LAPORAN AKHIR HASIL PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM …sumbar.bawaslu.go.id/uploads/0b6ceed2e3197a66979beed4bde52e0e.pdfA. GAMBARAN UMUM Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Baratmelakukan

LAPORAN AKHIR HASIL PENGAWASAN

PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

Disusun Oleh:

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

PROVINSI SUMATERA BARAT

2019

Sekretariat: Jl. Pramuka No. 11 Padang Utara Kota Padang

Telepon: 0751 - 7055301 / 7055304 Fax. 0751 - 7055302

i | B A W A S L U P R O V I N S I S U M A T E R A B A R A T

KATA PENGANTAR

Ucapan puji serta syukur semata-mata hanyalah milik Allah SWT. Hanya

kepada-Nya lah kami memuji dan hanya kepada-Nya lah kami bersyukur,

sehingga laporan Akhir Pengawasan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi

Sumatera Barat telah selesai hingga waktu yang ditentukan.

Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2019 yang telah berjalan dari tanggal 17

Agustus 2017, dimana Bawaslu Provinsi Sumatera Barat dihadapkan dengan

sejumlah kompleksitas pengawasan tahapan Pemilu. Secara subtansial laporan

ini merupakan upaya bagi Bawaslu Provinsi Sumatera Barat untuk berperan

dalam mendorong transparansi, akuntabilitas dan kredibilitas lembaga-lembaga

negara dan pemerintahan. Namun secara internal Bawaslu Provinsi Sumatera

Barat, laporan ini berguna dalam melakukan identifikasi dan pemetaan

permasalahan, serta membuat prediksi bagi kecenderungan umum (trend) atas

berbagai isu yang mungkin terjadi dalam Pemilu atau Pilkada berikutnya.

Atas nama Bawaslu Provinsi Sumatera Barat, kami mengucapkan terimakasih

dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah

membantu penyusunan laporan ini. Kami menyadari bahwa laporan ini masih

terdapat kekurangan, untuk itu segala kritik dan saran dari seluruh pembaca

sangatlah kami harapkan untuk penyempurnaan dalam penyusunan laporan

berikutnya.

Semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan juga sebagai

acuan kebijakan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat untuk peningkatan kinerja

pengawasan tahapan Pemilu dimasa yang akan datang.

Padang, 31 Juli 2019

Bawaslu Provinsi Sumatera Barat Koordinator Divisi Pengawasan Humas dan Hubal,

VIFNER, SH, MH

ii | B A W A S L U P R O V I N S I S U M A T E R A B A R A T

ABSTRAK

Pemilihan Umum adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang

dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam

Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tetapi dalam pelaksanaanya masih

menghadapi sejumlah permasalahan, antara lain Data Pemilih, Logistik, Sumber

Daya Manusia (SDM), Anggaran, Koordinasi antar lembaga, Pemahaman

masyarakat tentang peraturan dan regulasi kepemiluan, oleh karena itu perlu

adanya evaluasi sebagai langkah dalam upaya pengembangan khususnya terkait

Pengawasan di Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat di

Pemilihan Umum atau Pemilihan Kepala Daerah selanjutnya.

Laporan akhir ini dibuat berdasarkan hasil kegiatan pengawasan, Kegiatan

Sosialisasi, Koordinasi Antar Lembaga serta Rapat Koordinasi internal

bersamaBawaslu Kabupaten/Kota dan Bawaslu Republik Indonesia secara

berkala di setiap Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2019

Hasil Laporan Akhir ini menunjukan bahwa Bawaslu Provinsi Sumatera Barat

telah melakukan tugas, pokok dan fungsinya sebagai unsur terdepan untuk

mengawal dan mengawasi jalanya setiap tahapan Pemilihan Umum Tahun 2019.

selain

Bawaslu provinsi Sumatera Barat bukan hanya mengawasi setiap Tahapan

Pemiihan Umum tahun 2019 seperti Pemutakhiran Data Pemili, Verifikasi Partai

Politik, Pencalonan Anggota DPRD, Kampanye, Laporan Dana Kampanye,

Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi Suara disetiap masing-masing

tingkatan. Namun Bawaslu Provinsi Sumatera Barat juga melakukan Sosialisasi

dan Pengawasan terkait Netralitas ASN, Program Gerakan Anti Politik Uang serta

Anti Politik SARA.

Saran serta Rekomendasi dalam Laporan Akhir Pengawasan ini, agar pada

Pemilihan Umum Selajutnya, Pemerintah memperhatikan kendala dan

permaslahan yang terjadi di Pemilihan Umum tahun 2019 seperti Pemutakhiran

Data Pemilih yang penuh tantangan, Produksi serta penditribusian Logistik yang

masih banyak ditemukan permasalah di setiap daerah, Pemahaman Masyarakat

terkait Peraturan dan regulasi Kepemiluan, Anggaran untuk Melakukan

Pengawasan, Sistem Pengawasan Pemilu (SIWASLU) yang masih banyan

ditemukan kendala sampai pada Peraturan dan regulasi yang perlu dilakukan

evaluasi agar pelaksanaan pemilihan Umum selanjutnya dapat berjalan lebih

baik.

Kata Kunci: Pemilihan Umum Tahun 2019, Badan Pengawas Pemilihan Umum

Provinsi Sumatera Barat

iii | B A W A S L U P R O V I N S I S U M A T E R A B A R A T

DAFTAR ISI

Halaman

Kata Pengantar ............................................................................................................ i

Abstrak ....................................................................................................................... ii

Daftar isi ...................................................................................................................... iii

Daftar Tabel ................................................................................................................ v

Daftar Grafik ................................................................................................................ vi

Daftar Diagram ............................................................................................................ vii

Daftar Gambar ............................................................................................................ viii

BAB I PENDAHULUAN .................................................................................. 1

A Gambaran Umum .................................................................................. 1

B Tujuan laporan ...................................................................................... 1

C Landasan Hukum ................................................................................... 2

D Sitematika laporan .......................................................................... 2

BAB II PELAKSANAAN PENGAWASAN TAHAPAN PEMILU 2019 ....................... 3

A Pengawasan Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih ............... 3

B Pengawasan Tahapan Verifikasi Partai Politik............................ 19

C Pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota DPD/DPRD Prov .......... 28

D pengawasan Tahapan kampanye ..................................................... 40

E pengawasan Tahapan Pengadaan dan Pendistribusian ................... 56

Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara

F Pengawasan Tahapan Dana Kampanye ...................................... 70

iv | B A W A S L U P R O V I N S I S U M A T E R A B A R A T

G Pengawasan Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi ............. 80

Suara

H Pengawasan Netralitas ASN .............................................................. 107

I Pengawasan Politik Uang .............................................................. 112

J Pengawasan Politisasi SARA ......................................................... 117

BAB III PENUTUP ..... ...................................................................................... 123

A Kesimpulan........................................................................................ 123

B Rekomendasi ..................................................................................... 124

LAMPIRAN-LAMPIRAN……………………………………. ........................................................ 126

v | B A W A S L U P R O V I N S I S U M A T E R A B A R A T

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1. Kerawanan Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih

dan Penyusunan Daftar Pemilih ................................................................... 3

Tabel 2. Kalender Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih

dan Penyusunan Daftar Pemilih .................................................................... 5

Tabel 3. Kegiatan Pencegahan Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih Dan

Penyusunan Daftar Pemilih ........................................................................... 7

Tabel 4. Kegiatan pencegahan berupa koordinasi dengan stake holder

terkait pengawasan pemutakhiran data pemilih .................................. 8

Tabel 5. Rekapitulasi DPT Pemilihan Umum Tahun 2019 ........................................... 8

Tabel 6. Pergerakan perbandingan data dari Daftar Pemilih Sementara

sampai Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ke Dua (DPTHP-2) pada

Tabel 7. Jumlah Pemilih DPTHP 3................................................................................ 15

Tabel 8. Hasil Pengawasan Verifikasi faktual secara langsung ................................... 22

Tabel 9. Hasil Pengawasan Verifikasi Faktual Terhadap Hasil Putusan Bawaslu ........ 23

Tabel 10. Hasil Pengawasan Verifikasi Faktual Terhadap Hasil Putusan Bawaslu ...... 24

Tabel 11. Hasil Pengawasan Verifikasi Faktual Terhadap Putusan MK ....................... 25

Tabel 12. Kerawanan Tahapan Pencalonan ............................................................... 29

Tabel 13. Pengawasan penyerahan syarat dukungan calon Anggota DPD ................. 31

Tabel 14. Daftar Calon Tetap DPD Provinsi Sumatera Barat ............................... 34

Tabel 15. Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat ...................... 36

Tabel 16. Pengawasan Rekapitulasi hasil Verifikasi Dokumen

vi | B A W A S L U P R O V I N S I S U M A T E R A B A R A T

Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat

Tahun 2019 .................................................................................................. 36

Tabel 17. Daftar Calon Tetap untuk Provinsi Sumatera Barat .................................... 37

Tabel 18. Kegiatan Kampanye Rapat Umum dan terbuka .......................................... 44

Tabel 19. Jumlah seluruh Alat Peraga Kampanye yang ditertibkan ............................ 51

Tabel 20. Bilik Suara .................................................................................................. 60

Tabel 21. Kotak suara .................................................................................................. 61

Tabel 22. Jumlah Surat Suara Seharusnya dan Jumlah Surat Suara Yang Datang ...... 63

Tabel 23. Jumlah Kekurangan Surat Suara .................................................................. 64

Tabel 24. Tinta ............................................................................................................. 65

Tabel 25. Segel ............................................................................................................ 66

Tabel 26. Rekapitulasi Pemenuhan Logistik Provinsi Sumatera Barat ............... 67

Tabel 27. Jadwal Waktu Penerimaan laporan LPPDK ........................................... 74

Tabel 28. Jadwal Waktu Penerimaan laporan LPPDK Partai Politik .................... 75

Tabel 29. Hasil Audit dari Kantor Akuntan Publik terhadap LPPDK .................... 76

Tabel 30. Dimensi, Subdimensi, dan Subsubdimensi

Penyelenggaraan yang Bebas dan Adil ........................................................ 82

Tabel 31. Indikator TPS Rawan Provinsi Sumatera Barat ............................................ 84

Tabel 32. Daftar TPS Rawan di Provinsi Sumatera Barat ............................................ 87

Tabel 33. Daftar TPS yang melaksanakan PSU di Provinsi

Sumatera Barat ............................................................................................ 92

Tabel 34. Jenis Pemilihan Suara Ulang (PSU) yang disusun berdasarkan

jenis pemilihan di 15 Kabupaten seluruh Provinsi

Sumatera Barat ......................................................................................... 99

vii | B A W A S L U P R O V I N S I S U M A T E R A B A R A T

Tabel 35. Dimensi dan Subdimensi Pelaksanaan Netralitas ASN ................................ 108

Tabel 36. Kerawanan dalam Dimensi dan Subdimensi pada

Buku “Indeks Kerawanan Pemilu tahun 2019” ........................................... 113

Tabel 37. Perencanaan Pengawasan terkait Praktik Politik uang ............................... 113

Tabel 38. Deklarasi Anti Politik Uang, Hoaks dan Politisasi Sara Pemilu Tahun 2019 114

Tabel 39. Temuan Praktik Politik uang ........................................................................ 116

Tabel 40. Kerawanan dalam Dimensi dan Subdimensi Politisasi Sara ........................ 118

viii | B A W A S L U P R O V I N S I S U M A T E R A B A R A T

DAFTAR GRAFIK

Halaman

Grafik 1. Perbandingan Perbaikan Data DPS, DPT, DPTHP-1,

DPTHP-2, Penyempurnaan DPTHP-2 dan DPTHP-3 ..................................... 16

ix | B A W A S L U P R O V I N S I S U M A T E R A B A R A T

DAFTAR DIAGRAM

Halaman

Diagram 1. Perencanaan Pengawasan Pencalonan Anggota DPD dan

DPRD Provinsi Sumatera Barat ................................................................. 30

Diagram 2. Jumlah Calon Anggota DPD Provinsi Sumatera Barat Berdasarkan

Jenis Kelamin ............................................................................................. 35

Diagram 3. Perbandingan Jumlah Kursi dan Jumlah Daftar Calon Tetap

DPRD Provinsi Sumatera Barat ............................................................ 38

Diagram 4. TPS Rawan di Provinsi Sumatera Barat..................................................... 85

Diagram 5. Indikator TPS rawan di Provinsi Sumatera Barat ................................ 86

x | B A W A S L U P R O V I N S I S U M A T E R A B A R A T

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1. Rangkaian Kegiatan Kampanye Terbuka Pasangan

Calon Presiden dan Wakil Presiden No Urut 02. ...................................... 49

Gambar 2. Pihak-pihak yang dilarang dalam kampanye sesuai

UU No 7 Tahun 2017 ................................................................................. 108

Gambar 3. Tugas dan Wewenang Bawaslu Provinsi Sumatera Barat

dalam Hal Netralitas ASN, TNI dan Polri ................................................... 110

1 | B A W A S L U P R O V I N S I S U M A T E R A B A R A T

BAB I

PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM

Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Baratmelakukan

pengawasan terhadap penyelenggaraanpemilihan umum secara menyeluruh

yang diatur dalam Perbawaslu Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan

Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Berdasarkan PKPU No 10 Tahun 2019 tentang Perubahan keempat atas

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan,

Program,dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 terdapat

pengawasan tahapan yang dilakukan di tingkat Provinsi Sumatera Barat yakni

dimulai pada tahapan Pemutakhiran data pemilih hingga proses Rekapitulasi

penghitungan suara di tingkat Provinsi. Selain itu terdapat juga kegiatan

pengawasan non tahapan seperti Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara

(ASN), Pengawasan Politik Uang, serta Pengawasan Politisasi SARA.

Pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Barat dilakukan

dengan metode Koordinasi dan juga Pengawasan Langsung dan melekat

terhadap seluruh proses kegiatan kampanye baik ditingkat Provinsi maupun

ditingkat Kabupaten/ Kota melalui supervisi dan monitoring. Pada setiap

tahapan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat aktif dalam berkoordinasi dengan KPU

Provinsi Sumatera Barat terkait dengan pelaksanaan tahapan ini.

B. TUJUAN LAPORAN

Laporan Akhir Hasil Pengawasan dibuat untuk dapat memberikan gambaran

tentang pelaksanaan pengawasan seluruh tahapan pemilu yang telah

berlangsung sehingga bisa memperoleh informasi permasalahan dan solusi yang

dilakukan terhadap persoalan-persoalan yang telah dilalui dalam pengawasan

seluruh tahapan yang dilalui.


Laporan ini adalah salah satu wujud tanggung jawab Bawaslu Provinsi

Sumatera Barat dalam melaksanakan tugas dan kewajiban pengawasan.Pada

laporan ini memberikan gambaran umum proses pengawasan yang dilakukan

Bawaslu Provinsi Sumatera Barat dalam Pengawasan Tahapan Pemilu dan juga

bentuk koordinasi yang telah dilakukan dengan KPU Provinsi Sumatera Barat,

partai politik, stakeholder serta pemerintahan Provinsi Sumatera Barat.

C. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dalam Pengawasan Tahapan Pemilu Tahun 2019adalah:

a. Undang –undang Nomor 7 tahun 2018 tentang Pemilihan Umum

b. Peraturan Bawaslu.

c. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 tahun 2018 tentang

Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7

Tahun 2017 tentang Tahapan, Program,dan Jadwal Penyelenggaraan

Pemilihan Umum Tahun 2019.

D. SISTEMATIKA LAPORAN

Laporan akhir pengawasan ini disusun dengan sistematika bab satu memuat

pendahuluan seperti abstrak, gambaran umum, landasan hukum serta tujuan

dari pembuatan laporan akhir pengawasan.

Bab dua merupakan isi laporan yang memuat gambaran hasil-hasil

pengawasan pertahapan secara detail, sedangkan bab ketiga merupakan

penutup laporan yang memuat kesimpulan beserta dengan rekomendasi.


BAB II

PELAKSANAAN PENGAWASAN TAHAPAN PEMILIHAN UMUM

A. Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Dan Penyusunan Daftar Pemilih

1) Pelaksanaan Pengawasan tahapan dan subtahapan pemutakhiran data

pemilih dan daftar pemilih

a) Kerawanan-Kerawanan dan IKP

Bawaslu Provinsi Sumatera Barat melakukan pemetaan kerawanan

yang mungkin terjadi pada tahapan pemutakhiran data Pemilih dan

penyusunan Daftar Pemilih ini. Adapun kerawanan pada tahapan ini

sebagai berikut:

Tabel. 1 Kerawanan Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih

dan Penyusunan Daftar Pemilih

No KERAWANAN BENTUK KERAWANAN

1 Basis Data. a. Program perekaman data penduduk/ KTP-E oleh Pemerintah belum sepenuhnya selesai sehingga mempengaruhi kualitas data Pemilih.

b. Penyusunan basis yang data yang tidak akurat.

c. Data yang bermasalah (ketidakcocokan dan ketidaklengkapan elemen data).

2 Pemilih yang memenuhi syarat (MS) tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih

a. Warga yang telah memenuhi persyaratan sebagai Pemilih namun belum memiliki dokumen kependudukan KTP-E/ Suket.

b. Warga yang telah pensiun dari keanggotaan TNI/ POLRI.

c. Penduduk pindahan yang telah memenuhi syarat domisili dan memiliki KTP-E.

d. Pemilih yang berada di penjara lembaga pemasyarakatan & rumah sakit.

e. Pemilih yang tinggal di daerah perbatasan.

f. Pemilih yang bekerja/ studi diluar kota tetapi terdapat kemungkinan pulang untuk menggunakan hak pilihnya.

g. Pemilih di wilayah desa atau kampung tertentu tidak di daftar atau terdaftar karena hal-hal tertentu.

h. Pemilih yang memilki kecacatan tertentu (disabilitas).

i. Pemilih pemula.

3 Pemilih yang tidak memenuhi syarat (TMS) masih terdaftar dalam

a. Pemilih belum berumur 17 (tujuh belas) tahun/ Pemilih di bawah umur dan belum pernah kawin.

b. Pemilih yang terganggu jiwa/ ingatannya.


No KERAWANAN BENTUK KERAWANAN

Daftar Pemilih. c. Pemillih yang telah meninggal dunia

d. Pemilih yang telah pindah domisili.

e. Pemilih yang tidak dikenal orang dan keberadaannya di daerah yang bersangkutan (fiktif).

f. Warga yang masih aktif menjadi anggota TNI/ POLRI.

g. Pemilih yang bukan penduduk setempat dan tidak memiliki KTP-E atau identitas kependudukan setempat.

h. Pemilih yang telah dicoret (TMS) tapi muncul kembali pada saat rekapitulasi dan penetapan Daftar Pemilih.

4 Proses Coklit a. Pantarlih melakukan coklit tidak mendatangi Pemilih secara langsung.

b. Pantarlih tidak melakukan coklit/ melimpahkan tugasnya kepada orang lain (joki).

c. Pantarlih dalam bertugas tidak memakai atribut dan melaksanakan coklit dengan cara sambilan sehingga pelaksanaan coklit tidak optimal dan terkesan dilalaikan.

d. Pantarlih melakukan coklit pada jam sibuk kerja, sehingga banyak Pemilih yang tidak dapat ditemui.

e. Pantarlih mencoklit tidak sesuia prosedur.

5 Pemilih terdaftar lebih dari sekali.

a. Pemilih ganda antar TPS/ Kelurahan/ Kecamatan.

6

Sidalih KPU

a. Sidalih tidak dapat diakses/ maintenance.

b. Data Pemilih tidak bisa di input ke dalam Sidalih sehingga mengakibatkan berbedanya data rekap manual tingkat Kelurahan dan Kecamatan dengan data rekap Sidalih tingkat Kota.

b) Perencanaan Pengawasan

Bawaslu Provinsi Sumatera barat sebelum melakukan kegiatan

pengawasan, terlebih dahulu membuat perencanaan pengawasan agar

terciptanya fokus pengawasan yang jelas dan terarah. Perencanaan

pengawasan ini dituangkan dalam kelender pengawasan yang memuat

waktu pelaksanaan pengawasan, apa yang menjadi fokus pengawasan

dan strategi yang digunakan dalam pengawasan.

Selain itu, Bawaslu Provinsi Sumatera Barat juga melaksanakan

rapat koordinasi dengan Panwaslu Kabupaten/Kota terkait dengan

pengawasan pada masa tahapan pemutakhiran data pemilih

Adapun perencanaan pengawasan yang dibuat Bawaslu Provinsi

Sumatera Barat sebagai berikut:


Tabel. 2 Kalender Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih

dan Penyusunan Daftar Pemilih

NO Kegiatan Pengawasan Sub-Tahapan

Waktu pelaksanan

Strategi pengawasan Pelaksana

Pengawasan

1 Pemuktakhiran data pemilih (pencocokan dan penelitian)

17 April s.d 17 Mei 2018

- Melakukan Pengawasan Melekat di TPS sampling

- Melakukan Koordinasi dengan KPU Provinsi

- Analisis/ pencermatan data.

- Melakukan koordinasi dan konsolidasi dengan Stakeholder

- Memberikan rekomendasi dan saran perbaikan.

- Bawaslu Provinsi Sumatera Barat

- Panwaslu Kabupaten/Kota

- Panwaslu Kecamatan

- Panwaslu kelurahan

2 Penetapan Daftar Pemilh Sementara (DPS)

18 s.d 20 Juni 2018

- Melakukan Koordinasi dengan KPU Provinsi Sumatera Barat






3 Pengumuman DPS

18 Juni s.d 1 Juli 2018







4 Perbaikan DPS 8 s.d 21 Juli 2018



- Panwaslu


NO Kegiatan Pengawasan Sub-Tahapan

Waktu pelaksanan

Strategi pengawasan Pelaksana

Pengawasan




5 Penetapan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP)

22 Juli 2018 - Melakukan Koordinasi dengan KPU Provinsi Sumatera Barat






-

6 Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT)

29 Agustus 2018






- Bawaslu Kabupaten/Kota

7 Pengumuman DPT

29 Agustus 2018 s.d 17 April 2019






- Bawaslu Kabupaten/Kota


2) Kegiatan Pengawasan

a) Pencegahan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang

Pemilihan Umum, Bawaslu bertugas untuk melakukan pencegahan dan

penindakan. Adapun pncegahan yang dilakukan dalam tahapan

pemutakhiran data Pemilih dan penyusunan Daftar Pemilih sebagai

berikut:

Tabel. 3 Kegiatan Pencegahan Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih Dan

Penyusunan Daftar Pemilih NO KEGIATAN PENGAWASAN PENCEGAHAN YANG DILAKUKAN

1 Pemutakhiran Data Pemilih a. Melakukan Supervisi dan Monitoring pengawasan dalam proses coklit.

b. Menginventarisir permasalahan yang terjadi selama proses coklit berdasarkan dua sisi yaitu dari sisi permasalahan yang dihadapi Pantarlih dalam pelaksanaan coklit dan dari sisi permasalahan kinerja Pantarlih.

c. Masukan dan tanggapan pada pleno DPT terkait Pemilih potensial non KTP-E.

d. Koordinasi dengan KPU Provinsi Sumatera Barat terkait penduduk yang belum rekam KTP-E.

e. Membentuk posko Bawaslu Jaga Hak Pilih.

f. Pengawasan melekat terhadap #GMHP (Gerakan Melindungi Hak Pilih).

g. Rekomendasi kepada KPU Provinsi Sumatera Barat terkait hasil pengawasan pencermatan DPTHP-1.

Selain itu, Bawaslu Provinsi Sumatera Barat juga melaksanakan

kegiatan pencegahan berupa koordinasi dengan stake holder terkait

pengawasan pemutakhiran data pemilih ini. Adapun kegiatan tersebut

adalah:


Tabel. 4 Kegiatan Pencegahan Berupa Koordinasi Dengan Stake Holder Terkait

Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih

No Jenis kegiatan Pencegahan

Pihak terkait Tujuan

1 Rapat Koordinasi pengawasan pemutakhiran data pemilih

1. KPU Provinsi dan Kabupaten/kota se -Sumatera Barat

2. Disdukcapil Provinsi dan Kabupaten/kota se -Sumatera Barat

3. Bawaslu Kabupaten/Kota

Penyamaan persepsi antara Bawaslu, KPU dan Disdukcapil Kabupaten/Kota terkait dengan penyamaan persepsi persoalan penyempurnaan data pemilih

2 Koordinasi dengan KPU Provinsi berupa menyurati KPU Provinsi

KPU Provinsi Sumatera barat Permintaan data 31 juta data ganda guna analisis data di lapangan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota

3 Posko bersama Bawaslu Provini, KPU Provinsi dan Disdukcapil Provinsi Sumatera Barat

Untuk menerima pengaduan masyarakat terkait data pemilih dan menerima masukan masyarakat terhadap pemilih yang belum masuk dalam daftar pemilih.

b) Aktivitas Pengawasan

Berdasarkan hasil Pengawasan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat dalam

Rapat Pleno terbuka KPU Provinsi Sumatera Barat maka dapat dirincikan

sebagai berikut: Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan

Umum Tahun 2019 berjumlah 3.477.311 (Tiga Juta Empat Ratus Tujuh

Puluh Tujuh Tiga Ratus Sebelas) Orang dengan rincian sebagai berikut :

Tabel. 5 Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum

Tahun 2019

NO NAMA KAB/KO

DPS DPT

PERBAIKAN DPS KE DPT 20 JUNI 2018

29 AGUSTUS 2018

1 PESISIR SELATAN 382.757 330.275 BERKURANG -52.482

2 SOLOK 272.645 262.612 BERKURANG -10.033

3 SIJUNJUNG 153.359 148.324 BERKURANG -5.035

4 TANAH DATAR 266.329 257.520 BERKURANG -8.809

5 PADANG PARIAMAN 293.827 282.851 BERKURANG -10.976

6 AGAM 334.892 319.020 BERKURANG -15.872


NO NAMA KAB/KO

DPS DPT

PERBAIKAN DPS KE DPT 20 JUNI 2018

29 AGUSTUS 2018

7 LIMA PULUH KOTA 263.660 248.363 BERKURANG -15.297

8 PASAMAN 193.226 183.710 BERKURANG -9.516

9 KEP. MENTAWAI 56.332 55.155 BERKURANG -1.177

10 DHARMASRAYA 138.090 134.935 BERKURANG -3.155

11 SOLOK SELATAN 110.446 108.146 BERKURANG -2.300

12 PASAMAN BARAT 252.083 248.257 BERKURANG -3.826

13 KOTA PADANG 547.800 551.817 BERTAMBAH 4.017

14 KOTA SOLOK 42.739 42.862 BERTAMBAH 123

15 KOTA SAWAH LUNTO 45.508 45.660 BERTAMBAH 152

16 KOTA PADANG PANJANG

36.714 37.098 BERTAMBAH 384

17 KOTA BUKIT TINGGI 71.987 72.769 BERTAMBAH 782

18 KOTA PAYAKUMBUH 88.372 86.595 BERKURANG -1.777

19 KOTA PARIAMAN 60.629 61.342 BERKURANG 713

TOTAL 3.611.395 3.477.311 BERKURANG -134.084

(Sumber data: Berita Acara Rapat Pleno terbuka KPU Provinsi Sumatera Barat)

1) Dimana rincian Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan

Umum Tahun 2019 ini sebagaimana tercantum dalam formulir Model

A.3.2-KPU yang menjadi lampiran dari Berita Acara tersebut dan

merupakan bagian tak terspisahkan dari Berita Acara.

2) Dari perincian data tersebut terdapat perubahan data pemilih dari

Daftar Pemilih Sementara ke Daftar Pemilih Tetap (DPT) pemilihan

Umum Tahun 2019.

