Instansi Pemerintah
Anggota Tim Peneliti : Harti Budi Yanti (2219/0326066902)
Mahasiswa : Sondang Dame Rebecka (023001718030)
Program Studi Akuntansi
Nomor: 89/2225/AK/3/FEB/VII/2021
Keuangan Instansi Pemerintah
III.Green Urban
Environment IV.Green
Healthy Life
a. Nama Lengkap dan Gelar : Dra. Deliza Henny, Ak., M.Si.
b. Pangkat/Golongan dan NIK : Lektor / IIIC / 2225/ USAKTI
c. NIDN : 0313035901
e. Email : Deliza.henny@trisakti.ac.id
III. ANGGOTA TIM PENELITI : 1. Nama : Dr. Harti Budi Yanti,
Ak.,M.Si.,CA.
NIM : 023001718030
Bulan/Tahun Mulai : 2020
1. …………………………. : Rp.
2. …………………………. : Rp.
NIK : 2225 /USAKTI
Pemerintah
Etika Profesi, Auditing, Seminar Riset Auditor Eksternal
Target Tingkat Kesiapterapan
Lingkungan Simulasi)
Produk Inovasi
LUARAN PENELITIAN
1. Karya ilmiah di
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kompetensi sumber daya manusia,
pengaruh kompetensi sumber daya manusia, penerapan sistem akuntansi institusi dan
sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan pada Direktorat Jenderal
Perhubungan Udara. Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 185
responden dengan metode penentuan sampel adalah metode purposive sampling.
Pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada petugas keuangan
yang berada di 173 unit kerja di bawah Direktorat Jenderal Perhubungan Udara. Hasil
penelitian ini menunjukkan bahwa pengaruh kompetensi sumber daya manusia, pengaruh
kompetensi sumber daya manusia, penerapan sistem akuntansi lembaga dan sistem
pengendalian intern berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.
Kata kunci: Sistem akuntansi institusi; kompetensi.
6
Assalamu’alaykum Warrahmatullah Wabarakatuh
Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Hanya atas izin dan
karunia NYA, segala aktivitas ini terlaksana. Penelitian ini bertujuan mengungkap faktor yang
mempengaruhi kualitas laporan keuangan instansi pemerintahan, terkhusus di kantor
Direktorat Jendral Perhubungan Udara. Tiga faktor yang diuji meliputi Kompetensi
Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Akuntansi Instansi, dan Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah. Penelitian ini merupakan penelitian unggulan Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Universitas Trisakti periode Tahun Akademik 2020/2021. Peneliti menyampaikan
terimakasih kepada berbagai pihak yang berkontribusi moril dan materil sejak awal proses
hingga selesai publikasi dan perolehan HKI. Untuk itu, dengan tulus, kami sampaikan
terimakasih kepada,
2. Tim Dewan Riset Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti,
3. Jajaran Pimpinan Program Studi Akuntansi FEB Universitas Trisakti
4. Rekan dosen Jurusan Akuntansi yang tergabung dalam IKJA.
Tahapan yang dilalui dalam proses penelitian ini telah diupayakan secara hati hati dan
memenuhi kaidah ilmiah. Namun kami menyadari sepenuhnya bahwa penelitian ini
memiliki keterbatasan, sebagaimana yang dicantumkan pada bagian akhir laporan.
Tentunya kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan, untuk menjadi
masukan bagi penelitian yang berikutnya.
Semoga penelitian ini memberikan manfaat dan tambahan pengetahuan khususnya bagi para
pembaca. Aamiin..
4.1. Analisis Hasil.......................................................................... 26
DAFTAR GAMBAR
Langkah-langkah strategis guna mewujudkan pemerintahan yang baik menjadi hal
yang sangat penting. Salah satu langkah strategis yang perlu dan harus dikembangkan
hingga saat ini yaitu dengan mewujudkan suatu iklim kepemerintahan yang baik (good
governance). Good governance merupakan suatu tuntutan yang harus dipenuhi guna
mewujudkan visi dan misi pemerintah. Upaya pemerintah untuk mencapai pemerintahan
yang baik melalui penyediaan pelayanan kepada masyarakat secara transparansi dan
akuntabilitas yang ditunjukkan pada pencapaian kinerja pemerintah. Melalui perbaikan
kinerja, pemerintah diharapkan dapat melakukan komunikasi dua arah dengan masyarakat
dalam rangka memenuhi visi dan misi pemerintah dan mengembalikan kepercayaan
masyarakat kepada pemerintah. Hal tersebut mengisyaratkan bahwa untuk mewujudkan
suatu pemerintahan yang responsif, bebas KKN serta berkinerja, akuntabilitas merupakan
kondisi mutlak yang harus dipenuhi. Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, perlu adanya
pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan nyata
sehingga penyelenggaraan kinerja pemerintah dan pelaksanaan penyelenggaraan keuangan
negara dapat berlangsung secara efektif, efisien, bersih, bertanggungjawab, dan bebas dari
KKN. Dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan negara, setiap entitas baik pemerintah
pusat, Kementerian Negara/lembaga, pemerintah daerah, dan satuan kerja ditingkat
pemerintah pusat wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban pemerintah berupa
laporan keuangan. Tujuan dari laporan keuangan adalah memberikan Informasi tentang
jenis dan jumlah Aset (aktiva/harta), kewajiban, modal, pendapatan dan segala perubahan
yang terjadi didalamnya serta penjelasan penting atas aset, kewajiban, modal, kinerja
manajemen dalam satu periode waktu sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Oleh
karena itu, selain memperhatikan kuantitas/isi laporan keuangan, Pemerintah juga perlu
10
menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi
pemerintahan adalah dapat dipahami, relevan, andal, dan dapat diperbandingkan, dimana
laporan keuangan dihasilkan dari suatu proses yang didasarkan pada input yang benar,
proses yang berjalan, dan output yang dihasilkan. Ketiga aspek/bagian tersebut harus saling
terpadu dan berkesinambungan sebagai suatu pondasi sistem pelaporan keuangan yang
baik. Untuk mencapai sistem pelaporan keuangan yang baik dibutuhkan sumber daya
manusia yang berkompeten dalam menyusun informasi pada laporan, proses sistem
akuntansi yang bener dan pengendalian dalam rangka pemeriksaan dan tindakan preventif
mencegah penyusunan laporan keuangan yang bebas dari salah saji material.
Penggunaan dari sistem akuntansi instansi tidak akan berjalan dengan baik jika
tidak didukung dengan kualitas sumber daya manusia yang baik pula pada suatu instansi
pemerintahan. Oleh karena itu, kompetensi sumber daya manusia memiliki pengaruh
terhadap kualitas laporan keuangan. Untuk menghasilkan informasi keuangan yang
bermanfaat bagi para pemakai dalam pengambilan keputusan, maka laporan keuangan
harus disusun oleh tim kerja yang memiliki kapasitas dan kompetensi dibidang pengelolaan
keuangan dan sistem akuntansi. Namun sudah menjadi permasalahan umum diinstansi
pemerintah baik pusat maupun daerah, untuk penataan pegawai masih sering tidak sesuai
dengan kebutuhan baik secara kuantitas maupun kualitas. Hal tersebut berkaitan dengan
pengembangan suatu organisasi yang masih mempertimbangkan kewenangan sementara
kualitas sumber daya manusia yang ada belum memenuhi capaian kompetensi yang
seharusnya, sehingga perlu adanya upaya dan tindakan dari pemerintah dalam
meningkatkan kualitas SDM, begitu juga dengan keterkaitan sistem pengendalian intern
terhadap kualitas laporan keuangan. Pengawasan intern telah berjalan dengan baik apabila
suatu lembaga/instansi pemerintah telah melaksanakan program/kegiatan dan kinerjanya
sesuai dengan tugas dan fungsi secara efektif dan efisien sesuai ketentuan yang berlaku.
