Embed Size (px)
DESCRIPTION
ddddddddddddd
Citation preview
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Blok Kedokteran Komunitas dan Kesehatan Masyarakat adalah blok
kedelapanbelas pada semester VI dari Kurikulum Berbasis Kompetensi
Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah
Palembang. Pada blok XVIII ini, mahasiswa akan mempelajari kedokteran
komunitas serta meningkatkan kesehatan masyarakat melalui berbagai
upaya kesehatan.
Seperti telah menjadi kesepakatan para ahli kesehatan masyarakat
bahwa sasaran atau client dari kesehatan masyarakat adalah bukan individu,
melainkan kelompok, komunitas, atau masyarakat yang sehat. Kelompok
atau komunitas ini berada dalam suatu setting atau tatanan, misalnya:
sekolah, wilayah administrasi pemerintahan, seperti provinsi, kabupaten,
kecamatan, dan sebagainya. Di samping itu ada tatanan institusi pelayanan,
tempat kerja, dan sebagainya. Tujuan utama kesehatan masyarakat adalah
mencegah agar masyarakat di berbagai tatanan tersebut mampu mencegah
terjadinya penyakit, masalah kesehatan, dan kecelakaan, serta meningkatkan
derajat kesehatan mereka.
Salah satu tatanan yang sangat penting yang mempunyai jangkauan luas
adalah tatanan atau tempat kerja. Implementasi kesehatan masyarakat di
tempat kerja yang selanjutnya disebut ‘Keselamatan dan Kesehatan Kerja’
atau disingkat dengan ‘K3’ sangat penting. Bukan hanya karena populasi
sangat besar, tetapi tempat kerja terutama perusahaan yang memproduksi
barang-barang kebutuhan masyarakat sehari-hari, berpotensi untuk
menimbulkan gangguan kesehatan masyarakat. Di samping itu, tatanan
tempat kerja terutama industri merupakan jantung perekonomian
masyarakat dewasa ini mengalami perubahan yang cepat yang mau tidak
mau akan berpengaruh pada kehidupan masyarakat, khususnya kesehatan.
1
Perubahan yang nyata dalam tatanan ekonomi dunia sekarang ini adalah
terjadinya proses globalisasi di segala aspek kehidupan ekonomi, di mana
batas-batas antarnegara makin transparan dan kabur. Hal ini berpengaruh
terhadap sistem perdagangan dunia, persaingan dunia, makin keras dan arus
barang produksi antarkawasan makin meningkat. Standar dan norma-norma
global menjadi persyaratan utama para praktisi industri antarnegara untuk
tetap mampu meningkatkan daya saing, menciptakan nilai-nilai unggul,
meningkatkan efisiensi dan menekan biaya produksi, serta kualitas barang
produksi.
Barang hasil produksi yang diekspor harus memenuhi standar yang
berlaku di pasar internasional. Oleh karena itu terbentuklah Internasional
Standard Organization (ISO) dengan tujuan menigkatkan tujuan mutu
produksi, mutu lingkungan, dan mutu manusia, yang terlibat dalam produksi
itu. Tenaga kerja yang dalam hal ini termasuk dari bagian yang terkena
dampak globalisasi juga diharapkan dapat meningkatkan daya saing, mampu
bekerja secara produktif dan bekerja sesuai dengan prosedur, sehingga dapat
terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan seperti kecelakaan.
Kejadian kecelakaan walau bagaimanapun kecilnya akan berdampak
pada kualitas produksi. Pemerintah dalam hal ini melakakukan Permenaker
No Per 05/Men/1996 mengeluarkan Sistem Manajemen Keselamatan dan
Kesehatan Kerja atau SMK3 bagi industri di indonesia dalam menghadapi
tantangan globalisasi ini.
2
1.2 Tujuan Pelaksanaan
Tujuan pelaksanaan kegiatan early exposure ini terdiri atas tujuan umum
dan tujuan khusus.
1.2.1 Tujuan Umum
Adapun tujuan umum dari pelaksanaan kegiatan early exposure ini
adalah mahasiswa mampu mengetahui tentang Keselamatan dan
Kesehatan Kerja di PT. Pusri Palembang.
1.2.2 Tujuan Khusus
Adapun tujuan khusus dari pelaksanaan early exposure ini adalah :
1. Mahasiswa mampu mengetahui struktur organisasi Keselamatan dan
Kesehatan Kerja di PT. Pusri Palembang.
2. Mahasiswa mengetahui Visi dan Misi K3 di PT. Pusri Palembang.
3. Mahasiswa mengetahui Tugas pokok K3 di PT. Pusri Palembang.
4. Mahasiswa mengetahui tujuan dan sasaran K3 di PT. Pusri Palembang.
5. Mahasiswa mengetahui aktivitas K3 di PT. Pusri Palembang.
6. Mahasiswa mengetahui kegiatan K3 di PT. Pusri Palembang.
7. Mahasiswa mengetahui fasilitas K3 di PT. Pusri Palembang.
3
BAB II
LANDASAN TEORI
2.1. Definisi Keselamatan dan Kesehatan Kerja
Definisi tentang K3 adalah yang dirumuskan oleh ILO/WHO Joint safety and
Health
Committee, yaitu :
Occupational Health and Safety is the promotion and maintenance of the highest
degree of physical, mental and social well-being of all occupation; the prevention
among workers of departures from health caused by their working conditions; the
protection of workers in their employment from risk resulting from factors
adverse to
health; the placing and maintenance of the worker in an occupational environment
adapted to his physiological and psychological equipment and to summarize the
adaptation of work to man and each man to his job.
2.2. Azas Puskesmas
Penyelenggaraan upaya kesehatan wajib dan upaya kesehatan
pengembangan harus menerapkan azas penyelenggaraan Puskesmas secara
terpadu. Azas penyelenggaraan Puskesmas tersebut dikembangkan dari ketiga
fungsi dari setiap fungsi Puskesmas dalam menyelenggarakan setiap upaya
Puskesmas, baik upaya kesehatan wajib maupun upaya kesehatan pengembangan.
Azas penyelenggaraan Puskesmas yang dimaksud adalah :
1. Azas Penanggungjawab Wilayah
Azas penyelenggara Puskasmas yang pertama adalah pertanggungjawaban
wilayah. Dalam arti Puskesmas bertanggungjawab meningkatkan derajat
kesehatan masyarakat harus melaksanakan berbagai kegiatan.
4
2. Azas Pemberdayaan Masyarakat
Azas penyelenggaraan Puskesmas yang kedua adalah pemberdayaan
masyarakat. Dalam arti Puskesmas wajib memberdayakan perorangan, keluarga
dan masyarakat, agar berperan aktif dalam penyelenggaraan setiap upaya
Puskesmas. Untuk ini, berbagai potensi masyarakat perlu dihimpun melalui
pembentukan Badan Penyantun Puskesmas (BPP).
