Laporan Delegasi DPR RI Ke Sidang WTO Public Forum 2016 ...dpr.go.id/dokakd/dokumen/BKSAP-13-c388400812e1

  • View
    212

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Laporan Delegasi DPR RI Ke Sidang WTO Public Forum 2016...

1

Laporan Delegasi DPR RI

Ke Sidang WTO Public Forum 2016: Inclusive Trade

The 37th Session of the Steering Committee of the Parliamentary Conference

on the World Trade Organization (PC WTO)

Jenewa, 27-29 September 2016

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pada tanggal 27-29 September 2016, WTO menyelenggarakan WTO Public

Forum di markas besar WTO di Jenewa, Swiss. Mengambil tema besar

Perdagangan yang Inklusif, even ini terdiri dari 100 rangkaian acara yang

mengundang para pembicara dari kalangan kepala negara, pengusaha,

akademisi, parlemen, serta organisasi internasional untuk mendiskusikan isu

hangat terkait perdagangan. Tercatat 2.000 peserta menghadiri Public Forum

2016, rekor peserta terbanyak sepanjang 15 tahun pelaksanaan event ini.

Sementara pada tanggal 28 September 2016, IPU menyelenggarakan The 37th

Session of the Steering Committee of the Parliamentary Conference on the

World Trade Organization (PC WTO) di Markas Besar IPU di Jenewa. Acara ini

dihadiri perwakilan dari 10 parlemen negara anggota steering committee,

Parlemen Eropa, serta perwakilan dari WTO.

Dasar Pengiriman Delegasi

Partisipasi Delegasi DPR RI dalam WTO Public Forum 2016 pada tanggal 27-29

September 2016 di Kantor WTO, Jenewa, didasarkan pada Surat Keputusan

Pimpinan DPR-RI Nomor: 88/PIMP/I/2016-2017 tanggal 9 September 2016

tentang Penugasan Delegasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

untuk menghadiri the Annual World Trade Organization (WTO) Public Forum

2016, di Jenewa Swiss.

2

A. Susunan Delegasi

Susunan Delegasi DPR RI ke Parliamentary Session within the

Framework of WTO Public Forum 2016 adalah sebagai berikut:

1. Yth. Nurhayati Ali Assegaf, Ketua Delegasi/ F-PD

2. Yth. Charles Honoris, anggota delegasi/ F-PDIP

B. Maksud dan Tujuan Pengiriman Delegasi

Pengiriman delegasi DPR RI ke Parliamentary Session within the

Framework of WTO Public Forum 2016 bertujuan untuk menjalankan

amanat UU MD3. Sesuai dengan UU MD3 DPR RI pada periode 2014-

2019 tidak hanya memiliki fungsi legislasi, penganggaran, dan

pengawasan, tetapi juga diberi mandat untuk menjalankan fungsi

representasi dan second-track diplomacy untuk mendukung kebijakan

politik luar negeri Pemerintah Republik Indonesia.

C. Misi Delegasi

Misi delegasi DPR RI dalam acara WTO Public Forum 2016 dan the 37th

Session of the Steering Committee of the, antara lain adalah:

1. Memperkuat kerja sama dalam kerangka multilateral dengan

negara-negara anggota IPU;

2. Memperdalam pemahaman mengenai isu terkini dalam

perdagangan global seperti Global Value Chain, UMKM, serta

pembangunan berkelanjutan.

3. Memperjuangkan isu yang menjadi perhatian besar bangsa

Indonesia misalnya: untuk meningkatkan peran UMKM Indonesia

dalam rantai nilai global serta posisi Indonesia terkait kebijakan

perdagangan internasional.

4. Memelihara dan memperkuat persahabatan dengan negara-

negara yang memiliki kesepahaman mengenai pentingnya

transparansi WTO dan pertanggungjawaban WTO terhadap publik.

3

D. Persiapan Pelaksanaan Tugas

a. Persiapan Materi

Materi Delegasi DPR RI dipersiapkan oleh Tenaga Ahli BKSAP dan disusun

berdasarkan masukan yang komprehensif dari Perwakilan Tetap

Republik Indonesia di Jenewa, Kementerian Luar Negeri, dan

Kementerian Perdagangan.

b. Rapat Delegasi

Sebelum pelaksanaan Parliamentary Session within the Framework of

WTO Public Forum 2016 , Delegasi DPR RI telah mengadakan rapat

delegasi di Ruang Rapat BKSAP.

I. ISI LAPORAN

PERTEMUAN dengan United Nation International Strategy for Disaster

Reduction (UNISDR)

Pada hari Senin, 26 September 2016, delegasi Indonesia melakukan pertemuan

bilateral dengan Sekretaris Jenderal United Nation International Strategy for

Disaster Reduction (UNISDR) Robert Glasser di kantor UNISDR di 9-11 rue de

Varembe, Jenewa. UNISDR merupakan badan PBB yang menangani

penanggulangan bencana.

