Laporan Antara RPKPP KABUPATEN JOMBANG

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUMDIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYASatuan Kerja Non Vertikal TertentuPengembangan Kawasan Permukiman Jawa Timur

1.1 Latar Belakang

Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik

berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal

atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan

No. 26 Tahun 2008). Kawasan permukiman mendominasi kawasan perkotaan yang membangkitkan

kegiatan dan terus mengikuti, bahkan mengarahkan pengembangan kawasan lainnya dan akan

mempengaruhi arah pengembangan kota yang bersangkutan. Se

dikembangkan akan membutuhkan kawasan permukiman untuk mengakomodasi pertumbuhan

penduduk yang beraktifitas di dalam kawasan yang tersebut.

Pertumbuhan kawasan permukiman dapat dikelompokan sebagai kawasan yang direncanakan

dan tertata dengan baik, serta kawasan permukiman yang merupakan cikal bakal tumbuhnya

kawasan perkotaan dan terus berkembang mengikuti pertumbuhan penduduk dan perkembangan

kegiatannya Berkenaan dengan kedua jenis tersebut, dalam suatu wilayah atau kota,

dari kawasan permukiman sangat rentan terhadap adanya perkembangan yang tidak terkendali dan

menyebabkan munculnya permukiman kumuh, yang seringkali berdampak lebih lanjut pada

meningkatnya kesenjangan masyarakat serta angka kriminalitas, da

masyarakat.

Dalam rangka mengatasi permasalahan permukiman tersebut, pemerintah daerah bersama

dengan semua pemangku kepentingan pembangunan permukiman perlu menentukan kawasan

permukiman yang akan mendapatkan penanganan p

LaporanAntara|I - 1

Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik

berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal

atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan (PP

No. 26 Tahun 2008). Kawasan permukiman mendominasi kawasan perkotaan yang membangkitkan

kegiatan dan terus mengikuti, bahkan mengarahkan pengembangan kawasan lainnya dan akan

mempengaruhi arah pengembangan kota yang bersangkutan. Setiap kawasan fungsional yang

dikembangkan akan membutuhkan kawasan permukiman untuk mengakomodasi pertumbuhan

penduduk yang beraktifitas di dalam kawasan yang tersebut. Pertumbuhan kawasan permukiman dapat dikelompokan sebagai kawasan yang direncanakan

an tertata dengan baik, serta kawasan permukiman yang merupakan cikal bakal tumbuhnya

kawasan perkotaan dan terus berkembang mengikuti pertumbuhan penduduk dan perkembangan

kegiatannya Berkenaan dengan kedua jenis tersebut, dalam suatu wilayah atau kota, perkembangan

dari kawasan permukiman sangat rentan terhadap adanya perkembangan yang tidak terkendali dan

menyebabkan munculnya permukiman kumuh, yang seringkali berdampak lebih lanjut pada

meningkatnya kesenjangan masyarakat serta angka kriminalitas, dan rendahnya tingkat kesehatan

Dalam rangka mengatasi permasalahan permukiman tersebut, pemerintah daerah bersama

dengan semua pemangku kepentingan pembangunan permukiman perlu menentukan kawasan

permukiman yang akan mendapatkan penanganan prioritas sesuai dengan potensi dan tantangan

PENDAHULUAN

bab

01


yang dihadapi kawasan tersebut. Adapun kawasan permukiman prioritas ditentukan berdasarkan hasil

penyusunan Strategi Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan. Kawasan permukiman prioritas adalah bagian dari suatu wilayah administrasi pemerintahan

yang memiliki karakteristik dan atau persoalan khusus yang menyebabkan kawasan tersebut perlu

diprioritaskan atau diberikan perhatian khusus dalam penanganannya. Kesalahan mengantisipasi pola

penanganan dan pemberian priotitas pada kawasan dengan kebutuhan khusus tersebut akan

berdampak terhadap proses dan capaian tujuan pembangunan perkotaan secara keseluruhan. Adapun

dalam konteks suatu wilayah atau kota, kawasan permukiman prioritas tersebut dapat berupa:

a. Kawasan permukiman dan lingkungan perumahan kumuh dalam areal perkotaan yang memiliki

nilai ekonomis dan atau strategis tinggi, yang apabila ditangani dapat meningkatkan nilai kawasan

serta memberikan manfaat bagi peningkatan perekonomian wilayah atau kota yang bersangkutan. b. Kawasan permukiman dengan fungsi khusus dalam skala pembangunan wilayah kota atau wilayah

yang lebih luas. Termasuk dalam kriteria ini seperti kawasan pariwisata, kawasan konservasi

kultural, kawasan agro industri, dan sejenisnya. c. Kawasan permukiman potensi bencana (alam maupun konflik sosial) yang perlu diselesaikan

segera agar program lain dapat diselenggarakan pada waktunya. d. Kawasan peralihan dipinggiran areal perkotaan, yang berfungsi sebagai hinterland atau

penyangga bagi kawasan perkotaan. Pada umumnya kawasan tersebut berubah menjadi

kawasan permukiman baru yang perlu diperhatikan perkembangannya. Hal ini akan terkait pada

pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar permukiman perkotaan. Penanganan terhadap kawasan permukiman prioritas ini perlu dituangkan dalam suatu Rencana

Pembangunan Kawasan Permukiman Prioritas atau yang disebut dengan RPKPP. RPKPP ini adalah

suatu rencana yang memuat rencana aksi program strategis untuk penanganan persoalan permukiman

dan pembangunan infrastruktur perkotaan, khususnya bidang Cipta Karya.