Salah satu penyebab kualitas informasi laporan keuangan belum memenuhi kepuasan dari
para pengambil keputusan dikarenakan sistem pengendalian internal belum berfungsi
secara efektif. Seharusnya auditor internal melakukan review secara terus menerus sejak
proses penyusunan dan pelaksanaan anggaran sampai pada pelaporan untuk mendeteksi
11
lebih awal, sehingga tidak membuka peluang bagi terjadinya penyimpangan dalam
pelaksanaan anggaran dan kesalahan saji material yang dapat mempengaruhi kualitas
informasi pada laporan keuangan tersebut, tidak hanya itu, dalam perannya sebagai
konsultan dan katalis, aparat pengawas intern harus dapat memberikan keyakinan atau
mampu menjamin terwujudnya tujuan unit kerja sesuai sasaran dan peraturan perundang-
undangan. Dari sisi quality control, peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah masih
terbatas dalam melakukan pengawasan terhadap kegiatan pengelolaan keuangan. Aparat
Pengawas Intern Pemerintah belum melakukan pengawasan secara konsisten sejak proses
penyusunan anggaran hingga pelaporan keuangan. Padahal keberadaan para auditor internal
merupakan salah satu faktor keberhasilan karena merupakan lini terdepan dalam
pelaksanaan kegiatan pengawasan dan sebagai deteksi awal jika terjadi penyimpangan.
Kondisi dimana kompetensi sumber daya manusia, proses kerja sistem akuntansi
instansi dan peran sistem pengendalian intern memiliki pengaruh terhadap laporan
keuangan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara didukung dari hasil evaluasi temuan atas
kelemahan sumber daya manusia dalam penatausahaan aset tetap dan persediaan,
inventarisasi aset dan penertiban aset, kepatuhan Aparat Pengawas Intern Pemerintah dalam
hal ini Inspektorat Jenderal belum melakukan tindakan tegas terhadap unit kerja yang
belum melakukan penyetoran ke kas negara atas kelebihan pembayaran dan penarikan
denda keterlambatan dan adanya kelemahan pada penggunaan aplikasi SAI dalam hal ini
aplikasi SIMAK-BMN dimana masih terdapat ketidaksesuaian pencatatan akuntansi dengan
SAP yang sifatnya masih non material. Dari temuan diatas disampaikan adanya
rekomendasi agar pimpinan segera melakukan diklat atau pelatihan sumber daya manusia
untuk meningkatkan keahlian dan kompetensi SDM, memberikan sanksi kepada pihak-
pihak terkait yang lalai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, kepada inspektorat
jenderal untuk bertindak tegas dalam menindaklanjuti hasil temuan serta agar pengelola
barang segera berkoordinasi dengan pihak yang terkait langsung dengan aplikasi BMN atas
update aplikasi yang mempengaruhi laporan keuangan. Hasil pemeriksaan yang diterima
oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Udara merupakan suatu pedoman untuk melakukan
peningkatan lebih baik terkait pengelolaan keuangan negara, menjadi momentum untuk
terus melanjutkan peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia, kualitas
12
anggaran keuangan negara.
1. Apakah Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan
keuangan?
keuangan?
kualitas laporan keuangan?
1.3. Tujuan Penelitian
kompetensi sumber daya manusia, penerapan sistem akuntansi instansi dan Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah mempengaruhi kualitas keuangannya?
1.4. Batasan Penelitian
laporan keuangan yang transparansi dan akuntabilitas guna memperoleh opini Wajar Tanpa
Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan dan penilaian kinerja yang
meningkat dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan dan bagi masyarakat untuk
lebih mengenal, memahami, dan mempelajari lebih dalam mengenai pentingnya
kompetensi dan sistem pengendalian intern pemerintah dalam mewujudkan laporan
keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan dan bebas dari salah saji material.
1.5. Manfaat Penelitian
pengaruh kompetensi sumber daya manusia, penerapan sistem akuntansi instansi dan sistem
pengendalian intern terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah serta
menjadi bahan perbandingan atau acuan dalam pengembangan.
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan yang bermanfaat bagi
Direktorat Jenderal Perhubungan Udara juga acuan dalam meningkatkan kualitas laporan
keuangan yang transparansi dan akuntabilitas guna memperoleh opini Wajar Tanpa
Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan dan penilaian kinerja yang
meningkat dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan dan bagi masyarakat untuk
lebih mengenal, memahami, dan mempelajari lebih dalam mengenai pentingnya
kompetensi dan sistem pengendalian intern pemerintah dalam mewujudkan laporan
keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan dan bebas dari salah saji material.
14
Teori kegunaan keputusan berisi kumpulan komponen yang perlu dipertimbangkan
oleh para penyaji informasi agar cakupan yang ada dapat memenuhi kebutuhan para
pengambil keputusan yang mencakup nilai relevan dan reliabilitas. Nilai relevan
digambarkan sebagai kualitas informasi dimana informasi tersebut berhubungan erat
dengan pokok masalah yang ada dan berhubungan secara langsung dalam pengambilan
keputusan oleh pemakai. Reliabilitas digambarkan sebagai kualitas pemberian jaminan
bahwa informasi yang ada secara rasional bebas dari kesalahan/bias serta
menginformasikan apa yang digambarkan. Agar relevan maka informasi tersebut harus
bersifat logis jika dihubungkan dengan pengambilan keputusan. Informasi akuntansi harus
memiliki kapabilitas yang ditempuh dengan cara membantu para pemakai dalam
membentuk prediksi tentang hasil dari kejadian masa lalu, sekarang, dan yang akan datang
atau untuk menggambarkan prediksinya.
Teori kegunaan keputusan informasi sangat relevan dengan yang digunakan oleh
sistem akuntansi di Indonesia sesuai yang berlaku pada Standar Akuntansi Pemerintahan
Indonesia (SAP). Standar Akuntansi Pemerintahan didasarkan pada empat persyaratan
normatif yakni: relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Keempat syarat ini
melengkapi dan menjadi dasar penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah ditingkat Pusat
dan untuk karakteristik laporan keuangannya menjadi bagian dari prinsip akuntansi dan
pelaporan keuangan. Dengan adanya SAP, diharapkan dapat mewujudkan good governance
dan memenuhi kebutuhan berbagai pihak sehingga mampu mengakomodasi beragamnya
pemahaman pihak-pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan.
