Embed Size (px)
Citation preview
LAPORAN AKHIR
PROGRAM P2M PENERAPAN IPTEK
PELATIHAN PERENCANAAN PAJAK PENGHASILAN
DAN PEMBUKUAN USAHA BAGI USAHA KECIL MENENGAH
DI KABUPATEN BULELENG
Oleh :
DESAK NYM. SRI WERASTUTI, SE.,M.Si.,Ak/0006127903 Ketua Tim Pelaksana
I MADE PRADANA ADI PUTRA,SE,SH,M.Si/0009117307 Anggota Tim Pelaksana
NI KADEK SINARWATI,SE.,M.Si.,Ak/0020107205 Anggota Tim Pelaksana
Dibiayai dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Universitas Pendidikan
Ganesha dengan SPK Nomor: 116/UN48.15/LPM/2014 tanggal 13 Februari 2014.
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
SINGARAJA
2014
HALAMAN PENGESAHAN
PROPOSAL PROGRAM PENGABDIAN PADA MASYARAKAT
a. Judul Program : Pelatihan Perencanaan Pajak Penghasilan dan
Pembukuan Usaha Bagi Usaha Kecil Menengah
(UKM) di Kabupaten Buleleng
b. Jenis Program : Pelatihan
c. Bidang Kegiatan : Perpajakan dan Akuntansi Keuangan
d. Identitas Pelaksana :
1. Ketua Pelaksana
- Nama Lengkap : Desak Nyoman Werastuti, SE.,M.Si.,Ak
- NIP : 197912062008122001
- NIDN : 0006127903
- Pangkat/Golongan : Asisten Ahli/IIIa
- Alamat Kantor : Jl. Udayana Kampus Tengah Denpasar
- Alamat Rumah : Jl. Jalak Putih V No. 18 Singaraja
2. Anggota 1
- Nama Lengkap : I Made Pradana Adiputra, SE.,SH.,M.Si
- NIP : 197311092010121001
- NIDN : 00091173007
- Pangkat/Golongan : Lektor/IIIc
- Alamat Kantor : Jl. Udayana Kampus Tengah Denpasar
- Alamat Rumah : Jl. Raya Pemaron Singaraja
3. Anggota 3
- Nama Lengkap : Ni Kadek Sinarwati, SE.,M.Si.,Ak
- NIP : 197210202010122002
- NIDN : 0020107205
- Alamat Kantor : Jalan Udayana Kampus Tengah Singaraja
- Alamat Rumah : Jalan Nusa Indah Denpasar
e. Jumlah biaya yang diusulkan : Rp. 10.000.000
f. Lama Kegiatan : 8 (delapan) bulan
Singaraja, 28 Agustus 2014
Mengetahui Ketua Pelaksana,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Prof. Dr. I Wayan Lasmawan,M.Pd Desak Nyoman Sri Werastuti,SE.,M.Si, Ak.
NIP. 196702211993031002 NIP. 197311092010121001
Mengetahui
Ketua LPM Undiksha
Prof. Dr. Ketut Suma, M.S
NIP. 195901011984031003
KATA PENGANTAR
Puji syukur kami panjatkan kehadapan kehadapan Ida Hyang Widhi Wasa (Tuhan Yang
Maha Esa) karena berkat Rahmat-Nya Laporan Hasil Kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat
dengan judul ” Pelatihan Perencanaan Pajak Penghasilan dan Pembukuan Usaha Bagi
Usaha Kecil Menengah (UKM) di Kabupaten Buleleng” dapat diselesaikan tepat pada
waktunya. Melalui kesempatan ini kami menyampaikan terimakasih sebanyak-banyaknya
kepada:
1. Rektor Undiksha
2. Ketua LPM Undiksha
3. Kepala Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Koperasi Kabupaten Buleleng
4. Ketua Dewan Koperasi Indonesia Daerah Kabupaten Buleleng
5. Para pengurus koperasi di Kabupaten Buleleng
6. Serta semua pihak yang telah membantu pelaksanaan program dan penyelesaian
laporan ini.
Harapan kami semoga laporan ini dapat memudahkan seluruh pihak terkait yang
berperan dalam meningkatkan jumlah penerimaan kas negara khususnya melalui penerimaan
pajak.
Demikian kata pengantar ini kami sampaikan, semoga laporan ini bermanfaat dan
memberikan kontribusi dalam pengingkatan kualitas kehidupan berbangsa dan bernegara.
Singaraja, 12 September 2014
Tim Penyusun
DAFTAR ISI
ISI HALAMAN
Halaman Judul ..................................................................................................................... i
Halaman Pengesahan...................................................................................................... ii
Kata Pengantar..................................................................................................................... iii
Daftar Isi............................................................................................................................... iv
Abstrak................................................................................................................................. v
Abstrac................................................................................................................................. vi
BAB I PENDAHULUAN............................................................................................ 1
1.1 Analisis Situasi ................................................................................................... 3
1.2 Identifikasi dan Perumusan Masalah ....................................................................... 5
1.3 Tujuan Kegiatan................................................................................................... 6
1.4 Manfaat Kegiatan................................................................................................. 6
BAB II KERANGKA PEMECAHAN MASALAH......................................................... 7
5. Khalayak Sasaran Strategis ................................................................................. 9
6. Keterkaitan ...................................................................................................... 10
BAB III METODE PELAKSANAAN......................................................................... 10
Rancangan Evaluasi................................................................................................ 11
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN......................................................................... 12
4.1 Hasil Kegiatan P2M................................................................................................. 12
4.1.1 Koordinasi Kegiatan P2M ............................................................................. 13
4.1.2 Pelaksanaan Kegiatan P2M ......................................................................... 14
4.1.3 Tahap Evaluasi Program ............................................................................. 14
BAB V RENCANA TAHAPAN BERIKUTNYA ...................................................... 15
BAB VI PENUTUP.......................................................................................................... 16
6.1 Simpulan...................................................................................................................... 16
6.2 Saran-saran................................................................................................................... 16
Daftar Pustaka
Lampiran-lampiran
Pelatihan Perencanaan Pajak Penghasilan dan Pembukuan Usaha Bagi Usaha Kecil
Menengah (UKM) di Kabupaten Buleleng
Desak Nyoman Sri Werastuti
Jurusan Akuntansi Program D3 Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Pendidikan Ganesha
ABSTRAK
Peraturan di bidang perpajakan yang terbaru dikeluarkan oleh Direktorat
Jenderal Pajak adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 46 Tahun 2013.
Dalam PP tersebut tertuang ketentuan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan yang
menerima penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto (omzet) tidak melebihi
Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) Tahun Pajak,
akan dikenai pajak dengan tarif Pajak Penghasilan (PPh) yang bersifat final sebesar 1%
(satu persen). Ketidaktahuan dan minimnya akses informasi dan sosialisasi bahkan
rendahnya kesadaran Wajib Pajak atas kewajiban perpajakannya masih menjadi kendala
rendahnya kepatuhan wajib pajak untuk membayar utang pajak. Berdasarkan kondisi
tersebut tampak masih terjadinya keberatan pelaku UKM akan pajak penghasilan 1
persen ini karena dianggap mengurangi volume usaha. Masalahnya mayoritas pelaku
UKM jarang mengadministrasikan penerimaan dan pengeluaran dengan bukti tertulis
otentik. Rendahnya praktik akuntansi pada UKM disebabkan karena pelaku UKM belum
menyadari sepenuhnya kegunaan pembukuan usaha (akuntansi). Para pelaku UKM pada
dasarnya malas untuk mencatat, mengadministrasikan dan mengarsipkan keuangan
mereka. Kondisi ini memotivasi tim P2M Undiksha melaksanakan kegiatan pengabdian
masyarakat dalam bentuk penyuluhan dan pendampingan melalui pelatihan perencanaan
pajak UKM sekaligus dan mendorong UKM agar mulai membuat pembukuan usaha
secara tertib.
Metode yang digunakan adalah pelatihan dan pendampingan dalam perencanaan
pajak dan pembukuan. Keberhasilan metode yang diterapkan diukur dengan
menggunakan pendekatan proses dan produk melalui metode observasi dan wawancara
selama dan setelah kegiatan pelatihan berlangsung. Data yang dikumpulkan adalah
absensi peserta dan produk pelatihan dan penyuluhan berupa materi perpajakan dan
pembukuan. Kegiatan pelatihan dirancang dalam tiga tahapan yang terdiri dari tahap
persiapan, implementasi dan monitoring.
Secara garis besar kegiatan pelatihan perencanaan pajak penghasilan dan pembukuan
Usaha Bagi Usaha Kecil Menengah (UKM) di Kabupaten Buleleng dapat dinyatakan
berhasil sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai. Meskipun demikian terdapat beberapa
kendala yang dihadapi selama pelaksanaan pelatihan dan proses pendampingan. Pada
waktu mendatang, mitra berharap diadakan lagi kegiatan pelatihan.
Kegiatan P2M telah berkontribusi dalam penambahan pengetahuan baru bagi
pihak UMKM khususnya para pengurus koperasi dan membantu Disperidagkop
Kabupaten Buleleng dalam menyebarluaskan informasi tentang perencanaan pajak
penghasilan dan pembukuan.
Disarankan kepada LPM Undiksha untuk bisa mendampingi kegiatan serupa
tidak hanya sebatas pengurus koperasi tetapi juga pihak UMKM lainnya dan juga tidak
sebatas hanya di Kabupaten Bueleleng tetapi juga di wilayah-wilayah lainnya. Kepada
Disperidagkop Kabupaten Buleleng disarankan untuk memberikan bantuan dana dalam
kegiatan serupa ditahun-tahun berikutnya.
Kata Kunci: Pelatihan, Perencanaan, , Pajak Penghasilan, Pembukuan, UMKM
ABSTRACT
Regulations in the field of latest tax issued by the Directorate General of Taxation is
the Indonesian Government Regulation No. 46 Year 2013 In the PP contained provisions for
the individual taxpayer and the Board receives income from businesses with gross turnover
(turnover) does not exceed Rp4.800.000.000,00 (four billion, eight hundred million dollars)
in 1 (one) year tax, will be taxed at the rate of Income Tax (VAT) which is final 1% (one
percent). Ignorance and lack of access to information and dissemination of even low
awareness of tax obligations Taxpayer's still a problem of low compliance taxpayer to pay
the tax debt. Under these conditions appear is still the object of SMEs will be 1 percent
income tax is because they reduce the volume of business. The problem is the majority of
SMEs rarely administer the revenues and expenditures with authentic written evidence. The
low accounting practices in SMEs is because SMEs have not fully realized the usefulness of
business bookkeeping (accounting). SMEs are basically lazy to record, administer and
archive their finances. This condition motivates the team P2M Undiksha implement
community service activities in the form of counseling and assistance through training SMEs
as well as tax planning and encourage SMEs to start making bookkeeping business in an
orderly manner.
The method used is the training and assistance in tax planning and bookkeeping.
The success of the method applied was measured by using the approach of process and
product through observation and interviews during and after the training activities take place.
The data collected is attendance of participants and products in the form of training and
extension materials taxation and bookkeeping. Training activities designed in three stages
which consist of the preparation, implementation and monitoring. Broadly speaking, income
tax planning training activities and bookkeeping For Small and Medium Enterprises (SMEs)
in Buleleng can be expressed successfully in accordance with the objectives to be achieved.
Nevertheless there are some obstacles encountered during the implementation of the training
and mentoring process. In the future, hoping partner training events held again.
