LAPORAN DELEGASI DPR-RI KE 140th IPU GENERAL ASSEMBLY … · dunia, yang 30%-nya adalah perempuan, dan 15%-nya adalah pemuda. Selain itu, juga diadakan pertemuan dalam forum-forum

1

LAPORAN

DELEGASI DPR-RI KE 140th IPU GENERAL ASSEMBLY AND RELATED MEETINGS

6 – 10 APRIL 2019

QATAR - DOHA

I. PENDAHULUAN

DPR RI menerima undangan dari Inter-Parliamentary Union (IPU) untuk menghadiri sidang

umum tahunan the 140h IPU General Assembly and Related Meetings yang diselenggarakan di

Qatar, Doha pada tanggal 6-10 April 2019. Inter Parliamentary Union atau IPU adalah

organisasi internasional yang didirikan pada 1889 bertujuan untuk mewadahi parlemen dari

Negara-negara yang berdaulat. Pada saat ini, IPU adalah satu-satunya organisasi yang mewakili

sisi legislatif yang berskala global. Sejumlah parlemen dari 157 negara merupakan anggota dari

IPU. Organisasi ini merupakan forum internasional permanen pertama yang membidangi

negosiasi politik antar-negara. Misi IPU seperti yang dicantumkan dalam Statutanya adalah

memperjuangkan perdamaian dan kerjasama antar bangsa-bangsa dan untuk kedudukan lembaga

perwakilan yang kokoh. Dengan mandat yang luas ini, organisasi ini berupaya memperkuat akar

demokrasi keparlemenan diseluruh dunia.

Partisipasi Delegasi DPR-RI dalam Sidang 140th IPU General Assembly and Related Meetings

ini didasarkan pada Surat Keputusan Pimpinan DPR-RI Nomor 44/PIMP/IV/2018-2019 tanggal

19 Maret 2019 dengan susunan delegasi sebagai berikut:

NO NAMA JABATAN

DELEGASI DPR RI

1 Dr. Nurhayati Ali Assegaf,

M.Si.

A-432

• Anggota Delegasi

• Ketua BKSAP/Anggota Komisi XI

• Fraksi Partai Demokrat

• President of the Committee to Promote Respect for

International Humanitarian Law of IPU

2 Dwi Ria Latifa

A-143


• Anggota BKSAP/Anggota Komisi II

• Fraksi PDI Perjuangan

2

3 Putu Supadma Rudana.

A-442


• Anggota BKSAP/ Komisi X

• Fraksi Partai Demokrat

4 Desy Ratnasari, M.Si, M.Psi

A-472


• Anggota BKSAP/Anggota Komisi VIII

• Fraksi Partai Amanat Nasional

5 Kartika Yudhisti, B.Eng., M.Sc

A-534


• Anggota BKSAP/Anggota Komisi I

• Fraksi PPP

Delegasi didampingi oleh sekretaris delegasi yang terdiri dari Pejabat sekretaris Jenderal DPR-RI,

Staf bagian Kerjasama Antar Parlemen DPR-RI, Tenaga Ahli BKSAP, dan pejabat KBRI Doha.

II. AGENDA SIDANG

PUKUL KEGIATAN/TEMPAT KETERANGAN

Sabtu, 6 April 2019

08.30 – 10. 00 Registrasi Delegasi

09.30 – 11.00 APA Coordination Meeting

Venue: Salwa 2 Hall, Sheraton Convention Center

12.00 – 13.00 ASEAN +3 Meeting

Venue : Salwa 3 Hall, Sheraton Convention Center

11.30 – 13.00 Consultation Meeting of the PUIC Group


13.30 – 15.00 Asia Pacific Group Meeting

Venue: Salwa 2, Sheraton Convention Center

10.30 – 13.00

14.30 – 17.30

Forum of Women Parliamentarians

Venue: Al Rayyan, Sheraton Convention Center

15.00 – 18.00 Inaugural Ceremony

Venue: Al Dafna, Sheraton Convention Centre

Minggu, 7 April 2019

09.00 – 11.00 Governing Council


09.00 – 11.00 Board Committee to Promote International

Humanitarian Law

Venue: TBC , Sheraton Convention Centre

3


09.00 – 12.30

Standing Committee on Peace and International

Security

Debate on the draft resolution "Non-admissibility of

using mercenaries as means of undermining peace and

violating human rights"