15
2.1.2. Teori Stewardship (Stewardship Theory) dan Teori Agensi (Agency Theory)
Dalam penelitiannya, Donaldson dan Davis (dalam Nosihana dan Yaya, 2016)
menyatakan bahwa teori stewardship menggambarkan situasi dimana para manajemen tidak
memiliki motivasi untuk mencapai tujuan individu tetapi lebih ditujukan pada kepentingan
organisasi sebagai sasaran utama. Teori stewardship ini mengasumsikan dan
menggambarkan adanya hubungan yang kuat antara kepuasan dan kesuksesan organisasi.
Dalam konsep pemerintahan, manajemen dituntut agar mampu memberikan pelayanan
yang baik dan sempurna untuk kepentingan masyarakat. Akuntansi sebagai penggerak
(driver) berjalannya sebuah transaksi dengan semakin kompleksnya permasalahan yang ada
dalam manajemen pemerintahan menjadi sebuah tuntutan akan akuntabilitas dari organisasi
pemerintah. Pemerintah akan semakin sulit untuk melaksanakan sendiri fungsi-fungsi
pengelolaan keuangannya. Pemisahan antara fungsi kepemilikan dengan fungsi pengelolaan
akan menjadi lebih kompleks sehingga pemerintah pada tingkat pusat sebagai sentral acuan
penyelenggaran Keuangan Negara perlu mempercayakan pengelolaan sumber daya tersebut
kepada pihak-pihak yang lebih berkapabilitas dibidangnya. Kapabilitas pada suatu
perusahaan dilihat dari kualitas sumber daya yang dimiliki secara khusus sumber daya
manusia sebagai penggerak organisasi yakni kompetensi yang dimiliki sumber daya
manusia tersebut diantaranya keahlian dan attitude (tanggungjawab). Untuk dapat
melaksanakan seperangkat aturan pengelolaan keuangan pemerintah, diperlukan SDM yang
memiliki kompetensi atau berlatar belakang akuntansi terutama dalam memahami setiap
aturan dalam akuntansi dan memahami dokumen sumber pada penyusunan Laporan
Keuangan, hal ini dapat menghindari kesalahan pada pengakuan dan pemahaman kesalahan
dalam menyusun laporan sehingga laporan keuangan yang disajikan akuntabel dan dapat
dipahami oleh penggunanya untuk pengambilan keputusan.
Agency Theory menyebutkan bahwa perusahaan adalah tempat atau dasar dalam
berinteraksi bagi hubungan kontrak yang melibatkan manajemen, pemilik, dan kreditor.
Dalam hubungan keagenan, terjadi kontrak antara satu pihak dengan pihak lain yaitu
pemilik dengan agen. Dalam kontrak, agen memiliki kewajiban melakukan beberapa jasa
berdasarkan pendelegasian wewenang dari pemilik untuk pengambilan keputusan bagi
kepentingan pemilik. Karena kepentingan kedua pihak tersebut tidak selalu beriringan,
16
sering terjadi benturan kepentingan antara pemilik (prinsipal) dengan pihak yang diserahi
untuk mengelola (agen). Dalam konteks keagenan, baik prinsipal maupun agen
diasumsikan sebagai aktor ekonomi yang rasional dan bertindak semata-mata untuk
kepentingan pribadi (self interest), hal ini jelas berbeda dengan teori stewardship
sebelumnya. Sejalan dengan kenyataan yang ada, manajer tidak selalu bertindak sesuai
keinginan shareholders. Salah satu penyebabnya adalah moral hazard. Manajer dapat
melakukan moral hazard karena adanya kondisi asimetri informasi antara manajemen
dengan yang lebih menguntungkan bagi pemegang saham. Dalam teori keagenan,
dibutuhkan pihak ketiga yang independen sebagai mediator antara prinsipal dan agen. Pihak
ketiga ini berperan dalam memonitor perilaku manajer sebagai agen dan memastikan
bahwa agen bertindak sesuai dan sejalan dengan kepentingan prinsipal. Misalnya audit
yang dianggap sebagai alat untuk meyakinkan bahwa laporan keuangan harus melalui
tahapan pemeriksaan kemudian dilanjutkan pada aspek pengawasan, yang dilakukan oleh
pengendali intern, yakni Pengendali Internal Pemerintah. Pelaksanaan pengawasan ini
diarahkan untuk membina unit kerja di lingkungan Kementerian atau Lembaga dengan
menempatkan auditor sebagai fasilitator, agen perubahan yang mendorong ke arah lebih
baik, sebagai konsultan dan penasehat dalam pengelolaan sumber daya sebagai upaya
pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dan Katalis, sebagai fasilitator dan
agen perubahan guna terwujudnya tujuan unit kerja sesuai sasaran dan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
Agoes (2017) mengungkapkan bahwa laporan keuangan adalah suatu penyajian data
keuangan termasuk catatan yang menyertai, bila ada, yang dimaksudkan untuk
mengkomunikasikan sumber daya ekonomi (aset) dan/atau kewajiban entitas pada saat
tertentu atau perubahan atas aset dan/atau kewajiban selama suatu periode tertentu sesuai
dengan standar akuntansi yang berlaku umum atau basis akuntanis komprehensif selain
standar akuntanis yang berlaku umum. Suatu laporan keuangan dikatakan bermanfaat bagi
para penggunanya jika laporan keuangan tersebut memiliki nilai informasi yang disajikan
benar dan dapat digunakan dalam sebuah pengambilan keputusan. Laporan keuangan yang
17
berkualitas dan dapat disajikan benar tentunya memiliki kriteria tersendiri yang tercakup
pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah,
apabila laporan tersebut memenuhi kriteria karakteristik kualitatif laporan keuangan yakni
relevan, andal, dapat dipahami, dan dapat dibandingkan. Berdasarkan pemahaman diatas
disimpulkan bahwa tingkat baik buruknya kualitas Laporan Keuangan Pemerintah adalah
dengan mendasarkan pada karakteristik kualitatif informasi keuangan dan pengungkapan
secara penuh dan wajar.
Kompetensi adalah sebuah kombinasi antara keterampilan (skill), pengetahuan
(knowledge) dan atribut personal yang tercermin melalui perilaku kinerja (job behavior)
dan sikap (attitude) yang dapat diamati, diukur dan dievaluasi. Oleh karena itu, dapat
disimpulkan bahwa kompetensi merupakan suatu kemampuan dan pemahaman dalam
mencapai kinerja guna menghasilkan suatu keluaran baru (output) dan mewujudkan hasil-
hasil yang diperoleh (outcomes). Menurut Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Nasional
dalam Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil
(Keputusan Kepala BKN Nomor 46A Tahun 2003) mengungkapkan bahwa kompetensi
adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki seorang pegawai negeri sipil berupa
pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas
jabatannya, sehingga Pegawai Negeri Sipil tersebut dapat melaksanakannya tugas
jabatannya secara profesional, efektif dan efisien.
