LAPORAN DELEGASI DPR-RI KE THE 4th OECD dpr.go.id/dokakd/dokumen/BKSAP-13-859f7fc8ad0d   Global Parlimentary

  • View
    216

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of LAPORAN DELEGASI DPR-RI KE THE 4th OECD dpr.go.id/dokakd/dokumen/BKSAP-13-859f7fc8ad0d   Global...

1

LAPORAN

DELEGASI DPR-RI KE THE 4th OECD PARLIAMENTARY DAYS

3-5 FEBRUARI 2016

PARIS - PERANCIS

I. PENDAHULUAN

DPR RI melalui Badan Kerjasama Antar-Parlemen (BKSAP) menerima undangan dari OECD

Global Parlimentary Forum untuk menghadiri acara the 4th OECD Parliamentary Days di

Paris, Perancis pada tanggal 3-5 Februari 2016.

Pada tahun 1960, 18 negara Eropa beserta Amerika Serikat dan Kanada membentuk

Oganization for Economic Cooperation and Development (OECD). OECD didirikan untuk

mendukung pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di negara-negara berkembang. OECD

mempromosikan dua prinsip utama, yaitu demokrasi dan free market economy.

Saat ini OECD beranggotakan 34 negara yang terdiri dari negara-negara maju dan

berkembang. Pada tahun 2007, OECD menawarkan program "enhanced engagement" untuk

Indonesia, Brazil, Tiongkok, India, dan Afrika Selatan. Sebagai key partner, Indonesia ikut

berkontribusi terhadap upaya menyukseskan program kerja OECD secara komprehensif dan

berkelanjutan.

Saat ini, OECD terdiri dari 34 negara anggota, yaitu Australia, Austria, Belgia, Kanada, Chili,

Czechnya, Denmark, Estonia, Finlandia, Perancis, Jerman, Yunani, Hongaria, Islandia,

Irlandia, Israel, Itali, Jepang, Korea, Luxemburg, Meksiko, Belanda, Selandia Baru, Norwegia,

Polandia, Portugal, Slovakia, Slovenia, Spanyol, Swedia, Swiss, Turki, Inggris, dan Amerika

Serikat.

Dengan mempertimbangkan adanya peningkatan kerja sama antara OECD dan Indonesia, serta

posisi Indonesia sebagai salah satu mitra kunci OECD, DPR RI pada tahun 2016 untuk kedua

kalinya mengirimkan Delegasi dan menghadiri acara tersebut.

A. Dasar Pengiriman Delegasi

Partisipasi Delegasi DPR-RI dalam Sidang 4th OECD Parliamentary Days ini didasarkan

pada Surat Keputusan Pimpinan DPR-RI Nomor: 28/PIMP/III/2015-2016 tanggal 19

Januari 2016.

2

B. Susunan Delegasi

Adapun nama-nama anggota delegasi adalah sebagai berikut:

1. H. Rofi Munawar, LC Ketua Delegasi/F-PKS

2. Yoseph Umar Hadi Anggota Delegasi/F-PDIP

3. Sartono Hutomo Anggota Delegasi/F-PD

Selama mengikuti persidangan, Delegasi didampingi oleh 1 (satu) orang Sekretaris

Delegasi dan 1 (satu) orang Tenaga Ahli BKSAP dari Sekretariat Jenderal DPR-RI

C. Visi dan Misi Pengiriman Delegasi

Visi

1. Memperkuat peran diplomasi DPR RI di level multilateral;

2. Mewujudkan peran aktif DPR RI dalam mendorong kerjasama antara Indonesia

dengan negara-negara serta mitra kerja OECD;

3. Menerapkan komitmen Indonesia dalam mendukung pembangunan berkelanjutan;

Misi

1. Mendukung kerja sama bilateral yang lebih erat antara Indonesia dengan OECD

dalam mendorong pembangunan berkelanjutan, termasuk dalam pembahasan isu-isu

ekonomi digital, perpajakan, dan pemberdayaan perempuan;

2. Bertukar pengalaman dan informasi serta menjalin komunikasi yang efektif dengan

OECD;

3. Mendukung proses demokratisasi dan meminimalisasi kesenjangan pembangunan

antara negara-negara maju dan berkembang.

II. AGENDA SIDANG

Agenda Sidang 4th Parliamentary Days dan pembicaranya adalah sebagai berikut:

1. Special Session : Launch of Financing democracy (Rolf Alter, Director, OECD Public

Governance and Territorial Development)

2. OECD Resources for Parliamenty (Anthony Gooch, Director, OECD Directorate for Public

affairs and Communications)

3. World Energy Outlook and next steps after COP21 (Fatih Birol, Executive Director,

International Energy Agency)

4. P2P or the Uberisation of the economy? (Dirk Pilat, Deputy Director, OECD

Directorate for Science, Technology and Innovation)

5. Combating terrorist financing (David Lewis, Executive Secretary, Financial Action Task

Force)

3

6. Finance and inclusive growth

Christian Kastrop, Director, Policy Studies Branch, OECD Economics Departemen

Adrian Blundell-Wignall, Acting Director, Special Advisor to the Secretary General for

Financial Markets, OECD Directorate for Financial and Enterprise Affairs

7. Using megatrends to prepare for the future already in the present (Angela Wilkinson,

OECD Counsellor for Strategic Foresight)

III. ISI LAPORAN

A. Jalannya Persidangan

Acara the 4th OECD Parliamentary Days dihadiri oleh 114 orang anggota Parlemen dari

36 negara-negara anggota dan mitra kerja OECD. Dalam pembukaan acara, sekjen OECD

Angel Gurria menyampaikan bahwa saat ini pemerintahan dan parlemen-parlemen di

banyak negara di dunia mengalami krisis kepercayaan (trust issues) dari masyarakatnya.