10.00 – 13.00 Forum of Young Parliamentarians of the IPU


11.00 – 13.00

14.30 – 17.00

17.00 – 18.30

Assembly

Start of the General Debate


14.15 – 14.30 Group photo – all Heads of delegation

14.30 – 18.30 Standing Committee on Peace and International

Security

Drafting in plenary of the resolution


14.30 – 18.30 Standing Committee on Sustainable Development,

Finance and Trade

Debate and start of drafting in plenary on the draft

resolution on "The role of fair and free trade and

investment in achieving the SDGs, especially regarding

economic equality, sustainable infrastructure,

industrialization and innovation"


Senin, 8 April 2019

09.00 – 10.30

10.30 – 13.00

Assembly

- Debate on Emergency item

- Continuation of general debate


4



Security

Completion of drafting in plenary of the resolution on

"Non-admissibility of using mercenaries as means of

undermining peace and violating human rights"


09.30 – 12.30 Standing Committee on Democracy and Human

Rights

Debate on the draft resolution to be adopted at the 141st

Assembly



Security

Drafting in plenary of the resolution on "The role of fair

and free trade and investment in achieving the SDGs,

especially regarding economic equality, sustainable

infrastructure, industrialization and innovation"

Venue: Al Bashir, Sheraton Convention Center

14.30 – 18.30 Assembly: Continuation of the General Debate


Selasa, 9 April 2019

09.00 – 13.00 Standing Committee on United Nations Affairs

- Debate on Parliamentary follow-up on the

Sustainable Development Goals (SDGs) in

preparation for the 2019 session of the United

Nations High-level Political Forum (HLPF) on

Sustainable Development, and

- Panel discussion on the main theme of the 2019

HLPF: Empowering people and ensuring

inclusiveness and equality


09.30 – 12.30 Standing Committee on Democracy and Human

Rights

Debate on follow-up to previous IPU resolutions


5


11.30 – 13.00 Assembly: Continuation of the General Debate


14.30 – 15.30 Bilateral Meeting dengan Delegasi Parlemen Inggris

Venue: Akan dikomunikasikan kemudian

14.30 – 16.00 Standing Committee on Sustainable Development,

Finance and Trade

Adoption of the draft resolution on "The role of fair and

free trade and investment in achieving the SDGs,

especially regarding economic equality, sustainable

infrastructure, industrialization and innovation"


14.30 – 18.30 Assembly

- Adoption of the resolution on the emergency item

- Conclusion of the General Debate



Security

Adoption of the draft resolution on "Non-admissibility

of using mercenaries as means of undermining peace

and violating human rights"


Rabu, 10 April 2019

09.30 – 13. 00

14.30

Governing Council

- Decisions on the human rights of MPs, and

- Reports of specialized meetings


At the end of the

Governing

Council

Assembly

- Adoption of resolution;

- Report of the Standing Committees

- Outcome document of the General Debate, and;

- Closing sitting


6

III. ISI LAPORAN

A. Jalannya Persidangan

Delegasi DPR RI yang terdiri dari: Ketua BKSAP Dr. Nurhayati Ali Assegaf sebagai Ketua

Delegasi dan Anggota BKSAP Dwi Ria Latifa, Putu Supadma Rudana, Desy Ratnasari,

M.Si, M.Psi dan Kartika Yudhisti, B.Eng., M.Sc; telah berpartisipasi dalam Sidang Umum

IPU ke-140 di Doha, Qatar yang berlangsung pada tanggal 6-10 April 2019. Delegasi DPR

RI berkontribusi aktif dalam berbagai pertemuan, termasuk pertemuan Forum of Women

Parliamentarians; Forum of Young Parliamentarians of the IPU; juga pertemuan Standing

Committee on Peace and International Security; Sustainable Development, Finance and

Trade; Democracy and Human Rights; dan UN Affairs.