Sumber Daya Manusia merupakan suatu acuan dan penggerak dalam membuat
laporan keuangan yang berkualitas. Hal ini dikarenakan, seseorang yang menyusun laporan
keuangan adalah mereka yang sudah menguasai secara paham Standar Akuntansi
Pemerintah (SAP) dan peraturan perundangan yang berlaku. Sumber daya manusia dengan
kompetensi yang baik terutama dalam memahami setiap aturan, kebijakan berkaitan dengan
akuntansi dan mampu memahami dokumen sumber pada penyusunan Laporan Keuangan
dapat menghindari kesalahan pada pengakuan dan pemahaman kesalahan dalam menyusun
laporan sehingga informasi keuangan yang disajikan akuntabel dan dapat dipahami oleh
penggunanya untuk pengambilan keputusan. Berdasarkan hal tersebut disimpulkan terdapat
18
keterampilan dan perilaku individu.
2.1.5. Sistem Akuntansi Instansi
Mulyadi (dalam Fitri dan Suratno, 2018) menjelaskan bahwa sistem akuntansi
merupakan suatu sistem atau organisasi formulir, catatan, dan laporan yang dikoordinasi
sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen
guna memudahkan pengelolaan perusahaan. Sistem tersebut disusun agar dapat
mengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan transaksi/ekonomi dan merupakan bagian
dari sistem informasi manajemen. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006
tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah pada Pasal 1 Ayat 10
disebutkan bahwa sistem akuntansi pemerintahan merupakan rangkaian sistematik dimulai
dari prosedur, penyelenggara, peralatan, dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi
akuntansi sejak analisis transaksi keuangan sampai dengan pelaporan keuangan di
lingkungan organisasi pemerintah. Dengan demikian sistem akuntansi pemerintah adalah
sistem pencatatan yang menghasilkan rangkaian informasi keuangan untuk tujuan intern
pemerintah juga untuk tujuan luar organisasi. Kerangka umum Sistem Akuntansi
Pemerintah Pusat (SAPP) memiliki dua subsistem, yaitu Sistem Akuntansi Bendahara
Umum Negara (SABUN) dan Sistem Akuntansi Instansi (SAI). Sistem Akuntansi
Bendahara Umum Negara dilaksanakan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum
Negara (Chief Financial Officer). Sistem Akuntansi Instansi dilaksanakan oleh
Menteri/Ketua Lembaga/Badan Teknis selaku Chief Operational Office. Dalam Peraturan
Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Sistem
Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat menyatakan bahwa Sistem
Akuntansi Instansi adalah serangkaian prosedur manual (pencatatan formulir dan dokumen)
maupun yang terkomputerisasi mulai dari penganggaran, pengumpulan data, pencatatan,
pengikhtisaran sampai dengan pelaporan transaksi keuangan dan operasi keuangan pada
Kementerian Negara/Lembaga. Sistem Akuntansi Instansi berlaku untuk seluruh unit
organisasi pemerintah pusat. Sistem Akuntansi Instansi memiliki dua subsistem yakni:
Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan
19
penyusunan laporan keuangan tidak berjalan sesuai sistem akuntansi instansi seperti
kesalahan dalam memahami dokumen sumber, kesalahan pencatatan pendapatan dan
beban, maka akan menimbulkan laporan keuangan yang disusun tidak akuntabel.
2.1.6. Sistem Pengendalian Internal Pemerintah
Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, Sistem Pengendalian Intern
adalah proses yang berjalan integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara
konsisten oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas
tercapainya/ terwujudnya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien,
keandalan dari pelaporan keuangan, pengamanan aset Negara, dan ketaatan terhadap
ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah (SPIP) adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara
menyeluruh di lingkungan baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pengawasan
Intern adalah seluruh rangkaian proses kegiatan mulai dari audit, reviu, evaluasi,
pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi
organisasi dalam rangka memberikan keyakinan memadai bahwa serangkaian proses
tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan standar yang telah ditetapkan
secara efektif dan efisien untuk kepentingan organisasi melalui keputusan pimpinan guna
mewujudkan tata kelola kepemerintahan yang baik. Proses pengendalian menyatu pada
tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara konsisten oleh pimpinan dan seluruh pegawai.
Oleh karena itu, yang menjadi pondasi dan dasar dari pengendalian adalah orang-orang
(SDM) di dalam organisasi tersebut yang membentuk lingkungan pengendalian yang baik
dalam mencapai sasaran tujuan instansi pemerintah. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor
60 Tahun 2008, Sesuai dengan PP Nomor 60 Tahun 2008, SPIP terdiri dari lima unsur
utama yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi
dan komunikasi, dan pemantauan pengendalian intern.
20
X1 (+)
X2
X3
Kompetensi sumber daya manusia adalah salah satu faktor yang sangat
mempengaruhi kinerja pegawai baik dalam perusahaan maupun instansi. Setiap pegawai
harus memiliki pengetahuan dan pemahaman yang baik, keterampilan, dan sikap (attitude)
yang baik dalam melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya. Trisnawati dan
Wiratmaja (2018) menyatakan bahwa variabel kompetensi sumber daya manusia
berpengaruh positif terhadap kualitas informasi laporan keuangan terbukti. Hal ini
menunjukkan bahwa semakin baik kompetensi yang dimiliki sumber daya manusia dalam
sebuah institusi, maka kualitas informasi laporan keuangan yang disajikan juga semakin
baik.
H1 : Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan
2.3.2. Penerapan Sistem Akuntansi Instansi dan Kualitas Laporan Keuangan
21
berdasarkan Sistem Akuntansi Instansi secara khusus perlu diselenggarakan dengan
profesional, transparan dan bertanggungjawab sesuai dengan aturan perundang-undangan
yang berlaku. Sebagaimana Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011
merupakan jabaran dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara,
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan
Perundang-Undangan lainnya yang diharapkan menjadi penunjang terselenggaranya good
governance dibidang pengelolaan keuangan Negara. Berdasarkan penelitian sebelumnya
oleh Darmawan dan Darwanis (2018) menyatakan bahwa Sistem Akuntansi berpengaruh
secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Berdasarkan uraian di atas, penelitian
ini dimaksudkan untuk meneliti tentang hubungan antara Sistem Akuntansi Instansi
terhadap kualitas laporan keuangan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.
H2 : Sistem Akuntansi Instansi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan
2.3.3. Sistem Pengendalian Intern dan Kualitas Laporan Keuangan
Sistem pengendalian intern merupakan cara untuk mengawasi kinerja sumber daya
manusia pada suatu organisasi serta berperan penting dalam mencegah dan mendeteksi
adanya kecurangan (fraud) pada penyajian dan pengungkapan informasi laporan keuangan.
Pengendalian internal memiliki peranan penting dalam mencapai tujuan suatu organisasi
baik organisasi bisnis maupun sektor publik seperti organisasi pemerintah. Mardiana dan
Fahlevi (2017) menyatakan bahwa variabel sistem pengendalian internal berpengaruh
positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kota Depok.
Semakin baik pengendalian internal suatu organisasi maka semakin baik juga kualitas
laporan keuangan daerah yang disajikan. Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini
dimaksudkan untuk meneliti kembali hubungan antara sistem pengendalian intern terhadap
kualitas laporan keuangan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.