3. Azas Keterpaduan
Untuk mengatasi keterbatasan sumberdaya serta diperolehnya hasil yang
optimal, penyelenggaraaan setiap upaya Puskesmas harus diselenggarakan secara
terpadu, jika mungkin sejak dari tahap perencanaan.
4. Azas Rujukan
Sesuai dengan jenis upaya kesehatan yang diselenggarakan oleh
Puskesmas ada dua macam rujukan yang dikenal yakni :
a. Rujukan Upaya Kesehatan Perorangan
b. Rujukan Upaya Kesehatan Masyarakat
2.3. Manajemen Puskesmas
Untuk terselenggaranya berbagai upaya kesehatan perorangan dan upaya
kesehatan masyarakat yang sesuai dengan azas penyelenggaraan Puskesmas perlu
ditunjang oleh manajeman Puskesmas yang baik. Manajemen Puskesmas adalah
rangkaian kegiatan yang bekerja secara sistematik untuk menghasilkan luaran
Puskesmas yang efektif dan efisien. Rangkaian kegiatan sistematis yang
dilaksanakan oleh Puskesmas membentuk fungsi-fungsi manajeman. Ada tiga
fungsi manajemen Puskesmas yang dikenal yakni Perencanaan, Pelaksanaan dan
Pengendalian tersebut harus dilaksanakan secara terkait dan berkesinambungan.
2.3.1. Perencanaan
Perencanaan adalah proses penyusunan rencana tahunan Puskesmas untuk
5
mengatasi masalah kesehatan di wilayah kerja Puskesmas. Rencana tahunan
Puskesmas dibedakan atas dua macam. Pertama, rencana tahunan upaya kesehatan
wajib. Kedua, rencana tahunan upaya kesehatan pengembangan.
1. Perencanaan Upaya Kesehatan Wajib
Jenis upaya kesehatan wajib adalah sama untuk setiap Puskesmas yakni
Promosi Kesehatan, Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Ibu dan Anak termasuk
Keluarga Berencana, Perbaikan Gizi Masyarakat, Pencegahan dan Pemberantasan
Penyakit Menular serta Pengobatan. Langkah-langkah perencanaan yang harus
dilakukan Puskesmas adalah :
a. Menyusun usulan kegiatan
b. Mengajukan usulan kegiatan
c. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan
2. Perencanaan Upaya Kesehatan Pengembangan
Jenis upaya kesehatan pengembangan dipilih dari daftar upaya kesehatan
Puskesmas yang telah ada, atau upaya inovasi yang dikembangkan sendiri.
Langkah-langkah perencanaan upaya kesehatan pengembangan yang dilakukan
oleh Puskesmas mencakup hal-hal sebagai berikut :
a. Identifikasi upaya kesehatan pengembangan
b. Menyusun usulan kegiatan
c. Mengajukan usulan kegiatan
d. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan
2.3.2. Pelaksanaan dan Pengendalian
Pelaksanaan dan Pengendalian adalah proses penyelenggaraan,
pemantauan serta penilaian terhadap penyelenggaraan rencana tahunan
Puskesmas, baik rencana tahunan upaya kesehatan wajib maupun rencana tahunan
6
upaya kesehatan pengembangan, dalam mengatasi masalah kesehatan di wilayah
kerja Puskesmas.
Langkah-langkah pelaksanaan dan pengendalian adalah sebagai berikut
A. Pengorganisasian
Untuk dapat terlaksananya Keselamatan dan Kesehatan Kerja di PT. Pusri
Palembang perlu dilakukan pengorganisasian.
B. Penyelenggaraan
Setelah pengorganisasian selesai dilakukan, kegiatan selanjutnya adalah
menyelenggarakan rencana kegiatan Puskesmas, dalam arti para
penanggungjawab dan para pelaksana yang telah ditetapkan pada
pengorganisasian, ditugaskan menyelenggarakan kegiatan Puskesmas sesuai
dengan rencana yang telah ditetapkan. Untuk dapat diselenggarakannya rencana
tersebut perlu dilakukan kegiatan sebagai berikut :
7
1. Mengkaji ulang rencana pelaksanan yang telah disusun terutama yang
menyangkut jadwal pelaksanaan, target pencapaian, lokasi wilayah kerja dan
rincian tugas para penanggungjawab dan pelaksanaan.
2. Menyusun jadwal kegiatan bulanan untuk tiap petugas sesuai dengan rencana
pelaksanaan yang telah disusun. Beban kegiatan Puskesmas harus terbagi habis
dan merata kepda seluruh petugas.
3. Menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
Kendali mutu dan kendali biaya merupakan 2 hal penting dalam penyelenggaraan
Puskesmas. Kendali mutu adalah upaya yang dilaksanakan secara
berkesinambungan, sistematis, obyektif dan terpadu dalam menetapkan masalah
yang menyebabkan masalah mutu pelayanan berdasarkan standar yang telah
ditetapkan, menerapkan dan melaksanakan cara penyelesaian masalah sesuai
dengan kemampuan yang tersedia serta menilai hasil yang dicapai dan menyusun
saran tindak lanjut untuk lebih meningkatkan mutu pelayanan. Sedangkan kendali
biaya adalah upaya yang dilaksanakan secara berkesinambungan, sistematis,
objektif dan terpadu dalam menetapkan kebijakan dan tatacara penyelenggaraan
upaya kesehatan termasuk pembiayaannya, serta memantau pelaksanaannya
sehingga terjangkau oleh masyarakat.
C. Penilaian
Kegiatan penilaiaan dilakukan pada akhir tahun anggaran. Kegiatan yang
dilakukan mencakup hal-hal sebagai berikut :
1. Melakukan penilaiaan terhadap penyelenggaraan kegiatan dan hasil yang
dicapai, dibandingkan dengan rencana dan standar pelayanan Sumber data yang
dipergunakan pada penilaian dibedakan atas dua, berbagai sumber data lain yang
terkait, yang dikumpulkan secara khusus pada akhir tahun Kedua, sumber data
sekunder yakni data dari hasil pemantauan bulanan dan triwulan.
2. Menyusun saran peningkatan penyelenggaraan kegiatan sesuai dengan
pencapaian serta masalah dan hambatan yang ditemukan untuk rencana tahun
berikutnya.
8
2.3.3. Pengawasan dan Pertanggungjawaban
Pengawasan dan pertanggungjawaban adalah proses memperoleh
kepastian atas kesesuaian penyelengaraan dan pencapaian tujuan Puskesmas
terhadap rencana dan peraturan perundang-undangan serta berbagai kewajiban
yang berlaku. Untuk terselenggaranya pengawasan dan pertanggungjawaban
dilakukan kegiatan sebagai berikut :
1. Pengawasan
Pengawasan dibedakan atas dua macam yakni pengawasan internal dan
eksternal. Pengawasan internal dilakukan secara melekat oleh atasan langsung.
