LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN …bakpknstan.com/wp-content/uploads/2019/01/LHP-LAPKEU-KMHB-2018.pdftujuan utama pemeriksaan BAK atas laporan keuangan bukanlah untuk

BADAN AUDIT KEMAHASISWAAN POLITEKNIK KEUANGAN NEGARA STAN

Jalan Bintaro Utama Sektor V Bintaro Jaya, Tangerang Selatan 152 TELEPON:

085720846998, WEBSITE: www.bakpknstan.com,

EMAIL: [email protected]

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS

LAPORAN KEUANGAN KELUARGA MAHASISWA HINDU DAN

BUDDHA

PERIODE 2017/2018

(PER 30 NOVEMBER 2018)

Oleh:

TIM PEMERIKSA

KELUARGA MAHASISWA HINDU DAN BUDDHA

BADAN AUDIT KEMAHASISWAAN POLITEKNIK

KEUANGAN NEGARA STAN 2017/2018


Jalan Bintaro Utama Sektor V Bintaro Jaya, Tangerang Selatan 152

TELEPON: 085720846998, WEBSITE: www.bakpknstan.com,


LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KELUARGA

MAHASISWA HINDU DAN BUDDHA POLITEKNIK KEUANGAN NEGARA

STAN PERIODE 2017/2018 (PER 30 NOVEMBER 2018)

Berdasarkan Ketetapan Badan Legislatif Mahasiswa Politeknik Keuangan Negara STAN

(BLM PKN STAN) Nomor 006/TAP.02/BLM/IX/2017 tentang Badan Audit Kemahasiswaan

Politeknik Keuangan Negara STAN (BAK PKN STAN), BAK PKN STAN telah memeriksa

Neraca Keluarga Mahasiswa Hindu dan Buddha (KMHB) PKN STAN per 30 November

2018, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan

untuk tahun anggaran 2017/2018 yang berakhir sampai tanggal 30 November 2018. Laporan

keuangan adalah tanggung jawab KMHB PKN STAN. Tanggung jawab BAK PKN STAN

adalah pada pernyataan pendapat atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan yang

dilakukan.

Pemeriksaan dilaksanakan sesuai dengan Standar Pemeriksaan Keuangan Keluarga

Mahasiswa PKN STAN yang ditetapkan oleh BLM PKN STAN. Standar tersebut

mengharuskan BAK PKN STAN merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan agar BAK

PKN STAN dapat memperoleh keyakinan yang memadai bahwasanya laporan keuangan

bebas dari salah saji material. Pemeriksaan meliputi penilaian, atas dasar pengujian, bukti-

bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan.

Pemeriksaan juga meliputi penilaian atas Standar Akuntansi Keluarga Mahasiswa (SAKM)

PKN STAN yang digunakan, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara

keseluruhan. BAK PKN STAN yakin bahwa pemeriksaan BAK PKN STAN memberikan

dasar yang memadai untuk menyatakan pendapat.

KMHB PKN STAN dalam melaksanakan fungsi dan menjalankan perannya tidak terlepas

dari peraturan yang berlaku. Sebagai bagian dari perolehan keyakinan yang memadai bahwa

laporan keuangan telah bebas dari salah saji material, BAK PKN STAN melaksanakan

LHP atas Laporan Keuangan KMHB PKN STAN 2017/2018 Halaman 2 dari 24





http://www.bakpknstan.com/

pengujian atas kepatuhan KMHB PKN STAN terhadap peraturan yang berlaku. Namun

tujuan utama pemeriksaan BAK atas laporan keuangan bukanlah untuk menyatakan pendapat

atas keseluruhan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku tersebut. Oleh karena itu, BAK

PKN STAN tidak menyatakan suatu pendapat seperti itu.