IPU ke 140 kali ini mengusung tema “Parliaments as platforms to enhance education for

peace, security, and the rule of law” dihadiri lebih dari 800 anggota parlemen dari berbagai

dunia, yang 30%-nya adalah perempuan, dan 15%-nya adalah pemuda. Selain itu, juga

diadakan pertemuan dalam forum-forum geopolitik seperti Asia Pacific Group, ASEAN+3,

dan Asian Parliamentary Assembly (APA) dan forum laiinya seperti Forum of Women

Parliamentarians, Forum of Young Parliamentarian, Standing Committee on Peace and

International Security, Standing Committee on Sustainable Development, Finance, and

Trade, Standing Committee on Democracy and Human Rights, Committee to Promote

Respect to International Humanitarian Law (IHL), Standing Committee on UN Affairs, dan

Workshop on Maternal, Newborn, and Child Health yang diadakan oleh WHO.

Di sesi penutupan, IPU 140 mengadopsi dua resolusi yaitu : The role of fair and free trade

and investment in achieving the SDGs, especially regarding economic equality,

sustainable infrastructure, industrialization, and innovation dari Standing Committee on

Sustainable Development, Finance, and Trade dan Non-admissibility of using mercenaries

and foreign fighters as a means of undermining peace, international security, the

territorial integrity of States and violating human rights dari Standing Committee on Peace

and International Security.

7

a. Pembahasan mengenai draft Emergency Item yang diajukan oleh Indonesia

Dalam pertemuan IPU ke 140 Doha, Indonesia mengajukan Emergency Item berjudul

“Protection of the Rights and Dignity of Muslim Minorities around the World” yang

menyoroti pada upaya untuk mengajak parlemen anggota IPU untuk bersatu dalam

menyikapi xenophobia, rasis, dan Islamophobia yang menyebabkan masyarakat Muslim di

seluruh dunia, utamanya kaum minoritas Muslim, mengalami kekerasan antara lain yang

terjadi di Masjid di Christchurch, Selandia Baru. DPR RI berharap draft resolution ini dapat

mendukung tercapainya Tujuan Pembangunan Berkelanjutan ke 16 yaitu terciptanya

perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang kuat dengan menyediakan akses terhadap

keadilan bagi semua individu tanpa berdasarkan agama, suku, ras, maupun perbedaan

lainnya.

Emergency item ini mendapat dukungan pada sesi geopolitik seperti pada sesi APA

Coordination Meeting, dari negara-negara yang mengajukan emergency item yang juga

membahas mengenai perlindungan terhadap muslim di seluruh dunia. Negara-negara yang

menyatakan dukungan dan berminat untuk merge dengan draft usulan Indonesia, yaitu

Kuwait, Turki, dan Maroko. Namun, delegasi Indonesia tetap mempertahankan untuk tidak

dilakukan merge dengan pertimbangan bahwa terdapat beberapa perbedaan dalam isi

emergency item, seperti: Indonesia menekankan perlunya perlindungan terhadap Muslim

minoritas di negara-negara barat yang banyak menjadi sasaran kekerasan atas dasar rasa tau

agama; sementara Turki dan Kuwait menginginkan untuk memasukkan pembahasan

mengenai perlindungan terhadap masyarakat Palestina di Golan Heights yang menjadi target

serangan Israel.

Setelah melalui proses negosiasi yang panjang, maka Indonesia setuju untuk

menggabungkan emergency item antara Indonesia, Kuwait, Maroko, dan Turki sehingga

berjudul: “Ensuring International Protection of Palestinian people, rejecting Israeli

authority over the occupied Golan Heights, promoting the values of peaceful coexistence

among people and religions and combatting all forms of racism and intolerance”. Selain

itu, juga terdapat emergency item lain yang diterima oleh IPU yang berjudul: “Call for

urgent international action to support Mozambique, Malawi, and Zimbabwe hit by

Cyclone Idai” yang diusulkan oleh Belanda.

8

Dalam sesi voting, emergency item yang diajukan oleh Indonesia, Kuwait, Maroko, dan

Turki tersebut akhirnya tidak memenuhi kaidah pencapaian two thirds majority seperti yang

diatur pada Aseembly Rule 11.2. Akhirnya, didapatkan hasil akhir voting yaitu 1160 suara

untuk proposal 1 (Belanda), dan 869 suara untuk proposal 2 (Indonesia, Kuwait, Maroko,

Turki). IPU ke 140 ini akhirnya mengadopsi emergency item yang berjudul “Call for urgent

international action to support Mozambique, Malawi, and Zimbabwe hit by Cyclone Idai”

b. Forum of Young Parliamentarians of the IPU

Anggota BKSAP yakni Kartika Yudhisti (F-PPP) menghadiri Forum of Women

Parliamentarians pada 6 April 2019. Adapun sebagai berikut intervensi delegasi Indonesia

pada sesi tersebut:

• Delegasi Indonesia menyampaikan pentingnya peran perempuan dalam perdamaian

dan keamanan sebagaimana Resolusi PBB 1325 sebagai bagian untuk mengurangi

dampak negatif dari kegiatan tentara bayaran, foreign fighters, dan Perusahaan Militer

dan Penyedia Keamanan

• Selain itu delegasi Indonesia juga menyampaikan usulannya dalam kontribusi forum

perempuan terhadap resolusi The role of fair and free trade and investment in

achieving the SDGs especially regarding economic equality, sustainable

infrastructure, industrialization and innovation yakni pemberdayaan perempuan dan

Usaha Kecil dan Menengah dalam perdagangan internasional.

c. Komite International Humanitarian Law (IHL)

Ketua BKSAP DPR RI, Dr Nurhayati Ali Assegaf yang menjabat sebagai Presiden Komite

International Humanitarian Law memimpin sidang Komite International Humanitarian Law

(IHL) di akhir masa jabatannya tahun 2019 ini. Dalam sidang ini, Dalam sidang yang juga

dihadiri perwakilan dari UNHCR dan ICRC, dibahas mengenai tindak lanjut dari hasil IPU ke

137 di St. Petersburg, Rusia yang mengadopsi resolusi emergency item bertajuk “Ending the

grave human crisis, persecution, and violent attacks on the Rohingya as a threat to

international peace and security and ensuring their unconditional and safe return to their

homeland in Myanmar”.

9

Di bawah kepemimpinan Dr. Nurhayati selaku presiden IHL, sidang ini untuk kedua kalinya

berhasil menghadirkan perwakilan parlemen Myanmar untuk memberikan laporan secara

komprehensif mengenai program repatriasi masyarakat Rohingya yang terusir dan mengalami

kekerasan di Rakhine State. Dr Nurhayati mendesak komitmen parlemen Myanmar untuk

dapat lebih berperan aktif dalam melakukan monitoring terhadap kinerja pemerintah

Myanmar dalam upaya menciptakan perdamaian di Rakhine State.

Di samping itu, sidang ini juga menghasilkan langkah konkrit lainnya yaitu berhasil

memberikan keleluasaan bagi komite IHL untuk dapat berkunjung ke Rakhine State untuk

melakukan observasi secara langsung di tempat terjadinya konflik sehingga diharapkan dapat

memberikan gambaran yang utuh mengenai kondisi yang terjadi di Myanmar sehingga dapat

mendukung pemerintah Myanmar guna mempercepat terwujudnya perdamaian di Rakhine

State.

Pada pertemuan kali ini juga dilakukan pemilihan Presiden IHL untuk periode 2019-2020

yang diserahterimakan dari Dr. Nurhayati Ali Assegaf, M.Si., MA kepada A. Vadai yang

berasal dari Hungaria. Dengan berakhirnya masa jabatan Dr Nurhayati sebagai Presiden

IHL selama kurang lebih 3 tahun, diplomasi aktif yang dilakukan parlemen Indonesia

dalam mengatasi krisis kemanusiaan di Rakhine State, Myanmar menunjukkan banyak

pencapaian positif yang sesuai dengan amanah UUD 1945 untuk ikut serta dalam

perdamaian dunia yang berdasarkan kemerdekaan dan perdamaian abadi, serta keadilan

social, dan juga keberhasilan diplomasi Parlemen Indonesia.

d. Standing Committee on Sustainable Development, Finance and Trade

Dua Anggota BKSAP yakni Dwi Ria Latifa (F-PDIP) dan Desy Ratnasari (F-PAN)

menghadiri sesi debat dan drafting mengenai resolusi The role of fair and free trade and

investment in achieving the SDGs especially regarding economic equality, sustainable

infrastructure, industrialization and innovation pada 7 April hingga 8 April 2019. Dalam

resolusi tersebut, DPR RI menekankan pentingnya perdagangan internasional yang adil dan

bebas memiliki peran besar dalam pencapaian SDGs. Pencapaian SDGs perlu menjawab

tantangan ekonomi dan persoalan lingkungan hidup. Untuk menjawab kedua tantangan

tersebut, delegasi Indonesia menggarisbawahi pentingnya teknologi. Namun demikian

Delegasi Indonesia juga menyampaikan 4 juta orang tidak memiliki akses terhadap teknologi

10

informasi dan 90 persen diantaranya adalah negara berkembang. Mengurangi gap digital

juga merupakan kunci penting dalam mendukung semua orang dapat menikmati hasil

perdagangan internasional. DPR RI juga menekankan pentingnya kebijakan nasional yang

mendukung perdagangan internasional dengan menghubungkan pelaku ekonomi nasional

terutama Usaha Kecil dan Menengah dengan Global Value Chain dan menarik investasi

asing.

