Upload
iskandar-muda
View
246
Download
9
Embed Size (px)
Citation preview
DIREKTORAT BINA SISTEM TRANSPORTASI PERKOTAANGedung Karya Lantai X Jl. Medan Merdeka Barat No. 8 Jakarta 10110
BIMBINGAN TEKNIS,
PENYULUHAN DAN
SOSIALISASI TRANPORTASI
PERKOTAAN
TAHUN ANGGARAN 2011
iii
Kata Pengantar i
Daftar Isi ii
Lampiran iii
Bab I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang ____________________________ I-1
1.2 Maksud dan Tujuan _________________________ I-4
1.3 Ruang Lingkup _____________________________ I-4
1.4 Hasil Keluaran _____________________________ I-4
Bab II METODELOGI
2.1 Dasar Pelaksanaan _________________________ II-1
2.2 Persiapan Kegiatan _________________________ II-3
Bab III PELAKSANAAN KEGIATAN
3.1 Provinsi Papua _____________________________ III.2
3.1 Resume Pemaparan ________________________ III.2
3.2 Hasil Diskusi _______________________________ III.20
3.3 Provinsi Kalimantan Selatan__________________ III.22
3.4 Resume Pemaparan ________________________ III.22
3.5 Hasil Diskusi _______________________________ III.38
3.6 Provinsi Sulawesi Tengah ____________________ III.41
3.7 Resume Pemaparan ________________________ III.41
3.8 Hasil Diskusi _______________________________ III.54
BAB IV KESIMPILAN DAN SARAN
4.1 Kesimpulan _______________________________ IV.1
4.2 Saran ____________________________________ IV.2
Bimbingan Teknis, Penyuluhan dan Sosialisasi Transportasi Perkotaan Tahun Anggaran 2011
i
Puji syukur kehadirat ALLAH SWT yang telah memberikan rahmat dan
hidayah-Nya sehingga Buku Laporan Bimbingan Teknis, Penyuluhan dan
Sosialisasi Lalu Lintas Angkutan Perkotaan Tahun Anggaran 2011 dapat
terselesaikan. Kegiatan ini merupakan perwujudan salah satu tugas
pokok dan fungsi Direktorat Jenderal Perhubungan Darat cq. Direktorat
Bina Sistem Transportasi Perkotaan (BSTP) yaitu melaksanakan
penyiapan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan
prosedur, serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang sistem
transportasi perkotaan sesuai dengan Keputusan Menteri Perhubungan
Nomor : 60 Tahun 2010.
Maksud dan tujuan dari kegiatan Bimbingan Teknis, Penyuluhan dan
Sosialisasi Lalu Lintas Angkutan Perkotaan Tahun Anggaran 2011 ini
adalah Memberikan bimbingan teknis/penyuluhan pada Pemerintah Kota /
Kabupaten dalam melaksanakan perencanaan, pengawasan, dan
pengendalian lalu lintas dan angkutan kota sesuai kebijkan transportasi
perkotaan, Meningkatkan daya guna penyelenggaraan pemerintahan di
daerah kota / kabupaten, terutama dalam pelaksanaan pembangunan dan
pelayanan kepada masyarakat di bidang transportasi, Mendorong
terciptanya sistem transportasi perkotaan yang efektif dan efisien,
Memberikan pedoman kepada institusi Pemerintah / regulator, operator
maupun pengguna jasa dalam penyelenggaraan transportasi perkotaan,
Memberikan pedoman kepada Pemerintah (Pusat maupun Daerah) dalam
menyusun kebijakan transportasi perkotaan di masing-masing kawasan
perkotaan, Meningkatkan kualitas pelayanan transportasi perkotaan
kepada masyarakat.
Bimbingan Teknis, Penyuluhan dan Sosialisasi Transportasi Perkotaan Tahun Anggaran 2011
ii
Akhirnya kami ucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah
membantu terselenggaranya acara ini yang tidak dapat disebutkan satu
persatu. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa meridhoi segala langkah dan
usaha kita. Amin.
Sekian dan terima kasih.
Nopember 2011
Bimbingan Teknis, Penyuluhan dan Sosialisasi Transportasi Perkotaan Bab 1 - 1 Tahun Anggaran 2011
1.1 Latar Belakang
Kota merupakan suatu pusat kegiatan yang berfungsi sebagai
pusat pelayanan jasa, produksi, distribusi barang serta menjadi
pintu masuk atau simpul transportasi bagi wilayah sekitarnya
(hinterland). Fungsi utama suatu kota sangat tergantung pada
potensi wilayah hinterland dan karakteristik masyarakatnya.
Dengan semakin berkembangnya suatu kota, dimana harga lahan
di pusat kota cenderung semakin mahal, maka mulai bermunculan
pusat-pusat permukiman dan pusat kegiatan di pinggiran kota (sub
urban). Tingginya ketergantungan masyarakat yang tinggal di sub
urban dengan aktivitas di pusat kota yang jaraknya relatif jauh
berdampak pada perubahan pola perjalanan masyarakat harian.
Jarak perjalanan yang jauh, waktu tempuh yang semakin panjang,
pelayanan angkutan umum yang terbatas, dan kemacetan pada
jam puncak menjadi hal yang selalu dihadapi masyarakat kota
sehari-hari.
Disisi lain, perkembangan kota yang cenderung tidak terencana
(urban sprawl) dan ketidakkonsistenan dalam melaksanakan
rencana induk pembangunan kota (RTRW) serta perubahan pola
pemanfaatan lahan yang begitu cepat belum mampu diantisipasi
dengan penataan sistem jaringan transportasi. Kondisi ini
berdampak pada ketidakseimbangan antara sediaan (prasarana)
dengan permintaan perjalanan akibat pengembangan kawasan
yang begitu cepat.
Bimbingan Teknis, Penyuluhan dan Sosialisasi Transportasi Perkotaan Bab 1 - 2 Tahun Anggaran 2011
Disisi lain pemberlakuan otonomi daerah sejak tahun 1999
mempunyai dampak terhadap pengelolaan sektor transportasi di
daerah. Dengan persepsi dan pemahaman yang berbeda-beda
tentang transportasi perkotaan, banyak daerah yang memandang
transportasi perkotaan sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah
(PAD) bukan sebagai tugas untuk melayani masyarakat. Hal yang
sama juga terjadi pada operator dan masyarakat umum yang
melihat transportasi perkotaan sebagai sumber kehidupan.
Penanganan transportasi perkotaan mempunyai perbedaan
dengan penanganan transportasi perkotaan, karena keduanya
mempunyai karakteristik yang spesifik. Adanya perbedaan antara
karakteristik transportasi antar kota dengan karakteristik
transportasi perkotaan merupakan pertimbangan utama perlunya
transportasi perkotaan dikelola secara khusus.
Untuk membenahi dan memperbaiki kondisi yang ada saat ini
diperlukan upaya-upaya yang serius dari pemerintah/regulator,
operator dan pengguna jasa baik pada tingkat nasional maupun
lokal. Untuk memadukan upaya-upaya yang akan dilakukan sudah
saatnya bila pemerintah mengeluarkan suatu kebijakan tentang
penyelenggaraan transportasi perkotaan yang bersifat nasional
sebagai amanat dari konstitusi dalam kerangka Negara Kesatuan
Republik Indonesia.
Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan No. 60 Tahun 2010
tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan,
Direktorat Jenderal Perhubungan Darat c.q. Direktorat Bina Sistem
Transportasi Perkotaan mempunyai tugas melaksanakan
penyiapan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman,
kriteria dan prosedur, serta bimbingan teknis, evaluasi dan
pelaporan di bidang sistem transportasi perkotaan. Sebagai salah
Bimbingan Teknis, Penyuluhan dan Sosialisasi Transportasi Perkotaan Bab 1 - 3 Tahun Anggaran 2011
satu kebijaksanaan untuk mencapai sasaran tersebut pemerintah
memandang perlu untuk melakukan program yang secara nyata
dapat diwujudkan.
Sehubungan dengan penugasan tersebut, perlu disiapkan bahan
pembinaan untuk menunjang Bimbingan Teknis, Penyuluhan
dan Sosialisasi Transportasi Perkotaan Tahun Anggaran 2011.
1.2 Maksud dan Tujuan
Maksud dan tujuan dari kegiatan Bimbingan Teknis, Penyuluhan
dan Sosialisasi Transportasi Perkotaan Tahun Anggaran 2011 ini
adalah sebagai berikut:
1. Memberikan bimbingan teknis/penyuluhan pada Pemerintah
Kota / Kabupaten dalam melaksanakan perencanaan,
pengawasan, dan pengendalian lalu lintas dan angkutan kota
sesuai kebijkan transportasi perkotaan;
2. Meningkatkan daya guna penyelenggaraan pemerintahan di
daerah kota / kabupaten, terutama dalam pelaksanaan
pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di bidang
transportasi;
3. Mendorong terciptanya sistem transportasi perkotaan yang
efektif dan efisien;
4. Memberikan pedoman kepada institusi Pemerintah / regulator,
operator maupun pengguna jasa dalam penyelenggaraan
transportasi perkotaan;
5. Memberikan pedoman kepada Pemerintah (Pusat maupun
Daerah) dalam menyusun kebijakan transportasi perkotaan di
masing-masing kawasan perkotaan;
6. Meningkatkan kualitas pelayanan transportasi perkotaan
kepada masyarakat.
Bimbingan Teknis, Penyuluhan dan Sosialisasi Transportasi Perkotaan Bab 1 - 4 Tahun Anggaran 2011
1.3 Ruang Lingkup
Agar dapat menghasilkan produk yang berkualitas, Bimbingan
Teknis, Penyuluhan dan Sosialisasi Transportasi Perkotaan Tahun
Anggaran 2011, akan dilaksanakan dengan ruang lingkup sebagai
berikut:
1. Penyuluhan kepada Pemerintah Kota / Kabupaten tentang
kebijakan transportasi perkotaan;
2. Penyuluhan terhadap aparat penanggung jawab pengelolaan
manajemen lalu lintas dan angkutan di wilayah perkotaan;
3. Penyuluhan melalui kegiatan sosialisasi kebijakan transpotasi
perkotaan secara menerus dan berkelanjutan, dengan
melaksanakan workshop dan pemberian buku-buku pedoman
terkait dengan kebijakan penyelenggaraan transportasi
perkoraan.
Kegiatan Bimbingan Teknis, Penyuluhan dan Sosialisasi
Transportasi Perkotaan Tahun 2011 rencananya akan
diselenggarakan di 3 (tiga) Provinsi yaitu Provinsi Papua (lokasi di
Kota Jayapura), Provinsi Kalimantan Selatan (lokasi di Kota
Banjarmasin) dan Provinsi Sulawesi Tengah (lokasi di Kabupaten
Sigi).
1.4 Hasil Keluaran
Keluaran yang diharapkan melalui kegiatan Bimbingan Teknis,
Penyuluhan dan Sosialisasi Transportasi Perkotaan Tahun
Anggaran 2011, meliputi :
1. Adanya pemahaman bagi penentu kebijakan penyelenggaraan
transportasi perkotaan untuk mewujudkan transportasi
perkotaan yang dapat melayani semua lapisan masyarakat,
semua kepentingan masyarakat serta melayani seluruh pelosok
kawasan perkotaan;
Bimbingan Teknis, Penyuluhan dan Sosialisasi Transportasi Perkotaan Bab 1 - 5 Tahun Anggaran 2011
2. Terwujudnya suatu pemikiran untuk mewujudkan sistem
transportasi perkotaan yang lebih efektif dan efisien;
3. Mendorong pemahaman peserta sosialisasi tentang landasan
hukum yang mengatur secara khusus tentang penyelenggaraan
transportasi perkotaan.
4. Mendorong Pemerintah Kota/Kabupaten untuk mengatasi
kemacetan lalu lintas, mengurangi polusi akibat kendaraan
bermotor dan mengurangi jumlah kejadian kecelakaan;
5. Mendorong pemahaman pemerintah kota/kabupaten untuk
mewujudkan pelayanan angkutan umum yang handal dan
memadai bagi masyarakat;
6. Mendorong pemahaman pemerintah kota/kabupaten untuk
menciptanya suatu kota yang maju dan baik dari sektor
transportasi (terutama transportasi darat) sehingga dapat
mempengaruhi sektor yang lainnya.
Bimbingan Teknis, Penyuluhan dan Sosialisasi Transportasi Perkotaan Bab II - 1 Tahun Anggaran 2011
2.1. Dasar Pelaksanaan
Kegiatan Bimbingan Teknis, Penyuluhan dan Sosialisasi
Transportasi Perkotaan merupakan salah satu kegiatan rutin
Direktorat Bina Sistem Transportasi Perkotaan, Direktorat Jenderal
Perhubungan Darat, Departemen Perhubungan.
Kegiatan ini dimulai sejak tahun 2007 dan dilaksanakan di 3 (tiga)
Kota yaitu Kota Bandung, Kota Sukabumi dan Kota Cirebon
(Provinsi Jawa Barat). Kegiatan Bimbingan Teknis, Penyuluhan
dan Sosialisasi Transportasi Perkotaan Tahun 2008 dilaksanakan
di 4 (empat) Provinsi yaitu Provinsi Sumatera Barat (lokasi di Kota
Padang), Provinsi Sulawesi Utara (lokasi di Kota Manado), Provinsi
Maluku dan Provinsi Maluku Utara (lokasi di Kota Ambon).
Kegiatan Bimbingan Teknis, Penyuluhan dan Sosialisasi
Transportasi Perkotaan Tahun 2009 dilaksanakan di 3 (tiga)
Provinsi yaitu Provinsi Kalimantan Timur (lokasi di Kota
Samarinda), Provinsi Maluku (lokasi di Kota Ambon) dan Provinsi
Kalimantan Tengah (lokasi di Kota Palangkaraya) Kegiatan
Bimbingan Teknis, Penyuluhan dan Sosialisasi Transportasi
Perkotaan Tahun 2010 dilaksanakan dilaksanakan di 3 (tiga)
Provinsi yaitu Provinsi Kalimantan Barat (lokasi di Kota Pontianak),
Provinsi Sumatera Selatan (lokasi di Kota Palembang) dan Provinsi
Sulawesi Tengah (lokasi di Kota Palu) dan Kegiatan Bimbingan
Teknis, Penyuluhan dan Sosialisasi Transportasi Perkotaan Tahun
2011 akan dilaksanakan dilaksanakan di 3 (tiga) Provinsi yaitu
Provinsi Papua (lokasi di Kota Jayapura), Provinsi Kalimantan
Selatan (lokasi di Kota Banjarmasin) dan Provinsi Sulawesi Tengah
(lokasi di Kabupaten Sigi) .
Bimbingan Teknis, Penyuluhan dan Sosialisasi Transportasi Perkotaan Bab II - 2 Tahun Anggaran 2011
Pelaksanaan Bimbingan Teknis, Penyuluhan dan Sosialisasi
Transportasi Perkotaan ini diselenggarakan berdasarkan :
1. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : 60 Tahun 2010,
yang merupakan perwujudan salahsatu tugas pokok dan fungsi
Direktorat Jenderal Perhubungan Darat cq. Direktorat Bina
Sistem Transportasi Perkotaan (BSTP) yaitu melaksanakan
penyiapan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman,
kriteria dan prosedur, serta bimbingan teknis, evaluasi dan
pelaporan di bidang sistem transportasi perkotaan;
2. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor :
SK.1092/KP.801/DJPD/2011 tanggal 21 Maret 2011 tentang
Pembentukan Tim Pelaksana Program/Kegiatan Pada
Direktorat Bina Sistem Transportasi Perkotaan Tahun 2011;
Maksud dan tujuan dari kegiatan Bimbingan Teknis, Penyuluhan
dan Sosialisasi Transportasi Perkotaan ini adalah sebagai berikut:
1. Memberikan bimbingan teknis/penyuluhan pada Pemerintah
Kota/Kabupaten dalam melaksanakan perencanaan,
pengawasan dan pengendalian lalu lintas dan angkutan kota
sesuai kebijakan transportasi perkotaan;
2. Meningkatkan daya guna penyelenggaraan pemerintahan di
daerah kota/kabupaten, terutama dalam pelaksanaan
pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di bidang
Transportasi Perkotaan;
3. Mendorong terciptanya sistem transportasi perkotaan yang
efektif dan efisien;
4. Memberikan Pedoman kepada institusi Pemerintah/regulator,
operator maupun pengguna jasa dalam penyelenggaraan
transportasi perkotaan;
Bimbingan Teknis, Penyuluhan dan Sosialisasi Transportasi Perkotaan Bab II - 3 Tahun Anggaran 2011
5. Memberikan pedoman kepada Pemerintah (Pusat maupun
Daerah) dalam menyusun kebijakan transportasi perkotaan di
masing-masing kawasan perkotaan;
6. Meningkatkan kualitas pelayanan transportasi perkotaan
kepada masyarakat.
2.2. Persiapan Pelaksanaan
Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan
Darat Nomor : SK.1092/KP.801/DJPD/2011 tanggal 21 Maret 2011
tentang Pembentukan Tim Pelaksana Bimbingan Teknis,
Penyuluhan dan Sosialisasi Transportasi Perkotaan Tahun
Anggaran 2011 yang terdiri dari :
I. Pengarah : 1. DR. Elly Adriani Sinaga, MSc
2. RH. Christiono, MSc
3. Ir. Karlo Manik, MSc
4. Ir. Djamal Subastian, MSc
5. Ir. J. E Wahyuningrum, MSTr
II. Ketua Pelaksana : Drs. Firdaus Rasyad, MM
III. Bidang Materi
Ketua
Anggota
:
:
Rudi Irawan, S.SiT, MT
1. Torang Hutabarat, ATD, MM
2. Iman Sukandar, S.SiT, MT
3. Joko Pitoyo, ST
4. Heri Wijayanto, ST
5. Mario Palamai, A.Md. LLAJ
6. Enih Sumiati
7. Tuti Haryanti
8. Yudha Kurniawan, Amd TI
9. Biworo Putika, Amd LLAJ
Bimbingan Teknis, Penyuluhan dan Sosialisasi Transportasi Perkotaan Bab II - 4 Tahun Anggaran 2011
IV. Bidang Analisa, Evaluasi dan Pelaporan
Ketua
Anggota
:
:
Ir. Sih Utami, MM
1. Felix Iryantomo, ATD
2. Tonny Agus Setiono, MT
3. Khairani, SE
4. Sano Mikael, S.SiT
5. Ario Budi Wibowo, ST
6. Iswandi Fahmi Prasojo, A.Md.LLAJ
7. Herdiana Efendi, A.Md. LLAJ
8. Rd. Yusranarendra, Amd LLAJ
9. Januar Herdiansyah, Amd LLAJ
Adapun tugas dari masing – masing panitia di atas adalah sebagai
berikut :
1. Pengarah Mempunyai tugas :
Memberikan arahan dan bimbingan kepada Tim Pelaksana
Bimbingan Teknis, Penyuluhan dan Sosialisasi Transportasi
Perkotaan Tahun Anggaran 2011.
