LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI …gresikkab.go.id/media/f2bfab30dac587e2ad5d3184931dc3f7.pdf · Lampiran 2 Formulir Indikator Kinerja Utama ... Meningkatkan mutu pengawasan

LAPORAN AKUNTABILITAS

KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

(LAKIP)

INSPEKTORAT KABUPATEN GRESIK

TAHUN 2015


Jl. Dr. Wahidin SH 245 Gresik

i

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur hanya milik Allah SWT, atas limpahan

rahmat, taufik dan hidayah-Nya semata, sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja

Pemerintah (LAKIP) Inspektorat Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2015 ini

dapat diselesaikan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah

bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang

merupakan salah satu cara perbaikan kinerja organisasi yang harus dan terus

dilakukan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel

dan transparan.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(LAKIP) Inspektorat Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2015 ini disusun

sebagai bentuk/media pertanggungjawaban Inspektorat Kabupaten Gresik

dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan tata kerjanya serta sebagai parameter

dalam mengukur tingkat keberhasilan dan kegagalan kinerja pelaksanaan

program dan kegiatan Inspektorat Kabupaten Gresik selama tahun anggaran

2015. Selanjutnya laporan ini akan dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk

pelaksanaan program dan kegiatan di masa yang akan datang agar semakin

baik dalam menunjang keberhasilan pelaksanaan Pengawasan di Kabupaten

Gresik serta bermanfaat bagi seluruh aparat di lingkungan Inspektorat

Kabupaten Gresik untuk mendukung Pemerintah Kabupaten Gresik dalam

upaya mewujudkan Pemerintahan yang baik (Good Governance) dan

pemerintahan yang bersih (Clean Government) di Kabupaten Gresik.

Kami menyadari bahwa Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi


belum sempurna. Sehingga saran dan kritik yang bersifat membangun sangat

ii

kami harapkan sebagai perbaikan penyusunan laporan ini dimasa yang akan

datang.

Demikian semoga laporan ini ada guna dan manfaatnya.

Gresik, Februari 2016

INSPEKTUR KABUPATEN GRESIK

Drs. KNG. DJOKO SULISTIO HADI, MM Pembina Utama Muda

NIP. 19580924 198003 1 006

Halaman

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI iii

IKHTISAR EKSEKUTIF iv

I. PENDAHULUAN 1

I.1. Latar Belakang 1

I.2. Maksud dan Tujuan 3

I.3. Gambaran Umum Organisasi Perangkat Daerah 4

I.3. Dasar Hukum 7

I.4. Pola Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2015

dan Hubungan dengan Dokumen Perencanaan Kinerja SKPD 8

I.5. Sistematika 9

II. PERENCANAAN KINERJA 11

2.1. Perencanaan Kinerja 11

2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2015 12

III. AKUNTABILITAS KINERJA 13

3.1. Capaian Kinerja Organisasi 13

3.2. Akuntabilitas Kinerja Keuangan 17

3.3. Pernyataan Keberhasilan Komitmen Kinerja 18

IV. P E N U T U P 20

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1 Formulir Rencana Strategis (RS) 2011-2015

Lampiran 2 Formulir Indikator Kinerja Utama (IKU) 2015

Lampiran 3 Formulir Perjanjian Kinerja 2015

Lampiran 4 Formulir Pengukuran Kinerja 2015

DAFTAR ISI

iii

iii

iv

RINGKASAN EKSEKUTIF

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik (Good Governance)

merupakan amanat yang harus dilaksanakan, terutama oleh aparatur

pemerintah sebagai penyelenggara pemerintahan. Melalui Laporan

Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP), Inspektorat Kabupaten Gresik

berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan serta

untuk menilai kinerja pejabat dalam pelaksanaan tujuan dan sasaran untuk

mencapai misi Organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana

Strategis Inspektorat Kabupaten Gresik Tahun 2011-2015, yang tertuang dalam

Peraturan Inspektur Kabupaten Gresik Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana

Strategis Inspektorat Kabupaten Gresik Tahun 2011-2015, yang merupakan

pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di bidang

pengawasan di Kabupaten Gresik selama tahun 2011-2015 dengan visi "

“Aparatur Pengawasan Internal Pemerintah yang Profesional dan

Terpercaya Guna Tercapainya Pemerintahan yang Lebih Baik”, dengan 4

(empat) misi yaitu;

1. Meningkatkan kemampuan dan profesionalisme aparatur pengawasan.

2. Meningkatkan mutu pengawasan internal yang efesien dan efektif melalui

penataan, penyempurnaan system dan prosedur pengawasan.

3. Mewujudkan akuntabilitas pengawasan dan pengendalian intern dalam

penyelenggaraan pemerintahan daerah yang lebih baik.

4. Meningkatkan kinerja pelayanan publik.

Analisis akuntabilitas kinerja dilakukan terhadap 4 (empat) misi

tersebut, yang meliputi 4 (empat) tujuan dan dijabarkan dalam 6 (enam)

sasaran, dimana untuk mencapai sasaran tersebut ditetapkan sebanyak 8

(delapan) indikator kinerja sasaran, dengan didukung 6 (enam) program dan 28

(dua puluh delapan) kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2015.

Pelaksanaan program dan kegiatan dalam mendukung pencapaian sasaran-

sasaran tersebut, secara umum dapat dikatakan berhasil dengan baik dengan

v

capaian indikator kinerja sasaran pada tahun 2015 dicapai dengan kategori

sangat baik.

Keberhasilan capaian indikator kinerja sasaran tersebut di atas tidak

terlepas dari dukungan dana. Untuk mendukung pelaksanaan pencapaian

target indikator kinerja sasaran, Inspektorat Kabupaten Gresik tahun 2015

mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 3.526.050.000, yang telah direalisasi

sebesar Rp. 3.053.424.599 atau 86,60% terdapat efesiensi anggaran sebesar

Rp. 472.625.401 atau 13,40%.

Lakip Inspektorat Kabupaten Gresik Tahun 2015

1

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan

Nepostime, disebutkan bahwa salah satu asas umum penyelenggaraan negara

adalah asas akuntabilitas. Asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan

bahwa setiap hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat

dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang

kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.

