dan memiliki karakternya. Karakter dapat dibentuk sejak dini, akan menjadi warga yang bagus di kemudian hari. Sebaliknya di negara berkembang termasuk di Indonesia, seolah-olah pendidikan sejarah tidak sepenting seperti IPA, matematika, karena di situ ada lomba yang namanya olimpiade. Lalu yang menjadi pertanyaan mengapa di IPS belum ada olimpiade? Judul atau tema seminar sangat menarik, tapi saya berpesan, apakah buktinya ada? Sesuatu yang belum matang, atau final jika nantinya dilemparkan pada anak didik, agar tidak menjadi masalah bagi siswanya. Secara pribadi mengucapkan terimaksih pada Dr. warto dan jajarannya atas terselenggaranya kegiatan seminar ini.

2. Kegiatan Seminar

Riwayat Hidup Pembicara ; a. Dr. Asvi Warman Adam,

Tempat/ tanggal lahir, Bukit tinggi 8 Oktober 1954, domisili di Jakarta selaku peneliti LIPI,

b. Drs. Tri Widodo, perwakilan MGMP Tempat/ tanggal lahir, Wonogiri, 10 Januari 1964, mengajar SMP N 1 Wonogiri

c. Dr. Bambang Purwanto, Staf Pengajar Jurusan Sejarah Fakultas Ilmu Budaya UGM Yogyakarta, Tempat/ tanggal lahir, Bangka 17 September 1961

Penyaji 1: Asvi Warman Adam,

Istilah kontroversi sejarah baru terdengar belakangan, 1998, pada orde baru nyaris tindak ada. Kontroversi artinya perdebatan, pertentangan, pada orde baru tidak ada, karena adanya hanya 1 versi, yaitu versi Orde Baru. Salah satu yang kontroversial adalah buku tentang PKI, 1995 dilarang, tidak boleh ada kontroversi.

Sartono, mengundurkan diri, tidak ada pada penyusun SNI. Pada buku karangan Nugroho, Pejuang dan Prajurit, gambar saat proklamasi wajah Sukarno tidak ada, kemudian Abdurrahman Surjomihardjo, menelepon pada penerbit untuk protes, namun tidak ada jawaban atau alasan yang diberikan, dan pada terbitan ke dua sudah ada gambar wajah Sukarno.

Nasution menyusun buku, 40 Hari Kegagalan G 30 S, belum ada kata PKI di belakang G 30 S, walau di tulis dalam waktu singkat, termasuk buku laris.

Setelah Orba, baru muncul kontroveri, karena sudah ada kebebasan pers, pendapat, televisi tidak takut lagi membuat film dokumenter yang beda versi dengan pemerintah, misal tentang G 30 S, Supersemar dan Serangan umum 1 Maret 1949.

Berbicara tentang pelurusan sejarah, adalah koreksi terhadap kekeliruan sejarah yang tidak tepat tetang masa lalu. AURI mendapat

5

stigma, kelompok yang di cap PKI, Sukarnois, merasa dipinggirkan. Di sini AURI berkepentingan meluruskan sejarah. Film G 30 S/PKI, yang ditayangkan rutin tiap tahun pada 30 September, lembaga pertama yang meminta untuk menghentikan penayangan justru dari AURI.

Unsur pelurusan sejarah itu memungkinkan kalau ada penggeraknya, disegani oleh pemerintah. Ini terbukti adanya Marskal Joko Suyanto dari AURI telah dipercaya menjadi panglima TNI, ini di anggap pelurusan di tubuh AURI berhasil.