Menurut pendapat kami, kecuali pada dampak penyesuaian atas belanja dan pendapatan

kegiatan proyek Sabha Gotra dan hal yang mungkin terjadi di luar lingkup audit yang kami

uraikan dalam paragraf di atas, laporan keuangan yang kami sebut di atas disajikan secara

wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Keluarga Mahasiswa Hindu dan

Buddha per 30 November 2018, dan realisasi anggaran, serta arus kas untuk tahun yang

berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku di lingkungan

Keluarga Mahasiswa PKN STAN.

Tangerang Selatan, 5 Januari 2019

Penanggungjawab Pemeriksaan,






BAB I

PENDAHULUAN

A. DASAR PEMERIKSAAN

1. Anggaran Dasar Keluarga Mahasiswa Politeknik Keuangan Negara STAN Bab XI Pasal

32 s.d Pasal 34; 2. Anggaran Rumah Tangga Keluarga Mahasiswa Politeknik Keuangan Negara STAN

Bab VII Pasal 45 s.d. Pasal 52; 3. Ketetapan Badan Legislatif Mahasiswa Politeknik Keuangan Negara STAN Nomor :

002/TAP.02/BLM/III/2010 Tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Keluarga

Mahasiswa; 4. Ketetapan Badan Legislatif Mahasiswa Politeknik Keuangan Negara STAN Nomor :

006/TAP.02/BLM/IX/2017 tentang Badan Audit Kemahasiswaan Politeknik Keuangan

Negara STAN; 5. Peraturan Badan Audit Kemahasiswaan Sekolah Tinggi Akuntansi Negara Nomor : 02

Tahun 2011 tentang Panduan Manajemen Pemeriksaan BAK; 6. Surat Tugas Badan Audit Kemahasiswaan (BAK) nomor ST-031/BAK.03/XII/2018.

B. STANDAR PEMERIKSAAN

BAK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan standar pemeriksaan yang ditetapkan

melalui Ketetapan BLM PKN STAN Nomor 002/TAP.02/BLM/III/2010 tentang Standar

Pemeriksaan Keuangan Keluarga Mahasiswa (SPKKM) PKN STAN.

C. TUJUAN PEMERIKSAAN

Pemeriksaan atas Laporan keuangan KMHB PKN STAN 2017/2018 bertujuan untuk

mengetahui apakah:

1. Laporan Keuangan KMHB PKN STAN 2017/2018 telah disusun secara wajar; 2. Sistem Pengendalian Intern (SPI) dalam pengelolaan keuangan KMHB PKN

STAN 2017/2018 telah dibuat dan dijalankan secara wajar; 3. Pengelolaan keuangan KMHB PKN STAN 2017/2018 telah dilaksanakan sesuai

dengan ketentuan yang berlaku.






D. SASARAN PEMERIKSAAN

Untuk mencapai tujuan pemeriksaan tersebut, maka sasaran dan lingkup

pemeriksaan BAK diarahkan pada kegiatan atau tahap-tahap dalam proses pengelolaan

keuangan yang meliputi:

1. Neraca

2. Laporan Realisasi Anggaran

3. Laporan Arus Kas

4. Catatan atas Laporan Keuangan

Dan kegiatan-kegiatan lain yang terkait dengan pengelolaan keuangan yang

dilaksanakan oleh KMHB PKN STAN 2017/2018.

E. ENTITAS YANG DIPERIKSA

Objek yang diperiksa dalam pemeriksaan ini adalah KMHB PKN STAN

Tahun 2017/2018.

F. TAHUN YANG DIPERIKSA

Pemeriksaan dilakukan terhadap Laporan Keuangan KMHB PKN STAN

tahun anggaran 2017/2018.

G. JANGKA WAKTU PEMERIKSAAN

Pelaksanaan audit dilaksanakan selama 22 (dua puluh dua) hari kalender mulai

tanggal 15 Desember 2018 sampai dengan 5 Januari 2019.







H. BATASAN PEMERIKSAAN

Pemeriksaan dilakukan terkait aspek keuangan, pemeriksaan juga dilakukan terkait

dengan pengelolaan keuangan dan SPI KMHB PKN STAN 2017/2018 namun tidak meliputi

pemeriksaan atas kinerja KMHB PKN STAN 2017/2018.