1.2 Tujuan dan Sasaran 1.2.1 Tujuan Penyusunan RPKPP

Kegiatan ini bertujuan memberikan pendampingan kepada pemangku kepentingan di tingkat

Kota/Kabupaten untuk dapat menghasilkan rencana Pembangunan kawasan permukiman prioritas

dengan muatan rencana program investasi jangka menengah infrastruktur bidang Cipta Karya, serta

rencana pembiayaan yang dilengkapi dengan rencana detail desain pada tahun pertama.

1.2.2 Sasaran Penyusunan RPKPP

Berdasarkan tujuan tersebut, maka sasaran dari

PembangunanKawasan Permukiman Prioritas (RPKPP) ini adalah:

Terwujudnya peningkatan kapasitas pemangku kepentingan kota/ kabupaten dalam

penyusunan RPKPP sebagai dokumen acuan dalam pelaksanaan pembangunan kawasan

permukiman prioritas di kota/ kabupaten; Terwujudnya interaksi dan keterlibatan masyarakat dalam proses rencana pembangunan

kawasan permukiman prioritas melalui community participatory approach

Teridentifikasinya kawasan permukiman prioritasdan program strat

(berdasarkan hasil SPPIP) Tersedianya instrumen penanganan persoalan pembangunan yang bersifat operasional pada

kawasan permukiman prioritas yang dapat diacu oleh seluruh pemangku kepentingan di

kota/kabupaten . Tersusunnya rencana detail desain pembangunan kawasan permukiman prioritas untuk

penanganan tahun pertama

1.3 Metodologi dan Jadwal Pelaksanaan Kegiatan1.3.1 Metodologi

Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan dengan beberapa metode pendekatan sebagai berikut :

1. Pendekatan Normatif, Pelakasanaan Penyusunan Rencana Pembangunan Kawasan

Permukiman Prioritas (RPKPP) ini dilakukan dengan mengacu pada dokumen perencanaan

dan kebijakan pembangunan yang sudah dimiliki kota tersebut.

2. Pendekatan Partisipatif dan Fasilitatif seluruh pemangku kepentingan yang terkait dengan pembangunan permukiman dan

infrastruktur perkotaan.

Pendekatan fasilitatif dilakukan dalam bentuk memberikan pendampingan dalam proses

penyusunan RPKPP kepada tim Pokjanis kota bersangkutan. Hal ini selain ditujukan untuk

mendapatkan pembelajaran bersama di tingkat pemangku kepentingan daerah, juga untuk

mendapatkan hasil yang disepakati bersama.

Pendekatan partisipatif dilakukan dalam bentuk pembahasan k

renca aksi program bersama pemangku kepentingan kota dan kawasan.

LaporanAntara|I - 2

Berdasarkan tujuan tersebut, maka sasaran dari Kegiatan Penyusunan Rencana

PembangunanKawasan Permukiman Prioritas (RPKPP) ini adalah:

Terwujudnya peningkatan kapasitas pemangku kepentingan kota/ kabupaten dalam

penyusunan RPKPP sebagai dokumen acuan dalam pelaksanaan pembangunan kawasan

Terwujudnya interaksi dan keterlibatan masyarakat dalam proses rencana pembangunan

community participatory approach (CPA); Teridentifikasinya kawasan permukiman prioritasdan program strategis pada kawasan prioritas

Tersedianya instrumen penanganan persoalan pembangunan yang bersifat operasional pada

kawasan permukiman prioritas yang dapat diacu oleh seluruh pemangku kepentingan di

encana detail desain pembangunan kawasan permukiman prioritas untuk

Metodologi dan Jadwal Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan dengan beberapa metode pendekatan sebagai berikut :

Pelakasanaan Penyusunan Rencana Pembangunan Kawasan

Permukiman Prioritas (RPKPP) ini dilakukan dengan mengacu pada dokumen perencanaan

dan kebijakan pembangunan yang sudah dimiliki kota tersebut.

if Proses penyusunan dilakukan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang terkait dengan pembangunan permukiman dan

Pendekatan fasilitatif dilakukan dalam bentuk memberikan pendampingan dalam proses

pada tim Pokjanis kota bersangkutan. Hal ini selain ditujukan untuk

mendapatkan pembelajaran bersama di tingkat pemangku kepentingan daerah, juga untuk

mendapatkan hasil yang disepakati bersama.

Pendekatan partisipatif dilakukan dalam bentuk pembahasan konsep, rencana penanganan dan

renca aksi program bersama pemangku kepentingan kota dan kawasan.


3. Pendekatan Teknis Akademis Proses penyusunan ini dilakukan dengan menggunakan metodologi yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademis baik untuk teknik identifikasi,

analisa, penyusunan stategi maupun proses pelaksanaan pengambilan kesepakatan.

4. Pendampingan bagi pemangku kepentingan kota, terutama pokjanis, dalam proses penyusunan RPKPP dalam bentuk

a. Melakukan sosialisasi hasil penyusunan RPKPP melalui diseminasi kepada dinas/instansi

terkait di daerah.

b. Menyusun materi visualisasi hasil rencana (RPKPP) yang akan digunakan untuk kebutuhan

sosialisasi dalam bentuk poster dan leaflet. Materi visualisasi ini berisikan konsep, rencana,

strategi dan rencana aksi program penanganan dan pembangunan permukiman pada

kawasan prioritas

c. Melakukan kegiatan diskusi dan pembahasan sebagai berikut:

Pra FGD dan FGD, merupakan kegiatan pertemuan dengan pemangku kepentingan untuk menjaring masukan tertentu dan dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) kali sesuai

dengan tahapan pelaksanaan dan target capaian, akan melibatkan minimal 20 orang

pemangku kepentingan. Adapun diskusi FGD selama 3 kali tersebut dilakukan dalam

menentukan beberapa substansi pekerjaan berikut ini :

Pra FGD danFGD 1 merupakan kegiatan diskusi dengan topik kesepakatan penyusunan Konsep Penanganan Kawasan

Pra FGD danFGD 2 merupakan kegiatan diskusi dengan topik kesepakatan Perumusan Rencana Aksi Program

Pra FGD danFGD 3 merupakan kegiatan diskusi dengan topik kesepakatan penyusunan Rencana Penanganan Kawasan Pengembangan Tahap I

Kolokium, merupakan kegiatan yang akan dikoordinasikan dengan Direktorat Pengembangan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya yang ditujukan untuk

melakukan penyamaan pencapaian dari kegiatan penyusunan RPKPP.