2. Ketua Pelaksana Mempunyai tugas :
a. Mengkoordinasikan persiapan kegiatan Pelaksanaan
Bimbingan Teknis, Penyuluhan dan Sosialisasi Transportasi
Perkotaan Tahun Anggaran 2011;
b. Bertanggung jawab terhadap keseluruhan Pelaksanaan
Bimbingan Teknis, Penyuluhan dan Sosialisasi Transportasi
Perkotaan Tahun Anggaran 2011;
c. Melaporkan hasil Pelaksanaan Bimbingan Teknis,
Penyuluhan dan Sosialisasi Transportasi Perkotaan Tahun
Anggaran 2011 Kepada Pengarah dan Direktur Jenderal
Perhubungan Darat.
Bimbingan Teknis, Penyuluhan dan Sosialisasi Transportasi Perkotaan Bab II - 5 Tahun Anggaran 2011
3. Bidang Materi Dan Pelaksanaan Mempunyai tugas :
a. Menyiapkan bahan paparan Direktur Jenderal Perhubungan
Darat/Direktur Bina Sistem Transportasi Perkotaan;
b. Menyusun rencana kegiatan Pelaksanaan Bimbingan
Teknis, Penyuluhan dan Sosialisasi Transportasi Perkotaan
Tahun Anggaran 2011;
c. Mempersiapkan undangan dan surat permintaan sebagai
pembicara kepada instansi terkait, asosiasi dan lembaga
yang ditunjuk;
d. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua
Pelaksana.
4. Bidang Evaluasi Dan Pelaporan Mempunyai tugas :
a. Melakukan evaluasi terhadap keseluruhan Pelaksanaan
Bimbingan Teknis, Penyuluhan dan Sosialisasi Transportasi
Perkotaan Tahun Anggaran 2011;
b. Menyusun usulan dan rekomendasi perbaikan materi dan
acara Pelaksanaan Bimbingan Teknis, Penyuluhan dan
Sosialisasi Transportasi Perkotaan Tahun Anggaran 2011;
c. Menyusun laporan terhadap keseluruhan Pelaksanaan
Bimbingan Teknis, Penyuluhan dan Sosialisasi Transportasi
Perkotaan Tahun Anggaran 2011;
d. Melaporkan hasil Pelaksanaan tugas kepada Ketua
Pelaksana.
5. Bidang Sekretariat Mempunyai tugas :
a. Mengkoordinasikan kegiatan kesekretariatan Bimbingan
Teknis, Penyuluhan dan Sosialisasi Transportasi Perkotaan
Tahun Anggaran 2011;
b. Menyiapkan dukungan bahan, peralatan dan administrasi
umum (termasuk surat menyurat) untuk keperluan
persiapan, pelaksanaan dan evaluasi serta pelaporan
Bimbingan Teknis, Penyuluhan dan Sosialisasi Transportasi
Perkotaan Tahun Anggaran 2011;
Bimbingan Teknis, Penyuluhan dan Sosialisasi Transportasi Perkotaan Bab II - 6 Tahun Anggaran 2011
c. Menyiapkan pengurusan dukungan anggaran untuk
keperluan pelaksanaan Bimbingan Teknis, Penyuluhan dan
Sosialisasi Transportasi Perkotaan Tahun Anggaran 2011;
d. Melaporkan hasil Pelaksanaan tugas kepada Ketua
Pelaksana.
Adapun Pembicara pada Kegiatan Bimbingan Teknis, Penyuluhan
dan Sosialisasi Transportasi Perkotaan Tahun Anggaran 2011
terdiri dari :
1. Para Pejabat Eselon II di Lingkungan Direktorat Jenderal
Perhubungan Darat (pelaksanaan disesuaikan dengan kondisi
masing-masing Provinsi);
2. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi/Kabupaten/Kota;
3. Para Kasubdit di Lingkungan Direktorat Bina Sistem
Transportasi Perkotaan dan Setdijen Perhubungan Darat.
Adapun bahan yang akan disampaikan oleh Pemerintah Pusat
kepada Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut :
a. Kebijakan Umum Transportasi Perkotaan;
b. Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK)
c. Penyusunan Rencana Induk Transportasi Perkotaan dan
Penghargaan Wahana Tata Nugraha;
d. Kebijakan Angkutan Umum Perkotaan;
e. Penyelenggaraan Transportasi Perkotaan Ramah Lingkungan;
f. Manajemen Rekayasa Lalu Lintas di Kawasan Perkotaan;
g. Integrasi Moda Transportasi Perkotaan;
h. CD yang berisi materi kegiatan tersebut di atas.
Adapun peserta yang diundang pada kegiatan Bimbingan Teknis,
Penyuluhan dan Sosialisasi Transportasi Perkotaan adalah;
1. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi/Kabupaten/Kota;
2. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi;
Bimbingan Teknis, Penyuluhan dan Sosialisasi Transportasi Perkotaan Bab II - 7 Tahun Anggaran 2011
3. Kepala Bappeda Provinsi/Kabupaten/Kota;
4. Ketua DPP/DPC Organda;
5. Perwakilan Kepolisian Daerah dan Kepolisian Resort;
6. Kepala Stasiun Damri Setempat;
7. Perwakilan Akademisi.
Jadwal Tentatif Berdasarkan Surat Perintah Pelaksanaan Tugas
Kegiatan Bimbingan Teknis, Penyuluhan dan Sosialisasi
Transportasi Perkotaan adalah sebagai berikut :
1. Provinsi Papua pada tanggal 21 s/d 24 Juni 2011;
2. Provinsi Kalimantan Selatan pada tanggal 10 s/d 12 Oktober
2011;
3. Provinsi Sulawesi Tengah pada tanggal 30 Oktober s/d 2
November 2011.
Bimbingan Teknis, Penyuluhan dan Sosialisasi Transportasi Perkotaan Bab III - 1 Tahun Anggaran 2011
Kegiatan Bimbingan Teknis, Penyuluhan dan Sosialisasi Lalu Lintas
Angkutan Perkotaan Tahun 2011 diselenggarakan di 3 (tiga) Provinsi yaitu
Provinsi Papua (lokasi di Kota Jayapura), Provinsi Kalimantan Selatan
(lokasi di Kota Banjarmasin) dan Provinsi Sulawesi Tengah (lokasi di Kota
Sigi). dengan uraian kegiatan sebagai berikut :
1. Registrasi;
2. Pembukaan oleh MC;
3. Sambutan Pembukaan Bimtek, Penyuluhan dan Sosialisasi Lalu Lintas
Angkutan Perkotaan;
4. Penyerahan Cinderamata;
5. Do’a;
6. Coffe Break
7. Pemaparan Sesi I :
Kebijakan dan Strategi Pengembangan Sistem Transportasi
Perkotaan;
Kebijakan Umum Transportasi Perkotaan;
Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK).
8. Hasil Diskusi/ Kesimpulan
9. Pemaparan Sesi II :
Penysunan Rencana Induk Transportasi Perkotaan dan Wahana
Tata Nugraha;
Penyelenggaraan Angkutan di Kawasan Perkotaan;
Penyelenggaraan Transportasi Perkotaan Ramah Lingkungan;
Penyelenggaran Manajemen Rekayasa Lalu Lintas di Kawasan
Perkotaan;
Integrasi Moda Transportasi Perkotaan.
Bimbingan Teknis, Penyuluhan dan Sosialisasi Transportasi Perkotaan Bab III - 2 Tahun Anggaran 2011
10. Diskusi/Tanya Jawab;
11. Pembacaan Kesimpulan / Kesepakatan / Rekomendasi dan Sambutan
Penutupan
12. Ishoma (Istirahat, Solat, dan Makan).
Semua bahan acara tersebut di atas dan semua data data dukung
pelaksanaan Kegiatan Bimbingan Teknis, Penyuluhan dan Sosialisasi
Lalu Lintas Angkutan Perkotaan Tahun 2011 di Provinsi Papua (lokasi di
Kota Jayapura), Provinsi Kalimantan Selatan (lokasi di Kota Banjarmasin)
dan Provinsi Sulawesi Tengah (lokasi di Kota Sigi) ada dilampiran laporan
kegiatan ini.
Di bawah ini sekilas kegiatan inti pelaksanaan Bimbingan Teknis,
Penyuluhan dan Sosialisasi Lalu Lintas Angkutan Perkotaan Tahun 2011
yaitu Provinsi Papua (lokasi di Kota Jayapura), Provinsi Kalimantan
Selatan (lokasi di Kota Banjarmasin) dan Provinsi Sulawesi Tengah (lokasi
di Kota Sigi) dengan uraian kegiatan sebagai berikut :
3.1. Provinsi Papua
3.1.1 Resume Pemaparan
A. Kebijakan Umum Transportasi Perkotaan
Isi dari pemaparan Kebijakan Umum Transportasi
Perkotaan meliputi :
1. Permasalahan dan Tantangan
Rendahnya kualitas dan kuantitas ketersediaan
sarana dan prasarana, khususnya untuk jalan &
jembatan, serta sarana transportasi;
Kurangnya keterpaduan transportasi antarmoda
menjadi permasalahan utama, khususnya
ketersediaan transportasi darat, laut, sungai, dan
udara yang belum memadai;
Minimnya infrastruktur yang dibangun juga
mengakibatkan keterisolasian wilayah antarpulau
dan dalam pulau;
Bimbingan Teknis, Penyuluhan dan Sosialisasi Transportasi Perkotaan Bab III - 3 Tahun Anggaran 2011
Jaringan jalan di pulau-pulau terpencil belum
sepenuhnya berfungsi untuk mendukung
transportasi lintas pulau dan melayani mobilitas
masyarakat dalam mengembangkan potensi
wilayah serta mengurangi kemiskinan;
Adapun jalan desa yang dapat dilalui kendaraan
roda empat sepanjang tahun masih belum
memadai;
Armada angkutan jalan raya sangat terbatas
karena armada yang tersedia tidak sebanding
dengan luas daratan pada setiap kabupaten;
2. Akar Masalah
Infrastruktur transportasi dibangun dengan
orientasi pergerakan kendaraan bermotor, bukan
pergerakan manusia;
Insentif untuk Public Transport kurang, disinsentif
untuk Private Transport kurang;
Investasi untuk angkutan massal tidak tepat dari
segi waktu dan jenis moda;
Perencanaan transportasi tidak bersinergi dengan
perencanaan tata guna lahan;
Disiplin dan Law Enforcement tidak maksimal.
3. Review UU LLAJ No.22/2009 berkaitan dengan
transportasi perkotaan
Kewajiban Menyediakan Angkutan Umum (pasal
139)
Angkutan umum diselenggarakan dalam upaya
memenuhi kebutuhan angkutan umum yang
selamat, aman, nyaman dan efisien;
Bimbingan Teknis, Penyuluhan dan Sosialisasi Transportasi Perkotaan Bab III - 4 Tahun Anggaran 2011
Pemerintah wajib menjamin tersedianya
angkutan umum sebagaimana pada ayat
diatas.
Standar Pelayanan Angkutan Orang (Pasal
141/198);
Untuk mewujudkan standar pelayanan jasa
angkutan umum pemerintah menetapkan suatu
Standar Pelayanan Minimal (SPM);
Subsidi Angkutan Umum (Pasal 185);
Tarif penumpang kelas ekonomi ditetapkan
Pemerintah/Daerah;
Tarif kelas ekonomi dapat diberi Subsidi oleh
Pemerintah/Daerah.
Angkutan Massal (pasal 158 ayat (1))
Pemerintah wajib menjamin ketersediaan
angkutan massal berbasis jalan untuk
memenuhi kebutuhan angkutan orang dengan
kendaraan bermotor umum dikawasan
perkotaan (kawasan megapolitan, metropolitan
dan perkotaan besar)
Angkutan Massal (pasal 158 ayat (2))
Angkutan massal harus didukung dengan :
Bus berkapasitas angkut massal;
Lajur khusus;
Trayek angkutan umum missal yang tidak
berhimpitan;
Angkutan pengumpan.
Izin Angkutan Umum (pasal 174)
Dilaksanakan melalui seleksi / pelelangan
Penyediaan jasa angkutan umum
dilaksanakan oleh BUMN/D atau Badan
Hukum lain (Pasal 139) & wajib asuransi
Bimbingan Teknis, Penyuluhan dan Sosialisasi Transportasi Perkotaan Bab III - 5 Tahun Anggaran 2011
kecelakaan penumpang dan awak(Pasal
237)/pelanggaran 6 bln/Rp1,5 jt (Pasal 313)
Izin satu trayek atau berupa KAWASAN
Perpanjangan izin harus melalui seleksi/lelang
Wajib mengoperasikan sesuai SPM (Pasal
177)
Pemerintah wajib menjaga keseimbangan
supply /demand (Pasal 197)
Rencana Umum Jaringan Trayek (pasal 145)
Penyusunan dilakukan berkordinasi dengan
instansi terkait
Jaringan trayek perkotaan disusun
berdasarkan kawasan perkotaan (otonom; bgn
kabupaten dengan ciri kota; kawasan bgn dari
>= 2 daerah yang memiliki ciri kota)
Penetapan jaringan trayek oleh
Pemerintah/daerah sesuai wilayah (dlm
wilayah kota/kabupaten perlu mendapatkan
persetujuan dari Menteri (Pasal 148)
Berhenti ditempat yang ditentukan ( tidak perlu
harus terminal/ (Pasal 143), kecuali
AKAP/AKDP)
Manajemen Kebutuhan Lalin (pasal 133)
Penyelenggaraan manajemen kebutuhan lalu
lintas untuk meningkatkan efisiensi dan
efektivitas penggunaan ruang lalu lintas dan
mengendalikan pergerakan lalu lintas, yang
salah satunya dilakukan dengan cara
pengenaan retribusi pengendalian lalu lintas
atau dikenal dengan road pricing
Analisis Dampak Lalu Lintas (pasal 109 – 101)
Bimbingan Teknis, Penyuluhan dan Sosialisasi Transportasi Perkotaan Bab III - 6 Tahun Anggaran 2011
Analisis dampak lalu lintas diwajibkan untuk
Setiap rencana pembangunan pusat kegiatan,
permukiman dan infrastruktur yang akan
menimbulkan gangguan Keamanan,
Keselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan. Andalalin dilakukan
oleh lembaga konsultan yang memiliki tenaga
ahli bersertifikat.
4. Arah Kebijakan
Pengembangan Transportasi Perkotaan yang
didasarkan kepada Master Plan Pengembangan
Transportasi Perkotaan;
Pembangunan angkutan perkotaan diarahkan
pada penyesuaian bentuk angkutan penyusutan
paratransit angkutan massal, dengan pelayanan
sesuai SPM;
Pengembangan transportasi perkotaan kepada
bentuk Jaringan dan wilayah Aglomerasi;
Pengembangan konsep pembatasan penggunaan
kendaraan, Traffic Demand Management (TDM);
Pemanfaatan teknologi modern untuk penataan
lalu lintas untuk kota raya dan besar, Intelligent
Transport System (ITS);
Pengembangan transportasi pemadu moda untuk
menjalin keterhubungan pusat kota dengan outlet
seperti bandar udara dan pelabuhan laut serta
pembenahan fasilitas intermoda;
Pengembangan transportasi perkotaan yang
ramah lingkungan, konservasi dan diversifikasi
energi.
5. Kebijakan, Strategi & Program
Bimbingan Teknis, Penyuluhan dan Sosialisasi Transportasi Perkotaan Bab III - 7 Tahun Anggaran 2011
a. Regulasi , Institusi Dan Perencanaan
Kebijakan meliputi : Pembenahan Regulasi ,
Pemantapan Capacity Building dan
penyelesaian /Set Up Master Plan/Grand
Design;
Strategi meliputi : Menyempurnakan peraturan
perundang-undangan yang mengatur
Transportasi Perkotaan, Memberdayakan
peran pemerintah daerah maupun pusat dalam
memprioritaskan angkutan umum Perkotaan
(perintis), Pengembangan Public Private
Partnership (PPP) dalam pembangunan
transportasi perkotaan, Pemanfaatan Dana
Alokasi Khusus (DAK);
Program meliputi : Peraturan Pemerintah dari
UU No 22 Tahun 2009 ,Penyusunan Norma
dan Standar lainnya, Penyusunan
Roadmap/Master Plan Transportasi Perkotaan,
Kegiatan konsolidasi transportasi perkotaan,
Master Plan Kota, Pembentukan Urban
Transport Information Centre (UTIC).
b. Prasarana
Kebijakan meliputi : Pembangunan prasarana
transportasi dengan Pengembangan konsep
integrasi tata guna lahan dan transportasi;
Strategi meliputi : Pengembangan konsep
Transport Oriented Development (TOD)
dengan memadukan perencanaan transportasi
dengan tata guna lahan (UU Tata Ruang),
Pengembangan fasilitas pejalan kaki dan
Pesepeda;
Bimbingan Teknis, Penyuluhan dan Sosialisasi Transportasi Perkotaan Bab III - 8 Tahun Anggaran 2011
Program meliputi : Pengembangan kota-kota
percontohan transportasi perkotaan (Kota
Raya, Besar, Sedang dan Kecil, Kawasan
Timur dan Barat).
c. Lalu Lintas
Kebijakan meliputi : Peningkatan kelancaran
lalu lintas;
Strategi meliputi : Penataan penggunaan
Sepeda motor, Pengembangan Intelligent
Transport System, Penerapan Traffic Demand
Management (TDM);
Program meliputi : Kajian penataan sepeda
motor, Percontohan lajur khusus; Usulan
produksi sepeda motor ber cc kecil dan
bertenaga listrik dan hybrid, Pengembangan
ATCS (Area Traffic Control System), Variable
Message Sign (VMS), System Navigasi pada
Kota Besar dan Metropolitan, Pembatasan lalu
lintas, Electronic Road Pricing (ERP).
d. Angkutan Umum
Kebijakan meliputi : Keberpihakan pada
penggunaan dan pengembangan angkutan
umum;
Strategi meliputi : Mengembangkan angkutan
umum yang mampu menjangkau seluruh
kawasan perkotaan dan mampu melayani
seluruh lapisan masyarakat yang handal dan
berkelanjutan, Menjamin kepastian dan
keberlangsungan pelayanan angkutan umum
dengan penetapan Standar Pelayanan
Minimal;
Bimbingan Teknis, Penyuluhan dan Sosialisasi Transportasi Perkotaan Bab III - 9 Tahun Anggaran 2011
Program meliputi : Pengembangan angkutan
massal BRT (Bus Rapid Transit/ busway) pada
Kota Besar dan Metropolitan, Pengembangan
angkutan bus sedang untuk Kota Sedang
melalui DAMRI, Pengembangan angkutan
pelajar/perintis, Integrasi angkutan perkotaan,
Pengembangan sistem pembayaran yang lebih
akuntabel dan terintegrasi (Smart Card),
Penerapan sistem tender untuk perizinan.
e. Lingkungan
Kebijakan meliputi : Pengembangan
Transportasi Perkotaan Yang Berkelanjutan
(Sustainable Transport) dan Pengembangan
sistem transportasi nasional yang rendah emisi
(Low Emission Transport);
Strategi meliputi : Mendayagunakan
penggunaan bahan bakar alternatif (Perpres
5/2006), Meningkatkan kelaikan sarana
kendaraan bermotor, Pencegahan dampak
negatif pembangunan terhadap lalu lintas;
Program meliputi : Sosialisasi Tata Cara
Mengemudi (Smart Driving), Land Use Control
(Analisis Dampak Lalu Lintas), Diversifikasi
Bahan Bakar, Peningkatan Teknologi
Kendaraaan.