Kurikulum yang berusaha menghilangkan PKI pada kata G 30 S di anggap resistensi, sekarang ini muncul lagi kata PKI, berarti pelurusan belum berhasil. Tentang Anak Agung Gde Agung, saat diusulkan menjadi pahlawan nasional justru datangnya dari DI Yogyakarta. Hal ini diprotes lembaga veteran di Bali yang melihat kekerasan yang dilakukan Anak Agung. Gelar pahlawan nasional untuk Anak Agung tidak layak, perlu dipertimbangkan, apalagi sempat korupsi. Kriteria layak gelar pahlawan nasional pada figure yang tidak punya cacat, seperti memberontak, ini sulit, sosok Safrudin dicap sebagai pemberontak, tidak diangkat, namun Moh. Natsir, telah diangkat, apakah kriterianya sudah diubah?

Persoalan kontroversi bukan sekadar persoalan keilmuan, dibalik ini ada persoalan kemanusiaan. G 30 pakai PKI atau tidak hanya sekedar istilah, tapi dilapangan menimbulkan dampak yang luas, keluarganya merasa didiskriminasi. Soal kontroversi bukan sekedar benar atau tidak, tapi ada dampak yang luas tentang persoalan itu. Seperti usulan orang tionghoa menjadi pahlawan nasional (dari Asvi), melihat perseolan pribumi dengan Tionghoa, kerusuhan yang terjadi karena 3 hal : 1. kesenjangan ekonomi 2. mereka dianggap orang asing 3. mereka dianggap tidak ikut dalam perjuangan bangsa indonesia

Maka mencoba menghilangkan penyebab yang ke 3, memang

salah satu seperti persolan ekonomi ya, tapi itu hal lain. Pendapat yang menyatakan orang Thionghoa tidak ikut dalam perjuangan itu salah, seorang John Lie yang menerobos pasukan Belanda merupakan contoh. Bahwa kalau ada orang Thionghoa yang diangkat menjadi pahlawan nasional mereka sudah dianggap sama dengan suku yang lain di Indonesia.

Pada tahun ini sudah diterbitkan kembali oleh balai pustaka, Sejarah nasional edisi pemutahiran, 6 jilid harga Rp 825.000,00. Di buku itu masih ada hal-hal yang versi lama, tentang Bung Karno yang menimbulkan kontroversi. Mestinya di buku standar tidak ada lagi sampai ke hal yang masih kontroversi. Suharto mengundurkan diri itu tidak benar, tapi menghentikan diri. Kalau mengundurkan diri harus mempertanggungjwabkan, tapi tidak dilakukan Suharto. Buku 8 jilid yang dipimpin Taufik Abdullah baru sampulnya.

Penyaji 2: Prof. Dr. Bambang Purwanto

Ucapan terimakasih,

6

Klarivikasi bahwa ahlinya pembelajaran Sejarah justru di sini (UNS), saya hanya menyadari bahwa apa yang disebut pendidikan Sejarah harus dijembatani.

Berbicara sejarah kontraversial, bila hanya tentang G 30 S, lahirnya Pancasila, itu berlebihan, di luar persoalan pembelajaran sejarah. Persoalan kontroversial jangan direduksi pada yang tertentu saja, banyak hal yang lain.

James W. Loewen, menyatakan bahwa ‘Kebohongan yang guruku ajarkan padaku’, dan pernyataan ‘sejarah merupakan satu-satunya bidang ilmu jika semakin banyak diajarkan dan dipelajari siswa akan membuat mereka menjadi semakin bodoh.’

Dalam pembelajaran sejarah kontroversial masalahnya pada bohong dan salah. Mestinya memintarkan kita menjadi bijak, santun, hal yang baik. Melihat Tema yang di sampaikan panitia, sejarah dalam arti luas dan terbatas tidak lepas dari persoalan kontraversial, karena sejarah merupakan keniscayaan. Apakah sama dengan kebohongan dan kesalahan. Apakah yang kontroversial sejarah sebagai bahan ajar, kurikulum, atau peristiwanya saja. Mereduksi hanya pada tataran Supersemar, G 30 S, itu hanya mereduksi sesuatu. Diponegoro itu pahlwan apa bukan itu? Kalau tanya pada pihak keraton Jogja, jawabannya nanti dulu, ia dicap sebagai pemberontak. Maka mengacu tema, pengertian kontroversial sejarah sebagai peristiwa, kontek lain, bisa kontroversial politis dan bisa kontroversial keilmuan.