Sebagaimana pada forum internasional lainnya, Delegasi Indonesia konsisten menyuarakan

sistem perdagangan multilateral dan sentralitas WTO serta menentang tindakan dan upaya

unilateral yang dapat melemahkan perdagangan multilateral.

Pada sesi drafting beberapa usulan delegasi Indonesia diterima oleh forum. Beberapa usulan

delegasi Indonesia yang diterima diantaranya:

• Paragraf operatif ke-1 mengenai afirmasi komitmen parlemen dunia dalam

mekanisme perdagangan multilateral yang tidak diskriminatif dan mengacu pada

hukum perdagangan internasional serta mengakui peran sentral WTO

• Paragraf operatif ke-20 mengenai peran parlemen untuk memastikan pemberdayaan

perempuan, pemuda, dan kelompok marginal dalam perdagangan internasional

melalui kerangka kebijakan dan perundang-undangan.

• Paragraf operatif ke-21 mengenai pentingnya kerangka perundang-undangan untuk

memastikan Usaha Kecil Menengah terhubung dengan international supply chain

melalui penciptakan iklim yang mendukung UKM dan peningkatan kapasitas baik

tenknis, finansial, maupun sumber daya manusia.

e. Standing Committee on Democracy and Human Rights

Dua Anggota BKSAP yakni Dwi Ria Latifah (F-PDI-P) dan Desy Ratnasari (F-PAN)

menghadiri sesi expert pada 9 April 2019 membahas draft resolusi IPU ke-141 yakni

Achieving Universal Health Coverage by 2030: The Role of Parliaments in ensuring the

right to health.

a. Dalam mencapai Universal Health Coverage pada draft resolusi IPU mendatang perlu

merefleksikan beberapa hal yakni peningkatan akses pada pelayanan kesehatan,

ketersediaan pekerja kesehatan professional (dokter dan perawat), dan akunbilitas pada

biaya kesehatan

11

b. Draft resolusi tersebut juga harus mencakup kesehatan mental. Hal ini merujuk pada data

WHO yakni sekitar 450 juta orang menderita gangguan mental dan dua pertiga orang

dengan gangguan mental kurang mendapatkan akses pelayanan kesehatan mental yang

disebabkan stigma dan diskriminasi dan kedua kurangnya ketersediaan tenaga medis

professional untuk kesehatan mental.

c. Selain itu Delegasi Indonesia menyampaikan bahwa Indonesia memiliki komitmen kuat

dalam implementasi Hukum Kesehatan Internasional (IHR) melalui pencegahan,

pendeteksian, dan respon kejadian yang mengancam kesehatan publik seperti BPJS dan

pemberantasan flu yang menular (H5N1).

f. Standing Committee on UN Affairs

Anggota BKSAP DPR-RI Putu Rudana Supadma (F-PD) menghadiri sesi ini dan

menyampaikan beberapa intervensi antara lain Dalam pencapaian Tujuan Pembangunan

Berkelanjutan, diperlukan fokus yang mendalam untuk menghapus inequality yang selama ini

menjadi tantangan besar bagi negara-negara dunia yang memiliki tingkat pertumbuhan yang

berbeda-beda. Beliau berpendapat bahwa inequality dapat mengikis kohesi sosial di

masyarakat, dan lemahnya kepercayaan masyarakat terhadap representasi politik yang ada.

DPR-RI dalam hal ini berkomitmen untuk terus dapat mendukung pencapain Tujuan

Pembangunan Berkelanjutan baik di tingkat nasional maupun internasional, salah satunya

dengan inisiasi World Parliamentary Forum on Sustainable Development oleh Ketua BKSAP

DPR-RI, Dr. Nurhayati Ali Assegaf.