H3 : Sistem Pengendalian Intern berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan
22
Road Map Penelitian Individu berbasis RIRN Universitas Trisakti 2017 – 2045
Green Society : Teknologi Informasi, Sos Hum, Budaya & Pendidikan
Harti Budi Yanti
Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan data primer. Data primer
adalah jenis data yang diperoleh langsung tanpa perantara dalam bentuk pernyataan secara
terstruktur. Teknik yang digunakan dengan menyebarkan kuesioner elektronik kepada
setiap target responden. Metode kuesioner ini digunakan untuk memperoleh informasi
mengenai Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Akuntansi Instansi, dan Sistem
Pengendalian Intern, sehingga dapat dianalisis pengaruhnya terhadap kualitas laporan
keuangan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara. Pengisian kuesioner dilakukan secara
langsung oleh responden dengan memberikan tanda atas jawabannya pada kuesioner yang
sudah disediakan.
Penentuan populasi terhadap responden didasarkan pada metode purposive
sampling. Metode ini digunakan karena informasi yang akan diambil berasal dari kriteria
tertentu berdasarkan pertimbangan yang dipilih oleh peneliti. Responden dalam penelitian
ini adalah pegawai yang melaksanakan penyusunan laporan keuangan instansi yakni
operator akuntansi (petugas penyusun laporan keuangan SAIBA) dan operator SIMAK-
BMN (petugas penyusun laporan keuangan BMN) di 173 satuan kerja atau unit pelaksana
teknis (UPT) Direktorat Jenderal Perhubungan Udara. Dalam penelitian ini, jumlah petugas
penyusun laporan keuangan yang dijadikan sampel penelitian sebanyak 185 orang
penyusun laporan keuangan. Jumlah petugas penyusun laporan keuangan yang akan
dijadikan sampel penelitian didasarkan pada rumus penentuan sampel Slovin (Supriyanto
dan Iswandiri, 2017)
Pengukuran indikator pada setiap variabel menggunakan 5 tingkatan skala likert
yang digunakan untuk mengukur sikap, persepsi dan pendapat seseorang atau kelompok
terhadap suatu fenomena sosial yang nyata terjadi.
a. Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah adalah apabila laporan tersebut memenuhi
kriteria karakteristik kualitatif laporan keuangan yakni relevan, andal, dapat
dipahami, dan dapat dibandingkan.( Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010
tentang Standar Akuntansi Pemerintah). Variabel ini diukur berdasarkan instrumen
yang diadopsi oleh Dermawan (2018), berisi 10 butir pernyataan.
24
b. Kompetensi sumber daya manusia adalah kompetensi adalah kemampuan dan
karakteristik yang dimiliki seorang pegawai negeri sipil berupa pengetahuan,
keterampilan, dan sikap perilaku yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas
jabatannya, sehingga Pegawai Negeri Sipil tersebut dapat melaksanakannya tugas
jabatannya secara profesional, efektif dan efisien.( Keputusan Kepala Badan
Kepegawaian Nasional dalam Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan
Struktural Pegawai Negeri Sipil (Keputusan Kepala BKN Nomor 46A Tahun 2003).
Variabel ini diukur dengan 9 butir pernyataan dengan instrumen yang diadopsi dari
Dermawan (2018) dan Mardiana (2017).
c. Sistem Akuntansi Instansi adalah sistem akuntansi pemerintahan merupakan
rangkaian sistematik dimulai dari prosedur, penyelenggara, peralatan, dan elemen
lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi keuangan sampai
dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintah (Peraturan
Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi
pemerintah pada Pasal 1 Ayat 10). Variabel ini diukur dengan 12 butir pernyataan
berdasarkan instrumen yang diadopsi dari Yusniar (2016)
d. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah adalah proses yang berjalan integral pada
tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara konsisten oleh pimpinan dan seluruh
pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya/ terwujudnya
tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan dari
pelaporan keuangan, pengamanan aset Negara, dan ketaatan terhadap ketentuan dan
peraturan perundang-undangan yang berlaku (Peraturan Pemerintah Nomor 60
Tahun 2008). Variabel ini diukur dengan 14 butir pernyataan berdasarkan instrumen
yang diadopsi oleh Yusniar (2016).
3.3. Metode Analisis
teknik analisis regresi linier berganda. Setelah data ditabulasi, maka akan dianalisis dengan
25
tahapan (1) uji kualitas data meliputi uji validitas, uji reliabilitas dan uji normalitas. (2)
Pengujian hipotesis meliputi tahap uji koefisien determinasi, Uji F (kelayakanan model)
dan Uji T (uji hipotesis).
3.4. Indikator Capaian Penelitian
Teknologi(Technology Readiness Level) penelitian ini yang berada pada tahapan 5, yaitu
Riset Terapan. Maka indicator capaian penelitian ini sbb:
Tabel 3.1
2 Dukungan Data Awal, Hipotesis, Desain &
Prosedur Litbang telah dieksplorasi √
komplit √
Simulasi atau Contoh/ Kegiatan Litbang √
5 Kelengkapan dan Analisis Data pada Lingkungan
Simulasi/ Kegiatan Litbang √
Indonesia yang membidangi urusan transportasi, secara langsung berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Presiden. Sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor
KM 60 tahun 2010 tentang Organsasi dan tata kerja Kementerian Perhubungan, Direktorat
Jenderal Perhubungan Udara adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi
Kementerian Perhubungan Indonesia, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Menteri Perhubungan. Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dipimpin oleh Direktur
Jenderal. Direktorat Jenderal Perhubungan Udara mempunyai tugas merumuskan serta
melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang perhubungan udara, menangani
administrasi dan penataan penerbangan sipil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia,
juga salah satu entitas akuntansi dibawah Kementerian Perhubungan yang berkewajiban
menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan
Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Penyusunan Laporan
Keuangan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara mengacu pada Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
Pemerintah Pusat, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 (perubahan atas
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015) tentang Pedoman Penyusunan dan
Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga, serta Peraturan Direktur
Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-55 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan
Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Jumlah satuan kerja di lingkup
Direktorat Jenderal Perhubungan Udara adalah 173 satker.
4.1.2. Profil Responden Penelitian
Pria 95 51,9 51,9 51,9
Wanita 88 48,1 48,1 100,0
Total 183 100,0 100,0
Total 183 100,0 100,0
Total 183 100,0 100,0
Non Akuntansi 113 61,7 61,7 100,0
Total 183 100,0 100,0
Total 183 100,0 100,0
Jarang 107 58,5 58,5 71,0
28
Total 183 100,0 100,0
1) Berdasarkan Usia
Dapat diketahui bahwa umur termuda responden yaitu berada pada rentang 20 – 35
tahun sebanyak 122 responden dan umur tertua responden adalah lebih dari 45
tahun sebanyak 10 responden dan umur dengan rentang 36 – 45 tahun sebanyak 51
responden. Responden terbanyak dalam penelitian ini berada pada kisaran umur 20
– 35 tahun dengan persentase 66,7% dari total responden.
2) Berdasarkan Jenis Kelamin
Untuk responden berjenis kelamin laki-laki sebanyak 95 orang atau 51,9% dari
total responden, dan responden berjenis kelamin perempuan sebanyak 88 orang
atau 48,1% dari total responden.