Secara teoretik sejarah dan pembelajaran menjadi kontroversial bila penulisan sejarah, kurikulum dan proses pembelajarannya menyatu menjadi alat politik. Intinya sejarah sebagai sebuah naratif itu subjektif, karena pasti memiliki tujuan tertentu pasti subjektif. Kondisi itu tercipta karena keterbatasan wawasan yang membangun historiografi para penyusun kurikulum dan pembelajar sejarah (guru). Pendapat ‘Kurikulum itu bukan ilmu tapi kesepakatan’, diucapkan di ruang Depdiknas, ini berarti kurikulum itu adalah politis. Pertimbangan atas kurikulum bukan keilmuan ternyata pertimbangan politis.

Apakah dan mengapa sejarah kontroversial ? Keberadaan sejarah dalam kontroversial pada kurikulum lebih dipertimbangkan politk daripada akademik. Bukan untuk menghadirkan pengetahuan berfikir yang bersumber pada keilmuan. Sekedar kepentingan politik memuaskan penguasa. Sebenarnya kita perlu menghadirkan keberagaman, kontroversial dimasukkan dalam kurikulum bukan hal yang menakutkan, namun justru untuk mempelajari keberagaman.Tidak semua peristiwa sejarah kontroversial harus diberikan pada siswa.

Apakah guru/sekolah memiliki kontrol atas kurikulum sejarah? Ada 2 alasan : (1) Alasan politis dan (2) Bekal keilmuan. Guru hanya berbekal pengetahuan yang cukup, punya substansi tapi tidak bisa berpikir secara historis. Sebenarnya berpikir historis bukan hanya milik para peneliti sejarah. Ketika berhadapan pada sejarah kontroversial para guru tidak bisa berpikir historis, akibatnya pembelajaran sejarah hanya pembenaran dari penguasa, guru sebagai agen politis penguasa. Para guru mesti punya kemampuan menulis teks pembelajaran sejarah yang sesuai dengan perkembangan siswa. Pembusukan terus terjadi, kebohongan dan

7

kesalahan diterima sebagai kewajaran, apakah kita gembira terus menjadi pecundang? Jangan-jangan kita tidak ada pilihan.

Kata akhir “Jangan pernah takut bahwa perbedaan, keberagaman akan menyebabkan kita berantem, disintegrasi. Pendidikan kita harus mengalami perubahan yang drastis, kalau kita ingin berubah.”

Penyaji 3: Drs. Tri Widodo, M.Pd. Ucapan terimakasih, Bila tulisan itu (makalah saya) ibarat sebuah batu, silahkan bapak

ibu menggosoknya. Proses perubahan memiliki nilai keabadian perubahan itu. Pembelajar adalah kata, pemimpin adalah kalimat, guru adalah makna. Kita dilapangan bisa mengatakan kontroversi sejarah karena ada pembanding. Akan permasalah buku Amin Rais, Agenda mendesak bangsa untuk menyelamatkan Bangsa Indonesia. Manusia maklhuk unik dan agak aneh sekalipun sejarah selalu berulang, dan tidak mampu untuk tidak mengulangi sejarah yang buruk. Sejarah sebuah kontuitas, yang dibutuhkan sejarah adalah kejujuran. Yang susah kejujuran sejarah dan sejarah kejujuran. Nabi Muhammad SAW bersabda “ barang siapa yang meiliki masa sekarang lebih baik dari masa lalunya maka ia termasuk orang yang untung, dan barang siapa….. dst.