Dalam pertemuan tersebut, Ketua BKSAP Nurhayati Ali Assegaf menyampaikan

bahwa pada tahun 2004 Indonesia dilanda salah satu bencana terdahsyat

dalam sejarah. Gempa berkekuatan 9,3 skala Richter yang diikuti oleh tsunami,

menimbulkan korban hingga 250.000 jiwa serta menimbulkan kerugian lebih

dari US$4 miliar. Sejak bencana tersebut, atas inisiatif pemerintah di bawah

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR),

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana

sebagai landasan hukum penyelenggaraan penanggulangan bencana di

Indonesia ditetapkan. Presiden kemudian membentuk Badan Nasional

Penanggulangan Bencana (BNPB) melalui Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun

2008.

4

Pasca tsunami, Indonesia juga telah melakukan berbagai upaya mitigasi guna

mengantisipasi ancaman serupa. Sistem peringatan dini disejumlah daerah

disiagakan, serta mendidik masyarakat melalui simulasi bencana agar lebih siap

ketika bencana melanda. Presiden kemudian menjadikan isu lingkungan hidup

dan pengelolaan bencana menjadi prioritas ke-9 dari 11 Prioritas Nasional

Program Pemerintah 2010-2014. Dengan dukungan DPR, Presiden

mendapatkan dukungan penganggaran APBN yang terus meningkat baik.

Nurhayati menambahkan, kesuksesan Indonesia dalam usaha

penganggulangan bencana diakui oleh dunia internasional yang ditandai

dengan diberinya penghargaan UNISDR Global Champion of Disaster Risk

Reduction kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 2011.

Dalam pertemuan tersebut, Nurhayati juga banyak menyinggung terkait

perubahan iklim. Ia menyampaikan Indonesia yang terletak pada ring of

fire merupakan negara yang sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim.

Bencana yang diakibatkan perubahan iklim seperti tanah longsor dan banjir,

dapat menimbulkan korban jiwa yang sangat besar. Nurhayati juga

menekankan bahwa perubahan iklim lebih berbahaya dibandingkan terorisme.

Robert Glasser menekankan pentingnya Sendai Framework Disaster Risk

Reduction (SFDRR) 2015-2030 yang merupakan sebuah lanjutan dari Hyogo

Framework for Action yang berlaku dari tahun 2005 hingga 2015. Sendai

Framework merupakan sebuah kesepakatan sukarela yang tidak mengikat yang

mengakui bahwa negara memiliki peranan penting dalam menanggulangi risiko

bencana. Peran tersebut dapat dibagi antara pemerintah, pihak swasta, dan

pihak yang berkepentingan lain.

Sendai Framework memiliki tujuan untuk mengurangi risiko dan kerugian dari

bencana, melindungi aset ekonomi, fisik, sosial, serta budaya dan lingkungan.

Pertemuan ditutup dengan kedua pihak berkomitmen untuk berkolaborasi dan

bekerjasama di masa depan.

5

Pertemuan dengan Sekretaris Jenderal United Nation International Strategy for

Disaster Reduction (UNISDR) Robert Glasser

WTO PUBLIC FORUM

Acara WTO Public Forum 2016 dibuka dengan OPENING PLENARY DEBATE

yang mengambil tema Inclusive Trade Acara ini berlangsung di Room CR,

Markas WTO pukul 9.30-12.00 waktu Jenewa. Sesi yang dimoderatori oleh Liu

Xin, Chief Correspondent of CCTV menghadirkan para panelis antara lain:

1) Roberto Azevdo, Director- General of the World Trade Organization

(WTO)

6

2) Cecilia Malmstrm, EU Trade Commissioner

3) Hanne Melin, Director of Global Public Policy, eBay

4) Roy Ombatti, Founder of African Born 3D Printer

5) John Danilovich, Secretary General of the International Chamber of

Commerce

Direktur Jenderal WTO Roberto Azevdo dalam sambutannya menekankan

bahwa perdagangan telah menjadi salah satu senjata utama dalam memerangi

kemiskinan. Dalam beberapa dekade terakhir, perdagangan global telah

mengangkat satu miliar orang keluar dari kemiskinan di negara-negara

berkembang. Perdagangan juga mendorong terciptanya lapangan kerja dan

menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Meski demikian, data

dari WTO menunjukkan, telah terjadi penurunan yang sangat signifkan dalam

perdagangan dunia tahun 2016 yang diperkirakan akan mencapai titik

terendah sejak krisis finansial 2008.

Sayangnya, manfaat dari perdagangan belum dapat menjangkau banyak pihak.

Karena itu dibutuhkan kerjasama yang lebih baik dari setiap pihak serta

didukung oleh kebijakan yang tepat. Dibutuhkan upaya yang keras dari setiap

negara untuk menciptakan perdagangan yang inklusif yang dapat dinikmati

banyak orang.

Roberto Azevdo menambahkan, dibutuhkan tiga sistem untuk menciptakan

perdagangan yang inklusif, yakni: (1) sistem yang responsif terhadap mereka

yang sangat membutuhkan, (2) sistem yang dapat membuka jalan untuk

pertumbuhan serta (3) sistem yang dapat mendukung negara miskin, Usaha

Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), perempuan, serta mereka yang

termarjinalkan agar dapat terlibat aktif dalam kegiatan ekonomi global.

Kemajuan teknologi dan inovasi turut memengaruhi perdagangan global.

Tercatat, perdagangan melalui internet atau e-commerce mencapai US$22