Di samping itu, DPR RI juga menyatakan bahwa Indonesia siap untuk menyampaikan

laporannya pada Voluntary National Reviews (VNR) di High-Level Political Forum on

Sustainable Development 2019. Dalam sesi ini juga disampaikan bahwa Panja SDGs yang

dibentuk oleh BKSAP DPR RI, yang sebelumnya bernama Panja MDGs, bertugas untuk

memberikan informasi dan rekomendasi kepada pemerintah terkait implementasi

SDGs/TPB di Indonesia.

12

g. Workshop on Child, Newborn, and Maternal Health

Sesi yang diinisiasi oleh IPU, WHO dan PMNCH ini dihadiri oleh Ketua BKSAP DPR-RI

Dr. Nurhayati Ali Assegaf dan Dessy Ratnasari, M.Psi. Dalam intervensinya, Ketua BKSAP

DPR-RI Dr. Nurhayati menyampaikan langkah yang telah ditempuh Indonesia dalam menjamin

kesejahteraan perempuan; antara lain dengan adanya UU nomor 23 tahun 2004 mengenai

Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Beliau berpendapat bahwa hal ini penting

karena selama ini perempuan sering menjadi target kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Apa yang disampaikan oleh Dr Nurhayati ini mendapat apresiasi dari parlemen perempuan

negara lain yang menghadiri sesi ini.

Dalam sesi ini juga dibahas mengenai The Global Strategy for Women’s, Children’s, and

Adolescents’ Health yang diinisisasi oleh WHO dan diharapkan dapat menjadi roadmap

untuk mengakselerasi pencapaian target kesejahteraan dan kesehatan bagi anak dan

perempuan.

Ketua Delegasi, Dr. Nurhayati Ali Assegaf mengikuti sesi workshop on Child Newborn and Maternal Health

13

B. Partisipasi Delegasi DPR-RI

Dalam sesi General Debate yang bertemakan “Parliaments as Platforms to Enhance

Education for Peace, Security, and the Rule of Law”, Delegasi DPR RI Desy Ratnasary,

S.Psi, M.Si, menyampaikan pandangan delegasi DPR RI bahwa pendidikan berperan penting

dalam membangun pemahaman dan empati guna mewujudkan perdamaian. Di samping itu,

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan ke 4 yang menyatakan bahwa pendidikan yang inklusif

dibutuhkan untuk menciptakan perdamaian yang berkelanjutan. Desy Ratnasari juga

menyampaikan komitmen Indonesia dalam hal pendidikan bahwa konstitusi Indonesia

menjamin alokasi 20% dari APBN untuk pendidikan. Selain itu, collective efforts menjadi

kata kunci penting lainnya guna mencapai model pendidikan yang berdasarkan local

wisdom, yang sangat cocok untuk diaplikasikan di negara multikultur seperti Indonesia.

Anggota Delegasi, Desy Ratnasari, S.Psi., M.Psi (F-PAN), menyampaikan statement Indonesia dalam

General Debate.

14

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan partisipasi Delegasi DPR RI ke Sidang 140th IPU General Assembly and

Related Meetings, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Delegasi DPR RI telah berpartisipasi dan berkontribusi aktif dalam seluruh

rangkaian sidang IPU ke 140, termasuk melalui usulan rancangan resolusi

emergency item mengenai combatting all forms of racism and intolerance, yang

selanjutnya diajukan bersama-sama dengan tiga a negara anggota IPU lainnya.

2. Dalam setiap sesi pertemuan, Delegasi DPR RI telah aktif menyampaikan

intervensi dan berbagai masukan demi mendukung kepentingan Indonesia di fora

internasional.

3. DPR berhasil memberikan masukan-masukan penting kedalam 3 outcome

document yang disahkan dalam IPU ke-140 yakni :

• Doha Declaration – Parliaments as platforms to enhance education for peace

security and the rule of law

• Resolution on Non –admissibility of using mercenaries and foreign fighters as

a means of undermining peace, international security and the territorial

integrity of States, and violating human rights

• Resolution on The role of fair and free trade and investment in achieving the

SDGs especially regarding economic equality, sustainable infrastructure,

industrialization and innovation

4. Fokus Sidang Umum IPU 140 adalah mempromosikan dialog antarbudaya dan

antaragama untuk mencegah terjadinya konflik, serta bagaimana peran parlemen

dalam mempertahankan demokrasi.