Adapun yang menjadi aktivitas Bawaslu Provinsi Sumatera Barat dalam

pengawasan Daftar pemilih Tetap pada Pemilu Tahun 2019 sebagai

berikut :

• Bawaslu Provinsi melakukan pengawasan atas pelaksanaan

pemutakhiran data pemilih

• Bawaslu Provinsi melakukan analisis kegandaan di seluruh kabupaten

dan kota Provinsi Sumatera Barat. Dengan mendasarkan pada tiga

elemen informasi dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) yaitu Nomor Induk

Kependudukan (NIK), Nama dan Tanggal Lahir (TTL)


• Bawaslu Provinsi menyampaikan hasil analisis kegandaan tersebut

bersama dengan hasil pengawasan terkait pemilih Tidak Memenuhi

Syarat (TMS) yang masih terdaftar di Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan

pemilih Memenuhi Syarat (MS) yang tidak terdaftar di DPT.

• Pelaksanaan pengawasan terhadap akurasi daftar pemilih yang harus

memuat paling sedikit NIK, nama, tanggal lahir, jenis kelamin, alamat.

• Bawaslu Provinsi menemukanpenggunaan SIDALIH masih mengalami

hambatan dan kendala selama digunakan dalam memastikan pemilih

terdaftar satu kali

C. Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP) Pemilihan Umum Tahun

2019

Berdasarkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP)

Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan Jumlah Pemilih Sebanyak 3.464.152

dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah 1.703.096 pemilih dan pemilih

perempuan berjumlah 1.761.056 pemilih tersebar di 19 kabupaten dan

kota, 179 Kecamatan, 1158 Desa/Kelurahan/Nagari, 16.530 Tempat

Pemungutan Suara (TPS) di Provinsi Sumatera Barat.

D. Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan ke-2 (DPTHP-2) Pemilihan Umum

Tahun 2019

Dalam hasil pengawasan Penetapan Pleno Rekapitulasi terdapat

pergerakan perbandingan data dari Daftar Pemilih Sementara sampai

Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ke Dua (DPTHP-2) pada Pemilihan

Umum Tahun 2019 sebagai berikut:


Tabel 6 Pergerakan Perbandingan Data Dari Daftar Pemilih Sementara Sampai Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ke Dua (DPTHP-

2) Pada Pemilihan Umum Tahun 2019

NO NAMA KAB/KO

DPS DPT

PERBAIKAN DPS KE DPT

DPTHP1

PERBAIKAN DPT KE DPTHP-1

DPTHP2

PERBAIKAN DPTHP-1 KE DPTHP-2

20 JUNI 2018

29 AGUSTUS

2018

14 SEPTEMBER 2018

14 NOPEMBER

2018

1 PESISIR SELATAN 382.757 330.275 BERKURANG -52.482 329.817 BERKURANG -458 330.959 BERTAMBAH 1.142

2 SOLOK 272.645 262.612 BERKURANG -10.033 262.152 BERKURANG -460 283.259 BERTAMBAH 21.107

3 SIJUNJUNG 153.359 148.324 BERKURANG -5.035 147.091 BERKURANG -1.233 153.027 BERTAMBAH 5.936

4 TANAH DATAR 266.329 257.520 BERKURANG -8.809 256.682 BERKURANG -838 264.412 BERTAMBAH 7.730

5 PADANG PARIAMAN

293.827 282.851 BERKURANG -10.976 280.107 BERKURANG -2.744 311.873 BERTAMBAH 31.766

6 AGAM 334.892 319.020 BERKURANG -15.872 318.786 BERKURANG -234 353.910 BERTAMBAH 35.124

7 LIMA PULUH KOTA 263.660 248.363 BERKURANG -15.297 248.091 BERKURANG -272 253.945 BERTAMBAH 5.854

8 PASAMAN 193.226 183.710 BERKURANG -9.516 183.985 BERTAMBAH 275 189.384 BERTAMBAH 5.399

9 KEP. MENTAWAI 56.332 55.155 BERKURANG -1.177 55.151 BERKURANG -4 56.206 BERTAMBAH 1.055


NO NAMA KAB/KO

DPS DPT

PERBAIKAN DPS KE DPT

DPTHP1

PERBAIKAN DPT KE DPTHP-1

DPTHP2 PERBAIKAN DPTHP-1 KE

DPTHP-2 20 JUNI

2018

29 AGUSTUS

2018

14 SEPTEMBER 2018

14 NOPEMBER

2018

10 DHARMASRAYA 138.090 134.935 BERKURANG -3.155 134.303 BERKURANG -632 141.625 BERTAMBAH 7.322

11 SOLOK SELATAN 110.446 108.146 BERKURANG -2.300 108.317 BERTAMBAH 171 114.057 BERTAMBAH 5.740

12 PASAMAN BARAT 252.083 248.257 BERKURANG -3.826 243.541 BERKURANG -4.716 249.826 BERTAMBAH 6.285

13 KOTA PADANG 547.800 551.817 BERTAMBAH 4.017 550.736 BERKURANG -1.081 583.195 BERTAMBAH 32.459

14 KOTA SOLOK 42.739 42.862 BERTAMBAH 123 42.586 BERKURANG -276 46.997 BERTAMBAH 4.411

15 KOTA SAWAH LUNTO

45.508 45.660 BERTAMBAH 152 45.614 BERKURANG -46 45.829 BERTAMBAH 215

16 KOTA PADANG PANJANG

36.714 37.098 BERTAMBAH 384 37.072 BERKURANG -26 38.863 BERTAMBAH 1.791

17 KOTA BUKIT TINGGI 71.987 72.769 BERTAMBAH 782 72.248 BERKURANG -521 75.512 BERTAMBAH 3.264

18 KOTA PAYAKUMBUH

88.372 86.595 BERKURANG -1.777 86.552 BERKURANG -43 87.288 BERTAMBAH 736

19 KOTA PARIAMAN 60.629 61.342 BERKURANG 713 61.321 BERKURANG -21 61.594 BERTAMBAH 273

TOTAL 3.611.395 3.477.311 BERKURANG -134.084 3.464.152 BERKURANG -13.159 3.641.761 BERTAMBAH 177.609

( Sumber data: Berita Acara Rapat Pleno terbuka KPU Provinsi Sumatera Bara


Bawaslu menemukan proses pencocokan dan penelitian terbatas yang

dilaksanakan oleh KPU beserta jajarannya terhadap hasil analisis Dinas

Kepedudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) tidak sepenuhnya terlaksana

diseluruh Kabupaten/Kota. Bawaslu menemukan terdapat

Kabupaten/Kota yang belum menuntaskan pencocokan dan penelitian

tersebut disebabkan ketersediaan waktu yangterbatasdengan jumlah

data yang banyak.

E. Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan ke-3 (DPTHP-3)

Pemilihan Umum Tahun 2019

Bawaslu Provinsi Sumatera Barat Melakukan Pengawasan Pada Rapat

Pleno Terbuka penetapan DPTHP-3 dengan hasil sebagai berikut :

• Terdapat 3.718.237 pemilih dengan rincian pemilih laki – laki

berjumlah 1.836.987 dan pemilih perempuan berjumlah 1.881.250

pemilih, tersebar di 19 Kabupaten/Kota, 179 Kecamatan, 1.158

Desa/Kelurahan, dan 16.703 TPS.

• Telah ditetapkan menjadi DPT oleh Rapat Pleno KPU RI Tanggal 8 April

2019 sebanyak 234 pemilih yang terkonsentrasi di 1 TPS di Kabupaten

Sijunjung, sedangkan sisanya sebanyak 6.367 pemilih dikembalikan

menjadi DPK karena keterbatasan kemampuan KPU dalam

menyediakan kebutuhan logistik.

• Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) masuk dalam Pemilihan Umum Taun

2019 dengan jumlah pemilih sebanyak 24.156 pemilih dengan rincian

pemilih laki – laki berjumlah 12.764 pemilih dan pemilih perempuan

berjumlah 11.392 pemilih, tersebar di 19 Kabupaten/Kota, 179

Kecamatan, 965 Desa/Kelurahan, dan 6.860 TPS.

• Penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) yang keluar dalam

Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan jumlah pemilih sebanyak 27.601

pemilih dengan rincian pemilih laki – laki berjumlah 14.098 pemilih

dan pemilih perempuan berjumlah 13.503 pemilih tersebar di 19


Kabupaten/Kota, 179 Kecamatan, 1.111 Desa/Kelurahan, dan 10.120

TPS.

• Terdapat penambahan TPS berbasis DPTb sebanyak 15 TPS yang

tersebar di 19 Kabupaten/Kota, 12 Kecamatan, 13 Desa/Kelurahan

• Pemilih Penyandang Disabilitas sebanyak 9.378 yang terdiri dari :

- Tuna Daksa 2.207

- Tuna Netra 1.180

- Tuna Rungu/Wicara 1.889

- Tuna Grahita 2.024

- Disabilitas Lainnya 2.078


Tabel 7 Jumlah Pemilih DPTHP 3

NO NAMA KABUPATEN/ KOTA JUMLAH

KEC JUMLAH

PPS JUMLAH

TPS

Jumlah Pemilih DPTHP3

L P L+P

1 PESISIR SELATAN 15 182 1.479 167.874 167.874 331.260

2 SOLOK 14 74 1.315 139.896 142.006 281.902

3 SIJUNJUNG 8 61 717 77.853 78.742 156.595

4 TANAH DATAR 14 75 1.249 136.146 140.469 276.615

5 PADANG PARIAMAN 17 103 1.359 155.446 158.541 313.987

6 AGAM 16 82 1.623 180.307 184.722 365.029

7 LIMA PULUH KOTA 13 79 1.256 129.250 135.911 265.161

8 PASAMAN 12 37 915 98.979 100.857 199.836

9 KEP. MENTAWAI 10 43 337 32.772 30.331 63.103

10 DHARMASRAYA 11 52 667 72.338 71.569 143.907

11 SOLOK SELATAN 7 39 598 57.207 56.954 114.161

12 PASAMAN BARAT 11 19 1.206 123.846 126.877 250.723

13 KOTA PADANG 11 104 2.457 290.588 301.574 592.162

14 KOTA SOLOK 2 13 207 23.388 24.030 47.418

15 KOTA SAWAH LUNTO 4 37 201 22.564 23.214 45.778

16 KOTA PADANG PANJANG 2 16 177 19.043 19.768 38.781

17 KOTA BUKIT TINGGI 3 24 349 40.153 41.294 81.447

18 KOTA PAYAKUMBUH 5 47 341 43.594 45.255 88.849

19 KOTA PARIAMAN 4 71 265 30.231 31.292 61.523

TOTAL 179 1.158 16.718 1.836.987 1.881.250 3.718.237

( Sumber data: Berita Acara Rapat Pleno terbuka KPU Provinsi Sumatera Barat)


AdapunPerbandingan Perbaikan Data DPS, DPT, DPTHP-1, DPTHP-2,

Penyempurnaan DPTHP-2 dan DPTHP-3 sebagai berikut :

Grafik 1 Perbandingan Perbaikan Data DPS, DPT, DPTHP-1, DPTHP-2, Penyempurnaan

DPTHP-2 dan DPTHP-3

( Sumber data: Berita Acara Rapat Pleno terbuka KPU Provinsi Sumatera Barat)

3. Hasil-Hasil Pengawasan Dalam Tahapan Dan Subtahapan Pemutakhiran Data

Pemilih Dan Daftar Pemilih

a) Temuan

Pada tahapan Pemutakhiran Data Pemilih Dan Penyusunan Daftar Pemilih

pada Pemilihan Umum Tahun 2019, tidak ada proses penanganan

pelanggaran yang dilakukan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat baik laporan

ataupun temuan terkait tahapan ini.

b) Rekomendasi

Karena tidak adanya temuan pelanggaran yang diproses oleh Bawaslu

Provinsi Sumatera Barat, maka tidak ada rekomendasi yang dikeluarkan

oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Barat. Namun ketika Rapat Pleno, Bawaslu

Provinsi Sumatera Barat memberikan rekomendasi lisan secara langsung,

dan KPU Provinsi Sumatera barat langsung menanggapi dan koreksi pada

saat tersebut.


c) Tindaklanjut Rekomendasi

Pada tahapan ini, Bawaslu Provinsi tidak ada menyampaikan rekomendasi,

sehingga tidak ada bentuk tindaklanjut yang dilakukan instansi terkait


4. Dinamika Dan Permasalahan

Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih Dan Penyusunan Daftar Pemilih pada

Pemilihan Umum Tahun 2019 dimulai dari Pemuktakhiran data pemilih

(pencocokan dan penelitian) hingga Penetapan Peneyempurnaan Daftar

Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3). Tahapan ini merupakan

tahapan yang paling lama waktunya. Pada tahapan ini permasalahan yang

timbul diantaranya kurangnya pengawas dalam proses Pemuktakhiran data

pemilih (pencocokan dan penelitian) atau Coklit. Coklit dilakukan oleh

Pantarlih, dimana Pantarlih berjumlah 1 (satu) orang untuk setiap TPS.

Sedangkan untuk jajaran pengawas hanya berjumlah satu orang untuk setiap

kelurahan. Sehingga tidak semua Kerja Pantarlih dalam melakukan Coklit

dapat diawasi.

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018

tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam penyelenggaraan

Pemilihan Umum bahwa Pantarlih mencocokan Daftar Pemilih pada formulir

Model A-KPU dengan KTP-el atau Surat Keterangan, namun dalam aplikasi di

lapangan, Pantarlih melakukan pencocokan data dengan menggunakan Kartu

Keluarga (KK).

Dari hasil pengawasan Bawaslu masih banyak ditemukan pemilih Tidak

Memenuhi Syarat (TMS) yang masuk dalam DPT, pemilih Memenuhi Syarat

(MS) yang belu masuk dalam DPT serta juga ditemukan data bermasalah.

5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan

Agar kedepan jumlah SDM untuk melakukan pengawasan terhadap proses

Pemuktakhiran data pemilih (pencocokan dan penelitian) atau Coklit,

jumlahnya seimbang dengan jumlah Pantarlih yang ada agarproses

pengawasan berjalan secara efektif.


B. PENGAWASAN TAHAPAN VERIFIKASI PARTAI POLITIK

1. Pelaksanaan Pengawasan

Pelaksanaan Pengawasan pada tahapan Verifikasi Partai Politik ini

merujuk pada landasan hukum Pasal 180 ayat (1), (2) dan ayat (3) Undang-

Undang 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

a) Kerawanan Kerawanan dan IKP

Kerawanan kerawanan dan IKP dalam tahapan Verifikasi partai politik

yang menjadi fokus pengawasan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat dan

dikategorikan dalam kerawanan adalah:

a. Dokumen palsu

b. Alamat yang tidak sesuai dengan data dalam SIPOL

c. Pengurus yang tidak memiliki identitas diri dan KTA

d. Identitas dan KTA dalam SIPOL tidak sesuai dengan yang sebenarnya.

e. Kemapuan Tim verifikasi dalam menguasai syarat sah keabsahan

dokumen

f. Dualisme kepemimpinan partai Politik

g. Pemenuhan keterwakilan perempuan berdasarkan kebutuhan

verifikasi partai politik diluar jadwal;

h. Verifikasi faktual keberadaan kantor partai politik calon peserta

pemilu ditingkat Provinsi;

i. Pemenuhan susunan kepengurusan berdasarkan verifikasi partai

politik;

b) Perencanaan pengawasan

Perencanaan pengawasan disusun sebagai acuan bagi Bawaslu Provinsi

Sumatera Barat dalam melakukan pengawasan seluruh sub-tahapan pada

tahapan verifikasi partai politik di tingkat Provinsi serta berpedoman

kepada kelender pengawasan terlampir, yang mengacu kepada peraturan

KPU tentang Jadwal program dan tahapan penyelenggaraan Pemilu 2019.

Dalam melakukan pengawasan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat juga

menuangkan hasil pengawasan ke dalam formulir model A dan alat kerja


verifikasi faktual dan Dalam penyusunan perencanaan pengawasan ini

memuat terhadap fokus, strategi dan kegiatan pengawasan.

Fokus Pengawasan

Fokus pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Sumatera

Barat dalam pelaksanaan pengawasan tahapan pendafataran dan

verifikasi peserta pemilu difokuskan pada :

a) Kebenaran dan ketepatan pada proses;

b) Keterbukaan dan transparansi pada proses;

c) Ketepatan waktu proses;

d) Ketidakberpihakan terhadap partai politik manapun; dan

e) Kepatuhan untuk tidak melakukan perbuatan yang dikategorikan

sebagai pelanggaran pemilu.

Strategi Pengawasan

Adapun strategi pengawasan yang dilakukan terhadap pengawasan

tahapan tersebut menggunakan strategi pencegahan dan penindakan.

Strategi pencegahan melakukan tindakan, langkah, dan upaya optimal

mencegah secara dini terhadap potensi pelanggaran dan atau indikasi

awal pelanggaran serta pengawasan secara langsung, sedangkan strategi

penindakan yakni melakukan tindakan penanganan secara tepat terhadap

temuan dan atau laporan dugaan pelanggaran pemilu.

2. Kegiatan Pengawasan

a. Pencegahan

Upaya-upaya pencegahan pelanggaran dalam tahapan pendaftaran dan

verifikasi administrasi partai politik calon peserta pemilu yang dilakukan

oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Barat, antara lain adalah:

1) Melakukan koordinasi baik secara informal maupun formal dengan

KPU dalam rangka pelaksanaan pengawasan tahapan pendaftaran

dan verifikasi peserta pemilu;


2) Melakukan pengawasan secara langsung dan melekat selama

verifikasi faktual di kantor Partai Politik bersama dengan KPU Provinsi

Sumatera Barat; dan

3) Melakukan sosialisasi bagi masyarakat yang menitikberatkan pada

pemahaman terhadap pengawasan pemilu dalam upaya melibatkan

partisipasi masyarakat dalam pengawasan penelitian adminstrasi dan

verifikasi faktual partai politik calon peserta pemilu.

b. Aktivitas Pengawasan

Pada tahapan Verifikasi Partai Politik, Bawaslu Provinsi Sumatera

Barat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan verifikasi faktual

yang dilaksanakan oleh KPU Provinsi Sumatera Barat atas kesesuaian

antara kelengkapan persyaratan administrasi dengan faktual dilapangan.

Setelah KPU Provinsi Sumatera Barat menerima salinan dokuemn dari

KPU RI, KPU Provinsi Sumatera Barat melaksanakan verifikasi

kebenaran/ faktual terhadap:

1) Jumlah dan susunan pengurus partai politik tingkat Provinsi;

2) Pemenuhan 30% ( tiga puluh persen) keterwakilan perempuan

dalam susunan kepengurusan partai politik tingkat Provinsi; dan

3) Domisili kantor tetap dan dokumen pendukungnya seperti, surat

sewa, surat pinjam pakai atau sertifikat hak milik.

Bawaslu Provinsi Sumatera Barat melaksanakan pengawasan

verifikasi faktual dengan pengawasan langsung dan melekat. Bawaslu

Provinsi membagi tim pengawasan sebanyak tim yang dibuat oleh KPU

Provinsi.Pelaksanaan Verifikasi Faktual partai politik peserta pemilu

Tahun 2019 di Provinsi Sumatera Barat yang dijelaskan dalam tabel

berikut :


Tabel 8 Hasil Pengawasan Verifikasi Faktual terhadap partai baru

Nama Partai Alamat

Ketua, Sekretaris

dan Bendahara

Dokumen Kantor

Model F4 Parpol

SK Domisili SK

Kepengurusan laki-laki perempuan Jumlah %

PSI

Jl. KH. Ahmad Dahlan No.

29 Alai Parak Kopi Padang

Sumatera Barat

Sesuai Sesuai Sesuai Sesuai 1 2 3 66,66%

Perindo

Jl.Batang Agam,

Kelurahan Rimbo

Kaluang, Kecamatan

Padang Barat

Sesuai Sesuai Sesuai Sesuai 3 2 5 40%

(Sumber data: Alat Kerja Pengawasan)


Tabel. 9 Hasil Pengawasan Verifikasi Faktual Terhadap Hasil Putusan Bawaslu

Nama Partai Alamat

Ketua, Sekretaris

dan Bendahara

Dokumen Kantor

Model F4 Parpol

SK Domisili SK


Partai Garuda

Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 29 Alai Parak Kopi Padang Sumatera Bara

Sesuai Sesuai Sesuai Sesuai 5 4 9 44 %

Partai Berkarya

Jl.Banjarmasin No.K/1 RT 001 RW 008


(sumber data : hasil pengawasan lansung)


Tabel. 10 Hasil Pengawasan Verifikasi Faktual Terhadap Hasil Putusan Bawaslu

Nama Partai

Alamat

Ketua, Sekretaris

dan Bendahara

Dokumen Kantor

Model F4 Parpol

SK Domisili SK


PBB Jl. Ampang Timur No.53 A RT02/RW 03


PKPI

Jl.S.Parman No.236 kel.Ulak Karang Utara Kec.Padang Utara Kota Padang


(sumber data : hasil pengawasan langsung)


Tabel. 11 Hasil Pengawasan Verifikasi Faktual Terhadap Putusan MK

Nama Partai Alamat

Ketua, Sekretaris

dan Bendahara

Dokumen Kantor

Model F4 Parpol

SK Domisili SK


PDIP Jl.Veteran Dalam No.50 D


GOLKAR Jl.Rasuna Said No.79


PAN Jl.Sumatera No.8 Ulak Karang Kec.Padang Utara Kota Padang


HANURA Jl.Garuda GG Merpati No.2


GERINDRA Jl.Bagindo Azis Chan No.34 RT 02/RW 03 Sawahan Padang


NASDEM Jl.Jhoni Anwar No.13 Ulak Karang Utara Padang


PKS Jl.Adinegoro Dalam No.47 RT 002/RW



Nama Partai Alamat

Ketua, Sekretaris

dan Bendahara

Dokumen Kantor

Model F4 Parpol

SK Domisili SK


003

PBB Jl. Ampang Timur No.53 A RT02/RW 03


PKPI Jl.S.Parman No.236 kel.Ulak Karang Utara Kec.Padang Utara Kota Padang


PKB Jl.Belanti Raya No.3 RT 002/RW 004


PPP Jl.Raden Saleh NO.45 RT 02/RW 03


(sumber data : hasil pengawasan langsung)


Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat

seluruh Partai Politik yang dilakukan verifikasi Faktual oleh KPU

Provinsi Sumatera Barat baik terhadap parta baru, pasca putusan

Bawaslu maupun pasca putusan Mahkamah Konstitusi, semua partai

tersebut sudah memenuhi persyaratan dan ketika rapat pleno KPU

Provinsi Sumatera Barat yang dihadiri oleh Bawaslu Provinsi

Sumatera Barat hasil verifikasi ini juga telah disampaikan kepada

partai politik yang bersangkutan ketika rapat pleno tersebut.

3. HASIL – HASIL PENGAWASAN

a. Temuan

Pada tahapan Verifikasi Partai Politik pada Pemilihan Umum Tahun

2019, tidak ada proses penanganan pelanggaran yang dilakukan

Bawaslu Provinsi Sumatera Barat baik laporan ataupun temuan terkait

tahapan ini.

b. Rekomendasi

Karena tidak adanya temuan pelanggaran yang diproses oleh Bawaslu

Provinsi Sumatera Barat, maka tidak ada rekomendasi yang dikeluarkan

oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Barat.

c. Tindaklanjut Rekomendasi

Pada tahapan ini, Bawaslu Provinsi Sumatera Barat tidak ada

menyampaikan rekomendasi, sehingga tidak ada bentuk tindaklanjut

yang dilakukan instansi terkait

4. Dinamika dan Permasalahan

Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat

terhadap Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu untuk Pemilu 2019

tingkat Provinsi Sumatera Barat, terdapat beberapa kendala dalam

pengawasan yang perlu dijadikan perhatian bersama guna peningkatan

efektifitas pengawasan pemilu. Beberapa hal tersebut diantaranya:


a. alat kerja pengawasan yang disusun oleh Bawaslu Republik Indonesia

terhadap tahapan Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu diturunkan

kepada Bawaslu Provinsi Sumatera Barat pada saat tahapan sedang

berjalan dan pada saat akhir tahapan tersebut.

b. Masih kurangnya pemahaman dari KPU Provinsi terhadap tugas dan

fungsi Bawaslu dalam pelaksanaan Pengawasan.

5. Evaluasi pelaksanaan Pengawasan

Berdasarkan permasalahan yang dihadapi dalam pengawasan, maka perlu

dilakukan evaluasi terhadap:

a. Percepatan penurunan alat kerja oleh Bawaslu Republik Indonesia

melalui Bawaslu Provinsi. Hal ini diharapakan dapat memaksimalkan

kinerja Bawaslu dalam pengawasan Pendaftaran dan Verifikasi Peserta

Pemilu untuk Pemilu 2019

b. Penerapan sanksi bagi partai politik yang tidak mengindahkan

ketepatan dan efektifitas waktu yang diatur oleh KPU. Penerapan

tersebut diharapakan dapat meningkatkan kepatuhan peserta pemilu

terhadap regulasi yang ada

C. PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN CALON DPD/DPRD PROVINSI


Pelaksaan Pengawasan Tahapan Pencalonan Calon DPD/DPRD Provinsi

Merujuk pada landasan hukum berikut Pasal 251-266 Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Peraturan Badan

Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengawasan

Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD dan

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan UmumNomor 23 Tahun

2018Tentang Pengawasan Pencalonan Peserta Pemilihan UmumAnggota

Dewan Perwakilan Rakyat,Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Provinsi, DanAnggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota


a) Kerawanan - Kerawanan dan IKP

Dalam memetakan kerawanan dalam tahapan Pencalonan Bawaslu

Provinsi Sumatera Barat berkoordinasi KPU Provinsi Sumatera Barat.

Dari hasil koordinasi dan pemetaan terhadap kondisi yang ada pada

saat pemilihan Umum DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Provinsi

Sumatera Barat sebelumnya, serta kondisi masyarakat saat ini, maka

Bawaslu Provinsi Sumatera Barat menyimpulkan kerawanan-

kerawanan dalam tahapan pencalonan adalah sebagai berikut :

Tabel. 12 Kerawanan Tahapan Pencalonan

NO KERAWAN BENTUK KERAWANAN

1 Pengajuan daftar calon

- jumlah bakal calon paling banyak 100% (seratus persen) dari jumlah kursi yang ditetapkan pada setiap Daerah Pemilihan (DAPIL)

- daftar bakal calon memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) di setiap Daerah Pemilihan (DAPIL)

- kelengkapan, kebenaran dan keabsahan dokumen persyaratan pengajuan bakal calon jadwal pendaftaran bakal calon Peserta Pemilu sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan dalam PKPU

- surat pencalonan dan daftar bakal calon Anggota DPRD Provinsi dan DPD disahkan dan ditandatangani asli/basah oleh Pimpinan Partai Politik Tingkat Provinsi atau nama lainnya dan dibubuhi cap basah;

- ketidakbenaran atau ketidakabsahan dokumen persyaratan pengajuan bakal calon yang diduga palsu atau tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan


Adapun fokus pengawasan yang direncanakan oleh Bawaslu

Provinsi Sumatera Barat memastikan KPU Provinsi Sumatera Barat

dapat melaksanan tahapan secara teknis sesuai dengan jadwal yang

telah ditetapkan oleh KPU RI dimana Bawaslu provinsi Sumatera Barat

memastikan peserta pemilihan mengikuti prosedur dan aturan yang

ada. Sementara itu Fokus pengawasan yang dilakukan terhadap


pemilih, Bawaslu Provinsi Sumatera Barat melakukan pengawasan

faktual terhadap pemilih yang memberikan dukungan ke pasangan

calon perseorangan. Kemudian Bawaslu Provinsi Sumatera Barat

membuat strategi pengawasan untuk melaksanakan kegiatan

pengawasan.