Menyangkut G 30 S, adalah yang ada Gerakan 30 September tanpa PKI, Dalam pemahaman kita bersama dilapangan tidak ada persoalan, menyampaikan apa adanya, sesuai buku paket, tidak pernah mempersoalkan kontroversi tidaknya. Dalam skala lebih luas pembelajaran malah menjadi sumber masalah, perubahan dari pemerintah hanya sekedar kosmetik atau malah diobok-obok. Romantissisme histories, disanjung. Menyadari bahwa sejarah dapat membantu siswa membuat perilaku manusia pada masa lampau sekarang dan akan datang. Antara idealitas dan realitas banyak yang tidak menyambung di lapangan, adalah mestinya sejarah perlu ditata sebagai pola yang menarik sejarah sebagai guru. Sejarah menjadi sesuatu yang dikisahkan oleh guru siswa sebagai mesin, suatu saat dicetak kembali, pada ulangan menjadi angka.

Pembelajaran sejarah di sekolah penuh dengan kontroversi, bahkan dijejalkan sangat jauh hal dari kebutuhan siswa. Mestinya sejarah menjadi historistik yang dibutuhkan siswa. Seharusnya pembelajaran sejarah diarahkan learning by doing, dan sebagainya.

Panggung sejarah sebenarnya dimainkan tokoh terbaik dan tokoh terburuk di atas dunia. Endingnya belum tentu yang baik yang menang. Tapi dalam pembelajaran sejarah lain. Emosional hapinas, estetika happiness, Moral happiness, Spiritual hapines

3. Sessi Tanya Jawab 1 :

a. Pertanyaan umum, dari moderator : Apa yang harus dilakukan oleh guru sepulang dari seminar ini?

8

b. Dr. Sri Haryati Untuk Prof. Bambang ; 1) Pembelajaran sejarah sangat subjektif, sejarah dikatakan sebagai

ilmu, unsur universal tidak ada, berarti tidak masuk kategori ilmu, mohon tanggapan

2) Apakah kontradiksi sumber dari kebohongan, kesalahan? Untuk Dr. Asvi 1) Terkait masalah pahlawan nasional, bagaimana merumuskan

seorang pahlawan nasional. Nampaknya pahlawan nasional hanya pada satu bidang saja yaitu pejuang saja, tidak pada bidang yang lain ?

2) Hilangnya stigma tentang trauma PKI, terbukti missal anggota MPR yg menulis saya bangga sebagai orang PKI ?

Untuk Bpk. Tri Widodo 1) Ada sejarah kejujuran dan kejujuran sejarah itu apa ? apa sama

dengan metafor celana dalam dan dalam celana ?

c. Aditya 1) Sejarah kontroversial bukan suatu masalah, suatu hal yang wajar,

sejarah yang multi versi adalah sejarah yang sehat. Maka sejarah kontroversial/multi versi yang sehat, justru yang tidak sehat sejarah yang monoversi. Kalau pelurusan sejarah itu berbahaya. Bagaimana tanggapan dari Pak Asvi dan Pak Bambang?

2) Untuk Pak Tri kejujuran sejarah justru menyampaikan semua versi sejarah yang ada. Bagaimana tanggapan bapak?

d. Anto Edi wilianto UMS Surakarta

1) Semua materi sejarah kontroverisal. Karena metodologi sejarah memungkinkan kontroversial karena ada interpretasi, untuk kepentingan politik, dsb. Sejarah itu memang ilmu kontroversial.

2) Forum MGMP pun tidak mampu mengatasi masalah kontroversi. Bagaimana tanggapan?

e. Perwakilan Mataram

1) Pembelajaran sejarah kontroversial, sepakat kalau seandainya pembelajaran sejarah kontroversial tetap dimasukkan dalam pembelajaran, tentang kejujuran bagaimana untuk lebih menata kembali? Ada sebuah sabda, “yang menentukan baik buruk adalah para ahli fakir yaitu penguasa”.