I. KRITERIA PEMERIKSAAN

Peraturan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan KMHB PKN STAN

2017/2018 adalah:

1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Keluarga Mahasiswa Politeknik

Keuangan Negara STAN (AD ART KM PKN STAN);

2. Standar Akuntansi Keluarga Mahasiswa (SAKM) PKN STAN;

3. Ketetapan BLM, BEM, dan peraturan KM PKN STAN lain yang terkait dengan

kegiatan KMHB;

4. Benchmark dan best practices atau praktik terbaik yang umum dilakukan.






BAB II

GAMBARAN UMUM

A. KEGIATAN KMHB PKN STAN

KMHB PKN STAN adalah organisasi intra kampus yang bersifat kerohanian dan

tidak mempunyai hubungan yang terikat dengan organisasi atau golongan manapun juga,

kecuali yang diatur dalam Anggaran Dasar KMHB.

1. Hubungan KMHB PKN STAN dengan mahasiswa PKN STAN adalah hubungan

fungsional atas dasar saling menghargai dan dalam suasana koordinatif.

2. Hubungan KMHB PKN STAN dengan organisasi lainnya adalah hubungan kerja

sama berdasarkan kesepakatan dan rasa saling menghargai.

3. Hubungan KMHB PKN STAN dengan pimpinan PKN STAN adalah hubungan

hierarkis antara yang dibina dengan yang membina, yang diselenggarakan dalam

suasana kekeluargaan.

TUGAS-TUGAS POKOK KMHB

1. Tugas pokok pengurus adalah merencanakan, mengorganisasikan, dan melaksanakan

kegiatan KMHB PKN STAN dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

2. Pengurus menyampaikan pertanggungjawaban dalam Rapat Tahunan.

PENDANAAN KMHB

Pendanaan organisasi berasal dari anggota dan sumber lain yang sah, berupa iuran, usaha

kegiatan serta donasi yang bersifat mengikat dan dapat dipertanggungjawabkan.






B. STRUKTUR ORGANISASI KMHB PKN STAN 2018/2019

Untuk menunjang operasional KMHB PKN STAN 2018/2019, ditetapkan pengurus

KMHB dengan susunan BPH dan Sie sebagai berikut:

Ketua : Gede Prema Ananda Sathya Dharma Ahimsa

Wakil Ketua (Hindu) : A. A. Sagung Istri Pradnya Indraswari

Wakil Ketua (Buddha) : Irwan

Sekretaris 1 : Desak Putu Sri Shania Aprilia

Sekretaris 2 : Putu Masyeni Wimalaksmi

Bendahara Keuangan 1 : Ni Luh Putu Dian Widhiyanti

Bendahara Keuangan 2 : Ayu Putu Maharani Adnyana

Bendahara Akuntansi 1 : Anak Agung Isa Sawitri Bawani

Bendahara Akuntansi 2 : Ni Komang Ayu Rosalina

Bendahara Akuntansi 3 : Ni Komang Noviyanti

Sie Kerohanian (Hindu)

Ketua : I Komang Gandung Semaraputra

Wakil Ketua : I Gede Arya Surya Adhi Pramana

Anggota :

1. Ni Kadek Ayu Riskyana

2. Komang Ayu Ratna Widari

3. Ni Kadek Ayu Sella Rahmawati

4. Putu Ayu Andriyani

5. Ida Ayu Melly Astari

6. Ni Wayan Ana Desyana

7. I Nyoman Sathya Kresna Vijaya

8. I Putu Wiweka Hitankara

9. Putu Evy Kartika






10. I Gede Wirya Adi Wijaya

11. Ida Bagus Agung Darma Prawista

Sie Kerohanian (Buddha)

Ketua : Yuvan D. Kusala

Wakil Ketua : Lasino

Anggota :