Adapun Perencanaan Pengawasan Pencalonan Anggota DPD dan

DPRD Provinsi Sumatera Barat dengan jumlah strategi Pengawasan

yang muncul digambarkan dalam Diagam berikut :

Diagram. 1 Perencanaan Pengawasan Pencalonan Anggota DPD dan DPRD Provinsi

Sumatera Barat

(sumber data : hasil perencanaan pengawasan)

Diagram tersebut menggambarkan bahwa Perencanaan

Pengawasan Pencalonan Anggota DPD dan DPRD Provinsi Sumatera

Barat di dominisasi dengan strategi Pengawasan Melekat, Analisa

Dokumen, Koordinasi dan Pengawasan Dokumen yang muncul disetiap

Kegiatan Pengawasan Sub-Tahapan dimana detailnya dapat dilihat

pada Tabel Perencanaan Pengawasan Pencalonan Anggota DPD dan

DPRD Provinsi SumateraBarat terlampir.

13.413.613.8

1414.214.414.614.8

1515.2

PengawasanMelekat

AnalisaDokumen

Koordinasi PengawasanDokumen

MenyampaikanHimbauan

Perencanaan Pengawasan Pencalonan Anggota DPD dan DPRD Provinsi

Sumatera Barat


2. KEGIATAN PENGAWASAN

a. Pencegahan

Dalam melakukan pengawasan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat

melakukan pengawasan melekat pada setiap Sub-Tahapan , untuk

memastikan setiap sub-tahapan terlaksana sesuai dengan regulasi yang

ada. Bawaslu Provinsi Sumatera Barat juga melakukan pencegahan

berupa pencermatan terhadap dokumen-dokumen pencalonan dan

melakukan verifikasi faktual terhadap dokumen yang dirasa perlu

difaktualkan dan menyurati instansi terkait.


1) Pengawasan Pencalonan DPD Provinsi Sumatera Barat

Pengawasan Pencalonan Anggota DPD Provinsi Sumatera Barat

dilaksanakan pada tanggal 22-26 April 2018, yakni pengawasan

penyerahan syarat dukungan calon Anggota DPD.

Pengawasan dalam hal penyerahan dukungan dipaparkan sebagai

berikut:

Tabel 13 Pengawasan penyerahan syarat dukungan calon Anggota DPD

No Nama Bakal Calon

DPD

Jenis

Kelamin

Jumlah Dukungan

Pemilih Yang

Diserahkan

Jumlah Dukungan

Setelah Perbaikan

1 Zul Evi Astar L 4758 2297

2 Muslim M Yatim L 2945 2140

3 Ibrani L 2311 2348

4 Helmy Panuh L 3361 2962

5 Nurkhalis L 2576 2235

6 Irdam Imran L 2864 2340

7 Zainal Akil L 2874 2440

8 Julia F Agusta P 2321 2710

9 Leonardy Harmainy L 3428 2157

10 Alkudri L 5442 2368


No Nama Bakal Calon

DPD

Jenis

Kelamin

Jumlah Dukungan

Pemilih Yang

Diserahkan

Jumlah Dukungan

Setelah Perbaikan

11 Mulyadi Afmar L 3220 2346

12 Icu Zukafril L 2222 2069

13 Afrizal L 2591 3006

14 Alirman Sori L 2382 2170

15 Ramal saleh L 2719 2120

16 Komi Chaniago L 3178 2763

17 Attila Majidi L 3403 2363

18 Yushardi Malay L 2090 1919

19 Desra Ediwan

Anantanur L 3433 2242

20 Emma Yohana P 2842 2578

21 Chairul Umaya L 2612 2243

22 Salman L 2481 1914

23 Asnawi Bahar L 2635 2205

24 Tukiman L 2552 2855

25 Rani Hatyasih P 2711

26 Yuherman L 2942 2383

27 Fauzi Bahar L

28 Sonny Jendriza Idroes L 908

(sumber data : hasil pengawasan langsung di KPU Provinsi Sumatera Barat)

Terdapat satu bakal calon yang dukungannya kurang dari 2000

dukungan dan dua bakal calon yang ditolak oleh KPU Provinsi

Sumatera Barat karena terlambat datang ke KPU Provinsi untuk

menyerahkan syarat dukungan dan tidak menyerahkan perbaikan

syarat dukungan. serta terdapat dua orang Calon tidak memenuhi

syarat dukungan minimal, sehingga Calon Anggota DPD Provinsi

Sumatera Barat berjumlah 23 Orang yang dapat dilihat pada Tabel


Hasil Pengawasan Pencalonan DPD Provinsi Sumatera Barat

terlampir.


Berdasarkan hasil penelitian administrasi dan verifikasi faktual

perbaikan syarat dukungan Bakal Calon Anggota DPD Provinsi

Sumatera Barat, Daftar Calon Tetap DPD Provinsi Sumatera Barat

berjumlah 23 Orang yakni:

Tabel. 14 Daftar Calon Tetap DPD Provinsi Sumatera Barat

No Nama Bakal Calon DPD Jenis Kelamin

1 Zul Evi Astar L

2 Muslim M Yatim L

3 Ibrani L

4 Helmy Panuh L

5 Nurkhalis L

6 Irdam Imran L

7 Zainal Akil L

8 Julia F Agusta P

9 Leonardy Harmainy L

10 Alkudri L

11 Mulyadi Afmar L

12 Icu Zukafril L

13 Afrizal L

14 Alirman Sori L

15 Ramal saleh L

16 Komi Chaniago L

17 Attila Majidi L

18 Desra Ediwan Anantanur L

19 Emma Yohana P

20 Chairul Umaya L

21 Asnawi Bahar L

22 Tukiman L

23 Yuherman L

(sumber data : hasil pengawasan langsung di KPU Provinsi Sumatera Barat)


Diagram 2 Jumlah Calon Anggota DPD Provinsi Sumatera Barat Berdasarkan Jenis Kelamin

(

Sumber data: Surat Keputusan KPU Provinsi Sumatera Barat)

2) Pengawasan Pencalonan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat

Pengawasan pengajuan Bakal Calon Angota DPRD Provinsi oleh

Partai Politik dilakukan secara langsung oleh Bawaslu Provinsi.

Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Sumatera Barat, Seluruh

partai Politik peserta pemilu Tahun 2019, mengajukan Bakal Calon

Anggota DPRD Provinsi, Namun untuk partai garuda 3 Daerah

pemilihan dicoret oleh KPU Sumatera Barat karena tidak memenuhi

30 % Keterwakilan perempuan dan penyusunan keterwakilan

perempuan.

Hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat, jumlah Bakal

Calon yang diajukan oleh Partai Politik untuk DPRD Provinsi

Sumatera Barat hingga ditetapkan menjadi Daftar Calon Tetap

Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat adalah:

2

21

Jumlah Calon Anggota DPD Provinsi Sumatera BaratBerdasarkan Jenis Kelamin

Perempuan Laki-laki


Tabel. 15 Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat

No Nama Partai

Politik Jumlah Bakal Calon

yang diajukan

Jumlah Calon yang ditetapkan dalam

daftar Calon Sementara

1 PKB 63 61

2 Gerindra 65 56

3 PDI Perjuangan 65 64

4 Golkar 65 65

5 Nasdem 65 63

6 Garuda 15 15

7 Berkarya 65 38

8 PKS 65 65

9 Perindo 65 65

10 PPP 65 65

11 PSI 65 35

12 PAN 65 64

13 Hanura 65 65

14 Demokrat 65 65

15 PBB 61 61

16 PKPI 62 27

( Sumber data: Surat Keputusan KPU Provinsi Sumatera Barat)

Tabel. 16 Pengawasan Rekapitulasi hasil Verifikasi Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD

Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019

NO URUT

PARTAI

NAMA PARTAI

JUMLAH BAKAL CALON PERBAIKAN

JUMLAH TMS

KET

LK PR LK +PR DOKUMEN

SYARAT GUGUR DAPIL

1 PKB 40 23 63 2

2 GERINDRA 41 24 65 2 7 Dapil 3 Gugur

3 PDI PERJUANGAN 40 25 65 1

4 GOLKAR 40 25 65

5 NASDEM 41 24 65 2

6 GARUDA 9 6 15

7 BERKARYA 41 24 65 13 14 Dapil 4,5,6 Gugur

8 PKS 41 24 65

9 PERINDO 40 25 65


NO URUT

PARTAI

NAMA PARTAI

JUMLAH BAKAL CALON PERBAIKAN

JUMLAH TMS KET

LK PR LK +PR DOKUMEN

SYARAT GUGUR DAPIL

10 PPP 41 24 65

11 PSI 40 25 65 16 13 Dapil 4,6 Gugur

12 PAN 40 25 65 1

13 HANURA 40 25 65

14 DEMOKRAT 40 25 65

19 PBB 38 23 61

20 PKPI 37 25 62 35

JUMLAH 609 372 981 72 34 106

( Sumber data : hasil Pengawasan langsung di KPU Provinsi Sumatera Barat)

Terhadap Partai Politik yang terdapat Bakal Calon legislatifnya

tidak ditetapkan oleh KPU Provinsi Sumatera Barat Dalam Daftar

Calon Sementara Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Sumatera

Barat tahun 2019, Partai Politik tersebut mengajukan penyelesaian

sengketa ke Bawaslu Provinsi Sumatera Barat.

Dalam proses penyelesaian sengketa yang diselesaikan oleh

Bawaslu Provinsi Sumatera Barat, maka Daftar Calon Tetap untuk

Provinsi Sumatera Barat adalah:

Tabel. 17

Daftar Calon Tetap untuk Provinsi Sumatera Barat

No Nama Partai

Politik

Jumlah Bakal Calon

yang diajukan



Jumlah Calon yang ditetapkan dalam daftar

Calon Tetap

1 PKB 63 61 63

2 Gerindra 65 56 65

3 PDI Perjuangan 65 64 65

4 Golkar 65 65 65

5 Nasdem 65 63 64

6 Garuda 15 15 26

7 Berkarya 65 38 53

8 PKS 65 65 65

9 Perindo 65 65 65

10 PPP 65 65 65


No Nama Partai

Politik

Jumlah Bakal Calon

yang diajukan



Jumlah Calon yang ditetapkan dalam daftar

Calon Tetap

11 PSI 65 35 57

12 PAN 65 64 65

13 Hanura 65 65 65

14 Demokrat 65 65 65

15 PBB 61 61 61

16 PKPI 62 27 27

( Sumber data: Surat Keputusan KPU Provinsi Sumatera Barat)

Diagram.3 Perbandingan Jumlah Kursi dan Jumlah Daftar Calon Tetap DPRD Provinsi

Sumatera Barat

(Sumber data: Surat Keputusan KPU Provinsi Sumatera Barat)

3. HASIL – HASIL PENGAWASAN

a. Temuan

Pada tahapan pencalonan Anggota DPD dan DPRD Provinsi Sumatera

Barat pada Pemilhan Umum Tahun 2019, berdasarkan hasil

pengawasan tidak ada temuan dugaan pelanggaran yang diproses oleh

Bawaslu Provinsi Sumatera Barat.

b. Rekomendasi

0

10

20

30

40

50

60

70

Perbandingan Jumlah Kursi dan Jumlah Daftar Calon Tetap DPRD Provinsi Sumatera Barat

Jumlah Kursi Jumah Caleg


Karena tidak adanya temuan pelanggaran yang diproses oleh bawaslu

Provinsi Sumatera Barat, maka tidak ada rekomendasi yang

dikeluarkan oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Barat.


Pada tahapan ini, Bawaslu Provinsi Sumatera Barat tidak ada

menyampaikan rekomendasi, sehingga tidak ada bentuk tindaklanjut

yang dilakukan instansi terkait.

4. Dinamika Dan Permasalahan

Dalam melakukan pengawasan Pengawasan Pencalonan DPD dan

DPRD Provinsi untuk Pemilu Tahun 2019 tingkat Provinsi, Bawaslu

Provinsi Sumatera Barat dihadapkan dengan beberapa kendala atau

permasalahan. Permasalahan ini perlu dijadikan perhatian bersama guna

peningkatan efektifitas pengawasan pemilu. Beberapa kendala yang

dihadapi Bawaslu Provinsi Sumatera Barat dalam melakukan pengawasan

diantaranya:

a. Alat kerja pengawasan yang disusun oleh Bawaslu Republik Indonesia

terhadap tahapan Pencalonan DPRD Provinsi untuk Pemilu Tahun

2019 tingkat Provinsi yang diturunkan kepada Bawaslu Provinsi

Sumatera Barat pada saat tahapan sedang berjalan dan pada saat akhir

tahapan tersebut.

b. Ketepatan dan efektifitas waktu yang diatur oleh KPU, Partai politik

selalu memanfaatkan batas akhir dalam pengajuan Syarat Calon

Anggota DPD dan DPRD Provinsi Sumatera Barat. Sehingga berimbas

pada pola pendaftaran secara teknis yang diatur oleh KPU dan pola

pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu.


5. EVALUASI PELAKSANAAN PENGAWASAN

Berdasarkan permasalahan yang dihadapi dalam pengawasan

Pengajuan Syarat Calon Anggota DPD dan DPRD Provinsi Sumatera Barat

untuk Pemilu Tahun 2019 , maka perlu dilakukan evaluasi terhadap:

a. Percepatan penurunan alat kerja oleh Bawaslu Republik Indonesia .

Hal ini diharapakan dapat memaksimalkan kinerja Bawaslu dalam

pengawasan Pengajuan Syarat Calon Anggota DPRD Provinsi

Sumatera Barat untuk Pemilu Tahun 2019

b. Koordinasi yang lebih intens dengan KPU Provinsi sehingga

memudahkan proses pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu

Provinsi.

c. Penerapan sangsi bagi partai politik yang tidak mengindahkan

ketepatan dan efektifitas waktu yang diatur oleh KPU. Penerapan

tersebut diharapakan dapat meningkatkan kepatuhan peserta pemilu

terhadap regulasi yang ada.

D. PELAKSANAAN TAHAPAN KAMPANYE

Pelaksanaan Pengawasan tahapan Kampanye Pemilihan Umum

2019Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Kampanye merujuk pada Peraturan

Badan Pengawas Pemilihan UmumRepublik IndonesiaNomor 33 Tahun

2018TentangPerubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan

UmumNomor 28 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Kampanye

PemilihanUmum.

Pelaksanaan Kampanye pada Pemilu 2019 dilaksanakan pada 23

September 2018 sampai 13 April 2019. Dimana terdapat kampanye terbuka

dan rapat umum yang dilaksanakan pada tanggal 24 Maret 2019 sampai 13

April 2019.

Selain Kegiatan Kampanye Terbuka dan Rapat Umum, Bawaslu Povinsi

Sumatera Barat juga Mengawasi Kegiatan kampanye yang menggunakan


Media Alat Peraga Kampanye seperti, Baliho, Spanduk, Flyer dan Kampanye

Melalui Media massa, Media Elektronik dan Media Sosial.

a) Kerawanan-Kerawanan dan Indeks Kerawanan Pemilu Pada Tahapan

Kampanye Pemilihan Umum 2019

Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) terkait pelaksanaan tahapan Kampanye

pada Pemilihan Umum Tahun 2019, dimana hasil pemetaan yang

dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Barat terhadap 19

Kabupaten/Kota, didapatkan terdapat 2 kategori atau indikator terkait

pelaksanaan tahapan kampanye, diantaranya :

1. Terdapat praktik pemberian uang atau barang pada masa kampanye di

TPS

2. Terdapat praktik menghina/menghasut di antara pemilih terkait isu

agama, suku, ras, dan golongan di sekitar TPS.

3. Netralitas ASN

.

b) Perencanaan Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum 2019

Perencanaan Pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi

Sumater Barat, dilakukan dengan berkoordinasi dengan Bawaslu

Kabupaten/Kota. Dimana Bawaslu Provinsi sumatera Barat membuat

perencanaan terkait Kampanye Pasangan Calon 01 dan Pasangan Calon

02, Perencanaan Pengawasan terhadap Calon Anggota DPD RI dan

Perencanaan Pengawasan Terhadap Alat Peraga Kampanye (APK).

FOKUS DAN STRATEGI PENGAWASAN

Adapun Fokus yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Barat

terkait Proses pengawasan Kampanye Pasangan Calon Presiden 01 dan 02

yang dilaksanakan di Kota Padang, dilakukan dengan berkoordinasi

dengan Bawaslu Kota Padang dengan membuat 8 (delapan) titik rawan di

sekitar wilayah tempat Kampanye pasangan 01 dan 02. Adapun persiapan


perencanaan dalam tahapan Kampanye pasangan calon 01 dan 02,

Bawaslu Provinsi Sumatera Barat melakukan Rapat internal terkait teknis

pengawasan agar tercipta persamaan persepsi antara tim yang satu

dengan tim yang lainya.

Selanjutnya Terkait Perencanaan Pengawasan dalam hal Pendaftaran

Kampanye Melalui Media elektronk seperti TV, Radio dan Media Sosial,

Bawaslu provinsi Sumatera Barat Berkoordinasi dengan KPU untuk

Menentukan strategi dimana dengan Menentukan jadwal Penerimaan

Draft atas Video atau Audio dari masing-masing Liaison Officer / LO Calon

Anggota DPD RI.

2. Kegiatan Pencegahan dan Aktivitas Pengawasan dalam tahapan

Kampanye Pemilihan Umum 2019

a. Pencegahan

Bawaslu Provinsi Sumatera Barat Melakukan Kegiatan Pencegahan

Dalam tahapan Kampanye, diantaranya sebagai berikut :

• Mengadakan Kegiatan Seperti Rapar Kerja Teknis bersama KPU

Provinsi Sumatra Barat

• Mengirimkan Surat Kepada Peserta Pemilihan Umum dan KPU

• Sosialisasi pada saat Car Free Day

• Sosialisasi melalui Media Sosial Bawaslu Provinsi Sumatera Barat

dan Website resmi Bawaslu Provinsi Sumatera Barat

https://sumbar.bawaslu.go.id

b. Aktivitas Pengawasan Tahapan kampanye

Aktivitas Pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi

Sumatera Barat mencakup Pengawasan Terhadap Pasangan Calon

Presiden No Urut 01 dan 02, Calon Anggota DPD RI terkait Pendaftaran

Kampanye Melalu Media Elektronik dan Media Sosial serta

Pengawasan terhadap Alat Perga Kampanye (APK).


1. Pengawasan terhadap kegiatan yang dilakukan ketika tahapan

berlangsung

Bawaslu Provinsi Sumatera Barat Melakukan Pengawasan pada

saat Kampanye Terbuka dan Rapat Umum, Pendaftaran Kampanye

Media elektronik dan Media Sosial Calon Anggota DPD RI dan

Kampanye Menggunakan Alat Peraga Kampanye.

a. Kampanye Terbuka atau Rapat Umum

Bawaslu Provinsi Sumatera Barat Melakukan Konsolidasi dan

Rekapitlasi jadwal dan Kegiatan yang dilakukan Oleh Bawaslu

Kabupaten/Kota terkait pengawasan yang dilakukan selama

Kampanye Rapat Umum dan terbuka dilaksanakan Mulai tanggal

24 Maret 2019 – 13 April 2019. Dimana Terdapat 14 Kegiatan

yang dilakukan oleh Peserta Pemilu di Sumatera Barat selama

Pemilu tahun 2019, adapun Kegiatan Kampanye Rapat Umum

dan terbuka tersebut kami rangkum dalam Tabel dibawah ini :


Tabel. 18 Kegiatan Kampanye Rapat Umum dan terbuka

No Kab/Kota Peserta Pemilu (Partai/ DPD/

Capres)

Tanggal Pelaksanaan

Dugaan pelanggaran/ informasi awal

Catatan Khusus

1. Kabupaten Tanah Datar

Partai Bulan Bintang

27 Maret 2019 Berjalan lancar dan aman, waktu pelaksanaannya sesuai dengan waktu yang tertera di STTP

Tidak ada catatan khusus

2. Kabupaten Pasaman

Tim Kampanye Daerah Paslon Capres 01 (Joko Widodo-KH Ma’ruf Amin)

31Maret 2019 Berjalan lancar dan aman, Waktu pelaksanaan sesuai dengan waktu yang tertera di STTP

Tidak ada Catatan Khusus

3. Kota Padang Capres 02 (Prabowo Subianto-Sandiaga Uno)

Selasa 02 April 2019

1. Adanya ditemukannya anak-anak yang menggunakan bahan kampanye berupa baju yang bergambar Pasangan Calon Presiden 02. (Indikasi Pelanggaran Pasal 280 Ayat (2) Huruf (k) Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum)

2. Ditemukannya spanduk salah satu Calon DPD atas nama Nurkhalis yang dibentangkan oleh peserta Kampanye ketika kampanye sedang berlangsung. (Indikasi Pelanggaran Pasal 280 Ayat (1) Huruf (I) Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum)

3. Ditemukannya kendaraan yang berlogokan SMK 1 Payakumbuh yang digunakan untuk menganggkut relawan-relawan yang berasal dari Payakambuh (indikasi Pelanggaran Pasal 280 Ayat (1)

1. Bahwa terkait temuan Poin (1), Kami telah melakukan pencegahan dengan tindak lanjut dengan meminta orang tua yang membawa anaknya untuk tidak menggunakan atribut kampanye (Baju, topi, dsb)

2. Bahwa kemudian kami melakukan himbauan melalui pengeras suara pusat informasi Danau Cimpago Kota Padang, menghimbau bahwasanya tidak boleh menggunakan anak-anak dalam berkampanye (Eksploitasi anak)

3. Bahwa terkait Temuan poin 2, kami melakukan komunikasi dengan orang tersebut bahwasanya hal tersebut dilarang dalam kegiatan kampanye

4. Bahwa tindak lanjut atas himbauan yang diberikan, orang tersebut langsung melipat/menutup Alat Peraga Kampanye tersebut.

5. Bahwa temuan Poin (3),



Capres)

Tanggal Pelaksanaan


Catatan Khusus

Huruf (h) Undang Undang No, 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum)

4. Ditemukannya Kendaraan Toyota Hilux berwarna Hitam berplat merah dengan Nomor Polisi BA 8930 P parkir di sekitar lokasi kampanye. Disinyalir berasal dari Kota Solok. (indikasi Pelanggaran Pasal 280 Ayat (1) Huruf (h) Undang Undang No, 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum)

kami koordinasikan dengan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kota Payakumbuh untuk melakukan penelusuran asal muasal digunakan kendaraan yang berlogokan SMK 1 Payakumbuh

6. Terkait dengan temuan (4), dikarenakan kami tidak mengetahui siapa yang membawa mobil tersebut sehingga kami berkoordinasi dengan Bawaslu Kota Solok

4. Kabupaten Pasaman

Garuda 7 April 2019 Berjalan lancar dan aman, Waktu pelaksanaan sesuai dengan waktu yang tertera di STTP

Tidak ada Catatan Khusus

5. Kabupaten Pasaman Barat

PAN 07 APRIL 2019 Nihil Ada Beberapa Peserta Kampanye Yang Tidak Memiliki Hak Pilih (Dibawah Umur) Memakai Bahan Kampanye (Baju) partai pan, namun setelah dikoordinasikan kepada pihak panitia oleh pengawas pemilu bahwa hal tersebut dilarang dan tidak boleh panita kampanye langsung menindaklanjuti usulan tersebut dan panitia kampanye mengatakan bahan kampanye tersebut diberikan oleh ibu-ibu bukan tim atau peserta kampanye pan. Bagi anak-anak yang memakai bahan kampanye (baju) pan langsung saat itu juga diganti/ditukar pakainnya dengan pakaian biasa.


Hanura 08-Apr-19 Nihil Ada Ditemukan Peserta Kampanye Yang Tidak Memiliki Hak Pilih (Dibawah



Capres)

Tanggal Pelaksanaan


Catatan Khusus

Umur/Anak-Anak) Memakai Bahan Kampanye (Baju) Partai Hanura, Namun Setelah Dikoordinasikan Kepada Pihak Panitia Oleh Pengawas Pemilu Bahwa Hal Tersebut Dilarang Dan Tidak Boleh Panita Kampanye Langsung Menindaklanjuti Usulan Tersebut Dan Menginstruksikan Untuk Melepas Baju (Bahan Kampanye) Tersebut Kemudian Diganti/Ditukar Pakainnya Dengan Pakaian Biasa.

7. Kota Padang Capres 01 (Jokowi dan Ma’ruf Amin)

Selasa 9 April 2019

Adanya ditemukan anak-anakyang menggunakan bahan kampanye berupa baju yang bergambar Pasangan Calon Presiden 01 dan membawa bendera Partai Politik. (Indikasi Pelanggaran Pasal 280 Ayat (2) Huruf (k) Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum)

Bahwa terkait temuan tersebut, Kami melakukan pencegahan dengan tindak lanjut meminta orang tua yang membawa anaknya untuk tidak menggunakan atribut kampanye ( Baju, topi, dsb) dan membawa bendera partai politik. Dalam hal ini meminta orang tua tersebut untuk melepaskan baju yang dipakai oleh anak tersebut.


GOLKAR 9 April 2019 NIHIL Ditemukan anak-anak (tidak memiliki hak pilih) yang memakai atribut kampanye seperti baju dan memegang bendera partai, atas hal ini kami menginstruksikan kepada panitia kampanye untuk memberitahukan kepada anak-anak tersebut untuk melepas atribut kampanye berupa baju dan menggantinya dengan pakaian biasa, serta agar para orang tua tidak melibatkan anak-anak dalam kegiatan kampanye tersebut.



Capres)

Tanggal Pelaksanaan


Catatan Khusus


PAN 10 APRIL 2019 NIHIL Ditemukan seseorang yang diduga anggota badan permusyawaratan nagari yang ikut berjoget di acara kampanye rapat umum Partai Amanat Nasional dalam sesi hiburan sambil mengacungkan jari (Nomor urut salah satu caleg PAN). Namun seseorang yang diduga anggota badan permusyawaratan nagari tersebut tidak ada menyampaikan secara lisan mengenai ajakan untuk memilih salah satu caleg

10. Kabupaten Lima puluh kota

Demokrat 11 April 2019 Berjalan dengan lancar dan tidak ada dugaan pelanggaran

Tidak ada catatan khusus

11. Kabupaten Lima uluh kota

Partai Golkar Jum’at 12 April 2019

Tidak ada Dugaan pelanggaran

Peserta Pemilu Koperatif, Setelah Kampanye Rapat Umum Selesai Lansung Membersihkan Alat Peraga kampanye yang di pasang di dalam lapangan dan yang terpasang di pantas dan Sekitarnya

12. Kota Pariaman

PARTAI NASDEM 13 April 2019 Nihil Kampanye Rapat Umum dimulai pukul 10.00 WIB sampai 17.30 WIB

13. Kabupaten Solok

GOLKAR 13 April 2019 Nihil Kampanye dimulai jam 10.12 Wib, Orasi oleh Caleg dilakukan jam 16.00 Wib, acara di tutup jam 17.00 Wib.

14. Kabupaten Tanah Datar

PKB 13 April 2019 Jadwal kampanye di STTP jam 13.00 s/d 16.00 WIB. Sebelum kampanye dimulai ada anak-anak yang memegang bendera partai PKB, dan setelah berkoordinasi dengan panitia pelaksana kampanye agar anak-anak tidak diikut sertakan dalam kampanye dan diharapkan anak-anak di keluarkan dalam simpatisan partai. Kampanye berlanjut sampai



Capres)

Tanggal Pelaksanaan


Catatan Khusus

lewat dari jam 16.00 WIB, dan setelah berkoordinasi dengan jajaran Polsek Lima kaum selanjutnya menyampaikan kepanitia tentang waktu kampanye telah habis juga menyampaikan untuk membuka segala APK dan Atribut partai yang terpasang.

(Sumber data: Hasil Pengawasan Langsung)

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa pelaksanaan tahapan

Kampanye rapat umum dan terbuka dilaksanakan di 14 Kabupaten/Kota Se-Sumatera Barat yang dilaksanakan oleh 2 Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden no urut 01 dan 02 dan 8 Partai Politik yaitu PBB, Garuda, PAN, Hanura, Golkar, Demokrat, Nasdem dan PKB.