4. Tanggapan Sessi 1

a. Dr. Asvi Warman Adam Kriteria pahlawan nasional, adalah orang yang berjasa sangat

besar terhadap bangsa Indonesia, bila tanpa diembel-embeli tanpa cacat, itu sangat mudah, missal Nasir, mosi integralnya RIS menjadi RI

9

itu mwengangkat nilaia persatuan, tidak dikaitkan pernah melakukan “pemberontakkan”. Orang yang masuk petisi 50 tidak boleh menjadi pahlawan. Orang yg akan diangkat menjadi pahlawan nas dikaitkan dengan aktifitas yg digelutinya, missal Ismail Marzuki yg menggeluti sebagai komponis. Ir. Suratin pendiri PSSI tetapi pengusulan pahlawan ditolak.

Sejarah kontroversi wajar saja memang interpretasi bisa saja berbeda, masalahnya mengajarkan sejarah ada pedoman, rujukan, ada buku babon, SNI yang menjadi masalah hanya di jilid 6. Salah satu tujuan sejarah belajar masa lampau agar tidak terpelosok pada lobang yang sama, misal masalah penculikan sudah ada sejak tahun lima puluhan, 1997, ada aktifis yg diculik, inilah kesalahan-kesalahan dalam pembelajaran sejarah yang tidak dituntaskan. Jadi guru harus menyampaikan kegetiran sejarah sesuai dengan nilai-nilai apa yang akan disampaikan di kelas.

Apakah pelurusan sejarah tidak berbahaya? Ya kita menghilangkan monopoli itu, intinya yang penting proses demokratisasi, agar murid-murid di kelas bisa berdebat kritis. Saran kita harus menolak kalo terjadi upaya monopoli penguasa.

b. Prof. Dr. Bambang Purwanto

Yang dilakukan guru sepulang dari sini, manfaatkan sertifikat itu. Kemudian, bila berbicara ilmu sosial, ilmu sebagai sebuah universal, hampir semua ilmu sosial itu subjektif. Universal itu kalau diterima oleh Barat, itulah hegemoni yang sekarang ada. Di dunia Barat hampir seluruh universalitas itu kalau ada hegemoni. Sejarah ilmu atau bukan, debat kusir, Ada hal beda antar kontraversial dengan subjektifitas. Yang kita lawan subjektivitas politis bukan subjektivitas keilmuan. Kalau kita tidak cukup ilmu akan terjebak kesalahan dan kebohongan. Bagaimana mengurangi sebanyak mungkin subjektif sehingga akan lebih objektif. Dalam sejarah islam sama saja tidak lebih baik atau absolute, bicara kadar,. Kontraversi keilmuan bisa di atas, namun kontraversi politis ini sulit karena jauh dari jangkauan kita.

Sebagai contoh adalah Prof Sartono Kartodirdjo dengan metodologi sejarah /sejarah multi dimensional sebenarnya perlawanan Pak Sartono kepada rezim. Hal paling mudah untuk menyelamatkan ilmu dan dari tekanan politis. Melawan tidak dengan berapi-api, namun melalui tulisan yang dihadirkan dengan metodologi kesejarahan. Berbeda itu adalah anugerah, bukan sebuah malapetaka. Menggugat apakah akan membangun sebuah mono, ada hal yang lebih. Guru baiknya juga menguasai sejarah sebagai ilmu, bukan sekedar bagaimana mengajar dan substansi, tapi darimana asalnya itu tersusun. Menurut Sartono, kalau mau mengajar sejarah agar tidak bohong dan salah ya belajar yang banyak, atau memahami. Namun juga guru belajar menulis, karena kita membangun. SD pembejaran sejarah estetis, SMP adalah Etis dan SMA adalah Kritis. Bagaimana kita menghadirkan pembelajaran sejarah estetis untuk SD, etis untuk SMP dan kritis untuk SMA.

10

c. Drs. Tri Widodo, M.Pd.