1. Pramudya Putra Pratama

Sie Perlengkapan dan Umum

Ketua : Putu Tarina Gita Ayuning Putri

Wakil Ketua : I Gusti Ngurah Aditya Maliawan

Anggota :

1. I Gusti Ayu Sri Devi Mega Maharani

2. I Made Suarya Candra

3. Putu Wira Bhaskara Negara

4. I Gede Angga Surya Andika

5. I Made Sardi Putra

6. I Gede Surya Rama Ari Lesmana

7. Ni Luh Pramy Suara

8. Putu Bagus Indra Dermawan Kemuning

Sie Humas, Database, dan Teknologi Informasi

Ketua : Putu Odetta Krisanty Nareswari

Wakil Ketua : Ketut Prema Gauri Dasi

Anggota :

1. I Putu Sidhi S

2. Made Febby Mutia Maharani

3. Made Kiara Kesturi T. K.






4. I Gede Widyana

5. I Gusti Bagus Semarajata

6. Ni Luh Made Nindya P. R.

7. Kadek Melana Umawan

8. I Made Tian Dutha Kencana

9. Tasya Angelina

10. I Nyoman Widia Nata

Sie Olahraga

Ketua : I Putu Bayu Dharma Santika

Wakil Ketua : Putu Fajar Satya Nugrahadi

Anggota :

1. I Made Arisna Dwi Adnyana

2. I Ketut Bhawa Samudra

3. Nata Kusuma

4. Luh Putu Sueni

5. I Gusti Ayu Rasvionita Ambaningrum

6. I Made Adi Surya Jaya

7. Putu Krisnata

8. Gede Yudha Mahendra

9. I Gusti Ngurah Pradipta

10. Komang Andi Dharma Sentana

Sie Pendidikan

Ketua : I Putu Restu Krisnawan

Wakil Ketua : Ni Komang Sri Yuni Arini

Anggota :

1. Agus Sidhiartha Karma Putra

2. Ni Made Sekar Ayu Kinari






3. Kadek Shri Yogi Savitri

4. Nova Krisna Ekaputra

5. I Putu Surya Sentana Putra

6. Galuh Sukarsa P.

7. D. A. Arista Widya Sari

Sie Dana Usaha

Ketua : I Ketut Febri Sukada Wiguna

Wakil Ketua : Desak Ade Citra Wangi

Anggota :

1. Pande Made Nancy Nareswari

2. Ni Kadek Mira Arlitayani

3. Iga Dipta Pramana

4. I Kadek Dwi Pradnyana Putra

5. I Made Galih Yudanegara

6. Gede Dharma Hatha

7. I G. N. Agung Wisnu Arya Baskara

8. Gusti Ayu Putu Della Ari Damayanthi

9. Putu Ayu Sintha Pradnya Sari

10. Ni Putu Bintang Felinia Dewi

11. I Putu Kukuh Tanaya

12. Putu Sasmitha Laxmi Devi

Sie Kesenian dan Kebudayaan

Ketua : I Putu Ediana Putra Sanjaya

Wakil Ketua : Ade Reiki Maharta

Anggota :

1. Sang Putu Putra Diksotama

2. I Wayan Bayu Permana






3. Ni Wayan Yuni Suparmini

4. Dewa Putu Wirayana

5. Ni Komang Risma Argun Cempaka

6. I Putu Duta Krisna Dvaipayana

7. I Putu Krisnanda Sudarta

8. Ni Putu Semara Putri Cahyani

9. Komang Andriliani Widiastuti

10. Ni Putu Dianita Sastika

11. Luh Candra Hita Mahayu

12. Kadek Meiliana Dewi







BAB III

HASIL PEMERIKSAAN

A. Kelemahan Pengendalian Internal

1. Tidak ada UKI (Unit Kepatuhan Internal);

2. SPI tidak menjelaskan jobdesc tiap pengurus KMHB;

3. SPI belum benar-benar dijalankan sepenuhnya;

4. Bukti transaksi tidak diberikan urutan penomoran;

5. Dokumen berupa Bukti Kas Masuk belum prenumbered;

6. Terdapat beberapa bendahara, namun SPI tentang tugas pokok fungsi belum

mengatur secara jelas pembagian tugasnya;

7. Tidak ada prosedur yang mengatur tentang tata cara dan ketentuan dalam

peminjaman aset dan persediaan KMHB.