Dalam kerangka pembangunan good governance, kebijakan umum

pemerintah adalah ingin menjalankan pemerintahan yang berorientasi pada

hasil (result oriented government). Orientasi pada input, terutama uang seperti

yang selama ini dijalankan, hendaknya ditinggalkan. Pemerintahan yang

berorientasi pada hasil pertama-tama akan fokus pada kemaslahatan bagi

masyarakat, berupa upaya untuk menghasilkan output dan outcome yang

sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Output merupakan hasil langsung dari

program-program atau kegiatan yang dijalankan pemerintah dan dapat

berwujud sarana, barang dan jasa pelayanan kepada masyarakat, sedangkan

outcome adalah berfungsinya sarana, barang dan jasa tersebut sehingga

memberi manfaat bagi masyarakat. Output dan outcome inilah yang selayaknya

dipandang sebagai kinerja, bukan kemampuan menyerap anggaran seperti

persepsi yang ada selama ini. Namun demikian uang tetap merupakan factor

penting untuk mencapai kinerja tertentu berupa baik output maupun outcome.

Sehubungan dengan itu maka sistem akuntabilitas kinerja instansi

pemerintah yang telah dibangun dalam rangka mewujudkan good governance

dan sekaligus result oriented government, perlu terus dikembangkan dan

informasi kinerjanya diintegrasikan ke dalam sistem penganggaran dan

pelaporan sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003


2

tentang Keuangan Negara dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara serta berbagai peraturan perundangan di bawahnya.

Dengan demikian ke depan anggaran negara baik pusat maupun daerah

menjadi anggaran berbasis kinerja, yaitu anggaran yang dihitung dan disusun

berdasarkan perencanaan kinerja atau dengan kata lain dihitung dan disusun

berdasarkan kebutuhan untuk menghasilkan output dan outcome yang

diinginkan masyarakat. Dengan anggaran berbasis kinerja ini akan dapat

dilakukan penelusuran alokasi anggaran ke kinerja yang direncanakan dan

pada setiap akhir tahun anggaran juga dapat dilakukan penelusuran realisasi

anggaran dengan capaian kinerjanya. Hal ini akan memudahkan evaluasi untuk

mengetahui cost efficiency dan cost effectiveness anggaran instansi

bersangkutan, sekaligus memudahkan pencegahan dan deteksi kebocoran

anggaran. Sehubungan dengan hal tersebut, diperlukan pengembangan dan

penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan

legitimate, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat

berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bebas dari korupsi,

kolusi dan nepotisme dalam rangka mewujudkan aspirasi masyarakat dalam

mencapai tujuan serta cita-cita bangsa dan negara. Wujud akuntabiltas

pemerintah yang selama ini digunakan adalah Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (AKIP) ditetapkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29

Tahun 2014 dan teknis penyusunannya diterapkan dalam Peraturan Menteri

Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53

Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan

Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah adalah kewajiban suatu instansi pemerintah untuk

mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tujuan-

rujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam mencapai misi organisasi.

Ruang Lingkup Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dilakukan pada

semua aspek kegiatan, umumnya meliputi aspek managerial, teknis dan

keuangan. Keputusan Kepala LAN tersebut dimaksudkan sebagai acuan bagi

setiap instansi pemerintah dalam menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah (LAKIP) sebagai wujud akuntabilitas instansi pemerintah.


3

Pedoman ini juga diharapkan dapat membantu penyusunan rencana strategis

dan rencana kinerja serta pelaksanaan pengukuran kinerja sebagai bagian

yang tidak terpisahkan dari SAKIP secara keseluruhan. Laporan Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan media pertanggungjawaban

yang berisi informasi mengenai kinerja instansi pemerintah dan bermanfaat

untuk mendorong instansi pemerintah untuk menyelenggarakan tugas umum

pemerintahan dan membangun secara baik dan benar (Good Governance)

yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan

yang transparan, terukur dan dapat dipertanggungjawabkan kepada

masyarakat, menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat

beroperasi secara efektif, efisien dan responsif terhadap aspirasi masyarakat

dan lingkungannya, menjadikan masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak

yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja instansi pemerintah,

serta terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari penyusunan Laporan Akuntabilitas ini adalah

untuk memberikan laporan kinerja selama periode tahun 2015 dan mengukur

sejauhmana pencapaian kinerja tahun anggaran 2015 yang akan memberikan

kontribusi terhadap kebijakan Pimpinan Inspektorat Kabupaten Gresik

sebagai evaluasi serta peningkatan kinerja untuk masa yang akan datang

dalam rangka upaya meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik

serta ditunjang oleh aparat pemerintah yang bebas dari Korupsi, Kolusi dan

Nepotisme dalam melaksanakan tugas Urusan Wajib.

Agar dalam pelaksanaan bidang urusan Wajib sebagaimana

tertuang dalam rincian tugas dan fungsi, maka faktor-faktor internal dan

eksternal telah dipertimbangkan untuk lebih mengoptimalkan kinerja organisasi

dalam mencapai tujuan dan sasaran kinerja yang ingin dicapai. Perubahan

lingkungan strategis baik dari internal, regional, nasional maupun Global yang

begitu dinamis memiliki pengaruh dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran

yang telah ditetapkan Inspektorat Kabupaten Gresik. Faktor-faktor


4

memanfaatkan kekuatan (Strenght) dan mengatasi kelemahan (Weakness) dan

dari faktor internal agar dapat memanfaatkan peluang (Oppotunity) dan dapat

mengatasi ancaman (Threat) yang mungkin terjadi. Dengan demikian

Inspektorat Kabupaten Gresik dalam melaksanakan kewenangan dan

mengoptimalkan potensi dibidang Pemerintahan Urusan Wajib mencapai

kinerja sesuai target yang direncanakan.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Inspektorat

Kabupaten Gresik ini dimaksudkan sebagai wujud pertanggungjawaban

pelaksanaan program dan kegiatan Inspektorat Kabupaten Gresik Tahun

Anggaran 2015.

Adapun tujuannya adalah:

a. Memberikan informasi mengenai perencanaan, pengukuran, pelaporan dan

evaluasi kinerja Inspektorat Kabupaten Gresik selama Tahun Anggaran

2015;

b. Sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja Inspektorat Kabupaten Gresik

pada tahun 2015, untuk kemudian diharapkan dapat diperoleh masukan

dalam rangka memperbaiki kinerja Inspektorat Kabupaten Gresik di masa

yang akan datang;

c. Untuk mendorong penerapan SAKIP di jajaran Inspektorat Kabupaten

Gresik sehingga terciptanya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

sebagai salah satu prasyarat terciptanya pemerintahan yang baik dan

terpercaya.