Kejujuran sejarah dengan sejarah kejujuran itu metaphor berbeda dengan celana dalam dengan dalam celana. Ada warung kejujuran di suatu sekolah, adalah teknik jual beli yang bebas berdasar kejujuran. Bagaimana kita menangkap sesuatu itu bukan sekedar dimensi kulitnya saja. Bila kita sudah masuk ke dalamnya ada pengendalian motif. Sejarah kejujuran lebih pada perilakunya, behafiornya. Ketika belajar tentang kontroversi dilapangan esensinya berbeda ketika disebutkan dengan PKI atau tidak dengan PKI untuk G 30 S. Kita harus merujuk atau mengadopsi yang paling pas, sumber apa.

5. Sessi Tanya Jawab 2

a. Bambang 1) Kritik untuk penulisan tahun di spanduk keliru, tahun 2008,

seharusnya 2009 2) Apakah di luar negeri disebutkan Belanda sebagai penjajah, apa

hanya di Indonesia? 3) Dalam pembelajaran pakai buku, sudah melalui BSNP berarti pakai

buku itu, padahal ada ujian bersama, kenapa sejarah tidak di UN-kan ?

4) Untuk Pak Tri, bagaimana menyikapi yang kontroversi, dan untuk SMP mungki tahun depan di UN-kan , bagaimana menyikapi yang kontraversi, dan bila ada 2 kontrversi bagaimana menyikapi.

b. Nurohmad

1) Memfokuskan pada pembelajarannya, berharap pada pembentukan karakter bangsa, sentuhannya kurang fokus. Mohon gambaran agar kemudian hari guru sejarah bukan sebatas penyampai informasi, untuk persiapan ujian. Nilai apa yang seharusnya diwariskan kepada anak, dulu kancil nyolong timun saja memiliki makna.

2) Realita pendidikan sejarah tidak bermakna pada perilaku, agama saja seperti itu, termasuk PKn, hanya bergulat sekedar informasi. Setiap sekolah punya cirri khas pada KTSP,

c. Yudi

1) Tulisan di Koran, pak Asvi sangat subjektif sekali ketika menulis tentang Suharto, apakah ada sesuatu /masalah pribadi ?

2) Terkait tentang pahlawan nasional, suart skripsi figure tradisional diangkat tentang kontroversi tapi saat ujian hasil akhir harus menjadi pahlawan nasional ?

3) Sejarah membahayakan bagi seorang rezim, ketika seorang kritis menguak peristiwa PKI saat tahun 1926 dibanding saat 1948 dan 1965 ?

4) Paling tidak setuju kalau sejarah diUN kan ini akan mengebiri, sejarah menjadi kaku dalam pembelajarannya.

11

6. Tanggapan Sessi 2 :

a. Drs. Tri Widodo, M.Pd. Pola UAN dan non-UAN sebenarnya yang terjadi dilapangan ada

mata pelajaran yang penting, kurang penting dan tidak penting. Ujung-nya sangat bersentuhan langsung di lapangan. Dulu IPS masuk di UNkan, ada hard science (IPA, Matematika), dan ada shoft secience, yang di ilmu lunak itu ranah di ilmu-ilmu sosial dianggap lebih mudah.

Yang dilakukan MGMP lebih ke administrative, sharingnya kurang, tidak sampai metodologi, historiografi. Mestinya MGMP ke depan harus dapat dioptimalkan. Masalah IPS di UN kan menyangkut kebijakan pemerintah, siap saja mengajar buku paket itu dipindahkan ke anak, system SKS, system kebut semalam.

b. Prof. Dr. Bambang Puwanto

Buku SNI ada 7 jilid, diterbitkan oleh Balai Pustaka, otoritas terbesar Depdiknas, reformasi datang lebih dulu, penulisnya malu untuk diterbitkan yang edisi 7nya.