6. Pelaksanaan Bantuan Teknis
a. Bantuan Teknis Pemerintah Pusat Kepada
Pemerintah Daerah (Bidang Transportasi
Perkotaan) Berpedoman Peraturan Menteri
Perhubungan Nomor KM 51 Tahun 2007 Tentang
Bimbingan Teknis, Penyuluhan dan Sosialisasi Transportasi Perkotaan Bab III - 10 Tahun Anggaran 2011
Pedoman Penyelenggaraan Percontohan
Transportasi Darat;
b. Persyaratan Untuk Daerah/Lokasi/Wilayah/Kota
Percontohan/Kegiatan (Permenhub Nomor KM. 51
Tahun 2007) :
Adanya komitmen/kesanggupan daerah dalam
penyelenggaraan & pembiayaan;
Kesiapan administratif Pemda di bid.
transportasi meliputi regulasi, kelembagaan &
memiliki master plan transportasi;
Kondisi prasarana, sarana, dan lalu lintas
transportasi darat yang memadai;
Pernah mengikuti kegiatan dan/atau lomba di
bidang transportasi seperti Penghargaan
Wahana Tata Nugraha, AKUT, bimbingan
teknis, penguji teladan dll;
Memperhatikan aspek pemerataan &
keseimbangan wilayah.
c. Bentuk – bentuk Bantuan Teknis Bidang
Transportasi Perkotaan :
Penyusunan Rencana Induk Transportasi
Perkotaan
Bantuan teknis sebagai kota/kawasan
percontohan;
Pengembangan Sistem Angkutan Umum
Massal (SAUM)
Bantuan teknis ATCS dan Intelligent Transport
System (I.T.S.);
Bantuan teknis untuk studi/perencanaan dan
penerapannya;
Pengembangan sarana angkutan pelajar
Bimbingan Teknis, Penyuluhan dan Sosialisasi Transportasi Perkotaan Bab III - 11 Tahun Anggaran 2011
Bantuan teknis perlengkapan jalan
diperkotaan;
Pengembangan Gasifikasi/Converter Kit dan
S.P.B.G..
Bantuan teknis prasarana ramah lingkungan
(daerah pejalan kaki, jalur sepeda)
d. Kriteria Pemberian Bantuan Teknis sebagai Kota
Percontohan :
Untuk kota-kota Kecil dan Sedang
diprioritaskan yang pernah mengikuti
Penghargaan Wahana Tata Nugraha;
Adanya komitmen dari Pemerintah Daerah
untuk mengembangkan sistem transportasi
perkotaan sesuai dengan kaidah-kaidah
transportasi;
Adanya Kepmenhub tentang penetapan
sebagai kota percontohan;
Adanya kerjasama Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah, dituangkan dalam
Kesepakatan Bersama (MOU);
Proyek-proyek percontohan (pilot project) yang
meliputi : Penyusunan Rencana Umum
Transportasi Perkotaan, Pengembangan
angkutan umum, Penerapan manajemen dan
rekayasa lalu lintas, Pembangunan fasilitas-
fasilitas pendukung, Penegakan hukum;
Skema pengembangan transportasi didasarkan
pada hasil proyek-proyek percontohan, untuk
diterapkan secara komprehensif oleh
Pemerintah Kota ke seluruh kawasan
perkotaan, sehingga memiliki suatu sistem
Bimbingan Teknis, Penyuluhan dan Sosialisasi Transportasi Perkotaan Bab III - 12 Tahun Anggaran 2011
transportasi yang dapat menjadi acuan bagi
kawasan-kawasan perkotaan sejenis lainnya.
e. Kriteria Pemberian Bantuan Teknis sebagai
Kawasan Percontohan :
Untuk suatu kawasan (jasa, pemukiman,
pariwisata, dll) di wilayah perkotaan bagi kota-
kota metropolitan, besar, sedang dan kecil,
diprioritaskan yang pernah mengikuti
Penghargaan Wahana Tata Nugraha;
Adanya komitmen dari Pemerintah Daerah
untuk mengembangkan sistem transportasi
perkotaan pada kawasan percontohan, sesuai
dengan kaidah-kaidah transportasi;
Adanya kerjasama Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah, dituangkan dalam
Kesepakatan Bersama (MOU);
Skema pengembangan transportasi didasarkan
pada tujuan untuk peningkatan kualitas
lingkungan atau keterpaduan moda;
Proyek-proyek kawasan percontohan (pilot
project) dapat meliputi : Pengembangan
angkutan umum, Penerapan manajemen dan
rekayasa lalu lintas, Pembangunan fasilitas-
fasilitas pendukung.
f. Kriteria Pemberian Bantuan Teknis untuk
Pengembangan Sistem Angkutan Umum Massal
(S.A.U.M.) & Intelligent Transport System (I.T.S.) :
Untuk kawasan perkotaan metropolitan dan
besar (penduduk > 500.000 jiwa);
Adanya komitmen dari Pemerintah Daerah
untuk mengembangkan S.A.U.M. berbasis
jalan dan I.T.S. di wilayahnya;
Bimbingan Teknis, Penyuluhan dan Sosialisasi Transportasi Perkotaan Bab III - 13 Tahun Anggaran 2011
Adanya kerjasama Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah, dituangkan dalam
Kesepakatan Bersama (MOU);
Adanya “sharing” pendanaan antara
Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat.
g. Bantuan Teknis untuk Studi/Perencanaan dan
penerapannya :
Untuk kota-kota metropolitan, besar, sedang
dan kecil;
Bantuan teknis dalam kaitan : Perencanaan
rencana umum transportasi perkotaan,
Perencanaan dan penerapan angkutan umum,
Perencanaan dan penerapan Manajemen Lalu
Lintas, Dll.
h. Bantuan Teknis sarana Angkutan Pelajar dan
Perlengkapan Jalan :
Untuk kota-kota Metropolitan, Besar, Sedang
dan Kecil;
Bantuan teknis dalam kaitan : Sarana angkutan
pelajar, Perlengkapan jalan, Dll.
i. Bantuan Teknis Bidang Transportasi Perkotaan :
Penyusunan Pola Pengembangan jaringan
Transportasi untuk Wilayah Aglomerasi;
Pembangunan ATCS & APILL Tenaga Surya di
Wilayah Perkotaan;
Implementasi Program Pengadaan Converter
Kit di DKI Jakarta telah selesai dilaksanakan
terhadap 1755 unit taksi;
Peningkatan pelayanan angkutan umum
dibeberapa kota melalui pembangunan bus
Perum Damri;
Bimbingan Teknis, Penyuluhan dan Sosialisasi Transportasi Perkotaan Bab III - 14 Tahun Anggaran 2011
Peningkatan pelayanan angkutan umum bagi
pelajar melalui pembangunan bus sekolah
dibeberapa kota.
B. Kebijakan dan Implementasi Dana Alokasi Khusus (DAK)
1. Definisi DAK
Bersumber dari Pendapatan APBN;
Dialokasikan kepada daerah tertentu;
Membantu mendanai kegiatan khusus;
Merupakan urusan daerah sesuai prioritas nasional
2. Tujuan
Membantu daerah tertentu;
Mendanai kebutuhan sarana dan prasarana
pelayanan dasar masyarakat; dan
Untuk mendorong percepatan pembangunan
daerah dan pencapaian sasaran prioritas
nasional.
3. Kriteria Pengalokasian Dana Alokasi Khusus (DAK)
Kriteria DAK yang meliputi Kriteria Umum, Kriteria
Khusus, & Kriteria Teknis.
Kriteria Umum ditetapkan dengan
mempertimbangkan kemampuan keuangan
dalam APBD.
Kriteria Khusus ditetapkan dengan
memperhatikan peraturan perundang-undangan
dan karakteristik daerah.
Kriteria Teknis ditetapkan oleh Kementerian
Negara/Departemen Teknis
4. Isue – Isue Kelembagaan DAK Pusat & Daerah
Pusat
Bimbingan Teknis, Penyuluhan dan Sosialisasi Transportasi Perkotaan Bab III - 15 Tahun Anggaran 2011
Koordinasi dalam pengalokasian dan
pemantauan pelaksanaan DAK
Keseragaman sistem pelaporan
Sinergitas Pusat-Daerah
Sistem e-monev
Daerah
Pembentukan Lembaga di tingkat provinsi dan
kab/kota.
Koordinasi dan functioning lembaga di provinsi
dan kab/kota.
5. Arah Kebijakan DAK Dalam RKP Tahun 2012
Mendukung Prioritas Nasional RPJMN 2010-
2014.
Prioritas untuk daerah-daerah kemampuan
keuangan rendah dalam membiayai pelayanan
publik (sesuai SPM).
Prioritas untuk mendanai kegiatan2 cross cutting
sektor yang prioritas nasional & bersifat
kewilayahan.
Meningkatkan bertahap pagu nasional DAK
untuk meningkatkan efektivitasnya dalam
mendukung pencapaian sasaran prioritas
nasional, yang disertai dengan:
a. Upaya mempertajam perencanaan dan
penghitungan alokasi DAK berdasarkan
kerangka pengeluaran jangka menengah
dan penganggaran berbasis kinerja,
b. Meningkatkan koordinasi pengelolaan DAK
secara utuh dan terpadu di pusat dan
daerah,
Bimbingan Teknis, Penyuluhan dan Sosialisasi Transportasi Perkotaan Bab III - 16 Tahun Anggaran 2011
c. Meningkatkan sinkronisasi kegiatan DAK
dengan kegiatan lain yang didanai APBN
dan APBD,
d. Meningkatkan pengawasan terhadap
pelaksanaan kegiatan DAK di daerah.
6. Harapan ke Depan
Melalui forum koordinasi semacam ini dapat
memperkuat sinergi kelembagaan tingkat Pusat
terhadap pengelolaan DAK di Daerah.
C. Penyusunan Rencana Induk Transportasi Perkotaan
1. Permasalahan Utama
Kinerja sistem jaringan jalan kurang mendukung
sistem pergerakan;
(Perbandingan antara panjang jalan dan total area
tidak seimbang)
Kurangnya jaringan transportasi perkotaan untuk
mendukung operasional kendaraan angkutan
umum; (Contoh: Sistem jaringan angkutan umum
yang belum terkoordinasi dengan baik dengan
sistem jaringan jalan penghubung )
Pola jaringan transportasi perkotaan yang kurang
terintegrasi dalam mendukung pergerakan antar
moda;
Perencanaan Transportasi tidak terintegrasi
dengan perencanaan tata ruang (land used)
Kurangnya data base pada setiap daerah
2. Anatomi Penetapan Sasaran dan Arah Kebijakan
Pengembangan LLAJ
Tujuan
Bimbingan Teknis, Penyuluhan dan Sosialisasi Transportasi Perkotaan Bab III - 17 Tahun Anggaran 2011
Sasaran dan arah kebijakan pengembangan sistem
LLAJ Jalan nasional
Sasaran dan arah kebijakan pengembangan sistem
LLAJ Jalan Provinsi
Sasaran dan arah kebijakan pengembangan sistem
LLAJ Jalan Kabupaten/Kota
3. Rencana Induk Jaringan LLAJ (Pasal 15)
a. Untuk mewujudkan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
yang terpadu dilakukan pengembangan Jaringan
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berpedoman
pada Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan.
b. Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan Nasional/ Provinsi/ Kabupaten/ Kota.
c. Perkiraan perpindahan orang dan/atau barang
menurut asal tujuan perjalanan (O/D) lingkup
Nasional/ Provinsi/ Kabupaten/ Kota;
d. Arah dan kebijakan peranan Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan Nasional/ Provinsi/ Kabupaten/
Kota dalam keseluruhan moda transportasi;
e. Rencana lokasi dan kebutuhan Simpul Nasional/
Provinsi/ Kabupaten/ Kota; dan
f. Rencana kebutuhan Ruang Lalu Lintas Nasional/
Provinsi/ Kabupaten/ Kota.
4. Dokumen Perencanaan yang Wajib Diperhatikan
a. Untuk Rencana Induk LLAJ Nasional Untuk Antar
Kota Yang Melebihi Wilayah Provinsi
b. Rencana Induk LLAJ Nasional Untuk Perkotaan
Yang Melebihi Wilayah Provinsi
5. Bantuan Teknis Penyusunan Rencana Induk /
Masterplan Transportasi Perkotaan
Bimbingan Teknis, Penyuluhan dan Sosialisasi Transportasi Perkotaan Bab III - 18 Tahun Anggaran 2011
Penyusunan Master Plan Jaringan Transportasi
Perkotaan pada Kawasan Aglomerasi
Maminasata (2008)
Penyusunan Master Plan Jaringan Transportasi
Perkotaan Pada Kawasan Aglomerasi
Lubuksangkarpaya (Lubuk Basung, Bukit Tinggi,
Batu Sangkar, Padang Panjang, Payakumbuh)
(2008)
Penyusunan Master Plan Jaringan Transportasi
Perkotaan pada Kawasan Aglomerasi Bandung
Raya (2008)
Penyusunan Master Plan Pola Transportasi Makro
(PTM) di Jabodetabek Tahap 1 (2009)
Penyusunan Master Plan Jaringan Transportasi
Perkotaan pada Kawasan Perkotaan Aglomerasi
Bandar Lampung dan sekitarnya (2009)
Penyusunan Master Plan Jaringan Transportasi
Perkotaan pada Kawasan Aglomerasi
PALAPA(Padang, Lubuk Alung, Pariaman) (2009)
Penyusunan Rencana Induk Transportasi
Perkotaan pada Kawasan Kota AMBON dan
Sekitarnya (Tahun 2010)
Penyusunan Rencana Induk Transportasi
Perkotaan pada Kawasan Kota MATARAM dan
Sekitarnya (Tahun 2010)
Penyusunan Rencana Induk Transportasi
Perkotaan pada Kawasan Kota SAMARINDA dan
Sekitarnya (Tahun 2010)
Penyusunan Rencana Induk Transportasi
Perkotaan pada Kawasan Kota PALEMBANG dan
Sekitarnya (Tahun 2011)
Bimbingan Teknis, Penyuluhan dan Sosialisasi Transportasi Perkotaan Bab III - 19 Tahun Anggaran 2011
Penyusunan Rencana Induk Transportasi
Perkotaan pada Kawasan Kota MEBIDANG dan
Sekitarnya (Tahun 2011)
Penyusunan Rencana Induk Transportasi
Perkotaan pada Kawasan Kota TEGAL dan
Sekitarnya (Tahun 2011)
D. Penghargaan Wahana Tata Nugraha;
1. Dasar Kegiatan :
a. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 5
Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian
Penghargaan Wahana Tata Nugraha;
b. Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan
Darat Nomor: SK.2496/AJ.406/DRJD/2007,
Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penilaian
Penghargaan Wahana Tata Nugraha, Tanggal 19
Juni 2007;
c. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KP. 259
2011 tentang Pembentukan Panitia Pelaksana
Tingkat Nasional Penghargaan Wahana Tata
Nugraha Tahun 2011.
2. Visi : Terciptanya penyelenggaraan transportasi
perkotaan yang selamat, tertib, lancar, efisien, handal
dan berkelanjutan;
3. Misi : Mendorong Pemda (Prov/Kab/Kota) untuk
mewujudkan penyelenggaraan transportasi perkotaan
yang selamat, tertib, lancar, efisien, handal dan
berkelanjutan.
4. Maksud Dan Tujuan
a. Mendorong dan membina pemerintah daerah
provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota
Bimbingan Teknis, Penyuluhan dan Sosialisasi Transportasi Perkotaan Bab III - 20 Tahun Anggaran 2011
dalam meningkatkan tertib lalu lintas dan angkutan
kota;
b. Mendorong peran serta masyarakat dalam upaya
meningkatkan disiplin berlalu lintas;
c. Memfasilitasi Pemerintah Daerah Provinsi dan
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam
meningkatkan tertib lalu lintas dan angkutan kota
dalam rangka mewujudkan pelayanan angkutan
umum sebagai pelayanan publik dan sistem
transportasi perkotaan yang handal dan
berkelanjutan;
d. Mendorong peran serta masyarakat dalam upaya
meningkatkan disiplin berlalu lintas di jalan;
e. Mendorong terwujudnya sistem transportasi kota
yang efektif, berkualitas, tertib, lancar, aman,
cepat, teratur, selamat, nyaman dan efisien.
5. Tahapan Penilaian :
a. Tahap I (Administrasi Oleh Panitia Tingkat
Propinsi)
b. Tahap II (Survey Oleh Panitia Tingkat Provinsi
dan Akademisi di damping oleh Panitia Tingkat
Nasional sebagai Suvervisi)
c. Tahap III (Paparan Hasil Tinjauan Lapangan Oleh
Panitia Tingkat Nasional)
6. Kriteria Peserta WTN
Dengan Rumus : P = N + M + 3
Keterangan : P = Peserta
N = Jumlah kota yang mendapat
Penghargaan
pada tahun sebelumnya
M = Jumlah kota yang
Bimbingan Teknis, Penyuluhan dan Sosialisasi Transportasi Perkotaan Bab III - 21 Tahun Anggaran 2011
mendapat Plakat atau sertifikat
pada tahun sebelumnya
3 = Jumlah peserta/kota baru
7. Penghargaan Yang Diberikan :
a. Penghargaan Penghargaan Wahana Tata
Nugraha :
Plakat Tertib Lalu Lintas dan Angkutan Kota
Bobot Nilai Rata-rata hasil penilaian lapangan
oleh Panitia Tingkat Nasional adalah masuk
dalam kisaran antara 65 dan 75 (65≤X≤75).