B. Temuan Pemeriksaan

Dari hasil pemeriksaan laporan keuangan atas Keluarga Mahasiswa Hindu Buddha

tahun anggaran 2017/2018 ditemukan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Terdapat kurang saji pada Belanja Konsumsi atas kegiatan operasional KMHB

berdasarkan nota tanggal 26 Agustus 2018 sebesar Rp 140.000,00 tetapi tidak

dijurnal dalam laporan keuangan KMHB.

Kondisi

Terdapat belanja senilai Rp 140.000,00 atas pembelian pejati dan sesari canang

yang tidak dijurnal pada laporan keuangan.

Kriteria

Berdasarkan Kerangka Konseptual SAKM paragraf 26 menyatakan bahwa salah

satu karakteristik kualitatif laporan keuangan ialah relevan. Dimana informasi yang

relevan adalah informasi yang memiliki manfaat umpan balik, memiliki manfaat

prediktif, tepat waktu, dan lengkap.







Sebab

Bendahara KMHB kurang teliti dalam melakukan pencatatan serta pengecekkan

ulang.

Akibat

Belanja pada LRA dicatat lebih rendah dari yang sebenarnya.

Rekomendasi

Atas permasalahan ini, BAK PKN STAN merekomendasikan KMHB untuk

melakukan jurnal koreksi atas kejadian tersebut.

Belanja Konsumsi 140.000

Kas 140.000

Tanggapan

Setuju, terjadi kesalahan saat pengecekkan ulang.

2. Terdapat lebih saji pada Belanja Konsumsi atas kegiatan Dharma Yatra sebesar

Rp 100.200,00 yang dijurnal dalam laporan keuangan KMHB.

Kondisi

Pada jurnal proyek Dharma Yatra, terdapat lebih saji pada akun Belanja Konsumsi.

Berikut rinciannya :

Tanggal Nominal di Hasil Audit Keterangan

Jurnal

31 Maret 2018 Rp 392.500,00 Rp 292.500,00 Lebih saji Rp 100.000,00

25 Mei 2018 Rp 931.500,00 Rp 931.300,00 Lebih saji Rp 200,00

Berdasarkan hasil audit, nota untuk Belanja Konsumsi pada tanggal tersebut

terhitung sebesar nominal yang tertera dalam tabel. Sehingga terdapat lebih saji

sebesar Rp 100.200,00.







Kriteria





Sebab

Pencatatan jurnal yang sudah benar ketika pemantauan tindak lanjut Audit Tujuan

Tertentu tidak diinput ke dalam laporan keuangan KMHB per 30 November 2018.

Akibat

Kas pada LRA dicatat lebih rendah dari yang sebenarnya.

Rekomendasi



Kas 100.200

Belanja Konsumsi 100.200

Tanggapan

Sudah dicek ulang dulu, tetapi jurnal yang benar ada di file yang dulu dikirim

ketika pemantauan tindak lanjut Audit Tujuan Tertentu.

3. Adanya pengeluaran yang dijurnal pada laporan keuangan KMHB yang tidak

dilengkapi dengan bukti nota/kuitansi dan bukti yang memadai.

Kondisi

Pada jurnal proyek KMHB, terdapat pengeluaran yang tidak disertai dengan bukti

nota/kuitansi dan bukti kompeten. Berikut rinciannya :







Proyek Tanggal Nama Akun Nominal Keterangan

Pencatatan

Dharma 26 Mei 2018 Belanja Rp 500.000,00 Tidak ada bukti Yatra Sosial nota/kuitansi

Sabha 1 April 2018 Belanja Lain- Rp 8.546.000,00 Bukti kurang

Gotra lain memadai

Sabha 1 April 2018 Belanja Rp 217.000,00 Tidak ada bukti Gotra Transportasi nota/kuitansi

Penjelasan :

1. Belanja Sosial (Dharma Yatra)

Merupakan belanja dalam rangka donasi ke pura sebesar Rp 30.500.000,00.