Adapun temuan dan dugaan Pelanggaran yang terjadi selama pelaksanaan Kampanye rapat umum dan terbuka diantaranya masih ditemukanya keterlibatan anak-anak dibawah umur yang datang di acara kampanye terbuka baik Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden No urut 01 dan No urut 02. Masih ditemukanya spanduk yang yang berisi foto calon anggota DPD pada kegiatan kampanye terbuka Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden serta masih ditemukanya Kepala daerah yang hadir pada kegiatan Kampanye Terbuka tanpa adanya surat Cuti yang berpotensi menjadikan pelanggaran Netralitas ASN.


Gambar. 1 Rangkaian Kegiatan Kampanye Terbuka Pasangan Calon Presiden dan Wakil

Presiden No Urut 02.

(Sumber data: Daftar Rundown Kegiatan Masing-masing Pasangan Calon)

1) Pengawasan Paasangan Calon Presiden dan Calon Wakil

Presiden No Urut 01

Guna mengefektifkan pengawasan dalam kegiatan rapat

umum, Bawaslu Provinsi Sumatera Barat membentuk 09 tim

pengawasan yang terdiri dari 09 Staf Bawaslu Provinsi

Sumatera Barat serta didampingi Bawaslu Kota Padang

beserta jajaran, Panwaslu Kecamatan beserta jajaran dan

Pengawas Kelurahan yang berada di lokasi kegiatan rapat

umum.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh :

- (Wakil Menteri ESDM)

- Ketua DPW partai golkar sumatera barat

- 11 kepala Daerah Tingat II Sumatera Barat

- Juru Kampanye

- Grup band

b) Pendaftaran Desain Iklan kampanye di Media Elektronik Calon

Anggota DPD RI


Sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 28

tahun 2018 Tentang kampanye Pemilihan Umum, KPU wajib

Memfasilitasi Iklan Kampane bagi Peserta Pemilu, diantaranya

Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden, Partai politik dan Calon

Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Adapun Jadwal Iklan Yang difasilitasi oleh KPU untuk Peserta

Pemilu dilaukan selama 21 Hari Menjelang Masa tenang, Yaitu

Tanggal 24 Maret 2019 – 13 April 2019. Dimana Desain Iklan

Kampanye tersebut diserahkan kepada KPU Daerah untuk

dilakukan Penilaian dan pemeriksaan apakah sudah sesuai

dengan Peraturan yang berlaku.

Proses pengumpulan desain yang diserahkan oleh Calon

Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilu tahun 2019 tersebut

kepada KPU Provinsi Sumatera Barat, yang diserahkan oleh

Liaison Officer (LO) Masing-masing Peserta Pemilu dengan

menyerahkan Draft Video Iklan TV, Audio Iklan Radio, Desain

Iklan Koran dan Desain Untuk Iklan Koran.

Selanjutnya setelah seluruh desain tersebut diserahkan ke

KPU Provinsi Sumatera Barat, Draft Desain tersebut diperiksa dan

dinilai oleh Pimpinan KPU Provinsi Sumatera Barat dan

Perwakilan dari Bawaslu Provinsi Sumatera Barat. Proses

pemeriksaan desain Iklan kampanye Calon Anggota DPD RI dari

Provinsi Sumatera Barat tersebut Diperiksa secara berurut mulai

dari No Urut awal sampai terkahir. Tidak ditemukanya

Pelanggaran yang terdapat pada desain Iklan Kampanye yang

telah diserahkan kepada KPU Provinsi Sumatera Barat.

c) Alat Peraga Kampanye (APK)

Bawaslu Provinsi Sumatera Barat Melakukan Pengawasan

terhadap Alat Peraga Kampanye (APK) dengan cara turun


langsung dengan cara pengawsan melekat, maupun Melakukan

supervisi dengan cara membuat Alat Kerja Pengawasan (AKP)

Bagi Bawaslu Kabupaten / Kota. Pengawasan ini dimulai sejak

awal tahap kampanye dimulai.

Pengawasan melekat yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi

Sumatera Barat terkait Penertiban Alat Peraga Kampanye

dilakukan dengan berkoordinasi dengan Bawaslu

Kabupaten/Kota, Dinas Pehubungan, Kepolisian, Satpol PP dan

Pihak Terkait lainya dikarenakan tidak sesuai dengan Peratura

yang berlaku. Selain Penertiban APK yang dilakukan pada masa

kampanye, Bawaslu provinsi Sumatera Barat juga Melakukan

Penertiban APK pada masa tenang dengan berkoordinasi dengan

Bawaslu Kabuaten Kotta setelah Apel patroli. Adapun Jumlah

seluruh Alat Peraga Kampanye yang sudah ditertibkan Oleh

Bawaslu Kabupaten/Kota Se-Sumatera Barat yaitu sebagai

berikut :

Tabel. 19 Jumlah seluruh Alat Peraga Kampanye yang ditertibkan

No Nama Kab/Kota

Rincian Alat Peraga Kampanye

Jumlah Spanduk Baliho Banner

Umbul-Umbul

Poster Sticker Billboard Bendera

1 Kab 50 Kota 694 538 0 244 2911 0 95 0 4482

2 Kab.Agam 1151 534 0 92 863 287 9 209 3145

3 Kab.Dharmasraya 148 59 209 2 235 5 102 0 760

4 Kab.Mentawai 92 19 0 0 0 11 0 56 178

5 Kab.Pasaman 769 176 0 128 1613 2 0 0 2688

6 Kab.Solok 492 348 0 0 1162 0 0 0 2002

7 Kota Pariaman 13 2 3 1 1290 119 0 0 1428

8 Kota Solok 102 182 0 5 305 155 8 2 759

9 Kota Padang 3292 2295 0 72 440 0 0 0 6099

10 Kab.Padang Pariaman

2182 252 0 0 0 0 0 0 2434

11 Kab.Pasbar 1095 769 0 22 2316 662 2 73 4939

12 Kota Payakumbuh 94 51 2 21 217 0 0 4 389

13 Kab.Pes.Selatan 590 918 0 0 1697 139 2 2 3348


No Nama Kab/Kota

Rincian Alat Peraga Kampanye

Jumlah Spanduk Baliho Banner

Umbul-Umbul

Poster Sticker Billboard Bendera

14 Kota Sawahlunto 107 45 0 5 302 8 0 43 510

15 Kab.Sijunjung 1190 967 0 0 1385 97 0 0 3639

16 Kab.Sol.Selatan 299 464 0 0 519 0 0 0 1282

17 Kab.Tanah Datar 2914 1350 513 294 1401 1377 101 0 7950

18 Kota Bukittinggi 126 44 1 0 13 0 0 0 184

19 Kota.Padang Panjang 53 95 8 7 136 291 0 0 590

Total 15403 9108 736 893 16805 3153 319 389 46806


Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa penertiban Alat Peraga

Kampanye (APK) yang telah ditertibkan oleh Bawaslu beserta jajaran

dan dibantu oleh Satpol PP berjumalah 46.806 APK. Dimana paling

banyak pelanggaran APK terjadi di kabupaten Tanah Datar sebanyak

7.950 Alat peraga. Dari Keseluruhan APK yang ditertibkan di Provinsi

Sumatera Barat, APK yang ditertibkan didominasi dalam bentuk Poster,

Spanduk dan Baliho.

Atas hal tersebut perlu adanya evaluasi dalam hal pelaksanaan

kampanye menggunakan APK khususnya terkait fasilitasi APK yang

dilakukan oleh KPU. Selain itu harus dijelaskan secara jelas dalam

regulasi terkait anggaran pelaksanaan Penertiban APK, Apakah

anggaran tersebut berada pada lembaga Bawaslu atau Lembaga lainya

dikarenakan saat ini masih menjadi permasalahan dan polemik terkait

anggaran tersebut.

3. Hasil-Hasil Pengawasan Tahapan Dan Subtahapan Kampanye

a) Hasil Pengawasan dan Temuan

Hasil Pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi

Sumatera Barat menghasilkan beberapa temuan yang telah di

tuangkan dala bentuk Form A Hasil Pengawasan dan beberap temuan

tersebut ada yang langsung ditindaklanjuti dalam bentuk pencegahan

maupun diteruskan dalam bentuk Penindakan Pelanggaran.


Terdapat Beberapa Temuan Terkait Pengawasan pada Kampanye

terbuka dan Rapat Umum Pasangan Calon Presiden No Urut 02,

diantaranya yaitu :

1) Ditemukan adanya kendaraan yang memiliki logo SMK Negeri yang

digunakan untuk menganggkut relawan-relawan.

2) Ditemukan adanya Kendaraan Roda Empatdengan Plat Kendaraan

berwarna merah dimana mobil tersebut parkir di sekitar lokasi

kampanye.

3) Ditemukan adanya anak-anak yang belum memiliki hak pilih

namun mengikuti dan hadir dalam kegiatan Kampanye dengan

menggunakan atribut baju yang bergambar Calon Presiden dan

Calon Wakil Presiden No urut 02.

4) Ditemukanya Mobil Pick Up Terbuka yang mengangkut Simpatisan

Pendukung Pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden

dengan Logo Partai Nasional Demokrat dimana Partai tersebut

bukan masuk dalam Koalisi Pendukung Calon Presiden dan Calon

Wakil Presiden No urut 02.

Selain itu Terdapat beberapa Temuan Terkait Pengawasan pada

Kegiatan Kampanye terbuka dan Rapat Umum Pasangan Calon

Presiden No Urut 01, diantaranya yaitu :

a. Ditemukan adanya anak-anak yang belum memiliki hak pilih

namun mengikuti dan hadir dalam kegiatan Kampanye dengan

menggunakan atribut baju yang bergambar Calon Presiden dan

Calon Wakil Presiden.

b. Ditemukan adanya Dugaan Pelanggaran Kepala Daerah yang hadir

tanpa cuti di Kampanye Pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil

Presiden

b) Tindak lanjut Hasil Temuan


Dari Hasil Temuan tersebut, Ditindaklanjuti dan diteruskan ke Divisi

Penindakan Pelanggaran dan diteruskan untuk dilakukan Penyidikan

oleh pihak Kepolisian.

4. Dinamika dan Permasalahan Tahapan Dan Subtahapan Kampanye

Tahapan Kamanye merupakan Tahapan yang dinilai sangat strategis

baik Bagi Peserta Pemilu, Penyelenggara Pemilu maupun Masyarakat

yang sudah memiliki hak pilih, Dimana dalam tahapan kampanye ini

terjadi banyak dinamika dalam segala bidang seperti faktor politik, sosial,

Budaya, Agama, Kesukuan, ekonomi dan lain sebagainya.

Dengan diterapkanya Pemilu serentak antara Pemilihan Presiden dan

wakil presiden serta Pemilihan Calon Legislatif menjadikan dinamika

Kepemiluan khususnya di Provinsi Sumatera barat menjadi lebih

kompleks dan penuh tantangan, Khususnya Bagi Badan Pengawas Pemilu

di tingkat Provinsi yang bertanggung jawab melakukan supervisi dan

monitoring bagi 19 Kabupaten/Kota agar jalanya tahapan kampanye ini

berjalan sesuai dengan ketentuanserta regulasi yang telah ditetapkan.

Implementasi serta penerapan Pemilu 2019 Serentak antara

Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan calon Legislatif,

Memilik tantangan serta permasalahan yang berbeda pula dengan Pemilu

sebelumnya. Dimana Fokus masyarakat terbagi dua antara Kedua Jenis

Pemilihan tersebut. Tahapan Kampanye yang sangat strategis dan

menjadi alat untuk Peserta Pemilu menyampaikan Visi, Misi serta gagasan

memili tantangan sendiri. Kondisi yang ditemukan dilapangan Dimana

Masyarakat sangat fokus pada kampanye-kampanye Calon Presiden dan

Calon Wakil Presiden. Padahal disisi lain ada Faktor dan Hal yang sama

pentingnya untuk kita mengetahui siapa saja calon Legislatif yang akan

dipilih oleh masyarakat.

Selain itu permasalahan lainya adalah dimana masih banyak

masyarakat yang apatis dan tidak memanfaatkan tahapan kampanye

sebagai bentuk mencari informasi tekait Visi, Misi serta gagasan dari


masing-masing calon peserta Pemilu. Selain itu masih banyak masyarakat

yang belum mengetahui peraturan dan regulasi tentang kampanye, oleh

karena itu harus da peningkatan sosialisasi terkait kepemiluan khususnya

Badan Pengawas Pemilu dengan brkoordinasi dengan Komisi Pemilihan

Umum (KPU) agar pengetahuan dan tingkat partispasi masyarakat terus

meningkat.

Peran masyarakat bagi keberhasilan Pemilu juga sangat penting,

khususnya pada tahapan kamanye berlangung. Dimana banyaknya

peserta pemilu serta tim sukses dari masingmasing calon yang masih

menggunakan cara yang melanggar aturan seperti Money Politic,

Mengangkat isu SARA, Mobilisasi ASN dan lain Sebagainya. Oleh karena

itu pengawasan partisipatif menjadi hal penting bagi Keberhasilan

Kepemiluan di Indonesia saat ini.

Kemajuan teknologi juga menjadi salah satu faktor yang sangat

menentukan bagi dinamika kampanye yang terjadi di Indonesia, khusunya

bagi Bawaslu Povinsi Sumatera Barat Yang memiliki tugas dan tanggung

jawab mengawasi serta mengawal jalanya tahapan kampanye ini. Hal ini

jelas menjadi tantanga sendiri bagi Bawaslu Khsusnya di Provinsi

Sumatera Barat dikarenakan sangat masifnya peserta Pemilu yang

menggunakan Media Sosial sebagai Platform untuk menyampaikan visi

misi serta gagasanya. Namun sangat disayangkan banyak peserta Pemilu

yang memanfaatkan media sosial sebagai alat untuk mengujar kebencian,

Informasi Hoax, serta Mengangkat isu-isu SARA. Jelas kejadian ini menjadi

tantangan sendiri bagi Bawaslu yang tidak bisa berjalan sendiri daalam

mengawasi kampanye yang dilakukan melalui media sosial. Haru

terciptnya sinergisitas antar lembaga seperti KPU, Kementerian

Komunikasi dan Informatika, Kepolisian serta Masyarakat itu sendiri agar

dapat mengawasi agar Hal-hal yang tidak sesuai aturan tersebut dapat

dimitigasi dan diminimalisir.


Dinamika dan masalah lainya terkait Tahapan Kampanye di Sumatera

Barat yaitu banyaknya Alat Peraga Kampanye (APK) yang dipasang tidak

sesuai aturan dan terjadi secara masif. Hal ini jelas menjadi tantangan

Bagi Bawaslu Provinsi Sumatera Barat untuk menertibkan APK yang

jumlahnya sangat banyak dan keterbatasan jumlah Sumber daya Manusia

(SDM) yang menjadi kendala dalam melakukan penertiban APK.


Dengan terdapatnya kendala serta masalah yang terjadi pada tahapan

Kampanye di Pemilu 2019 ini, jelas menjadi evaluasi serta pembelajaran

bagi lembaga Bawaslu Provinsi Sumatera Barat pada khususnya. Dimana

harus ada perbaikan baik dalam hal regulasi mauppun teknis dalam

pengawasan tahapan kampanye yang sangat strategis sekaligus dinamis.

Peran serta Masyarakat dalam hal pengawasan (Pengawasan

Partisipatif) jelas menjadi hal utama yang harus diperbaiki serta di

tingkatkan. Koordinasi antar lembaga baik Pemerintah, Swasta dan

masyarakat menjadi modal penting kedepan untuk meningkatan kualitas

Kampanye pada Pemilihan Umum atau Pemilihan Kepala daerah

Kedepan.

Pendidikan Politik baik untuk lembaga Formal dan Informal menjadi

sektor utama, hal ini penting dikarenakan agar terciptanya partiisiatif dan

pemahaman masyarakat akan pentingnya aktif terlibat dalam

kepemiluan. Peningkatan kualitas SDM pun menjadi hal penting.

Khususnya di Lembaga Bawaslu itu sendiri.

E. PELAKSANAAN TAHAPAN PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN

PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA

1. Pelaksanaan Pengawasan dalam Tahapan dan SubTahapan Pengadaan

dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan

Suara.


Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Pengadaan dan pendistribusian

Perlengkapan Pemungutan dan penghitungan Suara merujuk pada

landasan hukum yaitu Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum

Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2018 Tentang Pengawasan

Perencanaan, Pengadaan, Dan Pendistribusian Perlengkapan

Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

a) Kerawanan-Kerawanan dan IKP

Kerawanan – Kerawanan dan Indeks Kerawanan Pemilu 2019

Potensi kerawanan dalam tahapan pengadaan pendistribusian

perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara antara lain :

1. Jenis dan jumlah kebutuhan logistik yang tidak mencukupi;

2. Spesifikasi jenis logistik yang tidak sesuai dengan ketentuan

perundangan;

3. Waktu sampai logistik di lokasi TPS terlambat;

4. Kondisi cuaca yang kurang baik dapat menyebabkan kerusakan

logistik;

5. Tempat/gudang penyimpanan logistik yang harus aman dari segala

bentuk gangguan;


Fokus Pengawasan

Adapun Fokus Pengawasan dalam Perencanaan Pengawasaan

pada Tahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan

Pemungutan dan Penghitungan Suara diantaranya :

- Keterpenuhan Kebutuhan Logistik di masing-masing

Kabupaten/Kota

- Mengidentifikasi kerawanan Pemenuhan Logistik berdasakan

Indeks Kerawanan Pemilu Tahun 2019 yang telah ditetapkan

- Melakukan konsolidasi data terkait Kekurangan serta

kelebihan logistik di masing-masing Kabupaten/Kota


- Melakukan Koordinasi dengan Bawaslu Kabupaten/Kota

terkait pendistribusin Logistik

Strategi Pengawasan

Adapun Strategi Pengawasan dalam Perencanaan Pengawasaan

pada Tahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan

Pemungutan dan Penghitungan Suara diantaranya :

1) Membentuk Tim dari Bawaslu provinsi Sumatera Barat untuk

melakukan Supervisi dan Monitoring ke Kabuaten/Kota untuk

melihat kondisi logistik digudang KPU dengan didampingi Oleh

masing-masing Bawaslu Kabupaten/Kota.

2) Membuat Alat Kerja Pengawasan sebagai bentuk untuk

memastikan apakah proses pemenuhan dan penditribusian logistik

telah dilakukan sesuai dengan regulasi dan peraturan yang

berlaku.

3) Berkoordinasi dengan KPU Provinsi Sumatera Barat terkait

pemenuhan dan penditibusian Logistik di Sumatera Barat

4) Merekomendasikan kepada KPU untuk membuat skala prioritas

Daerah Kabupaten/Kota mana saja yang harus dipenuhi terlebih

dahulu atas kebutuhan logistiknya.

Perencanaan Pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi

Sumatera Barat dalam tahapan Pengadaan dan Pendistribusian

Logistik yaitu fokus pada ketersediaan logistik seperti Surat Suara,

Kotak Suara, Tinta, Sampul dan lain sebagainya dengan melakukan

perencanaan berupa Alat Kerja Pengawasan dan membentuk tim

untuk melakukan supervisi ke seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi

Sumatera Barat.

Supervisi yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Barat

fokus pada kekurangan logistik yang terdapat di 19 Kabupaten/Kota


dikarenakan adaya keterlambatan distribusi Logistik dan kerusakan

logistik. Hal ini menjadi concern bagi Bawaslu Kabupaten/Kota untuk

memenuhi kebutuhan Logistik.

2. Kegiatan Pengawasan dalam Tahapan dan SubTahapan Pengadaan

dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan

Suara

a) Pencegahan

Bawaslu Provinsi Sumatera Barat membuat Alat Kerja

Pengawasan (AKP) terkait Kekurangan Logistik yang terjadi di 19

Kabupaten/Kota. Hal ini dilakukan untuk mengetahui jumlah

kekurangan logistik dari masing-masing Kabupaten/Kota agar

dapat segera dilakukan koordinasi dengan KPU Daerah untuk

ditindaklanjuti pemenuhan kebutuhan Logistik tersebut.

Adapun Hasil Alat Kerja pengawasan (AKP) Rekapitulsi

Keterpenuhan Logistik Pemilu Tahun 2019 yang dilakukan oleh

Bawaslu Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut :


Tabel. 20 Bilik Suara

NO BAWASLU KAB/KOTA

JUMLAH

KETERANGAN TPS

Kel/ Desa

Bilik Suara Seharusnya

Bilik Suara Yang

Datang

Kekurangan Bilik Suara

Kelebihan Bilik Suara

Bilik Suara Rusak

1 Solok Selatan 598 39 2.392 1.784 608 - -

2 Kabupaten 50 Kota 1.256 79 5.024 1.269 3.755 - 29

3 Padang Pariaman 1.359 103 5.436 2.012 24 - -

4 Pasaman Barat 1.206 19 4.824 2.215 2.609 - -

5 Kabupaten Solok 1.315 74 5.260 5.256 4 - -

6 Sawahlunto 201 37 804 177 47 - -

7 Agam 1.623 82 6.484 6.038 446 - -

8 Sijunjung 717 61 2.864 704 - - 47

9 Tanah Datar .249 75 2.498 2.283 215 - -

10 Pesisir Selatan 1.479 182 5.976 5.912 4 - -

11 Kota Bukittinggi 349 24 197 197 - - -

12 Kota Solok 207 13 828 824 4 - -

13 Kota Padang 2.457 114 8.293 7.777 518 - 2 Kerusakan sobek.

14 Kota Payakumbuh 341 47 1.364 457 - - -

15 Padang Panjang 177 16 708 539 22 - 5

16 Kota Pariaman 265 71 1.060 176 5 - 1 KPU Kota Pariaman memakai bilik suara lama (alumunium) sebanyak 880 bilik suara

17 Kabupaten Pasaman 915 37 3.360 894 - - -

18 Kepulauan Mentawai 337 43 745 665 142 - -

19 Dharmasraya 667 52 2.668 559 4 - - bilik aluminium yang masih ada


NO BAWASLU KAB/KOTA

JUMLAH

KETERANGAN TPS

Kel/ Desa

Bilik Suara Seharusnya

Bilik Suara Yang

Datang

Kekurangan Bilik Suara

Kelebihan Bilik Suara

Bilik Suara Rusak

2105

Jumlah 16.718 1.168 60.785 39.738 8.407 - 84


Tabel. 21 Kotak Suara

NO BAWASLU KAB/KOTA

JUMLAH

KETERANGAN TPS

Kel/ Desa

Kotak Suara Seharusnya

Kotak Suara yang

Datang

Kekurangan Kotak Suara

Kelebihan Kotak Suara

Kotak Suara Rusak

1 Solok Selatan 598 39 3.072 2.847 225 - 17

2 Kabupaten 50 Kota 1.256 79 6.423 6.423 77 - 76

3 Padang Pariaman 1.359 103 6.983 6.952 31 - 15

4 Pasaman Barat 1.206 19 6.152 6.151 1 - 221

5 Kabupaten Solok 1.315 74 6.575 7.149 - 574 25

6 Sawahlunto 201 37 1.044 1.044 9 - 6

7 Agam 1.623 82 8.286 8.161 243 - 118

8 Sijunjung 717 61 3.668 3.668 - - 40

9 Tanah Datar 1.249 75 6.245 6.399 - 154 45

10 Pesisir Selatan 1.479 182 7.565 7.560 5 - 48

11 Kota Bukittinggi 349 24 1.778 1.778 - - -

12 Kota Solok 207 13 1 1 10 - - -


NO BAWASLU KAB/KOTA

JUMLAH

KETERANGAN

TPS Kel/ Desa

Kotak Suara Seharusnya

Kotak Suara yang

Datang

Kekurangan Kotak Suara

Kelebihan Kotak Suara

Kotak Suara Rusak

13 Kota Padang 2.457 114 12.433 11.761 697 - 25

14 Kota Payakumbuh 341 47 1.760 1.760 7 - 17

15 Padang Panjang 177 16 912 892 20 - 19

16 Kota Pariaman 265 71 1.374 1.369 29 - 24

17 Kabupaten Pasaman 915 37 4.711 4.697 59 - 59

18 Kepulauan Mentawai 337 43 1.800 1.695 107 728 2

19 Dharmasraya 667 52 3.456 3.443 13 - 13

Jumlah 16.718 1.168 84.238 83.750 1.533 1.456 770



Tabel. 22 Jumlah Surat Suara Seharusnya dan Jumlah Surat Suara yang Datang

NO BAWASLU KAB/KOTA

JUMLAH TPS

JUMLAH KEL /DESA

JUMLAH SURAT SUARA SEHARUSNYA JUMLAH SURAT SUARA YANG DATANG

PASLON PRESIDEN

DPR RI DPD RI DPRD PROV DPRD

Kab/Kota PASLON

PRESIDEN DPR RI DPD RI DPRD PROV

DPRD Kab/ Kota

1 Solok Selatan 598 39 116.727 116.727 116.727 116.727 116.727 115.083 116.638 115.699 116.831 119.417

2 Kabupaten Lima Puluh Kota

1.256 79 270 270 270 270 240 270 270 270 270 240

3 Padang Pariaman 1.359 103 320.876 320.876 320.876 320.876 320.831 320.267 320.267 320.267 320.267 320.269

4 Pasaman Barat 1.206 19 256.303 256.303 256.303 256.303 256.303 255.738 255.738 255.738 255.738 .740

5 Kabupaten Solok 1.315 74 288.177 288.177 288.177 288.177 288.177 287.541 287.541 287.541 287.541 227.542

6 Sawahlunto 201 37 46.694 46.694 46.694 46.694 49.695 46.694 46.694 46.694 46.694 49.695

7 Agam 1.623 82 373.016 373.016 373.016 373.016 373.016 372.330 372.330 372.330 372.330 372.331

8 Sijunjung 717 61 159.825 159.825 159.825 159.825 159.825 159 159 159 159 159

9 Tanah Datar 1.249 75 282.201 282.201 282.201 282.201 282.201 282.148 282.148 282.148 282.148 282.149

10 Pesisir Selatan 1.479 182 341.431 341.431 341.431 341.431 341.431 337.886 337.886 337.886 337.886 337.887

11 Kota Bukittinggi 349 24 83.076 83.076 83.076 83.076 86.078 83.076 83.076 83.076 83.076 86.078

12 Kota Solok 207 13 48 48 48 48 48.462 48 48 48 48 48.367

13 Kota Padang 2.457 114 605.174 605.174 605.174 605.174 605.174 604.006 604.006 604.006 604.006 604.007

14 Kota Payakumbuh 341 47 90.805 90.805 90.805 90.805 90.805 90.626 90.626 90.626 90.626 90.628

15 Padang Panjang 177 16 39.641 39.641 39.641 39.641 39.641 39.557 39.557 39.557 39.557 39.557

16 Kota Pariaman 265 71 62.992 62.992 62.992 62.992 62.992 62.754 62.754 62.754 62.754 62.755

17 Kabupaten Pasaman

915 37 204.745 204.745 204.745 204.745 204.765 203.833 203.833 203.833 203.833 203.836

18 Kepulauan Mentawai

337 43 322.166 322.166 322.166 322.166 322.166 324.830 324.830 324.830 324.830 324.830

19 Dharmasraya 667 52 146.800 146.800 146.800 146.800 146.800 144.933 146.693 146.331 147.115 146.197

Total 16.718 1.168 3.740.968 3.740.968 3.740.968 3.740.968 3.795.329 3.571.780 3.575.095 3.573.794 3.575.710 3.571.685



Tabel. 23 Jumlah Kekurangan Surat Suara, Jumlah Kelebihan Surat Suara dan Jumlah Surat Suara Rusak