Penghargaan Wahana Tata Nugraha
Bobot Nilai Rata-rata hasil penilaian lapangan
oleh Panitia Tingkat Nasional adalah lebih
besar dari 75 (X >75).
Penghargaan Wahana Tata Nugraha Kencana
Mendapat penghargaan WTN sebanyak 5
(lima) kali berturut – turut dengan nilai semakin
meningkat.
Penghargaan Wahana Tata Nugraha
Wirakarya
Diberikan kepada Pemerintah Daerah yang
mempunyai prakarsa dan implementasi yang
sangat menonjol dan luar biasa dalam
mewujudkan penyelenggaraan transportasi
perkotaan.
Penghargaan Wahana Tata Nugraha Wiratama
Diberikan kepada Pemerintah Daerah yang
mengikutsertakan peserta kota/kabupaten :
Provinsi yang memiliki kab./kota sejumlah
<10, peserta 75% dari jumlah kota/kab.
Bimbingan Teknis, Penyuluhan dan Sosialisasi Transportasi Perkotaan Bab III - 22 Tahun Anggaran 2011
Provinsi yang memiliki kab./kota sejumlah
10 - 20, peserta 65% dari jumlah kota/kab.
Provinsi yang memiliki kab./kota sejumlah
21 - 23, peserta 55% dari jumlah kota/kab.
Provinsi yang memiliki kab./kota sejumlah
>31, peserta 45% dari jumlah kota/kab. Dan
25% kota/kab. Tersebut yang mendapat
Penghargaan Wahana Tata Nugraha.
Penghargaan Wahana Tata Nugraha Wiratama
Kencana
Diberikan kepada Pemerintah Daerah yang
telah mendapat Penghargaan Wahana Tata
Nugraha Wiratama sebnayak 5 (lima) kali
berturut-turut.
Penghargaan Wahana Tata Nugraha Kategori
Lalu Lintas
Diberikan kepada kota/kabupaten yang
mendapatkan jumlah nilai tertinggi untuk
seluruh penilaian pada indikator yang terkait
dengan kinerja penyelenggaraan Lalu Lintas
dan Kinerja pelaksanaan Sistem Lalu Lintas
jalan.
Penghargaan Wahana Tata Nugraha Kategori
Angkutan
Diberikan kepada kota/kabupaten yang
mendapatkan jumlah nilai tertinggi untuk
seluruh penilaian pada indikator yang terkait
dengan kinerja penyelenggaraan Angkutan
transportasi perkotaan.
8. Keuntungan Pemerintah Kota/Kabupaten Mengikuti
Penghargaan Wahana Tata Nugraha : Untuk Kota-
Bimbingan Teknis, Penyuluhan dan Sosialisasi Transportasi Perkotaan Bab III - 23 Tahun Anggaran 2011
kota yang aktif mengikuti Penghargaan Wahana
Tata Nugraha, rekomendasi yang telah diberikan oleh
Tim penilai sangat bermanfaat terhadap
pembangunan kota-kota, hal ini terlihat dengan
banyaknya kota-kota yang telah membangun dan
memperbaiki system Transpostasi perkotaannya,
baik Prasarana, sarana, disiplin,
kelembagaan/organisasi dan koordinasi antar
instansi, dilain fihak pemerintah pusat telah
memberikan bantuan konsultasi maupun fisik
terhadap kota-kota penerima Penghargaan
Penghargaan Wahana Tata Nugraha dan akan terus
melakukan pembinaan teknis.
9. Manfaat Penghargaan Wahana Tata Nugraha
Diserahkan Di Istana Negara Oleh Presiden R.I :
Untuk memberikan semangat dan motivasi yang tinggi
kepada para Gubernur, Walikota dan Bupati agar
terus meningkatkan dan membangun sektor
Transportasi khususnya transportasi perkotaan di
daerah masing-masing, dan keberhasilan dari
Penghargaan Tertib Lalu Lintas dan Angkutan Kota,
bukan sekedar perolehan Penghargaan WTN, namun
dari pencapaian Kinerja Transportasi Perkotaan yang
berkelanjutan.
E. Kesimpulan/Hal-Hal Yang Perlu Didiskusikan
a. Untuk melakukan pembangunan dan pengembangan
transportasi perkotaan secara terintegrasi perlu
segera disusun Master Plan / Rencana Induk
Transportasi Perkotaan oleh provinsi/kabupaten/kota
sehingga pelaksanaannya akan lebih terarah. Sebagai
awal perlu segera menyusun Master Plan / Rencana
Bimbingan Teknis, Penyuluhan dan Sosialisasi Transportasi Perkotaan Bab III - 24 Tahun Anggaran 2011
Induk Transportasi Perkotaan wilayah Jayapura dan
Sekitarnya (Aglomerasi);
b. Perlu segera membenahi sistem transportasi
perkotaan di Kota/Kab. di Provinsi Papua, seperti :
Sarana;
Prasarana.
c. Kabupaten/Kota di Provinsi Papua diharapkan dapat
mengikuti kegiatan “Penghargaan Wahana Tata
Nugraha” pada tahun 2012 sebagai upaya melakukan
pembinaan dan meningkatkan komunikasi antara
Pusat dan Daerah;
d. Perlu segera dibangun dan dikembangkan Angkutan
Pemadu Moda yang melayani trayek antara Bandara
Sentani atau Bandara Lainnya ke Wilayah Sekitarnya;
e. Untuk meningkatkan keselamatan pengguna jalan,
perlu peningatan pemasangan fasilitas keselamatan
jalan terutama Rambu, Marka dan Pagar Pengaman
Jalan (Guardril);
f. Penerapan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas
sesuai dengan kondisi dan kebutuhan sehingga dapat
meningkatkan kapasitas jalan dan meningkatkan
pergerakan pengguna jalan, seperti Penertiban Parkir
di badan jalan, pengaturan penggunaan kendaraan
pribadi, pemberian prioritas bagi pejalan kaki;
g. Untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan angkutan
umum perlu dilakukan pembaharuan sistem Angkutan
yang ada dengan mempertimbangkan kebutuhan dan
penyediaan sarana angkutan yang memenuhi standar
pelayanan minimal, jika dimungkinkan dengan
Bimbingan Teknis, Penyuluhan dan Sosialisasi Transportasi Perkotaan Bab III - 25 Tahun Anggaran 2011
pengembangan dan pembagunan angkutan umum
massal berbasis jalan;
h. Pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam
melakukan pengaturan dan pengawasan lalu lintas
dan angkutan jalan seperti pembangunan Area Traffic
Control System (ATCS);
i. Penerapan Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin)
terhadap pembangunan dan pengembangan pusat-
pusat kegiatan untuk mengetahui sejauh mana efek-
efek yang ditimbulkan oleh lalu lintas yang
dibangkitkan/ditarik dan menjadikan Andalalin
merupakan persyaratan untuk memperoleh Ijin
Mendirikan Bangunan (IMB) dan dituangkan dalam
regulasi Pemerintah Daerah setempat;
j. Untuk perencanaan dan pelaksanaan program /
kegiatan perlu didukung dengan ketersediaan Sumber
Daya Manusia (SDM) yang memiliki kapasitas dan
kompetensi yang sesuai serta jumlah pendanaan yang
memadai;
k. Tindaklanjut dari kegiatan Bimbingan Teknis,
Penyuluhan dan Sosialisasi Transportasi Perkotaan ini
akan dilaksanakan dan dikoordinir oleh Dinas
Perhubungan Provinsi Papua.
3. 2. Provinsi Kalimantan Selatan
3.1.1 Resume Pemaparan
A. Kebijakan Umum Transportasi Perkotaan
Isi dari pemaparan Kebijakan Umum Transportasi
Perkotaan meliputi :
1. Permasalahan dan Tantangan
Bimbingan Teknis, Penyuluhan dan Sosialisasi Transportasi Perkotaan Bab III - 26 Tahun Anggaran 2011
Kinerja sistem jaringan jalan kurang mendukung
sistem pergerakan;
(Perbandingan antara panjang jalan dan total area
tidak seimbang)
Kurangnya jaringan transportasi perkotaan untuk
mendukung operasional kendaraan angkutan
umum; (Contoh: Sistem jaringan angkutan umum
yang belum terkoordinasi dengan baik dengan
sistem jaringan jalan penghubung )
Pola jaringan transportasi perkotaan yang kurang
terintegrasi dalam mendukung pergerakan antar
moda;
Perencanaan Transportasi tidak terintegrasi
dengan perencanaan tata ruang (land used);
Kurangnya data base pada setiap daerah.
2. Akar Masalah
Infrastruktur transportasi dibangun dengan
orientasi pergerakan kendaraan bermotor, bukan
pergerakan manusia;
Insentif untuk Public Transport kurang, disinsentif
untuk Private Transport kurang;
Investasi untuk angkutan massal tidak tepat dari
segi waktu dan jenis moda;
Perencanaan transportasi tidak bersinergi dengan
perencanaan tata guna lahan;
Disiplin dan Law Enforcement tidak maksimal.
3. Review UU LLAJ No.22/2009 berkaitan dengan
transportasi perkotaan
Kewajiban Menyediakan Angkutan Umum (pasal
139)
Bimbingan Teknis, Penyuluhan dan Sosialisasi Transportasi Perkotaan Bab III - 27 Tahun Anggaran 2011
Angkutan umum diselenggarakan dalam upaya
memenuhi kebutuhan angkutan umum yang
selamat, aman, nyaman dan efisien;
Pemerintah wajib menjamin tersedianya
angkutan umum sebagaimana pada ayat
diatas.
Standar Pelayanan Angkutan Orang (Pasal
141/198);
Untuk mewujudkan standar pelayanan jasa
angkutan umum pemerintah menetapkan suatu
Standar Pelayanan Minimal (SPM);
Subsidi Angkutan Umum (Pasal 185);
Tarif penumpang kelas ekonomi ditetapkan
Pemerintah/Daerah;
Tarif kelas ekonomi dapat diberi Subsidi oleh
Pemerintah/Daerah.
Angkutan Massal (pasal 158 ayat (1))
Pemerintah wajib menjamin ketersediaan
angkutan massal berbasis jalan untuk
memenuhi kebutuhan angkutan orang dengan
kendaraan bermotor umum dikawasan
perkotaan (kawasan megapolitan, metropolitan
dan perkotaan besar)
Angkutan Massal (pasal 158 ayat (2))
Angkutan massal harus didukung dengan :
Bus berkapasitas angkut massal;
Lajur khusus;
Trayek angkutan umum missal yang tidak
berhimpitan;
Angkutan pengumpan.
Izin Angkutan Umum (pasal 174)
Dilaksanakan melalui seleksi / pelelangan
Bimbingan Teknis, Penyuluhan dan Sosialisasi Transportasi Perkotaan Bab III - 28 Tahun Anggaran 2011
Penyediaan jasa angkutan umum
dilaksanakan oleh BUMN/D atau Badan
Hukum lain (Pasal 139) & wajib asuransi
kecelakaan penumpang dan awak(Pasal
237)/pelanggaran 6 bln/Rp1,5 jt (Pasal 313)
Izin satu trayek atau berupa KAWASAN
Perpanjangan izin harus melalui seleksi/lelang
Wajib mengoperasikan sesuai SPM (Pasal
177)
Pemerintah wajib menjaga keseimbangan
supply /demand (Pasal 197)
Rencana Umum Jaringan Trayek (pasal 145)
Penyusunan dilakukan berkordinasi dengan
instansi terkait
Jaringan trayek perkotaan disusun
berdasarkan kawasan perkotaan (otonom; bgn
kabupaten dengan ciri kota; kawasan bgn dari
>= 2 daerah yang memiliki ciri kota)
Penetapan jaringan trayek oleh
Pemerintah/daerah sesuai wilayah (dlm
wilayah kota/kabupaten perlu mendapatkan
persetujuan dari Menteri (Pasal 148)
Berhenti ditempat yang ditentukan ( tidak perlu
harus terminal/ (Pasal 143), kecuali
AKAP/AKDP)
Manajemen Kebutuhan Lalin (pasal 133)
Penyelenggaraan manajemen kebutuhan lalu
lintas untuk meningkatkan efisiensi dan
efektivitas penggunaan ruang lalu lintas dan
mengendalikan pergerakan lalu lintas, yang
salah satunya dilakukan dengan cara
Bimbingan Teknis, Penyuluhan dan Sosialisasi Transportasi Perkotaan Bab III - 29 Tahun Anggaran 2011
pengenaan retribusi pengendalian lalu lintas
atau dikenal dengan road pricing
Analisis Dampak Lalu Lintas (pasal 109 – 101)
Analisis dampak lalu lintas diwajibkan untuk
Setiap rencana pembangunan pusat kegiatan,
permukiman dan infrastruktur yang akan
menimbulkan gangguan Keamanan,
Keselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan. Andalalin dilakukan
oleh lembaga konsultan yang memiliki tenaga
ahli bersertifikat.
4. Arah Kebijakan
Pengembangan Transportasi Perkotaan yang
didasarkan kepada Master Plan Pengembangan
Transportasi Perkotaan;
Pembangunan angkutan perkotaan diarahkan
pada penyesuaian bentuk angkutan penyusutan
paratransit angkutan massal, dengan pelayanan
sesuai SPM;
Pengembangan transportasi perkotaan kepada
bentuk Jaringan dan wilayah Aglomerasi;
Pengembangan konsep pembatasan penggunaan
kendaraan, Traffic Demand Management (TDM);
Pemanfaatan teknologi modern untuk penataan
lalu lintas untuk kota raya dan besar, Intelligent
Transport System (ITS);
Pengembangan transportasi pemadu moda untuk
menjalin keterhubungan pusat kota dengan outlet
seperti bandar udara dan pelabuhan laut serta
pembenahan fasilitas intermoda;
Bimbingan Teknis, Penyuluhan dan Sosialisasi Transportasi Perkotaan Bab III - 30 Tahun Anggaran 2011
Pengembangan transportasi perkotaan yang
ramah lingkungan, konservasi dan diversifikasi
energi.
5. Kebijakan, Strategi & Program
a. Regulasi , Institusi Dan Perencanaan
Kebijakan meliputi : Pembenahan Regulasi ,
Pemantapan Capacity Building dan
penyelesaian /Set Up Master Plan/Grand
Design;
Strategi meliputi : Menyempurnakan peraturan
perundang-undangan yang mengatur
Transportasi Perkotaan, Memberdayakan
peran pemerintah daerah maupun pusat dalam
memprioritaskan angkutan umum Perkotaan
(perintis), Pengembangan Public Private
Partnership (PPP) dalam pembangunan
transportasi perkotaan, Pemanfaatan Dana
Alokasi Khusus (DAK);
Program meliputi : Peraturan Pemerintah dari
UU No 22 Tahun 2009 ,Penyusunan Norma
dan Standar lainnya, Penyusunan
Roadmap/Master Plan Transportasi Perkotaan,
Kegiatan konsolidasi transportasi perkotaan,
Master Plan Kota, Pembentukan Urban
Transport Information Centre (UTIC).
b. Prasarana
Kebijakan meliputi : Pembangunan prasarana
transportasi dengan Pengembangan konsep
integrasi tata guna lahan dan transportasi;
Bimbingan Teknis, Penyuluhan dan Sosialisasi Transportasi Perkotaan Bab III - 31 Tahun Anggaran 2011
Strategi meliputi : Pengembangan konsep
Transport Oriented Development (TOD)
dengan memadukan perencanaan transportasi
dengan tata guna lahan (UU Tata Ruang),
Pengembangan fasilitas pejalan kaki dan
Pesepeda;
Program meliputi : Pengembangan kota-kota
percontohan transportasi perkotaan (Kota
Raya, Besar, Sedang dan Kecil, Kawasan
Timur dan Barat).
c. Lalu Lintas
Kebijakan meliputi : Peningkatan kelancaran
lalu lintas;
Strategi meliputi : Penataan penggunaan
Sepeda motor, Pengembangan Intelligent
Transport System, Penerapan Traffic Demand
Management (TDM);
Program meliputi : Kajian penataan sepeda
motor, Percontohan lajur khusus; Usulan
produksi sepeda motor ber cc kecil dan
bertenaga listrik dan hybrid, Pengembangan
ATCS (Area Traffic Control System), Variable
Message Sign (VMS), System Navigasi pada
Kota Besar dan Metropolitan, Pembatasan lalu
lintas, Electronic Road Pricing (ERP).
d. Angkutan Umum
Kebijakan meliputi : Keberpihakan pada
penggunaan dan pengembangan angkutan
umum;
Strategi meliputi : Mengembangkan angkutan
umum yang mampu menjangkau seluruh
kawasan perkotaan dan mampu melayani
Bimbingan Teknis, Penyuluhan dan Sosialisasi Transportasi Perkotaan Bab III - 32 Tahun Anggaran 2011
seluruh lapisan masyarakat yang handal dan
berkelanjutan, Menjamin kepastian dan
keberlangsungan pelayanan angkutan umum
dengan penetapan Standar Pelayanan
Minimal;
Program meliputi : Pengembangan angkutan
massal BRT (Bus Rapid Transit/ busway) pada
Kota Besar dan Metropolitan, Pengembangan
angkutan bus sedang untuk Kota Sedang
melalui DAMRI, Pengembangan angkutan
pelajar/perintis, Integrasi angkutan perkotaan,
Pengembangan sistem pembayaran yang lebih
akuntabel dan terintegrasi (Smart Card),
Penerapan sistem tender untuk perizinan.
e. Lingkungan
Kebijakan meliputi : Pengembangan
Transportasi Perkotaan Yang Berkelanjutan
(Sustainable Transport) dan Pengembangan
sistem transportasi nasional yang rendah emisi
(Low Emission Transport);
Strategi meliputi : Mendayagunakan
penggunaan bahan bakar alternatif (Perpres
5/2006), Meningkatkan kelaikan sarana
kendaraan bermotor, Pencegahan dampak
negatif pembangunan terhadap lalu lintas;
Program meliputi : Sosialisasi Tata Cara
Mengemudi (Smart Driving), Land Use Control
(Analisis Dampak Lalu Lintas), Diversifikasi
Bahan Bakar, Peningkatan Teknologi
Kendaraaan.