Namun tidak ada bukti nota atau kuitansi untuk nominal sejumlah Rp

500.000,00.

2. Belanja Lain-lain (Sabha Gotra)

Merupakan belanja untuk pembayaran pembicara, pembayaran juri, biaya

transfer, dan hadiah pemenang lomba sebesar Rp 8.546.000,00. Namun tidak

ada bukti kompeten, yang ada hanya BKK.

3. Belanja Transportasi (Sabha Gotra)

Merupakan belanja untuk pembayaran transportasi pembicara, transportasi

snack, transportasi makanan, transportasi dekorasi, dan transportasi gapura

sebesar Rp 563.000,00 (berdasarkan hasil audit). Namun untuk pembayaran

transportasi gapura sebesar Rp 217.000,00 tidak disertai dengan bukti nota

atau kuitansi.

Kriteria

Berdasarkan best practices bahwa setiap kejadian atas sebuah transaksi seharusnya

dicatat sesuai dengan keterjadian, kebenaran pencatatan, serta keakuratan jumlah.

Sebab

Pengurus KMHB belum mengerti sepenuhnya mengenai bukti transaksi yang

kompeten. Lalu untuk pengadministrasian bukti, KMHB masih kurang baik.







Akibat

Auditor tidak bisa meyakinkan kebenaran dari belanja yang telah disajikan pada

laporan keuangan oleh KMHB.

Rekomendasi

Atas permasalahan ini, BAK PKN STAN merekomendasikan kepada Ketua

KMHB untuk :

1. Setiap pengeluaran wajib dicatat sesuai dengan standar yang berlaku secara tertib;

2. Membuat surat pernyataan bahwa pengeluaran belanja tersebut benar terjadi.

Tanggapan

Setuju, untuk Belanja Sosial (Dharma Yatra) memang tidak ada buktinya. Lalu

untuk Belanja Lain-lain (Sabha Gotra) KMHB belum mengerti sepenuhnya

berkaitan dengan bukti transaksi, dan untuk penanganan hanya bisa dibuatkan

BKK karena terkait pihak yang mendapatkan pembayaran tidak berada/bertempat

tinggal di sekitar Bintaro, sehingga untuk memperoleh tanda tangan tidak dapat

dilakukan. Dan untuk Belanja Transportasi (Sabha Gotra) bukti asli hilang.

4. Adanya pendapatan sebesar Rp 2.300.000,00 yang dijurnal pada laporan keuangan

KMHB atas kegiatan Sabha Gotra yang tidak memilki bukti penerimaan.

Kondisi

Pada jurnal proyek Sabha Gotra, Pendapatan Donasi dari alumni dan BPH PHDI

pusat pada tanggal 1 Maret 2018 tercatat sebesar Rp 32.311.111,00. Berdasarkan

hasil audit, tidak ditemukan bukti penerimaan sebesar Rp 2.300.000,00 dimana

menurut keterangan dari Bendahara KMHB, penerimaan tersebut diterima secara

tunai. Oleh karena itu auditor tidak dapat meyakini kebenaran dari penerimaan

tersebut.







Kriteria

Berdasarkan PSAKM 02 LAPORAN REALISASI ANGGARAN paragraf 22

menyatakan bahwa pendapatan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas

Umum Badan Kelengkapan KM PKN STAN.

Sebab

Pengurus KMHB belum menerapkan SPI KMHB sepenuhnya, terutama terkait

prosedur pencatatan penerimaan.

Akibat

Kurangnya keyakinan atas kebenaran, kelengkapan, serta keakuratan dari

pendapatan yang telah disajikan pada Laporan Keuangan oleh KMHB.