Pengawasan eksternal dilakukan oleh masyarakat, dinas kesehatan kabupaten/kota
serta berbagai institusi pemerintah terkait. Pengawasan mencakup aspek
adminstratif, keuangan dan teknis pelayanan. Apabila pada pengawasan
ditemukan adanya penyimpangan, baik terhadap rencana, standar, peraturan
perundangudangan maupun berbagai kewajiban yang berlaku, perlu dilakukan
pembinaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Pertanggungjawaban
Pada setiap akhir tahun anggaran, Kepala Puskesmas harus membuat
laporan pertanggungjawaban tahunan yang mencakup pelaksanaan kegiatan, serta
perolehan dan penggunaan berbagai sumberdaya termasuk keuangan. Laporan
tersebut disampaikan kepada Dinas kesehatan kabupaten/kota serta pihak-pihak
terkait lainnya, termasuk masyarakat melalui Badan Penyantun Puskesmas.
Apabila terjadi penggantian Kepala Puskesmas, maka Kepala Puskesmas yang
lama diwajibkan membuat laporan pertanggungjawaban masa jabatannya.
2.4. Kedudukan Puskesmas
Kedudukan Puskesmas dibedakan menurut keterkaitannya dengan Sistem
Kesehatan Nasional, Sistem Kesehatan Kabupaten/Kota dan Sistem Pemerintah
Daerah :
9
1. Sistem Kesehatan Nasional
Kedudukan Puskesmas dalam Sistem Kesehatan Nasional adalah sebagai
sarana pelayanan kesehatan strata pertama yang bertanggungjawab
menyelenggaraan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat di
wilayah kerjanya.
2. Sistem Kesehatan Kabupaten/Kota
Kedudukan Puskesmas dalam Sistem Kesehatan Kabupaten/Kota adalah
sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang
bertanggungjawab menyelenggarakan sebagai tugas pembangunan kesehatan
Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya.
3. Sistem Pemerintah Daerah
Kedudukan Puskesmas dalam Sistem Pemerintah Daerah adalah sebagai
unit pelaksana teknis dinas kesehatan kabupaten/kota yang merupakan unit
struktural Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota bidang kesehatan di tingkat
kecamatan.
4. Antar Sarana Pelayanan Kesehatan Strata Pertama
Di wilayah kerja Puskesmas terdapat berbagai organisasi pelayanan
kesehatan strata pertama yang dikelola oleh lembaga masyarakat dan swasta
kesehatan strata pertama yang dikelola oleh lembaga masyarakat dan swasta
seperti prakterk dokter, praktek dokter gigi, praktek bidan, poliklinik dan balai
kesehatan masyarakat.
Kedudukan Puskesmas di antara berbagai sarana pelayanan kesehatan
strata pertama ini adalah sebagai mitra. Di wilayah kerja Puskesmas terdapat pula
berbagai bentuk upaya kesehatan berbasis dan bersumberdaya masyarakat seperti
Posyandu, Polindes, Pos Obat Desa dan Pos UKK. Kedudukan Puskesmas di
antara berbagai sarana pelayanan kesehatan berbasis dana bersumberdaya
masyarakat adalah sebagai pembina.
10
2.5. Organisasi
Struktur organisasi Puskesmas tergantung dari kegiatan dan beban tugas
masing-masing Puskesmas. Penyusunan struktur organisasi Puskesmas di satu
Kabupaten/kota dilakukan oleh dinas kesehatan kabupaten/kota, sedangkan
penetapannya dilakukan dengan Peraturan Daerah.
Sebagai acuan dapat dipergunakan pola struktur organisasi Puskesmas
sebagai berikut :
a. Kepala Puskesmas.
Kepala Puskesmas adalah penanggungjawab pembangunan kesehatan di
tingkat Kecamatan. Sesuai dengan tanggungjawab tersebut dan besarnya peran
Kepala Puskesmas dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan di tingkat
kecamatan maka jabatan Kepala Puskesmas setingkat dengan eselon III-B.4
Pada keadaan tidak tersedia tenaga yang memenuhi syarat untuk menjabat
jabatan eselon III-B, ditunjuk pejabat sementara yang sesuai dengan kriteria
kepala Puskesmas yakni seorang sajana di bidang kesehatan yang kurikulum
pendidikannya mencakup bidang kesehatan masyarakat, dengan kewenangan yang
setara dengan pejabat tetap.
b. Unit Tata Usaha yang bertanggung jawab membantu Kepala Puskesmas dalam
pengelolaan data dan Informasi, perancanaan dan penilaian, keuangan, umum dan
Kepegawaian.
c. Unit Pelaksana Teknis Fungsional Puskesmas adalah upaya kesehatan
masyarakat, termasuk pembinaan terhadap UKBM dan upaya kesehatan
perorangan
d. Jaringan Pelayanan Puskesmas seperti unit Puskesmas pembantu, unit
Puskesmas keliling dan unit bidang di desa/komunitas.
11
Kriteria personalia yang mengisi struktur organisasi Puskesmas disesuaikan
dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing unit Puskesmas. Khusus untuk
Kepala Puskesmas kriteria tersebut dipersyaratkan harus seorang sarjana di bidang
kesehatan yang kurikulum pendidikannya mencakup kesehatan masyarakat.
2.6. Tata Kerja
2.6.1. Koordinasi dengan Kantor Kecamatan
Dalam melaksanakan fungsinya, Puskesmas berkoordinasi dengan kantor
Kecamatan melalui pertemuan berkala yang diselenggarakan di tingkat
kecamatan. Koordinasi tersebut mencakup perencanaan, penggerakan
pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian serta penilaian. Dalam hal
pelaksanaan fungsi penggalian sumberdaya masyarakat oleh Puskesmas,
Koordinasi dengan kantor Kecamatan mencakup pula kegiatan fasilitas.
2.6.2. Koordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota
Puskesmas adalah unit pelaksana teknis Dinas kesehatan kabupaten/kota.
Dengan demikian secara teknis dan adminstratif. Puskesmas bertanggungjawab
kepada Dinas kesehatan kabupaten/kota. Sebaliknya Dinas kesehatan
kabupaten/kota bertanggungjawab membina serta memberikan bantuan
adminstratif dan teknis kepada Puskesmas.
2.6.3.Koordinasi dengan Jaringan Pelayanan Kesehatan Strata
Pertama
Sebagai mitra pelayanan kesehatan strata pertama yang dikelola oleh
lembaga masyarakat dan swasta, Puskesmas menjalin kerjasama termasuk
penyelenggaraan rujukan dan memantau kegiatan yang diselenggarakan.