Pembicaraan dengan Prof. Andi Hakim Nasution, kalau semua mata pelajaran di UN-kan yang kasihan siswanya, sebenarnya yang salah sejarah tidak di-UN-kan, UN-nya yang salah. Ini sebuah pemaksaan yang luarbiasa,

Apakah di luar ada kontraversi, dimanapun sejarah ada kontraversi. Canon sejarah Belanda, bagaimana memahami kolonialisme, mereka tidak pernah menjajah, mereka menguasai dengan proses hukum. Pembelajaran sejarah bukan untuk mencari pahlawan, apalagi pahlawan milik Negara, bukan milik masyarakat. Memberi pada orang yang berjasa, Negara wajib, tapi tidak berhak untuk menentukan .

Sejarah bukan milik politik saja tapi sejarah milik masyarakat. Tujuan mengajar sejarah, kita akan menyampaikan nilai, guru harus membuat scenario dalam sebuah drama, yang memuat sebuah nilai. Tentang G30S ada adegan membunuh orang, baik apa tidak, yg penting nilaia etis di situ muncul, bukan diajari versi-versi.

c. Dr. Asvi Warman Adam

Tentang kontroversi di dunia ada termasuk barak Obama menentang, tradisi mendatangi makam pahlawan biasanya mengalungi bunga orang tak di kenal, tapi ke seluruh pahlawan, baik kulit putih maupun hitam. Korea sangat bernafsu untuk menggugat sejarah pada Jepang, sebenarnya ada persaingan ekonomi.

Kontroversi pada IPS sejarah akan di UN-kan, tentunya ada patokan untuk menyeleksi peristiwa yang di UNkan. Di KTSP tidak ada butir yang menyebut tentang Timor-Timur. Jawabannya enteng kelupaan. Nilai apa yang bisa disampaikan dalam G 30 S, banyak nilai, bahwa peralihan kekuasaan terjadi secara damai, G30S peralihan lama yang berdarah-darah, tidak ingin mengulang.

Dalang PKI ada yang menyebut PKI, Sukarno, Suharto, CIA , AD. Maret 1966 PKI tidak ada, AD merosot, Sukarno th 1970 meninggal,

12

Suharto tidak bertahan, dr 4 dalang semua tidak ada, CIA AS krisis bertahan, kesimpulan kita berperang sesama kita yang untuk Amerika, jangan itu terulang lagi.

Skripsi tentang seseorang yang diangkat sebagai pahlawan nasional sebenarnya tidak berhak, namun agar lulus. Ketika Abdurrahman mendengar Pangeran Sambernyawa di angkat menjadi pahlawan nasional komentar pertama yang terlontar : Sontoloyo.

Tentang tulisan, tidak membela PKI, tapi membela orang yang menjadi korban, kasus Talang sari, Thionghoa. Tidak ada hubungannya dengan PKI, persetan dengan PKI.

7. Kesimpulan

Sejarah kontroversial ada dimana saja, kapan saja. Untuk mengatasi masalah harus dilakukan oleh berbagai pihak. Guru sebagai ujung tombak pelaksa pembelajaran sejarah kontroversial untuk menumbuhkan anak berpikir kritis. Dalam mengajarkan sejarah kontroversial ada beberapa aspek yang diperhatikan, yakni kausalitas, kronologis, konprehensif dan kontuniunitas.

8. Penutup Ditutup pukul 13.10 Wib oleh Dr. Warto.

B. Hasil Seminar 1. Perkembangan politik Indonesia tidak bias dilepaskan dari pengalaman

bangsa ini dalam menjawab tantangan, baik yang berasal dari dalam masyarakat Indonesia sendiri maupun tantangan dari luar. Tantangan ini berujud dalam berbagai bentuk: social ekonomi, agama, budaya, dan perilaku politik local.