NO BAWASLU KAB/KOTA JUMLAH

TPS JUMLAH

KEL/ DESA

JUMLAH KEKURANGAN SURAT SUARA JUMLAH KELEBIHAN SURAT SUARA JUMLAH SURAT SUARA RUSAK

PASLON PRESIDEN

DPR RI DPD RI DPRD PROV

DPRD Kab/Kota

PASLON PRESIDE

N DPR RI DPD RI

DPRD PROV

DPRD Kab/Kota

PASLON PRESIDEN

DPR RI DPD RI DPRD PROV

DPRD Kab/Kota

1 SOLOK SELATAN 598 39 1.644 89 1.028 - - - - - 104 2.690 2.609 8.395 9.811 3.697 8.225

2 KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

1.256 79 1.230 835 2.997 1.695 8.379 - - - - - 675 736 328 400 276

3 PADANG PARIAMAN 1.359 103 604 604 604 604 622 - - - - - 1.443 616 1.571 717 416

4 PASAMAN BARAT 1.206 19 565 565 565 565 563 - - - - - 808 776 4.730 534 732

5 KABUPATEN SOLOK 1.315 74 636 636 636 636 635 - - - - - 912 758 244 21 180

6 SAWAHLUNTO 201 37 303 331 1.529 199 614 - - - - - 303 331 1.529 199 614

7 AGAM 1.623 82 17.900 32.504 19.027 42.806 171.410 - - - - - 15.901 32.826 17.220 41.728 172.640

8 SIJUNJUNG 717 61 330 3.113 510 2.384 3.544 - - - - - 1.991 3.762 3.972 46 208

9 TANAH DATAR 1.249 75 - - - - - 53 53 53 53 52 427 4.083 965 387 1.751

10 PESISIR SELATAN 1.479 182 3.399 5.476 9.264 6.408 5.313 - - - - - 889 1.349 4.399 862 910

11 KOTA BUKITTINGGI 349 24 - - 117 876 3.668 519 1.040 - - - 1.134 8.606 1.788 1.434 6.145

12 KOTA SOLOK 207 13 203 282 1 203 140 - - - - 101 108 187 1 108 12

13 KOTA PADANG 2.457 114 2.324 4.121 3.723 1.384 11.793 1.259 2.857 1.633 620 6.958

14 KOTA PAYAKUMBUH 341 47 6.023 22.081 1.611 1.276 1.354 - - - - - 5.844 21.902 1.432 1.097 1.215

15 PADANG PANJANG 177 16 728 3.325 3.037 1.850 2.607 - - - - - 728 3.325 3.037 1.850 2.607

16 KOTA PARIAMAN 265 71 1.260 164 3.531 930 674 - - - - 1.255 230 3.524 309 319

17 KABUPATEN PASAMAN

915 37 534 8.166 13.372 2.965 1.302 - - - - 898 668 4.932 4.716 5.541 397

18 KEPULAUAN MENTAWAI

337 43 1.896 1.896 1.896 1.896 1.896 - - - - - 602 602 602 602 602

19 DHARMASRAYA 667 52 1.867 107 469 - 635 - - - 315 32 1.439 328 584 184 194

Total 16.718 1.168 41.446 84.295 63.917 66.677 215.149 572 1.093 53 472 3.773 38.995 96.601 62.086 60.336 204.401



Tabel. 24 Tinta

No Kab Kota Jenis Logistik Total Kebutuhan

Logistik

Logistik Hasil Sortir Yang Sudah

Diterima Total Kekurangan Logistik

Yang Sudah Diterima

Kekurangan Kondisi Baik Kondisi Rusak

1 Kab 50 Kota TINTA 2.512 2.512 0 2.512 0 0

2 Kab.Agam TINTA 3248 3186 3248 6

3 Kab.Dharmasraya TINTA 1332 1349 -17 1.315 17 0

4 Kab.Mentawai TINTA 674 674 0 674 - 0

5 Kab.Pasaman TINTA 1.830 1830 0 1.830 0 0

6 Kab.Solok TINTA 2630 2226 6 2624 6 12

7 Kota Pariaman TINTA 528 528 0 528 0 0

8 Kota Solok TINTA 24.359 24.359 - 24.359 - -

9 Kota Padang TINTA 4.918 4.918 0 4.918 0 0

10 Kab.Padang Pariaman TINTA 2.718 2718 0 2.718 0 0

11 Kab.Pasbar TINTA 2.412 2412 0 2.412 0 0

12 Kota Payakumbuh TINTA 682 682 0 682 0 0

13 Kab.Pes.Selatan TINTA 2.956 2.956 - 2.956 - -

14 Kota Sawahlunto TINTA 398 398 0 398 - 0

15 Kab.Sijunjung TINTA 1.432 1432 2 1.432 - -

16 Kab.Sol.Selatan TINTA 1.202 1202 - 1.202 - -

17 Kab.Tanah Datar TINTA 1.429 2898 0 1.429 0 0

18 Kota Bukittinggi TINTA 698 0 0 692 6 0

19 Kota.Padang Panjang TINTA 354 354 0 354 0 0

Jumlah 54.980 55.285 8 56.283 12 18



Tabel. 25 Segel

NO Kab Kota JENIS

LOGISTIK

TOTAL KEBUTUHAN

LOGISTIK

LOGISTIK HASIL SORTIR YANG SUDAH DITERIMA

TOTAL KEKURANGAN

LOGISTIK YANG SUDAH DITERIMA

KEKURANGAN KONDISI

BAIK KONDISI RUSAK

1 Kab 50 Kota SEGEL 131.162 131.162 0 131.162 0

2 Kab.Agam SEGEL 197320 188333 185856 11464

3 Kab.Dharmasraya SEGEL 79404 79287 117 78543 121 623

4 Kab.Mentawai SEGEL 33163 33163 0 Baik - 0

5 Kab.Pasaman SEGEL 112865 112865 0 112865 0 0

6 Kab.Solok SEGEL 115720 137131 - 137131 0 0

7 Kota Pariaman SEGEL 26.292 26.292 0 26.292 0 0

8 Kota Solok SEGEL 412 412 - 412 - -

9 Kota Padang SEGEL 284,295 284,295 0 0 0 0

10 Kab.Padang Pariaman SEGEL 141473 141473 0 141473 0 0

11 Kab.Pasbar SEGEL 142.236 142.236 0 142.236 0 0

12 Kota Payakumbuh SEGEL 35674 35674 0 35674 0 0

13 Kab.Pes.Selatan SEGEL 155524 155524 - 155524 - -

14 Kota Sawahlunto SEGEL 21556 23913 0 23913 - 0

15 Kab.Sijunjung SEGEL 84430 84930 - 84930 203 -

16 Kab.Sol.Selatan SEGEL 62464 62464 - 62464 - -

17 Kab.Tanah Datar SEGEL 6245 130475 0 130475 0 0

18 Kota Bukittinggi SEGEL 36994 0 0 0 0 0

19 Kota.Padang Panjang SEGEL 18287 18287 0 18287 0 0

20 JUMLAH 2.746.720 1.424.618 1.388.694 1.388.897 11.667 11.464

(Sumber data: Alat Kerja Pengawas)


Tabel. 26

Rekapitulasi Pemenuhan Logistik Provinsi Sumatera Barat

No Provinsi Jumlah

TPS Jumlah

DPTHP-3 Jenis Logistik

Total Kebutuhan

Logistik

Logistik Hasil Sortir Yang Sudah

Diterima (Jumlah) Total

Kekurangan Logistik Yang Sudah

Diterima

Yang Belum

Diterima

Kondisi Baik

Kondisi Tdk

Layak/ Rusak

3 SUMBAR 16.703 3.718.237

SS PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

4.008.232 3.990.970 24.897 3.990.970 24.007 24.897

SS DPD 4.001.115 3.997.291 34.762 3.997.291 43.602 34.762

SS DPR RI 4.002.115 4.002.683 23.621 4.002.683 44.310 23.621

SS DPRD PROVINSI

4.002.115 3.993.684 25.325 3.993.684 28.687 25.325

SS DPRD KAB/KOTA

3.970.228 3.956.001 35.970 3.956.001 52.375 35.970

KOTAK SUARA 84.238 84.758 194 84.758 653 194

BILIK SUARA 60.729 40.583 10.434 40.583 43 10.434

SEGEL 2.746.720 1.424.618 1.388.694 1.388.897 11.667 11.464

TINTA 54.980 55.285 8 56.283 12 18

JUMLAH 22.930.473 21.545.875 1.543.905 21.511.152 205.356 166.685



Berdasarkan tabel diatas, dapat dijelaskan bahwa masih

ditemukanya beberapa kekurangan dan kendala terkait pemenuhan

kebutuhan logistik pada Pemilihan Umum Tahun 2019 dimana masih

ditemukanya kekurangan logistik dibeberapa TPS yang mengakibatkan

tidak tepenuhinya hak pilih masyarakat. Hal ini diakibatkan proses

rekonsiliasi dan pengadaan Logistik pemilu tahun 2019 tidak berjalan

secara optimal. Perlu adanya evaluasi baik dari sisi penyelenggara yaitu

KPU dan peningkatan Pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu.

Kekurangan Logistik tersebut diakibatkan oleh beberapa faktor,

dintaranya keterlambatan vendor dalam penyelesaian pengadaan

logistik Pemilihan Umum Tahun 2019, proses pengiriman logistik yang

dinilai masih belum secure atau aman dari potensi-potensi eksternal

seperti Hujan, penyimpanan di gudang logistik yang mengalami

kebanjiran dan faktor eksternal lainya.

Dari sisi pengawasan perlu adanya peningkatan dalam melakukan

pengawasan melekat, baik pengawasan yang dilakukan di gudang

logistik KPU dan Pengawasan yang diakukan oleh vendor yang

memproduksi logistik Pemilihan umum.


Aktivitas Pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi

Sumatera Barat terkait Tahapan Pengadaan dan Pendistribusian

Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara dengan

melakukan supervisi ke 19 Kabupaten/Kota dengan didampingi

oleh masing-masing Bawaslu Kabupaten/Kota. Dimana proses

supervisi yang dilakukan dengan langsung mengunjungi Gudang

penyimpanan logistik di masing-masing Kabupaten/Kota Se

Provinsi Sumatera Barat.

Banyak Ditemukan Logistik khususnya Surat Suara yang

mengalami kerusakan akibat proses distribusi pengiriman dari

pusat ke Daerah. Hal Lain yang ditemukan pada saat kunjungan ke


Gudang Logistik yaitu banyak kekurangan dan kelebihan ke lima

jenis surat suara. Harusnya secara kelengkapan, surat suara

tersebut lengkap secara proporsional sesuai dengan jenis

pemilihanya.

A. Hasil-Hasil Pengawasan dalam Tahapan dan SubTahapan

Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan

Penghitungan Suara

a. Temuan

Dari Hasil Pengawasan berupa Supervisi dan Monitoring terkait

Tahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan

Pemungutan dan Penghitungan Suara yang dilakukan di 19

Kabupaten/Kota seluruh Sumatera Barat, tidak ada temuan yang

signifikan, namun ada beberapa catatan yang didapatkan,

diantaranya masih terdapat Surat suara yang masih belum lengkap

di kelima jenis pemilihan, masih terdapat Surat Suara yang rusak,

robek, basah dan sebagainya yang tidak bisa digunakan kembali.

Hal tersebut dikarenakan pada saat proses pengiriman dan

distribusi mengalami kehujanan dan terkena air yang merembas,

sehingga hal tersebut mengakibatkan surat suara menjadi rusak

dan basah.

b. Rekomendasi

Rekomendasi yang disampaikan oleh Bawaslu Provinsi Kepada

KPUD masing-masing Kabupaten/Kota hanya bersifat lisan. Dimna

Bawaaslu Provinsi Sumatera Barat merekomendasikan agark KPUD

Daerah melakukan Rekapitulasi terkait kebutuhan Logistik di TPS

Se Sumatera Barat. Atas hal tersebut, KPUD harus berkoordinasi

dengan KPU Pusat. Hal tersebut di respond positif oleh KPUD

kabupaten/Kota dimana akan ditindaklanjuti dengan mengirimkan


kembali kekurangan jumlah logistik dari pusat ke Daerah sebelum

Hari penyelenggaraan Pemilihan Umum Berlangsung, yaitu tanggal

17 April 2019.

c. Tindak Lanjut Rekomendasi

Atas rekomendasi yang diberikan oleh Bawaslu, KPUD

berkoordinasi dengan KPU Pusat dan Vendor percetakan surat

suara, Kotak Suara, Sampul, Tinta dan lain sebagainya pada

tanggal 16 April 2019, hal tersebut untuk memenuhi kekurangan

logistik yang ada di Sumatera Barat dan tiba di Bandara

Internasional Minangkabau sekitar Pukul 16:30 WIB.

B. Dinamika dan Permasalahan dalam Tahapan dan Subtahapan

Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan

Penghitungan Suara

Dinamika yang terjadi pada Tahapan ini, Banyak terjadi

kekurangan dan kesalahan pengiriman dari Vendor Percetakan atau

Vendor Pemenang Tender Pemenuhan Kebutuhan Logistik pemilu

tahun 2019 di Sumatera Barat. Hal ini menjadi Pelajaran dan evaluasi

khususnya Bagi KPU sebagai Penyelenggara dan Lembaga yang

melakukan pengadaan Logistik. Mulai dari proses percetakan,

pengiriman, Terima Barang sampai Proses sortir Logistik harus

dilakukan perbaikan dalam sistemnya.

Dinamika dan Permasalahan ini menjadikan Bawaslu memiliki

tanggung jawab serta kewenangan yang besar dalam mengawasi

serta mencegah kekurangan, Kerusakan dan tertukarnya logistik.

Sehingga akan mengahambat proses Pemilu dimana akan

menghalangi dan Menjadikan Masyarakat yang sudah memeiliki Hak

Pilih tidak dapat memenuhi Hak Pilihnya.


C. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan

Atas Permasalahan yang sudah dijelaskan sebelumnya, Bawaslu

harus melakukan evaluasi untuk membuat sistem pengawasan

terhadap pemenuhan logistik untuk Pemilu atau Pemilukada

selanjutnya. Dimana Regulasi, Anggaran, Sumber Daya Manusia

(SDM) dan sistem pengawasan yang perlu ada inovasi dan

Improvement menjadi hal penting untuk mendukung pemenuhan

logistik yang lebih baik di Pemilu dan Pemilukada selanjutnya.

F. PELAKSANAAN TAHAPAN DANA KAMPANYE

Pelaksanaan Pengawasan pada saat tahapan Dana Kampanye, Bawaslu

Provinsi Sumatera Barat melakukan pengawasan terhadap Laporan

Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK).

Bawaslu Provinsi Sumatera Barat Melakukan Pengawasan melekat terkait

dengan penyampaian laporan Dana Kampanye peserta pemilu tahun 2019

oleh Partai dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) ke Komisi Pemilihan Umum

Provinsi Sumatera Barat terhadap syarat terpenuhi laporan pemberkasan

Dokumen Peserta Pemilu terhitung semenjak 15 hari setelah hari

pemungutan suara dilakukan.

1. Pelaksanaan Pengawasan tahapan dan subtahapan dana kampanye;

Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Laporan Dana Kampanye

merujuk pada landasan hukum berikut :

- Peraturan Badan Pengawas Pemilihan UmumRepublik

IndonesiaNomor 29.Tahun 2018TentangPengawasan Dana

Kampanye Pemilihan Umum

- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 34 Tahun 2018 Tentang

Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor

24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum.

a. Kerawanan-Kerawanan


Kerawanan dalam hal Dana Kampanye ini, Bawaslu provinsi Sumatera

Barat melakukan analisa dengan hasil sebagai berikut :

1) Partai Politik dan Calon Anggota DPD RI terlambat melaukan

Laporan ke KPU Provinsi Sumatea Barat

2) Sumber Dana Kampanye bukan hanya diperoleh dari rekening Partai

Politik atau Calon Anggota DPD

3) Tingginya Biaya Kampanye sehingga berpotensi Meningkatnya biaya

kampanye yang berdampak Sumber dan kampanye melebihi batas

yang telah ditentukan.

b. Perencanaan Pengawasan

Adapun yang menjadi Fokus Pengawasan terkait Dana Kampanye di

Bawaslu Provinsi Sumatera Barat yaitu :

1) Pembukaan Rekening Dana Kampanye Pemilu 2019

2) Penyerahan Laporan Awal Dana Kampanye Pemilu 2019

3) Penyerahan Laporan Peneriamaan Sumbangan Dana Kampanye

Pemilu 2019

4) Penyerahan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye

Pemilu 2019

5) Penyerahan Laporan Dana Kampanye Kepada Kantor Akuntan

Publik (KAP)

Strategi Pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Sumatera

Barat terkait Laporan Dana Kampanye yaitu dengan berkoordinasi

bersama KPU Provinsi Sumatera Barat dengan mengajukan permintaan

data Dana Kampanye masing-masing Partai politik dan Calon Anggota

DPD RI untuk dilakukan kajian lebih awal oleh Bawaslu provinsi

Sumatera Barat. Selain itu Bawaslu provinsi Juga membentuk tim untuk

melakukan pengawasan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana

Kampanye termasuk melakukan pengawasan terhadap 2 Kantor


Akuntan Publik yang melakukan Pemeriksaan atau audit kepada masing-

masing Partai Politik dan Calon Anggota DPD RI.

2. Kegiatan Pengawasan tahapan dan subtahapan dana kampanye

a. Pencegahan

Yang menjadi perhatian khusus dalam hal pencegahan untuk memitigasi

segala potensi risiko pelanggaran-pelanggaran yang terjadi pada

tahapan Laporan Akhir Dana Kampanye Pemilu tahun 2019, Bawaslu

Provinsi Sumatera Barat melakukan beberapa pencegahan berupa :

1) koordinasi dengan KPU Provinsi secara lisan agar KPU Provinsi

sudah menginformasikan terkait kegiatan, teknis dan jadwal

Pelaporan Dana Kampanye kepada KPU Provinsi Sumatera Barat.

Hal ini bertujuan agar Partai Politk dan Calon Anggota DPD RI dapat

menyiapkan segala data dan bahan terkait Laporan Penerimaan dan

Pengeluaran Dana Kampanye.

2) Menyurati Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019

Tingkat Provinsi Sumatera Barat perihal Himbauan Penyampaian

Laporan Penerimaan dan Pengeluaran dana Kampanye (LPPDK)

Peserta Pemilu Tahun 2019 ke Calon Anggota Dewan Perwakilan

Daerah (DPD) pemilu Tahun 2019 Provinsi Sumatera Barat.

b. Aktiivitas Pengawasan

Bawaslu Provinsi Sumatera Barat melakukan fungsi Pengawasan

dimana pada pelaporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye

(LPPDK) Peserta Pemilu, Bawaslu Provinsi Sumatera Barat menghadiri

undangan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye

(LPPDK) Partai Politik dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Provinsi

Sumatera Barat

Dalam penghitungan Pengeluaran dan Penerimaan Dana Kampanye

(LPPDK) yang akan dilaporkan ke KPU Sumbar dan Kantor Akuntan


Publik (KAP) dimana akan dilakukan proses pengauditan terhadapap

Partai Politik dan Perseorangan anggota Legislatif yang mencakup

Laporan Seluruh Sumbangan Terhitung dari uang, barang, dan/atau jasa

yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk utang dan diskon

pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi

jual beli secara umum yang dilaporkan didalam Laporan Awal Dana

Kampanye (LADK). Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye

(LPSDK), dan/ atau Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana

Kampanye (LPPDK)yang melebih jumlah yang telah ditentukan terhitung

2,5 milyar untuk sumbangan pihak lain perseorangan dan 2.5 milyar

untuk penyumbang kelompok dan/atau badan usaha non pemerintah

dan semua peserta pemilu wajib dan harus menyerahkan Laporan

Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) dimana terdapat

dari semua partai politik yang menyerahkan tepat dengan waktu yang

ditentukan sementara dari Dewan Perwakilan

Daerah (DPD) terdapat keterlambatan dari tiga calon seperti yang

tertera pada tabel dibawah ini.

Tabel. 27 Jadwal Waktu Penerimaan Laporan LPPDK DPD

No Dewan Perwakilan

Daerah (DPD)

KPU Menyediakan

Helpdesk

KPU Menerima LPPDK lebih

dari pukul 18.00

Waktu/hari/Tgl/Bln/th

1 No Urut 29 IYA TIDAK

pukul 14.10 WIB, Jumat 26 April 2019

2 No urut 34 IYA TIDAK

pukul 15.50 WIB, Sabtu 27 April 2019


pukul 11.55 WIB, Senin 29 April 2019


pukul 09.46 WIB, Selasa 30 April 2019


pukul 10.50 WIB, Rabu1 Mei 2019



7 No Urut 41 IYA TIDAK pukul 11.40 WIB,


No Dewan Perwakilan

Daerah (DPD)

KPU Menyediakan

Helpdesk

KPU Menerima LPPDK lebih

dari pukul 18.00

Waktu/hari/Tgl/Bln/th

Rabu1 Mei 2019

























20 No Urut 23 IYA YA

pukul 14.02 WIB, Kamis 2 Mei 2019

21 No Urut 31 IYA YA

pukul 16.25 WIB, Kamis 2 Mei 2019


Tabel. 28

Jadwal Waktu Penerimaan Laporan LPPDK Partai Politik

No Provinsi Nama Partai Politik

KPU Menyediakan

Helpdesk

KPU Menerima LPPDK lebih dari

pukul 18.00

Waktu/hari/ Tgl/Bln/th

(Iya/Tidak) (Iya/Tidak)

1

Sumatera Barat

PARTAI KEADILAN SEJAHTERA

IYA TIDAK pukul 14.10 WIB, Jumat 26 April 2019

2 PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN

IYA TIDAK pukul 15.45 WIB, Senin 29 April 2019

3 PARTAI PKPI SUMBAR IYA TIDAK pukul 16.40 WIB, Selasa 30 April 2019


No Provinsi Nama Partai Politik

KPU Menyediakan

Helpdesk

KPU Menerima LPPDK lebih dari

pukul 18.00

Waktu/hari/ Tgl/Bln/th

(Iya/Tidak) (Iya/Tidak)

4 PARTAI NASDEM SUMBAR

IYA TIDAK pukul 09.24 WIB, Rabu1 Mei 2019

5 DPW PARTAI BERKARYA IYA TIDAK pukul 12.00 WIB, Rabu1 Mei 2019

6 PARTAI PERINDO IYA TIDAK pukul 14.04 WIB, Rabu1 Mei 2019

7 PARTAI DEMOKRAT IYA TIDAK pukul 14.12 WIB, Rabu1 Mei 2019

8 PARTAI GOLKAR IYA TIDAK pukul 17.00 WIB, Rabu1 Mei 2019

9 PARTAI GARUDA IYA TIDAK pukul 11.10 WIB, Kamis 2 Mei 2019

10 PARTAI PSI SUMBAR IYA TIDAK pukul 11.39 WIB, Kamis 2 Mei 2019

11 PARTAI PPP SUMBAR

IYA TIDAK pukul 10.15 WIB, Kamis 2 Mei 2019

12 PARTAI HANURA IYA TIDAK pukul 14.18 WIB, Kamis 2 Mei 2019

13 PARTAI PKB SUMBAR IYA TIDAK pukul 17.31 WIB, Kamis 2 Mei 2019

14 PARTAI GERINDRA IYA TIDAK pukul 17.49 WIB, Kamis 2 Mei 2019

15 PARTAI PBB IYA TIDAK pukul 17.55 WIB, Kamis 2 Mei 2019

16 PARTAI PAN IYA TIDAK pukul 17.59 WIB, 02 Mei 19

3. Hasil-Hasil pengawasan tahapan dan Subtahapan dana kampanye

Adapun Hasil Pengamatan yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi

Sumatera Barat terhadap hasil audit yang dilakukan oleh masing-masing

Kantor Akuntan Publik (AKP) dapat dilihat pada tabel dibawah :

Tabel. 29 Hasil Audit dari Kantor Akuntan Publik terhadap LPPDK


No Nama Partai

Politik Nama Kantor Akuntan

Publik Hasil Audit

1 Partai Berkarya Jojo Sunarjo dan Rekan Menurut opini kami, kecuali untuk ketidakpatuhan yang dijelaskan di atas, Asersi Partai Berkarya Provinsi Sumatera Barat dalam Laporan Dana Kampanye tersebut, dalam semua hal yang material, telah sesuai dengan kriteria yang berlaku sebagaimana diatur dalam Peraturan Dana Kampanye.

2 Partai Keadilan Sejahtera

Rama Wendra Menurut opini kami, Asersi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Provinsi Sumatera Barat dalam Laporan dana kampanye tersebut diatas, dalam semua hal yang material, telah mematuhi kriteria yang berlaku sebagaimana yang diatur dalam Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum dan Peraturan KPU Nomor 34 Tahun 2018 atas perubahan kedua PKPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum.

3 Partai Persatuan Indonesia

Dra. Yati Ruhiyati Menurut opini kami, kecuali untuk ketidakpatuhan yang dijelaskan diatas, Asersi Partai Persatuan Indonesia (PERINDO) Provinsi Sumatera Barat dalam Laporan Dana Kampanye tersebut diatas, dalam semua hal yang material, telah sesuai dengan kriteria yang berlaku sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 Tentang dana Kampanye Pemilihan Umum, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2018 Tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2018 Tentang perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2018 Tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum.

4 Partai Persatuan Pembangunan

Dr.Wagimin Sendjaja.,Ak.,CA.,CPA

Menurut opini kami, Asersi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Dewan Pimpinan Tingkat Provinsi Sumatera Barat dalam Laporan Dana Kampanye tersebut diatas, dalam semua hal yang material, telah mematuhi kriteria yang berlaku sebagaimana diatur dala PKPU No.24 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PKPU No.34 Tahun 2018 serta PKPU No.17 Tahun 2017 sebagaiaman telah diubah beberapa kali terakhir dengan PKPU No.10 Tahun 2019.

5 Partai Amanat Nasional

Agus, Maya dan rekan Menurut opini kami, kecuali untuk ketidakpatuhan yang dijelaskan diatas, Asersi


No Nama Partai


Publik Hasil Audit

Partai Amanat Nasional (PAN) Provinsi Sumatera Barat dalam Laporan Dana Kampanye tersebut diatas, dalam semua hal yang material, telah sesuai dengan kriteria yag berlaku sebagaimana diatur dalam Peraturan Dana Kampanye.

6 Partai Hati Nurani Rakyat

Armanda dan Enita Menurut opini kami, kecuali untuk ketidakpatuhan yang dijelaskan diatas, Asersi Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) Provinsi Sumatera Barat dalam Laporan Dana Kampanye tersebut diatas, dalam semua hal yang material, telah sesuai dengan kriteria yang berlaku sebagaimana diatur dalam peraturan PKPU Nomor 24 tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, PKPU No.29 Tahun 2018 atas perubahan pertama PKPU No.24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum dan PKPU NO.34 Tahun 2018 atas perubahan kedua PKPU No.24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum

7 Partai Solidaritas Indonesia

Drs. Gafar Salim dan Rekan

Menurut opini kami, kecuali untuk ketidakpatuhan yang dijelaskan diatas,Asersi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Provinsi Sumatera Barat dalam Laporan Dana Kampanye tersebut diatas, dalam semua hal yang material, telah sesuai dengan kriteria yang berlaku sebagaimana diatur dalam peraturan Dana Kampanye.

8 Partai Demokrat

Drs. La Midjan dan Rekan

Menurut opini kami, kecuali untuk ketidakpatuhan yang dijelaskan diatas, Asersi Partai Demokrat Provinsi Sumatera Barat dalam Laporan Dana Kampanye tersebut diatas, dalam semua hal yang material, telah sesuai dengan kriteria yang berlaku sebagaimana diatur dalam Peraturan Dana Kampanye.