Sedangkan sebagai pembina upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat.
Puskesmas melaksanakan bimbingan teknis, pemberdayaan dan rujukan sesuai
kebutuhan.
12
2.6.4. Koordinasi dengan Jaringan Pelayanan Kesehatan Rujukan
Dalam menyelenggarakan upaya kesehatan perorangan dan upaya
kesehatan masyarakat, Puskesmas menjalin kerjasama yang erat dengan berbagai
palayanan kesehatan rujukan. Untuk upaya kesehatan perorangan, jalinan
kerjasama tersebut diselenggarakan dengam berbagai sarana pelayanan kesehatan
perorangan seperti rumah sakit (Kabupaten/kota), dan berbagai balai kesehatan
masyarakat (Balai Pengobatan Penyakit Paru-paru, Balai Kesehatan Olahraga
Masyarakat, Balai Kesehatan Kerja Masyarakat, Balai Kesehatan Indra
Masyarakat). Sedangkan untuk upaya kesehatan masyarakat, jalinan kerjasama
diselenggarakan dengan berbagai sarana pelayanan kesehatan masyarakat rujukan,
seperti Dinas kesehatan kabupaten/kota, Balai Teknik Kesehatan Lingkungan,
Balai Laboratorium Kesehatan serta berbagai balai kesehatan masyarakat.
Kerjasama tersebut diselenggarakan melalui penerapan konsep rujukan yang
menyeluruh dalam koordinasi Dinas Kesehatan kabupaten/kota.
2.6.5. Koordinasi dengan Lintas Sektor
Tanggungjawab Puskemas sebagai unit pelaksana teknis adalah
menyelenggarakan sebagai tugas pembangunan kesehatan yang disebabkan oleh
Dinas kesehatan kabupaten/kota. Untuk hasil yang optimal, penyelenggaraan
pembangunan kesehatan tersebut harus dapat dikoordinasikan dengan berbagai
lintas sektor terkait yang ada di tingkat kecamatan. Diharapkan di satu pihak,
penyelenggaraan pembangunan kesehatan di kecamatan tersebut mendapat
dukungan dari berbagai sektor terkait, sedangkan di pihak lain pembangunan yang
diselenggarakan oleh sektor lain di tingkat kecamatan berdampak positif terhadap
kesehatan.
2.6.6. Koordinasi dengan Masyarakat
Sebagai penanggungjawab penyelenggaraan pembangunan kesehatan di
wilayah kerjanya, Puskesmas memerlukan dukungan aktif dari masyarakat
sebagai objek dan subjek pembangunan. Dukungan aktif tersebut diwujudkan
melalui pembentukan Badan Penyantun Puskesmas (BPP), yang menghimpun
13
berbagai potensi masyarakat, seperti: tokoh masyarakat tokoh agama, LSM,
organisasi kemasyarakatan, serta dunia usaha, BPP tersebut berperan sebagai
mitra Puskesmas dalam menyelenggarakan pembangunan kesehatan.
2.6.7. Badan Penyantun Puskesmas (BPP)
Adalah suatu organisasi yang menghimpun tokoh-tokoh masyarakat peduli
kesehatan yang berperan sebagai kerja Puskesmas dalam menyelenggarakan
upaya pembangunan kesehatan di wilayah kerja Puskesmas. Fungsinya antara lain
adalah melayani pemenuhi kebutuhan penyelenggaran pembangunan kesehatan
oleh Puskesmas (to serve), memperjuangkan kepentingan kesehatan dan
keberhasilan pembangunan kesehatan oleh Puskesmas (to advocate) dan
melaksanakan tinjauan kritis dan memberikan masukan tentang kinerja
Puskesmas.
2.7. Upaya
Untuk tercapainya visi pembangunan kesehatan melalui Puskesmas yakni
terwujudnya Kecamatan Sehat Menuju Indonesia Sehat, Puskesmas
bertanggungjawab menyelenggarakan uapay kesehatan perorangan dan upaya
kesehatan masyarakat, yang keduanya jika ditinjau dari sistem kesehatan nasional
merupakan pelayanan kesehatan tingkat pertama. Upaya kesehatan tersebut
dikelompokkan menjadi dua yakni :
2.7.1. Upaya Kesehatan Wajib
Upaya kesehatan wajib Puskesmas adalah upaya yang ditetapkan
berdasarkan komitmen nasional, regional dan global serta yang mempunyai daya
ungkit tinggi untuk peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Upaya kesehatan
wajib tersebut adalah upaya promosi kesehatan, upaya kesehatan, upaya kesehatan
14
ibu dan anak serta keluarga berencana, upaya perbaikan gizi masyarakat, upaya
pencegahan dan pemberantasan penyakit menular dan upaya pengobatan.
2.7.2. Upaya Kesehatan Pengembangan
Upaya kesehatan pengembangan Puskesmas adalah upaya yang ditetapkan
berdasarkan permasalahan kesehatan yang ditemukan di masyarakat serta yang
disesuaikan dengan kemampuan Puskesmas. Upaya kesehatan pengembangan
dipilih dari daftar upaya kesehatan pokok Puskesmas yang telah ada yakni upaya
kesehatan sekolah, upaya kesehatan olahraga, upaya perawatan kesehatan
masyarakat, upaya kesehatan kerja, upaya kesehatan gigi dan mulut, upaya
kesehatan jiwa, upaya kesehatan mata, upaya kesehatan usia lanjut, upaya
pembinaan pengobatan tradisional.
Upaya laboratorium medis dan laboratorium kesehatan masyarakat serta
upaya pencatatan pelaporan tidak termasuk pilihan karena ketiga upaya ini
merupakan pelayanan penunjang dari setiap upaya wajib dan upaya
pengembangan Puskesmas.
Perawatan kesehatan masyarakat merupakan pelayanan penunjang baik
upaya kesehatan wajib maupun kesehatan pengembangan. Apabila perawatan
kesehatan masyarakat menjadi permasalahan spesifik di daerah tersebut maka
dapat dijadikan sebagai salah satu upaya kesehatan pengembangan.
Pengembangan dan pelaksanaan upaya inovasi dalam rangka mempercepat
tercapainya visi Puskesmas. Pemilihan upaya kesehatan pengembangan ini
dilakukan oleh Puskesmas bersama dinas kesehatan kabupaten/kota dengan
mempertimbangkan masukan dari BPP yang dilakukan apabila upaya kesehatan
wajib Puskesmas telah terlaksana secara optimal dalam arti target cakupan serta
peningkatan mutu pelayanan telah tercapai. Apabila Puskesmas belum mampu
menyelenggarakan upaya kesehatan pengembangan padahal telah menjadi
kebutuhan masyarakat, maka Dinas kesehatan kabupaten/kota bertanggungjawab
dan wajib menyelenggarakannya. Untuk itu dinas kesehatan kabupaten/kota perlu
dilengkapi dengan berbagai unit fungsional lainnya.