Krisis ekonomi, tingginya tingkat pengangguran, ketimpangan pendapatan, korupsi, serta

kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan negara telah

menyebabkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara negara. Karena

pentingnya mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, Trust Agenda

dijadikan isu utama dalam acara Parliamentary Days tahun ini.

OECD menekankan tiga hal utama untuk mengembalikan kepercayaan, yakni:

INTEGRITAS, dengan meningkatkan usaha pemberantasan korupsi; PRO RAKYAT,

dengan mengeluarkan kebijakan yang mementingkan kepentingan rakyat yang bersifat

adil, merata, dan berkelanjutan; serta KEPASTIAN, dimana pemerintah harus mampu

meminimalisir ketidakpastian dalam beragam bidang seperti ekonomi dan politik.

Dari sisi ekonomi, walau telah delapan tahun berlalu, dampak krisis finansial 2008 masih

dapat dirasakan hingga saat ini. Pertumbuhan ekonomi dunia masih berjalan sangat lambat

dan tidak seimbang. Jika pada awal mula krisis berfokus di negara maju, kini fokus krisis

berpindah ke negara-negara berkembang, terutama Tiongkok.

Perdagangan global yang sempat mengalami pertumbuhan, kini mengalami stagnasi dan

bahkan menurun sejak 2014 yang terkonsentrasi di negara-negara berkembang. Investasi

dan arus kredit masih berjalan lambat, serta tingginya tingkat pengangguran menjadi

masalah utama di banyak negara maju terutama di Uni Eropa. Hal ini diperburuk dengan

situasi terkini dimana terjadinya ketimpangan pendapatan, belum pulihnya negara-negara

yang terkena dampak krisis seperti Yunani, masalah keamanan geopolitik dimana

masuknya arus imigran dari Timur Tengah dan konflik di beberapa negara seperti di

Ukraina.

Banyak negara telah menggunakan beragam cara untuk meningkatkan pertumbuhan, baik

dengan kebijakan fiskal maupun moneter. Namun saat ini diperlukan satu cara lagi yakni

dengan melakukan perubahan struktural. Negara perlu menciptakan kebijakan yang kokoh,

4

terpadu serta berkelanjutan. Dalam melakukan perubahan struktural, negara dapat

meningkatkan kualitas pendidikan, mendorong inovasi, serta melakukan reformasi dalam

perpajakan.

Jika tahun 2015 disebut sebagai Year of Policies dimana negara-negara telah sepakat

untuk mengatasi beragam permasalahan global sepeti Sustainable Development Goals dan

Climate Change, maka pada 2016 disebut sebagai Year of Implemetations, tahun untuk

mengimplementasikan kesepakatan yang telah dibuat.

Terdapat enam agenda dalam the 4th OECD Parliamentary Days yakni Financing

Democracy, World Energy Outlook, Uberisation of Economy, Combatting Terrorist

Financing, Finance and Inclusive Growth, dan Megatrends.

a. Special Session: Launch Of "Financing Democracy"

OECDs Launch of Financing Democracy bertujuan untuk memahami tentang pengaruh

uang pada kebijakan publik dan untuk mencegah kebijakan yang menguntungkan pihak

tertentu. Ada beberapa fokus utama dalam diskusi ini, yakni apa saja risiko terkait dengan

pendanaan partai politik dan kampanye pemilu? Apakah regulasi yang ada saat ini

mencukupi untuk mengatasi risiko tersebut? Serta apa hubungan antara uang dalam politik

dengan kebijakan publik?

Ketika pembiayaan partai politik dan kampanye pemilu tidak diatur secara memadai dan

tidak transparan, maka akan timbul risiko terjadinya konflik kepentingan antara pejabat

yang terpilih dengan pemberi donor. Pengalaman di negara-negara anggota OECD telah

membuktikan bahwa terdapat risiko bahwa partai dan/atau kandidat yang terpilih, begitu

mengisi posisi di pemerintahan, akan lebih memprioritaskan pihak yang menyumbang

dana dibandingkan demi kepentingan publik sehingga akan menimbulkan konflik

kepentingan yang akan kian mengurangi kepercayaan publik (trust) terhadap

pemerintahan.

Riset tersebut juga membuktikan, calon yang merupakan petahana (incumbent), memiliki

peluang yang lebih besar untuk terpilih kembali. Dalam hal ini negara juga perlu

memastikan bahwa calon tersebut tidak memiliki keistimewaan terutama akses terhadap

dana publik yang berisiko disalahgunakan.

Turunnya kepercayaan publik kepada pemerintahan merupakan hal yang sangat

berbahaya. Kepercayaan merupakan ujung tombak dari pemerintahan yang efektif serta

kunci utama untuk mencapai pertumbuhan ekonomi dan sosial.

OECD melakukan riset kepada 34 negara anggota serta 2 negara mitra Brazil dan India

untuk menilai transparansi pendanaan partai politik dan kampanye pemilu,

mengident