15

B. Saran

3 Outcome documents yang disahkan pada IPU ke-140 ini dapat menjadi bahasan relevan

pada komisi – komisi terkait di DPR-RI yakni sebagai berikut:

• Resolusi mengenai Non –admissibility of using mercenaries and foreign fighters as a

means of undermining peace, international security and the territorial integrity of

States, and violating human rights dapat menjadi bahasan relevan dengan Komisi I dan

Komisi III DPR-RI terkait dengan kemanan dan pemberatasan terorisme dan

ekstremisme.

• Resolusi mengenai The role of fair and free trade and investment in achieving the SDGs

especially regarding economic equality, sustainable infrastructure, industrialization

and innovation dapat menjadi gagasan relevan dengan Komisi VI DPR-RI mengenai

perdagangan internasional dan upaya penguatan sistem perdagangan multilateral dan

kontribusinya dengan pencapaian SDGs. Selain itu resolusi ini juga menjadi bahasan

relevan bagi Komisi XI DPR-RI mengenai penguatan Usaha Kecil dan Menengah

dalam perdagangan internasional serta Komisi VIII DPR-RI mengenai pemberdayaan

dan penguatan peran perempuan dalam perdagangan internasional.

• Deklarasi Doha - Parliaments as platforms to enhance education for peace security and

the rule of law dapat menjadi bahasan relevan bagi Komisi X DPR-RI terkait dengan

peran pendidikan untuk memberantas ekstremisme dan radikalisme di lingkungan

sekolah dan universitas.

V. PENUTUP

Partisipasi Delegasi DPR RI dalam Sidang 139th IPU General Assembly and Related

Meetings diharapkan dapat mengoptimalkan peran DPR RI dalam second-track diplomacy

dan mendukung kerja sama yang lebih erat antara Indonesia dengan dengan negara-negara

di dunia. Sebagai tindak lanjut dari kunjungan Delegasi DPR RI, BKSAP juga diharapkan

untuk dapat memaksimalkan perannya sebagai Alat Kelengkapan Dewan yang memiliki

fungsi untuk membina, menjalin, dan mengembangkan hubungan kerja sama dengan

Parlemen negara lain maupun dengan organisasi internasional.

16

Demikianlah pokok-pokok Laporan Delegasi DPR-RI Sidang 140th IPU General Assembly

and Related Meetings di Doha, Qatar yang telah berlangsung pada tanggal 6-10 April 2019.

Laporan ini dilampiri dengan dokumen terkait lainnya. Kami mengucapkan terima kasih

atas kepercayaan yang diberikan untuk melaksanakan tugas yang mulia bagi bangsa dan

negara Indonesia. Semoga bermanfaat bagi kita semua.

Jakarta, April 2019

Ketua Delegasi DPR-RI,

Dr. Hj. Nurhayati Ali Assegaf

A-432

17

LAMPIRAN FOTO

18

Foto bersama ketua-ketua delegasi IPU General Assembly ke 140

Laporan delegasi Myanmar tentang Rohingya di Komisi IHL

19

Ketua Delegasi, Dr. Nurhayati Ali Assegaf sebagai Ketua IHL, berfoto bersama dengan delegasi Myanmar

20

Delegasi DPR-RI dalam sesi General Debate

Bilateral Meeting Ketua Delegasi Indonesia dengan Wakil Ketua Parlemen Qatar

21

Bilateral Meeting Ketua Delegasi Indonesia dengan Wakil Ketua Parlemen Qatar

Delegasi DPR-RI menghadiri side event APA coordination meeting

22

Delegasi DPR-RI hadir dalam Standing Committee on Sustainable Development, Finance, and Trade

Delegasi DPR-RI hadir dalam Standing Committee on Sustainable Development, Finance, and Trade

23

Inetervensi Putu Supadma Rudana (F-PD) di Standing Committee on Peace and Security

24

Intervensi oleh Kartika Yudhisti di Forum Young Parliamentarians of IPU

Documents

LAPORAN DELEGASI DPR-RI KE 140th IPU GENERAL ASSEMBLY … · dunia, yang 30%-nya adalah perempuan, dan 15%-nya adalah pemuda. Selain itu, juga diadakan pertemuan dalam forum-forum