Dalam keadaan tertentu, masyarakat membutuhkan pula pelayanan rawat
inap. Untuk ini di Puskesmas dapat dikembangkan pelayanan rawat inap tersebut,
15
yang dalam pelaksanaannya harus memperhatikan berbagai persyaratan tenaga,
sarana dan prasarana sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
Apabila ada kemampuan, di Puskesmas dapat dikembangkan pelayanan
medik spesialistik tersebut, baik dalam bentuk rawat jalan maupun rawat inap.
Keberadaan pelayanan medik spesialistik di Puskesmas hanya dalam rangka
mendekatkan pelayanan rujukan kepada masyarakat yang membutuhkan. Status
dokter dan atau tenaga spesialis yang bekerja di Puskesmas yang diatur oleh dinas
kesehatan kabupaten/kota setempat.
Perlu diingat meskipun Puskesmas menyelenggarakan pelayanan medik
spesialistik dan memiliki tenaga spesialis, kedudukan dan fungsi Puskesmas tetap
sebagai sarana pelayanan kesehatan tingkat pertama yang bertanggung jawab
menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan dan pelayanan kesehatan
masyarakat di wilayah kerjanya.
16
BAB III
METODE PELAKSANAAN
3.1 Tempat dan Waktu Pelaksanaan
3.1.1 Tempat
Pelaksanaan kegiatan Early Exposure ini berlokasi di Puskesmas 4
Ulu, Jl. Wahid Hasyim 4 Ulu Darat, Kec. Seberang Ulu I Palembang,
Sumatera Selatan - Indonesia
3.1.2 Waktu
Waktu pelaksanaan kegiatan Early Exposure ini, yaitu pada minggu
ke 5 Pelaksanaan Blok XVIII – Kedokteran Komunitas dan Kesehatan
Masyarakat
3.2 Subjek Tugas Mandiri
Subjek tugas mandiri kegiatan Early Exposure ini yaitu
Manajemen Puskesmas 4 Ulu
3.3 Langkah-langkah Kerja
Adapun langkah-langkah kerja dari kegiatan Early Exposure ini, yaitu :
1. Berkonsultasi kepada pembimbing.
2. Membuat proposal pelaksanaan early exposure dan mengajukan kepada
pembimbing.
17
3. Melakukan perbaikan proposal early exposure dan membuat surat
pernyataan dari pembimbing kepada pihak akademik untuk pelaksanaan
early exposure.
4. Menghubungi pihak akademik untuk berkonsultasi dan permohonan
pembuatan surat izin ke Puskesmas 4 Ulu, Palembang.
5. Melakukan rapat kelompok untuk menentukan kegiatan yang akan di-
laksanakan di lokasi.
6. Menghubungi pihak administrasi Puskesmas 4 Ulu Palembang untuk
konfirmasi pelaksanaan early exposure.
7. Berinteraksi dengan Tenaga Puskesmas serta berdiskusi mengenai man-
ajemen puskesmas
8. Berpamitan kepada semua pihak di Puskesmas 4 Ulu, Palembang sete-
lah selesai kegiatan.
9. Melakukan briefing dengan semua anggota kelompok sebelum mening-
galkan lokasi.
10. Meninggalkan lokasi kegiatan.
11. Melakukan pelaporan hasil kepada pembimbing.
18
BAB IVHASIL DAN PEMBAHASAN
Pada kesempatan Early Exposure Blok 18 kali ini, kami melakukan
diskusi bersama Dokter Fungsional Puskesmas Swakelola 4 Ulu, dr.
Rustina dan salah satu Staff Tata Usaha, Ibu Maya. Semua hasil diskusi
tersebut akan dibahas dibawah ini.
Tabel 1.1 Kegiatan Manajemen Puskesmas Swakelola 4 Ulu Tahun 2010
No Jenis Variabel Ada Tidak Keterangan
I
1
2
3
4
5
MANAJEMEN OPERASIONAL PUSKESMAS
Membuat data pencapaian / cakupan kegiatan pokok tahun lalu
Menyusun RUK melalui analisa dan perumusan masalah berdasarkan prioritas
Menyusun RPK acara secara terinci dan lengkap
Melaksanakan Mini Lokakarya bulanan
Melaksanakan Mini Lokakarya tribulan (Lintas sektor)
√
√
√
√
√
Semuanya 100%
Ya, beberapa ada analisa perumusan
Ya terinci
9-12x /tahun
< 2 x/ tahun
19
6
7
Membuat dan mengirimkan laporan bulanan ke Kabupaten / Kota tepat waktu
Membuat data 10 penyakit terbanyak setiap bulan
√
√
10-12x / tahun
9-12x/ tahun
No Jenis Variabel Ada Tidak Keterangan
II
1
2
3
4
5
MANAJEMEN ALAT DAN OBAT
Membuat kartu inventaris dan menempatkan di masing-masing ruangan
Melaksanakan up dating daftar inventaris alat
Mencatat penerimaan dan pengeluaran obat / bahan di gudang obat secara rutin
Mencatat kartu stock untuk setiap jenis obat / bahan di gudang obat secara rutin
Menerapkan FIFO dan FEFO
√
√
√
√
√
100%
Tiap bulan
Ya, seluruh
Ya, seluruh item obat
Ya, seluruh item obat
III
1
2
MANAJEMEN KEUANGAN
Membuat catatan bulanan uang masuk keluar dalam buku kas
Kepala puskesmas melakukan pemeriksaan keuangan secara berkala
√
√
Ya, setiap bulan
Ya, setiap bulan
IV1
2
3
MANAJEMEN KETENAGAANMembuat daftar catatan kepegawaian petugas
Membuat uraian tugas dan tanggung jawab setiap petugas
Membuat rencana kerja bulanan
√
√
Ya, seluruh
pegawai
Ya, sebagian besar
20
4
5
bagi setiap petugas sesuai dengan tugas wewenang dan tanggung jawab
Membuat Laporan bagi setiap petugas
Membuat penilaian DP3 tepat waktu
√
√
√
Ya, sebagian besar
Ya, sebagian besar
Ya, seluruh
Tabel 1.2 Rekapitulasi Perhitungan Cakupan Komponen Kegiatan Kinerja Puskesmas Swakelola 4 Ulu
No. Komponen Kegiatan Cakupan (%)
1. Upaya Promosi Kesehatan 64,4
2. Upaya Kesehatan Lingkungan 76,3
3. Upaya Kesehatan Ibu dan Anak beserta Keluarga
Berencana
60,1
4. Upaya Perbaikan Gizi Masyarakat 77,7
5. Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit
Menular
73,3
6. Upaya Pengobatan 77,5
7. Upaya Kesehatan Pengembangan 71,6
Tabel 1.3 Jumlah Posyandu Berdasarkan Stratifikasi