9 Partai Garuda Gunawan dan Rekan Menurut opini kami, Asersi atas Laporan Dana Kampanye Partai Garuda Dewan Pimpinan Tingkat Daerah Provinsi Sumatera Barat dalam laporan dana kampanye tersebut diatas, dalam semua hal material, telah mematuhi kriteria yang berlaku sebagaimana diatur dalam peraturan perunang – undangan terkait pelaporan Dana Kampanye yang dijelaskan dalam paragraf Cakupan

10 Partai PDI Perjuangan

Drs. Tarmizi Taher Menurut opini kami, kecuali untuk ketidakpatuhan yang dijelaskan diatas, Asersi DPD Partai PDI Perjuangan (PDI-P) Provinsi Sumatera Barat dalam Laporan Dana Kampanye tersebut di atas, dalam semua hal yang material, telah sesuai dengan kriteria yang berlaku sebagaimana diatur dalam PKPU Nomor 24 tahun 2018 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 34 Tahun 2018.


No Nama Partai


Publik Hasil Audit

11 Partai Kebangkitan Bangsa

Bustaman, Ezeddin dan Putranto

Menurut opini kami, kecuali untuk ketidakpatuhan yang dijelaskan diatas, Asersi Partai Kebangkita Bangsa (PKB) Provinsi Sumatera Barat dalam laporan Dana Kampanye tersebut di atas, dalam semua hal yang material, telah sesuai dengan kriteria yang berlaku sebagaimana diatur dalam peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 34 Tahun 2018.

12 Partai Bulan Bintang

Annas Cahyadi Menurut opini kami, kecuali untuk ketidakpatuhan yang dijelaskan diatas, Asersi Partai Bulan Bintang (PBB) Provinsi Sumatera Barat dalam laporan Dana Kampanye tersebut di atas, dalam semua hal yang material, telah sesuai dengan kriteria yang berlaku sebagaimana diatur dalam peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 34 Tahun 2018.tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum.

13 Partai Gerakan Indonesia Raya

Darwin S. Meliala Menurut opini kami, Asersi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Provinsi Sumatera Barat dalam Laporan Dana Kampanye tersebut diatas, dalam semua hal yang material, telah mematuhi kriteria yang berlaku sebagaimana diatur dalam Peraturan Dana Kampanye

14 Partai Nasional Demokrat

Drs.Syahrun Batubara, AK

Menurut opini kami, Asersi Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Provinsi Sumatera Barat dalam Laporan Dana Kampanye tersebut diatas, dalam semua hal yang material, telah mematuhi kriteria yang berlaku sebagaimana diatur dalam Peraturan Dana Kampanye.

15 Partai Golongan Karya

Rudy Hedianton S. Menurut opini kami, kecuali untuk ketidakpatuhan yang dijelaskan diatas, Asersi Partai Golongan Karya (Golkar) Provinsi Sumatera Barat dalam laporan Dana Kampanye tersebut di atas, dalam semua hal yang material, telah sesuai dengan kriteria yang berlaku sebagaimana diatur dalam peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 34 Tahun 2018.tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018


No Nama Partai


Publik Hasil Audit

tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum.

16 Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia

Drs. Rinaldi Munaf Menurut opini kami, Asersi Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Provinsi Sumatera Barat dalam Laporan Dana Kampanye tersebut diatas, dalam semua hal yang material, telah mematuhi kriteria yang berlaku sebagaimana diatur dalam Peraturan Dana Kampanye.

(Sumber data: Hasil Audit Kantor Akuntan Publik)

a. Temuan

Tidak terdapat temuan dalam pelaksanaan pengawasan tahapan Dana

Kampanye

b. Rekomendasi

Tidak terdapat Rekomendasi terkait pengawasan tahapan Dana

Kampanye


Tidak terdapat tindak Lanjut Rekomendasi pada Tahapan Dana

Kampanye

4. Dinamika dan permasalahan

Dinamika dan permasalahan yang terjadi pada saat tahapan pengawasan

laporan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye adalah bagaimana

secara administrasi memang sudah sesuai dan minim ditemukanya

persoalan. Namun ada hal yang lebih substantif dimana menurut analisa

yang dilakukan bahwa Dana yang digunakan untuk keperluan Pemilihan

Umum Tahun 2019, baik Partai Politik maupun Calon Anggota DPD, peserta

Pemilu tersebut dapat saja menggunakan Dana pribadi untuk kepentingan

Pemilu, Namun disatu sisi, Bawaslu Sebagai Pengawas ppemilihan umum,

tidak dapat mengakses sampai sejauh itu. Hanya rekening partai politik dan

rekening Calon Anggota DPD saja yang dilaporkan Ke KPU dan dilakukan

Audit oleh Kantor Akuntan Publik.


5. Evaluasi

Atas dinamika yang terjadi pada pelaksanaan pengawasan Laporan

Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye, sebaiknya kedepan Bawaslu

lebih diperkkuat kembali secara kelembagaan khususnya dalam hal

kemudahan akses melakukan proses audit, pemeriksaan dan penyadapan

agar seluruh historical transaction yang dilakukan baik melalui dana dari

Partai Politik maupun elit di partai dapat dilakukan pengawasan. Jika hal ini

dapat diimplementasi, jelas akan menjadikan Bawaslu menjadi lembaga

yang lebih kuat dalam melakukan pengawasan, pencegahan dan

penindakan pelanggaran.

G. Pelaksanaan Pengawasan Pemungutan, Penghitungan, dan Rekapitulasi

Suara

Pemungutan Suara menjadi aspek yang paling penting dari beberapa

tahapan Peilihan Umum Tahun 2019, hal ini dikarenakan Tahapan

Pemungutan Suara adalah waktu dimana Masyarakat Seluruh Indonesia yang

sudah memiliki hak pilih, menggunakan hak pilihnya dengan datang ke TPS

yang sudah ditentukan.

Tahapan-Tahapan sebelumnya seperti Pemutakhiran Data Pemilih,

Pencalonan Peserta Pemilu, Produksi dan Pendistribusian Logistik dan Lainya

tersebut, Substansinya adalah untuk mendukung Pelaksanaan Pada Tahapan

Pemungutan dan Penghitungan Suara berjalan dengan baik. Pada tahapan

inilah dimana nilai-nilai demokrasi benar-benar dilaksanakan. Kesalahan

sedikit pun akan berdampak pada hilangnya Hak Suara Masyarakat, Seperti

Kekurangan Logistik, Ketidakpahaman KPPS dan Pengawas di TPS terkait

Peraturan dan regulasi yang ada.

Selain hal tersebut, Proses Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi

Suara menjadi concern Bagi Bawaslu Provinsi Sumatera Barat dalam

melakukan Pengawasan. Hal ini dikarenakan, pada tahap ini, rentan terjadi

kecurangan dimana penyelenggara dan Peserta Pemilu dapat melakukan


kecurangan, oleh karena itu disini Bawaslu Provinsi Sumatera Barat

berkoordinasi dengan Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan,

Panwaslu Nagari/Desa/Kelurahan dan Pengawas TPS yang memiiki posisi

stratergis untuk mengawal dan mengawasi agar pelaksanaan Pemungutan,

Penghitungan dan Rekapitulasi suara berjalan sesuai dengan peraturan yang

berlaku.


Pelaksanaan pengawasan Tahapan Pemungutan, Penghitungan dan

Rekapitulasi Suara merujuk pada landasan hukum berikut :

- Pasal 410 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan

Umum.

- Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia

Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan

Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2019 Tentang

Pengawasan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan

Umum

- Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2019

Tentang Pengawasan Rekapitulasi hasil Penghitungan Perolehan Suara

dan penetapan Hasil Pemilihan Umum.

- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2019 Tentang

Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7

Tahun 2017 Tentang Tahapan Program, dan Jadwal Penyelenggaraan


a. Kerawanan-kerawanan dan IKP

Adapun Kerawanan-kerawanan dan Indeks Keraanan Pemilu (IKP)

Tahun 2019 yang dikutip daru Buku Indeks Kerawanan Pemilu Tahun

2019 terkait Tahapan Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi

Suara adalah sebagai Berikut:

Tabel. 30

http://jdih.bawaslu.go.id/kategori_dokumen/a01c3163ddc4015c81a4e23dbc5fe9a9/peraturan_bawaslu/549#peraturan_badan_pengawas_pemilihan_umum_republik_indonesia_nomor_9_tahun_2019_tentang_perubahan_atas_peraturan_badan_pengawas_pemilihan_umum_nomor_1_tahun_2019_tentang_pengawasan_pemungutan_dan_penghitungan_suara_dalam_pemilihan_umum






Dimensi, Subdimensi, dan Subsubdimensi Penyelenggaraan yang Bebas dan Adil

Dimensi Subdimensi Subsubdimensi (+) Subsubdimensi (-)

Penyelenggara an Pemilu Yang Bebas dan Adil

Pelaksanaan Pemungutan Suara

Ketersediaan logistik (lokasi/ waktu/jumlah/ ketepatan)

Distribusi logistik pemungutan suara terlambat

Distribusi logistik pemungutan suara tertukar/hilang/tidak sesuai

Ketersediaan akses

ketidaktersediaan layanan dan akses bagi pemilih disabel

Ketidaktersediaan akses pemilihan untuk Napi

Ketidaktersediaan akses pemilihan untuk Orang sakit/ renta

Proses Pemungutan Suara

Pelaksanaan pemunggutan tidak tepat waktu

Penghitungan Suara

Proses penghitungan tidak terbuka

Proses penghitungan tidak sesuai dengan waktu yang ditentukan

Rekapitulasi Suara

Rekapitulasi Suara tidak tepat waktu

Rekapitulasi Suara tidak akurat

Penetapan Hasil

Penetapan Hasil tidak tepat waktu

Penetapan Hasil tidak akurat

Penolakan Hasil

(Sumber data: Buku IKP Tahun 2019)

Bawaslu Provinsi Sumatera Barat memetakan potensi kerawanan

dokorelasikan dengan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) 2019, yang

terbagi dalam4 dimensi, yaitu: dimensi konteks sosial politik, dimensi

penyelenggaraan yang bebas dan adil, dimensi kontestasi dan

dimensi partisipasi. Untuk sub dimensi pemungutan suara, Bawaslu

Provinsi Sumatera Barat berada pada tingkat kerawanan sedang yaitu

50,53.


Adapun TPS Rawan yang telah diidentifikasi oleh Bawaslu Provinsi

Sumatera Barat terhadap 19 kabupaten/Kota sesuai dengan

Indikator yang telah ditetapkan oleh Bawaslu RI diantaranya Sesuai

Tabel dan Diagram dibawah ini :


Tabel. 31 Indikator TPS Rawan Provinsi Sumatera Barat

NO Bawaslu Kab/Kota

Penggunaan Hak Pilih/Hilangnya Hak Pilih Kampanye Netralitas Pemungutan Suara

Jumlah

Jumlah TPS Rawan

Jumlah TPS

Terdapat Pemilih DPTB

Dalam TPS

Terdapat Pemilih

DPK Dalam TPS

TPS Dekat Rumah

Sakit

TPS Dekat Perguruan

Tinggi

TPS Dekat Lembaga

Pendidikan (Pesantren /Asrama)

Terdapat Praktik

Pemberian Uang Atau

Barang Pada Masa

Kampanye Di TPS

Terdapat Praktik Menghina/

Menghasut Di Antara Pemilih

Terkait Isu Agama, Suku, Ras, Dan

Golongan Di Sekitar TPS.

Petugas KPPS Berkampany

e Untuk Peserta Pemilu

TPS Berada Di Dekat Posko/

Rumah Tim Kampanye

Peserta Pemilu

Terdapat Logistik/

Perlengkapan Pemungutan

Suara Mengalami Kerusakan

Untuk Di TPS

Rawan Tidak

1 SOLOK SELATAN 374 198 15 7 266 5 - 3 54 - 922 148 450 598

2 KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

310 250 6 2 102 21 11 - 103 - 805 593 663 1256

3 PADANG PARIAMAN 489 51 27 3 32 9 - 1 39 - 651 91 1268 1359

4 PASAMAN BARAT 461 59 26 11 242 4 1 6 227 2 1.039 747 459 1206

5 KABUPATEN SOLOK 295 232 8 - 71 1 - 1 44 - 652 561 754 1315

6 SAWAHLUNTO 107 66 10 - - - - - 20 - 203 134 67 201

7 AGAM 865 219 10 7 108 6 - 4 93 - 1.312 1054 569 1623

8 SIJUNJUNG 147 51 20 6 108 - - 1 76 5 414 317 400 717

9 TANAH DATAR 558 53 2 6 32 5 8 12 66 3 745 639 610 1249

10 PESISIR SELATAN 294 367 14 6 44 - 1 1 63 - 790 619 860 1479

11 KOTA BUKITTINGGI 137 100 18 38 134 - - 1 45 - 473 146 203 349

12 KOTA SOLOK 118 32 7 5 82 12 - - 10 - 266 161 46 207

13 KOTA PADANG 1.120 297 53 8 5 1 - - - - 1.484 1484 973 2457

14 KOTA PAYAKUMBUH 132 - 7 7 14 - 1 - 79 - 240 213 128 341

15 PADANG PANJANG 2 1 - 2 2 1 - - 1 - 9 2 175 177

16 KOTA PARIAMAN 167 91 10 5 19 - - - 13 - 305 52 213 265

17 KABUPATEN PASAMAN 331 247 8 - 22 36 12 37 16 46 755 530 385 915

18 KEPULAUAN MENTAWAI 91 3 - - - - - - - - 94 94 243 337

19 DHARMASRAYA 268 169 4 1 32 23 1 11 48 3 560 401 266 667

TOTAL PROVINSI SUMATERA BARAT

6.266 2.486 245 114 1.315 124 35 78 997 59 11.719 7986 8732 16718



Diagram. 4 TPS rawan di Provinsi Sumatera Barat


0

500

1000

1500

2000

2500

3000

TPS RAWAN TPS TIDAK RAWAN JUMLAH TPS

SOLOK SELATAN

KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

PADANG PARIAMAN

PASAMAN BARAT

KABUPATEN SOLOK

SAWAHLUNTO

AGAM

SIJUNJUNG

TANAH DATAR

PESISIR SELATAN

KOTA BUKITTINGGI

KOTA SOLOK

KOTA PADANG

KOTA PAYAKUMBUH

PADANG PANJANG

KOTA PARIAMAN

KABUPATEN PASAMAN

KEPULAUAN MENTAWAI

DHARMASRAYA


-

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

INDIKATOR TPS RAWAN PROVINSI SUMATERA BARAT

Terdapat Pemilih DPTb dalam TPS

Terdapat Pemilih DPK dalam TPS

TPS dekat rumah sakit

TPS dekat perguruan tinggi

TPS dekat lembaga pendidikan (pesantren/asrama)

Terdapat praktik pemberian uang atau barang padamasa kampanye di TPS

Terdapat praktik menghina/menghasut di antarapemilih terkait isu agama, suku, ras, dan golongan disekitar TPS.Petugas KPPS berkampanye untuk peserta Pemilu

TPS berada di dekat posko/rumah tim kampanyepeserta Pemilu

Diagram. 5 Indikator TPS Rawan di Provinsi Sumatera Barat


Tabel. 32 Daftar TPS Rawan di Provinsi Sumatera Barat

NO

BAWASLU KAB/KOTA

JUMLAH TPS RAWAN JUMLAH TPS

RAWAN TIDAK

1 Solok Selatan 148 450 598

2 Kabupaten Lima Puluh Kota 593 663 1256

3 Padang Pariaman 91 1268 1359

4 Pasaman Barat 747 459 1206

5 Kabupaten Solok 561 754 1315

6 Sawahlunto 134 67 201

7 Agam 1054 569 1623

8 Sijunjung 317 400 717

9 Tanah Datar 639 610 1249

10 Pesisir Selatan 619 860 1479

11 Kota Bukittinggi 146 203 349

12 Kota Solok 161 46 207

13 Kota Padang 1484 973 2457

14 Kota Payakumbuh 213 128 341

15 Padang Panjang 2 175 177

16 Kota Pariaman 52 213 265

17 Kabupaten Pasaman 530 385 915

18 Kepulauan Mentawai 94 243 337

19 Dharmasraya 401 266 667

7986 8732 16718



Dari Tabel dan Diagram diatas terkait indikator TPS rawan yang telah

ditentukan oleh Bawaslu Republik Indonesia, Bawaslu Provinsi Sumatera

Barat melakukan konsolidasi bersama Bawaslu Kabupaten dan Kota di

Sumatera Barat untuk melakukan pemetaan dari 10 indikator TPS rawan

yang telah ditentukan. Proses pemetaan dilakukan dengan dilakukanya

Survey oleh Bawaslu Kabupaten dan Kota dibantu oleh jajaran Panwas

Kecamatan dan Panwas Nagari.

Dari 10 indikator TPS Rawan tersebut, 3 Indikator teratas yang diperoleh

dan paling banyak muncul yaitu terkait Pemilih DPTb dalam TPS, Pemilih DPK

dalam TPS dan TPS yang berdekatan dengan lembaga Pendidikan atau

Pesantren.

Proses penentuan TPS yang bersangkutan disebut rawan atau tidak

dilakukan dengan metode 1 atau lebih dari 10 indikator yang muncul

dikategorikan sebagai TPS Rawan. Hal ini dilakukan agar Bawaslu Provinsi

Sumatera Barat dapat melakukan pencegahan dan pengawasan secara

kompehensif terhadap TPS yang diikategorikan rawan walaupun hanya 1

indikator yang muncul.

Dari hasil pemetaan tersebut, Bawaslu Provini Sumatera Barat melakukan

koordinasi dengan Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, Panwas

Nagari dan Pengawas TPS untuk melakukan pencegahan seperti Sosialiasi,

Koordinasi dengan stakeholder terkait dan Pengawasan secara melekat.

b. Perencaan Pengawasan

Dalam hal perencanaan pengawasan yang dilakukan Bawaslu Provinsi

Sumatera Barat sebelum melakukan Pengawasan, supervisi dan Monitoring

dalam pelaksanaan tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara, Bawaslu

Provinsi Sumatera Barat membentuk Tim untuk mengunjungi 19 (Sembilan

Belas) Kabupaten Kota se-Sumatera Barat. Sebelum Tim Bawaslu Provinsi

Sumatera Barat melakukan kunjungan ke 19 Kabupaten Kota, Tim Bawaslu

Povinsi Sumatera Barat melaksanakan Rapat atau Briefing untuk


mempersiapkan strategi dan rencana dalam melakukan pengawasan. Rapat

dipimpin langsung oleh Ketua Bawaslu provinsi Sumatera Barat dan Kepala

Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Barat. Tim dibagi menjadi 10, Dimana

Masing-masing tim tersebut mengunjungi 1 sampai 2 Kabupaten/Kota.

Bawaslu Provinsi Sumatera Barat pun membuat Alat Kerja Pengawasan

(AKP) dan Checklist terkait hal-hal apa saja yang perlu dilakukan pengawasan

dan menjadi concern bagi Bawaslu Provinsi Sumatera Barat agar pelaksanaan

Pemungutan dan penghitungan Suara berjalan sesuai dengan peraturan

yang ada.

Dalam hal persiapan Rekapitulasi di tingkat Kecamatan dan

Kabupaten/Kota, Bawaslu provinsi Sumatera Barat juga membentuuk tim

untuk melaksanakan Supervisi dan Monitoring. Sebelum pelaksanaan

Suupervisi dan Monitoring tersebut, Bawaslu provinsi melakukan Rapat atau

Briefing terkait strategi dan hal-hal penting yang menjadi concern dengan

seluruh jajaran tim yang akan melakukan supervisi dan monitoring.

Pada saat perencanaan persiapan Supervisi dan Monitoring Rekapitulasi

di Tingkat Kabupaten, Bawaslu Provinsi Sumatera Barat melakukan

persiapan yang sama pada saat prencanaan untuk menentukan strategi

teknis dan supervisi dengan berkoordinasi dengan Bawaslu Kabupaten/Kota.

Dan yang berbeda dengan perencanaan sebelumnya yaitu pada tahap

Rekapitulasi ditingkat Provinsi dimana Bawaslu Provinsi Sumatera Barat yang

langsung melaksanakan pengawasan Rapat Pleqo terbuka Rekapitulasi di

tingkat Provinsi dengan tetap menghadirkan Bawaslu kabupaten Kota dalam

hal koordinasi untuk mengawasi seluruh Pembacaan Hasil Perolehan Suara

yang akan dituangkan dalam formulir Model DC.1 KPU.

Proses Perencanaan Pengawasan ditingkt Provinsi ini berbeda dengan

Perencanaan saat akan melakukan supervisi dan monitoring Rekapitulasi

ditingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota. Hal ini dikarenakan sebelum

melakukan pengawasan, Bawaslu Provinsi Sumatera Barat mengadakan


Rapat Koordinasi untuk merangkum seluruh daftar inventarisir masalah

(DIM) yag terdapat di masing-masing Kabupaten/Kota.


a. Pencegahan

Dalam hal pencegahan, Bawaslu Provinsi Sumatera Barat melakukan

kegiatan Sosialisasi terkait tahapan Pemungutan, Penghitungan dan

rekapitulasi Suara Baik dilakukan kepada internal Bawaslu Provinsi Sumatera

Barat, Maupun kepada Tokoh Masyarakat, Organisasi Keagamaan, Pemilih

Pemula, Organisasi Kemahasiswaan dan lain sebagainya agar terciptanya

pengawasan partisipatif.

Selain hal tersebut, Bawaslu Provinsi Sumatera Barat, melakukan Sosialisasi

terkait pentingnya partisipasi masyarakat dalam hal ikut serta menggunakan

hak pilih serta ikut berpartisipasi melakuan pengawasan pada masa tenang

dan hari pelaksanaan Pemilihan Umum (Pengawasan Partisipastif) dengan

mengadakan Patroli pada masa tenang dengan didampingi oleh pihak

kepolisian. Sosialisasi ini dilakukan dengan mengunjungi tempat keramaian

seperti lapau, kedai kopi, tempat berkumpul dan lain sebagainya. Hal ini

bertujuan agar meningkatkan partisipasi masyarakat untuk ikut serta

mengawal serta mengawasi jalanya Pemilihan Umum tahun 2019 berjalan

secara aman dan sesuai peraturan yang berlaku.


Bawaslu Provinsi Sumatera Barat melalukan Pengawasan langsung dengan

metode sampling di TPS seluruh Provinsi Sumatera Barat. Pada saat

mengujungi TPS, Bawaslu Provinsi Sumatera Barat didampingi oleh Bawaslu

Kabupaten/Kota dan Panwaslu Kecamatan.

Pada hari pemungutan dan penghitungan suara, Bawaslu Provinsi

Sumatera Barat datang di tempat TPS sebelum pelaksanaan pencoblosan

dimulai. Hal ini bertujuan untuk memastikan seluruh pihak penyelenggara


seperti KPPS, PTPS, keamanan serta Perlengkapan dan peralatan logistik

Pemlihan Umum sudah lengkap, jumlahnya sesuai dan dapat digunakan.

Pada saat pengawasan Hari Pemungutan dan Penghitungan suara ini,

setiap tim yang sudah ditentukan masing-masing Kabupaten/Kota, membawa

Alat Kerja Pengawasan yang sudah dibuat sebelumnya. Masing-masing tim

tersebut berkoordinasi dengan Panwaslu Kecamatan dan Bawaslu

Kabupaten/Kota untuk mengunjungi TPS yang dimungkinkan memiliki

kerawanan yang tinggi. Hal ini bertujuan agar Bawaslu Provinsi Sumatra Barat

dapat melakukan pengawasan melekat pada TPS-TPS rawan. Kebanyakan dari

TPS-TPS rawan tersebut diakibatkan karena kondisi geografis, dimana TPS

terletak pada daerah perbatasan dimana masyarakat berdekatan dengan

daerah lain yang biasanya diakomodir dan dimobilisasi oleh pihak-pihak

tertentu. Selain itu Faktor Sosial ekonomi menjadi penyebab praktik Politik

Uang terjadi pada hari pencoblosan dengan beragam cara yang dilakukan oleh

pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Seperti Mobilisasi masyarakat

untuk datang ke TPS dengan difasilitasi kendaraan gratis, Pemberian Uang,

Pemberian Sembako, dan Pemberian Barang lainya untuk mempengaruhi

Keputusan dalam melakukan Pemilihan.

Setelah itu pada saat waktu Pencoblosan telah selesai, Petugas KPPS

melakukan Pemungutan dan Penghitungan Suara dengan Dihadiri oleh

Petugas Pengawas TPS, Saksi Peserta Pemilu, Kepolisian dan masyaraat yang

hadir. Proses Penghitungan Suara umumnya berjalan sesuai dengan Peraturan

yang sudah ditetapkan, Hal ini tidak terlepas dari peran Pengawas TPS, Saksi

Peserta Pemilu, kepolisian dan masyakarat yang langsung mengawal dan

mengawasi jalanya proses penghitungan Suara yang dilakukan secara

berurutan mulai dari jenis pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI,

DPD RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

Selanjutnya, Dikarenakan adanya Dinamika dan Permasalahan selama

masa Pemungutan dan Penghitungan suara pada hari Pencoblosan,


mengakibatkan terjadi 101 Pemilihan Suara Ulang (PSU) di 15 Kabupaten Kota

di provinsi Sumatera Barat yang penyebabnya di dominasi karena Pemilih

yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb serta Pemilih yang memiliki KTP

bukan Domisili daerah tersebut namun dimasukan dalam Daftar Pemilih

Khusus yang diberikan hak pilih untuk melakukan pencoblosan.