3) Berdasarkan Pendidikan
orang. Responden terbanyak dalam penelitian ini memiliki pendidikan terakhir S1
yang berjumlah 76 orang dengan persentase 41,5% dari total responden.
4) Berdasarkan Masa Kerja atau Lama Bekerja
Data masa kerja responden dibedakan menjadi 3 kriteria. Masa kerja paling
singkat yang dimiliki responden adalah di rentang kurang dari 5 tahun dengan
jumlah 44 orang atau 24% dari total responden. Responden terbanyak dalam
penelitian ini memiliki masa kerja diantara rentang waktu 5 sampai dengan 10
tahun dengan jumlah 75 orang atau 41% dari total responden.
5) Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan
Responden terbanyak dengan latar belakang non akuntansi sebanyak 113 orang
dengan persentase 61,7% dari total responden dibandingkan dengan responden
dengan latar belakang akuntansi yang hanya memiliki persentase 38,3% dari total
responden dengan jumlah 70 orang. Hasil ini menunjukkan bahwa banyak
29
responden yang bekerja sebagai penyusun laporan keuangan namun dengan latar
pendidikan non akuntansi.
adalah kategori tidak pernah mengikuti pelatihan akuntansi sebanyak 23 orang
dengan persentase 12,6% dari total responden. Dan kristeria tertinggi adalah
kategori jarang mengikuti pelatihan akuntansi (artinya pernah namun tidak sering
mengikuti diklat atau bimbingan teknik akuntansi) yaitu sebanyak 107 orang
dengan persentase 58,5% dari total responden.
4.1.3. Statistik Deskriptif Variabel Penelitian
Dalam penelitian ini, mean merupakan nilai rata-rata dari keseluruhan responden
sedangkan standar deviasi merupakan variasi jawaban responden. Apabila standar deviasi
yang diberikan mendekati nol, maka jawaban responden semakin tidak bervariasi. Nilai
minimum adalah jawaban terendah yang dipilih responden dan nilai maksimum adalah
jawaban tertinggi yang dipilih oleh responden.
Tabel 4.2.
N Min Max Mean
Sistem Akuntansi Instansi 183 1.00 5.00 4.248
Sistem Pengendalian Internal 183 1.00 5.00 4.055
Kualitas Lapoaran Keuangan 183 1.00 5.00 4.092
Valid N (listwise) 183
Berdasarkan data pada Analisis Deskriptif Variabel dapat disimpulkan untuk
variabel kompetensi, memiliki nilai maksimum 5; nilai minimum 1; nilai rata-rata
kompetensi sebesar 4.051. Hal ini menunjukkan bahwa nilai rata-rata yang tinggi
mendekati nilai maksimum atau nilai 5, tersebut dapat dikatakan bahwa sebagian besar
responden memiliki kompetensi atau kemampuan yang cukup tinggi.
Untuk sistem akuntansi instansi, memiliki nilai maksimum 5; nilai minimum 1; nilai
rata-rata Sistem Akuntansi Instansi sebesar 4.248. Hal ini menunjukkan bahwa nilai rata-
rata yang tinggi mendekati nilai maksimum atau nilai 5, tersebut dapat dikatakan bahwa
sebagian besar responden memiliki pemahaman atas sistem akuntansi instansi yang tinggi.
Untuk variabel sistem pengendalian internal, memiliki nilai maksimum 5; nilai
minimum 1; nilai rata-rata sistem pengendalian internal sebesar 4.055. Hal ini
menunjukkan bahwa nilai rata-rata yang tinggi mendekati nilai maksimum atau nilai 5,
tersebut dapat dikatakan bahwa sebagian besar responden memiliki persepsi atas peran
sistem pengendalian internal yang tinggi.
Untuk variabel kualitas lapoaran keuangan, memiliki nilai maksimum 5; nilai
minimum 1; nilai rata-rata kualitas lapoaran keuangan sebesar 4.092. Hal ini menunjukkan
bahwa nilai rata-rata yang tinggi mendekati nilai maksimum atau nilai 5, tersebut dapat
dikatakan bahwa sebagian besar responden memiliki kemampuan serta pemahaman atas
pengaruh kualitas laporan keuangan terhadap laporan itu sendiri yang tinggi.
4.1.4. Uji Kualitas Data
Kualitas Laporan Keuangan dikatakan Valid dikarenakan nilai R Hitung (Pearson
Correlation) > R Tabel. Dari hasil uji realibilitas, diperoleh nilai-nilai Cronbach alpha dari
semua variabel penelitian ini menunjukkan lebih besar dari 0,600. Hasil ini menunjukkan
bahwa seluruh pernyataan dalam kuesioner yang diajukan kepada responden memiliki
tingkat reliabilitas yang baik sehingga layak untuk dijadikan sebagai instrument penelitian
dan pada penelitian selanjutnya.
2 Sistem Akuntansi
3 Sistem Pengendalian
4 Kualitas Laporan
4.1.5. Pengujian Hipotesis
Nilai adjusted R-square berdasarkan hasil analisis dengan menggunakan alat uji
regresi berganda diperoleh sebesar 0.521. Dapat diartikan bahwa kemampuan variabel
bebas dalam menjelaskan varians dari variabel terikat adalah sebesar 52,1 % sedangkan
sisanya 47,9 adalah dipengaruhi oleh variable lain di luar model regresi ini. Jika dikaitkan
pada penelitian ini, hasil uji koefisien determinasi ini menunjukkan bahwa sebesar 52,1%
kualitas laporan keuangan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dipengaruhi oleh faktor
kompetensi sumber daya manusia, sistem akuntansi instansi, dan sistem pengendalian
intern, sedangkan sisanya sebesar 47,9% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak
dijelaskan dalam penelitian ini. Jadi hasil dari uji R-Square menyatakan bahwa uji R-
Square sesuai dengan pernyataan yang ada dalam uji koefisien determinan.
4.1.5.2. Uji F
Pada Uji F, jika dilihat dari tabel Hasil Uji Hipotesis, nilai Sig 0,000 < 0,05 maka
Variabel independent secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependent.
32
maka dapat dikatakan bahwa model regresi memiliki tingkat kesesuaian model yang baik.
Hal tersebut menunjukkan bahwa variabel kompetensi sumber daya manusia, sistem
akuntansi instansi, dan sistem pengendalian intern berpengaruh signifikan (dapat
memprediksi) terhadap variabel kualitas laporan keuangan.
Tabel 4.4.
Daya Manusia memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap laporan keuangan,
pernyataan ini didukung karena nilai signifikansi (H1) yaitu 0.043 < 0.05 sehingga Ha1
diterima. Hal ini sesuai dengan penelitian Darmawan dan Darwanis (2018) yang
menyatakan bahwa variabel kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif
Variabel Simbol Ekspektasi Koefisien F
Sig
(2-
tailed)
Simpulan
Uji
Normalitas
Uji t
H1
diterima
Sistem
Akuntansi
Instansi
pengetahuan, ketrampilan, dan sikap dalam menyelesaikan kinerjanya sehingga dapat
mencapai tujuan yang diinginkan. Sumber daya manusia yang memiliki kompetensi akan
dapat menyelesaikan pekerjaanya secara efisien dan efektif. Adanya kompetensi sumber
daya manusia maka akan mendukung ketepatan waktu pembuatan laporan keuangan.