Pihak konsultan akan mengikuti kegiatan Kolokium dan melaporkan kemajuan

pencapaian kegiatan maupun hasil kesepakatan di daerah dalam penyusunan RPKPP.

Setiap wilayah diperkirakan akan melibatkan 2 orang dari tim konsultan, Satker PP

Propinsi yang bersangkutan, 2 orang Pokjanis

Diseminasi, merupakan kegiatan yang dilaksanakan pada akhir kegiatan dan ditujukan untuk menginformasikan seluruh hasil kegiatan khususnya RPKPP dan arahan Program

yang telah disepakati, kepada dinas/instansi terkait pemangku kepentingan lainnya

yang akan terlibat dalam pembangunan kota tersebut, minimal melibatkan 40 orang.

Diskusi Partisipatif, merupakan kegiatan diskusi dengan masyarakat dalam menentukan pemantapan penentuan lokasi kawasan pembangunan Tahap I.

Konsultasi Publik, merupakan kegiatan diskusi dengan masyarakat dan stakeholder terkait dalam menentukan penyusuna Rencana DED kawasan.

5. Diskusi Pembahasan, merupakan kegiatan pembahasan laporan pelaksanaan kegiatan pada setiap tahapnya. Diskusi Pembahasan dilakukan bers

(Satker). Diskusi Pembahasan dilakukan untuk pembahasan laporan pendahuluan, laporan

antara, laporan akhir sementara dan laporan akhir kepada tim teknis dari pemberi pekerjaan.

1.3.2 Jadwal Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan Penyusunan Rencana Pembangunan Kawasan Permukiman Prioritas (RPKPP)

Kabupaten Jombang ini diselenggarakan dalam jangka waktu 7 (Tujuh) bulan sejak SPMK diterbitkan.

1.4 Ruang lingkup 1.4.1 Ruang lingkup substansi

Secara umum ruang lingkup Penyusunan RPKPP Kabupat

yaitu lingkup kegiatan penyusunan RPKPP dan lingkup kegiatan koordinasidiskusi dengan beberapa

stakeholder terkait. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada uraian berikut ini:

A. Kegiatan Penyusunan RPKPP Kabupaten Jombang Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan dengan rangkaian lingkup kegiatan sebagai berikut:

1. Melakukan konsolidasi dengan semua pemangku kepentingan dalam proses penyamaan tujuan dan rencana kerja penyusunan dokumen RPKPP (minimal melibatkan tim tenaga ahli, pokjanis,

tim teknis Propinsi, seluruh satker Propinsi bidang Cipta Karya, perwakilan koor

Koordinator Wilayah) 2. Melakukan overview / kajian terhadap kebijakan, strategi, dan program pembangunan daerah

berdasarkan dokumen kebijakan terkait yang telah tersedia dan dijadikan acuan pelaksanaan

pembangunan oleh Pemerintah Daerah, teru

yang telah tersusun dalam dokumen SPPIP yang telah dimiliki.

3. Melakukan kajian mikro kawasan permukiman prioritas sesuai arahan dalam SPPIP melalui penyusunan profil rinci eksisting kawasan.

4. Melaksanakan pra FGD bersama dengan tim teknis Propinsi, Satker terkait dan pokjanis agar dapat tersedia bahan yang cukup matang untuk dibahas dan mendapatkan masukan/

kesepakatan dalam FGD yang akan dilakukan.

LaporanAntara|I - 3

, merupakan kegiatan diskusi dengan masyarakat dan stakeholder

terkait dalam menentukan penyusuna Rencana DED kawasan.

, merupakan kegiatan pembahasan laporan pelaksanaan kegiatan pada

setiap tahapnya. Diskusi Pembahasan dilakukan bersama tim teknis dari pemberi kerja

(Satker). Diskusi Pembahasan dilakukan untuk pembahasan laporan pendahuluan, laporan

antara, laporan akhir sementara dan laporan akhir kepada tim teknis dari pemberi pekerjaan.

Penyusunan Rencana Pembangunan Kawasan Permukiman Prioritas (RPKPP)

Kabupaten Jombang ini diselenggarakan dalam jangka waktu 7 (Tujuh) bulan sejak SPMK diterbitkan.