P2M activities have contributed to the addition of new knowledge for the SMEs in
particular the cooperative management and help Disperidagkop Buleleng in disseminating
information about tax planning and bookkeeping. It is suggested to accompany the LPM
Undiksha to be similar activities are not only limited but also the cooperative management of
other SMEs and also not limited to only in the District Bueleleng but also in other areas. To
Disperidagkop Buleleng advised to provide financial assistance in similar activities in the
years following.
Keywords: Training, Planning, Income Tax, Bookkeeping, SMEs
BAB 1. PENDAHULUAN
Pemerintah Republik Indonesia dalam menjalankan pemerintahan dan
pembangunan membutuhkan dana yang tidak sedikit. Dana tersebut dikumpulkan
dari seluruh potensi sumber daya yang dimiliki suatu negara, baik berupa hasil
kekayaan alam maupun iuran dari masyarakat. Salah satu bentuk iuran
masyarakat adalah pajak. Sebagai salah satu unsur penerimaan negara, pajak
memiliki peran yang sangat besar dan semakin diandalkan untuk kepentingan
pembangunan dan pengeluaran pemerintahan.
Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak seakan terus berburu
pungutan masyarakat ini dengan berbagai upaya dan trik agar pajak akan terus
menyandang primadonanya pendapatan negara di sektor non migas. Setiap waktu setiap
saat melakukan perubahan dan mengeluarkan peraturan baru untuk mengisi pundi-pundi
negara lewat pungutan pajak. Jargon terdahulu ”orang bijak bayar pajak” dan berubah
menjadi ”bayarlah pajak awasi penggunannya” setelah banyak kasus mafia pajak
bermunculan membuat mau tidak mau suka tidak suka masyarakat yang sudah berNPWP
harus bayar pajak sebagai warganegara yang baik.
Di beberapa wilayah termasuk di Bali terdapat Direktorat Jenderal Pajak (DJP)
sebagai kepanjangan tangan dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia merupakan
institusi pemerintah penghimpun pajak Negara. Selanjutnya DJP dibantu oleh instansi
dibawahnya yang berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 132/PMK.01/2006
Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, dibentuk
Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama yang mempunyai tugas melaksanakan
penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan Wajib Pajak diantaranya adalah di bidang Pajak
Penghasilan.
Peraturan di bidang perpajakan yang terbaru dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal
Pajak adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 46 Tahun 2013 Tentang
Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima atau Diperoleh Wajib
Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu yang terbit tanggal 12 Juni 2013 dan
mulai berlaku sejak 1 Juli 2013. Dalam PP tersebut tertuang ketentuan bagi Wajib Pajak
Orang Pribadi dan Badan yang menerima penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto
(omzet) tidak melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah)
dalam 1 (satu) Tahun Pajak, akan dikenai pajak dengan tarif Pajak Penghasilan (PPh)
yang bersifat final sebesar 1% (satu persen).
Materi pokok yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini mengenai pengenaan
Pajak Penghasilan yang bersifat final dan penetapan besaran tarif pajak terhadap
penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki
peredaran bruto tertentu. Pengenaan Pajak Penghasilan yang bersifat final tersebut
ditetapkan dengan berdasarkan pada pertimbangan perlunya kesederhanaan dalam
pemungutan pajak, berkurangnya beban administrasi baik bagi Wajib Pajak maupun
Direktorat Jenderal Pajak, serta memperhatikan perkembangan ekonomi dan moneter.
Tujuan pengaturan ini adalah untuk memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak yang
menerima atau memperoleh penghasilan dari usaha yang memiliki peredaran bruto
tertentu, untuk melakukan penghitungan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan
yang terutang.
Ketidaktahuan dan minimnya akses informasi dan sosialisasi bahkan rendahnya
kesadaran Wajib Pajak atas kewajiban perpajakannya masih menjadi kendala rendahnya
kepatuhan wajib pajak untuk membayar utang pajak. Berdasarkan kondisi tersebut
tampak masih terjadinya keberatan pelaku UKM akan pajak penghasilan 1 persen ini
karena dianggap mengurangi volume usaha. Masalahnya mayoritas pelaku UKM jarang
mengadministrasikan penerimaan dan pengeluaran dengan bukti tertulis otentik.
Rendahnya praktik akuntansi pada UKM disebabkan karena pelaku UKM belum
menyadari sepenuhnya kegunaan pembukuan usaha (akuntansi). Para pelaku UKM pada
dasarnya malas untuk mencatat, mengadministrasikan dan mengarsipkan keuangan
mereka. Sebuah penelitian yang dilakukan Wulan dkk dalam Pangestuningtyas (2012)
membuktikan bahwa dari 110 UKM yang diteliti terdapat 14,5% UKM yang belum
melakukan pencatatan akuntansinya. Pemelitian lain juga membuktikan bahwa para
pedagang kecil tidak menyelenggarakan dan tidak menggunakan informasi akuntansi
dalam pengelolaan usahanya (Pinasti dalam Margani Pinasti, 2007).
Pada dasarnya pemberlakuan pajak final 1 persen bagi UKM merupakan strategi
pemerintah untuk meningkatkan produktivitas UKM baik dari segi perolehan
keuntungan/omzet usaha maupun kedisplinan UKM untuk mencatatkan seluruh transaksi
kegiatan operasionalnya secara sehat melalui pembukuan UKM. Intinya pihak pajak
berdalih pemberlakuan PPh 1 persen bagi UKM ini justru untuk mengedepankan
keadilan. Sedangkan di lain pihak, pengenaan PPh 1 persen ini dapat mematikan ribuan
UKM karena banyak yang belum mapan. Pemberlakuan PPh 1 persen kepada UKM pada
dasarnya menggiring UKM memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan
mempunyai akses terhadap perbankan.
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013 merupakan wujud kemudahan
yang diberikan pemerintah kepada sektor tersebut. Mereka jadi lebih mudah bayar pajak.
Dibandingkan ketentuan pajak yang normal, pengenaan PPh 1 persen justru meringankan
beban UKM dalam memenuhi kewajiban membayar pajak. Apabila UKM menolak
pengenaan PPh 1 persen, pemerintah akan memberlakukan ketentuan pajak umum yang
bertarif lebih tinggi (pengenaan tarif pajak berlapis).
Oleh karena itu dasar kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah sebagai upaya
memberikan penyuluhan dan pendampingan melalui pelatihan perencanaan pajak UKM
sekaligus dan mendorong UKM agar mulai membuat pembukuan usaha secara tertib.
1. Analisis situasi
Kabupaten Buleleng merupakan kabupaten yang begitu besar potensi pajaknya.
Hal tersebut dilihat berdasarkan besarnya jumlah penduduk dan beberapa dunia usaha
yang sangat potensial menjadi wajib pajak khususnya pajak penghasilan. Di Kabupaten
Buleleng terdapat KPP Pratama Singaraja yang sesuai tugasnya memberikan penyuluhan,
pelayanan, dan pengawasan Wajib Pajak.
Berdasarkan data yang diperoleh dari KPP Pratama Singaraja, apabila dilihat dari
tingkat kepatuhan WP dilihat dari jumlah WP dan pengembalian SPT selama tahun 2010
sampai dengan 2012 adalah tampak pada tabel 1 berikut ini :
Tabel 1. Tingkat Kepatuhan WP Berdasarkan Pengembalian SPT
No.
Uraian
Tahun Pajak
2010
(orang)
2011
(orang)
2012
(orang)
1. Jumlah WP
Wajib SPT :
1. Orang Pribadi
2. Badan
39.038(a)
1.756(d)
43.057(b)
1.683(e)
34.624(c)
1.096(f)
2. Pengembalian SPT :
1. Orang Pribadi
2. Badan
21.248(g)
787(j)
27.550(h)
793(k)
26.997(i)
871(l)
3. Tingkat Kepatuhan :
1. Orang Pribadi
2. Badan
g/a (%) = 54,4
j/d (%) = 44,8
h/b (%) = 63,9
k/e (%) = 47,1
i/c (%) = 77,9
l/f (%) = 79,5
Sumber : KPP Pratama Singaraja, 2013
Berdasarkan tabel 1 diatas dapat dilihat bahwa prosentase kepatuhan WP Badan
adalah sebesar 79,5 % atau 871 WP Badan. UKM merupakan kegiatan usaha yang
dikategorikan sebagai WP Badan.
Sedangkan perkembangan UKM di Buleleng sampai dengan periode Januari
2013, tampak pada tabel 2 sebagai berikut :
Tabel 2. Perkembangan UKM di Buleleng
Perdagangan Pertanian Non Pertanian Aneka Jasa Jumlah
Formal Non
Formal
Formal Non
Formal
Formal Non
Formal
Formal Informal Formal Informal
2.838 3.583 564 1.161 705 637 499 266 4.607 5.646
Sumber : Dinas Koperasi, Perdagangan dan Perindustrian, 2013
Dari tabel 2 tersebut total keseluruhan jumlah UKM di Kabupaten Buleleng sebanyak
10.253 UKM dari berbagai jenis usaha dan produksi yang didhasilkan. Apabila
diasumsikan seluruh WP Badan pada KPP Pratama Singaraja adalah para pelaku UKM
yang telah memiliki NPWP maka partisipasi UKM yang mau membayar pajak
penghasilannya hanya sebesar 8,49 %. Apabila dilihat secara total jumlah UKM yang ada
di Kabupaten Buleleng maka sesungguhnya tampak bahwa potensi pajak dari UKM
sebetulnya begitu besar apabila UKM tersebut dapat melakukan perencanaan pajak
penghasilan termasuk menyusun pembukuan usaha UKM.
Berdasarkan pemaparan pada pendahuluan, tergambar bahwa masih minimnya
kesadaran UKM akan pemahaman aturan perpajakan dan pentingnya pencatatan kegiatan
operasional usahanya dalam sebuah pembukuan. Hal yang paling mendasar adalah pada
saat pelaku UKM dapat merencanakan pajaknya atas penghasilan yang diperolehnya,
maka secara otomatis UKM telah melakukan perencanaan keuangan usahanya.
2. Identifikasi dan Perumusan Masalah
Permasalahan yang dihadapi UKM di Buleleng terkait dengan kegiatan P2M ini
adalah :
a. Keterbatasan SDM UKM dari segi pendidikan formal maupun pengetahuan dan
keterampilannya sehingga berpengaruh pada manajemen pengelolaan usahanya;
b. Terbatasnya sarana dan prasarana usaha karena kurang informasi yang
berhubungan dengan kewajiban usahanya dalam pencatatan usaha dan informasi
kewajiban perpajakan bagi UKM.
Sesuai dengan penjelasan situasi yang dipaparkan pada pendahuluan dan analisis
situasi, maka pada program pengabdian kepada masyarakat yang dapat dilakukan saat ini
adalah melakukan pelatihan perencanaan pajak bagi pelaku UKM di Buleleng sebagai
upaya untuk melaksanakan kewajiban perpajakan melalui langkah-langkah manajemen
perpajakan yang baik. Langkah-langkah tersebut meliputi perencanaan pajak untuk
mencapai pemenuhan kewajiban perpajakan.