Posyandu JumlahPratama 7 PosyanduMadya 14 Posyandu
Purnama 17 PosyanduMandiri 1 Posyandu
21
Tabel 1.4. Data 10 Penyakit Terbanyak Periode Tahun 2005-2009 di
Puskesmas Swakelola 4 Ulu Palembang
No 2005 2006 2007 2008 2009
1. ISPA 8778 ISPA 10797 ISPA 10213 ISPA 10719 ISPA 10390
2. Hipertens
i
1969 Hipertens
i
2380 Hipertensi 3023 Hipertensi 2924 Hipertensi 2829
3. TB.Paru 1853 Dispepsia 2277 Rematik 2138 Rematik 2403 Rematik 2248
4. Diare 1654 Diare 2067 Diare 1928 Diare 2268 Dispepsia 2227
5. Infeksi
kulit
1470 Infeksi
kulit
2057 Infeksi
Kulit
1803 Dyspepsia 1823 Diare 2113
6. Dispepsia 1340 Rematik 1734 Penyakit
Pulpa
1783 TB. Paru 1396 Infeksi
kulit
1784
7. Rematik 1179 TB. Paru 1732 TB. Paru 1073 Infeksi
Kulit
1279 Penyakit
pulpa gigi
1347
8. Alergi
kulit
749 Alergi
kulit
916 Alergi 1043 Alergi Kulit 906 TB. Paru 1130
9. Penyakit
Mata
570 Penyakit
Mata
Lain
615 Gingivitis 878 Asma
Bronkhiale
701 Gingivitis 1034
10. Jamur
kulit
470 Jmaur
Kulit
495 Peny. Mata
lain
718 Infeksi
Telinga
566 Alergi
KuliT
827
22
4.1. Pembahasan
Manajemen puskesmas adalah rangkaian kegiatan yang dilaksanakan
secara sistematik untuk menghasilkan luaran puskesmas secara efektif dan efisien.
Manajemen puskesmas tersebut terdiri dari perencanaan, pelaksanaan dan
pengendalian serta pengawasan dan pertanggunjawaban. Seluruh kegiatan di atas
merupakan satu kesatuan yang saling terkait dan berkesinambungan.
Perencanaan tingkat puskesmas disusun untuk mengatasi masalah
kesehatan yang ada di wilayah kerjanya, baik upaya kesehatan, wajib, upaya
kesehatan pengembangan maupun upaya kesehatan penunjang. Perencanaan ini
disusun untuk kebutuhan satu tahun agar puskesmas mampu melaksanakan secara
efisien, efektif dan dapat dipertanggungjawabkan.
4.1.1. Perencanaan Tingkat Puskesmas
Perencanaan adalah suatu proses kegiatan yang urut yang harus dilakukan
untuk mengatasi permasalahan dalam rangka mencapai tujuan yang telah
ditentukan dengan memanfaatkan sumberdaya yang tersedia secara berhasil guna
dan berdaya guna.
Perencanaan Tingkat Puskesmas diartikan sebagai proses penyusunan
rencana kegiatan Puskesmas pada tahun yang akan datang yang dilakukan secara
sistematis untuk mengatasi masalah atau sebagian masalah kesehatan masyarakat
di wilayah kerjanya.
Perencanaan Tingkat Puskesmas mencakup semua kegiatan yang termasuk
dalam Upaya kesehatan wajib, Upaya Kesehatan Pengembangan dan upaya
kesehatan penunjang. Perencanaan ini disusun oleh Puskesmas sebagai Rencana
23
Tahunan Puskesmas yang dibiayai oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat
serta sumber dana lainnya.
Perencanaan Tingkat Puskesmas disusun melalui 4 tahap yaitu :
1. Tahap persiapan
2. Tahap Analisan Situasi
3. Tahap penyusunan Rencana Usulan Kegiatan
4. Tahap penyusunan Rencana Pelaksanaan Kegiatan
Langkah pertama dalam mekanisme Perencanaan Tingkat Puskesmas
adalah dengan menyusun Rencana Usulan Kegiatan (RUK) yang meliputi Usulah
Kegiatan Wajib dan Usulan Kegiatan Pengembangan.
Penyusunan Rencana Usulan Kegiatan (RUK) Puskesmas harus
memperhatikan berbagai kebijakan yang berlaku baik secara global, nasional
maupun daerah sesuai dengan hasil kajian data dan informasi yang tersedia di
Puskesmas. Puskesmas perlu mempertimbangkan masukkan dari masyarakat
melalui konsil kesehatan kecamatan / Badan Penyantun Puskesmas. Rencana
Usulan Kegiatan harus dilengkapi pula dengan usulan pembiayaan untuk
kebutuhn rutin, sarana, prasarana dan operasional puskesmas. RUK yang disusun
merupakan RUK tahun mendatang (H+1). Penyusunan RUK tersebut disusun
pada bulan Januari tahun berjalan (H) berdasarkan hasil kajian pencapaian
kegiatan tahun sebelumnya (H-1), dan diharapkan proses penyusunan RUK telah
selesai dilaksanakan di Puskesmas pada akhir bulan Januari tahun berjalan (H).
Rencana Usulan Kegiatan yang telah disusun dibahas di dinas kesehatan
kabupaten/kota, diajukan ke Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melalui dinas
kesehatan kabupaten/kota.
Selanjutnya RUK Puskesmas yang terangkum dalam usulan dinas
kesehatan kabupaten/kota akan diajukan ke DPRD untuk memperoleh persetujuan
pembiayaan dan dukungan politis.
Setelah mendapat persetujuan dari DPRD, selanjutnya diserahkan ke
Puskesmas melalui dinas kesehatan kabupaten/kota. Berdasarkan alokasi biaya
yang telah disetujuai tersebut, Puskesmas menyusun Rencana Pelaksanaan
Kegiatan (RPK). Sumber pembiayaan Puskesmas selain dari anggaran Daerah
24
(DAU) adalah dari Pusat dan pinjaman/ bantuan luar negeri yang dialikasikan
melalui dinas kesehatan kabupaten/kota. RPK disusun dengan melakukan
penyesuain dan tetap mempertimbangkan masukan dari masyarakat. Penyesuaian
ini dilakukan, oleh karena RPK yang disusun adalah persetujuan atas RUK tahun
yang lalu (H-1), alokasi yang diterima tidak selalu sesuai dengan yang diusulkan,
adanya perubahan sasaran kegiatan, tambahan anggaran (Selain DAU) dan lain-
lainnya. Penyusunan RPK dilaksanakan pada bulan Januari tahun berjalan dalam
forum Lokakarya Mini yang pertama.