Adapun Detail dari masing-masing TPS yang melakukan PSU dijelaskan

dalam tabel berikut


Tabel. 33 Daftar TPS yang melaksanakan PSU di Provinsi Sumatera Barat

No Provinsi Kab/Kota Kecamatan/ Distrik Kelurahan/ Desa No TPS

Jenis Pemilihan dan Pengguna Hak Pilih

DPT Total TPS

Total Per Kab/Kota

Jumlah TPS Sesuai SK KPU

1

Sumatera Barat

Bukittinggi Mandiangin Koto selayan

Pulai Anak aia 7

1. PPWP= 85 2. DPR RI= 81 3. DPD RI= 80 4. DPRD PROV= 80

270 1 1 1

2

Solok Selatan

Pauh Duo

Alam Pauh Duo 1 1. PPWP= 80 123 1

14 14

Luak Kapau Alam Pauh Duo 2 1. PPWP= 109 156 1 Luak Kapau Alam Pauh Duo 7 1. PPWP= 189 200 1

koto Parik Gadang Diateh

Pakan Rabaa 8

1. PPWP= 142 2. DPR RI= 135 3. DPD RI= 129 4. DPRD PROV= 138 5. DPRD KAB/KOTA= 141

291 1

Pakan Rabaa Timur 4


258 1

Sangir Lubuk Gadang

13


159 1

9


247 1

27 1. PPWP= 84 2. DPR RI= 84 3. DPD RI= 84

284 1

12 1. PPWP= 104 2. DPR RI= 104

127 1




DPT Total TPS

Total Per Kab/Kota


3. DPD RI= 104 4. DPRD PROV= 104 5. DPRD KAB/KOTA= 104

Lubuk Gadang Selatan

32


205 1

15


219 1

Lubuk Gadang Utara 12 1. PPWP= 114 2. DPR RI= 114 3. DPD RI= 104

183 1

Sungai Pagu

Koto Baru 10

1. PPWP= 212 2. DPR RI= 199 3. DPD RI= 198 4. DPRD PROV= 199 5. DPRD KAB/KOTA= 211

265 1

Pasir Talang 13 1. PPWP= 96 135 1

3 Sijunjung kupitan Padang Sibusuk 14 1. PPWP=160 266 1

5 5

lubuk tarok lubuk nagari 10 1. PPWP=127 275 1 Tanjung Gadang Taratak Baru Utara 2 1. PPWP=123 246 1

Kamang Baru

Tanjuang Kaliang 4

1. PPWP=183 2. DPR RI=175 3. DPD RI=166 4. DPRD PROV=176 5. DPRD KAB/KOTA=183

229 1

Aie Amo 5

1. PPWP=214 2. DPR RI=200 3. DPD RI=182 4. DPRD PROV=199 5. DPRD KAB/KOTA=205

202 1

4 Pasaman Padang Gelugur Bahagia Padang Gelugur 11

1. PPWP= 125 2. DPR RI= 124

229 1 1 1




DPT Total TPS

Total Per Kab/Kota


5

Lima Puluh Kota

Harau Koto Tuo

9 PPWP=57 128 1

6 6

4 PPWP=105 DPD RI=105

185 1

Situjuah Limo Nagari Tungka 5

PPWP=190 DPR RI=176 DPD RI=154 DPRD Prov=172 DPRD Kab=182

275 1

Luak Sungai Kamuyang 14 PPWP=103 180 1

Gunuang Omeh Koto Tinggi 17

PPWP=189 DPR RI=187 DPD RI=182 DPRD Prov=187 DPRD Kab=189

277 1

Guguak Guguak VII Koto 41

PPWP=106 DPR RI=107 DPD RI=107 DPRD Prov=107

163 1

6

Padang

Nanggalo

Kurao Pagang

18 142 1

53 46

20 TIDAK PSU

1

26 217 1 29 275 1

Surau Gadang 42 258 1 43 166 1 Kampung Olo 7 169 1 Tabing Banda Gadang 3 177 1

Lubuk Kilangan

Padang Basi

3 175 1 5 289 1 14 178 1 19 273 1

Banda Buek

1 292 1

4 TIDAK PSU

1

8 252 1




DPT Total TPS

Total Per Kab/Kota


14 258 1 18 267 1 20 242 1 22 233 1 23 232 1 26 295 1 28 286 1 30 171 1 31 283 1 33 155 1

37 TIDAK PSU

1

Batu Gadang

3 201 1 8 297 1 10 290 1 13 288 1

14 TIDAK PSU

1

15 290 1 16 289 1 20 276 1 21 243 1

Tarantang 3 265 1

Indarung 16 218 1 26 172 1

Baringin 1 TIDAK PSU

1

Koto Lalang 3 261 1

Kuranji

Sungai Sapih 33 281 1 Gunung Sarik 36 298 1 Kuranji 37 272 1

Padang Timur Kubu Dalam Parak Karakah

17 270 1 38 168 1 4 276 1




DPT Total TPS

Total Per Kab/Kota


7 273 1

Parak Gadang Timur 8 203 1

Koto tangah Dadok Tunggul Hitam 18 273 1 Bungo Pasang 37 186 1

Lubuk begalung

Pagambiran ampalu nan XX 29 TIDAK PSU

1

Koto baru nan XX 19 TIDAK PSU

1

Parak laweh pulau aia nan XX

21 183 1

2

Agam

Tanjung Raya Tanjung Sani 12 1. PPWP= 160 202 1

10 10

Tanjung Mutiara TIKU UTARA 17 1. PPWP= 94 2. DPR RI= 94 3. DPD RI=91

132 1

Lubuk Basung

Lubuk basung 91 1. PPWP= 29 2. DPR RI= 29 3. DPD RI=26

75 1

Manggopoh 40

1. PPWP= 125 2. DPR RI= 122 3. DPD RI=105 4. DPRD PROV=124

213 1

Ampek Nagari

Bawan

20


175 1

26 1. PPWP= 139 178 1

5


174 1

Nagari Batu Kambiang 1 1. PPWP= 159 2. DPR RI= 158 3. DPD RI=147

207 1

Palembayan Salareh aia 22 1. PPWP= 101 202 1

Malalak Malalak Utara 2 1. PPWP= 94 178 1




DPT Total TPS

Total Per Kab/Kota


2. DPR RI= 86 3. DPD RI=90 4. DPRD PROV=83 5. DPRD KAB/KOTA=88

8 Payakumbuh Payakumbuh Utara Balai Tongah Koto 4 1. PPWP=174 273 1 1 1

9

Kepulauan Mentawai

Pagai Utara Saumanganya 6

1. PPWP 2. DPR RI 3. DPD RI 4. DPRD PROV 5. DPRD KAB/KOTA

79 1

2 2

Sipora selatan Mara 2

1. PPWP 2. DPR RI 3. DPD RI 4. DPRD PROV 5. DPRD KAB/KOTA

174 1

10 Sawahlunto Silungkang Muaro kalaban 11 1. PPWP= 97 237 1 1 1

11 Kota Solok Lubuk Sikarah Simpang Rumbio 15 1. PPWP =189 289 1 1 1

12 Padang Pariaman

Nan Sabaris Kurai Taji 22 1. PPWP =119 202 1 1 1

13 Tanah Datar Batipuh Tanjung Barulak 7 1. PPWP=153 298 1 1 1

14

Pasaman Barat

Pasaman

Lingkuang Aua

16 1. PPWP=109 248 1

9 9

31

1. PPWP=189 2. DPR RI=185 3. DPD RI= 175 4. DPRD PROV= 186 5. DPRD KAB/KOTA=

275 1

Aia Gadang 16


290 1

Aua Kuniang 50 1. PPWP= 175 2. DPR RI= 168

255 1

Ranah Batahan Batahan

5 PPWP= 85 122 1 31 PPWP= 192 240 1




DPT Total TPS

Total Per Kab/Kota


Lembah Melintang Ujung Gading

9 1. PPWP= 106 2. DPR RI= 106

181 1

75 1. PPWP= 160 259 1 130 1. PPWP= 85 134 1

15 Kab.Solok

X Koto Singkarak Saning Bakar 3 PPWP dan DPR RI 189 1 1 1 Lembang Jaya Koto Laweh 7 PPWP=130 263 1 1 1

JUMLAH 22579 108 108 101



Dari tabel diatas diketahui bahwa Pemilihan Suara Ulang (PSU) di

Provinsi Sumatera Barat terjadi paling banyak di Kota Padang, yaitu 46

TPS yang tersebar di 6 Kecamatan dan 20 Kelurahan/Desa/Nagari.

Adapun jenis Pemilihan Suara Ulang (PSU) yang disusun berdasarkan

jenis pemilihan di 15 Kabupaten seluruh Provinsi Sumatera Barat

dijelaskan dalam Tabel berikut:

Tabel. 34 Jenis Pemilihan Suara Ulang (PSU) yang disusun berdasarkan jenis pemilihan di 15 Kabupaten seluruh Provinsi Sumatera Barat

NO Jenis Pemilihan Jumlah TPS

1 Presiden dan Wakil Presiden 32

2 Presiden dan wakil Presiden DPR RI

4

3 Presiden dan Wakil Presiden DPR RI DPD RI

13

4

Presiden dan Wakil Presiden DPR RI DPD RI DPRD Provinsi

16

5

Presiden dan Wakil presiden DPR RI DPD RI DPRD Provinsi DPRD Kabupaten/Kota

33

6 Presiden dan Wakil Presiden DPD RI

2

7

DPR RI DPD RI DPRD Provinsi DPRD Kabupaten/Kota

1

JUMLAH TOTAL TPS 101

Dari tabel diatas dapat dieketahui bahwa Pemilihan Suara Ulang

(PSU) pada Pemilu Tahun 2019 di provinsi Sumatera barat paling banyak

dilakukan pada ke 5 (lima) jenis Suara yaitu: 1. Presiden dan wakil

presiden; 2. DPR RI; 3. DPD RI; 4. DPRD Provinsi; 5. DPRD


Kabupaten/Kota. Dan untuk jenis pemilihan PSU yang paling sedikit

dilakukan adalah 1. DPR RI; 2. DPD RI; 3. DPRD Provinsi dan 4. DPRD

Kabupaten/Kota.Hal tersebut dikarenakan, penyebab dari Pelaksanaan

Pemilihan Suara Ulang (PSU) didominasi karena banyaknya Pemilih DPK

yang memang tidak memiliki KTP Domisili TPS tempat pemilih tersebut

melakukan pencoblosan.

Pada tahap rekapitulasi Suara ditingkat Kecamatan. Proses

Rekapitulasi masing-masing kecamatan dilaksanakan dengan cara yang

berbeda, diketahui terdapat kecamatan yang melakukan rekapitulasi

dalam 1 panel, ada yang melakuan secara pararel dengan 2 Panel atau

lebih. Hal ini dilakukan bertujuan untuk efisiensi waktu dikarenakan

terbatasnya waktu yang disediakan oleh penyelenggara Pemilu tahun

2019.

Pada Tahap Rekapitulasi di tingkat Kecamatan, Bawaslu Provinsi

Sumatera Barat berkoordinasi dengan Bawaslu Kabupaten Kota untuk

mengunjungi beberapa kecamatan di seluruh Provinsi Sumatera Barat.

pada saat Bawaslu provinsi Sumatera Barat mengunjungi tempat

rekapitulasi di tingkat kecamatan, mayoritas atau kebanyakan tempat

rekapitulasi tersebut dilakukan di kantor Kecamatan masing-masing.

Penghitungan atau rekapitulasi Suara dilakukan sesuai dengan urutan

Nagari, desa atau kelurahan terlebih dahulu untuk direkap dan

menghasilkan form model DAA1 dan Rekapitulasi Suara ditingkat

Kecamatan yang menghasilkan Form model DA1.

Pada Saat rekapitulasi Suara ditingkat Kecamatan ini tidak terdapat

signfikan issue yang ditemukan oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Barat,

hanya beberapa Saksi Parpol yang mengajukan keberatan dikarenakan

terdapat selisih antara C1 sertifikat yang dimiliki oleh saksi Peserta

Pemilu dan Suara yang disampaikan oleh PPK pada Pleno Tingkat

Kecamatan. Namun hal ini telah selesai dengan membuka Kotak Suara


untuk mencocokan dengan C1 Plano. Adapun hasil berupa DAA1 an DA1

terlampir dalam Laporan Akhir Pengawasan ini.

Kegiatan Pengawasan rekapitulasi suara di Tingkat Kabupaten/Kota

sifatnya hanya melakukan supervisi dan monitoring. Dimana Bawaslu

Provinsi Sumatera Barat berkoordinasi dengan masing-masing Bawaslu

kabupaten/Kota.

Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di

Tingkat Provinsi Sumatera Barat dilakukan pada tanggal 8-12 Mei 2019

untuk 19 Kabupaten/Kota di Sumatera Barat.

Rapat pleno terbuka rekapitulasi penghitungan perolehan suara

pemilu 2019 diwarnai banyaknya interupsi dari saksi peserta pemilu dan

Bawaslu Provinsi Sumatera Barat. Saat membacakan hasil rekapitulasi

banyak data yang tidak sesuai dan tidak sinkron yang disampaikan oleh

KPU Kabupaten/Kota. Bawaslu Provinsi Sumatera Barat sempat

memberikan rekomendasi kepada KPU Provinsi Sumatera Barat untuk

menunda rekapitulasi yang dilakukan untuk Kabupaten/Kota yang

datanya bermasalah, hal tersebut dilakukan karena terdapat data

Pemilih, yang tidak sinkron dan disaat rapat pleno KPU Kabupaten/Kota

tidak bisa menjelaskan secara detail mengenai kesalahan data dan

daerah mana saja yang datanya diperbaiki tersebut. Bawaslu Provinsi

Sumatera Barat juga merekomendasikan agar KPU Kabupaten/Kota

memperbaiki terlebih dahulu administrasinya serta melakukan

koordinasi dengan Bawaslu Kabupaten/Kota agar mencocokan data

pada setiap tingkatan.

Dalam pelaksanaan Pengawasan Rekapitulasi Penghitungan Hasil

Perolehan Suara Pemilu Tahun 2019 Tingkat Provinsi Sumatera Barat,

terdapat perbedaan data dan data tidak sinkron yang disampaikan oleh

KPU Kabupaten/Kota. Rapat pleno sempat beberapa kali ditunda dan

KPU Kabupaten/Kota diberikan kesempatan untuk memperbaiki data

dan berkoordinasi dengan Bawaslu terlebih dahulu. Terhadap perbaikan


data yang dilakukan oleh KPU yang sebelumnya sudah melakukan

koordinasi dengan Bawaslu, direnvoi oleh KPU dan saksi peserta pemilu

serta disetujui. Perbaikan data yang dilakukan tersebut tidak

mempengaruhi perolehan hasil suara peserta pemilu. Kesalahan data

mayoritas terjadi karena kesalahan input yang dilakukan pada proses

rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkatan sebelumnya.

Dalam Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Pemilu

Tahun 2019 Tingkat Provinsi Sumatera Barat, persoalan yang terjadi

pada saat Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara di tingkat

kabupaten/kota juga dibahas dikarenakan KPU Kabupaten/kota tidak

bisa menyelesaikan persoalan tersebut pada tahapan rekapitulasi

tingkat kabupaten/kota masing-masing. Hal tersebut dikarenakan KPU

tingkat bawah hanya mempersilahkan keberatan saksi parpol melalui

form berita acara keberatan dan tidak menyelesaikan sejak awal pada

tahapan rekapitulasi sebelumnya dan masalah-masalah tersebut harus

diselesaikan di tingkat rekapitulasi penghitungan perolehan suara

tingkat Provinsi.

3. Hasil-Hasil Pengawasan

a. Temuan

Dari Hasil Pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi

Sumatera Barat bersama dengan Bawaslu Kabupaten/Kota dan

Panwaslu Kecamatan, terdapat beberapa Kejadian Khusus yang telah

dirangkum oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Barat yang terjadi di 19

(Sembilan Belas) Kabupaten/Kota diantaranya :

1) Kotak Suara Tidak Tersegel

2) Prose Penghitungan Suara Tidak Menggunakan C1 Plano

3) Pemilihan Suara Ulang

4) tertukarnya C1 Plano antar Daerah Pemilihan (DAPIL)


5) Tidak Terdapat C1 Plano dikarenakan tidak adanyya Stock dari

KPU

6) Pelanggaran Administrasi seperti Petugas KPPS tidak

menginstruksikan pengisian Form Model C7 sehingga tidak

diketahui kecocokan antara jumlah suara yang sah dan jumlah

Pemilih yang hadir.

7) Pemilih salah memasukan Suat Suara ke Kotak Suara sesuai

dengan masing-masing jenis Pemilihan.

8) Saksi Peserta Pemilihan Umum datang Terlambat Ke TPS

9) Terdapat Pemilih Yang Beum memiliki hak pilih namun datang ke

TPS untuk melakukan pencoblosan.

10) Terdapat kelebihan Jumlah Surat Suara Lebih sebelum

Pelaksanaan Pemilihan Umum untuk selanjutnya dilakukan

Pemusnahan dengan cara dilakukan Pembakaran pada Surat

Suara yang berlebih.

11) Pemilih Daftar Pemilih Khusus (DPK) Kekurangan Surat Suara

12) Surat Suara Rusak / Basah dikarenakan terkena air / Minuman

13) C1 Plano tidak ada sehingga mengakibatkan keterlambatan pada

proses penghitungan Suara.

14) Pemilih melakukan 2 kali pemilihan

15) Diketahui terdapat Pembagian Jilbab beserta Kartu Nama 3 Caleg

DPRD Kab.Agam Dapil 3 Partai PKS

16) Terdapat 1 Buah Surat Suara Jenis PPWP sudah Tercoblos

17) Keributan antara pemilih dan petugas KPPS

18) Tertinggalnya Surat Suara di Kantor KPU pada saat Hari

Pelaksanaan Pemilihan Umum

19) Kehadiran Caleg di TPS yang Bukan Tempat DPT nya terdaftar

20) Terdapat Surat Suara DPRD Provinsi di Kotak Suara Presiden

21) Terdapat pemilih TPS 14 yang salah mencoblos di TPS 13 Kel

22) Praktik Politik Uang Kepada Pemilih Pemula


23) Terjadi peristiwa perkelahian Antara Ketua KPPS dan Pemilih

24) Surat Suara Presiden tidak ada dalam Kotak Suara dan Surat

Suara antar dapil tertukar

25) Surat Suara Rusak terkena Air Hujan

Pada tahap selanjutnya, yaitu Hasil Pengawasan melalui Supervisi

di tingkat kecamatan dan Kabupaten/Kota, Bawaslu provinsi

Sumatera Barat memiliki beberapa catatan serta kejadian khusus

yang telah dirangkum, diantaranya terdapat keberatan-keberatan

yang disampaikan oleh Saksi Peserta Pemilu dimana mayoritas

keberatan yang diajukan berupa selisihnya data pemilih dan selisih

data hasil penghitungan suara yang dibacakan oleh PPK di

rekapitulasi tingkat kecamatan, seta oleh KPU Kabupaten/Kota

untuk rekapitulasi di Tingkat Kabupaten/Kota.

Dari seluruh keberatan-keberatan yang disampaikan oleh Saksi

Peserta Pemilu Tahun 2019 ini, Hampir Seluruhnya telah selesai baik

ditingkat kecamatan maupun di tingkat Kabuapten/Kota. Hal ini

dilakukan dengan ada yang menghadirkan Ketua KPPS, Pengawas

TPS serta membuka Kotak Suara untuk mencocokan dengan C1

Plano yang disaksikan oleh seluruh elemen baik masyarakat, Saksi

Peserta Pemilu, penyelenggara Teknis Pemilu dan Pengawas

Pemilihan Umum di masing-masing tingkatan.

b. Penanganan Pelanggaran dan Tindak Lanjut Rekomendasi

Atas Hasil pengawasan berupa temuan yang telah dilakukan oleh

Bawaslu Provinsi Sumatera Barat, beberapa pelanggaran pidana

seperti praktik money politic, Menghalangi Pemilih tidak dapat

menggunakan hak pilihnya, Sudah diteruskan ke Divisi Penanganan

Pelangaran untuk selanjutnya dilakukan investigasi bersama ihak

Kepolisian.


Selain hal itu, Terdapat beberapa rekomendasi yang dikeluarkan

oleh Bawaslu melalui Panwaslu kecamatan untuk dilaksanakananya

Pemilihan Suara Ulang (PSU) dikarenakan beberapa penyebab

sehingga harus dilakukan pemungutan suara ulang. Atas rekomendasi

tersebut, pihak PPK merespond baik atas hal tersebut, dimana pada

kahirnya terdapat 101 TPS yang menjalankan PSU di Sumatera Barat

dimana yang menjadi penyeabnya adalah terdapat Pemilih yang dari

luar domisili dapat melakukan pencoblosan walaupun belum memiliki

form Model A5.


Dinamika yang terjadi saat tahapan ini umumnya dikarenakan Proses

Pemilu serentak yang banyak menguras tenaga baik penyelenggara Pemilu

maupun masyarakat yang memiliki hak pilih, hal ini jelas menjadikan

masyarakat bingung untuk menentukan hak pilih dengan banyaknya surat

suara sesuai jenis pemilihanya. Dinamika dan persepsi yang terjadi di

masyarakat menghasilkan bahwa Pemilu Tahun 2019 tersebut seolah

hanya Pembahasan serta kontestasi Politik antara dua Kubu yaitu Pasangan

Calon Presiden dan Wakil Presiden No Urut 01 dan Pasangan Calon

Presiden dan Wakil Presiden No Urut 02. Padahal ada aspek penting untuk

menentukan jalanya roda pemerintahan kedepan untuk memilih lembaga

legislatif yaitu Calon Anggota Dewan baik di Pusat maupun di daerah.

Permasalahan yang terjadi pada saat tahapan Pemungutan,

Penghitungan dan rekapitulasi Suara umunya dikarenakan kurang siapnya

penyelenggara khususnya KPU untuk memenuhi kebutuhan Logistik untuk

mengakomodir seuruh hak pilih masyaraat yang sudah mempunyai hak

pilih. Selain itu kendala lainya adalah banyaknya jenis pemilihan

mengakibatkan proses penghitungan suara berjalan sampai malam bahkan

besok harinya. Hal ini jelas menguras tenaga seluruh pihak baik


penyelenggara teknis seperti KPU maupun Bawaslu sebagai Pengawas

pemilihan umum maupun masyarakat yang telah memiliki hak pilih.

Selain Permasalahan Logistik, Bawaslu sebagai Pengawas Pemilihan

Umum, dimana terdapat Pengawas TPS yang mengawal dan mengawasi

jalanya Proses Pemungutan dn Penghitungan Suara, masih ditemukanya

ketidakpahaman Pengawas TPS terkait Peraturan serta tata cara Pemilihan

Umum. Hal ini harus menjadi concern kita semua, karena hal ini penting,

sebagai pengawas TPS harus memahami seluruh regulasi, aturan tata cara

dan Hal-hal lain terkait kepemiluan agar Pengawas TPS dapat bekerja

sesuai dengan marwah dan cita-cita demokrasi.


Pada Tahapan Pemungutan, Penghitungan dan Rekaptulasi Suara ditiap

tingkatan ini perlu adanya perbaikan di tiap tahapanya, seperti kurangnya

pemahaman dari Anggota KPPS, Pengawas TPS, Sumber Daya Manusia

Secara keseluruhan khusunya Di Lembaga Badan Pengawas Pemilihan

Umum agar menghasilkan Pemilihan Umum yang berkeadilan,

Berintegritas dan Berkualitas yang dampaknya akan dirasakan langsung

oleh masyarakat luas.

Selain itu, Proses berlangsungnya Tahapan mulai dari pencoblosan,

Pemungutan dan Penghitungan suara perlu dikaji lebih mendalam agar

Jangka Waktu mulai dari TPS dibuka sampai dengan Kotak Suara dikirim ke

Kecamatan tidak memakan waktu yang sangat lama sehingga

menghabiskan banyak energi bagi penyelenggara Pemilu, Saksi Peserta

Pemilu dan Pengawas TPS.

Masalah Daftar Pemilih jug menjadi hal yang banyak di keluhkan oleh

masyarakat, Banyak ditemukanya Masyarakat yang mempunyai hak pilih

namun belum terdaftar dalam DPT. Khusus untuk DPTb agar lebh

dipermudah proses pendaftaran atau mutasi/ pindah memilih. Di era

Digitaisasi atau Online, Masyarakat harusnya lebih dipermudah melakukan


pindah memilih melalui platform atau media online agar partisipasi

masyarakat untuk memilih dapat terus meningkat dari pemilu ke pemilu

selanjutnya.

Kurangnya koordinasi KPU Kabupaten/Kota dengan Bawaslu membuat

proses rekapitulasi menjadi lebih lama karena banyaknya koreksi atau

perubahan data yang disampaikan dalam proses rekapitulasi tingkat

Kabupaten/Kota ataupun rekapitulasi tingkat provinsi Sumatera Barat.

Adapun penyelenggara Pemilu dibawah tidak maksimal sehingga

permasalahan ditingkat bawah dilimpahkan ke tingkat provinsi. Seharusnya

penyelenggara pemilu mengetahui legalitas hukum dan prosedur dengan

baik pada rapat pleno rekapitulasi suara secara bertahap, sehingga apabila

ada permasalahan yang belum diselesaikan untuk ditingkatan dibawah

tidak dibawa ke tingkat provinsi.

H. PELAKSANAAN NON TAHAPAN PENGAWASAN ASN

Salah satu poin penting yang diatur dalam UU Pemilihan Umum yang patut

di cermati adalah terkait dengan netralitas Aparatur Sipil Negara atau ASN.

Dalam UU Pemilu Tahun 2017, pengaturan tentang netralitas ASN diatur

dalam Pasal 280 ayat (2) dan ayat (3) di mana ASN dilarang ikut serta dalam

pelaksanaan dan kegiatan kampanye Pemilu.

Sebagai abdi negara yang ditugaskan untuk melayani masyarakat secara

profesional, maka netralitas ASN dalam perhelatan Pemilu Serentak 2019 ini

menjadi penting untuk diperhatikan dan semestinya menjadi pusat perhatian

pemerintah serta masyarakat.


Pelaksanaan Pengawasan terkait Netralitas ASN merujuk pada landasan

hukum Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik

IndonesiaNomor 6 Tahun 2018Tentang Pengawasan Netralitas Pegawai


AparaturSipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia,Dan Anggota

Kepolisian Negara Republik Indonesia

a. Kerawanan-Kerawanan dan IKP

Tabel. 35 Dimensi dan Subdimensi Pelaksanaan Netralitas ASN


Konteks Sosial Politik

Otoritas Penyelenggara

Pemilu

Netralitas penyelenggara Pemilu

Keberpihakan Penyelenggara

Kasus Hukum penyelenggara


Potensi kerawanan netralitas ASN dalam Pemilu 2019 dikorelasikan

dengan Indeks Kerawanan Pemilu 2019 pada sub dimensi pengawasan

Pemilu untuk Provinsi Sumatera Barat berada pada tingkat kerawanan

sedang dengan indeks 46,10, sebagai berikut :

1. ASN terlibat dalam politik praktis;

2. ASN terlibat dalam kampanye Pemilu 2019;

Adapun Pihak-pihak yang dilarang dalam kampanye sesuai UU No 7 Tahun

2017 diantaranya :

(Sumber data: UU No 7 Tahun 2017)



Bawaslu Provinsi Sumatera Barat sangat concern atas Netralitas ASN

dalam Pemilihan umum Tahun 2019, hal ini penting dikarenakan asas

netralitas dari Aparatur Sipil Negara termasuk Kepolisian dan TNI akan

berdampak pada pelaksanaan tahapan Pemilihan Umum tahun 2019 yang

jujur dan berkeadilan. Dalam hal ini Bawaslu Provinsi Sumatera Barat

melakukan suatu perencanaan terkait implementasi netralitas ASN.

Bawaslu provinsi Sumatera Barat berkoordinasi dengan beberapa

stakeholder terkait seperti Kepolisian, TNI, Pemerintah daerah Provinsi dan

Pemerintah daerah Kabupaten/Kota untuk mengadakan acara Rapat

koordinasi terkait netralitas ASN.


a. Pencegahan

Kegiatan Rapat Koordinasi yang diinisiasi oleh Bawaslu Provinsi

Sumatera Barat ini, sebagai salah satu bentuk pencegahan yang

dilakukan terkait netraitas ASN. Bawaslu provinsi Sumatera Barat

melibatkan beberapa stakeholder terkait seperti Kepolisian, TNI,

Pemerintah Daerah baik Provinsi Sumatera Barat maupun

kabupaten/Kota seluruh Sumatera Barat. Selain kegiatan tersebut,

Bawaslu Provinsi Sumatera Barat berkoordinasi dengan Bawaslu

Kabupaten kota untuk memetakan daerah mana saja yang rawan akan

tindakan ketidaknetralan ASN khususnya Kepala Daerah yang dinilai

berpihak ke salah satu calon.


Kegiatan Pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi

Sumatera Barat terkait netralitas ASN yaitu berupa tindakan

pencegahan dengan mengadakan kegiatan raat koordinasi dengan

Beberapa Stakeholder terkait. Kegiatan tersebut bertujuan untuk


meningkatkan kepemahaman terkait pentingnya netralitas ASN

termasuk di jajaran TNI dan Polri agar Pemilu Tahun 2019 tersebut

berjalan secara jujur adil dan berintegritas.

Stigma negatif dari masyarakat terkait Netralitas ASN menjadikan

Bawaslu sebagai lembaga utama yang mengawasi jalanya pemilu

khususnya pada tahapan kampanye, menjadikan tantangan sendiri.

Banyaknya jumlah ASN di Provinsi Sumatera Barat, menjadikan

Bawaslu Provinsi Sumatera Barat tidak dapat bergerak sendiri dalam

mengawasi ASN, harus ada keterlibatan baik masyarakat, Pemerintah

TNI dan Pori untuk mengawal agar para ASN tersebut dapat bersikap

Netral. Selain Kegiatan acara Rapat Koodinasi, Bawaslu provinsi

Sumatera Barat juga berkoordinasi dengan Bawaslu Kabupaten/Kota,

Panwaslu Kecamatan pada masa Tahapan kampanye. Karena pada

momentum ini banyak Kepala daerah serta Aparatur Pemerintah yang

ikut berkontribusi mengkampanyekan salah satu pasangan calon.