1.3 Gambaran Umum Organisasi Perangkat Daerah

Inspektorat Kabupaten Gresik dibentuk melalui Peraturan Daerah

Kabupaten Gresik Nomor 02 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah

Kabupaten Gresik. Sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah Kabupaten

Gresik, sebagaimana termuat dalam Peraturan Bupati Gresik Nomor 48 Tahun

2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten

Gresik, maka Inspektorat Kabupaten Gresik mempunyai tugas untuk melakukan

pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan didaerah,


5

pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan

pelaksanaan urusan pemerintahan desa:

Struktur kelembagaan atau organisasi Inspektorat Kabupaten Gresik

sebagaimana tertera dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2

Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (untuk

lembaga tertentu menyesuaikan Perdanya) , terdiri dari :

1. Inspektur;

2. Sekretariat, terdiri dari:

a. Subbagian Umum dan Kepegawaian;

b. Subbagian Program dan Pelaporan;

c. Subbagian Keuangan;

3. Inspektur Pembantu Wilayah I, terdiri dari:

a. Seksi Pengawas pemerintah Bidang Pembangunan Wilayah I;

b. Seksi Pengawas pemerintah Bidang Pemerintahan Wilayah I;

c. Seksi Pengawas pemerintah Bidang Kemasyarakatan Wilayah I;

4. Inspektur Pembantu Wilayah II, terdiri dari:

a. Seksi Pengawas pemerintah Bidang Pembangunan Wilayah II ;

b. Seksi Pengawas pemerintah Bidang Pemerintahan Wilayah II ;

c. Seksi Pengawas pemerintah Bidang Kemasyarakatan Wilayah II ;

5. Inspektur Pembantu Wilayah III, terdiri dari:

a. Seksi Pengawas pemerintah Bidang Pembangunan Wilayah III ;

b. Seksi Pengawas pemerintah Bidang Pemerintahan Wilayah III ;

c. Seksi Pengawas pemerintah Bidang Kemasyarakatan Wilayah III ;

6. Inspektur Pembantu Wilayah IV, terdiri dari:

a. Seksi Pengawas pemerintah Bidang Pembangunan Wilayah IV.;

b. Seksi Pengawas pemerintah Bidang Pemerintahan Wilayah IV;

c. Seksi Pengawas pemerintah Bidang Kemasyarakatan Wilayah IV;

7. Kelompok Jabatan Fungsional;


6

Secara operasional, Inspektorat Kabupaten Gresik didukung sumber

daya manusia sebanyak 28 (dua puluh delapan) orang yang berstatus sebagai

Pegawai Negeri Sipil (PNS). Secara rinci data aparatur/ Inspektorat Kabupaten

Gresik berdasarkan pendidikan dan golongan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.1.

Jumlah Pegawai Inspektorat Kabupaten Gresik

berdasarkan Tingkat Pendidikan sampai dengan 31 Desember 2015

No. Uraian Pendidikan

Jumlah Pangkat/ Golongan SD SMP SMA D3 S1 S2

1. Juru Muda (Ia)

Juru Muda Tingkat I (Ib)

Juru (Ic)

Juru Tingkat I (Id) 1 1

2. Pengatur Muda (IIa)

Pengatur Muda Tingkat I (IIb)

Pengatur (IIc) 3 3

Pengatur Tingkat I (IId)

3. Penata Muda (IIIa)

Penata Muda Tingkat I (IIIb) 3 3

Penata (IIIc) 2 1 3

Penata Tingkat I (IIId) 1 7 2 10

4. Pembina (IVa) 1 2 3

Pembina Tingkat I (IVb) 4 4

Pembina Utama Muda (IVc) 1 1

Pembina Utama Madya (IVd)

Pembina Utama (IVe)

JUMLAH 1 4 13 10 28


7

1.4 Dasar Hukum

Dasar hukum dalam penyusunan Laporan Akuntabfitas Kinerja

Instansi Pemerintah Inspektorat Kabupaten Tahun Anggaran 2015 adalah :

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara

yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional;

e. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

f. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

h. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;

i. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 tentang

Tatacara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;

j. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang

Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan

Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota;

k. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang

Organisasi Pemerintah Daerah;

l. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara,

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah;

m. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

n. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang

Percepatan Pemberantasan Korupsi;

o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah yang disempunakan dengan Peraturan


8

Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah;

p. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor:

09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama

Di Lingkungan Instansi Pemerintah;

q. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor:

20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;

r. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,

Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah;

s. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor: 239/IX/6/8/2003

tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah;

t. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2008 tentang

Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gresik;

u. Peraturan Bupati Gresik Nomor 44 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas,

Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat;

v. Peraturan Inspektur Kabupaten Gresik Nomor 01 Tahun 2011 tentang

Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Gresik Tahun 2011 – 2015.

1.5 Pola Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2015 dan

Hubungan dengan Dokumen Perencanaan Kinerja SKPD

Sebagai media pertanggungjawaban Publik atas pelaksanaan

Program dan kegiatan pada Tahun 2014 sebagaimana tertuang dalam

Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Gresik sesuai amanat dalam

Program Jangka Menengah Daerah Pemerintah Kabupaten Gresik maka ruang

lingkup penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang

disusun di batasi ruang lingkup pelaksanaan program dan kegiatan yang

dilaksanakan pada tahun anggaran 2015.


9

Pola penyusunan yang digunakan untuk dapatnya menyusun

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Kabupaten

Gresik dilakukan melalui beberapa langkah sebagai berikut:

1. Pertama, mengumpulkan Data Laporan Kinerja sesuai bidang urusan

Wajib;

2. Kedua, inventarisasi sasaran dengan indikator kinerja yang disesuaikan

dengan target kinerja sebagai mana tertuang dalam Rencana Kerja

Tahunan (RKT) Inspektorat Kabupaten Gresik Tahun 2015, dan

3. Ketiga, dari target kinerja yang direncanakan kemudian dicocokkan

terhadap realisasi kinerja sesuai dengan indikator yang telah disepakati.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

merupakan laporan hasil kinerja suatu organisasi, yang diketahui dengan

membandingkan realisasi indikator kinerja sasaran dengan target indikator

kinerja sasaran dalam Rencana Strategis organisasi. Sehingga dapat dikatakan

bahwa Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Inspektorat

Kabupaten Gresik Tahun 2015 merupakan laporan capaian kinerja untuk

mencapai target indikator kinerja yang telah ditentukan dalam Rencana

Strategis Inspektorat Kabupaten Gresik Tahun 2011-2015.