Potensi pajak yang begitu besar sudah seharusnyalah dibarengi dengan rangkaian
strategi untuk mengatur akuntansi dan keuangan UKM untuk meminimalkan kewajiban
perpajakan dengan cara-cara yang tidak melanggar peraturan perpajakan terlebih manfaat
lain yang diperoleh UKM adalah baiknya kualitas pencatatan atau pembukuan usaha. Hal
ini dikarenakan selama ini asumsi UKM bisa bertahan karena perolehan omzet usahanya
dengan kata lain sebagai usaha yang beorientasi laba maka UKM akan berusaha
mendapatkan laba yang optimal dengan cara meminimalkan biaya-biaya yang ada akan
tetapi masih enggan untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya yang seharusnya
merupakan konsekuensi usaha mereka.
Dalam mendesain sebuah kebijakan perpajakan, pembuat kebijakan harus
memperhatikan asas-asas perpajakan sehingga kebijakan tersebut tidak timpang karena
ketimpangan itu bisa merugikan pihak-pihak tertentu yang terkait dengan kebijakan
tersebut. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013 merupakan wujud
kemudahan yang diberikan pemerintah kepada sektor UKM tersebut. Mereka jadi lebih
mudah bayar pajak. Dibandingkan ketentuan pajak yang normal, pengenaan PPh 1 persen
justru meringankan beban UKM dalam memenuhi kewajiban membayar pajak. Justru itu,
bila bersikukuh menolak pengenaan PPh 1 persen, pemerintah akan memberlakukan
ketentuan pajak umum yang bertarif lebih tinggi (pengenaan tarif pajak berlapis).
Ketidakmauan UKM melaksanakan kewajiban perpajakan karena besarnya
membayar pajak menurut PP tersebut sudah sebaiknya apabila dalam pelaksanaan
pengabdian masyarakat ini dilakukan pelatihan perencanaan pajak bagi UKM di
Buleleng dan sebagai wujud sosialisasi pajak UKM 1 persen yang telah diterapkan oleh
pemerintah.
3. Tujuan Kegiatan
Kegiatan program pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk pelatihan bagi
para pelaku UKM di Buleleng ini memiliki tujuan untuk memberikan sosialisasi,
pemahaman dan keterampilan bagi pelaku UKM sebagai bagian dari masyarakat usaha
dalam berkontribusi bagi pelaksanaan pajak 1 persen UKM melalui upaya perencanaan
pajak dimana termasuk di dalamya adalah bagaimana pihak UKM dapat melakukan
kegiatan pembukuan yang baik. Hal tersebut dilakukan sebagai pemenuhan rasa keadilan
bagi pelaku UKM bahwa asumsi bahwa UKM yang bergantung pada omzet usaha adalah
menjadi relatif ketika mereka dapat belajar untuk patuh dalam melaksanakan kewajiban
perpajakan terlebih pelaku UKM yang telah memiliki NPWP (Wajib Pajak).
Pada kegiatan pengabdian masyarakat ini yang menjadi sasaran adalah para
pelaku UKM dari berbagai kegiatan usaha yang ada di Kabupaten Buleleng yang telah
memiliki NPWP dan masih aktif melakukan kewajiban perpajakannya dengan
menyetorkan SPT nya ke Kantor Pelayanan Pajak Singaraja.
4. Manfaat Kegiatan
Program pengabdian pada masyarakat ini dapat memberi manfaat antara lain:
a) Pemberian pemahaman pajak 1 persen bagi para pelaku UKM di Buleleng;
b) Pemberian pemahaman konsekuensi logis bahwa dengan melaksanakan kewajiban
perpajakan maka harus memahami dan trampil dalam melakukan pembukuan usaha
UKM;
c) Pemberian pemahaman bahwa dalam melaksanakan kewajiban perpajakan bagi
pelaku UKM adalah melalui perencanaan pajak yang meliputi :
a. Penghematan kas keluar. Perencanaan pajak dapat menghemat pajak yang
merupakan biaya bagi UKM;
b. Mengatur aliran kas (cash flow). Perencanaan pajak dapat mengestimasi
kebutuhan kas untuk pajak dan menentukan saat pembayaran sehingga UKM
dapat menyusun anggaran kas secara lebih akurat.
BAB II. KERANGKA PEMECAHAN MASALAH
Sebelum merujuk pada kerangka pemecahan masalah, berikut dipaparkan alur
pemikiran dari pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat. Melalui alur ini
pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat akan berpijak pada masalah yang dihadapi
oleh UKM dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya melalui mekanisme
perencanaan pajak UKM sebagai pemecahan masalahnya. Pelaksanaan pengabdian
kepada masyarakat ini akan melibatkan pihak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singaraja
sebagai pihak yang mewakili pemerintah yang akan melakukan penyuluhan tentang
Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 terkait pajak final 1 persen.
Tax Center Undiksha merupakan kerjasama Undiksha dengan Kanwil DJP Bali
untuk memberikan pelayanan informasi pajak kepada masyarakat umum, pelaksanaan
sosialisasi perpajakan kepada masyarakat, konsultasi perpajakan untuk WP, dan
pelaksanaan pelatihan di bidang perpajakan bagi masyarakat umum. Dalam kegaiatan
P2M ini akan dilibatkan untuk memberikan pelatihan perencanaan pajak terkait dengan
peraturan pajak 1 persen bagi UKM dan aspek pembukuan usaha UKM berdasarkan
perencanaan pajak dan perencanaan keuangan UKM untuk nantinya memberikan
informasi, pengetahuan dan pelayanan dalam bentuk pelatihan perencanaan pajak UKM.
Sedangkan Tim P2M akan memberkan pelatihan untuk pembukuan usaha UKM
yang akan menjadi pendukung kegiatan perencanaan pajak penghasilan UKM
berdasarkan standar akuntansi yang berlaku bagi UKM. Untuk aspek ini, akan diberikan
informasi dan pelatihan penyusunan pembukuan usaha UKM berdasarkan permasalahan
masing-masing UKM sehingga mereka dapat mulai bertanggungjawab untuk
menyampaikan pembukuan usaha untuk kepentingan pajak ataupun untuk akses
permodalan kedepannya.
Alur pemikiran kerangka pemecahan masalah tampak pada Gambar 1 berikut ini :
Gambar 1. Alur Pemikiran P2M
Kepatuhan WP
(UKM)+
Pembukuan Usaha
UKM
Perencanaan Pajak
UKM
Pelaku UKM
Di Buleleng
1. Penghematan Kas
Keluar
2. Mengatur Cash Flow
Pemahaman PP No. 46
Tahun 2013,
pemberlakuan pajak final
1 persen
Pelaksana P2M
Kantor Pelayanan Pajak
Tax Center
Tabel 3.
Kerangka Pemecahan Masalah
Permasalahan Akar
Permasalahan
Solusi Yang
Ditarawarkan
Luaran Yang
Dihasilkan
Minimnya
kesadaran/kepatuhan
UKM sebagai wajib
pajak dan
pembukuan usaha
UKM
1. Minimnya
pehamanan
perlunya
perencanaan
pajak oleh
pelaku UKM
2. Minimnya
pemahaman
pengetahuan
pelaku UKM
atas peraturan
pajak karena
masih
berorientasi
pada mengejar
keuntungan/
omset usaha
3. Minimnya
kesadaran
pelaku UKM
untuk
Pelatihan
Perencanaan pajak
UKM dan
pembukuan usaha
UKM
Terbentuknya
pemahaman pelaku
UKM akan arti
penting
perencanaan pajak
dan pentingnya
pembukuan usaha
UKM
menyusun
pembukuan
usaha UKM
5. Khalayak Sasaran Strategis
Sasaran program pengabdian kepada masyarakat ini adalah para pelaku UKM di
Buleleng. Sasaran ini ditentukan dengan dasar:
1) Banyaknya jumlah UKM yang ada di Kabupaten Buleleng.
2) Gap antara jumlah UKM dengan jumlah Wajib Badan di KPP Pratama Singaraja,
minimnya pembinaan UKM dalam aspek perencanaan pajak menyebabkan rendahnya
UKM yang terdaftar sebagai WP Badan
3) Pelaku UKM bisa meningkatkan produktivitasnya melalui SDM yang dimiliki
sehingga kemampuan usaha UKM dapat memberikan kontribusi bagi pelaksanaan
pembangunan sektor pajak.
4) Diambil 100 UKM berdasarkan informasi Arif Widiarto selaku Kepala Seksi Pelayanan
KPP Pratama Singaraja tanggal 7 April 2013, bahwa tingkat partisipasi WP dalam sosialisasi
pajak tidak lebih dari 10 % dari jumlah WP.
6. Keterkaitan
Gambar 2. Keterkaitan Program P2M dengan Pelaksana
FK
PENDAMPING
Pada kegiatan ini Undiksha kerjasama dengan Tax Center, memiliki tugas memberikan
pelatihan perencanaan pajak dan pembukuan usaha bagi para pelaku UKM di Kabupaten
Buleleng.
Pelaku UKM
KPP Pratama
Singaraja
Pelaksana P2M –
TAX CENTER – UNDIKSHA
BAB 3. METODE KEGIATAN
Metode kegiatan dalam program pengabdian kepada masyarakat ini adalah
penyuluhan dan pendampingan UKM dalam perencanaan pajak. Dalam hal ini ketua
program dan anggotanya berperan sebagai mediasi.
1) Metode Pelaksanaan P2M
Pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat dilakukan dengan tahapan
yakni:
a. Melakukan inventarisasi keberadaan UKM berdasarkan data yang ada yang
dipandang memiliki kemampuan sumber daya manusia dan keuangan yang
memenuhi syarat sesuai peraturan pajak (PP No. 46 Tahun 2013) atau dapat
menjadi Wajib Pajak sesuai ketentuan KPP.
b. Menginformasikan kegiatan kepada pelaku UKM dan KPP.
c. Melakukan komunikasi intensif dengan para pelaku UKM dan KPP.
d. Mencari tempat untuk dijadikan sebagai tempat pelatihan bagi para UKM dalam
kegiatan P2M.
e. Mendata ulang peserta
f. Membuat dan memberikan surat undangan kepada peserta sebelum kegiatan
pengabdian masyarakat dilaksanakan.
2) Melaksanakan kegiatan.
Sesuai dengan dana yang tersedia, kegiatan ini direncanakan dilakukan dua kali
dengan rencana kegiatan yang dilakukan adalah a) mengkaji kebijakan tentang PP
No. 46 Tahun 2013 dan standar akuntansi bagi pelaku UKM terkait pembukuan usaha
UKM. b) mempertemukan pihak yang terlibat dalam penyuluhan dan pendampingan
perencanaan pajak dalam kegiatan P2M.
3) Evaluasi Keberhasilan
Hasil yang diterima dari kegiatan ini, dianalisis kembali oleh pelaksana kegiatan
P2M guna mengetahui tingkat keberhasilan kegiatan dan kekurangan dan hal-hal
yang harus dilakukan lagi agar tujuan kegiatan dapat terlaksana dengan baik dan
memberi manfaat praktis kepada semua pihak yang terlibat dalam pelatihan
perencanaan pajak dan pembukuan usaha bagi UKM di Kabupaten Buleleng.
Rancangan Evaluasi
Agar pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat dapat terlaksana dengan
baik, maka perlu adanya evaluasi di setiap kegiatan. Ini memiliki tujuan agar
pelaksanaan kegiatan disesuaikan dengan perencanaan yang telah disiapkan pada tahap
awal kegiatan. Disamping itu akan diketahui juga orang yang memiliki tanggungjawab
pada setiap kegiatan yang dirancang.