6. Pelaksanaan Bantuan Teknis
Bimbingan Teknis, Penyuluhan dan Sosialisasi Transportasi Perkotaan Bab III - 33 Tahun Anggaran 2011
a. Bantuan Teknis Pemerintah Pusat Kepada
Pemerintah Daerah (Bidang Transportasi
Perkotaan) Berpedoman Peraturan Menteri
Perhubungan Nomor KM 51 Tahun 2007 Tentang
Pedoman Penyelenggaraan Percontohan
Transportasi Darat;
b. Persyaratan Untuk Daerah/Lokasi/Wilayah/Kota
Percontohan/Kegiatan (Permenhub Nomor KM. 51
Tahun 2007) :
Adanya komitmen/kesanggupan daerah dalam
penyelenggaraan & pembiayaan;
Kesiapan administratif Pemda di bid.
transportasi meliputi regulasi, kelembagaan &
memiliki master plan transportasi;
Kondisi prasarana, sarana, dan lalu lintas
transportasi darat yang memadai;
Pernah mengikuti kegiatan dan/atau lomba di
bidang transportasi seperti Penghargaan
Wahana Tata Nugraha, AKUT, bimbingan
teknis, penguji teladan dll;
Memperhatikan aspek pemerataan &
keseimbangan wilayah.
c. Bentuk – bentuk Bantuan Teknis Bidang
Transportasi Perkotaan :
Penyusunan Rencana Induk Transportasi
Perkotaan
Bantuan teknis sebagai kota/kawasan
percontohan;
Pengembangan Sistem Angkutan Umum
Massal (SAUM)
Bimbingan Teknis, Penyuluhan dan Sosialisasi Transportasi Perkotaan Bab III - 34 Tahun Anggaran 2011
Bantuan teknis ATCS dan Intelligent Transport
System (I.T.S.);
Bantuan teknis untuk studi/perencanaan dan
penerapannya;
Pengembangan sarana angkutan pelajar
Bantuan teknis perlengkapan jalan
diperkotaan;
Pengembangan Gasifikasi/Converter Kit dan
S.P.B.G..
Bantuan teknis prasarana ramah lingkungan
(daerah pejalan kaki, jalur sepeda)
d. Kriteria Pemberian Bantuan Teknis sebagai Kota
Percontohan :
Untuk kota-kota Kecil dan Sedang
diprioritaskan yang pernah mengikuti
Penghargaan Wahana Tata Nugraha;
Adanya komitmen dari Pemerintah Daerah
untuk mengembangkan sistem transportasi
perkotaan sesuai dengan kaidah-kaidah
transportasi;
Adanya Kepmenhub tentang penetapan
sebagai kota percontohan;
Adanya kerjasama Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah, dituangkan dalam
Kesepakatan Bersama (MOU);
Proyek-proyek percontohan (pilot project) yang
meliputi : Penyusunan Rencana Umum
Transportasi Perkotaan, Pengembangan
angkutan umum, Penerapan manajemen dan
rekayasa lalu lintas, Pembangunan fasilitas-
fasilitas pendukung, Penegakan hukum;
Bimbingan Teknis, Penyuluhan dan Sosialisasi Transportasi Perkotaan Bab III - 35 Tahun Anggaran 2011
Skema pengembangan transportasi didasarkan
pada hasil proyek-proyek percontohan, untuk
diterapkan secara komprehensif oleh
Pemerintah Kota ke seluruh kawasan
perkotaan, sehingga memiliki suatu sistem
transportasi yang dapat menjadi acuan bagi
kawasan-kawasan perkotaan sejenis lainnya.
e. Kriteria Pemberian Bantuan Teknis sebagai
Kawasan Percontohan :
Untuk suatu kawasan (jasa, pemukiman,
pariwisata, dll) di wilayah perkotaan bagi kota-
kota metropolitan, besar, sedang dan kecil,
diprioritaskan yang pernah mengikuti
Penghargaan Wahana Tata Nugraha;
Adanya komitmen dari Pemerintah Daerah
untuk mengembangkan sistem transportasi
perkotaan pada kawasan percontohan, sesuai
dengan kaidah-kaidah transportasi;
Adanya kerjasama Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah, dituangkan dalam
Kesepakatan Bersama (MOU);
Skema pengembangan transportasi didasarkan
pada tujuan untuk peningkatan kualitas
lingkungan atau keterpaduan moda;
Proyek-proyek kawasan percontohan (pilot
project) dapat meliputi : Pengembangan
angkutan umum, Penerapan manajemen dan
rekayasa lalu lintas, Pembangunan fasilitas-
fasilitas pendukung.
f. Kriteria Pemberian Bantuan Teknis untuk
Pengembangan Sistem Angkutan Umum Massal
(S.A.U.M.) & Intelligent Transport System (I.T.S.) :
Bimbingan Teknis, Penyuluhan dan Sosialisasi Transportasi Perkotaan Bab III - 36 Tahun Anggaran 2011
Untuk kawasan perkotaan metropolitan dan
besar (penduduk > 500.000 jiwa);
Adanya komitmen dari Pemerintah Daerah
untuk mengembangkan S.A.U.M. berbasis
jalan dan I.T.S. di wilayahnya;
Adanya kerjasama Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah, dituangkan dalam
Kesepakatan Bersama (MOU);
Adanya “sharing” pendanaan antara
Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat.
g. Bantuan Teknis untuk Studi/Perencanaan dan
penerapannya :
Untuk kota-kota metropolitan, besar, sedang
dan kecil;
Bantuan teknis dalam kaitan : Perencanaan
rencana umum transportasi perkotaan,
Perencanaan dan penerapan angkutan umum,
Perencanaan dan penerapan Manajemen Lalu
Lintas, Dll.
h. Bantuan Teknis sarana Angkutan Pelajar dan
Perlengkapan Jalan :
Untuk kota-kota Metropolitan, Besar, Sedang
dan Kecil;
Bantuan teknis dalam kaitan : Sarana angkutan
pelajar, Perlengkapan jalan, Dll.
i. Bantuan Teknis Bidang Transportasi Perkotaan :
Penyusunan Pola Pengembangan jaringan
Transportasi untuk Wilayah Aglomerasi;
Pembangunan ATCS & APILL Tenaga Surya di
Wilayah Perkotaan;
Bimbingan Teknis, Penyuluhan dan Sosialisasi Transportasi Perkotaan Bab III - 37 Tahun Anggaran 2011
Implementasi Program Pengadaan Converter
Kit di DKI Jakarta telah selesai dilaksanakan
terhadap 1755 unit taksi;
Peningkatan pelayanan angkutan umum
dibeberapa kota melalui pembangunan bus
Perum Damri;
Peningkatan pelayanan angkutan umum bagi
pelajar melalui pembangunan bus sekolah
dibeberapa kota.
B. Kebijakan dan Implementasi Dana Alokasi Khusus (DAK)
1. Definisi DAK
Bersumber dari Pendapatan APBN;
Dialokasikan kepada daerah tertentu;
Membantu mendanai kegiatan khusus;
Merupakan urusan daerah sesuai prioritas nasional
2. Tujuan
Membantu daerah tertentu;
Mendanai kebutuhan sarana dan prasarana
pelayanan dasar masyarakat; dan
Untuk mendorong percepatan pembangunan
daerah dan pencapaian sasaran prioritas
nasional.
3. Kriteria Pengalokasian Dana Alokasi Khusus (DAK)
Kriteria DAK yang meliputi Kriteria Umum, Kriteria
Khusus, & Kriteria Teknis.
Kriteria Umum ditetapkan dengan
mempertimbangkan kemampuan keuangan
dalam APBD.
Bimbingan Teknis, Penyuluhan dan Sosialisasi Transportasi Perkotaan Bab III - 38 Tahun Anggaran 2011
Kriteria Khusus ditetapkan dengan
memperhatikan peraturan perundang-undangan
dan karakteristik daerah.
Kriteria Teknis ditetapkan oleh Kementerian
Negara/Departemen Teknis
4. Isue – Isue Kelembagaan DAK Pusat & Daerah
Pusat
Koordinasi dalam pengalokasian dan
pemantauan pelaksanaan DAK
Keseragaman sistem pelaporan
Sinergitas Pusat-Daerah
Sistem e-monev
Daerah
Pembentukan Lembaga di tingkat provinsi dan
kab/kota.
Koordinasi dan functioning lembaga di provinsi
dan kab/kota.
5. Arah Kebijakan DAK Dalam RKP Tahun 2012
Mendukung Prioritas Nasional RPJMN 2010-
2014.
Prioritas untuk daerah-daerah kemampuan
keuangan rendah dalam membiayai pelayanan
publik (sesuai SPM).
Prioritas untuk mendanai kegiatan2 cross cutting
sektor yang prioritas nasional & bersifat
kewilayahan.
Meningkatkan bertahap pagu nasional DAK
untuk meningkatkan efektivitasnya dalam
mendukung pencapaian sasaran prioritas
nasional, yang disertai dengan:
Bimbingan Teknis, Penyuluhan dan Sosialisasi Transportasi Perkotaan Bab III - 39 Tahun Anggaran 2011
a. Upaya mempertajam perencanaan dan
penghitungan alokasi DAK berdasarkan
kerangka pengeluaran jangka menengah
dan penganggaran berbasis kinerja,
b. Meningkatkan koordinasi pengelolaan DAK
secara utuh dan terpadu di pusat dan
daerah,
c. Meningkatkan sinkronisasi kegiatan DAK
dengan kegiatan lain yang didanai APBN
dan APBD,
d. Meningkatkan pengawasan terhadap
pelaksanaan kegiatan DAK di daerah.
6. Harapan ke Depan
Melalui forum koordinasi semacam ini dapat
memperkuat sinergi kelembagaan tingkat Pusat
terhadap pengelolaan DAK di Daerah.
C. Penyusunan Rencana Induk Transportasi Perkotaan
1. Permasalahan Utama
Kinerja sistem jaringan jalan kurang mendukung
sistem pergerakan;
(Perbandingan antara panjang jalan dan total area
tidak seimbang)
Kurangnya jaringan transportasi perkotaan untuk
mendukung operasional kendaraan angkutan
umum; (Contoh: Sistem jaringan angkutan umum
yang belum terkoordinasi dengan baik dengan
sistem jaringan jalan penghubung )
Bimbingan Teknis, Penyuluhan dan Sosialisasi Transportasi Perkotaan Bab III - 40 Tahun Anggaran 2011
Pola jaringan transportasi perkotaan yang kurang
terintegrasi dalam mendukung pergerakan antar
moda;
Perencanaan Transportasi tidak terintegrasi
dengan perencanaan tata ruang (land used)
Kurangnya data base pada setiap daerah
2. Anatomi Penetapan Sasaran dan Arah Kebijakan
Pengembangan LLAJ
Tujuan
Sasaran dan arah kebijakan pengembangan sistem
LLAJ Jalan nasional
Sasaran dan arah kebijakan pengembangan sistem
LLAJ Jalan Provinsi
Sasaran dan arah kebijakan pengembangan sistem
LLAJ Jalan Kabupaten/Kota
3. Rencana Induk Jaringan LLAJ (Pasal 15)
a. Untuk mewujudkan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
yang terpadu dilakukan pengembangan Jaringan
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berpedoman
pada Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan.
b. Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan Nasional/ Provinsi/ Kabupaten/ Kota.
c. Perkiraan perpindahan orang dan/atau barang
menurut asal tujuan perjalanan (O/D) lingkup
Nasional/ Provinsi/ Kabupaten/ Kota;
d. Arah dan kebijakan peranan Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan Nasional/ Provinsi/ Kabupaten/
Kota dalam keseluruhan moda transportasi;
e. Rencana lokasi dan kebutuhan Simpul Nasional/
Provinsi/ Kabupaten/ Kota; dan
Bimbingan Teknis, Penyuluhan dan Sosialisasi Transportasi Perkotaan Bab III - 41 Tahun Anggaran 2011
f. Rencana kebutuhan Ruang Lalu Lintas Nasional/
Provinsi/ Kabupaten/ Kota.
4. Dokumen Perencanaan yang Wajib Diperhatikan
a. Untuk Rencana Induk LLAJ Nasional Untuk Antar
Kota Yang Melebihi Wilayah Provinsi
b. Rencana Induk LLAJ Nasional Untuk Perkotaan
Yang Melebihi Wilayah Provinsi
5. Bantuan Teknis Penyusunan Rencana Induk /
Masterplan Transportasi Perkotaan
Penyusunan Master Plan Jaringan Transportasi
Perkotaan pada Kawasan Aglomerasi
Maminasata (2008)
Penyusunan Master Plan Jaringan Transportasi
Perkotaan Pada Kawasan Aglomerasi
Lubuksangkarpaya (Lubuk Basung, Bukit Tinggi,
Batu Sangkar, Padang Panjang, Payakumbuh)
(2008)
Penyusunan Master Plan Jaringan Transportasi
Perkotaan pada Kawasan Aglomerasi Bandung
Raya (2008)
Penyusunan Master Plan Pola Transportasi Makro
(PTM) di Jabodetabek Tahap 1 (2009)
Penyusunan Master Plan Jaringan Transportasi
Perkotaan pada Kawasan Perkotaan Aglomerasi
Bandar Lampung dan sekitarnya (2009)
Penyusunan Master Plan Jaringan Transportasi
Perkotaan pada Kawasan Aglomerasi
PALAPA(Padang, Lubuk Alung, Pariaman) (2009)
Penyusunan Rencana Induk Transportasi
Perkotaan pada Kawasan Kota AMBON dan
Sekitarnya (Tahun 2010)
Bimbingan Teknis, Penyuluhan dan Sosialisasi Transportasi Perkotaan Bab III - 42 Tahun Anggaran 2011
Penyusunan Rencana Induk Transportasi
Perkotaan pada Kawasan Kota MATARAM dan
Sekitarnya (Tahun 2010)
Penyusunan Rencana Induk Transportasi
Perkotaan pada Kawasan Kota SAMARINDA dan
Sekitarnya (Tahun 2010)
Penyusunan Rencana Induk Transportasi
Perkotaan pada Kawasan Kota PALEMBANG dan
Sekitarnya (Tahun 2011)
Penyusunan Rencana Induk Transportasi
Perkotaan pada Kawasan Kota MEBIDANG dan
Sekitarnya (Tahun 2011)
Penyusunan Rencana Induk Transportasi
Perkotaan pada Kawasan Kota TEGAL dan
Sekitarnya (Tahun 2011)
D. Penghargaan Wahana Tata Nugraha;
1. Dasar Kegiatan :
a. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 5
Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian
Penghargaan Wahana Tata Nugraha;
b. Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan
Darat Nomor: SK.2496/AJ.406/DRJD/2007,
Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penilaian
Penghargaan Wahana Tata Nugraha, Tanggal 19
Juni 2007;
c. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KP. 259
2011 tentang Pembentukan Panitia Pelaksana
Tingkat Nasional Penghargaan Wahana Tata
Nugraha Tahun 2011.
Bimbingan Teknis, Penyuluhan dan Sosialisasi Transportasi Perkotaan Bab III - 43 Tahun Anggaran 2011
2. Visi : Terciptanya penyelenggaraan transportasi
perkotaan yang selamat, tertib, lancar, efisien, handal
dan berkelanjutan;
3. Misi : Mendorong Pemda (Prov/Kab/Kota) untuk
mewujudkan penyelenggaraan transportasi perkotaan
yang selamat, tertib, lancar, efisien, handal dan
berkelanjutan.
4. Maksud Dan Tujuan
a. Mendorong dan membina pemerintah daerah
provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota
dalam meningkatkan tertib lalu lintas dan angkutan
kota;
b. Mendorong peran serta masyarakat dalam upaya
meningkatkan disiplin berlalu lintas;
c. Memfasilitasi Pemerintah Daerah Provinsi dan
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam
meningkatkan tertib lalu lintas dan angkutan kota
dalam rangka mewujudkan pelayanan angkutan
umum sebagai pelayanan publik dan sistem
transportasi perkotaan yang handal dan
berkelanjutan;
d. Mendorong peran serta masyarakat dalam upaya
meningkatkan disiplin berlalu lintas di jalan;
e. Mendorong terwujudnya sistem transportasi kota
yang efektif, berkualitas, tertib, lancar, aman,
cepat, teratur, selamat, nyaman dan efisien.
5. Tahapan Penilaian :
a. Tahap I (Administrasi Oleh Panitia Tingkat
Propinsi)
Bimbingan Teknis, Penyuluhan dan Sosialisasi Transportasi Perkotaan Bab III - 44 Tahun Anggaran 2011
b. Tahap II (Survey Oleh Panitia Tingkat Provinsi
dan Akademisi di damping oleh Panitia Tingkat
Nasional sebagai Suvervisi)
c. Tahap III (Paparan Hasil Tinjauan Lapangan Oleh
Panitia Tingkat Nasional)
6. Kriteria Peserta WTN
Dengan Rumus : P = N + M + 3
Keterangan : P = Peserta
N = Jumlah kota yang mendapat
Penghargaan
pada tahun sebelumnya
M = Jumlah kota yang
mendapat Plakat atau sertifikat
pada tahun sebelumnya
3 = Jumlah peserta/kota baru
7. Penghargaan Yang Diberikan :
a. Penghargaan Penghargaan Wahana Tata
Nugraha :
Plakat Tertib Lalu Lintas dan Angkutan Kota
Bobot Nilai Rata-rata hasil penilaian lapangan
oleh Panitia Tingkat Nasional adalah masuk
dalam kisaran antara 65 dan 75 (65≤X≤75).
Penghargaan Wahana Tata Nugraha
Bobot Nilai Rata-rata hasil penilaian lapangan
oleh Panitia Tingkat Nasional adalah lebih
besar dari 75 (X >75).
Penghargaan Wahana Tata Nugraha Kencana
Mendapat penghargaan WTN sebanyak 5
(lima) kali berturut – turut dengan nilai semakin
meningkat.
Bimbingan Teknis, Penyuluhan dan Sosialisasi Transportasi Perkotaan Bab III - 45 Tahun Anggaran 2011
Penghargaan Wahana Tata Nugraha
Wirakarya
Diberikan kepada Pemerintah Daerah yang
mempunyai prakarsa dan implementasi yang
sangat menonjol dan luar biasa dalam
mewujudkan penyelenggaraan transportasi
perkotaan.
Penghargaan Wahana Tata Nugraha Wiratama
Diberikan kepada Pemerintah Daerah yang
mengikutsertakan peserta kota/kabupaten :
Provinsi yang memiliki kab./kota sejumlah
<10, peserta 75% dari jumlah kota/kab.
Provinsi yang memiliki kab./kota sejumlah
10 - 20, peserta 65% dari jumlah kota/kab.
Provinsi yang memiliki kab./kota sejumlah
21 - 23, peserta 55% dari jumlah kota/kab.
Provinsi yang memiliki kab./kota sejumlah
>31, peserta 45% dari jumlah kota/kab. Dan
25% kota/kab. Tersebut yang mendapat
Penghargaan Wahana Tata Nugraha.