Secara umum ruang lingkup Penyusunan RPKPP Kabupaten Jombang ini meliputi 2 kegiatan

yaitu lingkup kegiatan penyusunan RPKPP dan lingkup kegiatan koordinasidiskusi dengan beberapa

stakeholder terkait. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada uraian berikut ini:

Kegiatan Penyusunan RPKPP Kabupaten Jombang Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan dengan rangkaian lingkup kegiatan sebagai berikut:

Melakukan konsolidasi dengan semua pemangku kepentingan dalam proses penyamaan tujuan

dan rencana kerja penyusunan dokumen RPKPP (minimal melibatkan tim tenaga ahli, pokjanis,

tim teknis Propinsi, seluruh satker Propinsi bidang Cipta Karya, perwakilan koordinator Pusat/

/ kajian terhadap kebijakan, strategi, dan program pembangunan daerah

berdasarkan dokumen kebijakan terkait yang telah tersedia dan dijadikan acuan pelaksanaan

pembangunan oleh Pemerintah Daerah, terutama terhadap arahan program pembangunan

yang telah tersusun dalam dokumen SPPIP yang telah dimiliki. Melakukan kajian mikro kawasan permukiman prioritas sesuai arahan dalam SPPIP melalui

rsama dengan tim teknis Propinsi, Satker terkait dan pokjanis agar

dapat tersedia bahan yang cukup matang untuk dibahas dan mendapatkan masukan/

kesepakatan dalam FGD yang akan dilakukan.


5. Bersama dengan pemangku kepentingan kota melakukan analisis mendalam

tentang potensi dan persoalan pembangunan permukiman dan infrastruktur permukiman

perkotaan pada kawasan permukiman prioritas.

6. Melakukan penyusunan konsep dan rencana penanganan pada kawasan permukiman prioritas.

7. Bersama dengan pemangku kepentingan kota dan kawasan menghasilkan:

Rencana aksi program pembangunan permukiman dan infrastruktur perkotaan pada

kawasan prioritas selama 5 tahun dengan pendekatan perencanaan pastisipatif

Pemilihan kawasan di dalam kawasan prioritas yang akan dilakukan pembangunannya

pada tahun pertama (dilakukan penyusunan rencana penanganan secara lebih

rinci dan operasional, dengan tingkat kedalaman skala perencanaan 1:1000)

8. Bersama dengan tim penyusun SPPIP mengikuti kegiatan kolokium yang akan

dikoordinasikan oleh Direktorat Pengembangan Permukiman untuk memberikan

pemaparan dan pembahasan capaian kegiatan.

9. Penyelenggaraan konsultasi publik untuk menjaring masukan terhadap konsep, rencana

penanganan, dan rencana aksi program pembangunan permukiman dan infrastruktur

permukiman perkotaan pada kawasan prioritas untuk jangka waktu 5 tahun. Penyusunan

Rencana Detail Desain (Detailed Engineering Design/DED) untuk pelaksanaan tahun

pertama di dalam kawasan yang meliputi infrastruktur bidang Cipta Karya yang disajikan

dalam bentuk visual 3 dimensi (3D).

10. Melakukan diseminasi hasil penyusunan RPKPP kepada dinas/instansi terkait di kota

bersangkutan.

1.4.2 Ruang Lingkup Wilayah

Kegiatan Penyusunan Rencana Pembangunan Kawasan Permukiman Prioritas (RPKPP)

dilakukan untuk kawasan permukiman prioritas yang mengacu pada arahan yang terdapat dalam

dokumen SPPIP Kabupaten Jombang yaitu :

Kawasan perkotaan prioritas Ploso mencakup wilayah administrasi 5 (lima) Wilayah,

1. Wilayah Bawangan

2. WilayahLosari

3. WilayahRejoagung

4. WilayahJatigedong

5. WilayahPloso

lokasi pengembangan kawasan industri ploso di WilayahJatigedong Kabupaten Jombang

Tema pengembangan kawasna yang diangkat adalah Kawasan Pengembangan Permukiman Untuk Mendukung Industri Ploso.

1.5 Kedudukan Dokumen 1.5.1 Pengertian RPKPP

RPKPP merupakan rencana aksi program strategis untuk penanganan permasalahan

permukiman dan pembangunan infrastruktur bidang cipta karya pada kawasan prioritas di perkotaan.

Dalam konteks pengembangan kota, RPKPP merupakan rencana sektor bidang permukiman

infrastruktur bidang cipta karya pada lingkup wilayah perencanaan berupa kawasan dan dengan

kedalaman rencana teknis yang dituangkan dalam peta skala 1:5.000 dan 1:1.000. RPKPP merupakan

penjabarandari SPPIP untuk kawasan permukiman prioritas dengan t

pengembangan kota untuk bidang permukiman dan infrastruktur permukiman perkotaan.

memiliki karakteristik yang membedakan dengan rencana pembangunan kawasan permukiman lainnya,

meliputi:

RPKPP berorientasi pada penanganan kawa

diprioritaskanpembangunannya;

Rencana pembangunan kawasan yang terdapat dalam RPKPP dilakukan secara logis dan

bertahap sesuai kebutuhan;

Rencana pembangunan kawasan yang dihasilkan memiliki tingkat implementasi yang tinggi

karena dalam penyusunannya melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang terkait termasuk

masyarakat yang terkena dampak, serta mempertimbangkan kebijakan

atasnya; dan

Produk yang dihasilkan dari RPKPP dapat langsung diimplementasikan pada sebagia

paling cepat pada tahun berikutnya, karena RPKPP ini mencakup juga perencanaan detail untuk

kawasan pembangunan tahap 1.

Dalam kerangka pembangunan permukiman dan infrastruktur perkotaan, RPKPP memiliki fungsi

sebagai berikut:

Sebagai alat operasionalisasi dalam penanganan kawasan permukiman prioritas;

Sebagai masukan dalam penyusunan RPIJM

LaporanAntara|I - 4

RPKPP merupakan rencana aksi program strategis untuk penanganan permasalahan

permukiman dan pembangunan infrastruktur bidang cipta karya pada kawasan prioritas di perkotaan.