Rekomendasi


KMHB untuk :

1. Setiap penerimaan kas atau pendapatan wajib dicatat sesuai dengan prosedur

yang diatur dalam SPI KMHB;

2. Membuat surat pernyataan bahwa pendapatan tersebut benar terjadi.

Tanggapan

Setuju, dari KMHB sendiri sudah pernah diinfokan sebelumnya untuk mendapat

tanda tangan dari pihak yang bersangkutan pun tidak memungkinkan.

5. Terdapat lebih saji pada Belanja ATK dan Administrasi atas kegiatan Sabha Gotra

berdasarkan nota tanggal 5 Januari 2018 sebesar Rp 5.500,00 yang dijurnal dalam

laporan keuangan KMHB.

Kondisi

Pada jurnal proyek Dharma Yatra, Belanja ATK dan Administrasi untuk keperluan

fotokopi, print, dan jilid pada tanggal 5 Januari 2018 tercatat sebesar Rp 8.700,00.







Berdasarkan hasil audit, nota untuk Belanja ATK dan Administrasi pada tanggal

tersebut terhitung sebesar Rp 3.200,00. Sehingga terdapat lebih saji sebesar Rp

5.500,00.

Kriteria





Sebab

Bendahara KMHB kurang teliti dalam melakukan pencatatan.

Akibat


Rekomendasi



Kas 5.500

Belanja ATK dan Administrasi 5.500

Tanggapan

Setuju, terjadi salah pencatatan pada jurnal.

6. Terdapat lebih saji pada Belanja Transportasi atas kegiatan Sabha Gotra

berdasarkan nota tanggal 1 April 2018 sebesar Rp 22.000,00 yang dijurnal dalam

laporan keuangan KMHB.

Kondisi

Pada jurnal proyek Sabha Gotra, Belanja Transportasi untuk pembayaran

transportasi pembicara, transportasi snack, transportasi makanan, transportasi







dekorasi, dan transportasi gapura pada tanggal 1 April 2018 tercatat sebesar Rp

585.000,00. Berdasarkan hasil audit, total nilai untuk Belanja Transportasi pada

tanggal tersebut terhitung sebesar Rp 563.000,00. Sehingga terdapat lebih saji

sebesar Rp 22.000,00.

Kriteria





Sebab

Bendahara KMHB kurang teliti dalam melakukan pencatatan.

Akibat


Rekomendasi



Kas 22.000

Belanja Transportasi 22.000

Tanggapan

Setuju, terjadi kesalahan saat pencatatan awal.

7. Adanya pengeluaran sebesar Rp 100.000,00 yang dijurnal pada laporan keuangan

KMHB atas kegiatan Sabha Gotra yang tidak memilki bukti nota atau kuitansi.

Kondisi

Pada jurnal proyek Sabha Gotra, Belanja Lain-lain untuk pengiriman plakat pada

tanggal 2 April 2018 tercatat sebesar Rp 100.000,00. Berdasarkan hasil audit, tidak







ditemukan bukti nota atau kuitansi mengenai belanja tersebut. Oleh karena itu

auditor tidak dapat meyakini kebenaran dari pengeluaran tersebut.

Kriteria



Sebab

Pengurus KMHB masih kurang baik dalam pengadministrasian bukti.

Akibat

Auditor tidak bisa meyakinkan kebenaran dari belanja yang telah disajikan pada

laporan keuangan oleh KMHB.

Rekomendasi


KMHB untuk :


2. Membuat BPI sebagai bukti bahwa pengeluaran belanja tersebut benar terjadi.

Tanggapan

Setuju.

8. Terdapat bukti pengeluaran berupa nota atas kegiatan Sabha Gotra yang tidak

dijurnal.