Tabel 4. Rancangan Evaluasi P2M
No Jenis kegiatan Indikator Capaian Pihak yang terlibat
1 Mencari data di
lapangan
1) Mengkasi permasalahan UKM
dalam hal perpajakan
2) Mengkasi kebijakan yang ditetapkan
Pemerintah terkait perpajakan bagi
UKM
3) Menemukan kesulitan yang dihadapi
oleh KPP
4) Menemukan masalah yang harus
diselesaikan dalam kegiatan
pengabdian kepada masyarakat
Ketua dan anggota
P2M
2 Menyusun proposal Proposal yang siap untuk diajukan di
LPM Undiksha
Ketua P2M, dan
LPM
3 Menyusun rencana
kerja P2M
1) Mendata peserta pelatihan
2) Penyiapan materi
3) Pembuatan surat dan pengiriman
surat kepada peserta
4) Menentukan tempat kegiatan
Ketua dan anggota
P2M
4 Melaksanakan
kegiatan P2M
1) Menerima peserta pada hari
pelaksanaan
2) Memberi materi tentang
perencanaan pajak dan pembukuan
usaha oleh UKM
3) Melakukan diskusi
4) Melakukan kajian terhadap
peraturan pajak final 1 persen bagi
UKM, perencanaan pajak dan
pembukuan usaha UKM
5) Terjadinya pemahaman ketrampilan
pekau UKM terhadap aturan pajak
final, perencanaan pajak dan
pembukuan usaha UKM.
Ketua pelaksana
P2M, Anggota
pelaksana P2M, KPP
Singaraja, Pelaku
UKM
5 Menyusun laporan
kegiatan P2M
1) Laporan P2M
2) Sertfikat P2M
Ketua pelaksana
P2M, Anggota
pelaksana P2M,
LPM
BAB 4. HASIL YANG DICAPAI
Pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dengan tema “Pelatihan Perencanaan Pajak
Penghasilan dan Pembukuan Usaha Bagi Usaha Kecil Menengah di Kabupaten Buleleng” yang
menyasar berbagai jenis koperasi sampai pada bulan Agustus 2014 yang telah dilaksanakan 75%
program yaitu: Melakukan inventarisasi keberadaan UKM berdasarkan data yang ada yang
dipandang memiliki kemampuan sumber daya manusia dan keuangan yang memenuhi syarat
sesuai peraturan pajak (PP No. 46 Tahun 2013) atau dapat menjadi Wajib Pajak sesuai
ketentuan KPP, Menginformasikan kegiatan kepada pelaku UKM dan KPP, Melakukan
komunikasi intensif dengan para pelaku UKM dan KPP, Mencari tempat untuk dijadikan
sebagai tempat pelatihan bagi para UKM dalam kegiatan P2M, Mendata ulang peserta,
Membuat dan memberikan surat undangan kepada peserta sebelum kegiatan pengabdian
masyarakat dilaksanakan, dan Melaksanakan kegiatan.
Sesuai dengan dana yang tersedia, kegiatan ini direncanakan dilakukan dengan rencana
kegiatan yang dilakukan adalah a) Pelatihan Perencanaan Pajak Penghasilan UKM b) pelatihan
Pembukuan Usaha Bagi Usaha Kecil Menengah di Kabupaten Buleleng .
Kerjasama antara tim pelaksana dengan pihak Dewan Koperasi Indonesia Daerah
(Dekopinda) Kabupaten Buleleng serta berbagai jenis koperasi yang ada di Kabupaten
Buleleng selama kegiatan berjalan dirasakan sangat efektif sehingga kegiatan berjalan lancar
sehingga tujuan akhir kegiatan bisa tercapai.
5.1 Koordinasi Kegiatan P2M (Proses Administrasi dan Alur Birokrasi)
Untuk menyukseskan penyelenggaraan program tidak terlepas dengan prosedur birokrasi
yang dilakukan oleh tim pelaksana dari Universitas Pendidikan Ganesha (UNDIKSHA).
Langkah program yang tim pelaksana rancang diantaranya meliputi: (1) koordinasi, (2)
pelaksanan, dan (3) evaluasi. Langkah awal yang tim pelaksana lakukan adalah rapat
koordinasi tahap awal untuk merancang pertemuan dan koordinasi,dilanjutkan dengan rapat
untu merancang pelaksanaan kegiatan tahap awal. Setelah kesepakatan waktu ditentukan
untuk melakukan koordinasi dengan aparatur Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi
Kabupaten Buleleng serta Dewan Koperasi Indonesia Daerah Kabupaten Buleleng. Proses
administrasi yang tim pelaksana program harus penuhi yaitu meliputi, secara bertim
sebelumnya berkoordinasi dengan Lembaga Pengabdian Masyarakat (LPM) untuk meminta
surat pengantar kegiatan pengabdian dan surat perjalanan dinas resmi yang substansinya
memuat Permohonan untuk Mengadakan Pengabdian Pada Masyarakat sesuai dengan
rencana kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat (P2M) dengan tema “Pelatihan Perencanaan
Pajak Penghasilan dan Pembukuan Usaha Bagi Usaha Kecil Menengah di Kabupaten
Buleleng”.
Alur birokrasi pelaksanaan program dengan mendatangi langsung Disperindag dan
Dekopinda dan bersilaturahmi dengan staf kantor setempat. Adapun hasil koodinasi tim
dengan birokrasi Dekopinda Kabupaten Buleleng, diantaranya: kesepakatan jadwal kegiatan,
tempat penyelenggaraan, agenda kegiatan, termasuk pedataan peserta pelatihan dari
Dekopinda Kabupaten Buleleng yang dikoordinir oleh Kepala Kantor Dekopinda Kabupaten
Buleleng.
Program yang kami rancang dan usulkan untuk diselenggarakan dengan menyasar
koperasi-koperasi yang ada di Kabupaten Buleleng memperoleh apresiasi yang sangat luar
biasa dari dinas setempat beserta jajarannya. Mengingat permasalahan terkait dengan tema
yang diangkat dalam kegiatan ini memang sedang dialami dan diharapkan dapat dibantu
pemecahannya oleh tim pelaksana. Secara langsung dengan penuh penghargaan dan
penghormatan Kepala Kantor Disperindag dan Dekopinda Kabupaten Buleleng menyambut
kami dengan tangan terbuka dan mengucapkan terima kasih kepada LPM UNDIKSHA
karena sudah bersedia memfasilitasi koperasi-koperasi yang ada di Kabupaten Buleleng
dengan penerjunan staf ahli yang berkompeten dari KPP Pratama Singaraja melalui
penyelenggaraan kegiatan P2M. Harapan dari output program P2M yang tim pelaksana
selenggarakan dan dharmakan kepada koperasi-koperasi sebagai salah satu jenis UKM yang
ada di Kabupaten Buleleng.
5.2 Pelaksanaan Kegiatan P2M
Sesuai dengan permasalahan yang dihadapi oleh UKM khususnya disini adalah koperasi-koperasi
yang ada di Kabupaten Buleleng dalam kaitannya dengan upaya pengembangan wawasan
pengetahuan dan keahlian dalam perencanaan pajak penghasilan dan pembukuan, maka program
pengabdian masyarakat ini dilakukan dalam bentuk transfer iptek yang dilakukan berupa sosialisasi,
pelatihan, dan pendampingan kepada koperasi-koperasi yang mulanya memiliki pemahaman yang
terbatas mengenai perencanaan pajak penghasilan dan pembukuan usaha, dikembangkan melalui
pelatihan dan pendampingan untuk menambah wawasan pengetahuan dan keahlian dalam bidang
perencanaan pajak penghasilan UKM 1 persen dan pembukuan sehingga harapan terakhir para pelaku
UKM memahami pemberlakuan pajak 1%, memahami dan trampil dalam melakukan pembukuan
usaha serta memahami perencanaan pajak melalui penghematan kas keluar dan mengatur cash flow.
Dipilihnya sasaran koperasi, karena koperasi merupakan salah satu jenis usaha kecil dan
menengah yang diwajibkan untuk membayar pajak melalui laporan keuangan rutin yang telah
dihasilkan. P2M dilaksanakan pada hari Rabu, 27 Agustus 2014 di Kantor Dewan Koperasi
Indonesia Daerah (Dekopinda) Kabupaten Buleleng di Jalan Udayana no 22a Singaraja dengan
mendatangkan tim pakar yang kompeten dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Singaraja.
Adapun alur pelaksanaan kegiatan ini dimulai dari, 1) Tahap persiapan, yang terdiri dari tahap :
(a) penyiapan bahan administrasi sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan pelatihan, (b) melakukan
koordinasi dengan DisperindagKop dan Dekopinda Kabupaten Buleleng, (c) menyiapkan materi
pelatihan, (d) menyiapkan narasumber yang memiliki kompetensi sesuai dengan target dan tujuan
pelatihan yaitu dari KPP Pratama Singaraja, dan (e) menyiapkan jadwal sosialisasi menyesuaikan
dengan perencanaan kegiatan yang telah terprogram, 2) tahap pelaksanaan, yang terdiri dari : (a)
melakukan sosialisasi pelatihan Perencanaan Pajak Penghasilan dan Pembukuan Usaha Bagi Usaha
Kecil Menengah di Kabupaten Buleleng, (b) diskusi terbatas mengenai pemahaman wawasan dan
keterampilan yang sudah mampu peserta kuasai, dan 3) tahap evaluasi, yang terdiri dari (a) persentasi
kesimpulan sosialiasi oleh tim pelaksana dan praktek pelatihan langsung bagi peserta, (b) refleksi
berupa praktek dari pakar dengan uji coba program yang sudah dilatihkan, dan (c) memberikan
penilain terhadap lembar kerja yang dihasilkan oleh peserta kegiatan P2M.
5.3 Tahap Evaluasi Program
Untuk mengukur tingkat keberhasilan kegiatan yang telah dilakukan, maka akan dilakukan
evaluasi minimal 3 (tiga) kali, yaitu evaluasi proses, evaluasi akhir, dan evaluasi tindak lanjut.
Kegiatan evaluasi ini akan melibatkan tutor/pakar dari Undiksha Singaraja. Kriteria dan indikator
pencapaian tujuan dan tolak ukur yang digunakan untuk menjastifikasi tingkat keberhasilan kegiatan
Setelah diberikan sosialisasi oleh tim penyuluhan dari KPP Pratama Singaraja, peserta dapat
memahami dengan jelas materi sosialisasi dan pelatihan mengenai pembukuan usaha UKM yang akan
menjadi pendukung kegiatan perencanaan pajak penghasilan UKM berdasarkan standar akuntansi
yang berlaku bagi UKM. Untuk aspek ini, diberikan informasi dan pelatihan penyusunan pembukuan
usaha UKM berdasarkan permasalahan masing-masing UKM sehingga mereka dapat mulai
bertanggungjawab untuk menyampaikan pembukuan usaha untuk kepentingan pajak ataupun
untuk akses permodalan kedepannya. Sosialisasi dan pelatihan pembukuan yang tim pelaksana
selenggarakan bertujuan untuk menunjang tingkat pengetahuan dan wawasan Terbentuknya
pemahaman pelaku UKM akan arti penting perencanaan pajak dan pentingnya pembukuan
usaha UKM.
Hal ini dapat dilihat dari hasil diskusi dan evaluasi yang dilakukan oleh tim pelaksana IbM
Undiksha, terhadap pengetahuan dan keterampilan peserta sosialisasi dan pelatihan. Berdasarkan
evaluasi tindak lanjut yang dilakukan, ditemukan bahwa pengurus koperasi yang mengikuti
pelatihan sudah memiliki pengetahuan perencanaan pajak dan pembukuan usaha UKM.