Dalam konteks pengembangan kota, RPKPP merupakan rencana sektor bidang permukiman dan

infrastruktur bidang cipta karya pada lingkup wilayah perencanaan berupa kawasan dan dengan

kedalaman rencana teknis yang dituangkan dalam peta skala 1:5.000 dan 1:1.000. RPKPP merupakan

penjabarandari SPPIP untuk kawasan permukiman prioritas dengan tetap mengacu pada arah

pengembangan kota untuk bidang permukiman dan infrastruktur permukiman perkotaan. RPKPP

memiliki karakteristik yang membedakan dengan rencana pembangunan kawasan permukiman lainnya,

berorientasi pada penanganan kawasan permukiman yang

Rencana pembangunan kawasan yang terdapat dalam RPKPP dilakukan secara logis dan

Rencana pembangunan kawasan yang dihasilkan memiliki tingkat implementasi yang tinggi

am penyusunannya melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang terkait termasuk

masyarakat yang terkena dampak, serta mempertimbangkan kebijakan-kebijakan makro di

Produk yang dihasilkan dari RPKPP dapat langsung diimplementasikan pada sebagian kawasan

paling cepat pada tahun berikutnya, karena RPKPP ini mencakup juga perencanaan detail untuk

Dalam kerangka pembangunan permukiman dan infrastruktur perkotaan, RPKPP memiliki fungsi

asionalisasi dalam penanganan kawasan permukiman prioritas;

Sebagai masukan dalam penyusunan RPIJM


1. PERSIAPAN

1.1. Mobilisasi TIM

1.2 Pembentukan/

KoordinasiPokjanis Daerah

2.2 KajianmikrokawasanPermu

kimanPrioritas

1.5 Observasiawal

2.1 KajianKebijakan Dan Strategi

Pembangunan Daerah

1.3 PersiapanTeknis

Rencanakerja Petadasar Data daninformasi

2. IDENTIFIKASI POTENSI DAN PERSOALAN

iventarisasikebutuhan data

penyiapanPetadasar

penyiapanalatsurveidanperalatan

3. PERUMUSAN AKSI PROGRAM

4.2 PenentuanKawasanPengembangant

ahap I

4. 1 PerumusanKriteriadanIndikatorPenentuanK

awasanPengembangantahap I

4. PENYUSUNAN RENCANA PENANGANAN KAWASAN PEMBANGUNAN

3.3 Identifikasi Program

Penanganan

3.2 PenyusunanKonsep

Pembangunan kawasan

3.1 IdentifikasiKebutuhanPena

nganan

DiskusiPartisipatif FGD 3

KOLOKIUM

1.4 Penyusunanrencanaker

jadanmetodologi

Survei Data Skunder

2.3 IdentifikasiPotensidanPerma

salahan Pembangunan PermukimandanInfrastruktu

rpada KPP

Survei Data Primer

PengukuranLapangan

LINGKUP

WAKTU

KEGIATAN PENDAMPINGAN

DJCK

KEGIATAN PENYUSUNAN

SUBSTANSI

KEGIATAN PENYUSUNAN PETA

KEGIATAN DISKUSI

OUTPUT

LAPORAN

FGD 1

3.4 PerumusanRencanaAksi Program

Penanganan Program Penanganan

3.5 Penyusunan Program Penangananpada KPP

FGD 2

4.4PenyusunanRencana

Pembangunan KawasanPengembangant

ahap I

4.3PenyusunanKonsep Pembangunan

KawasanPengembangantahap I

BULAN 1 BULAN 2 BULAN 3 BULAN 4 BULAN 5

O1

LaporanPendahuluan LaporanAntara LaporanAkhirSementara

O2

O1 O2 O3

PetaPotensidanpermasalahan Petainfrastruktur

Penyusunanrencanaaksi program penanganandanpembangunanpermukimantahappertama

Skenariopembangunan, Skenariopembiayaan Kajianteknisakademisterkaitpenetapanprioritas

ahappertama Konseppenanganankawasanpembangunan

Kesepakatankonsepsi, rencana, strategi, dan program penanganan .

Perumusankebutuhandanskalaprioritaspenanganan.

PetaRencanaAksi Program Penaganan Pembangunan permukimandaninfrastruktur/ CK

Petapotensi, persoalan, hambatan, dantantangan Petakebutuhandanskalaprioritaspenangananpembangunanpermukimandaninfrastruktur

perumusankebutuhandanskalaprioritaspenanganan. konsepsi, rencana, strategi, danindikasi

RENCANA KERJA KEGIATAN RENCANA PEMBANGUNAN KAWASAN PERMUKIMAN PRIORITAS (RPKPP) KABUPATEN JOMBANG

LaporanAntara|I - 5

4. PENYUSUNAN RENCANA PENANGANAN KAWASAN

4.5 Penyusunan DED

4.4 PenyusunanRencana

Pembangunan KawasanPengembangant

ahap I

4.3 PenyusunanKonsep Pembangunan

KawasanPengembangantahap I

KonsultasiPublik

5. FINALISASI DAN SOSIALISASI

5.1 PenyempurnaanAksi Program danRencana PembangunanKawasanPengembangantaha

p I

BULAN 6 BULAN 7

AkhirSementara LaporanAkhir

ALBUM PETA

DESIMINASI

O3

O4

O4

Penyusunanrencanaaksi program penanganandanpembangunanpermukimantahappertama

N

Skenariopembangunan, Skenariopembiayaan Kajianteknisakademisterkaitpenetapanprioritaspembangunant

Proceeding Dokumenprofilkawasandalam

bentuk visual Dokumen DED dan RAB Album peta


LaporanAntara|I - 6


1.5.2 Kedudukan RPKPP Dalam Kerangka Pengembangan Kota

Dalam kerangka kebijakan pembangunan permukiman yang dikembangkan oleh DJCK,

kegiatan Penyusunan Rencana Pengembangan Kawasan Permukiman Prioritas (RPKPP) ini sangat

erat kaitannya dengan SPPIP dan SPK. Kegiatan ini merupakan salah satu bentuk penerapan atau

implementasi dari SPPIP dan SPK di bidang permukiman. Kegiatan ini nantinya dapat juga

memberikan umpan balik bagi penyempurnaan strategi yang disusun dalam SPPIP. Secara

diagramatis kedudukan kegiatan Penyusunan Rencana Pengembangan Kawasan Permukiman

Prioritas (RPKPP) ini dalam rangkaian kegiatan pembangunan permukiman dan infrastruktur

permukiman DJCK dapat dijelaskan dalam Gambar berikut.