Penghargaan Wahana Tata Nugraha Wiratama
Kencana
Diberikan kepada Pemerintah Daerah yang
telah mendapat Penghargaan Wahana Tata
Nugraha Wiratama sebnayak 5 (lima) kali
berturut-turut.
Penghargaan Wahana Tata Nugraha Kategori
Lalu Lintas
Diberikan kepada kota/kabupaten yang
mendapatkan jumlah nilai tertinggi untuk
seluruh penilaian pada indikator yang terkait
dengan kinerja penyelenggaraan Lalu Lintas
Bimbingan Teknis, Penyuluhan dan Sosialisasi Transportasi Perkotaan Bab III - 46 Tahun Anggaran 2011
dan Kinerja pelaksanaan Sistem Lalu Lintas
jalan.
Penghargaan Wahana Tata Nugraha Kategori
Angkutan
Diberikan kepada kota/kabupaten yang
mendapatkan jumlah nilai tertinggi untuk
seluruh penilaian pada indikator yang terkait
dengan kinerja penyelenggaraan Angkutan
transportasi perkotaan.
8. Keuntungan Pemerintah Kota/Kabupaten Mengikuti
Penghargaan Wahana Tata Nugraha : Untuk Kota-
kota yang aktif mengikuti Penghargaan Wahana
Tata Nugraha, rekomendasi yang telah diberikan oleh
Tim penilai sangat bermanfaat terhadap
pembangunan kota-kota, hal ini terlihat dengan
banyaknya kota-kota yang telah membangun dan
memperbaiki system Transpostasi perkotaannya,
baik Prasarana, sarana, disiplin,
kelembagaan/organisasi dan koordinasi antar
instansi, dilain fihak pemerintah pusat telah
memberikan bantuan konsultasi maupun fisik
terhadap kota-kota penerima Penghargaan
Penghargaan Wahana Tata Nugraha dan akan terus
melakukan pembinaan teknis.
9. Manfaat Penghargaan Wahana Tata Nugraha
Diserahkan Di Istana Negara Oleh Presiden R.I :
Untuk memberikan semangat dan motivasi yang tinggi
kepada para Gubernur, Walikota dan Bupati agar
terus meningkatkan dan membangun sektor
Transportasi khususnya transportasi perkotaan di
daerah masing-masing, dan keberhasilan dari
Bimbingan Teknis, Penyuluhan dan Sosialisasi Transportasi Perkotaan Bab III - 47 Tahun Anggaran 2011
Penghargaan Tertib Lalu Lintas dan Angkutan Kota,
bukan sekedar perolehan Penghargaan WTN, namun
dari pencapaian Kinerja Transportasi Perkotaan yang
berkelanjutan.
E. Kesimpulan/Hal-Hal Yang Perlu Didiskusikan
a. Untuk melakukan pembangunan dan
pengembangan transportasi perkotaan secara
terintegrasi perlu segera disusun Master Plan /
Rencana Induk Transportasi Perkotaan oleh
provinsi/kabupaten/kota sehingga pelaksanaannya
akan lebih terarah. Sebagai awal perlu segera
menyusun Master Plan / Rencana Induk
Transportasi Perkotaan wilayah Banjarmasin dan
Sekitarnya (Kawasan Aglomerasi). seperti
Banjarbakula;
b. Perlu segera membenahi sistem transportasi
perkotaan di Kota/Kab. di Provinsi Kalimantan
Selatan untuk meningkatkan pelayanan kepada
masyarakat, seperti :
Sarana;
Prasarana.
c. Kabupaten/Kota di Provinsi Papua diharapkan
dapat mengikuti kegiatan “Penghargaan Wahana
Tata Nugraha” pada tahun 2012 sebagai upaya
melakukan pembinaan dan meningkatkan
komunikasi antara Pusat dan Daerah;
d. Perlu segera dibangun dan dikembangkan
Angkutan Pemadu Moda yang melayani trayek
Bimbingan Teknis, Penyuluhan dan Sosialisasi Transportasi Perkotaan Bab III - 48 Tahun Anggaran 2011
antara Bandara Syamsoedin Nooor ke Wilayah
Sekitarnya;
e. Untuk meningkatkan keselamatan pengguna jalan,
hal-hal yang perlu diperhatikan antara lain;
a) Pelaksanaan dan Penerapan Manajemen
Keselamatan Jalan (Road Safety Management)
b) Peningkatan Infrastruktur termasuk
peningkatan pemasangan fasilitas keselamatan
jalan terutama rambu, marka dan Pagar
Pengaman Jalan (Guardril);
c) Menjaga kondisi kendaraan yang lebih
menjamin keselamatan (Safer Vehicle);
d) Peningkatan perilaku pengguna jalan (Road
User Behaviour);
e) Peningkatan Penanganan Pasca Kecelakaan
(Post Crash Care).
f. Penerapan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas
sesuai dengan kondisi dan kebutuhan sehingga
dapat meningkatkan kapasitas jalan dan
meningkatkan pergerakan pengguna jalan, seperti
Penertiban Parkir di badan jalan, pengaturan
penggunaan kendaraan pribadi, pemberian
prioritas bagi pejalan kaki;
g. Untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan
angkutan umum perlu dilakukan pembaharuan
sistem Angkutan yang ada dengan
mempertimbangkan kebutuhan dan penyediaan
sarana angkutan yang memenuhi standar
pelayanan minimal, jika dimungkinkan dengan
pengembangan dan pembagunan angkutan umum
massal berbasis jalan;
Bimbingan Teknis, Penyuluhan dan Sosialisasi Transportasi Perkotaan Bab III - 49 Tahun Anggaran 2011
h. Pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam
melakukan pengaturan dan pengawasan lalu lintas
dan angkutan jalan seperti pembangunan Area
Traffic Control System (ATCS);
i. Penerapan Analisis Dampak Lalu Lintas
(Andalalin) terhadap pembangunan dan
pengembangan pusat-pusat kegiatan untuk
mengetahui sejauh mana efek-efek yang
ditimbulkan oleh lalu lintas yang
dibangkitkan/ditarik dan menjadikan Andalalin
merupakan persyaratan untuk memperoleh Ijin
Mendirikan Bangunan (IMB) dan dituangkan
dalam regulasi Pemerintah Daerah setempat;
j. Untuk perencanaan dan pelaksanaan program /
kegiatan perlu didukung dengan ketersediaan
Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki
kapasitas dan kompetensi yang sesuai serta
jumlah pendanaan yang memadai;
k. Tindaklanjut dari kegiatan Bimbingan Teknis,
Penyuluhan dan Sosialisasi Transportasi
Perkotaan ini akan dilaksanakan dan dikoordinir
oleh Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan
Selatan.
3.3. Provinsi Sulawesi Tengah
3.1.1 Resume Pemaparan
A. Kebijakan Umum Transportasi Perkotaan
Isi dari pemaparan Kebijakan Umum Transportasi
Perkotaan meliputi :
1. Permasalahan dan Tantangan
Bimbingan Teknis, Penyuluhan dan Sosialisasi Transportasi Perkotaan Bab III - 50 Tahun Anggaran 2011
Kinerja sistem jaringan jalan kurang mendukung
sistem pergerakan;
(Perbandingan antara panjang jalan dan total area
tidak seimbang)
Kurangnya jaringan transportasi perkotaan untuk
mendukung operasional kendaraan angkutan
umum; (Contoh: Sistem jaringan angkutan umum
yang belum terkoordinasi dengan baik dengan
sistem jaringan jalan penghubung )
Pola jaringan transportasi perkotaan yang kurang
terintegrasi dalam mendukung pergerakan antar
moda;
Perencanaan Transportasi tidak terintegrasi
dengan perencanaan tata ruang (land used);
Kurangnya data base pada setiap daerah.
2. Akar Masalah
Infrastruktur transportasi dibangun dengan
orientasi pergerakan kendaraan bermotor, bukan
pergerakan manusia;
Insentif untuk Public Transport kurang, disinsentif
untuk Private Transport kurang;
Investasi untuk angkutan massal tidak tepat dari
segi waktu dan jenis moda;
Perencanaan transportasi tidak bersinergi dengan
perencanaan tata guna lahan;
Disiplin dan Law Enforcement tidak maksimal.
3. Review UU LLAJ No.22/2009 berkaitan dengan
transportasi perkotaan
Kewajiban Menyediakan Angkutan Umum (pasal
139)
Bimbingan Teknis, Penyuluhan dan Sosialisasi Transportasi Perkotaan Bab III - 51 Tahun Anggaran 2011
Angkutan umum diselenggarakan dalam upaya
memenuhi kebutuhan angkutan umum yang
selamat, aman, nyaman dan efisien;
Pemerintah wajib menjamin tersedianya
angkutan umum sebagaimana pada ayat
diatas.
Standar Pelayanan Angkutan Orang (Pasal
141/198);
Untuk mewujudkan standar pelayanan jasa
angkutan umum pemerintah menetapkan suatu
Standar Pelayanan Minimal (SPM);
Subsidi Angkutan Umum (Pasal 185);
Tarif penumpang kelas ekonomi ditetapkan
Pemerintah/Daerah;
Tarif kelas ekonomi dapat diberi Subsidi oleh
Pemerintah/Daerah.
Angkutan Massal (pasal 158 ayat (1))
Pemerintah wajib menjamin ketersediaan
angkutan massal berbasis jalan untuk
memenuhi kebutuhan angkutan orang dengan
kendaraan bermotor umum dikawasan
perkotaan (kawasan megapolitan, metropolitan
dan perkotaan besar)
Angkutan Massal (pasal 158 ayat (2))
Angkutan massal harus didukung dengan :
Bus berkapasitas angkut massal;
Lajur khusus;
Trayek angkutan umum missal yang tidak
berhimpitan;
Angkutan pengumpan.
Izin Angkutan Umum (pasal 174)
Bimbingan Teknis, Penyuluhan dan Sosialisasi Transportasi Perkotaan Bab III - 52 Tahun Anggaran 2011
Dilaksanakan melalui seleksi / pelelangan
Penyediaan jasa angkutan umum
dilaksanakan oleh BUMN/D atau Badan
Hukum lain (Pasal 139) & wajib asuransi
kecelakaan penumpang dan awak(Pasal
237)/pelanggaran 6 bln/Rp1,5 jt (Pasal 313)
Izin satu trayek atau berupa KAWASAN
Perpanjangan izin harus melalui seleksi/lelang
Wajib mengoperasikan sesuai SPM (Pasal
177)
Pemerintah wajib menjaga keseimbangan
supply /demand (Pasal 197)
Rencana Umum Jaringan Trayek (pasal 145)
Penyusunan dilakukan berkordinasi dengan
instansi terkait
Jaringan trayek perkotaan disusun
berdasarkan kawasan perkotaan (otonom; bgn
kabupaten dengan ciri kota; kawasan bgn dari
>= 2 daerah yang memiliki ciri kota)
Penetapan jaringan trayek oleh
Pemerintah/daerah sesuai wilayah (dlm
wilayah kota/kabupaten perlu mendapatkan
persetujuan dari Menteri (Pasal 148)
Berhenti ditempat yang ditentukan ( tidak perlu
harus terminal/ (Pasal 143), kecuali
AKAP/AKDP)
Manajemen Kebutuhan Lalin (pasal 133)
Penyelenggaraan manajemen kebutuhan lalu
lintas untuk meningkatkan efisiensi dan
efektivitas penggunaan ruang lalu lintas dan
mengendalikan pergerakan lalu lintas, yang
Bimbingan Teknis, Penyuluhan dan Sosialisasi Transportasi Perkotaan Bab III - 53 Tahun Anggaran 2011
salah satunya dilakukan dengan cara
pengenaan retribusi pengendalian lalu lintas
atau dikenal dengan road pricing
Analisis Dampak Lalu Lintas (pasal 109 – 101)
Analisis dampak lalu lintas diwajibkan untuk
Setiap rencana pembangunan pusat kegiatan,
permukiman dan infrastruktur yang akan
menimbulkan gangguan Keamanan,
Keselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan. Andalalin dilakukan
oleh lembaga konsultan yang memiliki tenaga
ahli bersertifikat.
4. Arah Kebijakan
Pengembangan Transportasi Perkotaan yang
didasarkan kepada Master Plan Pengembangan
Transportasi Perkotaan;
Pembangunan angkutan perkotaan diarahkan
pada penyesuaian bentuk angkutan penyusutan
paratransit angkutan massal, dengan pelayanan
sesuai SPM;
Pengembangan transportasi perkotaan kepada
bentuk Jaringan dan wilayah Aglomerasi;
Pengembangan konsep pembatasan penggunaan
kendaraan, Traffic Demand Management (TDM);
Pemanfaatan teknologi modern untuk penataan
lalu lintas untuk kota raya dan besar, Intelligent
Transport System (ITS);
Pengembangan transportasi pemadu moda untuk
menjalin keterhubungan pusat kota dengan outlet
seperti bandar udara dan pelabuhan laut serta
pembenahan fasilitas intermoda;
Bimbingan Teknis, Penyuluhan dan Sosialisasi Transportasi Perkotaan Bab III - 54 Tahun Anggaran 2011
Pengembangan transportasi perkotaan yang
ramah lingkungan, konservasi dan diversifikasi
energi.
5. Kebijakan, Strategi & Program
a. Regulasi , Institusi Dan Perencanaan
Kebijakan meliputi : Pembenahan Regulasi ,
Pemantapan Capacity Building dan
penyelesaian /Set Up Master Plan/Grand
Design;
Strategi meliputi : Menyempurnakan peraturan
perundang-undangan yang mengatur
Transportasi Perkotaan, Memberdayakan
peran pemerintah daerah maupun pusat dalam
memprioritaskan angkutan umum Perkotaan
(perintis), Pengembangan Public Private
Partnership (PPP) dalam pembangunan
transportasi perkotaan, Pemanfaatan Dana
Alokasi Khusus (DAK);
Program meliputi : Peraturan Pemerintah
dari UU No 22 Tahun 2009 ,Penyusunan
Norma dan Standar lainnya, Penyusunan
Roadmap/Master Plan Transportasi Perkotaan,
Kegiatan konsolidasi transportasi perkotaan,
Master Plan Kota, Pembentukan Urban
Transport Information Centre (UTIC).
b. Prasarana
Kebijakan meliputi : Pembangunan prasarana
transportasi dengan Pengembangan konsep
integrasi tata guna lahan dan transportasi;
Strategi meliputi : Pengembangan konsep
Transport Oriented Development (TOD)
Bimbingan Teknis, Penyuluhan dan Sosialisasi Transportasi Perkotaan Bab III - 55 Tahun Anggaran 2011
dengan memadukan perencanaan transportasi
dengan tata guna lahan (UU Tata Ruang),
Pengembangan fasilitas pejalan kaki dan
Pesepeda;
Program meliputi : Pengembangan kota-
kota percontohan transportasi perkotaan (Kota
Raya, Besar, Sedang dan Kecil, Kawasan
Timur dan Barat).
c. Lalu Lintas
Kebijakan meliputi : Peningkatan kelancaran
lalu lintas;
Strategi meliputi : Penataan penggunaan
Sepeda motor, Pengembangan Intelligent
Transport System, Penerapan Traffic Demand
Management (TDM);
Program meliputi : Kajian penataan sepeda
motor, Percontohan lajur khusus; Usulan
produksi sepeda motor ber cc kecil dan
bertenaga listrik dan hybrid, Pengembangan
ATCS (Area Traffic Control System), Variable
Message Sign (VMS), System Navigasi pada
Kota Besar dan Metropolitan, Pembatasan lalu
lintas, Electronic Road Pricing (ERP).
d. Angkutan Umum
Kebijakan meliputi : Keberpihakan pada
penggunaan dan pengembangan angkutan
umum;
Strategi meliputi : Mengembangkan angkutan
umum yang mampu menjangkau seluruh
kawasan perkotaan dan mampu melayani
seluruh lapisan masyarakat yang handal dan
berkelanjutan, Menjamin kepastian dan
Bimbingan Teknis, Penyuluhan dan Sosialisasi Transportasi Perkotaan Bab III - 56 Tahun Anggaran 2011
keberlangsungan pelayanan angkutan umum
dengan penetapan Standar Pelayanan
Minimal;
Program meliputi : Pengembangan angkutan
massal BRT (Bus Rapid Transit/ busway) pada
Kota Besar dan Metropolitan, Pengembangan
angkutan bus sedang untuk Kota Sedang
melalui DAMRI, Pengembangan angkutan
pelajar/perintis, Integrasi angkutan perkotaan,
Pengembangan sistem pembayaran yang lebih
akuntabel dan terintegrasi (Smart Card),
Penerapan sistem tender untuk perizinan.
e. Lingkungan
Kebijakan meliputi : Pengembangan
Transportasi Perkotaan Yang Berkelanjutan
(Sustainable Transport) dan Pengembangan
sistem transportasi nasional yang rendah emisi
(Low Emission Transport);
Strategi meliputi : Mendayagunakan
penggunaan bahan bakar alternatif (Perpres
5/2006), Meningkatkan kelaikan sarana
kendaraan bermotor, Pencegahan dampak
negatif pembangunan terhadap lalu lintas;
Program meliputi : Sosialisasi Tata Cara
Mengemudi (Smart Driving), Land Use Control
(Analisis Dampak Lalu Lintas), Diversifikasi
Bahan Bakar, Peningkatan Teknologi
Kendaraaan.
6. Pelaksanaan Bantuan Teknis
a. Bantuan Teknis Pemerintah Pusat Kepada
Pemerintah Daerah (Bidang Transportasi
Bimbingan Teknis, Penyuluhan dan Sosialisasi Transportasi Perkotaan Bab III - 57 Tahun Anggaran 2011
Perkotaan) Berpedoman Peraturan Menteri
Perhubungan Nomor KM 51 Tahun 2007 Tentang
Pedoman Penyelenggaraan Percontohan
Transportasi Darat;
b. Persyaratan Untuk Daerah/Lokasi/Wilayah/Kota
Percontohan/Kegiatan (Permenhub Nomor KM. 51
Tahun 2007) :
Adanya komitmen/kesanggupan daerah dalam
penyelenggaraan & pembiayaan;
Kesiapan administratif Pemda di bid.
transportasi meliputi regulasi, kelembagaan &
memiliki master plan transportasi;
Kondisi prasarana, sarana, dan lalu lintas
transportasi darat yang memadai;
Pernah mengikuti kegiatan dan/atau lomba di
bidang transportasi seperti Penghargaan
Wahana Tata Nugraha, AKUT, bimbingan
teknis, penguji teladan dll;
Memperhatikan aspek pemerataan &
keseimbangan wilayah.
c. Bentuk – bentuk Bantuan Teknis Bidang
Transportasi Perkotaan :
Penyusunan Rencana Induk Transportasi
Perkotaan
Bantuan teknis sebagai kota/kawasan
percontohan;
Pengembangan Sistem Angkutan Umum
Massal (SAUM)
Bantuan teknis ATCS dan Intelligent Transport
System (I.T.S.);
Bimbingan Teknis, Penyuluhan dan Sosialisasi Transportasi Perkotaan Bab III - 58 Tahun Anggaran 2011
Bantuan teknis untuk studi/perencanaan dan
penerapannya;
Pengembangan sarana angkutan pelajar
Bantuan teknis perlengkapan jalan
diperkotaan;
Pengembangan Gasifikasi/Converter Kit dan
S.P.B.G..