1.6 Sistematika

Sistematika penulisan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi


disusun berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman

Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Instansi

Pemerintah, sebagai berikut :

IKHTISAR EKSEKUTIF

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Maksud dan Tujuan

1.3. Gambaran Umum Organisasi Perangkat Daerah


10

1.4. Dasar Hukum

1.5. Pola Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2015

dan Hubungan dengan Dokumen Perencanaan Kinerja Daerah

1.5. Sistematika

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

2.1. Perencanaan Kinerja

2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2015

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

3.2. Akuntabilitas Kinerja Keuangan

3.3. Pernyataan Keberhasilan Komitmen Kinerja

BAB IV. PENUTUP

LAMPIRAN

Lampiran 1. Formulir Rencana Strategis (RS) 2011-2015 Lampiran 2. Formulir Indikator Kinerja Utama 2015 Lampiran 3. Formulir Perjanjian Kinerja 2015 Lampiran 4. Formulir Pengukuran Kinerja 2015

11


BAB II PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan Kinerja merupakan tekad dan janji rencana kinerja

tahunan yang akan dicapai oleh Inspektorat Kabupaten Gresik. Perjanjian

kinerja ini menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh

Inspektorat Kabupaten Gresik dalam suatu tahun tertentu dengan

mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Tujuan umum disusunnya Perjanjian Kinerja yaitu dalam rangka

Intensifikasi pencegahan korupsi, Peningkatan kualitas pelayanan publik,

Percepatan untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif,

transparan, dan akuntabel. Namun demikian, ruang lingkup ini lebih diutamakan

terhadap berbagai program utama organisasi, yaitu program-program yang

dapat menggambarkan keberadaan organisasi serta menggambarkan isu

strategik yang sedang dihadapi organisasi. Untuk itu, penyusunan Perencanaan

Kinerja Inspektorat Kabupaten Gresik Tahun 2015 merupakan sasaran dan

target kinerja yang sepenuhnya mengacu pada Peraturan Inspektur Kabupaten

Gresik Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten

Gresik (Renstra) Tahun 2011 – 2015, dokumen Rencana Kinerja Tahunan

(RKT) Tahun 2015, Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2015, Serta dokumen

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2015. Target Kinerja

tersebut merepresentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai selama tahun

2015. Target Kinerja pada tingkat sasaran strategis akan dijadikan tolok ukur

dalam mengukur keberhasilan organisasi didalam upaya pencapaian visi misi

dan akan menjadi komitmen bagi Inspektorat Kabupaten Gresik untuk

mencapainya dalam Tahun 2015.

Perjanjian Kinerja Tahun 2015 disusun berdasarkan pada Peraturan

Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi RI

Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja,

Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi

12


Pemerintahan. Adapun Perjanjian Kinerja Inspektorat Kabupaten GresikTahun

2015 sebagai berikut :

NO.

Sasaran Strategis

IKU

Target

1 Meningkatnya kompetensi

aparatur pengawasan dalam

pelaksanaan tugas dan fungsi

Prosentase aparatur

pengawasan yang

telah memperoleh

pelatihan

100 %

2 Meningkatnya pelaksanaan

pengawasan internal secara

berkala

Prosentase temuan

hasil pemeriksaan

internal yang ditindak

lanjuti sesuai

rekomendasi

dibanding jumlah

temuan pemeriksaan

100 %

3 Prosentase temuan

hasil pemeriksaan

internal dan eksternal

yang ditindak lanjuti

sesuai rekomendasi

dibanding jumlah

temuan pemeriksaan

100 %

Lakip Inspektorat Kabupaten Gresik Tahun 2015 13

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran capaian kinerja Inspektorat Kabupaten Gresik Tahun

2015 diukur digunakan untuk mengetahui keberhasilan Inspektorat Kabupaten

Gresik dalam melaksanakan program dan kegiatan selama 1 (satu) tahun

anggaran. Indikator kinerja yang digunakan adalah indikator kinerja sasaran,

yang dirumuskan dalam Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Gresik

Tahun 2011-2015.

Capaian indikator kinerja sasaran Inspektorat Kabupaten Gresik

merupakan tingkat pencapaian target dari indikator kinerja sasaran yang

dicapai pada Tahun 2015, diukur dengan membandingkan nilai indikator kinerja

sasaran antara realisasi dengan target, yang ditampilkan dalam bentuk

persentase (%). Hasil pengukuran kinerja sasaran Inspektorat Kabupaten

Gresik diuraikan sebagai berikut (sebagaimana termuat dalam Lampiran 4.

Formulir Pengukuran Pencapaian Sasaran) :

1. Sasaran “ Meningkatnya kompetensi aparatur pengawasan dalam

pelaksanaan tugas dan fungsi” dengan indikator :

Indikator Sasaran Tahun

Prosentase aparatur pengawasan yang telah memperoleh pelatihan

Target Realisasinya

2011

2012

2013

2014

2015

Target 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

Realisasi 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

Capaian 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

Meningkatnya aparatur pengawasan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi:

Pada Tahun 2015 Inspektorat Kabupaten Gresi telah berhasil melaksanakan

pelatihan bagi Aparatur pengawasan.dari 27 orang Staf Inspektorat Kabupaten

Gresik, semuanya sudah mengikuti Pelatihan Pengembangan Pemeriksa dan


Aparatur Pengawasan sehingga realisasi indikator aparatur pengawasan yang

telah memperoleh pelatihanpada tahun 2015 100%.

Perbandingan pencapaian indikator Meningkatnya aparatur pengawasan dalam

pelaksanaan tugas dan fungsi selama lima tahun terakhir dapat dilihat pada

grafik III.1.