Untuk memudahkan pemahaman terhadap mekanisme Perencanaan
Tingkat Puskesmas, dapat dilihat pada alur berikut ini.
4.1.2 Lokakarya Mini
Proses manajemen Perencanaan belum terlaksana dengan baik apabila
tidak dilanjutkan dengan pemantauan dan perencanaan ulang. Tindak lanjut
bertujuan untuk menilai sampai seberapa jauh pencapaian dan hambatan-
25
hambatan yang dijumpai oleh para pelaksananya pada bulan yang lalu, sekaligus
melakukan pemantauan rencana kegiatan Puskesmas; sehingga dapat dibuat
perencanaan ulang yang lebih baik dan sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai.
Tindak lanjut dari perencanaan adalah mengadakan perorganisasian intern
Puskesmas dan pemantauan dilaksanakan melalui Lokakarya Mini Bulanan
Puskesmas.
Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas diselenggarakan dalam 2 (dua) tahap
yaitu :
1. Lokakarya Mini Bulanan yang pertama
Lokakarya Mini Bulanan yang Pertama merupakan Lokakarya
penggalangan Tim diselenggarakan dalam rangka pengorganisasian
untuk dapat terlaksananya rencana kegiatan puskesmas (RPK)
Pengoragnisasian dilaksanakan sebagai penentuan penanggung jawab
dan pelaksana setiap kegiatan serta untuk satuan wilayah kerja.
Seluruh program kerja dan wilayah kerja Puskesmas dilakukan
pembagian habis kepada seluruh petugas Puskesmas dengan
mempertimbangkan kemampuan yang dimilikinya.
Pelaksanaan Lokakarya Mini Bulanan yang pertama adalah sebagai
berikut :
a. Masukan
1) Penggalangan tim dalam bentuk dinamika kelompok tentang
peran, tanggung jawab staf dan kewenangan puskesmas
2) Informasi tentang kebijkan, perogram dan konsep baru
berkaitan dengan puskesmas
3) Informasi tentang tatacaea penyusunan rencana kegiatan
puskesmas
b. Proses
1) Inventarisasi kegiatan Puskesmas termasuk kegiatan lapangan /
daerah binaan
26
2) Analisis beban kerja tiap petugas
3) Pembagian tugas baru termasuk pembagian tanggung jawab
daerah binaan
4) Penyusunan rencana kegiatan puskesmas tahunan berdasarkan
rencana pelaksanaan kegiatan puskesmas (RPK)
c. Keluaran
1) Rencana kegiatan puskesmas tahunan
2) Kesepakatan bersama untuk pelaksanaan kegiatan sesuai
dengan rencana kegiatan
3) Matriks pembagian tugas dan daerah binaan
2. Lokakarya Mini Bulanan Rutin
Lokakarya Bulanan Puskesmas ini diselenggarakan sebagai tindak
lanjut dari Lokakarya Mini Bulanan yang pertama. Lokakarya Bulanan
Rutin ini dilaksanakan untuk memantau pelaksanaan POA Puskesmas,
yang dilakukan setiap bulan secara teratur.
Penanggung jawab peyelenggaraan Lokakarya Mini Bulanan
adalah Kepala Puskesmas, yang dalam pelaksanaanya dibantu staf
Puskesmas dengan mengadakan rapat kerja seperti biasanya. Fokus
utama Lokakarya Mini Bulanan Rutin adalah ditekankan kepada
masalah pentingnya kesinambungan arah dan kegiatan antara hal-hal
yang direncanakan, pelaksanaannya serta hasilnya agar kegiatan-
kegiatan yang dilaksanakan tersebut dapat berhasil guna dan berdaya
guna.
3. Peyelenggaraan Lokakarya Mini Bulanan
Setelah dipahami tujuan dari Lokakarya dan dari tahapan kegiatan
tersebut diatas, dapat diketahui materi yang akan diberikan/ dibahas,
27
maka selanjutnya untuk dapat menyelenggarakannya perlu
diperhatikan hal-hal sebagai berikut :
a. Pengarah : Kepala Puskesmas
b. Peserta
Seluruh petugas Puskesmas, termasuk petugas Puskesmas
Pembantu dan bidan di Desa
c. Waktu
Waktu pelaksanaan lokakarya mini bulanan disesuaikan dengan
kondisi dan situasi puskesmas serta kesepakatan dengan Dinas
Kesehatan Daerah. Pada Puskesmas Swakelola 4 Ulu Palembang,
Lokakarya Mini bulanan dilaksanakan setiap hari kamis minggu
ke-2 setiap bulannya.
d. Acara
Pada dasarnya susunan acara Lokakarya Mini Bulanan bersifar
dinamis, dapat disusun sesuai dengan kebutuhan, ketersediaan
waktu dan kondisi Puskesmas Setempat.
e. Tempat
Diupayakan agar Lokakarya Mini dapat diselenggarakan di
Puskesmas, apabila tidak memungkinkan dapat menggunakan
tempat lain yang lokasinya berdekatan dengan Puskesmas. Ruang
yang dipakai hendaknya cukup untuk menampung semua peserta.
f. Persiapan
Sebelum pertemuan diadakan, perlu persiapan yang meliputi :
1) Pemberitahuan hari, tanggal dan jam
2) Pengaturan tempat, sebaiknya seperti huruf U
28
3) Papan tulis, spidol dan kertas lembar balik
4) Rencana kerja harian bulan lalu
5) Membuat visualisasi hasil pelaksanaan kegiatan bulan lalu
dibandingkan dengan target bulanan per Desa antara lain
menggunakan PWS
6) Buku catata/ notulen Rapat Dinas Kesehatan dan Rapat Lintas
Sektor
7) Materi Pelajaran dan alat peraga secukupnya
8) Formulir Rencana Kerja Bulan Secukupnya
4.1.3 Penilaian Kinerja Puskesmas
Penilaian kinerja puskesmas adalah suatu upaya untuk melakukan
penilaian hasil kerja/ prestasi Puskesmas.
Pelaksanaan penilaian dimulai dari tingkat Puskesmas, sebagai instrumen
mawas diri karena setiap Puskesmas melakukan penilaian kinerjanya secara
mandiri, kemudian dinas kesehatan kabupaten / kota melakukan verifikasi
hasilnya. Adapun aspek penilaian meliputi hasil pencapaian cakupan dan
manajemen kegiatan termasuk mutu pelayanan atas perhitungan seluruh
puskesmas. Berdasarkan hasil verifikasi, dinas kesehatan kabupaten / kota
bersama puskesmas menetapkan puskesmas ke dalam kelompok (I, II, III) sesuai
dengan pencapain kinerjanya.