2. Dalam perkembangannya, politik Indonesia lebih diwarnai politik aliran, meskipun hanya untuk kepentingan sesaat, sehingga sangat rentan memunculkan konflik

3. Indonesia saat ini sedang mengalami ransisi demokrasi. Masyarakat luar menilai, trnasisi demokrasi di Indonesia cukup berhasil, meskipun tetap memiliki potensi konflik

4. Transisi demokrasi di Indonesia ternyata juga tidak lepas dari proses komoditisasi, di mana keterlibatan pasar dan kaum kapitalis ikut menentukan proses dan hasil demokrasi. Ada dua model yang berkembang, yaitu adanya kerjasama antara kandidat birokrat dengan pengusaha kaya dan praktik politik konsesi.

5. Pemilu sebagai mekanisme pelembagaan demokrasi yang memberi kedaulatan penuh kepada masyarakat belum cukup memadai. Pemilu justru menjadi “pilu” karena membuka kesempatan lebih besar bagi munculnya proses kartelisasi yang menghambat kaderisasi poliik.

6. Ada kecenderungan proses demokrasi Indonesia mengarah kepada mobokrasi, yaitu lebih menekankan pada kekerasan massa. Padahal budaya demokrasi seharusnya lebih menekankan pada penyelesaian masalah secara damai dan kepatuhan pada ketertiban dan tatanan hukum.

13

7. Pengembangan budaya politik yang demokratis memerlukan akselerasi penguatan budaya kewargaan (civic culture), pendidikan kewargaan (civic education), dan kelompok serta organisasi (civil society).

BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan

Kegiatan seminar sehari dengan tema Pembelajaran Sejarah Kontroversial: Problem dan Solusi telah dilaksanakan sesuai dengan target yang ditetapkan. Kegiatan ini mendapat sambutan cukup antusias dari berbagai kalangan, baik akademisi maupun praktisi, yang datang dari berbagai tempat dan institusi. Mereka semua mengharapkan agar kegiatan sejenis dapat dilanjutkan terus sebagai wahana bertukar fikiran dan informasi, serta menjadi ajang menyampaikan pemikiran dan pendapat untuk memajukan pembelajaran sejarah di Indonesia.

Materi sejarah yang dimuat di buku-buku teks atau buku paket seringkali masih menjadi perdebatan atau bahkan polemik di tengah-tengah masyarakat. Perdebatan yang sifatnya masih “kronikel” itu seringkali membingungkan guru dan siswa yang sedang mempelajari suatu peristiwa sejarah atau tokoh tertentu. Kondisi seperti ini sudah tentu tidak kondusif bagi pembelajaran sejarah yang berusaha menanamkan nilai-nilai kebangsaan kepada peserta didik. Oleh karena itu, yang diutamakan dalam pembelajaran sejarah adalah bagaimana caranya agar supaya tujuan pembelajaran sejarah tercapai, dan bukannya memperdebatkan kebenaran factual dari suatu peristiwa sejarah yang mungkin masih controversial. Sejarah controversial sesungguhnya bukanlah fenomena baru, karena setaip kurun waktu dan di setiap negera mempunyai sejarah controversial.

B. Saran 1. Guru perlu meningkatkan kompetensi dalam penguasaan materi tentang

sejarah kontroversial, memperbaiki penyusunan perencanaan pembelajaran, meng-up date informasi kesejarahan terbaru, memanfaatkan media dan fasilitas yang telah tersedia dengan optimal, serta penerapan ICT dan metode pembelajaran yang variatif.

2. Perlu adanya sosialisasi tentang informasi kesejarahan terbaru kepada masyarakat dan praktisi pendidikan.

3. Pembelajaran sejarah kontroversial harus dilakukan dengan menggunakan prinsip keseimbangan, di mana versi-versi yang muncul harus ditampilkan beserta argumentasinya, tanpa ada pretensi dan subjektivitas.

4. Perlu adanya peningkatan partisipasi MGMP sejarah, organisasi profesi, LPTK, serta peran serta masyarakat dalam upaya penyelesaian permasalahan pembelajaran sejarah kontroversial.

5. Perlu dihindari kebohongan dan kesalahan dalam penulisan sejarah, terutama penggunaan sejarah untuk kepentingan pribadi kaum penguasa.