Bantuan teknis prasarana ramah lingkungan
(daerah pejalan kaki, jalur sepeda)
d. Kriteria Pemberian Bantuan Teknis sebagai Kota
Percontohan :
Untuk kota-kota Kecil dan Sedang
diprioritaskan yang pernah mengikuti
Penghargaan Wahana Tata Nugraha;
Adanya komitmen dari Pemerintah Daerah
untuk mengembangkan sistem transportasi
perkotaan sesuai dengan kaidah-kaidah
transportasi;
Adanya Kepmenhub tentang penetapan
sebagai kota percontohan;
Adanya kerjasama Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah, dituangkan dalam
Kesepakatan Bersama (MOU);
Proyek-proyek percontohan (pilot project) yang
meliputi : Penyusunan Rencana Umum
Transportasi Perkotaan, Pengembangan
angkutan umum, Penerapan manajemen dan
rekayasa lalu lintas, Pembangunan fasilitas-
fasilitas pendukung, Penegakan hukum;
Skema pengembangan transportasi didasarkan
pada hasil proyek-proyek percontohan, untuk
Bimbingan Teknis, Penyuluhan dan Sosialisasi Transportasi Perkotaan Bab III - 59 Tahun Anggaran 2011
diterapkan secara komprehensif oleh
Pemerintah Kota ke seluruh kawasan
perkotaan, sehingga memiliki suatu sistem
transportasi yang dapat menjadi acuan bagi
kawasan-kawasan perkotaan sejenis lainnya.
e. Kriteria Pemberian Bantuan Teknis sebagai
Kawasan Percontohan :
Untuk suatu kawasan (jasa, pemukiman,
pariwisata, dll) di wilayah perkotaan bagi kota-
kota metropolitan, besar, sedang dan kecil,
diprioritaskan yang pernah mengikuti
Penghargaan Wahana Tata Nugraha;
Adanya komitmen dari Pemerintah Daerah
untuk mengembangkan sistem transportasi
perkotaan pada kawasan percontohan, sesuai
dengan kaidah-kaidah transportasi;
Adanya kerjasama Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah, dituangkan dalam
Kesepakatan Bersama (MOU);
Skema pengembangan transportasi didasarkan
pada tujuan untuk peningkatan kualitas
lingkungan atau keterpaduan moda;
Proyek-proyek kawasan percontohan (pilot
project) dapat meliputi : Pengembangan
angkutan umum, Penerapan manajemen dan
rekayasa lalu lintas, Pembangunan fasilitas-
fasilitas pendukung.
f. Kriteria Pemberian Bantuan Teknis untuk
Pengembangan Sistem Angkutan Umum Massal
(S.A.U.M.) & Intelligent Transport System (I.T.S.) :
Untuk kawasan perkotaan metropolitan dan
besar (penduduk > 500.000 jiwa);
Bimbingan Teknis, Penyuluhan dan Sosialisasi Transportasi Perkotaan Bab III - 60 Tahun Anggaran 2011
Adanya komitmen dari Pemerintah Daerah
untuk mengembangkan S.A.U.M. berbasis
jalan dan I.T.S. di wilayahnya;
Adanya kerjasama Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah, dituangkan dalam
Kesepakatan Bersama (MOU);
Adanya “sharing” pendanaan antara
Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat.
g. Bantuan Teknis untuk Studi/Perencanaan dan
penerapannya :
Untuk kota-kota metropolitan, besar, sedang
dan kecil;
Bantuan teknis dalam kaitan : Perencanaan
rencana umum transportasi perkotaan,
Perencanaan dan penerapan angkutan umum,
Perencanaan dan penerapan Manajemen Lalu
Lintas, Dll.
h. Bantuan Teknis sarana Angkutan Pelajar dan
Perlengkapan Jalan :
Untuk kota-kota Metropolitan, Besar, Sedang
dan Kecil;
Bantuan teknis dalam kaitan : Sarana angkutan
pelajar, Perlengkapan jalan, Dll.
i. Bantuan Teknis Bidang Transportasi Perkotaan :
Penyusunan Pola Pengembangan jaringan
Transportasi untuk Wilayah Aglomerasi;
Pembangunan ATCS & APILL Tenaga Surya di
Wilayah Perkotaan;
Implementasi Program Pengadaan Converter
Kit di DKI Jakarta telah selesai dilaksanakan
terhadap 1755 unit taksi;
Bimbingan Teknis, Penyuluhan dan Sosialisasi Transportasi Perkotaan Bab III - 61 Tahun Anggaran 2011
Peningkatan pelayanan angkutan umum
dibeberapa kota melalui pembangunan bus
Perum Damri;
Peningkatan pelayanan angkutan umum bagi
pelajar melalui pembangunan bus sekolah
dibeberapa kota.
B. Kebijakan dan Implementasi Dana Alokasi Khusus (DAK)
1. Definisi DAK
Bersumber dari Pendapatan APBN;
Dialokasikan kepada daerah tertentu;
Membantu mendanai kegiatan khusus;
Merupakan urusan daerah sesuai prioritas nasional
2. Tujuan
Membantu daerah tertentu;
Mendanai kebutuhan sarana dan prasarana
pelayanan dasar masyarakat; dan
Untuk mendorong percepatan pembangunan
daerah dan pencapaian sasaran prioritas
nasional.
3. Kriteria Pengalokasian Dana Alokasi Khusus (DAK)
Kriteria DAK yang meliputi Kriteria Umum, Kriteria
Khusus, & Kriteria Teknis.
Kriteria Umum ditetapkan dengan
mempertimbangkan kemampuan keuangan
dalam APBD.
Kriteria Khusus ditetapkan dengan
memperhatikan peraturan perundang-undangan
dan karakteristik daerah.
Bimbingan Teknis, Penyuluhan dan Sosialisasi Transportasi Perkotaan Bab III - 62 Tahun Anggaran 2011
Kriteria Teknis ditetapkan oleh Kementerian
Negara/Departemen Teknis
4. Isue – Isue Kelembagaan DAK Pusat & Daerah
Pusat
Koordinasi dalam pengalokasian dan
pemantauan pelaksanaan DAK
Keseragaman sistem pelaporan
Sinergitas Pusat-Daerah
Sistem e-monev
Daerah
Pembentukan Lembaga di tingkat provinsi dan
kab/kota.
Koordinasi dan functioning lembaga di provinsi
dan kab/kota.
5. Arah Kebijakan DAK Dalam RKP Tahun 2012
Mendukung Prioritas Nasional RPJMN 2010-
2014.
Prioritas untuk daerah-daerah kemampuan
keuangan rendah dalam membiayai pelayanan
publik (sesuai SPM).
Prioritas untuk mendanai kegiatan2 cross cutting
sektor yang prioritas nasional & bersifat
kewilayahan.
Meningkatkan bertahap pagu nasional DAK
untuk meningkatkan efektivitasnya dalam
mendukung pencapaian sasaran prioritas
nasional, yang disertai dengan:
a. Upaya mempertajam perencanaan dan
penghitungan alokasi DAK berdasarkan
Bimbingan Teknis, Penyuluhan dan Sosialisasi Transportasi Perkotaan Bab III - 63 Tahun Anggaran 2011
kerangka pengeluaran jangka menengah
dan penganggaran berbasis kinerja,
b. Meningkatkan koordinasi pengelolaan DAK
secara utuh dan terpadu di pusat dan
daerah,
c. Meningkatkan sinkronisasi kegiatan DAK
dengan kegiatan lain yang didanai APBN
dan APBD,
d. Meningkatkan pengawasan terhadap
pelaksanaan kegiatan DAK di daerah.
6. Harapan ke Depan
Melalui forum koordinasi semacam ini dapat
memperkuat sinergi kelembagaan tingkat Pusat
terhadap pengelolaan DAK di Daerah.
C. Penyusunan Rencana Induk Transportasi Perkotaan
1. Permasalahan Utama
Kinerja sistem jaringan jalan kurang mendukung
sistem pergerakan;
(Perbandingan antara panjang jalan dan total area
tidak seimbang)
Kurangnya jaringan transportasi perkotaan untuk
mendukung operasional kendaraan angkutan
umum; (Contoh: Sistem jaringan angkutan umum
yang belum terkoordinasi dengan baik dengan
sistem jaringan jalan penghubung )
Pola jaringan transportasi perkotaan yang kurang
terintegrasi dalam mendukung pergerakan antar
moda;
Bimbingan Teknis, Penyuluhan dan Sosialisasi Transportasi Perkotaan Bab III - 64 Tahun Anggaran 2011
Perencanaan Transportasi tidak terintegrasi
dengan perencanaan tata ruang (land used)
Kurangnya data base pada setiap daerah
2. Anatomi Penetapan Sasaran dan Arah Kebijakan
Pengembangan LLAJ
Tujuan
Sasaran dan arah kebijakan pengembangan sistem
LLAJ Jalan nasional
Sasaran dan arah kebijakan pengembangan sistem
LLAJ Jalan Provinsi
Sasaran dan arah kebijakan pengembangan sistem
LLAJ Jalan Kabupaten/Kota
3. Rencana Induk Jaringan LLAJ (Pasal 15)
a. Untuk mewujudkan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
yang terpadu dilakukan pengembangan Jaringan
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berpedoman
pada Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan.
b. Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan Nasional/ Provinsi/ Kabupaten/ Kota.
c. Perkiraan perpindahan orang dan/atau barang
menurut asal tujuan perjalanan (O/D) lingkup
Nasional/ Provinsi/ Kabupaten/ Kota;
d. Arah dan kebijakan peranan Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan Nasional/ Provinsi/ Kabupaten/
Kota dalam keseluruhan moda transportasi;
e. Rencana lokasi dan kebutuhan Simpul Nasional/
Provinsi/ Kabupaten/ Kota; dan
f. Rencana kebutuhan Ruang Lalu Lintas Nasional/
Provinsi/ Kabupaten/ Kota.
4. Dokumen Perencanaan yang Wajib Diperhatikan
Bimbingan Teknis, Penyuluhan dan Sosialisasi Transportasi Perkotaan Bab III - 65 Tahun Anggaran 2011
a. Untuk Rencana Induk LLAJ Nasional Untuk Antar
Kota Yang Melebihi Wilayah Provinsi
b. Rencana Induk LLAJ Nasional Untuk Perkotaan
Yang Melebihi Wilayah Provinsi
5. Bantuan Teknis Penyusunan Rencana Induk /
Masterplan Transportasi Perkotaan
Penyusunan Master Plan Jaringan Transportasi
Perkotaan pada Kawasan Aglomerasi
Maminasata (2008)
Penyusunan Master Plan Jaringan Transportasi
Perkotaan Pada Kawasan Aglomerasi
Lubuksangkarpaya (Lubuk Basung, Bukit Tinggi,
Batu Sangkar, Padang Panjang, Payakumbuh)
(2008)
Penyusunan Master Plan Jaringan Transportasi
Perkotaan pada Kawasan Aglomerasi Bandung
Raya (2008)
Penyusunan Master Plan Pola Transportasi Makro
(PTM) di Jabodetabek Tahap 1 (2009)
Penyusunan Master Plan Jaringan Transportasi
Perkotaan pada Kawasan Perkotaan Aglomerasi
Bandar Lampung dan sekitarnya (2009)
Penyusunan Master Plan Jaringan Transportasi
Perkotaan pada Kawasan Aglomerasi
PALAPA(Padang, Lubuk Alung, Pariaman) (2009)
Penyusunan Rencana Induk Transportasi
Perkotaan pada Kawasan Kota AMBON dan
Sekitarnya (Tahun 2010)
Penyusunan Rencana Induk Transportasi
Perkotaan pada Kawasan Kota MATARAM dan
Sekitarnya (Tahun 2010)
Bimbingan Teknis, Penyuluhan dan Sosialisasi Transportasi Perkotaan Bab III - 66 Tahun Anggaran 2011
Penyusunan Rencana Induk Transportasi
Perkotaan pada Kawasan Kota SAMARINDA dan
Sekitarnya (Tahun 2010)
Penyusunan Rencana Induk Transportasi
Perkotaan pada Kawasan Kota PALEMBANG dan
Sekitarnya (Tahun 2011)
Penyusunan Rencana Induk Transportasi
Perkotaan pada Kawasan Kota MEBIDANG dan
Sekitarnya (Tahun 2011)
Penyusunan Rencana Induk Transportasi
Perkotaan pada Kawasan Kota TEGAL dan
Sekitarnya (Tahun 2011)
D. Penghargaan Wahana Tata Nugraha;
1. Dasar Kegiatan :
a. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 5
Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian
Penghargaan Wahana Tata Nugraha;
b. Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan
Darat Nomor: SK.2496/AJ.406/DRJD/2007,
Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penilaian
Penghargaan Wahana Tata Nugraha, Tanggal 19
Juni 2007;
c. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KP. 259
2011 tentang Pembentukan Panitia Pelaksana
Tingkat Nasional Penghargaan Wahana Tata
Nugraha Tahun 2011.
2. Visi : Terciptanya penyelenggaraan transportasi
perkotaan yang selamat, tertib, lancar, efisien, handal
dan berkelanjutan;
Bimbingan Teknis, Penyuluhan dan Sosialisasi Transportasi Perkotaan Bab III - 67 Tahun Anggaran 2011
3. Misi : Mendorong Pemda (Prov/Kab/Kota) untuk
mewujudkan penyelenggaraan transportasi perkotaan
yang selamat, tertib, lancar, efisien, handal dan
berkelanjutan.
4. Maksud Dan Tujuan
a. Mendorong dan membina pemerintah daerah
provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota
dalam meningkatkan tertib lalu lintas dan angkutan
kota;
b. Mendorong peran serta masyarakat dalam upaya
meningkatkan disiplin berlalu lintas;
c. Memfasilitasi Pemerintah Daerah Provinsi dan
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam
meningkatkan tertib lalu lintas dan angkutan kota
dalam rangka mewujudkan pelayanan angkutan
umum sebagai pelayanan publik dan sistem
transportasi perkotaan yang handal dan
berkelanjutan;
d. Mendorong peran serta masyarakat dalam upaya
meningkatkan disiplin berlalu lintas di jalan;
e. Mendorong terwujudnya sistem transportasi kota
yang efektif, berkualitas, tertib, lancar, aman,
cepat, teratur, selamat, nyaman dan efisien.
5. Tahapan Penilaian :
a. Tahap I (Administrasi Oleh Panitia Tingkat
Propinsi)
b. Tahap II (Survey Oleh Panitia Tingkat Provinsi
dan Akademisi di damping oleh Panitia Tingkat
Nasional sebagai Suvervisi)
c. Tahap III (Paparan Hasil Tinjauan Lapangan Oleh
Panitia Tingkat Nasional)
Bimbingan Teknis, Penyuluhan dan Sosialisasi Transportasi Perkotaan Bab III - 68 Tahun Anggaran 2011
6. Kriteria Peserta WTN
Dengan Rumus : P = N + M + 3
Keterangan : P = Peserta
N = Jumlah kota yang mendapat
Penghargaan
pada tahun sebelumnya
M = Jumlah kota yang
mendapat Plakat atau sertifikat
pada tahun sebelumnya
3 = Jumlah peserta/kota baru
7. Penghargaan Yang Diberikan :
b. Penghargaan Penghargaan Wahana Tata
Nugraha :
Plakat Tertib Lalu Lintas dan Angkutan Kota
Bobot Nilai Rata-rata hasil penilaian lapangan
oleh Panitia Tingkat Nasional adalah masuk
dalam kisaran antara 65 dan 75 (65≤X≤75).
Penghargaan Wahana Tata Nugraha
Bobot Nilai Rata-rata hasil penilaian lapangan
oleh Panitia Tingkat Nasional adalah lebih
besar dari 75 (X >75).
Penghargaan Wahana Tata Nugraha Kencana
Mendapat penghargaan WTN sebanyak 5
(lima) kali berturut – turut dengan nilai semakin
meningkat.
Penghargaan Wahana Tata Nugraha
Wirakarya
Diberikan kepada Pemerintah Daerah yang
mempunyai prakarsa dan implementasi yang
sangat menonjol dan luar biasa dalam
Bimbingan Teknis, Penyuluhan dan Sosialisasi Transportasi Perkotaan Bab III - 69 Tahun Anggaran 2011
mewujudkan penyelenggaraan transportasi
perkotaan.
Penghargaan Wahana Tata Nugraha Wiratama
Diberikan kepada Pemerintah Daerah yang
mengikutsertakan peserta kota/kabupaten :
Provinsi yang memiliki kab./kota sejumlah
<10, peserta 75% dari jumlah kota/kab.
Provinsi yang memiliki kab./kota sejumlah
10 - 20, peserta 65% dari jumlah kota/kab.
Provinsi yang memiliki kab./kota sejumlah
21 - 23, peserta 55% dari jumlah kota/kab.
Provinsi yang memiliki kab./kota sejumlah
>31, peserta 45% dari jumlah kota/kab. Dan
25% kota/kab. Tersebut yang mendapat
Penghargaan Wahana Tata Nugraha.
Penghargaan Wahana Tata Nugraha Wiratama
Kencana
Diberikan kepada Pemerintah Daerah yang
telah mendapat Penghargaan Wahana Tata
Nugraha Wiratama sebnayak 5 (lima) kali
berturut-turut.
Penghargaan Wahana Tata Nugraha Kategori
Lalu Lintas
Diberikan kepada kota/kabupaten yang
mendapatkan jumlah nilai tertinggi untuk
seluruh penilaian pada indikator yang terkait
dengan kinerja penyelenggaraan Lalu Lintas
dan Kinerja pelaksanaan Sistem Lalu Lintas
jalan.
Penghargaan Wahana Tata Nugraha Kategori
Angkutan
Bimbingan Teknis, Penyuluhan dan Sosialisasi Transportasi Perkotaan Bab III - 70 Tahun Anggaran 2011
Diberikan kepada kota/kabupaten yang
mendapatkan jumlah nilai tertinggi untuk
seluruh penilaian pada indikator yang terkait
dengan kinerja penyelenggaraan Angkutan
transportasi perkotaan.