Dengan demikian, sesuai dengan kriteria keberhasilan program, maka sosialisasi dan pelatihan ini
akan dinilai berhasil apabila mampu meningkatkan pengetahuan dan wawasan peserta yang dalam hal
ini menyasar pengurus koperasi. Berdasarkan hasil evaluasi tidak lanjut juga terekam, beberapa
manfaat praktis yang diperoleh oleh pengurus koperasi melalui sosialisasi dan pelatihan ini, yaitu: a)
pemahaman mengenai pajak 1 persen ; b) Pemahaman konsekuensi logis bahwa dengan
melaksanakan kewajiban perpajakan maka harus memahami dan trampil dalam melakukan
pembukuan usaha UKM; c) Pemahaman bahwa dalam melaksanakan kewajiban perpajakan
bagi pelaku UKM adalah melalui perencanaan pajak yang meliputi : 1. penghematan kas
keluar. Perencanaan pajak dapat menghemat pajak yang merupakan biaya bagi UKM; 2.
Mengatur aliran kas (cash flow). Perencanaan pajak dapat mengestimasi kebutuhan kas untuk
pajak dan menentukan saat pembayaran sehingga UKM dapat menyusun anggaran kas secara
lebih akurat
BAB VI
RENCANA TAHAPAN BERIKUTNYA
Rencana tahapan berikutnya yang akan dilaksanakan dalam program pengabdian kepada
masyarakat adalah kegiatan pendampingan dan evaluasi yang meliputi:
1. Pendampingan perhitungan pajak 1 persen bagi para pelaku UKM di Buleleng.
2. Pendampingan manajemen pembukuan sehingga terdapat tertib administrasi
pembukuan dan keuangan kelompok yang diharapkan mampu menjadikan kelompok
dapat mengelola keuangan dengan baik, serta terus berkembang kearah yang lebih
baik.
3. Pendampingan melaksanakan kewajiban perpajakan bagi pelaku UKM adalah
melalui perencanaan pajak.
4. Evaluasi program untuk melihat seberapa jauh program ini bermanfaat bagi UKM
khususnya Koperasi di Kabupaten Buleleng.
Diharapkan ke empat hal tersebut dapat dilaksanakan dalam sisa waktu pelaksanaan
program pengabdian pada masyarakat yang dilaksanakan pada UKM yang menyasar aspek
pemberdayaan pengetahuan dan keterampilan pengurus koperasi di Kabupaten Buleleng.
BAB VII
KESIMPULAN DAN SARAN
7.1. Kesimpulan
Kesimpulan yang dapat diperoleh dari pelaksanaan program pengabdian kepada
masyarakat “Pelatihan Perencanaan Pajak Penghasilan dan Pembukuan Usaha Bagi Usaha
Kecil Menengah di Kabupaten Buleleng”, yang menyasar pemberdayaan dari koperasi di
Kabupaten Buleleng, adalah:
1. Tingkat partisipasi yang tinggi dari mitra program pengabdian kepada masyarakat
memberikan dampak positif bagi pelaksanaan program, terlihat dari pelatihan dan
pendampingan perencanaan pajak penghasilan dan pembukuan usaha dapat berjalan
dengan baik
2. Pelaksanaan program mampu menghasilakan luaran-luaran yang diharapkan oleh program
pengabdian kepada masyarakat ini, berupa peningkatan pengetahuan, pemahaman dan
keterampilan dalam perencanaan pajak penghasilan dan pembukuan usaha dimana hal ini
memang yang diharapkan oleh tim pelaksana dan akan dilanjutkan dengan rencana tahap
kegiatan berikutnya .
7.2. Saran
Usaha Kecil dan Menengah di Kabupaten Buleleng perlu mendapat perhatian khusus
dari pemerintah daerah terkait dengan pemberlakuan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun
2013 sehingga tidak sampai merugikan pelaku usaha tersebut. Perhatian bisa diberikan
berupa sosialisasi yang gencar sehingga semua pelaku usaha yang dikenai tarif 1% tersebut
bisa menghitung sendiri pajaknya secara baik dan benar tanpa tergantung kepada konsultan
pajak. Untuk menunjang hal tersebut, sudah tentu harus disertai dengan pembuatan
pembukuan yang tepat sesuai dengan standar yang berlaku melalui pelatihan-pelatihan yang
dilaksanakan oleh pihak yang terkait. Kerjasama semua pihak untuk mendorong
pertumbuhan UKM di Kabupaten Buleleng sangat diperlukan dalam hal ini.
DAFTAR PUSTAKA
Buku :
Chairil Anwar Pohan, 2013, Manajemen Perpajakan Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis,
Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
Dwi Putri Pangestuningtyas, 2012, Studi Etnometodologi Mencatat Transaksi Pada
Pengusaha Kecil Menengah, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas,
Surabaya.
Erly Suandy, 2008, Hukum Pajak, Salemba Empat, Jakarta.
Mardiasmo, 2012, Perpajakan, Penerbit Andi, Yogjakarta.
Musa Hubeis, 2009, Prospek Usaha Kecil Dalam Wadah Inkubator Bisnis, Ghalia Indonesia,
Jakarta.
Undang-Undang :
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah
Web :
www.pajakpribadi.com
LAMPIRAN
KEGIATAN DAN KEMAJUAN LUARAN P2M
PELATIHAN PERENCANAAN PAJAK PENGHASILAN DAN PEMBUKUAN
USAHA BAGI USAHA KECIL MENENGAH DI KABUPATEN BULELENG
FORMAT MATERI
DASAR-DASAR PEMBUKUAN SEDERHANA UKM
Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 : Suatu Tinjauan
Pemberlakuan Peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2013 sudah berlangsung beberapa
waktu lamanya. Tetapi pro dan kontra yang timbul dari penerapan peraturan ini tidak urung
masih mengundang perdebatan baik dikalangan praktisi perpajakan maupun pelaku dunia
usaha.
Banyak pihak menyebut PP 46 Tahun 2013 ini sebagai bentuk perpajakan terhadap UKM,
walaupun sikap pemerintah sendiri yang tidak pernah secara tegas menyebutkan aturan ini
adalah aturan pelaksanaan perpajakan bagi UKM.
DASAR PENERBITAN
Dalam Konsideran PP 46 Tahun 2013 disebutkan bahwa penerbitan aturan ini adalah dalam
rangka melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat 2 huruf e Pasal 17 (7) UU Nomor 36 tahun
2008 tentang Pajak Penghasilan.
Selengkapnya pasal 4 ayat 2 berbunyi sebagai berikut :
Penghasilan di bawah ini dapat dikenai pajak bersifat final:
1. penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat
utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota
koperasi orang pribadi;
2. penghasilan berupa hadiah undian;
3. penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang
diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan
modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura;
4. penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha
jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan bangunan; dan
5. penghasilan tertentu lainnya;
Dasar penerbitan ini menjadi pertanyaan, mengingat selama ini pengertian penghasilan
tertentu lainnya selalu diartikan mengacu kepada jenis penghasilannya, bukan kepada
besarnya penghasilannya. Meskipun Indonesia sudah mengadopsi pengenaan PPh yang
bersifat final sejak dilakukannya reformasi perpajakan pertama melalui Undang-undang
nomor 7 tahun 1983, tetapi pengenaan PPh Final melalui pasal 4 ayat 2 baru dimulai melaui
perubahan ketiga Undang undang pajak penghasilan melalui Undang-undang nomor 10
tahun 1994.
Dan sejak dimulainya pengenaan PPh final berdasarkan Pasal 4 ayat 2 tersebut, selalu
merujuk ke jenis penghasilan tertentu bukan penghasilan dengan jumlah tertentu.
ASPEK MEMBERIKAN KEMUDAHAN
Dalam salah satu konsideran PP 46 Tahun 2013 tersebut disebutkan bahwa pertimbangan
dikeluarkannya aturan tersebut adalah :
“untuk memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan yang
memiliki peredaran tertentu, perlu memberikan perlakuan tersendiri ketentuan mengenai
penghitungan , penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan yang terutang”
Dalam perhitungan pajaknya memang Wajib Pajak dimudahkan dimana, dalam perhitungan
pajaknya Wajib pajak tidak perlu lagi melakukan rekonsiliasi fiskal dalam mengitung
kewajiban perpajakannya.
Hanya saja yang perlu diingat adalah, pengenaan PPh Final ini bukan berarti meniadakan
kewajiban untuk menyelenggarakan pembukuan dan menyampaikan laporan keuangan.
Berbeda dengan Wajib Pajak Orang Pribadi yang dibebaskan dari kewajiban melakukan
pembukuan dikarenakan menghitung Pajaknya dengan menggunakan Norma Penghitungan
penghasilan Netto berdasarkan Pasal 14 ayat 2 Undang-undang Pajak Penghasilan, Wajib
Pajak yang dikenakan PPh Final berdasarkan PP 46 tetap harus melakukan pembukuan
sesuai dengan Pasal 28 ayat 1 UU KUP.
Menariknya penerapan PP 46 ini secara tidak langsung merengut hak Wajib Pajak Orang
pribadi yang melakukan usaha, yang sebelumnya dapat menghitung pajaknya dengan
menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Netto yang notabene dibebaskan dari
kewajiban melakukan pembukuan dan hanya diwajibkan melakukan pencatatan menjadi
wajib melakukan pembukuan.
Sebagai perbandingan Austria tidak mewajibakan Wajib Pajak yang tidak berbentuk badan
hukum dengan peredaran usaha sampai dengan $519.960 menyampaikan laporan keuangan
(hanya melaporkan pendapatan dan biaya). Untuk Perusahaan di Jerman sampai dengan
peredaran usaha tertentu dapat menggunakan pembukuan berdasarkan Basis Kas, dalam
menghitung kewajiban perpajakannya [1]
Untuk itu perlu dipahami bahwa “simplified tax system” tidak melulu terletak pada
simplified tax calculation, tetapi secara utuh harus dipahami sebagai upaya mereduksi cost of
compliance bagi wajib pajak, yang meliputi banyak aspek salah satunya termasuk juga
penyederhanaan sistem pembukuan dan dokumen dokumen yang dipersyaratkan.
.
PP 46 TAHUN 2013 SEBAGAI PELAKSANAAN PRESUMPTIVE TAX
Istilah Presumptive Tax mencakup sejumlah prosedur dimana dasar pengenaan pajak yang
diinginkan (langsung maupun tidak langsung) tidak dihitung , melainkan dihitung melalui
indikator sederhana yang lain yang lebih mudah diukur dari dasar pengenaan pajak itu
sendiri. [2]
Presumptive tax sendiri umumnya diterapkan dalam kondisi dimana pembayar pajak di suatu
negara didominasi oleh wajib pajak yang tergolong dalam kriteria “hard to tax”. Di negara-
negara ini, sebagian besar pembayar pajak tidak memiliki transparansi keuangan yang
memungkinkan pemajakan yang efektif oleh pemerintah. Sehingga pemerintah
memperkirakan atau mengasumsikan jumlah pendapatan yang harus dikenakan pajak. [3]
Kriteria “hard to tax” sendiri antara lain :
1. Jumlah Wajib Pajaknya sangat besar sehingga sangat tidak mungkin bagi otoritas
pajak untuk melakukan pengawasan terhadap semua wajib pajak tersebut.