Grafik III.1. Meningkatnya aparatur pengawasan dalam pelaksanaan tugas dan

fungsi

Capaian indikator kinerja ini dilaksanakan melalui Program Peningkatan

profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan dengan Kegiatan

Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan.

2. Sasaran “Meningkatnya pelaksanaan pengawasan internal secara berkala”

dengan indikator :


Prosentase temuan hasil pemeriksaan internal yang ditindak lanjuti sesuai rekomendasi dibanding jumlah temuan

Target Realisasinya

2011

2012

2013

2014

2015

Target 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

Realisasi 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

Capaian 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %



Prosentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindak lanjuti sesuai rekomendasi dibanding jumlah temuan

Target Realisasinya

2011

2012

2013

2014

2015

Target 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

Realisasi 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

Capaian 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

Rincian Capaian indikator Meningkatnya pelaksanaan pengawasan internal

secara berkala tahun 2015 adalah sebagai berikut :

a. Prosentase temuan hasil pemeriksaan internal yang ditindak lanjuti

sesuai rekomendasi dibanding jumlah temuan

Selama tahun 2015 pencapaian tindak lanjut temuan hasil pengawasan

internal telah mencapai 100% sesuai dengan target yang ditetapkan.

Perbandingan pencapaian indikator Meningkatnya aparatur pengawasan

dalam pelaksanaan tugas dan fungsi selama lima tahun terakhir dapat

dilihat pada grafik III.2.

Grafik III.2. Prosentase temuan hasil pemeriksaan internal yang ditindak lanjuti

sesuai rekomendasi


Adapun upaya yang dilakukan dalam pencapaian kinerja tersebut adalah

melaui Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan

Pengendalian Pelaksanaan kebijakan KDH dengan Kegiatan sebagai

berikut :

1. Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala.

2. Penanganan kasus/ khusus pengaduan di lingkungan Pemerintah

Daerah

3. Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH

4. Inventarisasi temuan pengawasan

5. Ikhtisar Realisasi Pengawasan.

b. Prosentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindak

lanjuti sesuai rekomendasi dibanding jumlah temuan

Selama tahun 2015 pencapaian tindak lanjut temuan hasil pengawasan

internal telah mencapai 100% sesuai dengan target yang ditetapkan.

Perbandingan pencapaian indikator Meningkatnya aparatur pengawasan

dalam pelaksanaan tugas dan fungsi selama lima tahun terakhir dapat

dilihat pada grafik III.3.

Grafik III.3. Prosentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindak

lanjuti sesuai rekomendasi


Adapun upaya yang dilakukan dalam pencapaian kinerja tersebut adalah

melaui Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan

Pengendalian Pelaksanaan kebijakan KDH dengan Kegiatan sebagai

berikut :

1. Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan (OTL).

2. Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif

3. Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan

4. Reviu Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

3.2. Akuntabilitas Kinerja Keuangan

Keberhasilan capaian indikator kinerja, tidak terlepas dari dukungan

dana yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada

Inspektorat Kabupaten Gresik, yang termuat dalam Dokumen Pelaksanaan

Anggaran (DPA), yang selanjutnya diubah dalam Dokumen Pelaksanaan

Perubahan Anggaran (DPPA) Inspektorat Kabupaten Gresik Tahun Anggaran

2015.

Analisis akuntabilitas keuangan dilsajikan dalam perbandingan antara

alokasi dengan realisasi anggaran, yang ditampilkan dalam persentase

realisasi. Pada tahun 2015, anggaran Inspektorat Kabupaten Gresik secara

keseluruhan setelah Perubahan sebesar Rp.3.526.050.000, yang direalisasikan

sebesar Rp.3.053.424.599,- atau 86.60%. terdapat silpa Rp.472.625.401 atau

13.40%

Adapun rincian anggaran dan realisasinya berdasarkan sasaran yang ingin

dicapai Inspektorat Kabupaten Gresik Tahun 2015 adalah sebagai berikut:

No. Sasaran Target Realisasi

(Rp.) Rp. %

1 - Prosentase aparatur

pengawas yang telah memperoleh pelatihan

824.270.000 770.966.999 93.53

- Jumlah terfasilitasi

kelancaran pengawasan


2

Prosentase temuan hasil pemeriksaan internal yang ditindak lanjuti sesuai rekomendasi dibanding jumlah temuan pemeriksaan

2.018.777.500 1.673.273.100 82.89

3

Prosentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindak lanjuti sesuai rekomendasi dibanding jumlah temuan pemeriksaan

683.002.500 609.184.500 89.19

Realisasi rata-rata sebesar 89.00% atau di bawah anggaran yang

disediakan mencerminkan adanya efisiensi penggunaan anggaran oleh

Inspektorat Kabupaten Gresik.

3.3. Pernyataan Keberhasilan Komitmen Kinerja

Laporan yang akuntabel adalah laporan yang ketercapaian

sasarannya diukur berdasarkan indikator yang memiliki kriteria; spesifik, dapat

dicapai, memiliki relevansi dengan sasaran, menggambarkan keberhasilan

sesuatu yang diukur dan dapat dikuantifikasi dan diukur. Indikator tersebut

telah disepakati oleh setiap stakeholder sebelum proses pelaksanaan program

dan kegiatan di jalankan sehingga dapat digunakan sebagai sarana analisis

dan evaluasi terhadap kinerja organisasi.

Indikator kinerja adalah alat ukur pencapaian hasil yang diharapkan

oleh organisasi. Indikator Kinerja haruslah dipandang sebagai early warning

system yang secara antisipatif dapat dijadikan alat pengendalian organisasi

untuk pengambilan keputusan strategis agar berjalan pada koridor arah

pembangunan yang menjadi kontrak sosial antara pengemban amanat dan

pemberi amanat yang dalam hal ini Inspektur Kabupaten Gresik dengan Bupati

Gresik.

Untuk menilai sampai sejauh mana keberhasilan dan ketidak berhasilan

sasaran maka digunakan skala ordinal sebagai berikut :


NO JUMLAI NILAI KATEGORI

1

2

3

4

85 Sampai dengan 100

70 s/d kurang dari 85

55 s/d kurang dari 70

kurang dari 55

Sangat Baik

Baik

Cukup Baik

Kurang

Capaian kinerja dihasilkan dari pengukuran terhadap realisasi

dibanding target yang telah ditentukan. Pengukuran kinerja tersebut tidak

dimaksudkan untuk memberikan penghargaan maupun hukuman kepada

pelaksana kegiatan, namun digunakan untuk menilai tingkat keberhasilan dan

ketidak berhasilan dalam pencapaian sasaran dan/ atau kegiatan guna

meningkatkan kinerja organisasi.