Penyelenggaraan SPPIP dan RPKPP tidak dapat dipisahkan dari kebijakan pengembangan dan

pembangunan kota secara keseluruhan. Berdasarkan UndangUndang (UU) No. 25 Tahun 2004 tentang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, tiap kota/kabupaten diamanatkan memiliki dokumen

perencanaan pembangunan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

(RPJPD) yang kemudian diterjemahkan dalam rencana 5 (lima) tahunan di dalam Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Selain itu dari sisi ruang, UU No. 26 Tahun 2007

tentang Penataan Ruang mengamanatkan tiap kota/kabupaten memiliki dokumen rencana tata ruang

yang tertuang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) kota/kabupaten berikut dengan rencana

rincinya. Dalam pembangunan permukiman dan infrastruktur perkotaan, kebijakan dan strategi yang

terdapat pada kedua kelompok dokumen yang dihasilkan dari 2 (dua) pilar pembangunan di Indonesia

ini, akan diterjemahkan dan disinkronkan dalam SPPIP.

Selain kedua pilar utama pembangunan ini, terdapat juga Kebijakan Strategi Perkotaan Daerah

(KSPD) yang merupakan penjabaran dari Kebijakan Strategi Perkotaan Nasional (KSPN). KSPD ini

memiliki fungsi: (1) memberikan acuan bagi pembangunan kota dan kawasan perkotaan, (2) mengatur

fungsi kota dan penataan ruang kota untuk pembangunan berkelanjutan, (3) menjadi dasar dalam

sinkronisasi reguasi dan kebijakan terkait pembangunan perkotaan, serta (4) menjadi instrument

perencanaan yang menjadi acuan kementerian/lembaga dalam pelaksanaan program dan kegiatan

terkait pembangunan perkotaan. Berdasarkan fungsi tersebut, maka kebijakan di dalam KSPD

diterjemahkan dan disinkronisasikan dengan kebijakan lainnya di dalam SPPIP. Selain itu, berdasarkan

UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, untuk menunjang pembangunan

permukiman dan infrastruktur perkotaan, kota/kabupaten diharapkan memiliki Rencana Pembangunan

dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP).

Dari sisi lingkup substansi, RP3KP merupakan penjabaran dari rencana kawasan permukiman

yang tertuang dalam RTRW kota/kabupaten. Sebagai rencana yang mengarahkan pembangunan

perumahan dan kawasan permukiman di suatu kota/kabupaten, maka RP3KP ini juga perlu

disinergikan dengan SPPIP. SPPIP yang menjabarkan kebijakan makro kota/kabupaten untuk

pembangunan permukiman dan infrastruktur perko

bagi penyusunan strategi sektor dan Rencana Induk Sistem (RIS) komponen komponen pembentuk

permukiman.Dalam konteks pembangunan bidang cipta karya, strategi sektor dan RIS yang telah

disusun secara sistematis dan sinergi ini nantinya akan menjadi masukan dalam proses penyusunan

Rencana Investasi Jangka Menengah (RPIJM) bidang cipta karya, yang selanjutnya akan

diterjemahkan ke dalam RPKPP. Dalam kondisi strategi sektor, RIS, dan RPIJM sudah tersedia terlebih

dahulu dari SPPIP, maka proses penyusunan SPPIP akan mempertimbangkan dan

mensinkronisasikan kebijakan dan strategi yang terdapat di dalam dokumendokumen tersebut,

sedangkan proses penyusunan RPKPP wajib untuk mempertimbangkan program dan kegiatan di

dalam RPIJM dan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL). Secara diagramatis, keterkaitan

SPPIP dan RPKPP dengan dokumen kebijakan yang berlaku di kota/kabupaten dapat dilihat pada

Gambar 1.1. berikut.

RPKPP menjadi alat operasionalisasi dari RPIJM.Dalam hal in

dihasilkan dalam SPPIP akan menjadi acuan dan dasar dalam penyusunan program, indikasi kegiatan,

serta alokasi pendanaannya di dalam RPIJM. Program, indikasi kegiatan, serta alokasi pendanaan di

dalam RPIJM tersebut akan dirinci dalam program dan kegiatan yang terukur baik volume, biaya, dan

lokasinya di tiap kawasan prioritas RPKPP (Gambar 2

maka apabila RPIJM sudah disusun sebelum SPPIP dan RPKPP, maka program yang tertuang

RPIJM, khususnya untuk tahun pertama, akan menjadi bahan pertimbangan dalam perumusan strategi

dan program di dalam SPPIP, sedangkan rumusan, volume, alokasi lokasi, dan alokasi penganggaran

akan menjadi acuan utama dalam perumusan kegiatan berikut r

tahunkedua dan seterusnya, rumusan strategi dan program SPPIP akan menjadi dasar dalam upaya

review dan penyempurnaan RPIJM. lihat Gambar 1.2.