8. Keuntungan Pemerintah Kota/Kabupaten Mengikuti
Penghargaan Wahana Tata Nugraha : Untuk Kota-
kota yang aktif mengikuti Penghargaan Wahana
Tata Nugraha, rekomendasi yang telah diberikan oleh
Tim penilai sangat bermanfaat terhadap
pembangunan kota-kota, hal ini terlihat dengan
banyaknya kota-kota yang telah membangun dan
memperbaiki system Transpostasi perkotaannya,
baik Prasarana, sarana, disiplin,
kelembagaan/organisasi dan koordinasi antar
instansi, dilain fihak pemerintah pusat telah
memberikan bantuan konsultasi maupun fisik
terhadap kota-kota penerima Penghargaan
Penghargaan Wahana Tata Nugraha dan akan terus
melakukan pembinaan teknis.
9. Manfaat Penghargaan Wahana Tata Nugraha
Diserahkan Di Istana Negara Oleh Presiden R.I :
Untuk memberikan semangat dan motivasi yang tinggi
kepada para Gubernur, Walikota dan Bupati agar
terus meningkatkan dan membangun sektor
Transportasi khususnya transportasi perkotaan di
daerah masing-masing, dan keberhasilan dari
Penghargaan Tertib Lalu Lintas dan Angkutan Kota,
bukan sekedar perolehan Penghargaan WTN, namun
dari pencapaian Kinerja Transportasi Perkotaan yang
berkelanjutan.
Bimbingan Teknis, Penyuluhan dan Sosialisasi Transportasi Perkotaan Bab III - 71 Tahun Anggaran 2011
E. Kesimpulan/Hal-Hal Yang Perlu Didiskusikan
a. Memasukan Kabupaten Sigi kedalam kelompok
Kabupaten/Kota yang menjadi rencana
pengembangan pusat kegiatan wilayah (PKW) dalam
Rencana Tata Ruang (RTR) Pulau Sulawesi;
b. Memasukan rencana pengembangan wilayah,
pengembangan transportasi dan jalan di Kabupaten
Sigi kedalam sistem jaringan Jalan Nasional/Pulau
Sulawesi dan Sistem Transportasi Nasional dengan
menjadikan Wilayah Sigi sebagai salah satu jalur
Transportasi darat Utama di Pulau Sulawesi
disamping Jalur Transportasi yang ada dengan
memperhatikan potensi pertumbuhan wilayah dan
efisiensi jarak tempuh, termasuk dalam perencanaan
Jalur Kereta Api Pulau Sulawesi Tahun 2030;
c. Perlu dukungan khusus darai Pemerintah Pusat dalam
memfasilitasi penyediaan Mater Plan Transportasi
daerah Kabupaten yang bersinergis dan berintegrasi
dalam Master Plan Transportasi Nasional, Tataran
Transportasi Nasional (Tatranas), Tataran
Transportasi Wilayah (Tatrawil), dan Tataran
Transportasi Lokal (Tatralok);
d. Perlu dukungan dan perhatian khusus dari Pemerintah
Pusat terhadapa pengembangan kawasan Cepat
Tumbuh yang berbasis kawasan konservasi melalui
pengembangan Jalur Sistem Transportasi Alternatif
yang ramah lingkungan, memiliki utilitas tinggi,
memiliki daya tarik wisata ekologi, budaya,
transportasi terpadu sekaligus berfungsi pelaksanaan
konservasi disekitar Kawasan Danau Lindu, termasuk
opsi Pengembangan Jalur Transportasi Cable Car
Bimbingan Teknis, Penyuluhan dan Sosialisasi Transportasi Perkotaan Bab III - 72 Tahun Anggaran 2011
(Kereta Gantung) sebagai wujud dari konsep Green
Tourisme and Green Transportation untuk menjadi
pertimbangan dimasukan dalam Cetak Biru
Transportasi Antar Moda/Multimoda Tahun 2010 –
2030, yang menekankan pula bahwa fungsi
transportasi juga menjangkau dan mencakup kawasan
konservasi dan mendukung fungsi konservasi dan
pelestarian lingkungan khususnya model yang dapat
dikembangkan pada daerah-daerah yang memiliki
kawasan konservasi dan taman nasional yang da di
Indonesia;
e. Menjadikan Kabupaten Sigi menjadi salah satu Pilot
Project Nasional dalam penataan Sistem Transportasi
daerah/Perkotaan Terintegrasi dalam Sistem
Transportasi Perkotaan Regional Sulawesi serta untuk
memenuhi Standar Pelayanan Minimal sektor
Perhubungan;
f. Perlu mempertimbangkan Sistem Pembiayaan khusus
yang bersifat kompensasi dan insentif bagi daerah-
daerah yang memiliki Taman Nasional dan Kawasan
Konservasi dalam dana pertimbangan disamping
mendorong penambahan besaran melalui DAK
Lingkungan Hidup yang wajib diberikan pada daerah
Konservasi yang dimaksud termsuk Kabupaten Sigi.
Bimbingan Teknis, Penyuluhan dan Sosialisasi Transportasi Perkotaan Bab 1V - 1 Tahun Anggaran 2011
4.1. KESIMPULAN
Adapun kesimpulan dari Kegiatan Bimbingan Teknis, Penyuluhan
dan Sosialisasi Transportasi Perkotaan Tahun 2011 adalah
sebagai berikut :
1. Mengimplementasikan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor
: 60 Tahun 2010, yang merupakan perwujudan salah satu tugas
pokok dan fungsi Direktorat Jenderal Perhubungan Darat cq.
Direktorat Bina Sistem Transportasi Perkotaan (BSTP) yaitu
melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, standar,
norma, pedoman, kriteria dan prosedur, serta bimbingan teknis,
evaluasi dan pelaporan di bidang sistem transportasi perkotaan;
2. Mendorong dan membina pemerintah daerah provinsi dan
pemerintah daerah kabupaten/kota dalam meningkatkan tertib
lalin dan angkutan kota;
3. Mendorong peran serta masyarakat dalam upaya meningkatkan
disiplin berlalu lintas;
4. Mendorong terciptanya sistem transportasi perkotaan yang
efektif dan efisien;
5. Mendorong peran serta masyarakat dalam upaya meningkatkan
disiplin berlalu lintas di jalan;
6. Mendorong terwujudnya sistem transportasi kota yang efektif,
berkualitas, tertib, lancar, aman, cepat, teratur, selamat,
nyaman dan efisien;
7. Meningkatkan daya guna penyelenggaraan pemerintahan di
daerah kota / kabupaten, terutama dalam pelaksanaan
Bimbingan Teknis, Penyuluhan dan Sosialisasi Transportasi Perkotaan Bab 1V - 2 Tahun Anggaran 2011
pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di bidang
transportasi;
8. Pemerintah Pusat dapat memberikan bimbingan
teknis/penyuluhan pada Pemerintah Kota / Kabupaten dalam
melaksanakan perencanaan, pengawasan, dan pengendalian
lalu lintas dan angkutan kota sesuai kebijkan transportasi
perkotaan;
9. Memfasilitasi Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota dalam meningkatkan tertib lalu lintas
dan angkutan kota dalam rangka mewujudkan pelayanan
angkutan umum sebagai pelayanan publik dan sistem
transportasi perkotaan yang handal dan berkelanjutan;
10. Memberikan pedoman kepada institusi Pemerintah / regulator,
operator maupun pengguna jasa dalam penyelenggaraan
transportasi perkotaan;
11. Meningkatkan kualitas pelayanan transportasi perkotaan
kepada masyarakat;
12. Memberikan pedoman kepada Pemerintah (Pusat maupun
Daerah) dalam menyusun kebijakan transportasi perkotaan di
masing-masing kawasan perkotaan.
4.2. SARAN
Adapun beberapa saran yang direkomendasikan antara lain :
1. Kegiatan seperti ini harus dilaksanakan secara kontinyu (setiap
tahun), karena merupakan sarana untuk koordinasi antara
Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Pemerintah
Kota / Kabupaten);
2. Diharapkan semua Pemerintah Daerah (Pemerintah Kota /
Kabupaten) dapat menata dan merencanakan sistem
transportasi perkotaan dengan berdasarkan acuan yang sudah
ada dan segera dapat membuat dan mengimplementasikan
master plan transportasi perkotaan di daerah masing – masing,
Bimbingan Teknis, Penyuluhan dan Sosialisasi Transportasi Perkotaan Bab 1V - 3 Tahun Anggaran 2011
sehingga tercipnya pelayanan transportasi yang transportasi
kota yang efektif, berkualitas, tertib, lancar, aman, cepat,
teratur, selamat, nyaman dan efisien;
3. Perlunya ketersedian data primer maupun sekunder untuk
Pemerintah Daerah (Pemerintah Kota / Kabupaten) yang dapat
di up date setiap saat, sehingga dapat mempermudah dalam
melaksanakan kegiatan dan pembangunan daerah tersebut,
serta dapat menjadi salah satu dasar pemerintah pusat dalam
mengambil keputusan atau kebijakan untuk kegiatan
transportasi di seluruh Indonesia;
4. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Provinsi, Kota,
Kabupaten), agar melaksanakan tugas dan wewenang sesuai
dengan amanat PP 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan
Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
KESIMPULAN
BIMBINGAN TEKNIS, PENYULUHAN DAN SOSIALISASI
TRANSPORTASI PERKOTAAN
BANJARMASIN, 11 OKTOBER 2011
1. Untuk melakukan pembangunan dan pengembangan transportasi
perkotaan secara terintegrasi perlu segera disusun Master Plan /
Rencana Induk Transportasi Perkotaan oleh provinsi/kabupaten/kota
sehingga pelaksanaannya akan lebih terarah. Sebagai awal perlu
segera menyusun Master Plan / Rencana Induk Transportasi
Perkotaan wilayah Jayapura dan Sekitarnya (Aglomerasi);
2. Perlu segera membenahi sistem transportasi perkotaan di Kota/Kab.
di Provinsi Kalimantan Selatan, seperti :
Sarana;
Prasarana.
3. Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan diharapkan dapat
mengikuti kegiatan “Penghargaan Wahana Tata Nugraha” pada tahun
2011 sebagai upaya melakukan pembinaan dan meningkatkan
komunikasi antara Pusat dan Daerah;
4. Perlu segera dibangun dan dikembangkan Angkutan Pemadu Moda
yang melayani trayek antara Bandara Sentani atau Bandara Lainnya
ke Wilayah Sekitarnya;
5. Untuk meningkatkan keselamatan pengguna jalan, perlu peningatan
pemasangan fasilitas keselamatan jalan terutama Rambu, Marka dan
Pagar Pengaman Jalan (Guardril);
6. Penerapan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas sesuai dengan
kondisi dan kebutuhan sehingga dapat meningkatkan kapasitas jalan
dan meningkatkan pergerakan pengguna jalan, seperti Penertiban
Parkir di badan jalan, pengaturan penggunaan kendaraan pribadi,
pemberian prioritas bagi pejalan kaki;
7. Untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan angkutan umum perlu
dilakukan pembaharuan sistem Angkutan yang ada dengan
mempertimbangkan kebutuhan dan penyediaan sarana angkutan
yang memenuhi standar pelayanan minimal, jika dimungkinkan
dengan pengembangan dan pembagunan angkutan umum massal
berbasis jalan;
8. Pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam melakukan
pengaturan dan pengawasan lalu lintas dan angkutan jalan seperti
pembangunan Area Traffic Control System (ATCS);
9. Penerapan Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) terhadap
pembangunan dan pengembangan pusat-pusat kegiatan untuk
mengetahui sejauh mana efek-efek yang ditimbulkan oleh lalu lintas
yang dibangkitkan/ditarik dan menjadikan Andalalin merupakan
persyaratan untuk memperoleh Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dan
dituangkan dalam regulasi Pemerintah Daerah setempat;
10. Untuk perencanaan dan pelaksanaan program / kegiatan perlu
didukung dengan ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang
memiliki kapasitas dan kompetensi yang sesuai serta jumlah
pendanaan yang memadai;
11. Tindaklanjut dari kegiatan Bimbingan Teknis, Penyuluhan dan
Sosialisasi Transportasi Perkotaan ini akan dilaksanakan dan
dikoordinir oleh Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan.
BANJARMASIN, 11 OKTOBER 2011
KESIMPULAN
BIMBINGAN TEKNIS, PENYULUHAN DAN SOSIALISASI
TRANSPORTASI PERKOTAAN
JAYAPURA, 23 JUNI 2011
1. Untuk melakukan pembangunan dan pengembangan transportasi
perkotaan secara terintegrasi perlu segera disusun Master Plan /
Rencana Induk Transportasi Perkotaan oleh provinsi/kabupaten/kota
sehingga pelaksanaannya akan lebih terarah. Sebagai awal perlu
segera menyusun Master Plan / Rencana Induk Transportasi
Perkotaan wilayah Jayapura dan Sekitarnya (Aglomerasi);
2. Perlu segera membenahi sistem transportasi perkotaan di Kota/Kab.
di Provinsi Papua, seperti :
Sarana;
Prasarana.
3. Kabupaten/Kota di Provinsi Papua diharapkan dapat mengikuti
kegiatan “Penghargaan Wahana Tata Nugraha” pada tahun 2011
sebagai upaya melakukan pembinaan dan meningkatkan komunikasi
antara Pusat dan Daerah;
4. Perlu segera dibangun dan dikembangkan Angkutan Pemadu Moda
yang melayani trayek antara Bandara Sentani atau Bandara Lainnya
ke Wilayah Sekitarnya;
5. Untuk meningkatkan keselamatan pengguna jalan, perlu peningatan
pemasangan fasilitas keselamatan jalan terutama Rambu, Marka dan
Pagar Pengaman Jalan (Guardril);
6. Penerapan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas sesuai dengan
kondisi dan kebutuhan sehingga dapat meningkatkan kapasitas jalan
dan meningkatkan pergerakan pengguna jalan, seperti Penertiban
Parkir di badan jalan, pengaturan penggunaan kendaraan pribadi,
pemberian prioritas bagi pejalan kaki;
7. Untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan angkutan umum perlu
dilakukan pembaharuan sistem Angkutan yang ada dengan
mempertimbangkan kebutuhan dan penyediaan sarana angkutan
yang memenuhi standar pelayanan minimal, jika dimungkinkan
dengan pengembangan dan pembagunan angkutan umum massal
berbasis jalan;
8. Pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam melakukan
pengaturan dan pengawasan lalu lintas dan angkutan jalan seperti
pembangunan Area Traffic Control System (ATCS);
9. Penerapan Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) terhadap
pembangunan dan pengembangan pusat-pusat kegiatan untuk
mengetahui sejauh mana efek-efek yang ditimbulkan oleh lalu lintas
yang dibangkitkan/ditarik dan menjadikan Andalalin merupakan
persyaratan untuk memperoleh Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dan
dituangkan dalam regulasi Pemerintah Daerah setempat;
10. Untuk perencanaan dan pelaksanaan program / kegiatan perlu
didukung dengan ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang
memiliki kapasitas dan kompetensi yang sesuai serta jumlah
pendanaan yang memadai;
11. Tindaklanjut dari kegiatan Bimbingan Teknis, Penyuluhan dan
Sosialisasi Transportasi Perkotaan ini akan dilaksanakan dan
dikoordinir oleh Dinas Perhubungan Provinsi Papua.
JAYAPURA, 23 JUNI 2011
KESIMPULAN
BIMBINGAN TEKNIS, PENYULUHAN DAN SOSIALISASI
TRANSPORTASI PERKOTAAN
KABUPATEN SIGI, 1 NOVEMBER 2011
1. Memasukan Kabupaten Sigi kedalam kelompok Kabupaten/Kota yang
menjadi rencana pengembangan pusat kegiatan wilayah (PKW) dalam
Rencana Tata Ruang (RTR) Pulau Sulawesi;
2. Memasukan rencana pengembangan wilayah, pengembangan
transportasi dan jalan di Kabupaten Sigi kedalam sistem jaringan
Jalan Nasional/Pulau Sulawesi dan Sistem Transportasi Nasional
dengan menjadikan Wilayah Sigi sebagai salah satu jalur Transportasi
darat Utama di Pulau Sulawesi disamping Jalur Transportasi yang ada
dengan memperhatikan potensi pertumbuhan wilayah dan efisiensi
jarak tempuh, termasuk dalam perencanaan Jalur Kereta Api Pulau
Sulawesi Tahun 2030;
3. Perlu dukungan khusus darai Pemerintah Pusat dalam memfasilitasi
penyediaan Mater Plan Transportasi daerah Kabupaten yang
bersinergis dan berintegrasi dalam Master Plan Transportasi
Nasional, Tataran Transportasi Nasional (Tatranas), Tataran
Transportasi Wilayah (Tatrawil), dan Tataran Transportasi Lokal
(Tatralok);
4. Perlu dukungan dan perhatian khusus dari Pemerintah Pusat
terhadapa pengembangan kawasan Cepat Tumbuh yang berbasis
kawasan konservasi melalui pengembangan Jalur Sistem Transportasi
Alternatif yang ramah lingkungan, memiliki utilitas tinggi, memiliki
daya tarik wisata ekologi, budaya, transportasi terpadu sekaligus
berfungsi pelaksanaan konservasi disekitar Kawasan Danau Lindu,
termasuk opsi Pengembangan Jalur Transportasi Cable Car (Kereta
Gantung) sebagai wujud dari konsep Green Tourisme and Green
Transportation untuk menjadi pertimbangan dimasukan dalam Cetak
Biru Transportasi Antar Moda/Multimoda Tahun 2010 – 2030, yang
menekankan pula bahwa fungsi transportasi juga menjangkau dan
mencakup kawasan konservasi dan mendukung fungsi konservasi dan
pelestarian lingkungan khususnya model yang dapat dikembangkan
pada daerah-daerah yang memiliki kawasan konservasi dan taman
nasional yang da di Indonesai ;
5. Menjadikan Kabupaten Sigi menjadi salah satu Pilot Project Nasional
dalam penataan Sistem Transportasi daerah/Perkotaan Terintegrasi
dalam Sistem Transportasi Perkotaan Regional Sulawesi serta untuk
memenuhi Standar Pelayanan Minimal sektor Perhubungan;
6. Perlu mempertimbangkan Sistem Pembiayaan khusus yang bersifat
kompensasi dan insentif bagi daerah-daerah yang memiliki Taman
Nasional dan Kawasan Konservasi dalam dana pertimbangan
disamping mendorong penambahan besaran melalui DAK Lingkungan
Hidup yang wajib diberikan pada daerah Konservasi yang dimaksud
termsuk Kabupaten Sigi.
SIGI, 1 NOVEMBER 2011