2. Penghasilan wajib pajak tersebut rendah, cenderung di bawah garis kemiskinan.
3. Kondisi bisnis yang mereka jalani, tidak mengharuskan mereka untuk melakukan
pembukuan.
4. Pada umumnya mereka menjual ke pembeli akhir, sehingga mekanisme “withholding
tax” untuk pemungutan pajaknya menjadi tidak efektif.
5. Secara singkat, akibat kondisi di atas mebuat mereka sangat mudah untuk
menyembunyikan penghasilannya. [4]
Dengan melihat ketentuan dari PP 46 Tahun 2013 dapat disimpulkan bahwa salah satu tujuan
Pemberlakuannya adalah untuk menyasar wajib-pajak yang tergolong kriteria “hard to tax”
tadi, hal ini senada dengan pernyataan Dirjen Pajak yang menyebutkan bahwa baru 10%
UKM yang membayar pajak [5] dan sulitnya untuk memajaki UKM. [6]
Tetapi semangat untuk memajaki wajib pajak yang tergolong kriteria “hard to tax” tadi
menjadi agak bias apabila kita lihat pengecualian dalam pasal 2 ayat 3 PP 46 tersebut yang
berbunyi :
Tidak term asuk Wajib Pajak orang pribadi sebagaim ana dimaksud pada ayat ( 2) adalah
Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang
dalam usahanya:
1. menggunakan sarana atau prasarana yang dapat dibongkar pasang, baik yang menetap
maupun tidak menetap; dan
2. menggunakan sebagian atau seluruh tempat untuk kepentingan umum yang tidak
diperunt ukkan bagi tempat usaha atau berjualan.
PP 46 sendiri tidak menjelaskan secara spesifik kenapa wajib pajak tersebut dikecualikan,
dan apakah kewajiban pajak mereka dibebaskan atau tidak, tetapi melihat sifat usahanya
yang informal terkesan pemerintah tidak ingin membebani mereka dengan pengenaan PPh
Final ini.
Yang cukup mengherankan dalam aturan pelaksanaan PP 46 ini melalui peraturan Menteri
Keuangan nomor PMK-107/PMK.11/2013 tanggal 6 Agustus 2013 dalam pasal 12 ayat 2
disebutkan bahwa kewajiban perpajakan bagi pedagang pedagang informal tadi dilaksanakan
melalui mekanisme tarif umum Pajak Penghasilan.
Jadi jika tujuan penerapan PP 46 adalah untuk menyasar wajib pajak yang termasuk kriteria
“hard to tax” tadi, mengapa justru pedagang sektor informal yang notabene merupakan wajib
pajak yang paling sulit untuk dipajaki malah dikenakan mekanisme perpajakan sesuai dengan
mekanisme umum yang sangat tidak mungkin untuk mereka penuhi.
PP 46 SEBAGAI SUMBER PENERIMAAN PAJAK BARU
Pemerintah dalam beberapa pernyataan menegaskan bahwa tujuan pengenaan PP 46 ini
bukan semata-mata untuk peningkatan penerimaan pajak, tetapi juga untuk mengedepankan
aspek keadilan dalam pengenaan pajak. [7]
Jumlah UKM di Indonesia jauh melebihi negara-negara lainnya. UKM di Indonesia
mencapai 99% dari usaha yang ada di Indonesia, dan menyerap 97% dari keseluruhan tenaga
kerja tetapi hanya memberikan 57% nilai tambah. [8]
Melihat data di atas tergambar dengan jelas adanya suatu potensi pajak yang selama ini
belum tergali.
Dalam Survey terhadap negara-negara OECD tentang motivasi penerapan presumptive tax,
jawaban terbagi menjadi dua kategori besar:
1. Tujuan penerapan untuk penyederhanaan pembukuan dan pelaporan pajak
(simplification motive).
2. Meningkatkan kepatuhan Pajak dan perpajakan yang lebih adil (revenue motive).
Motivasi tersebut tergambar pula dalam aturan pengecualian terhadap wajib pajak yang
menjadi subyek pemajakan, dimana di negara-negara dengan kriteria pertama Wajib Pajak
dapat memilih untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan mekanisme umum,
sedangkan dalam negara-negara dengan kriteria kedua, aturan pemajakan tersebut tidak
bersifat opsional. [9]
PP 46 Tahun 2013 sendiri tidak memberikan opsi bagi Wajib Pajak untuk memilih
mekanisme umum Pajak Penghasilan dalam penghitungan pajaknya, semua Wajib pajak
yang menjadi Subyek pengenaan PP 46 baik dia orang pribadi, PMDN bahkan PMA
sekalipun dapat dikenakan PPh Final melalui mekanisme ini, pengecualian Bentuk Usaha
tetap dari aturan ini lebih didasarkan pada adanya Perjanjian Penghindaran pajak berganda
yang melarang pengenaan Presumptive Tax kepada non resident.
Sebenarnya sekalipun yang mejadi motivasi penerapan Peraturan Pemerintah No.46 tahun
2013 ini adalah Penerimaan Pajak, hal tersebut sah-sah saja. Tetapi pemerintah perlu lebih
selektif dalam menetapkan kriteria Wajib Pajak yang dikenakan pajak berdasarkan aturan ini
untuk menghindari wajib pajak dengan kriteria “higher Income” dan wajib pajak yang dapat
menyelenggarakan pembukuan. Opsi untuk memilih untuk tidak dikenakan Pajak
penghasilan berdsarkan aturan ini, harus tetap dibuka.
KESIMPULAN
Bahwa Peraturan pemerintah Nomor. 46 tahun 2013 dapat disimpulkan sebagai salah satu
sarana Pemerintah untuk memberikan simplifikasi pemajakan dan menjangkau wajib pajak
yang tergolong dalam kelompok “hard to tax”, dan juga sebagai sarana penggalian potensi
pajak yang selama ini belum tergarap.
Tetapi sayangnya masih terdapat kelemahan dalam terutama dalam hal dasar hukum
penerbitan peraturan tersebut, dan juga mengenai kriteria Wajib pajak yang dijadikan sasaran
pengenaan. Untuk itu masih diperlukan upaya-upaya penyempuraan terhadap peraturan
terkait sehingga lebih tepat sasaran dan simplifikasi sistem pemajakan yang dituju dapat
dicapai..
Dan yang perlu diingat, bahwa Presumptive Tax dapat memberikan disinsentive mengingat
cara penghitungannya yang tidak langsung, dan dapat pula membuat pelaku UKM untuk
enggan berkembang diatas batasan yang disyaratkan dan menghitung pajaknya melalui
mekanisme umum, baik melalui cara yang legal maupun penghindaran pajak.
Selain itu sebaiknya aturan ini bersifat opsional sehingga memberikan opsi bagi UKM yang
mampu untuk melakukan penghitungan pajak melalui mekanisme umum, sehingga tujuan
penerapan PP 46 yang mendorong pengusaha UKM naik kelas sebagaimana disampaikan
Menteri Keuangan [10] tidak malah membuat Wajib Pajak yang sudah naik kelas menjadi
turun kelas.
[1] OECD, SME Tax Compliance and Simplification, 2007
[2] Ehtisham Ahmad & Nicholas Stern, The Theory and Practice of Tax Reform in
Developing Countries 276 (1991)
[3] Sona Gandhi, Presumtive Direc Taxes, Worldbank
[4] Victor Thuronyi, Presumptive Taxation of the Hard to Tax, 28 April 2003
[5] Vivanews. “Dirjen Pajak : Baru 10% UKM yang Bayar Pajak,” 6 November 2013,
dapat diakses pada http://bisnis.news.viva.co.id/news/read/456555-dirjen-pajak–baru-10-
persen-ukm-yang-bayar-pajak.
[6] Jurnal parlemen. “Dirjen Pajak; Sulit Tarik Pajak dari UKM,” 21 November 2013,
dapat diakses pada http://www.jurnalparlemen.com/view/6923/dirjen-pajak-sulit-tarik-
pajak-dari-ukm.html.
[7] Detik Finance. “Dirjen Pajak: Saya Tak Cari Uang di UKM, Tapi Keadilan,” 15
November 2013, dapat diakses di
http://finance.detik.com/read/2013/11/15/170048/2414438/4/dirjen-pajak-saya-tak-cari-
uang-di-ukm-tapi-keadilan.
[8] Annabelle Mourougane, “Promoting SME Development in Indonesia” ,OECD, 2012.
[9] Alfons J Weichenrieder, “Survey On The Taxation Of Small and Medium-Sized
Enterprises”, OECD, 2007.
[10] Indonesia Finance Today, “Pajak UKM Dorong Sektor Usaha Kecil dan Menengah
Naik Kelas,” dapat diakses pada http://www.indonesiafinancetoday.com/read/47241/Pajak-
UKM-Dorong-Sektor-Usaha-Kecil-dan-Menengah-Naik-Kelas
DASAR-DASAR AKUNTANSI DAN ANALISA LAP.KEUANGAN UKM
DASAR-DASAR AKUNTANSI DAN ANALISA
LAPORAN KEUANGAN UNTUK UKM
Mendengar kata atau istilah akuntansi bagai sebagian orang adalah sesuatu yang rumit,
membosankan dan sulit untuk dipelajari.Kesan atau citra (image) demikian bagi sebagian
kalangan tentu tidak dapat dipungkiri .Bisa jadi karena mereka memang pernah mempelajari
akuntansi dan merasa kesulitan.Atau bagi mereka yang pernah mendengar bahwa belajar
atau mengusai akuntansi itu sulit.Secara jujur penulispun mengatakan pada awalnya belajar
akuntansi itu susah, rumit dan membosankan.
Kesulitan belajar akuntansi bisa jadi karena buku-buku yang mengupas akuntansi terjebak
dengan bahasa formal dan tidak disertai alat peraga.Kesulitan lain banyak pengajar akuntansi
yang cenderung terlalu serius dalam mengajar.Terlalu banyak istilah akuntansi yang
disampaikan, tetapi tidak dengan penjelasan yangh memadai.Bukankah menyampaikan
sesuatu lebih efektif dengan bahasa yang jelas, mudah, singkat dan sederhana ? tentu saja
akan lebih mengena dengan pendekatan logika yang disertai peraga.Penulis mencoba
menyajikan materi ini dengan pendekatan logika yang mungkin berbeda penyajian dengan
buku akuntansi yang selama ini ada.
1. Transaksi Bisnis
Dalam kehidupan sehari-hari kita sering mendengar istilah transaksi, missal membeli minyak
goring, baju, sepatu, menjual kendaraan, membayar tagihan listrik dansebagainya.Secara
sederhana transaksi dapat diartikan aktivitas yang dinilai dalam satuan mata uang.Transaksi
bukan berarti harus keluar uang walaupun dinilai dalam satuan uang. Setiap transaksi bisnis
harus dibuatkan bukti yang namanya bukti transaksi, contoh diantaranya berupa kuitansi atau
faktur (invoice).Berdasarkan bukti transaksi tersebut selanjutnya dicatat dalam sebuah media
yang disebut jurnal atau jurnal transaksi.Jika perusahaan memiliki program akuntansi yang
terpasang pada computer, sebagian besar jurnal dibuat oleh computer bersamaan dengan
membuat bukti transaksi.