Dalam kaitannya dengan RTRW, keberadaan RPKPP perlu diperhatikanlingkup substansi dan

lingkup wilayahnya. Lingkup RPKPP lebih rinci dari RTRW. RTRW mencakup penanganan untuk

seluruh kawasan, baik kawasan lindung, permukiman, perdagangan, dan sebagainya, se

RPKPP hanya fokus pada pembangunan kawasan permukiman yang telah diarahkan oleh RTRW dan

secara lebih spesifik, RPKPP fokus pada kawasan permukiman prioritasnya saja. Secara rinci

perbedaan RTRW, SPPIP, dan RPKPP dalam kerangka pembangunan perkotaa

Tabel 1.1. dari sisi operassional pelaksanaan hasil perencanaan arahan spasial, SPPIP RKPP, dan RPIJM

dapat dilihat pada gambar 1.4.

LaporanAntara|I - 7

pembangunan permukiman dan infrastruktur perkotaan dalam implementasinya akan menjadi acuan

bagi penyusunan strategi sektor dan Rencana Induk Sistem (RIS) komponen komponen pembentuk

permukiman.Dalam konteks pembangunan bidang cipta karya, strategi sektor dan RIS yang telah

an sinergi ini nantinya akan menjadi masukan dalam proses penyusunan

Rencana Investasi Jangka Menengah (RPIJM) bidang cipta karya, yang selanjutnya akan

diterjemahkan ke dalam RPKPP. Dalam kondisi strategi sektor, RIS, dan RPIJM sudah tersedia terlebih

ulu dari SPPIP, maka proses penyusunan SPPIP akan mempertimbangkan dan

mensinkronisasikan kebijakan dan strategi yang terdapat di dalam dokumendokumen tersebut,

sedangkan proses penyusunan RPKPP wajib untuk mempertimbangkan program dan kegiatan di

IJM dan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL). Secara diagramatis, keterkaitan

SPPIP dan RPKPP dengan dokumen kebijakan yang berlaku di kota/kabupaten dapat dilihat pada

RPKPP menjadi alat operasionalisasi dari RPIJM.Dalam hal ini, program 5 (lima) tahunan yang

dihasilkan dalam SPPIP akan menjadi acuan dan dasar dalam penyusunan program, indikasi kegiatan,

serta alokasi pendanaannya di dalam RPIJM. Program, indikasi kegiatan, serta alokasi pendanaan di

rinci dalam program dan kegiatan yang terukur baik volume, biaya, dan

lokasinya di tiap kawasan prioritas RPKPP (Gambar 2-4 dan Gambar 2-5). Berdasarkan keterkaitan ini,

maka apabila RPIJM sudah disusun sebelum SPPIP dan RPKPP, maka program yang tertuang dalam

RPIJM, khususnya untuk tahun pertama, akan menjadi bahan pertimbangan dalam perumusan strategi

dan program di dalam SPPIP, sedangkan rumusan, volume, alokasi lokasi, dan alokasi penganggaran

akan menjadi acuan utama dalam perumusan kegiatan berikut rinciannya di dalam RPIJM. Untuk

tahunkedua dan seterusnya, rumusan strategi dan program SPPIP akan menjadi dasar dalam upaya

review dan penyempurnaan RPIJM. lihat Gambar 1.2.

Dalam kaitannya dengan RTRW, keberadaan RPKPP perlu diperhatikanlingkup substansi dan

lingkup wilayahnya. Lingkup RPKPP lebih rinci dari RTRW. RTRW mencakup penanganan untuk

seluruh kawasan, baik kawasan lindung, permukiman, perdagangan, dan sebagainya, sedangkan

RPKPP hanya fokus pada pembangunan kawasan permukiman yang telah diarahkan oleh RTRW dan

secara lebih spesifik, RPKPP fokus pada kawasan permukiman prioritasnya saja. Secara rinci

perbedaan RTRW, SPPIP, dan RPKPP dalam kerangka pembangunan perkotaan dapat dilihat pada

dari sisi operassional pelaksanaan hasil perencanaan arahan spasial, SPPIP RKPP, dan RPIJM


1.5.3 Keluaran (Output)

Keluaran yang dihasilkan dalam Kegiatan Penyusunan Rencana Pengembangan Kawasan

Permukiman Prioritas (RPKPP) pada dasarnya mencakup tiga keluaran, yaitu:

1. Dokumen Rencana Pengembangan Kawasan Permukiman Prioritas (RPKPP), yang memuat:

a. Profil kawasan permukiman prioritas berdasarkan arahan indikasi dalam SPPIP

b. Kajian mikro kawasan permukiman prioritas berdasarkan arahan dalam SPPIP

c. Potensi dan persoalan pembangunan permukiman dan infrastruktur permukiman

perkotaan pada kawasan permukiman prioritas

d. Konsep dan rencana penanganan pada kawasan permukiman prioritas

e. Rencana aksi, berupa rencana program investasi jangka menengah infrastruktur skala kawasan pada kawasan prioritas selama 5 tahun

f. Minimal 2 (dua) kawasan di dalam kawasan prioritas yang akan dilakukan pembangunannya pada tahap pertama (dilakukan penyusunan rencana penanganan

secara lebih rinci dan operasional, dengan tingkat kedalaman skala perencanaan

1:1000) g. Dokumen spasial terkait dengan konsep, rencana penanganan, rencana aksi program

dalam skala : 1 : 5000 (untuk kawasan prioritas)

1 : 1000 (untuk kawasan pembangunan tahun pertama) 2. Dokumen hasil rangkaian penyelenggaraan kegiatan sebagai bahan untuk proses pemberian

kekuatan hukum terhadap dokumen RPKPP.