Lakip (Inspektorat Kabupaten Gresik) Tahun 2015

20

BAB IV PENUTUP

Secara umum Inspektorat Kabupaten Gresik pada Tahun 2015 telah

melaksanakan tugas dan fungsi dalam penyelenggara administrasi umum

pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Cerminan dari hasil pelaksanaan tugas tersebut secara operasional telah dapat

dilihat dari pelaksanaan program dan kegiatan pada masing-masing Bidang

dalam mencapai sasaran. Pencapaian sasaran yang telah ditetapkan

Inspektorat Kabupaten Gresik pada tahun 2015 diukur berdasarkan indikator-

indikator yang telah ditetapkan. Sesuai dengan indikator kinerja sebagai

penterjemahan dari Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Gresik Tahun

2011-2015, sasaran yang telah ditetapkan untuk dicapai pada tahun 2015 terdiri

5 (lima) sasaran. Secara umum, pencapaian 5 (lima) sasaran dicapai oleh

Inspektorat Kabupaten Gresik dengan kategori Sangat baik.

Sedangkan capaian kinerja keuangan antara rencana dan realisasi

dari 5(lima) sasaran, yang didukung oleh 28 (dua puluh delapan) kegiatan.

Kinerja keuangan dari sasaran tersebut, menunjukkan hasil capaian sebagai

berikut :

Sejumlah 5 (lima) sasaran pencapaian, realisasi keuangannya adalah di bawah

100% dari rencana anggaran atau tepatnya 89.00%. Hal ini dikarenakan

adanya efisiensi.

Untuk dapat mempertahankan capaian kinerja sasaran dan

memperbaiki kinerja sasaran yang masih rendah sangat diperlukan adanya

kebersamaan berbagai pihak terkait dengan melaksanakan tugas-tugas

Inspektorat Kabupaten Gresik. Adapun saran yang dapat disampaikan dalam

rangka perbaikan kinerja sasaran adalah sebagai berikut:

1. Memberikan peluang yang cukup kepada segenap stakeholders untuk

berperan secara proporsional dan profesional, antara ,unit kerja dalam

Satuan Kerja Perangkat Daerah (Sekretariat dan Bidang-Bidang), petugas

Lakip (Inspektorat Kabupaten Gresik) Tahun 2015

20

teknis di kecamatan-kecamatan, petugas teknis Pemerintah Pusat dan

Propinsi di Satuan Kerja Perangkat Daerah, Lembaga Kemasyarakatan dan

Lembaga Swadaya Masyarakat serta pihak swasta dalam mendukung

pelaksanaan pembangunan di bidang pengawasan di Kabupaten Gresik.

2. Memberikan peluang kepada masyarakat untuk memperoleh informasi yang

cukup agar penyelenggaraan pemerintahan di bidang pengawasan berjalan

secara transparan, akuntabel dan demokratis untuk memperoleh dukungan

dari berbagai pihak.

:

M I S I Ke SATU :

Tujuan :

Indikator Kinerja Tujuan :

2011 2012 2013 2014 2015

1 1.1 Jumlah terfasilitasi

kelancaran pengawasan

% 100 100 100 100 100 100 1 1

1.2 Prosentase aparatur

pengawas yang telah

memperoleh pelatihan

4 Irban 4 Irban 4 Irban

1.3 Jumlah aparatur

pengawasan27 27 27

Meningkatnya kompetensi

aparatur pengawasan

dalam pelaksanaan tugas

dan fungsi

Meningkatkan

pengetahuan,

keahlian dan

ketrampilan dalam

melaksanakan tugas

dan fungsinya melalui

diklat teknis

pengembangan

aparat pemeriksa

dan diklat teknis

lainnya

Peningkatan

Profesionalisme Tenaga

Pemeriksa dan Aparatur

Pengawasan

Pelatihan Pengembangan

Tenaga Pemeriksa dan

Aparatur Pengawasan

Indikator Kinerja Kebijakan Program Pembangunan Kegiatan

Meningkatkan kemampuan dan profesionalisme aparatur pengawasan

Terwujudnya aparatur pengawasan yang profesional dan terpercaya

Prosentase aparatur pengawasan yang telah memperoleh pelatihan

SasaranSatuan

Tahun

Dasar

Target Strategi mencapai Tujuan dan Sasaran

Uraian

P E M E R I N T A H K A B U P A T E N G R E S I K


FORMULIR RENCANA STRATEGIS (RS)Tahun 2011 - 2015

V I S I APARATUR PENGAWASAN INTERNAL PEMERINTAH YANG PROFESIONAL DAN TERPERCAYA GUNA TERCAPAINYA PEMERINTAHAN YANG LEBIH BAIK

:

M I S I Ke DUA :

Tujuan :


Tersedianya SIM Audit

2011 2012 2013 2014 2015

1 Meningkatnya pelaksanaan

pengawasan internal

secara berkala

2,1 unit 0 0 0 0 6 10 Meningkatkan mutu

hasil pengawasan

internal yang efektif

dan efisien melalui

penyusunan sistem

dan prosedur

pengawasan yang

memadai

1 Program penataan dan

penyempurnaan kebijakan

sistem dan prosedur

pengawasan

1 Penyusunan Kebijakan Sistem

Operasional Prosedur

OP 66 66 66 66 66 66 1 Kegiatan pelaksanaan

pengawasan internal secara

berkala

OP 100 100 100 100 100 100 2 Kegiatan penanganan kasus/

khusus pengaduan di

lingkungan Pemerintah Daerah

% 0 0 25 50 50 50 3 Kegiatan pengendalian

manajemen pelaksanaan

kebijakan KDH (SPIP)

ada 0 0 0 1 1 1 4 Kegiatan inventarisasi temuan

pengawasan

Meningkatkan

pelaksanaan

pengawasan internal

dan pengendalian

untuk mewujudkan

akuntabilitas

penyelenggaraan

pemerintahan daerah

yang lebih baik

Program peningkatan

sistem pengawasan internal

dan pengendalian

pelaksanaan Kebijakan

KDH

Prosentase temuan hasil

pemeriksaan internal


sesuai rekomendasi

dibanding jumlah temuan

pemeriksaan

Strategi mencapai Tujuan dan Sasaran

Uraian Indikator Kinerja Kebijakan Program Pembangunan Kegiatan


Meningkatkan mutu pengawasan internal yang efektif dan efisien melalui penataan, penyempurnaan sistem dan prosedur pengawasan