Pada setiap kelompok tersebut, dinas kesehatan kabupaten / kota dapat
melakukan analisa tingkat kinerja puskesmas berdasarkan rincian nilainya,
sehingga urutan pencapain kinerjanya dapat diketahui, serta dapat dilakukan
pembinaan secara lebih mendalam dan terfokus.
Secara garis besar lingkup penilaian kinerja Puskesmas tersebut
berdasarkan pada upaya-upaya puskesmas dalam menyelenggarakan :
1. Pelayanan Kesehatan yang meliputi :
29
a. Upaya Kesehatan Wajib sesuai dengan kebijakan nasional, dimana
penetapan jenis pelayanannya disusun oleh dinas kabupaten/ kota
b. Upaya Kesehatan Pengembangan antara lain penambahan upaya
kesehatan atau penerapan pendekatan baru (inovasi) upaya
kesehatan dalam pelaksanaan pengembangan program kesehatan
yang dilaksanakan di Puskesmas.
2. Pelaksanaan manajemen Puskesmas dalam penyelenggaraan kegiatan,
meliputi :
a. Proses penyusunan perencanaan, pelaksanaan lokakarya mini dan
pelaksanaan penilaian kinerja
b. Manajemen sumber daya termasuk manajemn alat, obat, keuangan.
3. Mutu Pelayanan Puskesmas, meliputi :
a. Penilaian input pelayanan berdasarkan standar yang ditetapkan
b. Penilaian proses pelayanan dengan menilai tingkat kepatuhannya
terhadap standar pelayanan yang telah ditetapkan
c. Penilaian output pelayanan berdasarkan upaya kesehatan yang
diselenggarakan. Dimana masing-masing program/ kegiatan
mempunyai indikator mutu tersendiri, sebagai contoh angka drop
out pengobatan pada program penanggulangan TBC
d. Penilaian outcome pelayanan antara lain melalui pengukuran
tingkat kepuasan pengguna jasa pelayanan puskesmas.
30
31
4.1.4. Posyandu
Posyandu adalah suatu wadah alih teknologi dalam pelayanan kesehatan
masyarakat dan keluarga berencana dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk
masyarakat.
Tujuan Posyandu :
1. Menurunkan AKB (Angka kematian Bayi/Balita), AKI (Angka Kematian
Ibu Hamil, melahirkan, Nifas )
2. Membudayakan NKKBS
3. Meningkatkan PSM (Peran Serta Masyarakat)
4. Wahana gerakan reproduksi
Pengelola :
1. Penanggung jawab umum : Kades / Lurah
2. Penanggun jawab operasional : Tokoh Masyarakat
3. Ketua Pelaksana : Ketua Tim Penggerak PKK
4. Sekretaris : Ketua Pokja IV Kel/Desa
5. Pelaksana : Kader PKK yang dibantu petugas kesehatan – KB Puskesmas
Kegiatan Pokok
1. KIA
2. KB
3. Imunisasi
4. Gizi
5. Penanggulangan Diare
32
Pelaksanaan Posyandu
Posyandu dilaksanakan sebulan sekali ditentukan Kader Tim PKK Desa /
Kelurahan serta Tenaga Kesehatan Puskesmas dilakukan dengan sistem 5 meja
yaitu :
Meja I (Pendaftaran)
Balita Ibu hamil Ibu menysui
Meja II (Penimbangan)
Meja III (Pengisian KMS)
Meja IV (Penyuluhan)
Penyuluhan untuk balita
Penyuluhan untuk ibu hamil
Penuluhan untuk ibu menysui
Meja V (Pelayanan Kesehatan dan KB)
Pemberian Imunisasi
Pemberian vitamin A
Pembagian pil atau kondom
Pengobatan ringan
Konsultasi KB-Kes
Petugas Meja I-IV : Oleh Kader
Meja V : Oleh Para Medis (Bidan, Perawat, Petugas KB)
Sasaran Posyandu
- Bayi
- Balita
- Ibu hami dan menyusui
33
Strata Posyandu ada empat (4) yaitu :
Strta I : Posyandu Pratama
Kegiatan belum rutin Kader terbatas
Strata II :Posyandu Madya
Kegiatan lebih teratur 8 kali per tahun Program utamanya (KB, KIA, Gizi dan imunisasi) masih rendah, yaitu kurang dari
50% Jumlah kader 5 orang
Strata II : Posyandu Purnama
Kegiatan sudah teratur lebih dari 8 kali per tahun Cakupan program/kegiatannya baik program utamanya (KB, KIA, Gizi dan Imu-
nisasi) lebih dari 50% Jumlah kader 5 orang atau lebih Mempunyai program tambahan
Strata IV : Posyandu Mandiri Kegiatan secara teratur penimbangan bisa 12 kali atau lebih Cakupan program/kegiatan baik dan teratur. Memiliki Dana Sehat dan JPKM
34
BAB V
PENUTUP
5.1. Kesimpulan
1.Manajemen puskesmas terdiri dari perencanaan, pelaksanaan dan
pengendalian serta pengawasan dan pertanggung jawaban
2.Perencanaan tingkat puskesmas disusun untuk mengatasi masalah kesehatan
yang ada di wilayah kerjanya, baik upaya kesehatan wajib, upaya
kesehatan pengembangan maupun upaya kesehatan penunjang.
3.Lokakarya Mini bertujuan menindak lanjuti perencanaan dengan
mengadakan perorganisasian intern puskesmas
4.Penilaian kinerja puskesmas mencakup upaya kesehatan, pelaksanaan
manajemen dan mutu pelayanan puskesmas
35
DAFTAR PUSTAKA
1. Departemen Kesehatan Republik Indonesia. Petunjuk Pelaksanaan Penetapan
Indikator Menuju Indonesia Sehat 2010. Jakarta : Departemen Kesehatan
Republik Indonesia; 2001
2. Departemen Kesehatan Republik Indonesia. Keputusan Menteri Kesehatan
Republik Indonesia Nomor 128/Menkes/SK/II/2004. Jakarta : Departemen
Kesehatan Republik Indonesia;2004.
3. Notoatmodjo, S. Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku. Jakarta: Rineka
Cipta;2007.
4. Departemen Kesehatan Republik Indonesia. Pedoman Pengelolaan Posyandu.
Jakarta: Depkes RI; 2006.
5. Direktorat Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat Departemen Kesehatan
Republik
Indonesia. Pedoman Perencanaan Tingkat Puskesmas. Jakarta: Depkes RI;
2006
6. Direktorat Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat Departemen Kesehatan
Republik
Indonesia. Pedoman Lokakarya Mini Puskesmas. Jakarta: Depkes RI; 2006
7. Direktorat Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat Departemen Kesehatan
Republik
Indonesia. Pedoman Penilaian Kinerja Puskesmas. Jakarta: Depkes RI; 2006
36
37