3. Dokumentasi profil kawasan dalam bentuk visual berupa tampilan visual/ video/ film dokumenter

untuk menggambarkan kondisi eksisting fisik kawasan, kondisi masyarakat hingga potensi dan

permasalahan kawasan prioritas

4. Hasil konsep pembangunan kawasan prioritas yang disajikan dalam bentuk visual dengan

tampilan tiga dimensi (3D).

5. Rencana Detail Desain (Detailed Engineering Design/DED) infrastruktur bidang Cipta Karya

untuk kawasan prioritas beserta indikasi rincian anggaran biaya (RAB)

Gambar 1.1Kedudukan SPPIP, dan RPKPP Dalam Dokumen Kebijakan Pembangunan Wilayah Perkotaan

LaporanAntara|I - 8

Gambar 1.1 Kedudukan SPPIP, dan RPKPP Dalam Dokumen Kebijakan Pembangunan Wilayah Perkotaan


Gambar 1.2 Keterkaitan SPPIP, dan RPKPP dan RPIJM

Gambar 1.3 Subtansi SPPIP, dan RPKPP dan RPIJM

Tabel 1.1

Perbedaan SPPIK, RKPP Dalam Kerangka Pembangunan Perkotaan

Gambar 1.Perbedaan Arahan Spasial SPPIP, dan RPKPP dan RPIJM

dalam pelaksanaan hasil perencanaan

LaporanAntara|I - 9

Tabel 1.1 Perbedaan SPPIK, RKPP Dalam Kerangka Pembangunan Perkotaan

Gambar 1.4 Perbedaan Arahan Spasial SPPIP, dan RPKPP dan RPIJM

dalam pelaksanaan hasil perencanaan


a. Rencana Penanganan Kawasan Pengembangan Tahap I (pertama), yang memuat tentang :

Masterplan penanganan kawasan

Konsepsi, rencana, strategi, dan indikasi program prioritas untuk penanganan pembangunan

permukiman dan infrastruktur keciptakaryaan pada kawasan prioritas tersebut.

Rencana program aksi pembangunan permukiman dan infrastruktur keciptakaryaan pada

kawasan pengembangan tahap I (pertama)

Tahapan pelaksanaan penanganan dan pembangunan fisik komponen permukiman dan

infrastruktur keciptakaryaan serta kegiatan sektoral terkait lain yang berbasis kawasan

DED untuk komponen infrastruktur keciptakaryaan dan sektor terkait lainnya pada kawasan

pengembangan tahap I (pertama) yang siap diimplemetasikan untuk tahun berikutnya.

b. Dokumen hasil rangkaian penyelenggaraan konsultasi pemangku kepentingan (stakeholder) sebagai bahan untuk proses pemberian legitimasi terhadap rencana aksi program strategis

penanganan permukiman dan infrastruktur keciptakaryaan pada kawasan prioritas. Adapun

dokumen ini memuat mengenai:

Laporan penyelenggaraan FGD dalam rangka perumusan kebutuhan dan skala prioritas

penanganan.

Laporan penyelenggaraan FGD untuk penyepakatan konsepsi, rencana, strategi, dan program

penanganan.

Laporan penyelenggaraan FGD untuk penyusunan rencana aksi programpenanganan dan

pembangunan permukiman berbasis kawasan dan pendekatan perencanaan partisipatif dalam

bentuk Community Action Plan (CAP) pada kawasan prioritas

1.5.4 Dasar Hukum

Penyusunan RPKPP pada dasarnya bertitik tolak atau mengacu kepada peraturan perundangan

maupun kebijakan yang berlaku pada saat RPKPP ini disusun. Peraturan dan perundangan maupun

kebijakan yang perlu diacu tersebut di antaranya adalah sebagai berikut:

A. Peraturan Perundangan

Undang-Undang No. 16/1985 tentang Rumah Susun;

Undang-Undang No. 17/2003 tentang Keuangan Negara;

Undang-Undang No. 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara;

Undang-Undang No. 7/2004 tentang Sumberdaya Air;

Undang-Undang No. 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

Undang-Undang No. 32/2004 tentang Pemerintahaan Daerah;

Undang-Undang No. 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan

Pemerintah Daerah;

Undang-Undang No. 38/2004 tentang Jalan;

Undang-Undang No. 17/2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional;

Undang-Undang No. 26/2007 tentang Penataan Ruang;

Undang-Undang No. 1/2011 tentang Permukiman;

B. Kebijakan dan Strategi

Permen PU 494/PRT/M/2005 tentang Kebijaka

Perumahan dan Permukiman, bahwa pembangunan perkotaan perlu ditingkatkan dan

diselenggarakan secara berencana dan terpadu;

Permen PU 20/PRT/M/2006 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan (KNSP)

Sistem Penyediaan Air Minum;

Permen PU 21/PRT/M/2006 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan (KNSP

SPP) Sistem Pengelolaan Persampahan;

LaporanAntara|I - 10

Undang No. 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan

04 tentang Jalan;

Undang No. 17/2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional;

Undang No. 26/2007 tentang Penataan Ruang;

Undang No. 1/2011 tentang Permukiman;

Permen PU 494/PRT/M/2005 tentang Kebijakan Nasional Strategi Pengembangan (KNSP)

Perumahan dan Permukiman, bahwa pembangunan perkotaan perlu ditingkatkan dan

diselenggarakan secara berencana dan terpadu;

Permen PU 20/PRT/M/2006 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan (KNSP)

Permen PU 21/PRT/M/2006 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan (KNSP-

Documents

Laporan Antara RPKPP KABUPATEN JOMBANG