Kondisi

Berdasarkan bukti nota dari kegiatan Sabha Gotra, terdapat 3 (tiga) nota yang tidak

dijurnal oleh KMHB, antara lain :

1. Belanja untuk keperluan fotokopi dan print pada tanggal 31 Maret 2018

sebesar Rp 24.000,00;







2. Belanja untuk pembelian kertas buffalo sebesar Rp 20.000,00 (tanggal

pembelian tidak tertera);

3. Belanja untuk pembelian amplop besar dan lain-lain pada tanggal 25 Maret

2018 sebesar Rp 4.500,00.

Kriteria



Sebab

Bendahara KMHB kurang teliti dalam melakukan pencatatan dan

pengadministrasian bukti masih kurang baik.

Akibat

1. Auditor tidak bisa meyakinkan kebenaran dari laporan keuangan yang telah

dibuat oleh KMHB;

2. Pengeluaran dicatat lebih kecil daripada yang seharusnya pada Laporan

Keuangan.

Rekomendasi


KMHB untuk :


2. Melakukan jurnal koreksi atas peristiwa belanja tersebut.

Belanja xxx xxx

Kas xxx

Tanggapan

Setuju, namun semua pengeluaran tersebut telah tercatat pada laporan keuangan di

LPJ.







C. Hal-hal yang Perlu Diperhatikan

1. Terkait persediaan KMHB berupa cat akrilik, kurang tepat diklasifikasikan ke

dalam cat kecil karena perbedaan jenis dan ukuran. Harga spesifik tidak

diketahui;

2. Terkait piutang diperlukan adanya peraturan/keputusan (pengendalian internal)

yang tepat untuk menghindari terjadinya kekeliruan atas pengakuan piutang;

3. Diperlukkan adanya konsolidasi atas piutang yang terjadi pada periode

kepengurusan yang berbeda (antar pengurus yang baru dan lama) untuk menjaga

saldo piutang lalu yang tidak memiliki bukti otentik diperlakukan secara tepat;

4. Terdapat beberapa aset rusak yang tetap disimpan dikarenakan prosedur

penghapusan aset yang belum andal;

5. Prosedur pengaadan aset tetap yang dilakukan pengurus sebelumnya tidak

diinformasikan kepada pengurus saat ini sehingga terjadi lack of information

seperti dasar depresiasi dan prosedur pengadaan aset tetap dan persediaan;

6. Pergantian pengurus tanpa aliran informasi yang menghambat informasi

wawancara;

7. Ketika terjadi belanja sosial atau belanja yang tidak mendapat timbal balik

bernilai, terdapat beberapa nominal yang tidak memiliki bukti kompeten yang

dapat membuktikan bahwa belanja tersebut benar-benar telah

terbayarkan/tersalurkan kepada si penerima, contoh : donasi ke pura & vihara,

fee juri, dan lain-lain;

8. Pengadministrasian bukti masih kurang baik. Sebaiknya setiap bukti transaksi

diberi nomor urut, sesuai tanggal. Kemudian bukti-bukti transaksi tersebut

disatukan dengan menggunakan buku bukti, yaitu menempelkan bukti pada

buku secara urut, baik untuk bukti transaksi pada kegiatan operasional maupun

bukti transaksi pada kegiatan proyek;

9. Beberapa jurnal pencatatannya tidak sesuai dengan bukti, keterangan jurnal

kurang jelas, dan perlakuannya kurang tepat. Terdapat jurnal yang tanggal

pencatatannya berbeda dengan tanggal pada bukti. Dalam pencatatan belanja,

beberapa ada yang disatukan dalam satu akun padahal seharusnya tidak dan

begitu juga sebaliknya;







10. SPI belum dapat dijalankan sepenuhnya. Oleh karena itu perlu dibuat suatu

timeline berisikan target dan capaian yang direncanakan dalam rangka untuk

menerapkan hal-hal yang telah diatur di dalam SPI.



Documents

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN …bakpknstan.com/wp-content/uploads/2019/01/LHP-LAPKEU-KMHB-2018.pdftujuan utama pemeriksaan BAK atas laporan keuangan bukanlah untuk