Materi pembahasan ini secara khusus akan mengupas transaksi bisnis dan pengaruhnya
terhadap rekening. Melalui pembahasan ini, Anda akan berkenalan dengan istilah debet,
kredit, transaksi tunai, transaksi kredit, piutang dagang, hutang dagang, dana aliran transaksi
dan pengaruh transaksi terhadap persediaan .
Pengertian Debet dan Kredit
Mari kita mulai saja dengan ilustrasi baju atau celana.Baju dan celana anggap saja memilki
dua buah kantung yang berada disisi kiri dan sisi kanan.Sisi kiri kita sebut saja si debet atau
Debit dan sisi kanan kita sebut saja si Kredit.Dengan demikian , Debet itu berarti sisi kiri dan
Kredit berarti sisi kanan, mudah bukan ?
(lihat alat peraga)
Debet dan Kredit, Bertambah atau Berkurang ?
Setelah Anda mengetahui bahwa debet itu berarti sisi kiri dan kredit berarti sisi kanan, tentu
bertanya debet itu bertambah atau berkurang, begitu juga kredit , kan? .Kembali ilustrasi
kantung untuk menyimpan uang.Artinya bisa memasukkan dan mengeluarkan uang, kan ?
Kantung yang mana? Kedua-duanya.Dengan kata lain, uang dalam kantung bisa bertambah
dan bisa juga berkurang.Begitu juga dengan si debet dan si kredit ini (lihat peraga ).
Dengan demikian , debet dan kredit bisa diartikan bertambah atau berkurang.Mengapa bisa
begitu ?
Debet berarti bertambah (+) untuk akun kelompok Aktiva dan Biaya. Debet juga berarti
berkurang (-) untuk kelompok akun Hutang, modal dan Pendapatan.
Kredit artinya bertambah (+) untuk kelompok akun Hutang, Modal dan Pendapatan.Kredit
juga berarti berkurang (-) untuk kelompok akun aktiva dan Biaya (lihat Ilustrasi )
Transaksi Tunai dan Kredit
Dalam aktivitas bisnis seringkali kita mendengar istilah transaksi tunai dan transaksi
kredit.Tentu saja Andfa juga akan bertannya apa dampak transaksi kredit , dan istilah
akunatnsi dari suatu transaksi. (dengan menggunakan alat peraga kan dijelaskan pengertian
transaksi tunai, kredit, arti piutang dan hutang dagang )
Dana Aliran Transaksi
Transaksi bisnis menyebabkan paling tidak dua rekening atau akun.Transaksi bisa jadi
menyebabkan saldo masing-masing akun bertambah, berkurang atau bertambah dan
berkurang.Yang pasti, ada yang di debet dan ada yang di kredit .
Menggunakan contoh penjualan barang dagangan (perusahaan dagang ) (lihat alat peraga
berikut )
Pengaruh Transaksi Terhadap Persediaan
Transaksi baik secara tunai maupun kredit akan mempengaruhi saldo rekening persediaan
(termasuk jumlah barang yang tersedia).Transaksi pembelian akan menambah nilai
persediaan sedangkan transaksi penjualan akan mengurangi nilai persediaan.Nilai persediaan
tersebut tidak ada pengaruhnya apakah merupakan transaksi tunai maupun transaksi kredit.
2. Pembukuan Sederhana
Kita semua tentu sepakat , untuk selalu mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dana
termasuk untuk urusan pribadi.Catatan keuangan yang baik tentu akan membantu kita dalam
mengelola dana yang dimiliki.Paling tidak, dengan catatan yang baik, kita dapat
merencanakan pengeluaran dan jika ada sisa, bisa ditabung.Menetapkan prioritas
pengeluaran, missal untuk membayar angsuran kredit, membayar sewa rumah, biaya sekolah
anak dan sebagainya.Dengan demikian, catatan penerimaan sebagai sumber dana dan
pengeluaran yang teradministrasi dengan baik sangat membantu dalam mengelola dana.
Jika Anda terlalu berat dengan istilah akuntansi, mari kita mulai saja pencatatan dana dengan
istilah pembukuan.Untuk urusan bisnis, menurut pengamatan penulis, harus ada pencatatan
transaksi bisnis dalam buku kas, bank, pembelian, penjualan, hutang dan piutang. Coba Anda
amati pebisnis di sekitar kita, walupun omset penjualan tiap bulan mencapai puluhan bahkan
ratusan juta, banyak yang tidak mencatat transaksi sebagaimana seperti halnya yang disebut
dengan istilah akuntansi.
Pembukuan Kas dan Bank
Pencatatan dana transaksi bisnis yang dijalankan oleh perusahaan skala kecil dan menengah
seringkali dibukukan dalam buku kas.Artinya, setiap penerimaan dan pengeluaran
menggunakan dana yang benar-benar tunai dan ada di perusahaan pada saat itu.Hal ini
berbeda dengan yang terjadi pada perusahaan yang telah dikelola secara professional, kas
biasanya hanya digunakan untuk membiayai pengeluaran dengan jumlah yang relative
kecil.Setiap penerimaan dan pengeluaran dalam jumlah besar dilakukan menggunakan dana
yang ada di bank.
Langkah untuk mencatat transaksi dalam pembukuan kas adalah sebagai berikut :
Catat tanggal dan keterangan transaksi pada kolom tanggal dan keterangan.
Kolom Jenis diisi dengan salah satu pilihan yang tersedia, dalam kasus ini adalah pribadi,
biaya, lain-lain penjualan.
Kolom penerimaan dan pengeluaran didisi dengan angka yang menunjukkan transaksi
penerimaan dan pengeluaran.
Kolom Saldo, kecuali saldo awal yang diisi manual, data berikutnya talah terisi secara
otomatis.
Pembukuan Pembelian dan Penjualan
Pembukuan pembelian dan penjualan diguankan untuk mencatat nilai transaksi pembelian
dan penjualan.Data yang diisikan adalah tanggal transaksi , keterangan dan nilai transaksi
.Khusus untuk nama penjual (pemasok)atau pembeli (pelanggan) dapat dipilih (lihat alat
peraga)
Pembukuan Hutang dan Piutang
Transaksi yang dilakukan secara kredit menimbulkan hutang untuk penjualan dan piutang
untuk transaksi pembelian.Catatan hutang atau piutang dan pembayaran harus dibukukan
untuk masing-masing penjual (pemasok) dan pembeli (pelanggan ) (lihat alat peraga )
3. Laporan Keuangan
Secara umum dapat dikatakan bahwa laporan adalah sarana atau media untuk berkomunikasi
antar pihak yang berkepentingan.Laporan keuangan merupakan media untuk berkomunikasi
antar pelaku bisnis, sepertipemilik perusahaan, pihak manajemen, investor, calon investor,
kreditor, calon kreditor maupun pemerintah.Dengan demikian, laporan keuangan merupakan
bahasa bisnis yaitu bahasa yang digunakan antar pelaku bisnis untuk berkomunikasi.
Laporan keuangan disusun dan disajikan sekurang-kurangnya setahun sekali untuk
memenuhi kebutuhan sejumlah besar pemakai yang memerlukan dan berhak untuk
memperoleh informasi yang tercakup dalam laporan keuangan termasuk informasi tambahan.
Laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan, laporan keuangan
yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba-rugi, laporan arus kas, dan catatatan
atas laporan keuangan.
Neraca adalah laporan keuangan yang menyajikan informasi mengenai aktiva,
hutang(kewajiban), dan modal (ekuitas) pada waktu tertentu.
Laporan laba rugi adalah laporan kauangan yang menyajikan informasi mengenai
pendapatan dan biaya /beban usaha.
Laporan arus kas adalah laporan keuangan yang menyajikan informasi mengenai
perubahan kas yang meliputi saldo awal kas, sumber penerimaan kas, pengeluaran kas dan
saldo akhir kas pada periode tertentu.
Catatan atas laporan keuangan adalah laporan yang menyajikan pengungkapan –
pengungkapan (disclosures) yang memuat perlakuan akuntansi dan pengungkapan informasi
lain.
4. Proses Akuntansi
Persamaan Dasar Akuntansi
Neraca digambarkan sebagai sebuah timbangan yang mengandung arti sisi kiri dengan sisim
kanan sebuah timbangan harus seimbang atau balance. Sisi kiri disebut AKTIVA dan sisi
kanan disebut PASIVA.Aktiva terdiri dari aktiva dan Pasiva terdiri dari Hutang dan Modal
.Persamaan Aktiva =Hutang+Modal inilah yang disebut dengan istilah Persamaan Dasar
Akuntansi.
Transaksi
Jurnal Transaksi
Jurnal merupakan alat untuk mencatat transaksi yang dilakukan secara kronologis
(berdasarkan urutan waktu terjadinya )dengan menyebut nama akun yang di debet dan kredit
beserta jumlah rupiah masing-masing.
Dalam jurnal tersebut terdapat lima kolom dengan penjelasan sebagai berikut :
Kolom 1 : digunakan untuk mencatat tanggal transaksi.Dalam akuntansi manual, kolom ini
terbagi dua sebelah kiri untuk tahun dan bulan dan sebelah kanan untuk tanggal .Jika
menggunakan computer tanggal transaksi menjadi satu kolom.
Kolom 2 : Untuk mencatat nama akun atau rekening, akun yang di debet ditempatkan di
sebelah kiri sedangkan akun yang dikredit dicatat dengan posisi agak kekanan.Kolom ini
juga digunakan untuk memberi keterangan transaksi (posisi di bag bawah).
Kolom 3 : digunakan untuk mencatat nomor akun atau rekening.
Kolom 4 : digunakan untuk mencatat jumlah satuan mata uang (rupiah) yang di debet
sesuai dengan nama akun/rekening yang pada kolom 2.
Kolom 5 : digunakan untuk mencatat jumlah rupiah yang di kredit sesuai dengan nama
akun atau rekening yang pada kolom 2
(lihat alat peraga)
Buku Besar
Neraca dan Laporan Laba Rugi pada dasarnya terdiri dari beberpa saldo rekening atau
akun.Masing-masing akun/rekening memiliki catatan tersendiri yang tersimpan dalam
sebuah buku yang disebut buku besar.Dengan demikian buku besar terdiri dari sekumpulan
rekening yang memiliki rincian saldo. Misal, jika jumlah rekening dalam laporan keuangan
sebanyak 50, pada buku besar juga tersimpan rincian 50 rekening tersebut.
Penjelasan tentang buku besar diatas tersebut terdapat pada perusahaan yang menerapkan
pembukuan atau akuntansi secara manual.Jika perusahaan memilki program computer
akuntansi , tentu tidak terlihat secara fisik rincian semua rekening dalam buku besar di layer
computer.Program computer biasanya memilki laporan untuk menampilkan rekening tertentu
atau seluruh rekening yang dapat ditampilkan dan dicetak setiap saat.(lihat alat peraga)
Saldo kelompok akun pada umumnya adalah Aktiva dan Biaya bersaldo debet, sedangkan
Hutang, Modal dan Pendapatan pada umumnya bersaldo kredit.
Posting
Melalui pembahasan buku besar, Anda tentu mengetahui bahwa selain saldo awal, saldo
pada masing-masing rekening dipindah dari jurnal.Proses pemindahan saldo pada kolom
Debet dan Kredit dalam jurnal ke rekening-rekening yang bersangkutan di buku besar
disebut posting .Tentu saja posting dalam pembukuan manual dilakukan secara berkala dan
cukup merepotkan.