4.2.2. Penerapan Sistem Akuntansi Instansi dan Kualitas Laporan Keuangan
Hasil Pengujian Hipotesis Kedua (H2) menunjukan bahwa Sistem Akuntansi
Instansi memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap laporan keuangan,
pernyataan ini didukung karena nilai signifikansi (H2) yaitu 0.001 < 0.05 sehingga Ha2
diterima. Hal ini sesuai dengan Penelitain yang dilakukan oleh Najati dan Pituringsih
(2017) yang menyampaikan bahwa variabel peran Sistem Akuntansi Instansi Berbasis
Akrual (SAIBA) berpengaruh signifikan dan positif terhadap peningkatan kualitas Laporan
Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL), artinya bahwa implementasi Sistem akuntansi
instansi berpengaruh positif terhadap penggunaan aplikasi SAIBA dan penggunaan aplikasi
SAIBA berpengaruh positif dan signifikan terhadap LKKL. Suatu informasi yang disajikan
membutuhkan sebuah sistem dalam penyusunannya. Sistem Akuntansi Intansi adalah
rangkaian prosedur yang dilakukan mulai dari mengumpulkan, mencatat, menggolongkan,
dan meringkas serta melaporkan transaksi. Penerapan sistem akuntansi keuangan instansi
diperlukan untuk menghasilkan keluaran berupa laporan keuangan yang tepat dan akurat.
Laporan keuangan instansi yang akurat menjadi dasar untuk pengambilan keputusan. Oleh
karena itu, Kualitas Informasi yang disajikan pada laporan keuangan Instansi harus dapat
dipertanggungjawabkan, untuk itu diperlukan sebuah Standar Akuntansi dan Aplikasi
Akuntansi yang mumpuni dimana keduanya menjadi bagian dari sistem akuntansi instansi.
4.2.3. Sistem Pengendalian Intern dan Kualitas Laporan Keuangan
34
Hasil Pengujian Hipotesis Ketiga (H3) menunjukan bahwa Sistem Pengendalian
Internal memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap laporan keuangan,
pernyataan ini didukung karena nilai signifikansi (H3) yaitu 0.000 < 0.05 sehingga Ha3
Diterima. Ini selaras dengan penelitian terdahulu oleh Mardiana dan Fahlevi (2017)
menyatakan bahwa variabel sistem pengendalian internal berpengaruh positif dan
signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kota Depok. Sistem
pengendalian intern merupakan suatu cara untuk mengawasi kinerja sumber daya manusia
suatu organisasi serta sangat berperan penting dalam pencegahan dan mendeteksi adanya
kecurangan (fraud). Permendagri No. 59 tahun 2007 tentang Pedoman Pengeolaan
Keuangan Daerah merupakan sebuah proses yang dirancang untuk memberikan suatu
keyakinan yang mencukupi dengan sebuah pencapaian tujuan pemerintah daerah yang
tercermin dan keterandalan laporan keuangan, efisiensi, dan efektivitas pelaksanaan
program dan kegiatan serta dipatuhinya peraturan perundang-undangan. Hasil dari
penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern pada Direktorat Jnederal
Perhubungan Udara sudah efektif dan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh
pemerintah. Dalam penyusunan laporan keuangan sudah dilakukan dengan teliti dalam
memerhatikan kebocoran ataupun penyimpangan atas laporan keuangan. Adanya
pemantauan yang dilakukan oleh pimpinan dengan selalu melakukan reviu, mengevaluasi
informasi dan melakukan perbaikan sehingga pimpinan selalu memiliki rencana
pengelolaan selanjutnya atau mengurangi resiko pelanggaran yang ada. Satuan kerja pada
Direktorat Jenderal Perhubungan Udara sudah menggunakan sistematika yang sesuai
dengan tujuan Instansi Pemerintah dan tujuan pada tingkatan kegiatan secara komprehensif
dengan melihat sisi resiko dari faktor eksternal dan faktor internal.
BAB V
1. Kompetensi Sumber Daya Manusia yang meliputi pengetahuan, keahlian serta perilaku
atau attitude yang dimiliki seseorang berpengaruh secara signifikan terhadap Kualitas
Laporan Keuangan.
2. Penerapan Sistem Akuntansi Instansi dengan sumber daya manusia yang kompeten,
pengendalian internal yang baik, dan adanya dukungan dari pimpinan serta struktur
organisasi yang jelas berpengaruh secara signifikan terhadap Kualitas Laporan
Keuangan.
berpengaruh secara signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan.
5.2. Keterbatasan Penelitian
Penelitian yang berasal dari persepsi responden yang disampaikan secara tertulis
dan dengan bentuk instrumen kuesioner mungkin mempengaruhi validitas hasil dan butir
pernyataannya masih bersifat normatif. Persepsi responden belum tentu mencerminkan
keadaan yang sebenarnya, untuk itu diharapkan agar penelitian selanjutnya
mengembangkan setiap butir pernyataan agar menggambarkan keadaan yang lebih nyata.
Keterbatasan lainnya adalah penelitian ini hanya menggunakan variabel kompetensi sumber
daya manusia, sistem akuntansi instansi dan sistem pengendalian intern sehingga
dimungkinkan adanya variabel lain yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan
pemerintah.
Dalam penyusunan laporan keuangan, sebaiknya menempatkan orang-orang yang
memiliki pengetahuan tentang akuntansi atau menyediakan diklat dan pelatihan dengan
intensitas lebih banyak dan merata untuk meningkatkan keahlian dan kompetensi sumber
daya manusia. Perlu ditingkatkan koordinasi antar lembaga penyusun aplikasi sistem
akuntansi dengan para pengguna agar tercipta keselarasan dan peningkatan kualitas proses
36
pengolahan data. Selain itu, perlu dilakukan koordinasi yang intens antara pihak pengawas
internal dengan BPK dalam asistensi Pengelolaan Pelaporan Keuangan.
Kementerian Keuangan dalam mengeluarkan update aplikasi sistem akuntansi instansi
yang baru sebaiknya disesuaikan dengan jadwal penyusunan laporan keuangan agar laporan
keuangan Kementerian/Lembaga dapat diselesaikan sesuai dengan jadwal penyampaian
laporan keuangan.
variabel bebas lainnya agar penelitian ini terus berkembang.
37
Akbariah, Fitri, Suratno. (2018). Sistem Pengendalian Internal, Sistem Akuntansi Instansi,
Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Kualitas Laporan Keuangan di
Kementerian Agama Propinsi Banten. Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan
JRAP Vol.5 No 1, Juni 2018, hal 37-52, ISSN: 2339-1545. Pada 6 Juni 2020.
Budiastuti, Dyah, Agustinus Bandur, Ph.D. (2018). Validitas dan Reliabilitas Penelitian
Dilengkapi Analisis dengan NVIVO, SPSS, dan AMOS. Jakarta: Mitra Wacana
Media.
Hasibuan, Malayu. (2017). Manajemen Sumber Daya Manusia Edisi Revisi. Jakarta: PT.
Bumi Aksara.