Adapun Tugas dan Wewenang Bawaslu Provinsi Sumatera Barat

dalam Hal Netralitas ASN, TNI dan Polri digambarkan dalam Gambar

dibawah ini :

(Sumber data: Materi Rakornas Bawaslu RI)


3. Hasil Hasil Pengawasan

a. Temuan

Ditemukan adanya Dugaan Pelanggaran Kepala Daerah yang hadir

tanpa cuti di Kampanye Pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil

Presiden No Urut 01 Bapak Ir. H. Joko Widodo – Prof. DR. (H.C) Ma’ruf

Amin. Terdapat 6 (enam) Kepala daerah yang diduga melakukan

pelanggaran menghadiri Kampanye Pasangan Calon Presiden dan

Calon Wakil Presiden No Urut 01 Bapak Ir. H. Joko Widodo – Prof. DR.

(H.C) Ma’ruf Amin diantaranya :

1) Kortanius Sabeleake – Bupati Kepulauan Mentawai

2) Yusuf Lubis – Bupati Pasaman

3) Zuldafri Darma – Wakil Bupati Tanah Datar

b. Tindak Lanjut dan Rekomendasi

Dari Hasil Temuan tersebut, Ditindaklanjuti dan diteruskan ke

Penindakan Pelanggaran dan diteruskan untuk dilakukan Penyidikan

oleh pihak Kepolisian.


Netralitas ASN selama atau dalam masa pelaksanaan Pemilihan Umum

tahun 2019 menjadi persoalan penting dan harus dijaga. Hal ini

dimaksudkan agar pelayanan tetap berjalan secara obyektif, tidak berpihak

kepada salah satu kalangan/kelompok atau partai politik tertentu yang

terlibat dalam Pemilu Tahun 2019.

Netralitas ASN juga akan mencegah penyalahgunaan kewenangan,

misalnya saja pada masa kampanye dalam bentuk atau forum apapun

menggunakan anggaran serta fasilitas milik negara lainnya seperti: rumah

dinas, mobil dinas, gedung-gedung pemerintah bagi kalangan tertentu yang

sedang "bertarung" dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.


Hal yang paling rawan dan hampir tidak kasat mata adalah kemungkinan

berlangsungnya "politik transaksional" antara aktor politik praktis sebagai

kandidat Calon Legislatif dengan para birokrat (ASN) di daerah. Walaupun

dalam ketentuannya disebutkan netral, bukan tidak mungkin dengan

harapan atau iming-iming jabatan eselon (bilamana nanti terpilih) perlu

diwaspadai/mendapat perhatian semua pihak. Pengawasan terhadap

masalah yang satu ini haruslah jeli mengingat kecenderungan permainan

politik praktis yang terjadi selama ini demikian adanya.

5. Evaluasi

Dalam rangka menjaga netralitas ASN ini maka tidak ada salahnya

imbauan atas dasar aturan formal menjadi penting ditujukan kepada

gubernur, bupati/walikota di Sumatera Barat untuk diteruskan kepada

bawahannya agar semua jajaran ASN (secara individu maupun

institusional) tetap menjaga sikap netralnya dalam Pemilu dan Pilkada

selanjutnya.

I. PELAKSANAAN NON TAHAPAN PENGAWASAN POLITIK UANG


Pelaksanaan Pengawasan Politik uang merujuk pada landasan hukum

berikut:

- Pasal 278 dan Pasal 523 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang

Pemilihan Umum.

- Peraturan Badan Pengawas Pemilihan UmumRepublik IndonesiaNomor

33 Tahun 2018TentangPerubahan Atas Peraturan Badan Pengawas

Pemilihan UmumNomor 28 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Kampanye

PemilihanUmum.



Adapun Kerawanan yang dikutip dari Buku “Indeks Kerawanan Pemilu

tahun 2019” memiliki dimensi dan subdimensi sebagai berikut :

Tabel. 36 Kerawanan dalam Dimensi dan Subdimensi pada Buku “Indeks Kerawanan

Pemilu Tahun 2019”


Konteks Sosial Politik Relasi kuasa di tingkat lokal (aktor politi lokal)

Budaya politik partisipatif

Mobilisasi dengan politik uang


Kampanye Pelaksanaan kampanye

Praktik politik uang



Bawaslu provinsi Sumatera Barat melakukan Perencanaan

Pengawasan terkait Praktik Politik uang berupa :

Tabel. 37 Perencanaan Pengawasan terkait Praktik Politik uang

Focus Pengawasan Strategi Pengawasan Kegiatan Pengawasan

- Partai Politik dan

Peserta Pemilu 2019

- Masa tenang Pemilu

tahun 2019

- Pengawasan

Langsung

Deklarasi Anti Politik Uang,

Hoaks Dan Politisasi Sara


(Sumber data: Perencanaan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat)


a. Pencegahan

Pada tahap pencegahan terkait praktik politik uang, Bawaslu

Provinsi Sumatera Barat meakukan beberapa kegiatan Sosialisasi. Hal

ini penting sebagai bentuk tanggun jawab Badan pengawas Pemilu


untuk meningkatkan kesadaran atas bahayanya dampak dari praktik

politik uang bagi masyarakat.

Pada dasarnya, Bawaslu provinsi Sumatera Barat selalu

menyampaikan dampak negatif dari praktik politik uang disetiap

kegiatan yang dilakukan baik bersama internal Bawaslu maupun

bersama Kelompok atau orgnisai masyarakat seperti Kelompok Agama,

Organisasi Kemahasiswaan, Tokoh Masyarakat, Pemilih Pemula dan

lain sebagainya.

Adapun kegiatan yang diadakan oleh Bawaslu Provinsi Sumatera

Barat terkait Anti Politik Uang yaitu :

“Deklarasi Anti Politik Uang, Hoaks Dan Politisasi Sara Pemilihan

Umum Tahun 2019” yang diselenggarakan di Hotel Basko Kota

Padang Pada tanggal 29 September 2019. Dengan daftar peserta

yang hadir sebagai berikut :

Tabel. 38 Deklarasi Anti Politik Uang, Hoaks Dan Politisasi Sara Pemilihan Umum Tahun

2019

NO DAFTAR PESERTA YANG HADIR

1 Ketua Dan Sekretaris Partai Politik (32 Orang)

2 Calon Anggota DPD Provinsi Sumatera Barat (23 orang)

3 KPU Provinsi Sumatera Barat (1 Orang)

4 Kesbangpol (1 Orang)

5 KPID (1 Orang)

6 KI (1 Orang)

7 PRAMUKA 1 ORANG

8 Muhammadiah = 1 orang

9 KNPI = 1 orang

10 PMII = 1 orang

11 Nahdatul Ulama = 1 orang

12 HMI = 1 orang

13 PEMUDA ANSOR = 1 orang

14 MUI = 1 orang

15 LKAAM = 1 orang

16 Bundo Kanduang = 1 orang

17 Koalisi Perempuan Indonesia = 1 orang


NO DAFTAR PESERTA YANG HADIR

18 GMNI = 1 orang

19 Pemuda Pancasila = 1 orang

20 IMM = 1 orang

(Sumber data: Kegiatan Deklarasi Anti Politik Uang, Hoaks Dan Politisasi Sara Pemilihan Umum Tahun 2019 )


Dalam rangka menghadapi masa tenang Pemilihan Legislatif (Pileg)

dan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) serentak tanggal

17 April 2019, Badan Pengawas Pemilihan Umum melakukan Apel

Patroli Anti Politik uang sebagai kegiatan persiapan Patroli masa

tenang yang rentan akan tindakan praktik politik uang.

Adapun pihak lain yang terllibat dalam pelaksanaan Patroli Anti

politik Uang diantaranya Pihak kepolisian, TNI, Satpol PP, Kepala

Daerah, Sekda Kabupaten/Kota dan pihak terkait lainya yang memiliki

visi dan misi sama untuk mencegah praktik politik uang semakin

meningkat di daerah-daerah seluruh Sumatera Barat.

Adapun yang menjadi fokus pengawasan Bawaslu provinsi

Sumatera Barat yaitu Penertiban Alat peraga Kampanye, Identifikasi

kebutuhan dan ketercukupan logistik di masing-masing

Kabupaten/Kota dan melakukan Patroli keliling pada malam hari

sebagai kegiatan sosialisasi serta pengawasan ke tempat-tempat

rawan praktik politik uang.

Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD

Kab./Kota, Presiden dan Wakil Presiden; Bawaslu Provinsi Sumatera

Barat membentuk tim pengawasan anti politik uang. Tugastim adalah :

1) Melakukan publikasi hasil pemetaan TPS rawan di wilayah

Provinsi Sumatera Barat

2) Melakukan sosialisasi tentang patroli pengawasan anti politik

uang Pemilu 2019 di Provinsi Sumtera Barat;


3) Melakukan monitoring keliling diseluruh wilayah Provinsi

Sumatera Barat;

4) Melakukan publikasi kegiatan patroli pengawasan anti politik

uang Pemilu 2019 di Provinsi Sumatera Barat;

5) Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan patroli pengawasan

anti politik uang Pemilu 2019 di Provinsi Sumatera Barat;

3. Hasil-hasil Pengawasan

a. Temuan

Terkait temuan praktik politik uang, Bawaslu provinsi Sumatera Barat

Melakukan kegiatan Patroli Anti politik Uang bersama Bawaslu

Kabupaten/Kota serta jajaran Panwaslu Kecamatan yang dilakukan

pada masa tenang.

Adapun hasil Temuan tersebut diantaranya :

Tabel. 39

Temuan Praktik Politik Uang

No Tempat Kejadian Keterangan

1 Nagari Kapau, Kecamatan Tilatang Kamang, Kabupaten Agam

Diduga telah terjadi pembagian jilbab beserta 3 buah kartu nama di Nagari Kapau, Kecamatan Tilatang Kamang yang dilakukan oleh Salah Satu Caleg DPRD Kab. Agam Dapil 3 dari PKS. Kejadian diketahui oleh PTPS. Disampaikan kepada Panwascam melalui Panwaslu Nagari. Telah Diperoleh barang bukti berupa 2 helai jilbab beserta kartu nama salah satu caleg DPRD Kab. Agam dari partai PKS.

2 Jl.Ak.Gani, Gurun Bagan, Kelurahan VI Suku, Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok.

Bawaslu Kota Solok melakukan patroli pengawasan anti politik uang, kemudian diketahui terdapat masyarakat yang menghubungi ketua Bawaslu Kota solok, bahwa ada caleg yang membagi bagikan uang kepada pemilih pemula. Kemudian ketua Bawaslu Kota Solok langsung menuju rumah masyarakat tersebut, dan langsung meminta keterangan dari pemilih pemula yang menerima uang tersebut.

- Penerima uang mengakui bahwa uang tersebut diterima dari orang lain yang bernama RHH Sebesar 350.000, Penerima uang dan RHH keduanya berteman. RHH mengatakan/membujuk kepada Penerima Uang agar nanti memilih caleg DPRD kota Solok Dapil 1 Kota Solok Lubuk Sikarah salah satu Caleg Partai PPP

- Kejadian ini terjadi di Jl. Ak. Gani, gurun bagan,


Kelurahan VI suku, Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok. Uang tersebut diberikan di rumah RHH. Tetapi uang tersebut belum digunakan.

Penerima Uang menceritakan kejadian tersebut kepada kakak sepupu nya. Dan kakak seupunyanya tersebut merekomendasikan untuk melaporkan kepada Bawaslu

3 Kabupaten Dharmasraya

Informasi awal dari Babinsa, kemusian PKD dan panwascam melakukan investigasi terhadap kejadian tersebut, marman menerima uang dirumahnya pada hari kamis sore, ia didatangi oleh E (Inisial), kemudian E memberikan uang sebesar 1 juta, ia mengatakan "ini ada titipan uang dari si A (Inisial) mintak coblos partai gerindra”. Lalu M (Inisial) menemui H (Inisial) pada hari jumat dan memberikan uang sebanyak 450.000 untuk A, 200.000 diambil M selebihnya untuk istri M.


Selanjutnya atas hasil temuan dugaan praktik Politik Uang tersebut

d tindaklanjuti oleh masing-masing Bawaslu kabupaten/Kota dimana

tempat praktik tersebut terjadi

b. Rekomendasi

Rekomendasi yang diberikan oleh Bawaslu Provins hanya berifat

lisan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota untu dapat menindaklanjuti

kejadian tersebut, Dimana Bawaslu Kabupaten/Kota yaang memiliki

wewenang untuk menindaklanjuti atas kejadian dugaan praktik politik

uang tersebut.


Seluruh tindak lanjut Kejadian dugaan praktik politik uang tersebut

dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota masing-masing.

J. PELAKSANAAN NON TAHAPAN PENGAWASAN POLITISASI SARA


Pelaksanaan Pengawasan Politisasi SARA merujuk pada landasan hukum

Pasal 280 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum



Tabel. 40 Kerawanan dalam Dimensi dan Subdimensi Politisasi SARA



Kampanye Substansi materi kampanye dalam berbagai media (massa/elektronik/ sosial)

Materi kampanye bersifat SARA

Materi kampanye mengandung ujaran kebencian

Materui Kampanye mengandung HOAKS


Dari tabel diatas menggambarkan bahwa Politisasi SARA banyak

ditemukan pada saat tahapan Kampanye, khususnya melalui Media Massa,

Elektronik dan Media Sosial. Adapun potensi kerawanan dalam

pengawasan politisasi SARA antara lain :

1. Penyebaran video, gambar dan konten-konten yang mengandung

unsur SARA;

2. Penggunaan media sosial yang mengupload konten-konten yang

mengandung unsur SARA;

3. Isu SARA rawan digunakan atau dimanfaatkan peserta Pemilu 2019

untuk menaikan elektabilitas diri sendiri melalu media keagamaan.

Media Sosial yang menjadi alat utama bagi para peserta Pemilu dan Tim

Suksesnya, menjadi alat yang mudah untuk diakses oleh masyarakat luas,

banyak ditemukan konten-konten negatif khususnya terkait politisasi SARA.

Hal ini jelas menjadi rentan di kalangan anak-anak yang menggunakan

media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram dan lain sebagainya.

Oleh karena itu hal ini harus menjadi perhatian khusus bagi Bawaslu

Provinsi Sumatera Barat untuk Mencegah terjadinya Politisasi Sara pada

saat masa kampanye.



Perencanaan yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Barat

terkait Pencegahan dan pengawasan Politisasi SARA, umumnya

bersamaan dengan dilakukanya kegiatan Sosialisasi dan Rapat

koordinasi pada tahapan Kampanye, karena pada tahapan inilah

momentum terbaik bagi peserta pemilu unuk mengutarakan dan

menyampaikan Politisasi yang bersifat SARA untuk mempengaruhi

masyarakat agar dapat memilih ke salah satu Pasangan Calon.

Adapun bentuk perencanaan yang telah dilakukan Bawaslu Provinsi

Sumatera Barat seperti proses koordinasi dengan membuat

perencanaan kegiatan Sosialisasi dan Rapat Koordinasi tahaan

kampanye yang salah satu unsur aspek didalamnya memuat

bagaimana pecegahan dan pengawasan tentang Politisasi SARA.


a. Pencegahan

Politisasi Sara merupakan salah satu aspek yang dijadikan Peserta

Pemilu untuk memenangkan kontestasi politik. upaya pencegahan pun

perlu diperhatikan untuk meminimalisir terjadinya politisasi SARA. Masa

kampanye yang begitu panjang menjadikan Bawaslu Provinsi Sumatera

Barat fokus untuk melakukan pencegahan terkait isu-isu SARA yang

digunakan peserta Pemilu. Kegiatan Sosialisai dan Rapat Koordinasi

terkait dampak yang ditimbulkan dari politisasi SARA dilakukan oleh

Bawaslu Provinsi Sumatera Barat dengn berkoordinasi baik dengan Partai

Politik, KPU Provinsi Sumatera Barat, KPID dan stakeholder lainya.


Kegiatan Pengawasan terkait Pengawasan Politisasi SARA yang

dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Barat umumnya hanya bersifat

sosialisasi dan rapat koordinasi. Adapun kegiatan mengirimkan surat


kepada Partai Politik berkaitan dengan Kampanye dimana pada tahapan

kampanye ini ada ditemukan regulasi-regulasi yang mengatur tentang

Politisasi SARA.

Adapun beberapa kegiatan terkait Pengawasan Kampanye dimana

didalamnya dibahas juga aspek Politisasi SARA yaitu :

1) Deklarasi Anti Politik Uang, Hoaks Dan Politisasi Sara Pemilihan

Umum Tahun 2019

2) Rapat Koordinasi Penguatan Pegawasan Netralitas ASN, TNI dan

POLRI dalam Pemilihan Umum Tahun 2019

3) Sosialisasi Pengawasan Pemilu Tahun 2019 dalam Rangka

Membangun Sinergisitas Bersama Kelompok Masyarakat Sipil

dan Organisasi Pemantau Pemilu

3. Hasil-Hasil Pengawasan

a. Temuan

Tidak ditemukan atau diketahui terkait temuan Politisasi Sara

dikarenakan fokus dan strategi pengawasan Bawaslu Provinsi Sumatera

Barat terkait Politisasi SARA hanya bersifat Pencegahan dan Sosialisasi

b. Penanganan Pelanggaran

Tidak terdapat proses penanganan pelanggaran yang dilakukan oleh

Bawaslu Provinsi Sumatera Barat terkait Politisasi SARA.


Tidak terdapat tindak lanjut Rekomendasi tekait Politisasi SARA di

Bawaslu Provinsi Sumater Barat.


Masifnya Praktik Politisasi sara khususnya yang dilakukan melalui media

sosial seperti Youtube, Instagram, Whatsapp dan lainya. Menjadi


tantangan sekaligus kendala Bagi Bawaslu Provinsi Sumatera Barat, hal ini

dikarenakan terbatasnya jumlah SDM Pengawas yang dimiliki saat ini, serta

saat ini Bawaslu belum memiliki suatu sistem yang dapat mengakomodir

proses pengawasan baik yang dilakukan di medi sosial maupun secara

langsung.

Selain itu, Dinamika Isu SARA ini menjadi tantangan dan kendala

tersendiri bagi Bawaslu Sumatera Barat dikarenakan regulasi yang belum

menjelaskan secara eksplisit terkait proses pengawasan dan penanganan

pelanggaran khususnya terkait isu-isu SARA yang saat ini terjadi secara

masif.


Elit politik dan publik seharusnya menyadari bahwa Pemilihan Umum

sebagai bagian dari mekanisme politik demokrasi adalah kesempatan

politik untuk memilih pemimpin terbaik sebagai pemegang kedaulatan

rakyat. Dalam konteks ini, politik elektoral ini harus dijalankan secara

edukatif dan konstruktif untuk mencapai tujuan politik yang luhur. Nalar

politik kritis dan rasional harus dikedepankan dalam menyeleksi dan

memilih calon pemimpinnya. Di titik ini, politik yang konstruktif yang

mengedepankan seleksi calon pemimpin dari sisi integritasnya, serta

gagasan dan agenda yang diusungnya harus didorong.

Kedapan harus ada bentuk koordinasi yang lebih jelas antar semua pihak

yang terlibat dalam mengawal jalanya Pemilihan Umum yang lebih baik.

Kegiatan Sosialisasi terkait bahayanya Politisasi SARA harus ditingkatkan

dan dilaksanakan ke seluruh lapisan masyarakat untuk meningkatkan Risk

Awareness atas dampak yang terjadi jika Politisasi SARA ini terus berjalan

dari Pemilu ke Pemilu selanjutnya.

Peran berbagai stakeholder sangat penting, Mulai dari KPU sebagai

penyelenggara Pemilihan Umum, Bawaslu Sebagai lembaga pertama yang

mengawasi jalanya pelaksanaan pemilihan Umum harus melakukan


evaluasi terkait Pencegahan dan Pengawasan Politisasi SARA. Lembaga

Legislatif sebagai Pembuat undang-undang dan peraturan pun harus lebih

peka terhadap masalah-masalah yang terjadi pada Pemilihan Umum tahun

2019. KPU dan Bawaslu sebagai penyelenggara Pemilu harus terus

meningkatkan kordinasi dengan berbagai pihak seperti Kepolisian, TNI, dan

Aparatur Sipil Negara dimana masyarakat sangat mengharapkan

terciptanya Pemilihan Umum yang jujur dan berkeadilan.

Peran Kementerian Komunikasi dan informatika pun dinilai memiliki

peranan penting dalam melakukan filter dan screening terhadap konten-

konten yang mengangkat keujaran kebencian serta Isu-isu SARA. Komisi

Penyiaran pun harus lebih concern untuk memposisikan lembaganya untuk

benar-benar menindak tegas apabila ada peserta Pemilu yang melakuan

kegiatan kampanye dengan isu-isu SARA.


BAB III

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Hasil pengawasan terhadap tahapan Pemuktahiran Data dan Daftar

Pemilih masih ditemukan Pemilih yang telah memenuhi syarat untuk

mendapatkan hak pilihnya namun belum masuk dalam daftar pemilih.

Selain itu masih banyak ditemukan masyarakat yang belum mengetahui

syarat dan jadwal terkait pindah memilih bagi masyarakat yag berada di

luar domisili.

2. Bentuk pengawasan melalui Alat Kerja Pengawasan (AKP) yang berasal

dari Bawaslu Republik Indonesia, diturunkan pada saat tahapan sedang

berlangsung. Sehingga proses analisa dan evaluasi atas Alat Kerja

Pengawasan tidak berjalan secara efektif.

3. Tidak efektifnya proses pengawasan pada tahapan Pendaftaran

Pencalonan dan Laporan Dana Kampanye dikarenakan Peserta Pemilu

yang mayoritas datang mendaftar dan melaporkan di hari terakhir jadwal

yag telah ditetapkan oleh KPU Provinsi Sumatera Barat. sehingga proses

pengawasan menjadi tidak efektif dikarenakan terlalu banyaknya objek

yang diwasi tidak sebanding dengan jumlah SDM pengawasan yang hadir.

4. Koordinasi antara KPU Provinsi sebagai penyelenggara dan Bawaslu

Provinsi Sumatera Barat sebagai Lembaga yang mengawasi agar tahapan-

tahapan tersebut berjalan sesuai regulasi dan peraturan yang berlaku

masih belum maksimal sehingga dampaknya masih ditemukan beberapa

kendala serta permasalahan disetiap tahapan pada Pemilu Tahun 2019.

5. Masih ditemukanya regulasi terkait Pemilihan Umum dengan regulasi

turunan lainya yang tidak selaras dan masih terdapat regulasi yang belum

jelas mengatur tentang sanksi atas pelanggaran dala pelaksanaan

pemilihan Umum tahun 2019.


B. REKOMENDASI

1. Perlu terdapat regulasi yang lebih jelas yang mengatur tentang

pemutakhiran data pemilih. Selain itu harus ada Peningkatan kualitas

SDM khususnya untuk petugas Panitia Pendaftaran pemilih (PNTARLIH),

Peningkatan Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih) yang handal dalam

proses pemutakhiran data pemilih agar dapat menghasilkan data pemilih

yang valid dan dapat mengakomodir seluruh Hak pilih masyarakat yang

sudah memiliki hak Pilih.

2. Agar untuk Pemilihan Umum atau Pemilihan Kepada Daerah kedepan,

Alat Kerja Pengawasan yang telah dibuat oleh Bawaslu Republik Indonesia

dapat diturunkan sebelum pelaksanaan berlangsung, hal ini penting agar

Bawaslu Provinsi dan Bawaslu kabupaten/Kota dapat melakukan analisa

di awal serta melakukan evaluasi atas hasil Alat kerja Pengawasan (AKP).

3. Agar kedepan KPU dapat membuat aturan yang tegas terkait

penjadwalan dan waktu baik pada saat tahapan Pencalonan maupun

Laporan Dana Kampanye agar Peserta Pemilu tersebut dapat datang

sesuai dengn jadwal dan waktu yang telah ditentukan. Hal ini agar

Peserta Pemilu yang hadir tidak datang pada saat waktu yang bersamaan

sehingga akan mempermudah Bawaslu dalam melakukan pengawasan.

4. Agar pada Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah selanjutnya,

KPU dan Bawaslu sebagai Penyelenggara Pemilihan Umum dapat lebih

meningkatkan koordinasi khususnya dalam hal-hal yang berkaitan dengan

tahapan Pemilihan umum. Hal ini akan membantu penyelenggaraan

dapat berjalan sesuai dengan regulasi dan peraturan yang ada. Bentuk

Koordinasi tersebut dapat dilakukan dengan cara kegiatan Rapat

Koordinasi, Sosialisasi maupun Koordinasi secara langsung.

Agar Pada pemilihan Umum dan Pemilihan kepala daerah selanjutnya,

Peraturan serta regulasi beserta peraturan turunanya dapat berjalan secara

selaras sehingga tidak menimbulkan kebingungan bagi Penyelenggara Pemilu

khususnya Bawaslu. Selain itu, harus ada peraturan dan regulasi yang jelas


terkait sanksi dan dapat diimplementasikan terhadap semua pelanggaran tanpa

melihat status sosial dan ekonomi.


DAFTAR LAMPIRAN

• Tahapan Pengawasan Pemuktahiran Data dan Daftar Pemilih

https://drive.google.com/open?id=11i816LH0ZBwqNNxz9OmJb4K_vN34yB01

• Tahapan Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Pencalonan Calon DPD/DPRD

Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota

https://drive.google.com/open?id=14HXh0qgNagDO13NJxo2Jqvji8NvG-WX4

• Tahapan Kampanye

https://drive.google.com/open?id=15Xzynhanbv6gHidIeI1QSih-ILqhZXYh

• Tahapan Pelaksanaan Tahapan Dana kampanye

https://drive.google.com/open?id=1geg1gW1hv63MYk3xWQgP1PalwbC4q4uM

• Tahapan Pelaksanaan Pengawasan Pemungutan, Penghitungan, dan

Rekapitulasi Suara

https://drive.google.com/open?id=1WgZtjKkCeHiIeO1VTxxLVklnbuTpPHId

• Tahapan Pelaksanaan Non Tahapan Pengawasan ASN

https://drive.google.com/open?id=1J_dTrJ-PiOzFJTkwrwxPJ02HVuyfvjxR

• Dokumentasi (Foto) Tahapan Pengawasan

https://drive.google.com/open?id=1-3GRQt3EmGy2vsvreRDd1Qz8D7fMcUEz

• Dokumentasi Kegiatan Pengawasan

https://drive.google.com/open?id=1VPm9vEg7ytvZDS4jfhpQSAgKNFJIG6Fv

• Pencegahan

https://drive.google.com/open?id=1YwYFtwJSsl4bF1h_ZjPIANZ78x4DEb0p

https://drive.google.com/open?id=11i816LH0ZBwqNNxz9OmJb4K_vN34yB01

https://drive.google.com/open?id=14HXh0qgNagDO13NJxo2Jqvji8NvG-WX4

https://drive.google.com/open?id=15Xzynhanbv6gHidIeI1QSih-ILqhZXYh

https://drive.google.com/open?id=1geg1gW1hv63MYk3xWQgP1PalwbC4q4uM

https://drive.google.com/open?id=1WgZtjKkCeHiIeO1VTxxLVklnbuTpPHId

https://drive.google.com/open?id=1J_dTrJ-PiOzFJTkwrwxPJ02HVuyfvjxR

https://drive.google.com/open?id=1-3GRQt3EmGy2vsvreRDd1Qz8D7fMcUEz

https://drive.google.com/open?id=1VPm9vEg7ytvZDS4jfhpQSAgKNFJIG6Fv

https://drive.google.com/open?id=1YwYFtwJSsl4bF1h_ZjPIANZ78x4DEb0p

Documents

LAPORAN AKHIR HASIL PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM …sumbar.bawaslu.go.id/uploads/0b6ceed2e3197a66979beed4bde52e0e.pdfA. GAMBARAN UMUM Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Baratmelakukan