Meningkatnya mutu pengawasan internal agar hasil pengawasan menjadi lebih baik, efisien dan efektif

Tersusunnya SOP

SasaranSatuan

Tahun

Dasar

Target




:

M I S I Ke TIGA :

Tujuan :


2011 2012 2013 2014 2015

Meningkatnya pelaksanaan

pengawasan internal

secara berkala

2,1 % 100 100 100 100 100 100 1 Kegiatan tindak lanjut hasil

temuan pengawasan

% 0 0 100 100 100 100 2 Kegiatan koordinasi

pengawasan yang lebih

komprehensif

kali 0 2 2 2 2 2 3 Kegiatan evaluasi berkala

temuan hasil pengawasan

LHR 1 1 1 1 1 3 4 Kegiatan Reviu LKPD, SAKIP,

LPPD


1 Prosentase temuan hasil

pemeriksaan eksternal


sesuai rekomendasi

dibanding jumlah temuan

pemeriksaan

1 Meningkatkan

pelaksanaan

pengawasan

eksternal dan

pengendalian untuk

mewujudkan

akuntabilitas

penyelenggaraan

pemerintahan daerah

yang lebih baik

1 Program peningkatan


dan pengendalian


KDH

Mewujudkan akuntabilitas, pengendalian intern dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang lebih baik

Terwujudnya akuntabilitas, pengawasan dan pengendalian intern dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang lebih baik

SasaranSatuan

Tahun

Dasar

Target Strategi mencapai Tujuan dan Sasaran

Uraian





:

M I S I Ke EMPAT :

Tujuan :


2011 2012 2013 2014 2015

1 Meningkatnya pelayanan

publik yang dilaksanakan

oleh SKPD

1.1 Indeks Kepuasan

Masyarakat (IKM)OP 0 0 0 12 12 12 Melakukan evaluasi

kinerja pelayanan

publik yang

dilaksanakan oleh

SKPD

1 Program peningkatan


dan pengendalian


KDH

1 Kegiatan evaluasi kinerja

pelaksanaan pelayanan publik


Meningkatkan Kinerja Pelayanan Publik

Terselenggaranya pelayanan publik secara memadai

SasaranSatuan

Tahun

Dasar

Target

Uraian



FORMULIR RENCANA STRATEGIS (RS)

Tahun 2011 - 2015


Strategi mencapai Tujuan dan Sasaran

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

INSPEKTORAT KABUPATEN GRESIK INSTANSI : INSPEKTORAT KABUPATEN GRESIK VISI : Aparatur Pengawasan Internal Pemerintah yang Profesional dan Terpercaya Guna Tercapainya Pemerintahan yang Lebih Baik MISI : 1. Meningkatkan kemampuan dan profesionalisme aparatur pengawasan. 2. Meningkatkan mutu pengawasan internal yang efektif dan efesien melaluai penataan, penyempurnaan sistem dan prosedur pengawasan. 3. Mewujudkan akuntabilitas pengendalian intern dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang lebih baik. 4. Meningkatkan kinerja pelayanan Publik. Tujuan : 1. Terwujudnya aparatur pengawasan yang profesional dan terpercaya. 2. meningkatnya mutu pengawasan internal agar hasil pengawasan menjadi lebih baik, efesien dan efektif. 3. Terwujunya akuntabilitas pengendalian intern dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang lebih baik. 4. Terselenggaranya pelayanan publik secara memadai Tugas : 1. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan Fungsi : 1. Perencanaan Program Pengawasan 2. Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan, dan 3. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan

NO. KINERJA UTAMA

INDIKATOR KINERJA UTAMA PENJELASAN FORMULA

PERHITUNGAN SUMBER DATA

PENANGGUNG JAWAB

1 2 3 4 5 6

1.

Meningkatnya akuntabilitas

keuangan SKPD di lingkungan Pemerintah

Kabupaten Gresik

1. Prosentase rekomendasi APIP yang ditindaklanjuti

Jml temuan/rekomendasi internal yang ditindaklanjuti

---------------------------------------------

Jumlah temuan x 100 %

Hasil klasifikasi kode temuan dan LHP

Inspektorat,

Inspektorat Kabupaten

Gresik

NO. KINERJA UTAMA

INDIKATOR KINERJA UTAMA PENJELASAN FORMULA

PERHITUNGAN SUMBER DATA

PENANGGUNG JAWAB

1 2 3 4 5 6

2. Prosentase rekomendasi BPK yang ditindaklanjuti

Jml temuan/rekomendasi external

yang ditindaklanjuti ---------------------------------------------

Jumlah temuan x 100 %

Hasil klasifikasi kode temuan dan LHP

BPK,

Inspektorat Kabupaten

Gresik

2.

Meningkatnya akuntabilitas

kinerja SKPD di lingkungan Pemerintah

Kabupaten Gresik

3.

Opini BPK

(Jumlah temuan berulang LHP

Tahun ke N /Jumlah temuan

berulang Tahun Dasar)x100%

LHP BPK

Inspektorat

Kabupaten

Gresik

4. Indek capaian evaluasi lakip oleh menpan

(Jumlah SKPD dengan Kategori Hasil Evaluasi SAKIP dengan

Nilai B/Jumlah SKPD yang Dievaluasi) x 100%

Hasil Desk Verifikasi Tim SAKIP

Tim Daerah SAKIP

Kabupaten Gresik

VISI : Aparatur Pengawasan Internal Pemerintah Yang Profesional dan Terpercaya Guna Tercapainya Pemerintahan Yang Lebih Baik

MISI 1 :

TUJUAN 1 : Terwujudnya Aparatur Pengawasan yang Profesional dan Terpercaya

Target

Tahun 2015 Program Sasaran

2 4 5

1 2.580.195.500

1.1. 27 orang 2.263.521.000

1.2. 4 Irban 1 Belanja Pegawai/ Personalia 2.263.521.000

1.3. 100%

1 447.595.500

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 8.600.000

2 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah 15.300.000

3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 26.400.000

4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 6.789.000

5 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 8.900.000

6 Penyediaan Alat Tulis Kantor 23.981.500

7 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 25.320.000



FORMULIR PERJANJIAN KINERJA

TAHUN 2015

Meningkatkan Kemampuan Profesionalisme Aparatur Pengawasan

SASARAN DAN INDIKATOR SASARAN Program dan KegiatanRincian Anggaran (Rp.)

1 3

Meningkatnya kompetensi aparatur

pengawasan dalam pelaksanaan tugas dan

fungsi

Jumlah aparatur pengawasan Belanja Tidak Langsung

Prosentase aparatur pengawas yang telah

memperoleh pelatihan

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Jumlah terfasilitasi kelancaran pengawasan

8 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 134.302.000

9 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-

Undangan

11.320.000

10 Penyediaan Makanan dan Minuman 16.143.000

11 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 170.540.000

2 81.240.000

1Pengadaan Mebeleur 49.700.000

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas /

Operasioanal 31.540.000

3 115.592.500

1Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja

SKPD 52.650.000

2 Penyusunan Renja SKPD 21.768.500

3 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 20.656.000

4 Penyusunan Renstra SKPD 20.518.000

4 119.842.000

1Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur

Pengawasan 119.842.000

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Program Peningkatan profesionalisme tenaga

pemeriksa dan aparatur pengawasan


MISI 2 :

TUJUAN 3 :

Target


2 4 5

1 1.922.658.000

1Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan

Sistem dan Prosedur Pengawasan 1.922.658.000

1,1 100% 1 Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan 35.594.000

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan

Pengendalian Pelaksanaan kebijakan KDH 1.887.064.000

1 Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala 740.943.500

2Penanganan kasus/ khusus pengaduan di lingkungan

Pemerintah Daerah 695.589.500

3 Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH 378.843.000

4 Inventarisasi temuan pengawasan 25.282.000

5 Ikhtisar Realisasi Pengawasan 46.406.000

Meningkatkan mutu pengawasan internal yang efektif dan efisien melalui penataan, penyempurnaan sistem dan prosedur pengawasan

Meningkatnya mutu pengawasan internal agar hasil pengawasan menjadi lebih baik, efisien dan efektif

Prosentase temuan hasil pemeriksaan internal

yang ditindak lanjuti sesuai rekomendasi

dibanding jumlah temuan pemeriksaan





TAHUN 2015

1 3

Meningkatnya pelaksanaan pengawasan internal

secara berkala


MISI 3 :

TUJUAN 3 :

Target


2 4 5

1 839.122.000

1Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan

Pengendalian Pelaksanaan kebijakan KDH 839.122.000

1,1 100% 1 Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan (OTL) 241.801.000

2 Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif 210.829.000

3 Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan 118.117.000

4 Reviu Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 268.375.000




TAHUN 2015

Mewujudkan akuntabilitas , pengendalian intern dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang lebih baik

1. Terwujudnya akuntabilitas, pengawasan dan pengendalian intern dalam penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik

2. Meningkatnya kinerja pelayanan publik


1 3

Meningkatnya pelaksanaan pengawasan internal

secara berkala

Prosentase temuan hasil pemeriksaan internal dan

eksternal yang ditindak lanjuti sesuai

rekomendasi dibanding jumlah temuan

pemeriksaan

: Aparatur Pengawasan Internal Pemerintah Yang Profesional dan Terpercaya Guna Tercapainya Pemerintahan Yang Lebih Baik

MISI 1

3 : Mewujudkan akuntabilitas , pengendalian intern dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang lebih baik

Target Realisasi Capaian (%) Target Realisasi Capaian (%)

(2) (3) (4)=(3/2X100) (5) (6) (7)=(6/5X100) (8)=(7/4) (9)

1 Sekretariat

1 Jumlah aparatur pengawasan 27 27 100% 27 27 100% 100% Inspektorat

2

2.1.Jumlah surat masuk dan surat keluar

yang terdokumentasikan1500 1.500 100% 1.500 1.500 100% 100% Inspektorat

2.2.Tersedianya dokumen tertib administrasi

keuanganAda Ada 100% Ada Ada 100% 100% Inspektorat

3

2.3. Tersusunnya program dan laporan 216 216 100% 216 216 100% 100% Inspektorat

4

Penanggung

jawab

(1)

Terbayarnya gaji pegawai

Terwujudnya tertib administrasi keuangan,

perkantoran dan pelaporan

Terselesaikannya laporan kinerja dan

ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Meningkatnya kompetensi aparatur

pengawasan dalam pelaksanaan tugas dan

fungsi

TUJUAN : 1. Terwujudnya aparatur pengawasan yang profesional dan terpercaya

: 2. Terwujudnya akuntabilitas, pengawasan dan pengendalian intern dalam penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik

: 3. Meningkatnya kinerja pelayanan publik

SASARAN DAN INDIKATOR SASARAN

TAHUN 2014 TAHUN 2015 Capaian 2015

dibandingkan

Capaian 2014


I N S P E K T O R A T

FORMULIR PENGUKURAN KINERJA

TAHUN 2015

VISI

: Meningkatkan kemampuan profesionalisme aparatur pengawasan

4,1Prosentase aparatur pengawasan yang

telah memperoleh pelatihan100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Inspektorat

5

5.1.

Prosentase temuan hasil pengawasan

internal yang ditindak lanjuti sesuai

rekomendasi

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Inspektorat

5,2

Prosentase temuan hasil pengawasan

eksternal yang ditindak lanjuti sesuai

rekomendasi

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Inspektorat

Meningkatnyapelaksanaan pengawasan

internal secara berkala

INSPEKTUR KABUPATEN GRESIK

Drs. KNG. DJOKO SULISTIO HADI, MM.

Pembina Utama Muda

NIP. 19580924 198003 1 006

Documents

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI …gresikkab.go.id/media/f2bfab30dac587e2ad5d3184931dc3f7.pdf · Lampiran 2 Formulir Indikator Kinerja Utama ... Meningkatkan mutu pengawasan