Posting , dalam computer akuntansi tinggal sebuah istilah untuk menyebut proses tersebut
diatas .Faktanya, begitu dibuat jurnal secara otomatis nilai transaksi akan ditempatkan ke
masing-masing rekening atau akun.
Neraca Saldo
Kembali ke pembahasan buku besar yang berisi rincian masing-masing rekening atau akun.
Saldo masing-masing akundalam buku besar biasanya digunakan untuk menyusun laporan
keuangnberupa neraca dan laporan laba rugi.Proses penyusunanlaporan keuangan tersebut
menggunakan neraca yang terdiri dari banyak kolom yang disebut neraca lajur.
Untuk keperluan penyusunan laporan keuangan tersebut (secara manual) lebih dulu harus
memindahkan saldo semua akun baik kelompok aktiva, hutang, modal, pndapatan dan biaya
ke dalam neraca lajur dalam kolom Neraca Saldo. Data dalam neraca saldo ini belum bisa
dijadikan laporan keuangan karena biasanya perlu penyesuaian pembukuan
Penggolongan Rekening
• Rekening Riil adalah rekening yang pada akhir periode akan dilaporkan di dalam
neraca,meliputi aktiva, kewajiban(hutang) dan Modal (ekuitas).
• Rekening Nominal adalah rekening yang pada akhir periode akan dilaporkan dalam laporan
laba rugi yaitu pendapatan dan biaya.
Kode Rekening
Setiap akun atau rekening dalam buku besar harus memiliki nomor sebagai identitas.Nomor
ini fungsinya sama seperti nasabah bank yang memilki nomor rekening atau kendaraan yang
memilki nomor polisi.Pemberian nomor rekening tidak diatur secara baku, jadi setiap
perusahaan boleh membuat nomor rekening sesuai dengan yang dikehendaki sepanjang
relevan dan lazim.
Nomor rekening sangat diperlukan , khususnya untuk pengolahan data berbasis
computer.Nomor rekening harus bersifat unik, satu rekening satu nomor yang berfungsi
untuk memproses data.Nomor rekeningjuga disebut sebagai kode rekeningatau akun.
5. Penutupan Pembukuan
Tutup buku atau penutupan pembukuan merupakan istilah yang digunakan untuk proses
akhir dalam suatu periode akuntansi sebelum memasuki periode akuntansi berikutnya.Proses
tutup buku adalah memindahkan saldo akun pendapatan dan biaya agar menjadi nol pada
awal periode akuntansi berikutnya. Prosedur untuk melakukan penutupan pembukuan secara
manual dilakukan dengan membuat jurnal sebagai berikut :
• Jurnal Penutupan Pendapatan dengan mendebet semua rekening penghasilan/pendapatan
dan mengkredit rekening laba rugi.
• Jurnal Penutupan Biaya dengan mendebet semua akun atau rekening biaya dan mengkredit
rekening laba rugi.
• Jurnal Penutupan Laba Rugi. Jika perusahaan mendapatkan lab, debet adalah rekening laba
dan kredit rekening modal.Jika perusahaan mengalami kerugian, debet adalah rekening
modal dam kredit adalah rekening laba rugi.
(lihat peraga )
6. Analisis Rasio Keuangan
Analisis laporan keuangan memerlukan ukuran yang biasa disebut rasio.Rasio memiliki
pengertian alat yang dinyatakan dalam arithmetical terms yang dapat digunakan untuk
menjelaskan hubungan dua macam data financial.Terdapat banyak rasioanalisis yang dapat
dibuat menurut kebutuhan penganalisa, namun secara umum dalam beberapa literature dibagi
menjadi 4 kelompok yaitu :
Rasio Likuiditas , mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban
financial jangka pendek.
Rasio Leverage, (rasio hutang) rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa jauh aktiva
perusahaan dibiayai dengan hutang atau dibiayai oleh pihak luar.
Rasio Aktivitas, digunakan mengukur seberapa efektif perusahaan menggunakan
sumberdaya yang dimiliki.
Rasio Profitabilitas, rasio keuntungan mengukur seberapa besar kemampuan perusahaan
memperoleh laba dalam hubungan dengan penjualan, aktiva maupun laba dan modal sendiri.
(lihat alat peraga)
PERTANYAAN DAN JAWABAN
Tanya : Peredaran usaha (Omset) tahun 2012 adalah Rp. 4.2 Milyar, dan ditahun 2013
sampai dengan Mei peredaran usaha sudah mencapai 3 milyar yang diprediksi sampai akhir
tahun melebihi Rp. 4,8 Milyar, apakah ditahun 2013 menggunakan dasar PP 46 ini? dan
bagaimana perlakuan untuk tahun 2014?
Jawab : Untuk tahun 2013 menggunakan PP 46, hal ini sesuai dengan Pasal 3 ayat (2) PP 46
dinyatakan bahwa Pengenaan Pajak Penghasilan bersifat final 1% didasarkan pada
peredaran bruto dari usaha dalam 1 (satu) tahun dari Tahun Pajak terakhir sebelum Tahun
Pajak yang bersangkutan. Hal ini berarti apabila tahun pajak 2012 omzet WP selama setahun
sebesar kurang dari 4.8 Milyar, maka pada tahun pajak 2013 (Juli s.d Desember 2013) WP
tersebut dikenakan PPh Final 1%.
Dan apabila peredaran usaha WP pada tahun 2013 sebesar 5,2 Milyar (melebihi 4,8 Milyar),
maka untuk tahun pajak 2014, WP dikenai tarif PPh berdasarkan Pasal 17 UU PPh, hal ini
merujuk pada Pasal 3 ayat (4) PP 46/2013.
Tanya : Usaha saya berdiri sejak bulan Agustus 2013 dan sampai dengan Nopember 2013
telah melebihi Rp. 4,8 milyar. Apakah saya tetap wajib membayar PPh Final 1% sepanjang
tahun 2013 ini?
Jawab : Wajib, sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) PMK 107/PMK.011/2013 dikatakan bahwa
“Dalam hal peredaran bruto kumulatif Wajib Pajak pada suatu bulan telah melebihi jumlah
Rp. 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam suatu Tahun Pajak,
Wajib Pajak tetap dikenai tarif Pajak Penghasilan yang bersifat final adalah 1% (satu
persen) sampai dengan akhir Tahun Pajak yang bersangkutan.”
CACATAN HARIAN (LOGBOOK)
PELATIHAN PERENCANAAN PAJAK PENGHASILAN DAN PEMBUKUAN
USAHA BAGI USAHA KECIL MENENGAH DI KABUPATEN BULELENG
No Jenis kegiatan Indikator Capaian Pihak yang terlibat
1 30 Mei 2014 1) Mengkasi permasalahan UKM
dalam hal perpajakan
2) Mengkasi kebijakan yang
ditetapkan Pemerintah terkait
perpajakan bagi UKM
3) Menemukan kesulitan yang
dihadapi oleh KPP
4) Menemukan masalah yang harus
diselesaikan dalam kegiatan
pengabdian kepada masyarakat
Ketua dan anggota
P2M
2 5 Juni 2014 Proposal yang siap untuk diajukan di
LPM Undiksha
Ketua P2M, dan
LPM
3 9 Juni 2014 1) Mendata peserta pelatihan
2) Penyiapan materi
3) Pembuatan surat dan pengiriman
surat kepada peserta
4) Menentukan tempat kegiatan
Ketua dan anggota
P2M
4 27 Agustus 2014 1) Menerima peserta pada hari
pelaksanaan
2) Memberi materi tentang
perencanaan pajak dan pembukuan
usaha oleh UKM
3) Melakukan diskusi
4) Melakukan kajian terhadap
peraturan pajak final 1 persen bagi
UKM, perencanaan pajak dan
pembukuan usaha UKM
5) Terjadinya pemahaman ketrampilan
pekau UKM terhadap aturan pajak
final, perencanaan pajak dan
pembukuan usaha UKM.
Ketua pelaksana
P2M, Anggota
pelaksana P2M, KPP
Singaraja, Pelaku
UKM
5 27 Agustus 2014 1) Laporan P2M
2) Sertfikat P2M
Ketua pelaksana
P2M, Anggota
pelaksana P2M,
LPM
No Tanggal Kegiatan
1 31 Mei 2014 Kegiatan P2M diawali dengan pertemuan tim pelaksana
yang bertujuan untuk membicarakan:
1. Koordinasi tim pelaksanaan kegiatan P2M
2. Perancangan disain dan kegiatan diklat
3. Persiapan tutor dan pembagian tugas
2 5 Juni 2014 Koordinasi dan sosialisasi tahap awal tentang program
yang akan dilaksanakan di Dewan Koperasi Indonesia
Daerah dengan menyasar Koperasi
3 9 Juni 2014 Rapat koordinasi rancangan pelaksanaan kegiatan dengan Tim
Pelaksana P2M tentang peralatan dan bahan yang
diperlukan untuk pelatihan
Pembelian bahan-bahan kelengkapan
4 23 Juni 2014 Mendata peserta pelatihan
7 4 Juli 2014 Penyiapan Materi
8 12 Juli 2014 Menentukan tempat kegiatan
9 24 Juli 2014 Penentuan tanggal pelaksanaan
10 20 Agustus
2014
Pembuatan surat dan pengiriman surat kepada peserta
11 27 Agustus
2014
Pelaksanaan P2M
Konsumsi peserta:
- Snack
- Nasi kotak ayam
- Transportasi
12 28 Agustus
2014
Evaluasi dan monitoring pelaksanaan P2M
13 28 Agustus
2014
Analisa data program kegiatan
14 28 Agustus
2014
Rapat koordinasi hasil rekapitulasi Monitoring Pelaksanaan
Kegiatan P2M (Monitoring evaluasi laporan
Kemajuan)
15 28 Agustus
2014
Draft laporan kemajuan 75%
Singaraja, 29 Agustus 2014
Ketua Pelaksana P2M,
Desak Nyoman Sri Werastuti, SE, M.Si, Ak
NIP. 197912062008122001
LAPORAN PENGGUNAAN KEUANGAN AKHIR
No Jenis Anggaran Kuantitan vol.
Kerja
Satuan Jumlah
Transport mendata peserta 2 kali @ Rp. 100.000,- Rp. 200.000,-
Penyiapan materi (buku, foto kopi
dokumen-dokumen dan bahan
pendukung)
1 bulan - Rp. 750.000,-
Kits peserta 100 orang Rp. 18.000,- Rp. 1.800.000,-
Transport melaksanakan program 2 kali @ Rp. 100.000,- Rp. 200.000,-
Konsumsi peserta untuk 2 kali 100 orang @ Rp. 30.000,- Rp. 3.000.000,-
Dokumentasi 1 paket Rp. 300.000,-
ATK:
a. Kertas HVS
b. Tinta Hitam
c. Tinta Warna
d. Ballpoint
e. Block Note
f. Flashdisk
g. Catridge BW
h. Catridge Color
5 rim
2 kotak
1 kotak
4 buah
5 buah
1 buah
1 buah
2 buah
Rp. 40.000,-
Rp. 35.000,-
Rp. 40.000,-
Rp. 5.000,-
Rp. 5.000,-
Rp. 100.000,-
Rp. 200.000,-
Rp. 70.000,-
Rp. 40.000,-
Rp. 20.000,-
Rp. 50.000,-
Rp. 100.000,-
Rp. 200.000,-
Rp. 600.000
Sewa Peralatan (LCD, Wareless) 1 paket Rp. 220.000 Rp. 220.000,-
Jumlah Total Rp. 7.000.000,-