Hery. (2017). Analisis Laporan Keuangan. Jakarta: Grasindo.
Hendriati, Yossi. (2017). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Untuk
Meneruskan Pendidikan Ke Perguruan Tinggi. Jurnal Elektornik REKAMAN
(Riset Ekonomi Bidang Manajemen dan Akuntansi) Sekolah Tinggi Ilmu
Ekonomi Galileo ISSN: 2598-8107 Vol. 1 No. 1 November 2017.
http://ejournal.stiegalileo.ac.id. Pada 15 Juni 2020.
Irawan, Aditya, Nanik Suryani. (2018). Pengaruh Gaya Kepemimpinan, Fasilitas Kantor,
Dan Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Dinas Perdagangan Kota
Semarang. Economic Education Analysis Journal, Vol 7 No 1.
http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/eeaj. Pada 22 Juni 2020.
Luh, Ni Wayan, Ni Nyoman Sri Rahayu. (2020). Pengaruh Pemahaman Akuntansi,
Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi dan Sistem Pengendalian Intern
Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Journal of accounting. Vol.11 No 2
Januari 2020 pp 170-178, ISSN: 2301-8879.
http://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/krisna. Pada 4 Juli 2020.
Mildamayanti, Abdullah, Mulyati Akib. (2018). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern,
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Pemanfaatan Teknologi
Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Jurnal
Progres Ekonomi Pembangunan (JPEP) Volume 3, No 2 Agustus 2018.
http://ojs.uho.ac.id/index.php/JPEP. Pada 10 Juni 2020.
Nosihana, A., Rizal Yaya. (2016). Internet Financial Reporting dan Faktor-Faktor yang
Mempengaruhinya Pada Pemerintah Kota dan Kabupaten Di Indonesia. Journal
of accounting and Business Dynamics. Vol.3(2) pp 89-104. Pada 30 Mei 2020.
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah.
Akuntansi Pemerintah Pusat.
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 41 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan
Pengawasan Intern.
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 40 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara.
Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-55/PB/2012 tentang Pedoman
Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.
Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman
Penyusunan Standar Kompetensi Manajerial Pegawai Negeri Sipil
Sukrisno, A. (2017). Auditing: Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan oleh Akuntan Publik
Buku 1 Edisi 5. Jakarta: Salemba Empat.
Sujarweni, W. (2017). Analisis Laporan Keuangan. Yogyakarta: Pustaka Baru.
Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif. Bandung: CV. Alfabeta.
Supriyanto, Wahyu, Rini Iswandiri. (2017). Kecenderungan Sivitas Akademika Dalam
Memilih Sumber Referensi untuk Penyusunan Karya Tulis Ilmiah Di Perguruan Tinggi.
Jurnal Berkala Ilmu Perpustakaan dan Infromasi, Vol 13 No 1, Juni 2017 hal 79-86, ISSN:
1693-7740. http://jurnal.ugm.ac.id/bip. Pada 8 Juni 2020.
Sekaran, Uma dan Roger Bougie. (2017). Metode Penelitian untuk Bisnis: Pendekatan
Pengembangan-Keahlian, Edisi 6, Buku 1. Jakarta: Salemba Empat.
_____________________________. (2017). Metode Penelitian untuk Bisnis: Pendekatan
Pengembangan-Keahlian, Edisi 6, Buku 2. Jakarta: Salemba Empat.
Curriculum Vitae
Scopus Id 57211790418
Sinta Id 5986635
Jenis Kelamin Perempuan
Perguruan Tinggi Universitas Trisakti
Telp./Faks. 021-5663232
Larangan Selatan–Ciledug,Tangerang 15154
1998 Strata 2 Program Pascasarjana UGM Ilmu Akuntansi
2016
Konsentrasi Akuntansi
Universitas Trisakti
Ilmu Akuntansi
PELATIHAN PROFESIONAL
2012 Workshop IFRS Series : Penyajian
Laporan Keuangan, Cash Flow dan
Piutang
Manajemen Lanjutan
Aset Desa
Akuntansi
2016 Tim Teknis Penyusun Materi Uji
Kompetensi Teknisi Akuntansi
3 hari
BNSP – LSP TA 3 hari
2019 Pelatihan auditor Internal ISO 9001; 2015
Konsultan 2 hari
Anggota FE-Usakti
di Jakarta)
Whistleblowing (Studi Empiris pada Mahasiswa Akuntansi)
Ketua
FE-Usakti
dan Persepsi Etis – Studi Pada
Mahasiswa Akuntansi
: Survey pada Auditor Proceeding the 1st Corporate
Sustainability Conference,
November, 2013
Sektor Pemerintahan (Studi Pada Pegawai
Negeri Sipil di Jakarta)
Proceeding the 2nd Corporate
Trisakti International Conference, May 2015
2015 Auditor Expertise, Moral Competency & Whistleblowing Intentions
Airlangga Accounting International Conference, May 2015
2016 Tecnical, Moral Competence &
Accounting Profession
Moral Competence?
DOI 10.1852/kss.v3i8.2509,
MRAAi, Vol 19, No.1, April.
2020 Effektivitas Satuan Pemeriksaan Internal Pada unit Badan Layanan Umum
MRAAi, Vol 20, No.1, April.
https://www.trijurnal.lemlit.trisakt
i.ac.id/mraai/article/view/6948
2021
European Journal of Buiness and
Innovation Research, Vol.9, No.3,
https://www.trijurnal.lemlit.trisakti.ac
.id/mraai/article/view/9151
KONFERENSI/SEMINAR/LOKAKARYA/SIMPOSIUM
mbicara
Program Doktor Usakti
FE Usakti Pemakalah
FE Usakti Pemakalah
FE Usakti Pemakalah
Manajemen Sistem Informasi Akademik dll) Tahun....sd.....
Anggota Tim Pemetaan Kompetensi Karyawan Fakultas Ekonomi Universitas Trisakti
2013
Akuntansi Perpajakan Universitas Trisakti
2013-2014
2013-2014
43
Anggota
dan Bisnis Universitas Trisakti untuk Prodi D3 Ekonomi Syariah, D3 Akuntansi Perpajakan, S1 Akuntansi, S1 Manajemen, S1 Ekonomi Pembangunan, Magister Akuntansi dan PPAk
2018-2019
2019
2019
2018-Sekarang
Riviewer
Jurnal on line dibawah naungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi dan Magister Akuntansi
2016- Sekarang
Anggota Auditor Internal ISO 9001; 2015 2019
Anggota Badan Pengawas Internal Universitas Trisakti 2019 – sekarang
ORGANISASI PROFESI/ILMIAH
2010-kini Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia Anggota
2010-kini Lembaga Sertifikasi Profesi-Teknisi
2013-kini Association of Certified Fraud Examiner Associate Member
2016-2018 Komite Audit BUMD Jasa Sarana Anggota
Jakarta, Agustus 2021
NIK : 2219/Usakti
Lampiran 2
Informasi Volume 21, No. 2 (September), 2021,
Terakreditasi Sinta 2, berjudul “Kualitas Laporan Keuangan
Instansi Pemerintah”, telah di submit dengan bukti submit sebagai
berikut: