Embed Size (px)
Citation preview
I
LAPORAN AKHIR
BAWASLU KABUPATEN PRINGSEWU
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PRINGSEWU
TAHUN 2019
II
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR .......................................................................... i
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang ............................................................... 1
B. Dasar Hukum Penyusunan Laporan .............................. 4
C. Ruang lingkup ................................................................ 5
D. Maksud dan tujuan Pembuatan Laporan........................ 6
BAB II TUGAS WEWENANG DAN KEWAJIBAN
A. Tugas............................................................................. 8
B. Wewenang ..................................................................... 12
C. Kewajiban ...................................................................... 13
BAB III SDM DAN ORGANISASI BAWASLU KABUPATEN
PRINGSEWU
A. Program Dan Anggaran ................................................. 15
B. Pembagian Fungsi Dan Tugas ....................................... 16
C. Pembentukan ................................................................. 23
1. Pembentukan Panwaslu Kecamatan ....................... 23
2. Pembentukan Panwaslu Desa ................................. 39
3. Pembentukan Pengawas TPS ................................. 40
D. Pelatihan Saksi Peserta Pemilu………………………….. 77
E. Pembinaan Dan Peningkatan Kapasitas ........................ 83
F. Pendaftaran Dan Verifikasi Berkas Pemantau Pemilu .... 101
BAB IV PENGAWASAN DAN PENCEGAHAN DUGAAN
PELANGGARAN
A. Koordinasi Antar Lembaga ............................................ 105
B. Pusat Pengawasan Partisipasi Masyarakat ................... 106
C. Sosialisasi Produk Hukum ............................................. 111
D. Pengawasan Tahapan ................................................... 114
E. Supervisi Bawaslu Kabupaten ....................................... 216
III
BAB V PENINDAKAN PELANGGARAN PEMILU
A. Temuan Dugaan Pelanggaran Pemilu ........................... 231
1. Pelanggaran Administrasi Pemilu ............................ 231
2. Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu ....... 231
3. Tindak Pidana Pemilu .............................................. 231
4. Pelanggaran Hukum lainnya .................................... 231
B. Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu ........................... 232
1. Pelanggaran Administrasi Pemilu ............................ 234
2. Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu ....... 240
3. Tindak Pidana Pemilu .............................................. 240
4. Pelanggaran Hukum lainnya .................................... 243
BAB VI PENYELESAIAN SENGKETA PEMILU ................................ 244
BAB VII ADVOKASI ........................................................................... 252
BAB VIII PENUTUP ........................................................................... 261
LAMPIRAN
IV
KATA PENGANTAR
Assalamualaikum Wr. Wb.
Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang
Maha Esa karena berkat limpahan Rahmat, Inayah dan Hidayah-Nya,
kami selaku Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu
dapat menyelesaikan laporan akhir ini sebagai bentuk
pertanggungjawaban dari proses pengawasan pelaksanaan tahapan
Pemilihan Umum Tahun 2019.
Bawaslu Kabupaten Pringsewu dalam melaksanakan tugas, wewenang
dan kewajiban sebagai penyelenggara Pemilu yang berfokus pada
pengawasan, secara keseluruhan dilaksanakan dengan baik, berkat
kerjasama dan konsolidasi internal Kelembagaan Panwaslu Kecamatan,
Panwaslu Kelurahan/Desa, Pengawas TPS, dan Komisi Pemilihan Umum,
Jajaran PPK, Jajaran PPS, Jajaran KPPS, Partai Politik, Tim Sukses,
Para Stakeholders, Pihak Kepolisian dan Kejaksaan yang tergabung
dalam Sentra Gakkumdu, Para Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda serta
Tokoh Agama, sehingga kerjasama dan koordinasi yang terbangun telah
membawa perubahan mutu Pemilu yang lebih baik dari sebelumnya dan
dapat mewujudkan Pengawas Pemilu yang sinergis, integritas, moralitas
dan profesionalitas.
Bawaslu Kabupaten Pringsewu mengutamakan pencegahan dalam setiap
tahapan-tahapan dengan melakukan sosialisasi secara massif, yang
bertujuan agar Pemilu di Kabupaten Pringsewu dapat berjalan sesuai
dengan amanat peraturan perundang-undnagan yaitu LUBER dan
V
JURDIL. Dengan harapan terselenggaranya Pemilu yang demokratis bagi
seluruh masyarakat Kabupaten Pringsewu.
Penyusunan laporan akhir Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten
Pringsewu pada Pemilihan Umum Tahun 2019 merupakan salah satu
kewajiban yang telah diamanatkan oleh Peraturan Badan Pengawas
Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja dan Pola
Hubungan Bandan Pengawas Pemilihan Umum, Bandan Pengawas
Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan, Pengawas
Pemilihan Lapangan, Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan
Pengawas Tempat Pemungutan Suara Pasal 40 Divisi Organisasi dan
Sumber Daya Manusia Sebagaimana dimakasud dalam Pasal 37 ayat (2)
huruf c mengoordinasikan fungsi a. Pembentukan Panwaslu Kecamatan,
b. Pendidikan dan Pelatihan Panwaslu Kecamatan, c. Pembinaan
Panwaslu Kecamatan , d. Penyiapan Laporan Kegiatan Divisi Organisasi
dan SDM, e. Penyampaian Laporan Hasil Pengawasan Tahapan dan
Laporan Akhir Panwaslu Kabupaten/Kota Kepada Bawaslu Provinsi.
Laporan akhir ini secara umum mencakup tata kelola organisasi dan
sumber daya manusia, pengawasan tahapan pemilihan, penanganan
pelanggaran dan penyelesaian sengketa serta pengganggaran dan
penggunaannya, yang diharapkan mampu menjadi bahan evaluasi dan
proyeksi dalam pemilihan yang akan datang.
Penyelesaian laporan akhir ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan dan
saran dari berbagai pihak baik secara moril maupun materiil, maka pada
kesempatan ini kami mengucapkan terimakasih yang tulus kepada semua
pihak yang terlibat. Kami menyadari bahwa Laporan Akhir Bawaslu
Kabupaten Pringsewu pada Pemilihan Umum Tahun 2019 ini masih
memiliki berbagai kelemahan, baik dari kerangka sistematika penyusunan
maupun substansi isi laporan. Untuk itu, kami sangat mengharapkan
VI
saran, koreksi maupun kritik yang sifatnya membangun dalam rangka
penyempurnaan laporan ini.
Semoga Allah SWT selalu melindungi kita semua dan semoga kita selalu
mendapatkan maghfiroh dari-Nya. Amiin.
Demikian semoga Laporan Akhir ini dapat bermanfaat dan menjadi bekal
ilmu bagi kita semua.
Wassalamualaikum wr. wb.
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PRINGSEWU
Plh KETUA,
M. FATHUL ARIFIN, SPd.I
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
1. Peranan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum
Badan Pengawas Pemilihan Umum (disingkat Bawaslu) adalah
lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi
penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia. Bawaslu diatur dalam bab IV Undang-
Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan
Umum. Badan Pengawas Pemilihan Umum, berdasarkan Undang-
Undang Nomor 7 tahun 2017 saat ini memiliki kewenangan besar,
tidak hanya sebagai pengawas, sekaligus sebagai eksekutor hakim
pemutus perkara. Saat ini dan ke depan, terbentang tantangan
historis bagi Bawaslu untuk membuktikan peran dan eksistensi
strategisnya mengawal pemilu yang berintegritas bagi kemajuan
bangsa.
Lembaga Pengawas Pemilu dibentuk untuk mengawasi seluruh
tahapan penyeleggaraan Pemilu, menerima pengaduan, serta
menangani kasus-kasus pelanggaran administrasi Pemilu serta
pelanggaran pidana Pemilu berdasarkan tingkatan masing-masing
sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.
Lembaga pengawas Pemilu ini dikuatkan melalui Undang-undang
Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu dengan
dibentuknya lembaga tetap yang dinamakan Badan Pengawas
Pemilu (Bawaslu), dan setelah melalui proses Judical Review di
Mahkamah Konstitusi yang dilakukan oleh Bawaslu terhadap
Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 dimana putusan akhir
menetapkan rekrutmen pengawas Pemilu sepenuhnya menjadi
kewenangan Bawaslu untuk mengawasi pelaksanaan tahapan
2
penyelenggaraan Pemilu, menerima Pengaduan, menangani kasus-
kasus pelanggaran Administrasi, pidana Pemilu , dan pelanggaran
kode etik.
Selanjutnya dengan terbitnya Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011
tentang Penyelenggara Pemilu, secara kelembagaan pengawas
Pemilu kembali dikuatkan dengan dibentuknya lembaga tetap
pengawas Pemilu di tingkat Provinsi dengan nama Bawaslu Provinsi,
selain itu juga adanya penguatan dukungan unit kesekretariatan
ditambah dengan kewenangan untuk menangani Sengketa Pemilu.
Dinamika kelembagaan pengawas Pemilu ini ternyata masih berjalan
dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilu, yang kembali menguatkan kelembagaan ini dengan
mengharuskan Pembentukan Bawaslu Kabupaten/Kota Permanen
paling lambat setahun sejak tanggal disahkan Undang-undang ini
pada 16 Agustus 2017, ditambah dengan kewenangan baru untuk
menindak serta memutuskan pelanggaran dan proses sengketa
Pemilu .
Tentunya hal ini sangatlah "merepotkan" bagi Bawaslu RI ditengah-
tengah perhelatan Pilkada Serentak Tahun 2018 dan Pemilu
serentak Tahun 2019 yang dimana harus mengadakan perekrutan
Tim Seleksi calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota permanen serta
melakukan tes uji kelayakan dan kepatutan untuk memilih dan
menetapkan para komisioner Bawaslu Kabupaten/kota di 514 (Lima
Ratus Empat Belas) Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia paling
lambat pertengahan bulan Agustus 2018.
Maka dengan pertimbangan diatas melalui Perbawaslu Nomor 19
tahun 2017 beserta perubahannya Perbawaslu Nomor 10 Tahun
2018, Bawaslu RI 'menugaskan' kepada Bawsalu Provinsi untuk
mengusulkan dan membentuk Tim Seleksi Anggota Bawaslu
3
Kabupaten/Kota dimasing-masing wilayah kerjanya yang terbagi lagi
dari beberapa region serta ditetapkan dengan Keputusan Bawaslu
Provinsi masing-masing.
Penjaringan dilakukan secara terbuka untuk memilih serta
menetapkan Calon Komisioner Bawaslu Kabupaten/Kota melalui
beberapa tahapan rangkaian mulai pengumuman pendaftaran,
penelitian berkas administrasi, tes tertulis, tes psikologi, dan tes
wawancara. Selanjutnya dari seluruh rangkaian diatas akan
menghasilkan 2 (dua) kali dari jumlah anggota yang dibutuhkan
untuk diserahkan nama-namanya ke Bawaslu Provinsi yang
selanjutnya akan di Uji kelayakan dan kepatutan, lalu Bawaslu
Provinsi mengirim nama-nama calon berdasarkan Peringkat sesuai
hasil uji kelayakan dan kepatutan ke Bawaslu RI untuk
ditetapkansebagai Komisioner Bawaslu Kabupaten/Kota Permanen
periode 2018 - 2023.
Setelah melalui proses pembentukan Bawaslu Kabupaten/Kota yang
permanen maka peranan sebagai pengawas harus lebih professional
dalam hal mengawasi penyelenggaraan Pemilu di masing-masing
wilayahnya. Memastikan pelaksanaan pemilu berjalan secara
demokratis dan sesuai Peraturan PerUndang-Undang yang berlaku.
Sebagai pengawas juga memiliki tanggungjawab menjamin
pelaksanaan pemilu yang jujur dan adil. Membangun aparatur dan
kelembagaan pengawas pemilu yang kuat, mandiri dan solid.
Mengembangkan pola dan metode pengawasan yang efektif dan
efisien. Memperkuat sistem kontrol nasional dalam satu manajemen
pengawasan yang terstruktur, sistematis, dan integratif berbasis
teknologi. Meningkatkan keterlibatan masyarakat dan peserta
pemilu, serta meningkatkan sinergi kelembagaan dalam pengawasan
pemilu partisipatif dan meningkatkan kepercayaan publik atas
kualitas kinerja pengawasan berupa pencegahan dan penindakan,
4
serta penyelesaian sengketa secara cepat, akurat dan transparan,
serta membangun Bawaslu sebagai pusat pembelajaran
pengawasan pemilu baik bagi pihak dari dalam negeri maupun pihak
dari luar negeri.
Sebagaimana diuraikan diatas maka terlihat bahwa Bawaslu
mempunyai peranan yang penting dalam rangka mengawal
pelaksanaan pemilu sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan
yang berlaku. Pentingnya peranan Pengawas Pemilu karena semua
pengaduan haruslah melewati satu pintu yaitu Pengawas Pemilu.
Oleh karena itu dalam melaksanakan tugasnya sangat diharapkan
Pengawas Pemilu dapat bekerja secara professional serta bertindak
cepat dan tepat dalam penanganan setiap laporan dari masyarakat
maupun temuan dari Pengawas Pemilu sendiri. Bawaslu
Kabupaten/Kota harus menunjukkan profesionalismenya dalam
mengawal pelaksanaan peraturan perundang-undangan pemilu.
2. Dasar Hukum Penyusunan Laporan
Sebagai lembaga permanen yang disahkan oleh Undang-Undang
maka Bawaslu Kabupaten/Kota mempunyai kewajiban membuat dan
menyusun Laporan Akhir yang merupakan salah satu Tugas dan
wajib untuk disampaikan kepada Bawaslu Provinsi sebagai bentuk
pertanggungjawaban setelah seluruh tahapan penyelenggaraan
Pemilu Tahun 2019 berakhir. Adapun dasar hukum penyusunan
laporan sebagai berikut:
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
Pasal 104 huruf c bahwa Bawaslu Kabupaten/Kota
menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu
Provinsi sesuai dengan tatrapan Pemilu secara periodik dan/ atau
berdasarkan kebutuhan.
2. Surat Edaran Bawaslu Nomor 0303/K.Bawaslu/TU.00.01/VII/2019
Tentang Laporan Komprehensif Pengawasan Pemilihan Umum
5
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewam Perwakilan
Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, Dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019;
3. Ruang Lingkup
Berdasarkan tugas dan fungsi Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota maka ruang lingkup pembahasan dalam
penyusunan laporan akhir Bawaslu Kabupaten/Kota mencakup
keseluruhan kegiatan selama tahapan Pemiilihan Umum Tahun
2019. Dapat diartikan bahwa pembahasan ini dimulai dengan uraian
terhadap peranan Bawaslu Kabupaten/Kota. Membahas terkait
Tugas, Weweng dan kewajiban, program kegiatan serta anggaran
selama pelaksanaan pemilihan umum berlangsung sebagai bahan
laporan terhadap tugas dan fungsi divisi semburdaya manusia dan
organisasi Bawaslu Kabupaten/Kota. Pembahasan dalam laporan ini
juga menguraikan terkait dengan pengasawasan dan pencegahan
dugaan pelanggaran sampai dengan pembahasan penindakan
pelanggaran pemilu yang memuat beberapa pelanggaran dan
penindakan pelanggaran pemilu baik berasal dari temuan atau
laporan pelanggaran Pemilu tahun 2019.
Penyusunan laporan pasca pelaksanaan Pemilu Serentak Tahun
2019 berdasarkan Bagian Ketujuh Undang-Undang 7 Tahun 2017
tentang Pertanggungjawaban dan Pelaporan pada pasal 142 yang
menjelaskan bahwa: Dalam menjalankan tugas, Bawaslu:
a. melaksanakan pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. melapor kepada DPR dan Presiden mengenai pelaksanaan tugas
pengawasan seluruh tahapan Penyelenggaraan Pemilu dan tugas
lainnya.
Laporan pelaksanaan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b disampaikan secara periodik untuk setiap
6
tahapan Penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Laporan pelaksanaan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud
pada ayat ditembuskan kepada KPU.
Sistematika dan mekanisme penyusunan laporan akhir sebagai
bentuk pertanggungjawaban sebagai pengguna anggaran negara.
Banyak hal yang dapat disampaikan kepada publik, seperti laporan
dari jajaran pengawas ad hoc, kegiatan pengawasan ataupun produk
hukum yang telah dihasilkan. Laporan yang disusun berdasarkan
Tahapan Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 yang meliputi semua
kegiatan pengawasan yang sudah dilakukan Bawaslu baik itu
Kabupaten/Kota selama proses Pemilu 2019. Selain itu, Laporan
Komprehensif Pengawasan akan menjadi bagian dari upaya
Bawaslu menjadi Pusat Kajian Publik tentang Pemilihan Umum.
4. Maksud dan Tujuan Pembuatan Laporan
Maksud dan tujuan Laporan Akhir Bawaslu Kabupaten Pringsewu
pada Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD serta
Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 ini diantaranya
yaitu :
1. Sebagai bentuk laporan pertanggungjawaban Bawaslu Kabupaten
kepada Bawaslu Kabupaten Pringsewu dalam menjalankan
tugasnya sebagai seorang Pengawas pada Pemilihan DPR, DPD
dan DPRD serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun
2019;
2. Menyampaikan tata kelola organisasi dan SDM yang ada di
Bawaslu Kabupaten Pringsewu;
3. Melaporkan atau menyampaikan pengawasan yang dilakukan tiap
tahapan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD serta
Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;
7
4. Melaporkan atau menyampaikan penanganan pelanggaran yang
terjadi saat melakukan pengawasan Pemilihan Umum Anggota
DPR, DPD dan DPRD serta Pemilihan Presiden dan Wakil
Presiden Tahun 2019;
5. Melaporkan atau menyampaikan terkait anggaran Bawaslu
Kabupaten Pringsewu baik penggunaannya maupun hambatan
serta penyelesaiannya.
6. Sebagai bahan evaluasi dan proyeksi pada Pemilihan Anggota
DPR, DPD dan DPRD serta Pemilihan Presiden dan Wakil
Presiden Tahun berikutnya.
Penyusunan Laporan Akhir Bawaslu Kabupaten Pringsewu dalam
Pemilihan Umum Tahun 2019 juga dianggap sebagai media
transparansi informasi yang relevan selama pelaksanaan
pengawasan tahapan-tahapan Pemilu di daerah Kabupaten
Pringsewu, dan juga sebagai bahan evaluasi dan Selanjutnya dalam
mendukung tujuan dimaksud diperlukan ketertuban administratif
prosedural, baik secara koordinasi lisan maupun pelaporan yang
dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Pringsewu secara hierarkis dan
periodik kepada Bawaslu Provinsi Lampung.
8
BAB II
TUGAS, WEWENANG dan KEWAJIBAN BAWASLU
KABUPATEN/KOTA
A. TUGAS
Berdasarkan Pasal 101 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7
tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten/Kota
bertugas:
a. melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kabupaten/kota
terhadap:
1. Pelanggaran Pemilu; dan
2. Sengketa proses Pemilu;
b. mengawasi pelaksanaan tahapa Penyelenggaraan Pemilu di wilayah
kabupaten/kota, yang terdiri atas:
1) pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara
dan daftar pemilih tetap;
2) pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara
pencalonan anggota DPRD Kabupaten/Kota;
3) penetapan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota;
4) pelaksanaan kampanye dan dana kampanye;
5) pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya;
6) pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil
Pemilu;
7) pengawasan seluruh proses penghitungan suara di wilayah
kerjanya;
8) pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan
sertifikat hasil penghitungan suara dari tigkat TPS sampai ke
PPK;
9) proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU
Kabupaten/Kota dari seluruh Kecamatan;
10) pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang,
Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan; dan
9
11) proses penetapan hasil Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota.
c. mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah Kabupaten/Kota;
d. mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam
kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
e. mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan di wilayah
Kabupaten/Kota, yang terdiri atas:
1) putusan DKPP;
2) putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu;
3) putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu
Kabupaten/Kota;
4) keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPUKabupaten/Kota; dan
5) keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas
semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye
sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang;
f. mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan
penyusunannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;
g. mengawasi pelaksanaan sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu di
wilayah kabupaten/kota;
h. mengevaluasi pengawasan Pemilu di wilayah kabupaten/kota; dan;
dan
i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
1) Berdasarkan Pasal 102 Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum disebutkan
bahwa dalam melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan
pencegahan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 101 huruf a, Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas:
a. mengidentifikasi dan mematakan potensi pelanggaran Pemilu
di wilayah kabupaten/kota;
10
b. mengoordinasikan, menyupervisi, membimbing, memantau,
dan mengevaluasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah
kabupaten/kota;
c. melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah dan
pemerintah daerah terkait; dan
d. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan
Pemilu di wilayah kabupaten/kota.
2) Dalam melakukan penindakan pelanggaran Pemilu sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 101 huruf a, Bawaslu Kabupaten/Kota
bertugas:
a. menyampaikan hasil pengawasan di wilayah kabupaten/kota
kepada Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi atas dugaan
pelanggaran kode etik Penyelenggaran Pemilu dan/atau
dugaan tindak pidana Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
b. menginvestigasi informasi awal atas dugaan pelanggaran
Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
c. memeriksa dan mengkaji dugaan pelanggaran Pemilu di
wilayah kabupaten/kota;
d. memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi
Pemilu; dan
e. merekomendasikan tindak lanjut pengawasan atas pelanggaran
Pemilu di wilayah kabupaten/kota.
3) Dalam melakukan penindakan sengketa proses Pemilu
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf a, Bawaslu
Kabupaten/Kota bertugas:
a. menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu
di wilayah kabupaten/kota;
b. memverifikasi secara formal dan material permohonan
sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
c. melakukan mediasi antarpihak yang bersengketa di wilayah
kabupaten/kota;
11
d. melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu di
wilayah kabupaten/kota apabila mediasi belum menyelesaikan
sengketa proses Pemilu; dan
e. memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah
kabupaten/kota.
Dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun
2015 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas
Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan
Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia
Pengawas Kecamatan, Pengawas Pemilihan Lapangan, Pengawas
Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan
Suara Pasal 35 dan Pasal 37, bahwa Panwaslu Kabupaten/Kota
berjumlah 3 (tiga) orang dan dibentuk oleh Bawaslu Provinsi. Panwaslu
Kabupaten/Kota mendistribusikan pelaksanaan tugas, wewenang serta
kewajiban kepada masing-masing anggota berdasarkan fungsi
dan/atau wilayah kerja. Pendistribusian berdasarkan pembagian
wilayah kerja dibagi dalam beberapa kecamatan secara proporsional
dipimpin oleh setiap Anggota Panwaslu Kabupaten/Kota, dan
pendistribusian berdasarkan fungsi dibagi dalam 3 (tiga) divisi yang
terdiri atas :
1. Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi (SDMO),
mengoordinasikan fungsi antara lain :
a. Pembentukan Panwaslu Kecamatan;
b. Pendidikan dan pelatihan bagi Panwaslu Kecamatan;
c. Pembinaan Panwaslu Kecamatan;
d. Penyiapan laporan kegiatan Divisi SDMO; dan
e. Penyampaian Laporan Hasil Pengawasan Tahapan dan Laporan
Akhir Panwaslu Kabupaten/Kota kepada Bawaslu Provinsi.
12
2. Divisi Pencegahan dan Hubungan antar Lembaga (PHL),
mengoordinasikan fungsi antara lain :
a. Pengawasan tahapan pemilu di tingkat Kabupaten/Kota;
b. Pengadministrasian hasil pengawasan;
c. Hubungan masyarakat;
d. Kerjasama antar lembaga;
e. Sosialisasi pengawasan pemilu; dan
f. Penyiapan Laporan Tahapan dan Laporan Akhir Divisi
Pencegahan dan Hubungan antar Lembaga.
3. Divisi Penindakan Pelanggaran, mengoordinasikan fungsi
antara lain :
a. Penerimaan laporan dugaan pelanggaran;
b. Pengkajian dan tindaklanjut laporan dan/atau temuan
pelanggaran; dan
c. Pengawasan atas tindaklanjut laporan atau temuan;
d. Penyelesaian sengketa pemilu; dan
e. Penyiapan Laporan Tahapan dan Laporan Akhir Divisi
Penindakan Pelanggaran.
B. WEWENANG
Berdasarkan Pasal 103 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7
Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten/Kota
berwenang :
a. menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan
dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-
undangan yang mengatur mengenai Pemilu;
b. memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah
kabupaten/kota serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan
pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam Undang-
Undang ini;
13
c. menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan
memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah
kabupaten/kota;
d. merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai
hasil pengawasan di wilayah kabupaten/kota terhadap netralitas
semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
e. mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban
Panwaslu Kecamatan setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu
Provinsi apabila Panwaslu Kecamatan berhalangan sementara
akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;
f. meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait
dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu dan
sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
g. membentuk Panwaslu Kecamatan dan mengangkat serta
memberhentikan anggota Panwaslu Kecamatan dengan
memperhatikan masukan Bawaslu Provinsi; dan
h. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
C. KEWAJIBAN
Berdasarkan Pasal 104 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7
Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten/Kota
berkewajiban:
a. Bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenangnya;
b. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan
tugas pengawas Pemilu pada tingkatan di bawahnya;
c. Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu Provinsi
sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodic dan/atau
berdasarkan kebutuhan;
14
d. Menyampaiakan temuan dan laporan kepada Bawaslu Provinsi
berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU
Kabupaten/Kota yang mengakibatkan terganggunya
penyelenggaraan tahapan Pemilu di tingkat kabupaten/kota;
e. Mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data kependudukan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
f. Mengembangkan pengawasan Pemilu partisipatif; dan
g. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
15
BAB III
SDM dan ORGANISASI BAWASLU KABUPATEN PRINGSEWU
A. PROGRAM DAN ANGGARAN
Dukungan Pelaksanaan Anggaran Yang Sudah Dilaksanakan Pada
Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu Tahun 2019. Secara
keseluruhan anggaran Bawaslu Kabupaten Pringsewu yang diterima
sejumlah Rp.5.090.412.334 (Lima Miliyar Sembilan Puluh Juta Empat
Ratus Dua Belas Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Empat Rupiah) Dari
anggaran tersebut terealisasi sejumlah Rp4.852.473.970 (Empat
Miliyar Delapan Ratus Lima Puluh Dua Juta Empat Ratus Tujuh Puluh
Tiga Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Rupiah) Sisa dari anggaran
yang telah direalisasikan dikembalikan ke Kas Negara, Sejumlah
Rp.237.938.364 (Dua Ratus Tiga Puluh Tujuh Sembilan Ratus Tiga
Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Empat Rupiah). Dengan
rincian sebagai berikut:
Rekapitulasi Realisasi Anggaran Bawaslu Kabupaten Pringsewu
Tahun Anggaran 2019 :
No Uraian Penerimaan Pengeluaran
(Realisasi)
Saldo
(Pengembalia
n)
1 Penerimaan Dana 5.090.412.334
2 Kabupaten 1.732.543.037
3 9 (sembilan) Kecamatan 3.119.930.933
5.090.412.334 4.852.473.970 237.938.364
Rekapitulasi Realisasi :
No Kegiatan Jumlah Anggaran Keterangan
1 Rakor/Bimtek/ SDMO,
sekretariat dan Keuangan
167.995.000
2 Rakor/Sosialisasi 485.495.000
16
Pengawasan
3 Rakor/Sosialisasi Hukum
(HPP) dan Gakkumdu
328.520.000
4 Kesekretariatan/Perjalanan
Dinas/operasional Kabupaten
750.533.037
5 Anggaran untuk 9
Kecamatan se Kabupaten
Pringsewu
3.119.930.933
JUMLAH Rp. 4.852.473.970
B. PEMBAGIAN TUGAS DAN FUNGSI
Bahwa sebagaimana dimaksud pasal 89 ayat (4) Undang-Undang
Nomor 7 tahun 2017, kelembagaan Panitia Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota yang semula ad hoc berubah menjadi Badan
Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang bersifat permanen.
Dalam tugas dan fungsi Bawaslu Kabupaten/Kota masih mengacu pada
Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019
tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan
Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan
Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas
Kecamatan, Pengawas Pemilihan Lapangan, Pengawas Pemilihan
Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara Pasal
36 dan Pasal 37, Bawaslu Kabupaten/Kota mendistribusikan
pelaksanaan tugas, wewenang serta kewajiban kepada masing-masing
anggota berdasarkan fungsi dan/atau wilayah kerja. Pendistribusian
berdasarkan pembagian wilayah kerja dibagi dalam beberapa
kecamatan secara proporsional dipimpin oleh setiap Anggota Bawaslu
Kabupaten/Kota, dan pendistribusian berdasarkan fungsi dibagi dalam
3 (tiga) divisi yang terdiri atas :
17
Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Pringsewu
selama pelaksanaan tahapan Pemilihan Umum Tahun 2019. Setelah
menjadi lembaga permanen Bawaslu Kabupaten Pringsewu ditetapkan
dan disahkan berdasarkan Keputusan Ketua Badan Pengawas
Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor :
0630/K.BAWASLU/HK.01.01/VIII/2018 tentang Penetapan Anggota
Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota Se-Provinsi Lampung
masa jabatan Tahun 2018-2023.
Berdasarkan Keputusan Ketua Bawaslu Repubik Indonesia tersebut
telah disahkan Azis Amriwan, M.Si, M. Fathul Arifin, S.Pd.I, dan Fajar
Fakhlevi, S.Pd sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Pringsewu.
Setelah melalui proses musyawarah mufakat rapat pleno internal
Anggota Bawaslu Kabupaten Pringsewu, disepakati seperti yang
tertuang dalam Berita Acara Pleno Penetapan Ketua dan Anggota
Bawaslu Kabupaten Pringsewu Nomor : 113/Bawaslu-LA-
013/HK.01.01/VIII/2018 dan hasil rapat pleno penetapan Koordinator
Divisi Bawaslu Kabupaten Pringsewu Nomor : 114/Bawaslu-LA-
013/HK.01.01/VIII/2018.
Tabel 5. Hasil Pleno Anggota Bawaslu Kabupaten Pringsewu
Nama Jabatan Divisi Wilayah Kerja
Kecamatan
Azis Amriwan, M.Si Ketua Koor.Div. PP Pagelaran, Pagelaran
Utara, Banyumas
M. Fathul Arifin, S.Pd.I Anggota Koor.Div. SDMO Pringsewu, Ambarawa,
Pardasuka
Fajar Fakhlevi, S.Pd Anggota Koor.Div. PHL Gading Rejo, Sukoharjo,
Adiluwih
Dalam upaya memaksimalkan pelaksanaan tugas, kewenangan dan
fungsi sebagai Panitia Pengawas Pemilihan Umum, dibentuklah
Sekretariat Panwaslu Kabupaten Pringsewu. Dasar hukum
pembentukan sekretariat panwaslu kabupaten/kota adalah Peraturan
18
Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik
Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan,
Pemberhentian, dan Pemindahan Kepala Sekeretariat dan Pegawai
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan
Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas
Pemilihan Umum Kecamatan.
Sekretariat Panwaslu Kabupaten/Kota berkedudukan di Ibukota
Kabupaten/Kota, dipimpin oleh Koordinator Sekretariat Bawaslu
Kabupten/Kota serta bertanggungjawab kepada Bawaslu
Kabupaten/Kota. Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota mempunyai
tugas memberikan dukungan administratif dan teknis operasional
kepada Bawaslu Kabupaten/Kota.
Dalam hal pengangkatan Koordinator Sekretariat Bawaslu
Kabupaten/Kota, dapat ditetapkan langsung oleh Kepala Sekretariat
Bawaslu Provinsi atas nama Sekretaris Jenderal atau berdasarkan
usulan Ketua Panwaslu Kabupaten/Kota setelah konsultasi dengan
Bupati/Walikota. Pengusulan berdasarkan Keputusan Pleno Panwaslu
Kabupaten/Kota.
Syarat untuk menjadi Kepala Sekretariat Panwaslu Kabupaten/Kota
adalah :
a. Pegawai Negeri Sipil;
b. Pada saat diusulkan berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun;
c. Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur, dan adil;
d. Berpendidikan paling rendah S-1 di bidang sosial, hukum, politik,
pemerintahan, manajemen, atau ekonomi;
e. Mampu secara jasmani atau rohani;
f. Bersedia bekerja penuh waktu; dan
g. Bagi yang berstatus dipekerjakan maka wajib melampirkan :
1) Surat persetujuan dari instansi induk; dan
2) Surat keputusan dipekerjakan.
19
Berdasarkan Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas
Pemilihan Umum Provinsi Lampung Nomor : 232/LA/HK.01.01/IX/2018
tentang Penetapan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan
Umum Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung, yaitu:
Tabel.6: Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pringsewu
No. Nama NIP Instansi
1. Paryono, S.Sos 19840906 201001 1 018 Pemkab Pringsewu
Setelah dilantiknya putuaskan Koordantor Sekretariat, Bawaslu
Kabupaten Pringsewu melakukan Pergantian antar waktu Pegawai
Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pringsewu guna menunjang tugas
pengawasan yang akan dilakukan menjelang dimulainya tahapan-
tahapan Pemilihan Umum Tahun 2019.
Merujuk pada peraturan tersebut diatas, Pegawai Sekretariat Bawaslu
Kabupaten/Kota adalah Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri
Sipil, yang terdiri atas :
a. Pendukung administrasi;
b. Teknisi;
c. Pramubakti; dan
d. Satpam
Syarat untuk menjadi Pegawai Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota
adalah :
a. Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur, dan adil;
b. Berpendidikan :
1. Paling rendah SLTA diutamakan S-1 atau Diploma bagi
pendukung administrasi; dan
2. Paling rendah SLTP diutamakan SLTA bagi teknisi, pramubakti
dan satpam.
c. Mampu secara jasmani dan rohani;
20
d. Bersedia bekerja penuh waktu;
e. Mempunyai pengalaman atau kemampuan di bidang keuangan bagi
yang ditempatkan untuk menjadi Bendahara Pengeluaran Pembantu
atau Pengelola Keuangan dibuktikan dengan sertifikat bendahara
atau surat pernyataan pernah mengelola keuangan yang sumber
dananya dari Anggaran Pembelanjaan Belanja Negara atau
Anggaran Pembelanjaan Belanja Daerah atau surat-surat yang
berkaitan dengan bidang keuangan; dan
f. Bagi Pegawai Negeri Sipil yang berstatus dipekerjakan maka wajib
melampirkan:
1. Surat persetujuan dari instansi induk; dan
2. Surat keputusan dipekerjakan.
Berdasarkan Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas
Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu Tentang Pengangkatan
Pelaksana PNS, Pelaksana Non PNS, dan Tenaga Pendukung Pada
Sekretariat Penitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu
Tahun Anggaran 2018-2019, dengan nama-nama sebagai berikut :
Tabel 7 : Daftar Nama Pegawai Sekretariat Panwaslu Kabupaten
Pringsewu
No. Nama Pendidikan Jabatan
1. Natalina Ambarsari, SE NIP : 19721226 1996 03 2 002
Strata 1 (S1) Pelaksana PNS
2. Siti Umi Kulsum, S.Pd.I Strata 1 (S1) Pelaksana Teknis
3. Miftaul Makruf, S.Pd Strata 1 (S1) Pelaksana Teknis
4. Erfin Mahmudah, S.Ag Strata 1 (S1) Pelaksana Teknis
5. Rengki Hariska, S.Pd Strata 1 (S1) Pelaksana Teknis
6. Arie Setiawan, S.IP Strata 1 (S1) Pelaksana Teknis
7. M. Eshca Adesha, S.KL Strata 1 (S1) Pelaksana Teknis
21
8. Himawan Sutanto SMA Pelaksana Teknis
9. Okta Purnama, S.IP Strata 1 (S1) Pelaksana Teknis
10. F. Bayu Pamungkas. A.Md Diploma (III) Pelaksana Teknis
11. Andi Saputra, S.E Strata 1 (S1) Tenaga Pendukung
12. Deka Sesianda, S.Pd Strata 1 (S1) Tenaga Pendukung
13. Sintia Widianti SMA Tenaga Pendukung
22
Bagan Struktur Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu .
Natalina Ambarsari, SE
BPP
Azis Amriwan, M.Si
Ketua/Koordiv PP
Fajar Fakhlevi, S.Pd
Anggota/Koordiv PHL M. Fathul Arifin, S.Pd.I
Anggota/Koordiv
SDMO
Paryono, S.Sos
Koordinator Sekretariat
Staff SDMO : 1. Rengki Hariska, S.Pd
2. Siti Umi Kulsum, S.Pd.I
3. Miftaul Makruf, S.Pd
4. Erfin Mahmudah, S.Ag
Staff PHL :
1. Arie Setiawan, S.I.P
2. M. Escha Adesha, S.KL
3. Himawan Sutanto
Staff PP : 1. Okta Purnama, S.IP
2. F. Bayu Pamungkas, A.Md
3. Diah Ayu Lestari, S.H
Staff Pendukung : 1. Andy Saputra, S.E
2. Deka Sesianda, S.Pd
3. Sintia Widianti
Panwascam
Ambarawa
Panwascam
Pringsewu
Panwascam
Pardasuka
Panwascam
Adiluwih
Panwascam
Sukoharjo
Panwascam
Gading Rejo
Panwascam
Pagelaran
Panwascam
Banyumas
Panwascam
Pagelaran Utara
23
C. PEMBENTUKAN
1. Pembentukan Panwaslu Kecamatan
Bahwa proses pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Umum
Kecamatan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017,
Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia
Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan,
dan Pengawas Pemilu Luar Negeri dibentuk paling lambat 1 (satu)
bulan sebelum tahapan pertama penyelenggaraan Pemilu dimulai dan
berakhir paling lambat 2 (dua) bulan setelah seluruh tahapan
penyelenggaraan Pemilu selesai.
Selama bulan Oktober hingga November 2017, Panitia Pengawas
Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu telah menyelesaikan tahapan
pembentukan Panitia Pengawas Kecamatan Se-Kabupaten Pringsewu
dalam menyongsong Pemilihan Pemilihan Legislatif, Pemilihan
Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019. Dalam hal ini Calon Panitia
Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan yang selanjutnya disingkat
Panwascam diseleksi dan ditetapkan oleh Panitia Pengawas Pemilihan
Kabupaten/Kota. Adapun tahapan kegiatan yang dilaksanakan adalah
sebagai berikut:
a. Membentuk Tim Kelompok Kerja Pembentukan Panwascam;
b. Administrasi Pengumuman Pendaftaran;
c. Penerimaan Berkas;
d. Pemeriksaan Keabsahan dan Legalitas Berkas Admnistrasi;
e. Pengumuman Hasil Pemeriksaan Berkas Administrasi;
f. Tes Tertulis;
g. Penilaian dan Pengumuman Hasil Tes Tertulis;
h. Persiapan dan Pelaksanaan Tes Wawancara;
i. Penilaian dan Pengumuman Hasil Tes Wawancara; dan
j. Pengajuan Calon Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum
Kecamatan kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota untuk dipilih dan ditetapkan.
Dalam pelaksanaan pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Umum
Kecamatan se–Kabupaten Pringsewu dilaksanakan dengan diberikan
wewenang sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan
24
Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan
Keempat Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10
Tahun 2012 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Penggantian
Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia
Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas
Pemilihan Umum Kecamatan, Pengawas Pemilihan Umum Lapangan,
dan Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri. Salah satu kewajiban
Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten diberikan wewenang
melakukan pembentukan lembaga di bawahnya yaitu di tingkat
Kecamatan yang disebut dengan Panitia Pengawas Pemilihan Umum
Kecamatan. Kegiatan berlangsung dengan lancar dan berjalan sesuai
dengan tahapan yang telah dijadwalkan
a. Penetapan Kelompok Kerja Pembentukan Panitia Pengawas
Pemilihan Umum Kecamatan Se-Kabupaten Pringsewu
Dalam penetapan Kelompok Kerja Pembentukan Panitia Pengawas
Kecamatan Se-Kabupaten Pringsewu ditentukan dengan
melaksanakan rapat pleno yang di laksanakan oleh pimpinan Panitia
Pengawas Pemilihan Kabupaten Pringsewu beserta Kepala
Sekretariat pada Hari Rabu, 11 Oktober 2017. Dengan Hasil dalam
Berita Acara Pleno Nomor : 006/Bawaslu.LA-13/HK.01.01/X/2017
(lampiran 1) sebagai berikut:
Tabel 8 : Daftar Nama Anggota Pokja Pembentukan Panwaslu Kecamatan
NO NAMA JABATAN
1 Azis Amriwan, M.Si KETUA
2 Paryono, S.Sos SEKRETARIS
3 M. Fathul Arifin, S.Pd.I ANGGOTA
4 Fajar Fakhlevi, S.Pd ANGGOTA
5 Evi Yatun Ruaida, S.H ANGGOTA
6 Okta Purnama, S.I.P ANGGOTA
7 Andy Saputra, S.E ANGGOTA
Ket : Hasil Pleno Pokja
Penetapan kelompok kerja pembentukan Panitia Pengawas
Pemilihan Umum Kecamatan se-Kabupaten Pringsewu merupakan
hasil musyawarah yang dibahas melalui rapat pleno dan kemudian
25
ditetapkan dalam berita acara rapat pleno, penetapan ini menjadi
salah satu acuan dalam penerapan manajemen pengorganisasian
dalam pelaksanaan pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan
Umum Kecamatan, yang didukung langsung oleh seluruh staff
Kesekretariatan. Diawali dengan dilakukan Rapat Pleno oleh
Pimpinan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu
dan Kepala Sekretariat untuk mendapatkan pengajuan kelompok
kerja Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan
se-Kabupaten Pringsewu. Nama – nama sesuai dengan yang di
tentukan diajukan Kepada Bawaslu Provinsi Lampung untuk disetujui
dan diberikan Surat Keputusan Pembentukan Kelompok Kerja.
b. Pengumuman Pendaftaran Calon Panitia Pengawas Pemilihan
Umum Kecamatan Se-Kabupaten Pringsewu
Dilaksanakan pada :
Tanggal : 13 s.d 15 Oktober 2017
Hari : Jum’at - Minggu
Tempat : Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten,
Kantor Kecamatan Se–Kabupaten Pringsewu, Media Cetak dan
Media Sosial.
Dalam penyampaian informasi kepada seluruh masyarakat
Kabupaten Pringsewu pengumuman penerimaan Panitia Pengawas
Pemilihan Umum Kecamatan se-Kabupaten Pringsewu
disampaikan secara langsung dan tidak langsung. Penyampaian
langsung dengan melakukan koordinasi dengan Pemerintah di
tingkat Kecamatan yang ada di Kabupaten Pringsewu dan
penyampaian tidak langsung dengan cara melakukan penyebaran
informasi pengumuman di seluruh kantor Kecamatan se-Kabupaten
Pringsewu dan di Media Cetak dan Media Sosial. Tenggang waktu
yang diberikan dari penyampaian informasi 2 hari yaitu 13 s.d 15
Oktober 2017, pembukaan penerimaan pendaftaran selama 7 hari
dimulai dari tanggal 16 s.d 22 Oktober 2017 .(Pengumuman
.Lampiran 2)
26
Proses penyampaian informasi pengumuman penjaringan dengan
melalui media sosial, media cetak dan pengumuman ke 9
(Sembilan) instansi Pemerintah Kecamatan di Kabupaten
Pringsewu. Secara langsung diantarkan ke kantor kecamatan oleh
staff Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu.
c. Penerimaan Pendaftaran dan Berkas
Proses penerimaan berkas pendaftaran calon Anggota Panitia
Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan dilaksanakan selama 7 hari
di sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten
Pringsewu dimulai pada tanggal 16 s.d 22 Oktober 2017. Jumlah
berkas untuk persyaratan calon anggota Panitia Pengawas
Pemilihan Umum Kecamatan yang di bagikan ke Kecamatan se-
Kabupaten Pringsewu 45 rangkap, 2 Ormas sebanyak 10 rangkap
dan untuk pengambilan di sekretariat Panwas Kabupaten Pringsewu
sebanyak 47 rangkap dengan hasil pengembalian akhir sebanyak 97
rangkap. Dikarenakan belum terpenuhi kuota minimal, diberikan
perpanjangan pendaftaran untuk Kecamatan Pardasuka dari tanggal
23 s.d 25 Oktober 2017. Daftar penerimaan berkas per-kecamatan
sebagai berikut :
Tabel 9 : Daftar Nama Calon Anggota Panwaslu Kecamatan
No Nama Kecamatan
Daftar Pendaftaran Per-Hari Calon Anggota Panwascam Mulai dari tanggal 16
Oktober 2017 - 25 Oktober 2017
16
Okt
17
Okt
18
Okt
19
Okt
20
Okt
21
Okt
22
Okt
23
Okt
24
Okt
25
Okt
Total
1 Pringsewu 0 1 0 6 3 5 1 16
2 Pagelaran 0 1 2 3 4 2 1 13
3 Pagelaran Utara 0 0 2 1 2 3 1 9
4 Banyumas 0 0 0 4 1 4 0 9
5 Adiluwih 0 1 0 2 2 1 3 9
6 Sukoharjo 2 0 1 3 3 1 1 11
7 Gadingrejo 2 0 1 0 1 3 5 12
8 Pardasuka 0 0 0 1 2 3 1 0 0 2 9
9 Ambarawa 1 0 1 3 3 1 0 9
Jumlah 5 3 7 23 21 23 13 0 0 2 97
27
Beberapa perlengkapan dalam pelaksanaan Penerimaan Berkas
pembentukan calon anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum
Kecamatan Se-Kabupaten Pringsewu antara lain :
a. Pengumuman Pendaftaran Panitia Pengawas Pemilihan Umum
Kecamatan Se-Kabupaten Pringsewu.
b. Berkas Kelengkapan Panitia Pengawas Pemilihan Umum
Kecamatan Se-Kabupaten Pringsewu.
c. Tanda Terima Surat Pengumuman Dari Masing-Masing
Kecamatan.
d. Daftar Pengambilan Berkas.
e. Daftar Hadir Pengumpulan Berkas Calon Panitia Pengawas
Pemilihan Umum Kecamatan Se-Kabupaten Pringsewu.
f. Pengumuman Hasil Seleksi Berkas.
g. Berita Acara Pengumuman Seleksi Berkas.
Kelengkapan Berkas yang disertakan oleh calon Anggota Panitia
Pengawas Kecamatan Se-Kabupaten Pringsewu adalah:
a. Surat Pendaftaran yang ditujukan kepada Panitia Pengawas
Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu.
b. Foto copy KTP dan Kartu Keluarga.
c. Pas Fhoto 4x6 (5 lembar).
d. Daftar Riwayat Hidup.
e. Foto copy Ijazah terakhir di legalisir dan cap basah.
f. Surat keterangan sehat jasmani dari Rumah Sakit Pemerintah
termasuk puskesmas (disampaikan saat pendaftaran), dan surat
keterangan bebas narkoba serta sehat rohani dari instansi
berwenang (disampaikan sebelum pelantikan).
g. Surat Pernyataan bermaterai (Rp 6.000,-), yang berbunyi :
- Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, UUD 1945, dan
cita-cita Proklamasi 17 agustus 1945.
- Tidak pernah menjadi anggota partai politik.
- Tidak pernah menjadi anggota partai politik sekurang-kurangnya
dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir yang dinyatakan
secara tertulis dalam surat pernyataan sah.
- Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan
yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan
28
tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima)
tahun atau lebih.
- Bersedia bekerja penuh waktu.
- Kesediaan untuk tidak menduduki jabatan politik, jabatan di
pemerintahan dan jabatan di BUMN/ BUMD/ BUMDes selama
masa keanggotaan apabila terpilih.
- Tidak berada dalam satu ikatan perkawinan dengan sesama
penyelenggara pemilu.
h. Dapat melampirkan keterangan atau bukti lain yang mendukung
kompetensi pendaftar
i. Berkas pendaftaran di buat rangkap 3 (tiga) dengan ketentuan 1
berkas asli dan 2 rangkap Foto copy yang dimasukan ke dalam
Amplop Cokelat. Semua Berkas di masukan ke dalam map sesuai
dengan zona lokasi :
1) Pardasuka, Ambarawa dan Pringsewu : Map Hijau
2) Gadingrejo, Sukoharjo, dan Adiluwih : Map Merah
3) Pagelaran, Pagelaran Utara dan Banyumas : Map Biru
Terdapat beberapa calon Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan
yang kesulitan dalam proses pendaftaran saat melengkapi dan
menyerahkan berkas, antara lain : ijazah yang belum dilegalisir dan
cap basah, ada pendaftar yang salah membawa form (membawa
form pendaftaran PPK), ada yang masih belum diperbanyak sesuai
dengan persyaratan, tidak membawa materai 6000. Hal ini ditangani
dengan melakukan komunikasi dengan calon Panitia Pengawas
Pemilihan Kecamatan bersangkutan untuk melengkapi berkas atau
kekurangan yang belum lengkap.
d. Penelitian Administrasi Pendaftaran dan Perbaikan Berkas
Pendaftaran
Dilaksanakan pada :
Hari/ Tanggal : Senin s.d Rabu, 23-25 Oktober 2017
Tempat : Sekretariat Panwas Kabupaten Pringsewu
Waktu : 08.00 s/d Selesai
Dasar : Dalam rangka melaksanakan amanat Undang–Undang
Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan
Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2012
29
sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan
Bawaslu Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan keempat
Peraturan Bawaslu Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pembentukan,
Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas
Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten/ Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan,
Pengawas Pemilihan Umum Lapangan dan Pengawas Pemilihan
Umum Luar Negeri, setelah melakukan pemeriksaan kelengkapan,
keabsahan, dan legalitas berkas persyaratan calon anggota Panitia
Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.
Proses penelitian dilaksanakan selama penerimaan berkas
berlangsung dengan jumlah keseluruhan sebanyak 97 berkas yang
mengajukan pendaftaran sebagai Calon Anggota Panitia Pengawas
Pemilihan Umum Kecamatan se-Kabupaten Pringsewu. Terdapat 1
orang terindikasi anggota parpol tetapi setelah dilakukan
pemanggilan dan yang bersangkutan hadir memberikan klarifikasi
bahwa namanya dicatut tanpa sepengetahuannya. Yang
bersangkutan membawa surat pernyataan yang dibuat dan
ditandatangani oleh ketua parpol tingkat kecamatan dimana
namanya tersebut dicatut.
Penginformasian tentang kelengkapan administrasi dari Panitia terus
dilakukan lewat komunikasi melalu pesan singkat kepada calon
Peserta Penjaringan yang masih terdapat kurangnya kelengkapan
administrasi pendaftarannya. Karena sebagaian besar dari pendaftar
banyak yang mengambil berkas pendaftaran langsung di Sekretariat
Panwas Kabupaten Pringsewu jadi banyak yang harus kembali lagi
untuk datang melengkapi berkas yang belum lengkap, terdapat
banyak kendala biasanya banyak yang tidak membawa materai dan
ada beberapa pendaftar juga yang ijazah terakhirnya belum di
legalisir (tanda tangan dan cap basah).
e. Pengumuman Hasil Penelitian Administrasi
Setelah melakukan pemeriksaankelengkapan berkas persyaratan
Calon Anggota Panwas Kecamatan Se-Kabupaten Pringsewu di
peroleh hasil akhir seleksi berkas yang di tetapkan pada rapat Pleno
30
pada tanggal 25 Oktober 2017 Nomor : 021/Bawaslu-
LA.13/TU.00.01/X/2017 tentang Pengumuman Hasil Pemeriksaan
Keabsahan dan Legalitas Berkas Calon Anggota Panitia Pengawas
Pemilihan Umum Kecamatan se-Kabupaten Pringsewu, dan
diumumkan nama-nama yang dinyatakan lulus Penelitian Berkas
Administrasi. (BA.Lampiran)
Dalam pemberian Informasi Kelulusan Seleksi Berkas Calon Panitia
Pengawas Pemilihan Kecamatan di tempel langsung oleh staff
Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu di 9
(Sembilan) Kantor Kecamatan. Sebagai salah satu implementasi
Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu dalam
keterbukaan informasi dan diharapkan dengan dilakukan
penempelan pengumuman di masing–masing Kantor Kecamatan
dapat mempermudah kerjasama antar lembaga apabila terpilih
sebagai Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan dalam
mensukseskan Proses Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur
Provinsi Lampung tahun 2018, serta Pemilihan Legislatif, Pemilihan
Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019.
Selain di lakukan penempelan di kantor-kantor Kecamatan se-
Kabupaten Pringsewu Panitia Pengawas Pemilihan Umum
Pringsewu juga melakukan kerjasama dengan Media Cetak dalam
penginformasian hasil kelolosan seleksi kelengkapan berkas. Selain
di media surat kabar info pengumuman kelulusan juga dimuat di
halaman Media Sosial Panitia Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Pringsewu, strategi publikasi ini dilakukan juga untuk
mempermudah Calon Panitia Pengawas Pemilihan Umum
Kecamatan yang lolos seleksi dapat mengetahui dengan mudah
tanpa harus datang langsung ke Kantor.
Dalam penginformasian dilakukan penyampaian dengan secara
langsung melalui lisan ke beberapa masyarakat dan penyampaian
tidak langsung dilakukan melalui media sosial, media cetak dan
penempelan informasi pengumuman.Panitia Pengawas Kabupaten
Pringsewu juga melakukan komunikasi dengan pihak masing –
masing kecamatan yang ada di kabupaten Pringsewu untuk
31
membantu dalam memberikan informasi pada masyarakat tentang
pengumuman penjaringan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan.
Dalam penyampaian ke pihak Kecamatan selain lembaran
Pengumuman tentang Penjaringan juga di serahkan 5 rangkap
berkas pendaftaran di masing–masing Kecamatan apabila ada yang
ingin mendaftar dapat mengambil berkas langsung ke kantor
Kecamatan masing–masing serta calon panwascam dapat
mengunduh soft copy file pendaftaran di laman media sosial yang
dikelola Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu
agar dapat mempermudah calon pendaftaran dalam mendapatkan
dokumen administrasi pendaftaran tanpa harus datang ke Sekretariat
Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu karna
jarak tempuh beberapa kecamatan di Kabupaten Pringsewu yang
lumayan jauh meminimalisir agar tidak bolak balik karna ada berkas
yang belum sesuai dengan persyaratan.
f. Penerimaan Tanggapan dan Masukan Dari Masyarakat
Dalam penerimaan tanggapan dan masukan masyarakat di
laksanakan selama tiga hari pada tanggal 26-28 Oktober 2017 dan
tidak terdapat tanggapan ataupun masukan dari masyarakat terkait
nama-nama yang lolos pada tahap administrasi.
g. Tes Tertulis
Panitia pengawas pemilihan Kabupaten Pringsewu melakukan
seleksi tertulis untuk calon anggota Panitia Pengawas Kecamatan
Pemilihan Umum se-Kabupaten Pringsewu sebagai tindak lanjut dari
proses seleksi berkas. Kegiatan tes tertulis dilaksanakan pada:
Hari/tanggal : Minggu, 29 Oktober 2017
pukul : 10:00 s/d selesai
Tempat : Aula Hotel Regency, Kabupaten Pringsewu
Pelaksanaan tes tertulis terhadap calon Anggota Panwas Kecamatan
se-Kabupaten Pringsewu disaksikan langsung dari perwakilan Badan
Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung yang di hadiri oleh
Ibu Kustanti Puji Rahayu, S.Sos. Pelaksanaan tes tertulis ini
diharapkan dapat menjadi langkah untuk mendapatkan calon
Anggota Panitia Pengawas Kecamatan yang memiliki
32
kompetensi,baik dari segi pemahaman regulasi dan juga secara
teknis tentang pelaksanaan Pemilihan Umum. Pelaksanaan tes
tertulis ini di laksanakan selama ± 120 Menit. Pelaksanaan Tes
tertulis di mulai pada pukul 10.00 WIB Setelah pelaksanaan Tes
tertulis selesai langsung dilakukan proses pemusnahan soal-soal
ujian Calon Anggota Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Pringsewu
dengan disaksikan peserta ujian.
Dalam pelaksanaan Test Tertulis di hadiri oleh 95 peserta dari 97
peserta yang terdaftar, terdapat 2 peserta yang tidak hadir tanpa ada
keterangan. Setelah pelaksanaan tes tertulis, dilanjutkan dengan
pengoreksian LJK yang dilakukan oleh seluruh pimpinan Panitia
Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu bersama dengan
Kepala Sekretariat Panwas Kabupaten Pringsewu disaksikan oleh
Perwakilan Bawaslu Provinsi Lampung. Proses pengoreksian hasil
tes tertulis dilakukan di Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan
Umum Kabupaten Pringsewu oleh Pimpinan Panitia Pengawas
Pemilihan Kabupaten Pringsewu. Proses Pengoreksian dilaksanakan
selama ± 4 jam. Dilanjutkan dengan Rapat Pleno penetapan peserta
tes yang lulus tes tertulis yang lanjut ke tahapan test wawancara.
Dalam pelaksanaan test tertulis selain dihadiri perwakilan Bawaslu
Provinsi Lampung juga dihadiri beberapa anggota pers yang juga
ikut menyaksikan prosesi tes tertulis berlangsung. Keterlibatan pers
juga dimaksudkan agar masyarakat Pringsewu bisa mengetahui
mengikuti seputar perkembangan informasi dan tahapan yang
sedang berlangsung terkait Pembentukan Panwascam.
h. Pengumuman Test Tertulis
Hasil akhir pelaksanaan tes tertulis di dapatkan hasil akhir yang di
cantumkan dalam pengumuman hasil akhir perserta yang lulus
dalam seleksi tes tertulis. Hasil pegumuman di tentukan melalui
pelaksanaan rapat pleno oleh Pimpinan Panitia Pengawas Pemilihan
Umum Kabupaten Pringsewu yang terorganisir dalam Kelompok
Kerja Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.
Rapat pleno dilaksanakan pada hari minggu setelah pelaksanaan tes
tertulis selesai. Hasil pembahasan rapat pleno dituangkan dalam
33
berita acara Nomor 011/Bawaslu.LA-13/HK.01.01/X/2017. (Berkas
terlampir)
Dengan hasil keputusan diambil 6 besar dari 9 kecamatan dengan
total peserta yang lulus sebanyak 54 peserta. Pengumuman hasil
pelaksanaan tes tertulis diinformasikan melalui pesan singkat yang
dikirimkan menggunakan telepon seluler, juga melalui media cetak,
media social dan pengumuman di tiap kecamatan se-Kabupaten
Pringsewu. Untuk selanjutnya mengikuti tahapan wawancara.
i. Tes Wawancara
Dilaksanakan pada :
Hari/Tanggal : Minggu s.d Selasa, 5-7 November 2017
Tempat : Hotel Regency, Kec. Gadingrejo, Kab. Pringsewu
Jumlah peserta yang lolos pada tahap tes wawancara terdapat 54
orang peserta dalam berjalannya pelaksanaan tes wawancara 53
orang hadir sedangkan 1 orang tidak hadir dalam pelaksanaan
wawancara atas nama Bapak Suprondi dengan nomor tes 094 tanpa
ada keterangan. Hasil wawancara sesuai dengan Berita Acara
Nomor: 013/Bawaslu-LA-13/HK.01.01/XI/2017. Setelah pelaksanaan
wawancara dilakukan penilaian oleh seluruh Komisioner Panwas
Kabupaten Pringsewu dengan hasil akhir sesuai dengan Berita
Acara nomor 027/Bawaslu-LA-13/TU.00.01/XI/2017.
Dalam tahapan tes wawancara dilaksanakan selama 3 hari, setiap 1
hari dijadwalkan 3 (tiga) Kecamatan dan setiap Kecamatan terdiri
dari 6 peserta yang mengikuti tes wawancara dengan jumlah
keseluruhan 18 peserta/hari. Pelaksanaan tes Wawancara berjalan
dengan lancar tidak ada kemunduran berjalan sesuai penjadwalan
yang telah disusun Pokja Pembentukan Calon Anggota Panitia
Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kabupaten Pringsewu.
Proses Pelaksanaan Test Wawancara Penjaringan Panitia
Pengawas Pemilihan Kecamatan se–Kabupaten Pringsewu dapat
dideskripsikan sebagai berikut :
1. Pelaksanaan wawancara diikuti oleh oleh 53 peserta wawancara
yang terdiri dari 9 (Sembilan) kecamatan yang ada di Kabupaten
34
Pringsewu. Proses wawancara dilaksanakan setelah di berikan
pengumuman dari peserta yang lulus pelaksanaan Test wawancara.
2. Untuk memberikan informasi kepada seluruh peserta wawancara di
beritahukan lewat pesan singkat melalui telepon seluler seluruh
peserta di informasikan 2 hari sebelum pelaksanaan tes wawancara,
dan pada saat hari pelaksanaan.
3. Untuk menjaga kedisiplinan dalam pelaksanaan tes wawancara
kepada seluruh peserta wawancara di waibkan mengikuti peraturan
yang telah di sepakati seluruh Pimpinan Panitia Pengawas Pemilihan
Umum Kabupaten Pringsewu yang terorganisasi dalam kelompok
kerja Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan
diantaranya sebagai berikut :
a) Paserta diwajibkan memakai pakaian rapi dan sopan dala
pelaksanaan wawancara.
b) Peserta diwajibkan hadir 30 menit sebelum jadwal yang telah
ditentukan.
c) Bagi peserta yang tidak hadir pada waktu yang telah ditentukan
dinyatakan di diskualifikasi.
No. Hari dan Tanggal Ringkasan Kegiatan
Tahapan Wawancara
1.
Minggu, 5 November
2017
Proses wawancara hari
pertama dijadwalkan diikuti
oleh 18 peserta tes
wawancara dari 3
Kecamatan yakni Kecamatan
Sukoharjo, Kecamatan
Pagelaran Utara dan
Kecamatan Ambarawa.
Pelaksanaan wawancara
dimulai sejak pukul 08.00
Wib sampai dengan pukul
17.30 WIB. Dari 18 orang
peserta yang mengikuti test
wawancara dapat hadir
semua untuk mengikuti
35
tahapan wawancara dan
berjalan lancar sesuai
dengan jadwal yang di
tentukan.
2. Senin, 6 November 2017 Pelaksanaan wawancara
dilanjutkan dengan
pelaksanaan pada hari
kedua, dalam pelaksanaan
hari kedua diikuti oleh 3
Kecamatan juga yakni
kecamatan Gadingrejo,
Kecamatan Pardasuka dan
Kecamatan Banyumas.
Pelaksanaan wawancara hari
ke dua di ikuti oleh 17
peserta. Dalam pelaksanaan
wawancara di hari ke dua
terdapat peserta yang tidak
hadir dari Kecamatan
Gadingrejo a.n Suprondi
dengan nomor tes 094 tanpa
ada keterangan.
3. Selasa, 7 November
2017
Proses wawancara pada hari
ketiga berjalan dengan
lancar pelaksanaan
wawancara diikuti oleh 18
peserta yang terdiri dari 3
kecamatan yaitu Kecamatan
Pringsewu, Kecamatan
Adiluwih dan Kecamatan
Pagelaran. Semua peserta
yang terjadwal pada hari
tersebut diatas dapat hadir
dan mengikuti pelaksanaan
36
tes wawancara.
j. Pengumuman Hasil Wawancara
Pengumuman hasil wawancara dilaksanakan pada hari Rabu tanggal
8 November 2017. Setelah melalui beberapa rangkaian
pertimbangan, musyawarah dan penilaian dari hasil wawancara yang
di tuangkan dalam berita acara rapat pleno, maka di sepakati bahwa
peserta tes yang tidak mengikuti tes wawancara secara otomatis
dinyatakan gugur. Pengumuman di bahas dalam rapat pleno dari
kelompok kerja penjaringan panitia pengawas kecamatan se–
Kabupaten Pringsewu dengan nomor : 014/Bawaslu.LA-
13/HK.01.01/XI/2017.
Setelah di tuangkan dalam berita acara informasi pengumuman
Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan yang terpilih di
publikasikan melalui pesan singkat, media sosial, dan juga media
cetak. Selain melalui beberapa media di atas di lakukan
penyampaian informasi juga dengan melakukan penempelan
pengumuman di papan pengumuman Kantor Kecamatan masing–
masing. Yang keseluruhan berjumlah 9 (Sembilan) Kecamatan.
Pelaksanaan penempelan dilakukan pada tanggal 8 November 2017
oleh Staff Panwaslu Kabupaten Pringsewu
k. Pelantikan Panwascam Se–Kabupaten Pringsewu
Dilaksanakan pada :
Hari/Tanggal : Jum’at, 10 November 2017
Tempat : Aula Hotel Regency, Kab. Pringsewu
Panwaskab Pringsewu melaksanakan Pelantikan Panwascam di
Hotel Regency Pringsewu. Kegiatan ini merupakan rangkaian dari
Pokja Divisi SDMO yaitu Pembentukan Panwascam dan bertujuan
sebagai bentuk komitmen dan pengukuhan dari nama-nama yang
ditetapkan sebagai Panwascam.
Kegiatan yang dilaksanakan oleh Panwaskab Pringsewu ini
melibatkan stakeholder baik tingkat Kabupaten seperti unsur Polri,
Pemerintah Kabupaten Pringsewu, KPU Kabupaten Pringsewu serta
kecamatan yang terdiri dari camat. Sebagai badan yang memiliki
37
garis koordinasi dengan Bawaslu Provinsi Lampung dalam acara ini
juga dihadiri oleh Kasubbag TP3 yaitu Bapak Erwin Prima Rinaldo,
S.I.P, MH.
l. Bimbingan Teknis Penguatan Kapasitas Anggota Panitia
Pengawas Pemilihan Kecamatan
Dilaksanakan pada :
Hari/Tanggal : Jum’at s.d Sabtu, 10-11 November 2017
Tempat : Hotel Regency, Pringsewu
Tema Kegiatan : Penguatan Kapasitas Panitia Pengawas
Kecamatan Se-Kabupaten Pringsewu
Kegiatan Bimbingan Teknis ini dilaksanakan di Aula Hotel Regency
Pringsewu. Kegiatan ini di laksanakan selama 2 hari satu malam.
Pembukaan kegiatan Bimbingan Teknis secara simbolis dibuka
langsung oleh Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten
Pringsewu, kegiatan pembukaan dilaksanakan pada pukul 11.00
WIB setelah pelaksanaan pelantikan yang dihadiri oleh seluruh
Komisioner Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten
Pringsewu, Kepala Sekretariat, Seluruh Staff Sekretariat dan Seluruh
Peserta Bimbingan Teknis.
Peserta Bimbingan Teknis terdiri dari seluruh Anggota Panitia
Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kabupaten Pringsewu
yang Terdiri dari 3 orang setiap kecamatan, dengan keseluruhan
peserta berjumlah 27 orang. Kegiatan Bimbingan Teknis ini diikuti
oleh seluruh Anggota Panitia Pengawas Kecamatan se-Kabupaten
Pringsewu sampai dengan selesai.
Tujuan kegiatan ini adalah sebagai salah satu wadah penguatan bagi
Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan bagi masing –
masing anggota sebagai pembekalan awal agar sebagai bentuk
optimalisasi tugas dan fungsi panwascam sebelum melaksanakan
tugas di lapangan pada wilayah kerja kecamatan masing – masing.
Selain itu juga sebagai bentuk implementasi berjalannya pola
hubungan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten
Pringsewu sesuai tugasnya melakukan pembinaan bagi jajaran di
38
bawahnya yaitu Panitia Pengawas Kecamatan. Berjalan fungsi
organisasi dalam bersama–sama mensukseskan pesta demokrasi
Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Se-Kabupaten
Pringsewu dalam menyongsong Pemilihan Legislatif, Pemilihan
Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 sesuai dengan peraturan
yang berlaku. Dengan diadakan kegiatan Bimbingan Teknis
diharapkan juga mampu meningkatkan integritas Panitia Pengawas
Pemilihan Umum Kecamatan dalam menjalankan Tugas, Fungsi dan
Kewajiban sebagai penyelenggara pemilu dalam menyongsong
Pemilihan Legislatif, Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun
2019.
Berikut tabel daftar nama Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten
Pringsewu
Tabel 10: Daftar Nama Panwaslu Kecamatan jabatan dan
pembagian divisi
No. Nama Kecamatan Jabatan
1. Kamal Fahmi Kurnia, S.H, M.H Ambarawa Ketua
2. Umar Fauzi, S.Pd Ambarawa Anggota
3. Andi Widiono, S.Pd Ambarawa Anggota
4. Frisca Wulandari, S.Pd Pringsewu Ketua
5. Wiwid Ferdiawan, S.Pd Pringsewu Anggota
6. Aan Chumaidi AB, S.Pd Pringsewu Anggota
7. Febri Kurniawan, S.H Pardasuka Ketua
8. Muhammad Idris, S.Pd Pardasuka Anggota
9. Ahmad Albari, A.Ma.Pust Pardasuka Anggota
10. Eddy Turyadi, S.Sos Sukoharjo Ketua
11. Dekky Maulana WP, S.Kom Sukoharjo Anggota
12. Muhammad Asrori Sukoharjo Anggota
13. Bambang Setiawan Banyumas Ketua
14. Bambang Irawan Hadi Banyumas Anggota
15. Ahmad Burhannudin, S.Pd Banyumas Anggota
16. Adi Setiono, S.Pd Pagelaran Ketua
17. Hendri Pagelaran Anggota
18. Ansor Mustakim Pagelaran Anggota
19. Apriyanto, S.E Pagelaran Utara Ketua
20. Tamsir, S.Pd Pagelaran Utara Anggota
21. Triswanto Pagelaran Utara Anggota
22. Irwan Panca Munandar, S.A.B Gading Rejo Ketua
23. Agus Priyadi, S.I.P Gading Rejo Anggota
24. Feri Ferdian Gading Rejo Anggota
25. Marjuki Amin, S.Pd Adiluwih Ketua
26. Dwi Joni Suhendra, S.Pd Adiluwih Anggota
27. Siti Halimah, S.Pd Adiluwih Anggota
39
2. Panwaslu Desa/Kelurahan
Mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun
2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 106 Ayat (f) “Panwaslu
Kecamatan berwenang membentuk Panwaslu Kelurahan/Desa dan
mengangkat serta memberhentikan anggota Panwaslu
Kelurahan/Desa, dengan memperhatikan masukan Bawaslu
Kabupaten/Kota”.
Menindaklanjuti Surat Ketua Bawaslu RI Nomor :
0965/K.Bawaslu/TU.00.01/XII/2017 tentang Pembentukan Pengawas
Pemilihan Lapangan, dan memperhatikan Surat Ketua Bawaslu
Provinsi Lampung Nomor : 099/K.LA/TU.00.01/XII/2017 tentang
Instruksi Pembentukan Pengawas Pemilihan Lapangan.
Pengawas Pemilihan Lapangan (PPL) yang berganti nama menjadi
Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Desa/Kelurahan adalah petugas
yang dibentuk oleh Panwaslu Kecamatan untuk mengawasi
penyelenggaraan pemilu di Desa/Kelurahan atau nama lain.
Pelaksanaan pembentukan Panwaslu Desa/Kelurahan se-Kabupaten
Pringsewu dilaksanakan secara serentak di 9 (Sembilan) Kecamatan,
dimulai dari tanggal 20 Desember 2017 s.d 7 Januari 2018. Kuota
Panwaslu Desa/Kelurahan untuk Kabupaten Pringsewu berjumlah 131
Orang, dengan rincian 1 Orang/Desa/Kelurahan.
Pembentukan Panwaslu Desa/Kelurahan, dilakukan melalui tahapan
sebagai berikut :
a. Penjaringan calon;
b. Penerimaan berkas pendaftaran;
c. Penelitian administrasi pendaftaran;
d. Tes wawancara;
e. Penetapan calon terpilih
Secara keseluruhan evaluasi pelaksanaan pembentukan Panwaslu
Desa/Kelurahan se-Kabupaten Pringsewu yang serentak dilaksanakan
di 9 (Sembilan) Kecamatan berjalan lancar tanpa ada kendala ataupun
hambatan yang berarti. Walaupun sosialisasi, publikasi dan koordinasi
dengan tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama telah dilakukan
dengan massif, akan tetapi masih ada pekon yang hanya terdapat 1
(satu) orang pendaftar hingga masa perpanjangan pendaftaran
40
berakhir. Lebih lengkap terkait laporan pembentukan Panwaslu
Desa/Kelurahan akan disampaikan di laporan akhir Panwaslu
Kecamatan.
Namun pada Perekrutan Panwaslu Kelurahan/Desa Se-Kabupaten
Pringsewu pada Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD
Privinsi dan DPRD Kab/kota Serta Pemilihan Presiden dan Wakil
Presiden Tahun 2019 sudah dilakukan pada saat pemilihan Gubernur
Dan Wakil Gubernur Tahun 2018, , sehingga Panwaslu
Kelurahan/Desa kecamatan Pringsewu pada Pemilihan Gubernur Dan
Wakil Gubernur Tahun 2018, diberikan beban kerja yang baru yaitu,
Pengawasan pada tahapan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan
DPRD Privinsi dan DPRD Kab/kotaSerta Pemilihan Presiden dan Wakil
Presiden Tahun 2019.
3. Pembentukan Pengawas TPS
Bawaslu Kabupaten Pringsewu mengundang Panwaslu Kecamatan Se-
Kabupaten Pringsewu untuk menghadiri Rapat Koordinasi Persiapan
Pembentukan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada hari
Rabu, tanggal 23 Januari 2019 Nomor : 02/K.Bawaslu.LA.13/I/2019 di
Kantor Bawaslu Kabupaten Pringsewu, maka diperoleh hasil sebagai
berikut :
1) Penyusunan Pembentukan Kelompok Kerja Pengawas TPS
Berdasarkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum
Republik Indonesia Nomor : 0027/K.Bawaslu/HK.01.00/I/2019
tentang Pedoman Pembentukan Pengawas TPS. Adapun beberapa
hal yang di sampaikan adalah sebagai berikut :
Susunan Kelompok Kerja Pembentukan Pengawas TPS;
Mekanisme pendaftaran calon Pengawas TPS;
Jadwal Pembentukan Pengawas TPS;
Pendistribusian surat pengumuman pendaftaran ke
Kelurahan/Desa;
Menginventarisir SK Parpol tingkat kecamatan;
41
2) Perencanaan Pelaksanaan Pembentukan Pengawas TPS
Pokja Pembentukan Pengawas TPS membentuk Perencanaan
Pelaksanaan Pembentukan Pengawas TPS dari awal hingga akhir,
yang tercantum dalam tabel di bawah ini:
Tabel: 12. Jadwasl Tahapan Rekrutmen Calon Pengawas TPS
NO TAHAPAN WAKTU TEMPAT
1 Pengumuman Pendaftaran
Tgl 04 – 10 Feb 2019
Sekretariat Panwaslu Kecamatan Pringsewu dan Kantor Kelurahan/DesaKecamatanPringsewu
2
Pendaftaran, Penerimaan, Penelitian Berkas Administrasi serta Wawancara
Tgl 11 – 21 Feb 2019
Sekretariat Panwaslu Kecamatan Pringsewu
3 Pengumuman Perpanjangan Masa Pendaftaran
Tgl 22 – 24 Feb 2019
Sekretariat Panwaslu Kecamatan Pringsewu
4 Perpanjangan Waktu Pendaftaran
Tgl 25 – 27 Feb 2019
Sekretariat Panwaslu Kecamatan Pringsewu
5
Pengumuman Calon Pengawas TPS oleh Pokja dan Tanggapan Masukan dari Masyarakat
Tgl 27 Feb – 01 Maret 2019
Sekretariat Panwaslu Kecamatan Pringsewu
6
Klasifikasi atas tanggapan masyarakat dan pleno penetapan PTPS terpilih
Tgl 04 – 06 Maret 2019
Sekretariat Panwaslu Kecamatan Pringsewu
7 Pengumuman Pengawas TPS Terpilih
Tgl 08 – 12 Maret 2019
Sekretariat Panwaslu Kecamatan Pringsewudan Kantor Kelurahan/DesaKecamatanPringsewu
8 Laporan Tahapan Penjaringan
Tgl 09 – 13 Maret 2019
BawasluKabupatenPringsewu
9 Pelantikan Pengawas TPS dan Bimtek
Tgl 25 Maret 2019 GedungTirta Sport Podomoro
a. Proses Seleksi Pembentukan Pengawas TPS
Proses Seleksi Pembentukan Pengawas TPS Kelurahan/Desa
Kecamatan dilakukan beberapa tahap, antara lain :
1) Tahap Sosialisasi Pengumuman Pendaftaran Calon
Pengawas TPS
Melakukan penjaringan calon-calon potensial untuk menjadi bakal
calon anggota Pengawas TPS. Penjaringan calon-calon potensial
dilakukan dengan pemberitahuan pendaftaran calon anggota
42
Pengawas TPS kepada masyarakat potensial antara lain melalui
usulan nama calon dari tokoh masyarakat, tokoh adat, Ketua
RW/RT dan/atau tokoh pemuda di wilayah desa atau nama
lain/kelurahan, sesuai wilayah kerja. Panwaslu Kecamatan juga
menyebarkan informasi melalui media masaseperti Facebook. Hal
ini bertujuan agar tidak terjadi kekosongan dalam pendaftaran
Pengawas TPS tingkat Pemungutan Suara.
Panwaslu Kecamatan juga mengadakan rapat koordinasi bersama
Panwaslu Kelurahan/Desa se-Kecamatan, agar ikut berpartisipasi
melakukan sosialisasi ke sanak saudara, teman dan warga sekitar
atau Penyelenggara tingkat Kelurahan/Desa seperti PPS agar
mencalonkan diri sebagai Pengawas TPS.
2) Tahap Pendaftaran, Penerimaan Berkas, Penelitian Berkas
dan Tes Wawancara
Setelah dilakukan tahap pengumuman Pendaftaran dan
Sosialisasi maka Bakal Calon Pengawas TPS hasil proses
penjaringan calon potensial melakukan pendaftaran dengan
mekanisme sebagaimana diatur dalam
PedomanPembentukanPengawas TPS, diproses secara
bersamaan, dan mendapatkan perlakuan yang sama.
Berdasarkan Pedoman Pembentukan Pengawas TPS, pada
Tahap ini dilakukan selama 11 (sebelas) hari kalender tertanggal
11 s/d 21 Februari 2019 yang tergabung kedalam satu Tahapan.
Setelah melakukan musyawarah mufakat, Pokja menetapkan 5
(lima) hari tertanggal 11 s/d 15 Februari 2019 untuk Tahap
Pendaftaran, Penerimaan Berkas dan Penelitian Berkas,
kemudian 6 (enam) hari tertanggal 16 s/d 21 Februari 2019 untuk
tahap tes wawancara, adapun terdapat bakal calon Pengawas
TPS yang mendaftar dan menyerahkan berkas pendaftaran pada
hari tersebut, maka tetap di terima dan jika berkas telah lengkap,
langsung dilakukan tes wawancara oleh Panwaslu
Kelurahan/Desa yang telah diberikan Surat Penugasan.
43
2. Tahap Tes Wawancara
Tahapan Tes Wawancara dilaksanakan pada tanggal 16 s/d 21
Februari 2019 di Sekretariat Panwaslu Kecamatan. Sesuai
dengan jadwal yang disusun, tes wawancara dilakukan selama 30
menit untuk maksimal 3 peserta tes wawancara dan hadir 15
menit sebelum tes wawancara di mulai dengan jadwal yang telah
ditetapkan untuk masing-masing calon Pengawas TPS tiap
Kelurahan/Desa. Untuk jalannya tes wawancara dan kejadian-
kejadian selama tahapan wawancara dapat kami uraikan sebagai
berikut :
1. Tahap Persiapan Tes Wawancara
Sebelum dilakukan tes wawancara, Panwaslu Kecamatan
Pembentukan Pengawas TPS melakukan rapat tentang teknis
yang akan digunakan pada saat tes wawancara, mengingat
waktu yang disepakati adalah 6 (enam) hari, sedangkan
peserta calon anggota Pengawas TPS. Sesuai dengan
Pedoman Pembentukan Pengawas TPS, Panwaslu Kecamatan
dapat menugaskan Panwaslu Kelurahan/Desa dalam proses
tes wawancara. Dari hasil rapat tersebut, tidak merubah jadwal
yang telah ditetapkan oleh BAWASLU RI yakni tanggal 11 s/d
21 Februari 2019. Proses wawancara dilakukan di 2 ruangan.
Dimana, 1 ruangan di isi oleh 3 Komisioner dan 1 ruangan di isi
oleh Beberapa Panwaslu Kelurahan/Desa secara
bergantian.Peserta calon Pengawas TPS yang masuk
berjumlah maksimal 3 orang per ruangan.
2. Indikator penilaian yang dilakukan terhadap peserta tes
Wawancara calon Pengawas TPS adalah sebagai berikut:
a. Pengetahuan Pemilu, dengan bobot nilai sebesar 40%;
b. Integritas diri, dengan bobot nilai sebesar 30%;
c. Komitmen dan motivasi, dengan bobot nilai sebesar 30%;
d. Ditambah dengan Klarifikasi, masukkan dan tanggapan dari
masyarakat setempat, dengan indikator baik/buruk terhadap
calon Pengawas TPS.
Masalah-masalah yang muncul pada Tahapan ini, yaitu :
1. Terdapat beberapa calon Pengawas TPS yang syarat-
44
syaratnya belum lengkap pada saat menyerahkan berkas dan
lamban dalam melengkapi berkas . Hal ini ditangani dengan
melakukan komunikasi dengan calon Pengawas TPS yang
bersangkutan untuk melengkapi berkas-berkas yang belum
lengkap.
2. Terdapat beberapa calon Pengawas TPS yang tidak
melampirkan nomor HP sehingga sulit untuk berkomunikasi.
3. Terdapat calon Pengawas TPS yang terlambat pada saat tes
wawancara, sehingga tidak sesuai dengan perkiraan waktu.
4. Bahwa calon anggota Pengawas TPS banyak yang tidak
memenuhi syarat sebagai Anggota PTPS.
2. Perpanjangan Massa Pendaftaran
Setelah dilaksanakan seleksi administrasi dan tes wawancara
ternyata jumlah peserta minimal 2 (dua) orang tiap TPS ada yang
belum terpenuhi dan masih terdapat TMS dengan poin usia di
bawah 25 tahun, maka Panwaslu Kecamatan melakukan Rapat
Pleno terkait Masa Perpanjangan Pendaftaran Pengawas TPS
kemudian Pokja mengumumkan masa perpanjangan pendaftaran
calon Anggota Pengawas TPS paling lama 3 (tiga) hari Tertanggal
22 s/d 24 Februari 2019. Panwaslu Kecamatan mengumumkan
kepada masyarakat mengenai perpanjangan masa
pendaftaran.Panwaslu Kecamatan mengirimkan informasi
perpanjangan masa pendaftaran kepada calon potensial dan
masyarakat luas.
Pendaftaran, penerimaan, seleksi berkas administrasi dan tes
wawancara di masa perpanjangan tertanggal 25 s/d 27 Februari
2019. Ternyata ada 10 (sepuluh) orang yang mendaftar sebagai
calon Pengawas TPS, namun lagi-lagi terdapat pendaftar yang
belum memenuhi kualifikasi karna umurnya belum mencapai 25
tahun.
3. Pengumuman Calon Pengawas TPS oleh Pokja dan
Tanggapan, Masukan dari masyarakat
Setelah Panwaslu Kecamatan telah berusaha dan berupaya
dengan semaksimal mungkin, ternyata belum juga memnuhi kuota
45
minimum pendaftaran, dan belum terdapat Instruksi terkait calon
Pengawas TPS yang berusia di bawah 25 tahun agar boleh di
calonkan menjadi Pengawas TPS dan disampaikan kepada
Pembentukan Pengawas TPS agar di umumkan kepada
Masyarakat melalui Panwaslu Kelurahan/Desa ke tiap-tiap Kantor
Kelurahan/Desa di tempatnya. Sehingga masyarakat dapat
memberikan tanggapan terkait keterpenuhan syarat, integritas,
dan kecakapan bakal calon terhadap nama-nama yang telah
diumumkan sebagai calon anggota Pengawas TPS.
Tanggapan dan masukan disampaikan kepada Pokja selama 3
hari terhitung sejak pengumuman bakal calon dilakukan melalui
surat, email, sms /WhatsApp pada nomor telepon dan alamat
email yang telah ditentukan atau datang langsung ke sekretariat
Panwaslu Kecamatan Pringsewu. Tanggapan dan masukan
masyarakat dituangkan dalam Formulir Tanggapan dan Masukan
Masyarakat.Pokja menjaga kerahasiaan identitas masyarakat
yang memberikan masukan dan tanggapan.Pokja wajib
melakukan pemeriksaan atas tanggapan dan masukan
masyarakat dengan mengumpulkan keterangan dan/atau bukti
lainnya. Namun, sampai berakhirnya proses pembentukan
Pengawas TPS tidak ada laporan tanggapan dari masyarakat
yang di tuangkan dalam bentuk-bentuk yang dimaksud di atas.
4. Perubahan Jadwal Pembentukan Pengawas TPS
Dua hari sebelum di umumkannya Penetapan Pengawas TPS
terpilih, pada tanggal 06 Maret 2019, Panwaslu Kecamatan
mendapatkan Pemberitahuan terkait Surat Keputusan Ketua
Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor :
0071/K.BAWASLU/HK.01.00/III/2019 tentang Perubahan
Keputusan Nomor : 0027/K.BAWASLU/HK.01.00/I/2019 tentang
Pedoman Pembentukan Pengawas Tempat Pemungutan Suara.
5. Proses Seleksi Pembentukan Pengawas TPS Setelah
Perubahan
Setelah turun Perubahan Surat Keputusan dari Ketua Badan
Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesiaterkait Surat
46
Keputusan Sebelumnya dan berdasarkan masukan dari Bawaslu
Kabupaten Pringsewu, maka Panwaslu Kecamatan menyusun
kembali perencanaan jadwal Pembentukan Pengawas TPS
berdasarkan Timeline yang baru. Sehingga Proses awal
Pembentukan Pengawas TPS sebelumnya di jadikan sebagai
Gelombang I dan Selanjutnya di jadikan sebagai Proses
Pembentukan PTPS Gelombang II. Adapun proses Tahapan
selanjutnya adalah sebagai berikut :
1) Pengumuman perpanjangan waktu pendaftaran sekaligus
Pendaftaran, penerimaan dan penelitian berkas
administrasi serta tes wawancara Pengawas TPS
Gelombang II
Setelah dikeluarkannya Surat Keputusan oleh Bawaslu RI
terkait perubahan Surat Keputusan Pertama tentang Pedoman
Pembentukan Pengawas TPS, dikarenakan jumlah minimum
dan usia yang belum terpenuhi minimal 25 Tahun. Kemudian
Panwaslu Kecamatan melakukan Perpanjangan Pendaftaran
Pengawas TPS Gelombang II tertanggal 06 s/d 10 Maret 2019
dan informasinya di beritahukan kepada Masyarakat luas dan
meminta bantuan kepada Panwaslu Kelurahan/Desa untuk
menyebarluaskan informasi ini ke Kelurahan/Desa di
tempatnya, agar calon Pengawas TPS dapat mengupdate
informasi terkait Perubahan Jadwal Pembentukan Pengawas
TPS dan atau bahkan mengajak keluarga, teman atau
tetangganya untuk ikut berpartisipasi menjadi Pengawas TPS.
Kemudian, Panwaslu juga berupaya menjalin komunikasi
dengan Pak Camat Pringsewu agar memberitahukan informasi
ini kepada halayak ramai atau Aparatur Sipil Negara.
2) Pengumuman Pengawas TPS Terpilih Gelombang 1
Panwaslu Kecamatan setelah sebelumnya melakukan seleksi
administrasi dan tes wawancara pada Gelombang I, maka
dilakukan Rapat Pleno Penetapan Pengawas TPS terpilih untuk
Gelombang I dengan kualifikasi usia minimal 25 Tahun dan
pendidikan minimal SMA atau sederajad, kemudian diumumkan
ke masyrakat luas sembari menunggu adanya pendaftar calon
Pengawas TPS pada gelombang II.
47
3) Pengumuman Calon Pengawas TPS oleh Pokja dan
Tanggapan, Masukan dari masyarakat Gelombang II
Setelah dilakukan berbagai upaya dalam meningkatkan minat
Masyarakat untuk mendaftar sebagai Pengawas TPS, ternyata
tidak ada hasilnya. Sampai batas waktu perpanjangan
Gelombangan II ternyata tidak ada pendaftar yang mendaftarkan
diri sebagai Pengawas TPS yang kemudian dituangkan dalam
Berita Acara Rapat Pleno Penetapan calon Pengawas TPS
Gelombang II dan informasi ini di umumkan kepada masyarakat
luas.Panwaslu Kecamatan pun tetap menunggu adanya masukan
dan tanggapan dari masyarakat.
4) Instruksi Pembentukan serta Penetapan Pengawas TPS
Sebelum Pelantikan
Sampai pada tanggal 20 Maret 2019, masih terjadi
kekosongan pendaftar Calon Anggota Pengawas TPS di
beberapa Kecamatan. Hal ini dikarenakan usia pendaftar
yang mendaftarkan diri di bawah umur 25 tahun. Kemudian
Panwalsu Kecamatan mendapat informasi dari Bawaslu
Kabupaten, bahwa telah turun Surat Keputusan Badan
Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia tanggal 20
Maret 2019 Nomor : 0093/K.Bawaslu/HK.01.00/III/2019
Perihal Instruksi Pembentukan serta Penetapan Pengawas
TPS. Instruksi ini berisi agar Bawaslu Provinsi
menginstruksikan Bawaslu Kabupaten menginstruksikan
kepada Panwaslu Kecamatan untuk memperpanjang masa
pendaftaran Pengawas TPS sampai tanggal 24 Maret 2019,
dari instruksi ini diharapkan agar terdapat pendaftar yang
memenuhi TPS kosong di seluruh Indonesia.
Kemudian, Panwaslu Kecamatan menindaklanjuti instruksi
tersebut dengan arahan Bawaslu Kabupaten Pringsewu
sebelumnya. Panwaslu Kecamatan melakukan Rapat
Pleno terkait Perpanjangan masa Pendaftaran Pengawas
TPS.
Berikut adalah hasil rekrutmen calon anggota Pengawas TPS di Jajaran
Panwaslu Kecamatan:
48
RINCIAN JUMLAH CALON PTPS SETIAP DESA/KELURAHAN
KECAMATAN SEKABUPATEN PRINGSEWU
Tabel: 13.
No Desa/Kelurahan Jumlah
Tps
Jumlah Calon Ptps
Yang Sudah Diwawancara
MS TMS Jumlah
1 Adiluwih 10 3 11 14
2 Bandung Baru 16 18 6 24
3 Bandung Baru Barat 6 7 4 11
4 Enggal Rejo 4 7 4 11
5 Kutawaringin 10 13 6 19
6 Purwodadi 9 11 9 20
7 Sinarwaya 3 5 2 7
8 Srikaton 9 9 5 14
9 Sukoharum 6 1 5 6
10 Totokarto 8 4 4 8
11 Tritunggal Mulya 6 3 4 7
12 Tunggul Pawenang 5 5 2 7
13 Waringinsari Tumur 17 7 10 17
Jumlah 109 93 72 165
1 Ambarawa 25 12 13 25
2 Ambarawa Barat 16 10 6 16
3 Ambarawa Timur 4 3 1 4
4 Jatiagung 10 5 5 10
5 Kresnomulyo 26 12 14 26
6 Margodadi 16 8 8 16
7 Sumberagung 24 9 15 24
8 Tanjunganom 8 3 5 8
Jumlah 129 62 67 129
1 Banyuwangi 17 7 10 17
2 Banyumas 11 7 4 11
3 Wayakrui 3 3 0 3
4 Sinarmulya 6 3 3 6
5 Nusawungu 5 4 1 5
6 Sriwungu 5 4 1 5
7 Banjarejo 7 6 1 7
8 Sukamulya 7 5 2 7
9 Banyu Urip 8 5 3 8
10 Srirahayu 5 2 3 5
11 Mulyorejo 4 0 4 4
Jumlah 78 46 32 78
49
1 Wates Selatan 6 5 1 6
2 Tulung Agung 17 8 10 18
3 Klaten 6 4 2 6
4 Kediri 10 4 7 11
5 Gadingrejo 22 12 10 22
6 Yogyakarta Selatan 6 4 2 6
7 Panjerejo 10 8 2 10
8 Tambahrejo Barat 8 7 1 8
9 Blitarejo 12 12 0 12
10 Parerejo 19 15 4 19
11 Tegalsari 18 9 10 19
12 Mataram 16 10 6 16
13 Gadingrejo Timur 7 6 1 7
14 Wates 8 4 4 8
15 Bulurejo 12 14 0 14
16 Yogyakarta 11 10 1 11
17 Gadingrejo Utara 12 7 5 12
18 Wonodadi Utara 8 8 0 8
19 Wonosari 10 8 2 10
20 Bulukarto 15 10 5 15
21 Wonodadi 40 35 5 40
22 Wates Timur 8 4 4 8
23 Tambahrejo 15 8 7 15
Jumlah 296 212 89 301
1 Bumiratu 7 13 1 14
2 Bumirejo 4 7 1 8
3 Candiretno 8 12 4 16
4 Ganjaran 3 6 0 6
5 Gemahripah 5 10 0 10
6 Gumukmas 8 14 3 17
7 Gumukrejo 7 8 7 15
8 Karangsari 9 16 2 18
9 Lugusari 9 13 5 18
10 Padang Rejo 4 5 4 9
11 Pagelaran 13 22 4 26
12 Pamenang 12 15 10 25
13 Panutan 9 15 3 18
14 Pasir Ukir 5 6 4 10
15 Patoman 11 17 5 22
16 Pujiharjo 4 9 0 9
17 Sidodadi 4 5 3 8
18 Sukaratu 6 10 2 12
19 Sukawangi 3 4 2 6
50
20 Sumberjo 5 7 2 9
21 Tanjung Dalam 5 9 1 10
22 Wayngison 4 4 4 8
Jumlah 145 227 67 294
1 Fajar Baru 4 1 3 4
2 Fajar Mulya 7 1 6 7
3 Giri Tunggal 7 2 6 8
4 Gunung Raya 3 0 4 4
5 Kamilin 6 3 3 6
6 Madaraya 5 3 2 5
7 Margosari 12 3 11 14
8 Neglasari 4 3 3 6
9 Sumber Bandung 5 2 3 5
10 Way Kunyir 4 2 2 4
Jumlah 63 20 43 63
1 Kedaung 7 5 2 7
2 Pardasuka 18 13 6 19
3 Pardasuka Selatan 5 5 0 5
4 Pardasuka Timur 6 4 2 6
5 Pujodadi 18 11 8 19
6 Rantau Tijang 8 4 4 8
7 Selapan 8 3 5 8
8 Sidodadi 12 4 9 13
9 Sukanegeri 2 3 0 3
10 Sukorejo 13 7 11 18
11 Tanjung Rusia 10 7 5 12
12 Tanjung Rusi Timur 5 3 6 9
13 Wargomulyo 17 10 9 19
Jumlah 129 79 67 146
1 Bumi Ayu 8 10 0 10
2 Bumiarum 14 10 5 15
3 Fajar Agung 11 14 2 16
4 Fajar Agung Barat 11 14 1 15
5 Margakaya 15 9 6 15
6 Pajaresuk 28 13 17 30
7 Podomoro 18 12 12 24
8 Podosari 16 16 2 18
9 Pringsewu Barat 34 29 8 37
10 Pringsewu Selatan 40 39 6 45
11 Pringsewu Timur 27 18 9 27
12 Pringsewu Utara 34 31 9 40
13 Rejosari 16 17 4 21
14 Sidoharjo 24 22 2 24
51
15 Waluyojati 16 12 6 18
Jumlah 312 266 89 355
1 Keputran 8 5 7 12
2 Pandan Sari 11 6 7 13
3 Pandansari Selatan 10 4 10 14
4 Pandan Surat 12 9 11 20
5 Panggung Rejo 6 3 5 8
6 Panggung Rejo Utara 6 4 5 9
7 Siliwangi 9 8 6 14
8 Sinar Baru 6 5 2 7
9 Sinar Baru Timur 7 5 3 8
10 Sukoharjo I 17 14 10 24
11 Sukoharjo Ii 10 3 9 12
12 Sukoharjo Iii 16 12 11 23
13 Sukoharjo Iii Barat 14 11 7 18
14 Sukoharjo Iv 5 1 6 7
15 Sukoyoso 6 2 8 10
16 Waringinsari Barat 18 13 18 31
Jumlah 161 105 125 230
Tabel: 14. Jumlah Calon Pengawas TPS yang telah di Wawancara
NAMA
KABUP
ATEN/K
OTA
NAMA
KECAMATAN
JMH
KEL/DESA/
NAG
JMH
TPS
JUMLAH CALON PTPS
YANG SUDAH
DIWAWANCARA
MS TMS Juml
ah
PRINGS
EWU
Adiluwih 13 109 93 72 165
Ambarawa 8 129 62 67 129
Banyumas 11 78 46 32 78
Gadingrejo 23 296 212 89 301
Pagelaran 22 145 227 67 294
Pagelaran
Utara 10 57 20 43 63
Pardasuka 13 129 79 67 146
Pringsewu 15 312 266 89 355
Sukoharjo 16 161 105 125 230
JUMLAH 131 1416 1110 651 1761
Adapun nama-nama yang memiliki ikatan perkawinan dengan sesama
penyelenggara dimasukkan kategori TMS. Kemudian, terdapat
informasi bahwa diperbolehkannya calon Pengawas TPS yang berusia
52
di bawah 25 Tahun untuk mengisis kekosongan TPS di tiap-tiap
Kelurahan/Desa, dengan syarat mendapatkan Surat Keterangan telah
melakukan upaya semaksimal mungkin dalam mencari calon Anggota
Pengawas TPS.
D. PENGUNDURAN DIRI DAN PERGANTIAN ANTAR WAKTU (PAW) DI
LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PRINGSEWU PANWASLU DESA DAN JAJARAN PANWASLU
KECAMATAN, DAN /KELURAHAN SE-KABUPATEN PRINGSEWU
1. PERGANTIAN STAF KABUPATEN
a. Staf Pelaksana Teknis Divisi PP (Penindakan Pelanggaran)
Imam Bukhori, S.H mengundurkan diri sebagai staf pelaksana teknis
divisi PP Panwaslu Kabupaten Pringsewu pada tanggal 04 Juli 2018
dikarenakan yang bersangkutan mendaftarkan diri sebagai anngota
Bawaslu Kabupaten Pringsewu.
Pemberhentian Imam Bukhori, S.H dituangkan dalam Berita Acara
Pemberhentian Pelaksana Teknis Non PNS pada Sekretariat
Panwaslu Kabupaten Pringsewu Nomor 105/LA-
13/Set/HK.01.01/VII/2018 dan Surat Keputusan Kepala Sekretariat
Panwaslu Kabupaten Pringsewu Nomor 106/LA-
13/Set/HK.01.01/VII/2018 tanggal 05 Juli 2018. Sedangkan Henudin,
S.Pd mengundurkan diri sebagai Staf Pelaksana Teknis Divisi PP
pada tanggal 11 Juli 2018 dikarenakan sudah tidak mendapat izin
dari keluarga untuk bekerja di Panwaslu Kabupaten Pringsewu.
Pemberhentian Henudin, S.Pd dituangkan dalam Berita Acara
Pemberhentian Pelaksana Teknis Non PNS pada Sekretariat
Panwaslu Kabupaten Pringsewu Nomor 107/LA-
13/Set/HK.01.01/VII/2018 dan Surat Keputusan Kepala Sekretariat
Panwaslu Kabupaten Pringsewu Nomor 108/LA-
13/Set/HK.01.01/VII/2018 tanggal 05 Juli 2018. Perubahan
komposisi Staf pada Sekretariat Panwaslu Kabupaten Pringsewu
seperti yang tertuang dalam Surat Keputusan Kepala Sekretariat
Panwaslu Kabupaten Pringsewu Nomor 110/LA-
13/Set/HK.01.01/VII/2018 Tentang Perubahan Pertama Surat
Keputusan Kepala Sekretariat Panwaslu Kabupaten Pringsewu
Nomor 002/LA-13/HK.01.01/I/2018 Tentang Pengangkatan
53
Pelaksana PNS, Pelaksana Non PNS dan Tenaga Pendukung
Sekretariat Panwaslu Kabupaten Pringsewu pada Surat Keputusan
Kepala Sekretariat Panwaslu Kabupaten Pringsewu Nomor: 111/LA-
13/Set/HK.01.01/ VII/2018 Tentang Perubahan Pertama Surat
Keputusan Kepala Sekretariat Panwaslu Kabupaten Pringsewu
Nomor: 024/LA-13/HK.01.01/I/2018 Tentang Pengangkatan
Pelaksana PNS, Pelaksana Non PNS dan Tenaga Pendukung
Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pringsewu pada Pemilihan DPD,
DPR dan DPRD, serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden
Tahun 2019.
Pemberhentian Staff Pelaksana Non PNS Pada Sekretariat
Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu
Nomor: 117/LA-13/Set/HK.01.01/IX/2018
Pada hari Rabu tanggal Lima bulan September tahun Dua Ribu
Delapan Belas, bertempat di Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan
Umum Kabupaten Pringsewu, telah memberhentikan secara hormat
4 (Empat) orang Tenaga Pelaksana Non PNS Badan Pengawas
Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung Tahun
Anggaran 2018, yaitu:
1. Yuyun Diyah Anggraini, S.IP
2. Haniffadiba Syahfina, A.Md
3. Erna Laili
4. Febi Rahma Rinda
Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan
Umum Kabupaten Pringsewu Nomor : 003/Bawaslu.La-
13/Set/Hk.01.01/I/2019 Tentang Perubahan Kedua Surat Keputusan
Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten
Pringsewu Nomor : 120/La-13/Set/Hk.01.01/Ix/2018 Tentang
Pengangkatan Pelaksana Pns, Pelaksana Non Pns Dan Tenaga
Pendukung Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Pringsewu Pada Pemilihan Anggota Dpd, Dpr, Dan Dprd,
Serta Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2019.
Pemberhentian Staff Pelaksana Non Pns Pada Sekretariat Badan
Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu Nomor :
024/Bawaslu.LA-13/Set/HK.01.01/II/2019 Pada hari Senin tanggal
54
Empat bulan Februari tahun Dua Ribu Sembilan Belas, bertempat di
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten
Pringsewu, telah memberhentikan secara hormat 1 (Satu) orang
Tenaga Pelaksana Non PNS Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2019,
yaitu:
1. Eviyatun Ruaida, S.H
Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan
Umum Kabupaten Pringsewu Nomor :
016/Bawaslu.LA.13/Set/KP.10.01/II/2019 Tentang Pengangkatan
Tenaga Kontrak a.n Diah Ayu Lestari, S.H Pada Sekretariat Badan
Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu Tahun 2019
Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Pringsewu.
Berikut adalah Kesekretariatan Bawaslu Kabupaten Pringsewu Per
tanggal 2 Februari Juli 2019 sebagai berikut:
Tabel: 15. Kesekretariatan Bawaslu Kabupaten Pringsewu Per-tahun
2019
NO NAMA/NIP PENDIDIKAN JABATAN
1 Natalina Ambarsari. A.Md NIP.19721226 1996 03 2 002
Strata Satu (S1) Pelaksana PNS
2 Siti Umi Kulsum, S.Pd.I Strata 1 (S1) Pelaksana Teknis
3 Miftaul Makruf, S.Pd Strata 1 (S1) Pelaksana Teknis
4 Erfin Mahmudah, S.Ag Strata 1 (S1) Pelaksana Teknis
5 Rengki Hariska, S.Pd Strata 1 (S1) Pelaksana Teknis
6 Arie Setiawan, S.IP Strata 1 (S1) Pelaksana Teknis
7 M. Eshca Adesha, S.KL Strata 1 (S1) Pelaksana Teknis
8 Himawan Sutanto SMA Pelaksana Teknis
9 Okta Purnama, S.IP Strata 1 (S1) Pelaksana Teknis
10 F. Bayu Pamungkas. A.Md Diploma (III) Pelaksana Teknis
11 Andi Saputra, S.E Strata 1 (S1) Tenaga Pendukung
12 Deka Sesianda, S.Pd Strata 1 (S1) Tenaga Pendukung
13 Sintia Widianti SMA Tenaga Pendukung
55
2. PERGANTIAN STAF PANWASLU KECAMATAN SE-KABUPATEN
PRINGSEWU
Pengunduran diri staf Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten
Pringsewu dapat dilihat ditabel, sebagai berikut:
Staf Pelaksana Teknis Divisi Pp (Penindakan Pelanggaran) Pada
Sekretariat Panwaslu Kecamatan Gadingrejo
M. Fafa Nurwahid mengundurkan diri sebagai staf pelaksana teknis
divisi PP dengan mengajukan surat pengunduran diri ke Panwaslu
Kecamatan Gadingrejo pada tanggal 03 Januari 2018 dengan alasan
ingin fokus terhadap kuliahnya.
Selain surat pengunduran diri, M. Fafa Nurwahid mengembalikan
buku rekening dan ATM Gaji kepada Panwaslu Kecamatan
Gadingrejo, yang selanjutnya diserahkan kepada Panwaslu
Kabupaten Pringsewu. Pemberhentian atas nama M. Fafa Nurwahid
tertuang dalam Surat Keputusan Kepala Sekretariat Panwaslu
Gadingrejo Nomor 008/LA-13-05/ KP.04.01/I/2018 Tentang
Pemberhentian Tenaga Pelaksana Teknis Pada (Data Panwas
berjenjang terlampiSekretariat Panwaslu Kecamatan Gadingrejo atas
Nama M. Fafa Nurwahid Tanggal 05 Januari 2018 sebagai bentuk
dari tindak lanjut atas pengunduran diri yang bersangkutan, yang
kemudian surat keputusan ini digunakan sebagai bahan penetapan
Kepala Sekretariat Panwaslu Kecamatan Gadingrejo dalam hal
penetapan staf pengganti.
Staf pengganti yang menduduki posisi sebagai staf pelaksana teknis
divisi PP (Penindakan Pelanggaran) adalah Aji Kurnia Irawan, S.Pd.,
Gr. sesuai dengan Berita Acara Penerimaan Pelaksana Teknis Pada
Sekretariat Panwaslu Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu
Nomor 009/LA-13-05/HK.01.01/I/2018 tanggal 05 Januari 2018,
Surat Keputusan Kepala Sekretariat Panwaslu Kecamatan
Gadingrejo Kabupaten Pringsewu Nomor 004/LA-13-
05/HK.01.01/I/2018 tentang Pengangkatan Pelaksana PNS,
Pelaksana Teknis, dan Tenaga Pendukung pada Sekretariat
Panwaslu Kecamatan Gadingrejo pada Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018 tanggal 05 Januari 2018, dan
56
Surat Keputusan Kepala Sekretariat Panwaslu Kecamatan
Gadingrejo Kabupaten Pringsewu Nomor 005/LA-13-
05/HK.01.01/I/2018 tentang Pengangkatan Pelaksana PNS,
Pelaksana Teknis, dan Tenaga Pendukung pada Sekretariat
Panwaslu Kecamatan Gadingrejo pada Pemilihan DPD, DPR, dan
DPRD serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019
tanggal 05 Januari 2018. Sehingga komposisi Pelaksana PNS,
Pelaksana Teknis dan Tenaga Pendukung pada Sekretariat
Panwaslu Kecamatan Gadingrejo Pada Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018 adalah sebagai berikut:
NO NAMA JABATAN
1 SUHERMANTO PELAKSANA PNS/ PUMK
2 NITA LIANA, S.Pd PELAKSNA TEKNIS / SDMO
3 LUKMAN RIANTAMA, A.Md PELAKSANA TEKNIS/ PHL
4 AJI KURNIA IRAWAN, S.Pd PELAKSANA TEKNIS / PP
5 DETI DESTIANI, S.P TENAGA PENDUKUNG
6 JOKO WAHYU SAPUTRO,
A.Md TENAGA PENDUKUNG
Staf Pelaksana Teknis Divisi Sdmo (Sumber Daya Manusia Dan
Organisasi) Pada Sekretariat Panwaslu Kecamatan Adiluwih
M. Yasin Al Arif, S.H., M.H mengundurkan diri sebagai staf
pelaksana teknis divisi SDMO pada tanggal 02 Februari 2018
dengan alasan ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih
tinggi, surat pengunduran diri tersebut ditujukan kepada Panwaslu
Kecamatan Adiluwih.
Selain surat pengunduran diri, M. Yasin Al Arif, S.H., M.,H
mengembalikan buku rekening dan ATM Gaji kepada Panwaslu
Kecamatan Adiluwih yang selanjutnya diserahkan kepada Panwaslu
Kabupaten Pringsewu. Pemberhentian atas nama M. Yasin Al Arif,
S.H., M.H tertuang dalam Surat Keputusan Kepala Sekretariat
Panwaslu Kecamatan Adiluwih Nomor 007/LA-13-01/
KP.04.01/II/2018 tentang Pemberhentian Tenaga Pelaksana Teknis
57
pada Sekretariat Panwaslu Kecamatan Adiluwih atas Nama M. Yasin
Al Arif, S.H., M.H tanggal 02 Februari 2018 sebagai bentuk dari
tindak lanjut atas pengunduran diri yang bersangkutan, yang
kemudian surat keputusan ini digunakan sebagai bahan penetapan
Kepala Sekretariat Panwaslu Kecamatan Adiluwih dalam hal
penetapan staf pengganti.
Staf pengganti yang menduduki posisi sebagai staf pelaksana teknis
divisi SDMO (Sumber Daya Manusia dan Organisasi) adalah Imam
As’ari sesuai dengan Berita Acara Penerimaan Pelaksana Teknis
pada Sekretariat Panwaslu Kecamatan Adiluwih Kabupaten
Pringsewu Nomor 008/LA-13-01/HK.01.01/II/2018 tanggal 05
Februari 2018, Surat Keputusan Kepala Sekretariat Panwaslu
Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu Nomor 009/LA-13-
01/HK.01.01/II/2018 tentang Perubahan Pertama Surat Keputusan
Kepala Sekretariat Panwaslu Kecamatan Adiluwih Nomor 004/LA-13-
01/HK.01.01/I/2018 tentang Pengangkatan Pelaksana PNS,
Pelaksana Teknis, dan Tenaga Pendukung pada Sekretariat
Panwaslu Kecamatan Adiluwih pada Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur Lampung Tahun 2018 tanggal 05 Februari 2018, dan Surat
Keputusan Kepala Sekretariat Panwaslu Kecamatan Adiluwih
Kabupaten Pringsewu Nomor 010/LA-13-01/HK.01.01/II/2018
Tentang Perubahan Pertama Surat Keputusan Kepala Sekretariat
Panwaslu Kecamatan Adiluwih Nomor 005/LA-13-
01/HK.01.01/I/2018 tentang Pengangkatan Pelaksana PNS,
Pelaksana Teknis, dan Tenaga Pendukung pada Sekretariat
Panwaslu Kecamatan Adiluwih pada Pemilihan DPD, DPR, dan
DPRD serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019
tanggal 05 Februari 2018.
Pada tanggal 01 Desember 2018 staf teknis dari Ahmad Saipudin
dan Imam As’ari mengundurkan diri yang tertuang pada BA
Pemberhentian Nomor : 021/Bawaslu.LA-13.01/Set/KP.01.01/XII/
2018 dengan SK Nomor : 009.B/Bawaslu.La-
13.01/Set/KP.01.01/XII/2018 Tentang Pemberhentian Tenaga teknis
Pada Sekretariat Panitia Pemilihan Umum Kecamatan Adiluwih Atas
Nama Ahmad Saipudin Dan Nomor :009.A/Bawaslu.LA-
58
13.01/Set/KP.01.01/XII/2018 Tentang Pemberhentian Tenaga teknis
Pada Sekretariat Panitia Pemilihan Umum Kecamatan Adiluwih Atas
Nama Imam As’ari.
Panwaslu Kec. Adiluwih melakukan Perekrutan dengan metode
perekrutan terbuka, dimana Anggota Panwaslu Kecamatan Adiluwih
akan memilih kandidat yang dianggap akan mampu dalam
melakukan tugas sebagai staf di Panwaslu Kecamatan Adiluwih,
selain itu calon staf juga mengumpulkan berkas pendaftaran dan
melakukan tes wawancara untuk kesiapan menjadi staf teknis di
Panwaslu Kecamatan Adiluwih. Pada tanggal 1 Desember 2018
melakukan penerimaan berkas pendaftaran, sekaligus melakukan
tes wawancara, Setelah melakukan perekrutan terbuka, dari
beberapa peserta maka diumumkan nama staf untuk Panwaslu
Kecamatan Adiluwih kemudian tertuang dalam SK dengan nomor :
010/Bawaslu.LA-13.01/Set/KP.01.01/XII/2018 tentang Tentang
Perubahan Kedua Surat Keputusan Kepala Sekretariat
Panitiapengawas Pemilihan Umum Kecamatn Adiluwih Nomor : 007/
K.Bawaslu.La-13.01/Set/KP.01.01/XII/2018 Tentang Pengangkatan
Pelaksana PNS, Pelaksana Teknis Dan Tenaga Pendukung
Sekretriat Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Adiluwih Pada
Pemilihan Anggota DPD, DPR, DAN DPRD, Serta Pemilihan
Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2019.
Dari beberapa proses prekrutan sehingga mendapatkan Staf Teknis
yang baru maka menjadi Desi Cahya Nurul Putri dan Mazain
Mahdales melanjutkan tanggungjawab dari Staf Teknis sebelumnya.
maka didapatkan nama staf untuk
Panwaslu Kecamatan Adiluwih kemudian berikut adalah tabel nama
staf Panwaslu Kecamatan Adiluwih yaitu :
No Nama Jabatan
1 Pujiono Staf Teknis
2 Mazain Mahdales Staf Teknis
3 Desi Cahya Nurul Putri Staf Teknis
4 Ahmad Saipudin Staf Pendukung
5 Siti Nurfitasari, S.Pd. Staf Pendukung
59
Kemudian pada tanggal 28 Februari 2019 staf teknis dan staf
Pendukung mengundurkan diri yang tertuang pada BA
Pemberhentian Nomor : 031/Bawaslu.LA-
13.01/Set/KP.01.01/III/2019 dan SK Nomor :005/K. Bawaslu.LA-
13.01/Set/KP.01.01/III/2019 Tentan Pemberhentian Tenaga teknis
Pada Sekretariat Panitia Pemilihan Umum Kecamatan Adiluwih Atas
Nama Mazain Mahdales dan SK Nomor :005/Bawaslu.LA-
13.01/Set/KP.01.01/III/2019 Tentang Pemberhentian Tenaga
Pendukung Pada Sekretariat Panitia Pemilihan Umum Kecamatan
Adiluwih Atas Nama Siti Nurfitasari.
Panwaslu Kec. Adiluwih melakukan Perekrutan dengan metode
perekrutan terbuka, dimana Anggota Panwaslu Kecamatan Adiluwih
akan memilih kandidat yang dianggap akan mampu dalam
melakukan tugas sebagai staf di Panwaslu Kecamatan Adiluwih,
selain itu calon staf juga mengumpulkan berkas pendaftaran dan
melakukan tes wawancara untuk kesiapan menjadi staf teknis di
Panwaslu Kecamatan Adiluwih. Pada tanggal 01 Maret 2019
melakukan penerimaan berkas pendaftaran, sekaligus melakukan
tes wawancara, Setelah melakukan perekrutan terbuka, dari
beberapa peserta maka diumumkan nama staf untuk Panwaslu
Kecamatan Adiluwih kemudian tertuang dalam SK dengan Nomor :
006/Bawaslu.La-13.01/Set/KP.01.01/III/2019 Tentang Perubahan
Ketiga Surat Keputusan Kepala Sekretariat Panitia pengawas
Pemilihan Umum Kecamatn Adiluwih Nomor : 001/Bawaslu.La-
13.01/Set/KP.01.01/I/2019 Tentang Pengangkatan Pelaksana PNS,
Pelaksana Teknis Dan Tenaga Pendukung Sekretriat Panitia
Pengawas Pemilihan Kecamatan Adiluwih Pada Pemilihan Anggota
DPD, DPR, Dan DPRD, Serta Pemilihan Presiden Dan Wakil
Presiden Tahun 2019, dari beberapa proses prekrutan sehingga
mendapatkan Staf Teknis dan Staf Pendukung yang baru maka
menjadi Ikhwan Agung Kurniawan dan Andriani Ermica Sari
melanjutkan tanggungjawab dari Staf Teknis dan staf Pendukung
sebelumnya. Sehingga komposisi Pelaksana PNS, Pelaksana Teknis
dan Tenaga Pendukung pada Sekretariat Panwaslu Kecamatan
Adiluwih Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 adalah sebagai berikut:
60
No Nama Jabatan
1 Pujiono Staf Teknis
2 Ikhwan Agung Kurniawan Staf Teknis
3 Desi Cahya Nurul Putri Staf Teknis
4 Ahmad Saipudin Staf Pendukung
5 Andriani Ermica Sari Staf Pendukung
Staf Pelaksana Teknis Divisi Phl (Pencegahan Dan Hubungan
Antar Lembaga) Pada Sekretariat Panwaslu Kecamatan
Pardasuka
Teguh Suandrianto mengundurkan diri sebagai staf pelaksana teknis
divisi PHL Panwaslu Kecamatan Pardasuka pada tanggal 08
Februari 2018 dikarenakan yang bersangkutan mendapat panggilan
kerja diinstansi lain, surat pengunduran diri tersebut ditujukan
kepada Panwaslu Kecamatan Pardasuka.
Selain surat pengunduran diri, Teguh Suandrianto mengembalikan
buku rekening dan ATM Gaji kepada Panwaslu Kecamatan
Pardasuka yang selanjutnya diserahkan kepada Panwaslu
Kabupaten Pringsewu. Pemberhentian atas nama Teguh
Suandrianto tertuang dalam Surat Keputusan Kepala Sekretariat
Panwaslu Pardasuka Nomor 010/LA-13-07/KP.04.01/II/2018 tentang
Pemberhentian Tenaga Pelaksana Teknis Pada Sekretariat
Panwaslu Kecamatan Pardasuka atas Nama Teguh Suandrianto
tanggal 09 Februari 2018 sebagai bentuk dari tindak lanjut atas
pengunduran diri yang bersangkutan, yang kemudian surat
keputusan ini digunakan sebagai bahan penetapan Kepala
Sekretariat Panwaslu Kecamatan Pardasuka dalam hal penetapan
staf pengganti.
Staf pengganti yang menduduki jabatan sebagai staf pelaksana
teknis divisi PHL (Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga)
adalah Yatini sesuai dengan Berita Acara Penerimaan Pelaksana
Teknis Pada Sekretariat Panwaslu Kecamatan Pardasuka
Kabupaten Pringsewu Nomor 011/LA-13-07/HK.01.01/II/2018
tanggal 09 Februari 2018, Surat Keputusan Kepala Sekretariat
Panwaslu Kecamatan Pardasuka Kabupaten Pringsewu Nomor
61
012/LA-13-07/HK.01.01/II/2018 tentang Perubahan Pertama Surat
Keputusan Kepala Sekretariat Panwaslu Kecamatan Pardasuka
Nomor 004/LA-13-07/HK.01.01/I/2018 Tentang Pengangkatan
Pelaksana PNS, Pelaksana Teknis, dan Tenaga Pendukung pada
Sekretariat Panwaslu Kecamatan Pardasuka pada Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018 tanggal 12
Februari 2018, dan Surat Keputusan Kepala Sekretariat Panwaslu
Kecamatan Pardasuka Kabupaten Pringsewu Nomor 013/LA-13-
07/HK.01.01/II/2018 tentang Perubahan Pertama Surat Keputusan
Kepala Sekretariat Panwaslu Kecamatan Pardasuka Nomor 005/LA-
13-07/HK.01.01/I/2018 tentang Pengangkatan Pelaksana PNS,
Pelaksana Teknis, dan Tenaga Pendukung pada Sekretariat
Panwaslu Kecamatan Pardasuka pada Pemilihan DPD, DPR, dan
DPRD serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019
tanggal 12 Februari 2018.
Sehingga komposisi Pelaksana PNS, Pelaksana Teknis dan Tenaga
Pendukung pada Sekretariat Panwaslu Kecamatan Pardasuka Pada
Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018 adalah sebagai berikut:
NO NAMA JABATAN
1 SUNANTO, S.Pd PELAKSANA PNS/ PUMK
2 TAZIR AZMI, A.MA.PUST PELAKSNA TEKNIS / SDMO
3 YATINI PELAKSANA TEKNIS/ PHL
4 RIDO DINATA, S.Pd PELAKSANA TEKNIS / PP
5 VIANASARI, S.Pd TENAGA PENDUKUNG
6 KHARIS RAHMAN HAKIM, S.SY TENAGA PENDUKUNG
Staf Pelaksana Teknis Divisi Sdmo (Sumber Daya Manusia Dan
Organisasi) Pada Sekretariat Panwaslu Kecamatan Sukoharjo
Siti Junaidah, S.Pd mengundurkan diri sebagai staf pelaksana teknis
divisi SDMO Panwaslu Kecamatan Sukoharjo pada tanggal 23 April
2018 dikarenakan yang bersangkutan diterima bekerja di Program
Keluarga Harapan sehingga sebagai pendamping desa. Surat
62
Pengunduran diri tersebut ditujukan kepada Panwaslu Kecamatan
Sukoharjo.
Selain surat pengunduran diri, Siti Junaidah, S.Pd mengembalikan
buku rekening dan ATM Gaji kepada Panwaslu Kecamatan
Sukoharjo yang selanjutnya diserahkan kepada Panwaslu
Kabupaten Pringsewu. Pemberhentian atas nama Siti Junaidah,
S.Pd tertuang dalam Berita Acara Pemberhentian Pelaksana Teknis
Pada Sekretariat Panwaslu Kecamatan Sukoharjo Nomor 009/LA-
13-09/HK.01.01/IV/2018 tanggal 25 April 2018 dan Surat Keputusan
Kepala Sekretariat Panwaslu Sukoharjo Nomor 010/LA-13-
09/HK.01.01/IV/2018 tentang Pemberhentian Tenaga Pelaksana
Teknis Pada Sekretariat Panwaslu Kecamatan Sukoharjo atas Nama
Siti Junaidah, S.Pd tanggal 27 April 2018 sebagai bentuk dari tindak
lanjut atas pengunduran diri yang bersangkutan, yang kemudian
surat keputusan ini digunakan sebagai bahan penetapan Kepala
Sekretariat Panwaslu Kecamatan Sukoharjo dalam hal
penggangkatan staf pengganti.
Staf pengganti yang menduduki posisi sebagai staf pelaksana teknis
divisi SDMO (Sumber Daya Manusia dan Organisasi) adalah Miftaul
Makruf, S.Pd sesuai dengan Berita Acara Penerimaan Pelaksana
Teknis Pada Sekretariat Panwaslu Kecamatan Sukoharjo Kabupaten
Pringsewu Nomor 011/LA-13-09/HK.01.01/IV/2018 tanggal 30 April
2018, Surat Keputusan Kepala Sekretariat Panwaslu Kecamatan
Sukoharjo Kabupaten Pringsewu Nomor 012/LA-13-
09/HK.01.01/V/2018 tentang Perubahan Pertama Surat Keputusan
Kepala Sekretariat Panwaslu Kecamatan Sukoharjo Nomor004/LA-
13-09/HK.01.01/I/2018 Tentang Pengangkatan Pelaksana PNS,
Pelaksana Teknis, dan Tenaga Pendukung pada Sekretariat
Panwaslu Kecamatan Sukoharjo pada Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018 tanggal 02 Mei 2018, dan
Surat Keputusan Kepala Sekretariat Panwaslu Kecamatan Adiluwih
Kabupaten Pringsewu Nomor 013/LA-13-09/HK.01.01/V/2018
Tentang Perubahan Pertama Surat Keputusan Kepala Sekretariat
Panwaslu Kecamatan Sukoharjo Nomor 005/LA-13-
09/HK.01.01/I/2018 Tentang Pengangkatan Pelaksana PNS,
Pelaksana Teknis, dan Tenaga Pendukung pada Sekretariat
Panwaslu Kecamatan Sukoharjo pada Pemilihan DPD, DPR, dan
63
DPRD serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019
tanggal 02 Mei 2018.
Panwaslu Kecamatan Sukoharjo ada pergantian staf Teknis SDMO
yaitu Miftaul Ma’ruf di gantikan oleh Nofiana Solehatun,S.E Dan Staf
Teknis PHL yaitu Himawan Sutanto di gantikan oleh Oktavian Wahyu
Saputra,S.Kom dan Sfaff pendukung di gantian dengan Yusuf
Imanuddin pembahruan Surat Keputusan Pemilihan Umum tahun
2019 Nomor: 029/LA-13-09/Set/HK.01.01/IX/2018 Tentang
perubahan ketiga surat keputusan kepala sekretariat panitia
pengawas pemilihan umum kecamatan sukoharjo nomor : 25/LA-13-
09/Set/HK.01.01/VII/2018 Tentang pengangkatan pelaksana
PNS,pelaksana teknis dan tenaga pendukung sekretariat panitia
pengawas pemilihan kecamatan sukoharjo pada pemilihan anggota
DPD, DPR, DPRD, Seta pemilihan presiden dan wakil presiden
tahun 2019. Sehingga komposisi Pelaksana PNS, Pelaksana Teknis
dan Tenaga Pendukung pada Sekretariat Panwaslu Kecamatan
Sukoharjo Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung
Tahun 2018 adalah sebagai berikut:
NO NAMA JABATAN
1 NASIB SUHERI, S.Pd PELAKSANA PNS/ PUMK
2 MIFTAUL MAKRUF, S.Pd PELAKSNA TEKNIS / SDMO
3 HIMAWAN SUTANTO PELAKSANA TEKNIS/ PHL
4 UMI BAIHATUN S, S.KOM PELAKSANA TEKNIS / PP
5 OKTAVIAN WAHYU S, S.KOM TENAGA PENDUKUNG
6 WAHYU EKO WIBOWO, S.KOM TENAGA PENDUKUNG
. Pergantian Staf Pelaksana Teknis Divisi Sdmo Pada Sekretariat
Panwaslu Kecamatan Banyumas
Pada ahir bulan Agustus salah satu Staff Teknis atas nama Amsyar
Ardiansyah mengundurkan diri, yang kemudian di gantikan oleh Lia
Mufdalifah, dengan mengumpulkan berkas baru kemudian di
64
wawancara. Barulah pada awal september dilakukan penetapan
dengan Nomor SK: 023/LA-13-03/HK.01.01/VIII/2018.
Sampai dengan bulan Januari 2019 seluruh Panwaslu Kecamatan
Se-Kabupaten Pringsewu mendapat perbaharuan SK, pada SK awal
tertuang pada Surat Keputusan Nomor : 023/LA-13-
03/HK.01.01/VIII/2018 kemudian di perbarui dengan Nomor SK :
001/Bawaslu.LA-13-03/KP.10.01/I/2019.
Pergantian Staf Pelaksana Teknis Divisi Sdmo Pada Sekretariat
Panwaslu Kecamatan Pagelaran
Perubahan staf dikarenakan terdapat Staf yang mengundurkan diri
dan diberhentikan oleh Kepala sekretariat Panitia Pengawas
pemilihan Umum kecamata pagelaran pada Bulan Agustus Tahun
2018, diantaranya Keputusan Kepala Sekretariat Panitia Pengawas
Pemilihan Umum Kecamatan Pagelaran Nomor: 030/LA-13-
05/KP.04.01/VIII/2018 Tentang Pemberhentian Terhadap Tenaga
Pendukung Pada Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum
Kecamata Pagelaran Atas Nama Putri Mey Karlus tanggal 30
Agustus 2018, dan Keputusan Kepala Sekretariat Panitia Pengawas
Pemilihan Umum Kecamatan Pagelaran Nomor: 031/LA-13-
05/KP.04.01/VIII/2018 Tentang Pemberhentian Terhadap Tenaga
Pendukung Pada Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum
Kecamata Pagelaran Atas Nama Nuryati Masruroh Tanggal 30
Agustus 2018, kemudian digantikan oleh Dant Fajarizal, S.Pd dan
Diana Putri Utami dan di dikeluarkan Surat Keputusan Kepala
Sekretariat Panitia Pengawas pemilihan Umum Kecamata Pagelaran
Tanggal 1 September 2018 Nomor : 032/LA-13-
05/HK.01.01/VIII/2018 Tentang Perubahan Pertama Surat
Keputusan Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum
Kecamatan Pagelaran Nomor : 005/LA-13-09/HK.01.01/I/2018
Tentang Pengangkatan Pelaksana PNS, Pelaksana Teknis Dan
Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum
Kecamatan Pagelaran Pada Pemilihan Anggota DPD, DPR, dan
DPRD, serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019.
65
Kemudia pada tanggal 1 Oktober 2018 di keluarkan Surat Keputusan
Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan
Pagelaran Nomor : 033/LA-13-05/KP.04.01/X/2018 tentang
pemberhentian terhadap tenaga teknis pada sekretariat Panitia
Pengawas pemilihan Umum kecamata pagelaran atas nama Putri
Pandan Wangi yang selanjutnya digantikan oleh Priyanti Dewi
Anggraini, S.Kom pada tanggal 1 Oktober 2018 dengan
dikeluarkannya Surat Keputusan Kepala Sekretariat Panitia
Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Pagelaran Nomor : 034/LA-
13-05/KP.04.01/X/2018 tentang Perubahan Kedua Surat Keputusan
Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan
Pagelaran Nomor : 005/LA-13-09/HK.01.01/I/2018 Tentang
Pengangkatan Pelaksana PNS, Pelaksana Teknis Dan Tenaga
Pendukung Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum
Kecamatan Pagelaran Pada Pemilihan Anggota DPD, DPR, dan
DPRD, serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019.
Pada bulan desember terdapat staf pendukung yang mengundurkan diri
atas nama Diana Puti Utami dikareakan akan menikah maka Kepala
Sekretariat mengeluarkan surat Keputusan Kepala Sekretariat Panitia
Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Pagelaran Nomor: 001/LA-13-
05/KP.04.01/I/2019 Tentang Pemberhentian Terhadap Tenaga
Pendukung Pada Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum
Kecamata Pagelaran Atas Nama Diana Putri Utami tanggal 1 Januari
2019, kemudian dilakukan perubahan SK pada bulan januari
berdasarkan perubahan Anggaran APBN athun 2019 maka Kepala
Sekretariat mengeluarkan SK terbaru Nomor : 002/Bawaslu LA-13-
05/sek/HK.01.01/I/2019 Tentang Perubahan Ketiga Surat Keputusan
Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan
Pagelaran Nomor : 005/LA-13-09/HK.01.01/I/2018 Tentang
Pengangkatan Pelaksana PNS, Pelaksana Teknis Dan Tenaga
Pendukung Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan
Pagelaran Pada Pemilihan Anggota DPD, DPR, dan DPRD, serta
Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019.
Setelah adanya beberapa perubahan, maka didapatkan nama staf
untuk Panwaslu Kecamatan Pagelaran kemudian tertuang dalam SK
66
dengan Nomor: 002/Bawaslu LA-13-05/sek/HK.01.01/I/2019, berikut
adalah tabel nama staf Panwaslu Kecamatan Pagelaran yaitu :
Staf Panwaslu Desa Kecamatan Pagelaran
No Nama Jabatan
1 Supratmono, S.Sos Staf Teknis
2 Fitri Yansyah, S.Sos Staf Teknis
3 Priyanti Dewi Anggraini,S.Kom Staf Teknis
4 Dany Fajarizal, S.Pd Staf Pendukung
5 Yesi Puspita Dewi Staf Pendukung
Pergantian Staf Pelaksana Teknis Divisi Sdmo Pada Sekretariat
Panwaslu Kecamatan Pagelaran
Pada bulan oktober 2018, staf SDMO atas nama Deni Siswanto
mengundurkan diri dikarenakan ingin lebih fokus dalam kuliah/
mengerjakan skripsi. Sehingga digantikan oleh Wiwin Mutoharoh
dengan SK yang tertuang pada nomor : 024/LA-13-
06/Set/HK.01.01/IX/2018.
Setelah adanya beberapa perubahan, maka didapatkan nama staf
untuk Panwaslu Kecamatan Pagelaran Utara kemudian tertuang dalam
SK dengan Nomor: 001/Bawaslu.LA-13-06/Sek/HK.01.01/I/2019,
berikut adalah tabel nama staf Panwaslu Kecamatan Pagelaran yaitu :
Staf Panwaslu Desa Kecamatan Pagelaran Utara
No Nama Jabatan
1 Teguh Wahyu Widodo Staf Teknis
2 Muhammad fahrudin Staf Teknis
3 Wiwin Mutoharoh Staf Teknis
4 Feri Noviandi Staf Pendukung
5 Fina Listiana Staf Pendukung
67
3. PERGANTIAN ANTAR WAKTU PANWASLU KELURAHAN/DESA
Pengunduran diri Panwaslu Kelurahan/Desa se-Kabupaten Pringsewu,
serta mekanisme Pergantian Antar Waktu maupun Seleksi Ulang dapat
dilihat ditabel, sebagai berikut:
Panwaslu Desa Karangsari, Kecamatan Pagelaran Atas Nama
Mugiyanto
Panwaslu Desa Karangsari atas nama Mugiyanto mengajukan surat
pengunduran diri kepada Panwaslu Kecamatan Pagelaran pada
tanggal 23 Februari 2018 dikarenakan yang bersangkutan mendapat
panggilan kerja diluar kota. Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas
Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Pembentukan,
Pemberhentian dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas
Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan,
Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas
Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum
Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara Pasal 47 Ayat
(1) huruf a yang menyatakan bahwa “Penggantian antar waktu anggota
Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan,
Panwaslu Kelurahan/Desa digantikan oleh calon anggota Panwaslu
Kelurahan/Desa urutan peringkat berikutnya dari hasil wawancara yang
dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan.’’ Maka sesuai dengan ketentuan
Perbawaslu tersebut, Panwaslu Kecamatan Pagelaran mengusulkan
Saudara Toni Kuswoyo sebagai Panwaslu Desa Karangsari Pengganti,
yang tertuang dalam Berita Acara Rapat Pleno Pergantian Antar Waktu
Panwaslu Desa Karangsari KecamataPagelaran Nomor 010/LA-13-
05/HK.01.01/II/2018 tanggal 24 Februari 2018. Saudara Toni Kuswoyo
adalah kandidat urutan peringkat berikutnya di Desa Karangsari pada
perekrutan Panwaslu Desa se-Kecamatan Pagelaran berdasarkan
Berita Acara Penilaian Tes Wawancara Nomor 002/LA-13-
05/HK.01.01/I/2018 tanggal 02 dan 03 Januari 2018. Untuk memastikan
apakah saudara Toni Kuswoyo bersedia menggantikan posisi
Mugiyanto sebagai Panwaslu Desa Karangsari atau tidak, maka pada
tanggal 24 Februari 2018 Panwaslu Kecamatan Pagelaran
mengirimkan surat undangan kepada saudara Toni Kuswoyo dengan
68
nomor surat 018/LA-13-05/TU.03/II/2018 untuk dapat hadir di
Sekretariat Panwaslu Kecamatan Pagelaran pada hari minggu tanggal
25 Februari 2018 pukul 09.00 WIB guna memberikan pernyataan
kesiapan untuk menjadi Panwaslu Desa Karangsari pengganti. Atas
hasil wawancara yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Pagelaran
kepada saudara Toni Kuswoyo menghasilkan keputusan bahwasanya
yang bersangkutan tidak bersedia menjadi Panwaslu Desa Karangsari
pengganti dikarenakan aktivitasnya yang cukup padat, pernyataannya
ini dituangkan dalam surat pernyataan bermaterai yang ditandatangi
oleh Saudara Tono Kuswoyo pada tanggal 25 Februari 2018.
Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19
Tahun 2017 tentang Pembentukan Tentang Pembentukan,
Pemberhentian dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas
Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan,
Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas
Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum
Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara Pasal 47 ayat
(3) yang menyatakan bahwa “dalam hal calon Panwaslu
Kelurahan/Desa urutan peringkat berikutnya tidak bersedia, Panwaslu
Kecamatan melakukan pemilihan ulang dengan mekanisme verifikasi.”
Maka sesuai dengan amanat Perbawaslu tersebut, pada tanggal 25
Februari 2018 Panwaslu Kecamatan Pagelaran melakukan rapat pleno
perekrutan kembali Panwaslu Desa Karangsari Kecamatan Pagelaran
sesuai dengan Berita Acara Rapat Pleno Nomor 011/LA-13-
05/HK.01.01/II/2018. Selanjutnya pada tanggal yang sama, Panwaslu
Kecamatan Pagelaran mengirimkan surat perihal permohonan
pemberhentian dan perekrutan kembali Panwaslu Desa Karangsari
dengan nomor surat 019/K.LA-13-05/HK.01.01/II/2018. Menanggapi
surat tersebut Panwaslu Kabupaten Pringsewu mengirimkan surat
balasan persetujuan perekrutan kembali Panwaslu Desa Karangsari
dengan Nomor Surat 037.a/LA-13/KP.04.00/II/2018 tanggal 25 Februari
2018.
Selanjutnya Panwaslu Kecamatan membentuk kelompok kerja
perekrutan Panwaslu Desa Karangsari Kecamatan Pagelaran
69
berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno nomor 012/LA-13-
05/HK.01.01/II/2017 tentang Penetapan Tim Kelompok Kerja
Perekrutan Calon Anggota Panwaslu Desa Karangsari Kecamatan
Pagelaran Kabupaten Pringsewu tanggal 25 Februari 2108 dan Surat
Keputusan Kepala Sekretariat Panwaslu Kecamatan Pagelaran
Kabupaten Pringsewu Nomor 020/LA-13-05/HK.01.01/II/2018 tanggal
25 Februari 2018, dengan komposisi kelompok kerja sebagai berikut:
NO NAMA JABATAN PADA PANWASCAM
JABATAN PADA POKJA
1 Ansor Mustakim Anggota Ketua
2 Putri Pandan Wangi, S.Pd Staf Sekretaris
3 Adi Setiono, S.Pd Ketua Anggota
4 Hendri Anggota Anggota
5 Supratmono Staf Anggota
6 Fitri Yansyah, S.Sos Staf Anggota
7 Putri Mey Karlus, S.E Staf Anggota
8 Sukirno, S.Pd PUMK Anggota
9 Venansius Prawoto, S.Pd Kepala Sekretariat
Anggota
Tim kelompok kerja ini bertanggung jawab atas proses perekrutan
Panwaslu Desa Karangsari Kecamatan Pagelaran dan melakukan
pelaporan kepada Panwaslu Kabupaten Pringsewu.
Berdasarkan Pengumuman Pendaftaran Calon Anggota Panwaslu
Desa Karangsari Nomor 021/LA-13-05/TU.00.01/II/2018 tanggal 25
Februari 2018 bahwa waktu penerimaan berkas pendaftaran
berlangsung selama 2 hari, yaitu tanggal 26-27 Februari 2018. Sampai
batas waktu pendaftaran yang ditentukan hanya ada 2 orang yang
mendaftar sebagai Panwaslu Desa Karangsari atas nama Feri
Nurdianto yang tidak memenuhi syarat administrasi dan Yuli Setianto
yang memenuhi syarat administrasi sesuai dengan Berita Acara Nomor
013/LA-13-05/KP.01.01/II/2018 tanggal 27 Februari 2018 Tentang Hasil
Pemeriksaan Kelengkapan Berkas Calon Anggota Panwaslu Desa
Karangsari Kecamatan Pagelaran. Yuli Setianto dinyatakan lulus
seleksi administrasi sesuai dengan Pengumuman Hasil Penelitian
Berkas Adminsitrasi Calon Anggota Panwaslu Desa Karangsari
70
Kecamatan Pagelaran Nomor 023/LA-13-05/KP.01.01/II/2018 tanggal
27 Februari 2018. Yuli Setianto melaksanakan wawancara pada
tanggal 28 Februari 2018 sesuai dengan Berita Acara Rapat Pleno
Nomor 014/LA-13-05/HK.01.01/II/2018 tentang Pelaksanaan
Wawancara. Yuli Setianto dinyatakan lulus tes wawancara berdasarkan
Berita Acara Nomor 015/LA-13-05/HK.01.01/II/2018 tanggal 28
Februari 2018 tentang Penilaian Tes Wawancara dan Pengumuman
Hasil Tes Wawancara Calon Panwaslu Desa Karangsari Kecamatan
Pagelaran Nomor 023/LA-13-05/KP.01.01/II/2018 tanggal 28 Februari
2018. Penetapan Yuli Setianto sebagai Anggota Panwaslu Desa
Karangsari Kecamatan Pagelaran dituangkan dalam Berita Acara
Rapat Pleno Nomor 016/LA-13-05/HK.01.01/II/2018 tanggal 28
Februari 2018 tentang Penetepan Anggota Panwaslu Desa Karangsari
Kecamatan Pagelaran.
Panwaslu Kabupaten Pringsewu menyampaikan surat perihal
penerusan usulan pemberhentian Panwaslu Desa Karangsari,
Kecamatan Pagelaran dengan nomor surat 068/LA-
13/KP.04.01/III/2018 tanggal 01 Maret 2018 untuk selanjutnya
diteruskan oleh Bawaslu Provinsi Lampung ke Bawaslu RI, karena
berdasarkan Perbawaslu Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan
Pertama Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19
Tahun 2017 tentang Pembentukan Tentang Pembentukan,
Pemberhentian dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas
Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan,
Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas
Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum
Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara Pasal 45 Ayat
(1) yang berwenang menetapkan pemberhentian dan/atau penggantian
antar waktu Panwaslu
Desa/Kelurahan adalah Bawaslu RI. Surat terusan yang disampaikan
dilampiri dengan berkas sebagai berikut:
71
NO. LAMPIRAN NOMOR LAMPIRAN TANGGAL
LAMPIRAN
1 Surat pengunduran diri
saudara Mugiyanto
23 Februari
2018
2
Berita Acara Rapat Pleno
Persetujuan Pengunduran
Diri Panwaslu Desa
Karangsari
009/LA-13-
05/HK.01.01/II/2018
24 Februari
2018
3
Berita Acara Rapat Pleno
Pergantian Antar Waktu
Panwaslu Desa Karangsari
Kecamatan Pagelaran
010/LA-13-
05/HK.01.01/II/2018
24 Februari
2018
4
Berita Acara Penilaian Tes
Wawancara Perekrutan
Panwaslu Desa se-
Kecamatan Pagelaran
002/LA-13-
05/HK.01.01/I/2018
03 Januari
2018
5 Surat undangan kepada
saudara Toni Kuswoyo 018/LA-13-05/TU.03/II/2018
24 Februari
2018
6
Surat pernyataan bermaterai
yang ditandatangi oleh
Saudara Tono Kuswoyo
25 Februari
2018
7
Berita Acara Rapat Pleno
Perekrutan Kembali
Panwaslu Desa Karangsari
Kecamatan Pagelaran
011/LA-13-
05/HK.01.01/II/2018
25 Februari
2018
8
Surat permohonan
pemberhentian dan
perekrutan kembali
Panwaslu Desa Karangsari
019/K.LA-13-
05/HK.01.01/II/2018
25 Februari
2018
9
Surat persetujuan perekrutan
kembali Panwaslu Desa
Karangsari
037.a/LA-
13/KP.04.00/II/2018
25 Februari
2018
10
Berita Acara Rapat Pleno
Penetapan Tim Kelompok
Kerja Perekrutan Calon
Anggota Panwaslu Desa
Karangsari Kecamatan
Pagelaran Kabupaten
Pringsewu
012/LA-13-
05/HK.01.01/II/2017
25 Februari
2018
72
11
Surat Keputusan Kepala
Sekretariat Panwaslu
Kecamatan Pagelaran
Kabupaten Pringsewu
tentang Penetapan Tim
Kelompok Kerja Perekrutan
Calon Anggota Panwaslu
Desa Karangsari Kecamatan
Pagelaran
020/LA-13-
05/HK.01.01/II/2018
25 Februari
2018
12
Pengumuman Pendaftaran
Calon Anggota Panwaslu
Desa Karangsari
021/LA-13-
05/TU.00.01/II/2018
25 Februari
2018
13
Berita Acara Tentang Hasil
Pemeriksaan Kelengkapan
Berkas Calon Anggota
Panwaslu Desa Karangsari
Kecamatan Pagelaran
013/LA-13-
05/KP.01.01/II/2018
27 Februari
2018
14
Berita Acara Rapat Pleno
Tentang Pelaksanaan
Wawancara
014/LA-13-
05/HK.01.01/II/2018
28 Februari
2018
15 Berita Acara Penilaian Tes
Wawancara
015/LA-13-
05/HK.01.01/II/2018
28 Februari
2018
16
Pengumuman Hasil Tes
Wawancara Calon Panwaslu
Desa Karangsari Kecamatan
Pagelaran
023/LA-13-
05/KP.01.01/II/2018
28 Februari
2018
17
Berita Acara Rapat Pleno
Penetepan Anggota
Panwaslu Desa Karangsari
Kecamatan Pagelaran
016/LA-13-
05/HK.01.01/II/2018
28 Februari
2018
Tanggal 03 April 2018, Panwaslu Kabupaten Pringsewu memperoleh
Surat Perihal Peresmian Pemberhentian Anggota Panwaslu Desa
Kabupaten Pringsewu Nomor 028/K.LA/KP.04.01/IV/2018 yang
ditandatangani oleh ketua Bawaslu Provinsi Lampung. Kemudian surat
ini dijadikan dasar Panwaslu Kecamatan Pagelaran mengeluarkan
Surat Keputusan Nomor 019/LA-13-05/HK.01.01/IV/2018 tanggal 04
April 2018 Tentang Perubahan Pertama Surat Keputusan Panitia
Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Pagelaran Nomor 006/LA-13-
05/HK.01.01/I/2018 Tentang Penetapan Anggota Panwaslu Desa se-
Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu pada Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018. Sehingga komposisi
73
Panwaslu Desa se-Kecamatan Pagelaran Pada Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018, yaitu sebagai berikut:
No Nama Desa
1 Hermanto Pasir Ukir
2 Alex Nuryadi Bumi Rejo
3 Sukiran Bumi Ratu
4 Ahmad Nawawi S. Sidodadi
5 Bero Patoman
6 Tri Nurdianto Gemah Ripah
7 Elpan Deri Suka Ratu
8 Dedek Depin N Pagelaran
9 Abdul Mu'in Suka Wangi
10 Turmudi Padang Rejo
11 Agus Purwoko Tanjung Dalam
12 Heru Kurniawan Pujiharjo
13 Nur Laila Gumuk Mas
14 Rahmad Hidayat Ganjaran
15 Matjani Gumuk Rejo
16 Ekanita Junita W Panutan
17 Yuli Setianto Karang Sari
18 Sigit Kamseno Lugu Sari
19 Indah Winarno Way Ngison
20 Khoirul Anwar Sumberejo
21 Latiful Hakim Pamenang
22 Sultoni Candi Retno
74
Panwaslu Desa Giri Tunggal Kecamatan Pagelaran Utara Atas
Nama Mujiono
Panwaslu Desa Giritunggal atas nama Mujiono mengajukan surat
pengunduran diri kepada Panwaslu Kecamatan Pagelaran Utara pada
tanggal 26 Februari 2018 dikarenakan yang bersangkutan mendapat
panggilan kerja sebagai pendamping lapangan desa. Berdasarkan
Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2019
Tentang Pembentukan, Pemberhentian dan Penggantian Antar Waktu
Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum
Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia
Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas
Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan
Suara Pasal 47 Ayat (1) huruf a yang menyatakan bahwa “Penggantian
antar waktu anggota Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota,
Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa digantikan oleh calon
anggota Panwaslu Kelurahan/Desa urutan peringkat berikutnya dari
hasil wawancara yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan.
Sesuai dengan ketentuan Perbawaslu tersebut, Panwaslu Kecamatan
Pagelaran Utara mengusulkan Saudara Turyono sebagai Panwaslu
Desa Giritunggal Pengganti, atas persetujuan yang bersangkutan. Hal
tersebut sesuai dengan Berita Acara Rapat Pleno Pergantian Antar
Waktu Panwaslu Desa Giritunggal Kecamatan Pagelaran Utara Nomor
009/LA-13-06/HK.01.01/I/2018 tanggal 03 Maret 2018. Saudara
Turyono adalah kandidat urutan peringkat berikutnya di Desa
Giritunggal pada perekrutan Panwaslu Desa se-Kecamatan Pagelaran
Utara berdasarkan Berita Acara Penilaian Hasil Tes Wawancara Nomor
002/LA-13-06/KP.01.00/I/2018 tanggal 03 Januari 2018. Selanjutnya
tanggal 03 Maret 2018 Panwaslu Kecamatan Pagelaran Utara
mengirimkan Surat Permohonan Persetujuan Pemberhentian kepada
Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu dengan
nomor surat 030/LA-13-06/KP.04.01/III/2018.
Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10
Tahun 2018 Tentang Perubahan Pertama Peraturan Badan Pengawas
Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Pembentukan,
Pemberhentian dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas
75
Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan,
Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas
Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum
Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara Pasal 45:
1) Pemberhentian dan/atau penggantian antarwaktu Bawaslu Provinsi,
Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu
Kelurahan/Desa, dan Panwaslu LN ditetapkan oleh Bawaslu.
(2) Pengusulan pemberhentian dan/atau penggantian antarwaktu
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bawaslu
Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu Kecamatan
melalui rapat pleno.
(3) Pengusulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan
kepada Bawaslu untuk ditetapkan.
(4) Dalam hal terdapat kekeliruan pengusulan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), Bawaslu dapat melakukan rapat pleno.
Sesuai dengan Perbawaslu tersebut diatas, maka kewenangan
Panwaslu Kecamatan Pagelaran Utara adalah melakukan rapat pleno
pemberhentian dan /atau penggantian antarwaktu, yang kemudian
hasilnya disampaikan ke Panwaslu Kabupaten Pringsewu untuk
diteruskan ke Bawaslu Provinsi Lampung dalam hal ini Panwaslu
Kabupaten Pringsewu menyampaikan surat perihal penerusan usulan
pemberhentian Panwaslu Desa Giritunggal, Kecamatan Pagelaran
Utara dengan nomor surat 057/LA-13/KP.04.01/III/2018 tanggal 08
Maret 2018 untuk selanjutnya diteruskan oleh Bawaslu Provinsi
Lampung ke Bawaslu RI, karena berdasarkan Perbawaslu Nomor 10
Tahun 2018 Pasal 45 Ayat (1) yang berwenang menetapkan
pemberhentian dan/atau penggantian antar waktu Panwaslu
Desa/Kelurahan adalah Bawaslu RI. Surat Penerusan tersebut dilampiri
dengan beberapa berkas, yaitu sebagai berikut:
NO. LAMPIRAN NOMOR LAMPIRAN TANGGAL LAMPIRAN
1 Surat Permohonan Persetujuan dari Panwaslu Kecamatan Pagelaran Utara
030/LA-13-06/KP.04.01/III/2018
03 Maret 2018
2 Surat pengunduran diri saudara Mujiono
26 Februari 2018
76
3
Berita Acara Rapat Pleno PAW Panwaslu Desa Giritunggal Kecamatan Pagelaran Utara
009/LA-13-06/HK.01.01/I/2018
03 Maret 2018
4
Berita Acara Penilaian Hasil Tes Wawancara Perekrutan Panwaslu Desa se-Kecamatan Pagelaran Utara
002/LA-13-06/KP.01.00/I/2018
03 Januari 2018
5
Pengumuman Hasil Penelitian Berkas Administrasi Calon Anggota Panwaslu Desa se-Kecamatan Pagelaran Utara
18/LA-13/KP.01.00/XII/2017
31 Desember 2018
Tanggal 03 April 2018, Panwaslu Kabupaten Pringsewu memperoleh
Surat Perihal Peresmian Pemberhentian Anggota Panwaslu Desa
Kabupaten Pringsewu Nomor 028/K.LA/KP.04.01/IV/2018 yang
ditandatangani oleh ketua Bawaslu Provinsi Lampung. Kemudian surat
ini dijadikan dasar Panwaslu Kecamatan Pagelaran Utara
mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 012/LA-13-
06/HK.01.01/IV/2018 tanggal 04 April 2018 Tentang Perubahan
Pertama Surat Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum
Kecamatan Pagelaran Utara Nomor 007/LA-13-06/HK.01.01/I/2018
Tentang Penetapan Anggota Panwaslu Desa se-Kecamatan Pagelaran
Utara Kabupaten Pringsewu pada Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur Lampung Tahun 2018.
Sehingga komposisi Panwaslu Desa se-Kecamatan Pagelaran Utara
Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 adalah sebagai berikut:
NO NAMA DESA
1 JARWO FAJAR MULIA
2 SUPARMAN FAJAR BARU
3 TURYONO GIRI TUNGGAL
4 ZAHRUDDIN GUNUNG RAYA
5 HERLI DIANSYAH KAMILIN
6 ISHAK MADARAYA
77
D. Pelatihan Saksi Peserta Pemilu
Peran partai politik sebagai jembatan sangat penting, karena satu pihak
kebijakan pemerintah perlu dijelaskan kepada semua kelompok
masyarakat, dan di pihak lain pemerintah harus tanggap terhadap
tuntutan masyarakat. Pemilihan Umum merupakan instrumen penting
dalam Negara Demokrasi.
Keberhasilan Pemilu tentu tidak terlepas dari peran pengawasan yang
dilakukan ketika akan melaksanakan pemilihan dalam kerangka pesta
demokrasi rakyat. Sebaliknya, pemilihan yang dinilai tidak berkualitas
dan tidak demokratis tidak dapat dilepaskan dari kurang optimalnya
pengawasan pemilihan. Pada perkembangannya, pengawasan proses
politik dan demokrasi lokal tidak lagi dapat hanya diserahkan kepada
jajaran pengawas pemilu. Partisipasi semua element Masyarakat
termasuk yang terbentuk pada Organisasi Kemasyarakatan dan
Kepemudaan dalam pengawasan pemilihan, mutlak diperlukan untuk
mengoptimalkan fungsi pengawasan pemilihan itu sendiri sehingga
martabat penyelenggaraan Pemilu tidak tercoreng. Untuk itu, Badan
Pengawas Pemilihan (Bawaslu) merasa perlu membangun kesadaran
politik setiap Saksi Partai Politik untuk dapat berperan aktif dalam
pengawasan di wilayahnyamasing-masing. Demi membangun
kesadaran politik para Saksi Partai Politik, untuk dapat berperan aktif
dalam pengawasan di wilayahnya masing-masing, serta sinergi kerja
pengawasan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan jajarannya
dengan pengawasan partisipatif oleh Saksi Partai Politik dalam
penyelenggaraan Pemilihan Umum, maka akan dilaksanakan: “Pelatihan
Saksi Partai Politik Pemilihan Umum Tahun 2019”.
1. Maksud Dan Tujuan Pelatihan Saksi Peserta Pemilu
Pelatihan Saksi Pesrta Pemilu Yangdilaksanakan oleh Bawaslu
memiliki maksud dan tujuan sebagai berikut :
1) Meningkatkan pengetahuan saksi pesert pemilu dalam
pemungutan dan penghitungan suara.
2) Meningkatkan ketrampilan saksi dalam proses pemungutan dan
penghitungan suara.
2. Dasar Hukum Pelatihan Saksi Peserta Pemilu
1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 7 tahun
78
2017;
3) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun
2011 Perubahan Atas undang-undang nomor 2 Tahun 2008;
4) Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia nomor :
0104/K.Bawaslu/HK.01.00/III/2019, Tentang Pedoman Pelatihan
Peserta Pemilihan Umum 2019;
5) Surat Edran Bawaslu Republik Indonesia Nomor :
0101/Bawaslu/SJ/PR.03.00/IV/2019, Tentang Penegasan
Pelaksanaan Pelatihan Saksi Peserta Pemilu.
3. Persiapan Pelatihan Saksi Peserta Pemilu
Berdasarkan Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 Pasal 351 Ayat
(3) dan Ayat (3) bahwa pelaksanaan pemungutan suara disaksikan
oleh saksi peserta pemilu dan saksi yang dimaksud dilatih oleh
Bawaslu. Menindaklanjuti hal tersebut bawaslu mengeluarkan Surat
Edaran Nomor : 0104/K.Bawaslu/HK.01.00/III/2019, tentang pedoman
pelatihan Saksi Peserta Pemilihan Umum. Menindaklanjuti hal
tersebut Bawaslu Kabupaten Pringsewu melakukan persiapan-
persiapan dengan mekanisme sebagai berikut :
a. Bawaslu Kabupaten Pringsewu Mengeluarkan surat terusan
Bawaslu Republik Indunesia Perihal Permintaan nama-nama
saksi Peserta pemilu Berkordinasi dengan pimpinan Partai
Sekabupaten pringsewu (dalam hal ini pengiriman nama-nama
saksi Peserta pemilu paling lambat 25 Maret);
b. Bawaslu Kabupaten Pringsewu Mengadakan Rapat Koordinasi
Kepada Pimpinan-Pimpinan Partai yang dilaksanakan pada hari
Jum’at/ 29 surat Maret 2019;
c. Bawaslu Kabupaten Pringsewu membuat video tutorial terkait
pelaksanaan Pemungutan Suara;
d. Bawaslu Kabupaten Pringsewu Bawaslu Kabupaten Pringsewu
Mengadakan Rapat Koordinasi Kepada Panwaslu Kecamatan
Sekabupaten Pringsewu;
e. Bawaslu Kabupaten Pringsewu Bawaslu Pringsewu memberikan
pembekalan kepada Panwaslu kecamatan Terkait Persiapan
pelatihan Saksi Peserta Pemilihan Umum
79
4. Pembagian Buku Saku Saksi Peserta Pemilu
Peserta Saksi Partai Politik yang akan dilatih sebelumnya akan
mendapat buku saku, buku saku Saksi Peserta Pemilu yang di
keluarakan oleh Bawaslu Republik Indonesia tiba di bawaslu
kabupaten Pringsewu Pada hari Rabu, 3 April 2019, Bawaslu
Kabupaten Pringsewu mengundang seluruh Pimpinan Partai Politik
Peserta pemilu untuk rapat Koordinasi terkait Penyerahan buku saku
partai politik pada hari rabu tanggal 10 April 2019 yang bertempat
dikantor Bawaslu Kabupaten Pringsewu, Buku saku yang akan di
distribusikan sebanyak 25488 Exemplar yang akan di istribusikan
kepada 16 Partai politik dan 2 saksi Calon Presiden dan wakil
Presiden Yang diserahkan oleh bawaslu kabupaten Pringsewu
Melalui Anggota Bawaslu Kabupaten Pringsewu Divisi Sumber Daya
Manusia M Fathul Arifin, S.Pd.I dengan Perincian sebagai berikut :
No Peserta Pemilu Jumlah Penerima
1 Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) 1416 Nuril Fitriyono
2 Partai Gerakan Indonesia Raya 1416 Samatun B
3 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 1416 Candar Ari S
4 Partai Golongan Karya (Golkar) 1416 Tamsarudin
5 Partai Nasional Demokrat (Nasdem) 1416 Tori Istianto
6 Partai Gerakan Perubahan Indonesia 1416 M Nurkholis
7 Partai Berkarya 1416 Erisa
8 Partai Keadilan Sejahtera (PKS) 1416 M Nurhidayat
9 Partai Persatuan Indonesia (Perindo) 1416 Wiyudi
10 Partai Persatuan Pembangunan (PPP) 1416 Sumitro
11 Partai Soladiritas Indonesi (PSI) 1416 Ismail
12 Partai Amanat Nasional (PAN) 1416 Safrudin
13 Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) 1416 Sudarti
14 Partai Demokrat 1416 Sugeng Ariyanto
15 Partai Bulan Bintang (PBB) 1416 Junaidi, M.SE
16 Partai Keadilan dan persatuan Indonesia 1416 Adya
17 Paslon PWP No Urut 01 1416 Candra Ari S
18 Paslon PWP No Urut 02 1416 Nuri Turfiky
5. Jadwal Pelaksanaan
80
Pelaksanaan Pelatihan Saksi Peserta Pemilu Serentak dilaksanakan
dua hari, dalam satu hari terdapat dua Sesi pertemuan yang
dilaksanakan oleh masing-masing
Panwaslu kecamatan Sekabupaten Pringsewu Adapun Perincian
Jadwal sebagai berikut :
NO KECAMATAN LOKASI
PARTAI
Minggu
7 April 2019
Senin
8 April 2019
Sesi 1
(09.00 -
12.00)
Sesi 2
(13.00 -
16.00)
Sesi 1
(09.00 -12.00)
Sesi 2
(13.00 -
16.00)
1 Adiluwih GSG Pekon
Adiluwih PKB PPP Demokrat PAN
2 Ambarawa
GSG
Ambarawa
Barat
- PPP Demokrat PAN
3 Banyumas GSG Sriwungu PKB PPP Demokrat PAN
4 Gadingrejo Balai Pekon
Tulung Agung PKB PPP Demokrat PAN
5 Pagelaran GSG Lugusari PKB PPP Demokrat PAN
6 Pagelaran
Utara
Balai Pekon
Giritunggal PKB PPP Demokrat PAN
7 Pardasuka GSG Pujodadi PKB
Garuda PPP Demokrat PAN
8 Pringsewu Balai Pekon
Bumiayu
PKB
Garuda PPP Demokrat PAN
9 Sukoharjo
GSG
Waringinsari
Barat
PKB
Garuda PPP Demokrat PAN
6. Dukungan Pelatihan
Dukungan Fasilitas Penyelanggaraan Pelatihan Saksi Peserta pemilu
meliputi:
a) Buku Saku Saksi Parpol
b) Vidio Tutorial
c) Narasumber oleh masing-masing Panwaslu kecamatan diwilayah
81
kerjanya
d) Fasilitator/ Moderator oleh Kepala Sekretariat Panwaslu
Kecamatan Sekabupaten Pringsewu diwilayah kerjanya.
e) Tempat dan Perlengkapan pelatihan
f) Konsumsi
7. Pelaksanaan
Partai Politik di Kabupaten Pringsewu yang sudah terdaftar dan
terferifikasi oleh KPU Kabupaten Pringsewu telah terdaftar sebagai
Peserta Pemilu Tahun 2019 ada 16 Partai diantaranya Politik Sesuai
dengan Surat yang dikeluarkan Bawaslu Kabupaten Pringsewu Nomor
022/Bawaslu.LA-13/TU.03/III/2019 tentang Permintaan data Saksi
Partai Politik Pemilu Tahun 2019, dari 16 Partai tersebut ada 5 Partai
politik peserta pemilu 2019 yang mengirimkan nama-nama Saksi
Partai Politik diantaranya adalah Partai Kebangkitan Bangsa (PKB),
Partai Amanat Nasional (PAN),
Partai Demokrat, Partai Persatuan Pembangunan (PPP),dan Partai
Garuda Surat Pengajuan Terlampir dengan perincian sebagai berikut
:
No Kecamatan
Jumlah Peserta
Nama Partai Politik
PKB PAN PPP Demokrat Garuda
1 Adiluwih 69 95 109 109 72
2 Ambarawa 0 146 129 129 0
3 Banyumas 78 80 78 78 0
4 Gadingrejo 230 294 296 296 0
5 Pagelaran 145 145 145 145 0
6 Pagelaran Utara 30 55 57 57 0
7 Pardasuka 104 111 129 129 6
8 Pringsewu 143 310 312 312 12
9 Sukoharjo 149 174 161 161 57
Jumlah 948 1.410 1.416 1.416 147
Sisanya ada sebelas Partai Politik yang tidak mengirimkan pengajuan
nama-nama Saksi Peserta Pemilu 2019 untuk dibimtek Bawaslu hal ini
ada 11 balasan dari Partai Politik Terkait Pernyataan Tidak
82
Mengirimkan Saksi untuk dibimtek Bawaslu Kabupaten Pringsewu
(Surat Pernyataan Terlampir), diantaranya nama-nama Partai Politik
tersebut adalah Partai Gerakan Indonesia Raya ( Gerindra ), Partai
Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Golongan Karya
(Golkar), Partai Nasional Demokrat (Nasdem), Partai Berkarya, Partai
Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Partai
Soladiritas Indonesi (PSI), Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Partai
Demokrat, Partai Bulan Bintang (PBB) dan Partai Keadilan dan
persatuan Indonesia (PKPI).
Dalam Pelaksanaanya Pelatihan Saksi Partai Politik para petugas
registrasi menerima pendaftaran peserta pelatihan dan memeriksa
kesesuaian identitas peserta pelatihan dengan surat rekomendasi dari
Peserta pemilu yang sudah dikirmkan sebelumnya melalui Bawaslu
kabupaten pringsewu.
Adapun Daftar Kehadiran Saksi Pesrta Pemilu Adalah sebagai Berikut :
No Kecamatan
Jumlah Peserta yang Hadir
Nama Partai Politik
PKB Garuda PPP PAN Demokrat
1 Adiluwih 13 13 4 2 42
2 Ambarawa 0 5 0 8 13
3 Banyumas 0 0 12 10 0
4 Gadingrejo 0 0 0 17 0
5 Pagelaran 0 0 11 41 0
6 Pagelaran
Utara 67 1 2 75 8
7 Pardasuka 77 0 48 88 150
8 Pringsewu 0 0 4 25 83
9 Sukoharjo 24 6 4 24 6
Jumlah 181 25 85 290 320
8. Supervisi Bawaslu Kabupaten Pringsewu Dalam Pelaksanaan
Pelatihan Saksi Parpol
a. Dalam Pelaksanaan Pelatiahan Saksi Partai Politik Bawaslu
Kabupaten Pringsewu selain melakukan pembinaan dan Rapat
83
koordinasi kepada Panwaslu Kecamatan Sekabupaten Pringsewu,
Bawaslu kabupaten Pringsewu juga melakukan Supervisi dalam
tiga Tahapan Persiapan, Pelaksanaan dan Evaluasi;
b. Supervisi yang dilakukan Pada tahap Persiapan ini Bawaslu
Kabupaten Pringsewu memeriksa Kelengkapan Berkas
Administrasi dan pengecekan Lokasi Serta Persiapan
kelengkapan Panwaslu Kecamatan dalam mengadakan Pelatihan
Saksi Peserta Partai Politik;
c. Supervisi yang dilakukan Pada tahap Pelaksanaan ini Bawaslu
Kabupaten Pringsewu memantau kseiapan dan pelaksanaan
Pelatihan Panwaslu Kecamatan dalam mengadakan Pelatihan
Saksi Peserta Partai Politik;
d. Supervisi yang dilakukan Pada tahap Evaluasi ini Bawaslu
Kabupaten Pringsewu memeriksa dan membimbing Panwaslu
Kecamatan terkait Penyusunan Laporan Kegiatan dan Laporan
Keuangan dalam Pelaksanaan Pelatihan Saksi Peserta Partai
Politik.
e. Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas
Penguatan kapasitas adalah proses peningkatan kemampuan kelompok,
organisasi dan kelembagaan untuk memahami dalam melaksanakan
tugas dan wewenang sesuai dengan peraturan dan menghasilakan
perubahan kinerja secara berkelanjutan. Penguatan kapasitas juga dapat
diartikan sebagai upaya untuk menumbuhkan partisipasi anggota atau
kelompok mencakup penguatan kapasitas setiap individu dan lembaga.
84
Bawaslu Kabupaten Pringsewu sebagai lembaga pengawas pemilhan
umum anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta
pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 telah melakukan
upaya penguatan kapasitas baik ke jajaran pengawas ditinggkat bawah
maupun penguatan kapasitan terhadap jajaran Bawaslu Kabupaten
Pringsewu dengan berkoordinasi dengan jajaran Bawaslu Provinsi.
Bawaslu Kabupaten Pringsewu dalam hal meningkatkan kapasitas jajaran
pengawas ditingkat bawah telah berupaya melakukan kegiatan sosialisasi,
supervise, rapat koordinasi dan kegiatan-kegiatan lainnya sebagai upaya
penguatan kapasitas yang berimplementasi pada peningkatan pada
Kapasitas Penindakan Pelanggaran Pemilihan Umum.
b. Kegiatan Bimtek dan Rakor Bawaslu Kabupaten Pringsewu
1) Pada hari Selasa s/d Kamis, Tanggal 19 s/d 21 Februari 2019
Bawaslu Kabupaten Pringsewu melaksanakan Rapat Koordinasi
Penanganan Pelanggaran Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten
Pringsewu pada Pemilihan Umum Tahun 2019 yang dilaksanakan di
Hotel Regency Tambahrejo Kecamatan Gadingrejo Kabupaten
Pringsewu dengan mengundang Koordinator Divisi Penindakan
Pelanggaran dan Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga
bersama satu staf yang membidangi Penindakan Pelanggaran.
Maksud dan tujuan dari rapat koordinasi penanganan pelanggaran
ini adalah untuk menyatukan persepsi dalam hal penanganan
pelanggaran di tingkat kecamatan dan bertujuan untuk memahami
cara penanganan pelanggaran yang berkaitan dengan administrasi
penanganan pelanggaran sesuai dengan peraturan yang berlaku.
2) Pada hari Jum’at s/d Sabtu, Tanggal 15 s/d 16 Maret 2019 Bawaslu
Kabupaten Pringsewu melaksanakan Rapat Koordinasi
Penyelesaian Sengketa Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten
Pringsewu pada Pemilihan Umum Tahun 2019 yang dilaksanakan di
Hotel Regency Tambahrejo Kecamatan Gadingrejo Kabupaten
Pringsewu dengan mengundang Koordinator Divisi Penindakan
Pelanggaran dan Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi
(SDMO) bersama satu staff yang membidangi Penindakan
Pelanggaran. Maksud dan tujuan dari rapat koordinasi penyelesaian
sengketa ini adalah guna mendukung kelancaran tugas-tugas divisi
Penindakan Pelanggaran ditingkat Panwaslu Kecamatan dan
85
bertujuan untuk memahami cara penyelesaian sengketa yang
berkaitan dengan administrasi penyelesaian sengketa sesuai dengan
peraturan yang berlaku.
1) Pada hari Rabu s/d Kamis, Tanggal 10 s/d 11 April 2019 Bawaslu
Kabupaten Pringsewu melaksanakan Rapat Koordinasi Teknis
Mekanisme Penindakan Pelanggaran Kode Etik Jajaran Pantia
Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas
PemilihanUmum Kelurahan/Desa, dan Pengawas Tempat
Pemungutan Suara Pemilu Tahun 2019 yang dilaksanakan di Hotel
Regency Tambahrejo Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu
dengan mengundang Koordinator Divisi Penindakan Pelanggaran,
Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi (SDMO) dan
Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga
(PHL). Maksud dan tujuan dari rapat koordinasi ini adalah
optimalisasi kesiapan mekanisme penyelesaian penindakan
pelanggaran kode etik jajaran pengawas pemilihan umum tahun
2019 dan bertujuan untuk memahami cara Penindakan Pelanggaran
Kode Etik Jajaran Pantia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan,
Panitia Pengawas PemilihanUmum Kelurahan/Desa, dan Pengawas
Tempat Pemungutan Suara yang berkaitan dengan administrasi
penyelesaian sengketa sesuai dengan peraturan yang berlaku.
4) Pada hari Jum’at, Tanggal 12 April 2019 Bawaslu Kabupaten
Pringsewu melaksanakan Rapat Koordinasi Para Pihak
(Stakeholders) dalam Rangka Persiapan Pengawasan Tahapan
Masa Tenang dan Pemungutan dan Penghitungan Suara Suara
Pemilu 2019 yang dilaksanakan di Hotel Regency Tambahrejo
Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu dengan mengundang
Jajaran Stakeholders di Lingkup Kabupaten Pringsewu. Maksud dan
tujuan dari rapat koordinasi ini adalah Sehubungan dengan akan
berakhirnya tahapan masa kampanye pemilu 2019 (tanggal 13 April
2019) dan dilanjutkan dengan tahapan masa tenang (mulai tanggal
14,15,16 April 2019) serta masa pungut hitung suara (17 April 2019)
Pemilu 2019, dan bertujuan untuk bersama-sama mengawal proses
pesta Demokrasi khususnya di Kabupaten Priongsewu agar berjalan
dengan aman, damai dan sejuk.
86
6) Pada hari Kamis s/d Sabtu, Tanggal 23 s/d 25 Mei 2019 Bawaslu
Kabupaten Pringsewu melaksanakan Rapat Evaluasi Dan
Konsolidasi Laporan Akhir Penanganan Pelanggaran Pada
Pemilihan Umum Anggota DPD RI, DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD
Kabupaten/Kota serta Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019
yang dilaksanakan di Hotel Regency Tambahrejo Kecamatan
Gadingrejo Kabupaten Pringsewu dengan mengundang Koordinator
Divisi Penindakan Pelanggaran dan Divisi Pengawasan dan
Hubungan Antar Lembaga bersama satu staf yang membidangi
Penindakan Pelanggaran. Maksud dan tujuan dari rapat evaluasi dan
konsolidasi laporan akhir penanganan pelanggaran ini adalah untuk
mengevaluasi penanganan pelanggaran pada pemilihan umum
tahun 2019 di tingkat kecamatan dan bertujuan untuk memahami
cara pembuatan laporan akhir penanganan pelanggaran yang
berkaitan dengan administrasi penanganan pelanggaran sesuai
dengan peraturan yang berlaku.
Kegiaatan Bimtek dan rakor Bawaslu Kabupaten Pringsewu
diterangkan dalam table sebagai berikut:
NO AGENDA BIMTEK/ RAKOR PELAKSANAAN
TEMPAT TANGGAL/BULAN/TAHUN
1 Rakor Penanganan
Pelanggaran Masa
Kampanye pada Pemilu
Tahun 2019
Rabu-Kamis-Jum'at '20,21,22
Februari 2019
Hotel
Regency
2 Rakor Persiapan
Pembentukan PTPS SE
Kabupaten Pringsewu Pada
Pemilu Tahun 2019
Jum'at- Sabtu '22 dan 23
Februari 2019
Hotel
Regency
3 Pengelolaan
Ketatausahaan dan
Kearsipan Bagi Panwas
Kecamatan Se Kabupaten
Pringsewu Pada Pemilu
Tahun 2019
Sabtu- Minggu '23 dan 24
Februari 2019
Hotel
Regency
4 Rapat Koordinasi
Penguatan Persnil
Panwaslu se Kabupaten
Pringsewu Pada Pemilu
Tahun 2019
Sabtu- Minggu '02 dan 03 Maret
2019
Hotel
Regency
87
5 Fasilitasi dan Koordinasi
Pengawasan Pemilihan
Umum "Lounching
Keluarga Anti Money Politik
dan Sara" Pada Pemilu
Tahun 2019
Minggu '10 Maret 2019 Hotel Urban
Style
6 Rakor Penyelesaian
Sengketa Pemilu Bawaslu
Kabupaten Pringsewu Pada
Pemilu Tahun 2019
Jum'at - Sabtu '15 dan 16 Maret
2019
Hotel
Regency
7 TOT Fasilitator Bimtek
PTPS Panitia Pengawas
Kecamatan se Kabupaten
Pringsewu
Rabu '20 Maret 2019 Hotel
Regency
8 Rapat Koordinasi
Pengawas Pemilihan
Umum Terkait DPTB pada
Pemilu Tahun 2019
Minggu - Senin '30 maret dan 1
April 2019
Hotel
Regency
9 Rapat Koordinasi
Pengawasan Tahapan
Tungsura pada Pemilu
Tahun 2019
Selasa - Rabu '02 dan 03 April
2019
Hotel
Regency
10 Rapat Koordinasi
Pengawasan Tahapan
Kampanye pada Pemilu
Tahun 2019
Kamis - Jum'at '04 dan 05 April
2019
Hotel
Regency
11 Rapat Koordinasi
Pengawasan Tahapan
Logistik pada Pemilu Tahun
2019
Sabtu - Minggu '06 dan 07 April
2019
Hotel
Regency
12 Rapat Koordinasi Produk
Hukum dan Kode Etik
Pengawas Pada Pemilu
Tahun 2019
Rabu - Kamis ' 10 dan 11 April
2019
Hotel
Regency
13 Rapat Koordinasi
Stakeholders Kabupaten
Pringsewu Pada Pemilu
Tahun 2019
Jum'at ' 12 April 2019 Hotel
Regency
14 Rapat Koordinasi
Penyelesaian Sengketa
Antar Peserta (PSAP) Pada
Pemilu Tahun 2019
Jum'at - Sabtu '12 dan 13 April
2019
Hotel
Regency
88
15 Sosialisasi Partisipatif Club
Motor se Kabupaten
Pringsewu Pada Pemilu
Tahun 2019
Minggu '14 April 2019 Hotel
Regency
16 Rapat Koordinasi
Pemantapan Implementasi
Fungsi Pengawasan
Terhadap Penyelenggaraan
Tahapan Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Perolehan
Suara dan Penetapan Hasil
Pemilu Tahun 2019
Minggu - Senin ' 28 dan 29 April
2019
Hotel
Regency
17 Rapat Evaluasi dan
Koordinasi Laporan Akhir
Penanganan Pelanggaran
Pemilu Tahun 2019
Kamis - Jum'at - Sabtu ' 23,24
dan 25 Mei 2019
Hotel
Regency
18 Rapat Koordinasi Evaluasi
dan Penyusunan Laporan
Akhir Panwascam Se
Kabupaten Pringsewu pada
Pemilu Tahun 2019
Sabtu - Minggu '25 dan 26 Mei
2019
Hotel
Regency
19 Bimtek Pembinaan dan
Penyusunan Laporan
Keuangan Panwascam se
Kabupaten Pringsewu Pada
Pemilu Tahun 2019
Minggu - Senin 26 - 27 Mei 2019 Hotel
Regency
20 Pengelolaan
Ketatausahaan dan
Kearsipan Bagi Panwas
Kecamatan Se Kabupaten
Pringsewu Pada Pemilu
Tahun 2019
Kamis - Jum'at '27 dan 28 Juni
2019
Hotel
Regency
21 Rapat Koordinasi Evaluasi
Penyelenggaraan
Pengawasan Tahapan-
Tahapan Pemilu Tahun
2019
Sabtu - Minggu '29 dan 30 Juni
2019
Hotel
Regency
22
Media Gethering Bawaslu
Kabupaten Pringsewu
Jum’at 5 Juli 2019
Kantor
Bawaslu
Kabupaten
Pringsewu
89
Kegiatan penguatan kapasitas yang dilakukan Bawaslu Kabupaten
Pringsewu kepada jajaran Pengawas tingkat bawah antara lain:
a. Supervisi
1. Pada Tanggal 10 September 2018 Bawaslu Kabupaten Pringsewu
Melakukan Kegiatan Supervise Dalam Rangka Sosialisasi Terkait
Tugas Dan Wewenang Panawascam Divisi Penindakan Pelanggran.
Supervise Dilakukan Ke Kecamatan Pagelaran, Pagelaran Utara
Dan Gadingrejo, yang dalam hal ini wilayah kecamatan dikoordinatori
oleh anggota Bawaslu Kabupaten Pringsewu Azis Amriwan, M.Si
Selaku Koordinator Divisi Penindakan Pelanggaran.
Supervisi ini dilakukan dalam rangka memastikan pemahaman
panwaslu kecamatan berserta staff dalam hal proses penanganan
pelanggaran pada Pemilihan Anggota DPD, DPR, DPRD Provinsi,
DPRD Kabupaten/Kota serta Pemilihan Presiden dan Wakil
pResiden Tahun 2019, serta menyampaikan mengenai pelanggaran
apa saja yang terjadi pada masa pemilihan dan upaya pencegahan
pelanggaran juga disampaikan kepada jajaran panwaslu kecamatan.
2. Pada Tanggal 11 September 2018 Bawaslu Kabupaten Pringsewu
Melakukan Kegiatan Supervise dalam rangka sosialisasi terkait tugas
dan wewenang panawaslu kecamatan divisi penindakan
pelanggaran. Supervise dilakukan ke Kecamatan Gadingrejo
Sukoharjo, Adiluwih, yang dalam hal ini juga dilakukan dalam rangka
memastikan pemahaman panwaslu kecamatan berserta staff dalam
hal proses penindakan pelanggaran pada Pemilihan Anggota DPD,
DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Pemilihan
Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019, serta menyampaikan
mengenai pelanggaran apa saja yang terjadi pada masa pemilihan
dan upaya pencegahan pelanggaran juga disampaikan kepada
jajaran panwaslu kecamatan.
3. Pada Tanggal 12 September 2018 Bawaslu Kabupaten pringsewu
melakukan kegiatan supervise dalam rangka sosialisasi terkait tugas
dan wewenang panawaslu kecamatan divisi penindakan
pelanggaran. Supervise dilakukan ke Kecamatan Banyumas,
Pagelaran, Pagelaran Utara, yang dalam hal ini juga dilakukan dalam
90
rangka memastikan pemahaman panwascam berserta staff dalam
hal proses penindakan pelanggaran pada Pemilihan Anggota DPD,
DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Pemilihan
Presiden dan Wakil pResiden Tahun 2019, serta menyampaikan
mengenai pelanggaran apa saja yang terjadi pada masa pemilihan
dan upaya pencegahan pelanggaran juga disampaikan kepada
jajaran panwaslu kecamatan. Mengingat kondisi geografis
Kecamatan Pagelaran Utara yang diketahui sudah dalam hal
berkoordinasi lewat media elektronik maka menjadi perhatian khusus
bagi Bawaslu Kabupaten Pringsewu.
4. Pada hari senin Tanggal 15 September 2018 Bawaslu Kabupaten
Pringsewu Divisi Penindakan Pelanggaran melakukan sepervisi ke
Kecamatan mengingat tahapan kampanye pada Pemilihan Anggota
DPD, DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Pemilihan
Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 sudah berjalan dan
potensi pelanggaran di setiap Kecamatan kemungkinan banyak
terjadi. Dalam supervise ini Bawaslu Kabupaten Pringsewu Divisi
Penindakan Pelanggaran menyampaikan pelanggaran-pelanggaran
yang kemungkinan terjadi. Serta memberikan pemahaman terhadap
jenis-jenis pelanggaran pada masa kampanye dan secara berkala
Panwas Kecamatan harus terus berkoordinasi dengan Bawaslu
Kabupaten Pringsewu.
5. Pada hari selasa Tanggal 27 November 2018 Bawaslu Kabupaten
Pringsewu Divisi Penindakan Pelanggaran melakukan sepervisi ke
Kecamatan Pardasuka terkait dengan arahan dalam rangka
penertipan APK diluar zona yang telah ditetapkan KPU Kabupaten
Pringsewu. Dalam hal penertiban APK diluar zona yang telah
ditetapkan untuk wilayah kecamatan agar berkoordinasi terlebih
dengan Panwaslu dalam hal penindakan pelanggran terhadap APK
yang melanggar ketentuan.
6. Pada Hari Kamis Tanggal 18 Januari 2019 Ketua Bawaslu
Kabupaten Pringsewu Bpk. Azis Amriwan, M.Si selaku Kordiv
Penindakan Pelanggaran dan dua orang staff melakukan supervise
perihal monitoring pencarian informasi dan saksi tahap 2 dugaan
91
tindak pidana pemilu menguntungkan salah satu pihak oleh kakon
Purwodadi ke kantor Kecamaatn Adiluwih.
7. Hari Selasa Tanggal 12 Februari 2019 Anggota Bawaslu Kabupaten
Pringsewu Bpk. Azis Amriwan, M.Si Selaku Kordiv Penindakan
Pelanggaran dan dua orang staff melakukan supervise terkait
dengan timeline pendaftaran PTPS yang dilaksanakan di kantor
panwaslu kecamatan ambarawa. Dalam rangka supervisi mengenai
Timeline pendaftaran PTPS yang dilaksanakan di kantor Panwaslu
Kecamatan Ambarawa.
8. Pada hari Jum’at Tanggal 8 Februari 2019 Pukul 11.00 WIB s.d
Selesai di Sekretariat Panwaslu Kecamatan Banyumas dan
Kecamatan Pagelaran Utara.Dalam rangka rekrutment Pengawas
Tempat Pemungutan Suara (PTPS) Pemilu 2019. Bawaslu
Kabupaten Pringsewu telah melakukan sosialisasi rekrutmen
PTPS sesuai timeline yang ditentukan Bawaslu RI. Koordinator
Divisi SDMO Bawaslu Kabupaten Pringsewu mengakui di
beberapa daerah khususnya wilayah pedesaan kemampuan SDM
nya terbatas untuk menjadi PTPS. Diantaranya syarat menjadi
PTPS adalah berusia minimal 25 tahun dan berijazah minimal
SMA. Dan sosialisasi mengenai timeline juga perlu dilakukan agar
Panwaslu Kecamatan dalam hal melakukan rekrutmen PTPS
sesuai dengan timeline yang telah ditetapkan oleh Bawaslu RI.
9. Pada hari Senin Tanggal 14 Januari 2019 Pukul 11.00 s.d Selesai di
Sekretariat Panwaslu Kecamatan Pagelaran dan Sekretariat
Panwaslu Kecamatan Pringsewu Pengunduran diri sebagai Staff
Panwaslu Kecamatan atas nama Sidik karena mendapat panggilan
kerja di Instansi lain, yang mengakibatkan ia tidak dapat lagi
menjalankan fungsi dan tugasnya sebagai Staff Panwaslu
Kecamatan Pringsewu. Maka Panwaslu Kecamatan Pringsewu untuk
melakukan Pergantian Staff yang akan menggantikan Staff
sebelumnya di Divisi Penanganan Pelanggaran dengan mengajuakn
Nama yang tercantum dalam surat Permohonan Pergantian Staff
kepada Bawaslu Kabupaten Pringsewu.
92
Untuk keperluan administrasi, Panwaslu Kecamtan Pringsewu diminta
untuk menyampaikan beberapa berkas, yaitu: surat permohonan
persetujuan pengunduran Diri Staff yang ditujukan kepada Panwaslu
Kecamatan Pringsewu, Berita Acara Pleno Pemberhentian Staff, SK
Pemberhentian Staff, dan SK Pengangkatan Staff baru berserta
dilengkapi surat lamaran dan berkas lainnya.
Kegaitan Supervisi Bawaslu Kabupaten Pringsewu tertuang dalam table
sebagai berikut:
Nama Kegiatan Tanggal
Paryono, S.Sos
Natalina Ambarsari, SE
Rengki Hariska, S.Pd
Deka Sesiyanda, S.Pd
Supervise Terkait Pengimputan Aplikasi SAS Untuk APBN
Di Secretariat Panwaslu Kecamatan Pardasuka, Kecamatan
Sukoharjo, Adiluwih, Ambarawa Pagelaran, Pringsewu
Gading Rejo;
03, 07,10,
11-Sep-18
M. Fathul Arifin, S.Pd.I
Miftaul Makruf, S.Pd
Deka Sesiyanda, S.Pd
Melakukan Monitoring Pembinaan Ke Kecamatan
Adiluwih, ; 10-Sep-18
Paryono, S.Sos
Natalina Ambarsari, SE
Rengki Hariska, S.Pd
Sintia Widiyanti
Deka Sesiyanda, S.Pd
Andi Saputra, S.E
Dalam Rangka Supervisi Terkait penyusunan Laporan
Keuangan di Sekretariat Panwaslu Kecamatan Banyumas
dan Kecamatan Pagelaran Utara, Panwaslu Kecamatan
Sukoharjo dan Kecamatan Adiluwih, Kecamatan
Ambarawa dan Kecamatan Pagelaran, Kecamatan
Pringsewu dan Kecamatan Gadingrejo
21, 24, 25,
26-Sep-18
Paryono, S.Sos
Natalina Ambarsari, SE
Deka Sesiyanda, S.Pd
Andi Saputra, S.E
Dalam Rangka Supervisi Terkait penyusunan Laporan
Keuangan di Sekretariat Panwaslu Kecamatan Pardasuka 27-Sep-18
Fajar Fakhlevi, S.Pd
Arie Setiawan, S.I.P
Himawan Sutanto
M. Escha Adesha, S.KL
Dalam Rangka Supervisi Terkait Pencermatan Daftar
Pemilihan Tetap Hasil Pencermatan Kecamatan Sukoharjo
Dan Kecamatan Adiluwih, Kecamatan Banyumas dan
Kecamatan Pagelaran Utara, Kecamatan Ambarawa dan
Kecamatan Pardasuka, Kecamatan Gading Rejo,
Kecamatan Pringsewu dan Pagelaran
29, 30-
Sep dan 1,
2 - Okt-18
Azis Amriwan, M.Si
Eviyatun Ruaida, S.H
Bayu Pamungkas, A.Md
Okta Purnama, S.I.P
Dalam Rangka Supervisi Terkait Potensi Pelanggaran Pada
Tahapan Kampanye Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di
Kecamatan Pringsewu, Kecamatan Ambarawa Dan
Kecamatan Pardasuka, Kecamatan Banyumas, Kecamatan
Pagelaran Dan Kecamatan Pagelaran Utara, Kecamatan
Gading Rejo, Kecamatan Sukoharjo Dan Kecamatan
Adiluwih;
01, 3,4 -
Okt-18
Fajar Fakhlevi, S.Pd
Arie Setiawan, S.I.P
Himawan Sutanto
M. Escha Adesha, S.KL
Bahwa Dalam Rangka Supervisi Verifikasi Factual Hasil
Pencermatan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Tingkat
Kecamatan Di Kecamatan Sukoharjo, Kecamatan Adiluwih,
Kecamatan Banyumas Dan Kecamatan Pagelaran Utara;
03-Okt-18
M. Fathul Arifin, S.Pd.I
Miftaul Makruf, S.Pd
Siti Umi Kulsum, S.Pd.I
Erfin Mahmudah, S.Ag
Dalam Rangka Supervisi Terait Pergantian Staf dan
pergantian Antar Waktu (PAW) Panwaslu Desa Kecamatan
Banyumas, Pagelaran Utara, dan Sukoharjo, Kecamatan
Ambarawa dan Kecamatan Pardasuka, Kecamatan
Pagelaran, Kecamatan Pringsewu Dan Kecamatan Gading
15, 16,
17-Okt-19
93
Rejo;
M. Fathul Arifin, S.Pd.I
Paryono, S.Sos
Miftaul Makruf, S.Pd
Erfin Mahmudah, S.Ag
Azis Amriwan, M.Si
Eviyatun Ruaida, S.E
Okta Purnama, S.I.P
Fajar Fakhevi, S.Pd
Arie Setiawan, S.I.P
M. Escha Adesha, S.KL
Dalam Rangka Menghadiri Rapat Koordinasi tahapan
kampanye pemilihan umum tahun 2019 di kecamatan
gadingrejo Yang Dilaksanakan Di: RM. Raja Pindang,
Kecamatan Sukoharjo Yang Dilaksanakan Di: Vila Novi,
Sukoharjo, dan Kecamatan Adiluwih Yang Dilaksanakan
Di: RM Moro Seneng, Kecamatan Pagelaran Utara yang
dilaksanakan di Vila Novi, Kecamatan Banyumas yang
dilaksanakan di RM. Moro Seneng dan Kecamatan
Pagelaran yang dilaksanakan di Wisma Putra Perdana,
Kecamatan Pringsewu yang dilaksanakan di Gedung Tirta
Pringsewu, Kecamatan Pardasuka yang dilaksanakan di
Wisma Putra Perdana Pringsewu, dan Kecamatan
Ambarawa yang dilaksanakan di RM. Raja Pindang
11, 12,
13-Des-18
M. Fathul Arifin, S.Pd.I
Fajar Fakhlevi, S.Pd
Azis Amriwan, M.Si Siti
Umi Kulsum, S.Pd.I
sintia Widiyanti Okta
Purnama, S.I.P Miftaul
Makruf, S.Pd Erfin
Mahmudah, S.Ag Arie
Setiawan, S.I.P
Himawan Sutanto
Deka Sesiyanda, S.Pd
Eviyatun Ruaida, S.H
Andi Saputra, S.E
Dalam Rangka Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Bersama
Ormas Kecamatan Gadingrejo yang dilaksanakan di RM.
Raja Pindang, Kecamatan Sukoharjo yang dilaksanakan di
RM. Moro Seneng, Kecamatan Ambarawa yang
dilaksanakan di GSG Ambarawa Barat, Kecamatan
Adiluwih yang dilaksanakan di GSG Adiluwih, Kecamatan
Pardasuka yang dilaksanakan di GSG Pardasuka,
Kecamatan Pringsewu yang dilaksanakan di GSG Grojokan
Sewu dan Kecamatan Pagelaran Utara yang dilaksanakan di
Balai Pekon Giri Tunggal, Kecamatan Banyumasa yang
dilaksanakan di Balai Pekon Banyu Urip
13, 14, 15,
17-Des-18
Azis Amriwan, M.Si
Fajar Fakhlevi, S.Pd
M. Fathul Arifin, S.Pd.I
Andi Saputra, S.E
Arie Setiawan, S.I.P
Erfin Mahmudah, S.Ag
Siti Umi Kulsum, S.Pd.I
Eviyatun Ruaida, S.H
Sintia Widiyanti
Deka Sesiyanda, S.Pd
Himawan Sutanto
Miftaul Makruf, S.Pd
Dalam Rangka Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Bersama
Stakeholders Kecamatan sukoharjo yang dilaksanakan di
RM. Moro Seneng, Kecamatan Pringsewu yang
dilaksanakan di GSG Grojokan Sewu, Kecamatan
Pagelaran yang dilaksanakan di Gedung Aula RM. Zella,
Kecamatan Adiluwih yang dilaksanakan di GSG Adiluwih
dan Kecamatan Ambarawa yang dilakasanakan di GSG
Ambarawa Barat, Kecamatan Pardasuka yang dilaksanakan
di GSG Pardasuka, Kecamatan Gadingrejo yang
dilaksanakan di RM. Raja Pindang
18, 19, 20
-Des-18
NAMA KEGIATAN
TGL,
BLN dan
TAHUN
2019
Fajar Fakhlevi, S.Pd
Arie Setiawan, S.I.P
Himawan Sutanto
M.Escha Adesha,
A.Md.K.L
Evaluasi Pengawasan Pelaksanaan Tahapan Kampanye
Pemilu 2019 di Kecamatan Adiluwih, Kecamatan
Banyumas, Kecamatan Pagelaran Utara, Kecamatan
Sukoharjo, Kecamatan Gadingrejo, Kecamatan Pagelaran,
Kecamatan Pardasuka, Kecamatan Ambarawa
3, 4, 7, 8,
9, 10, 11,
14 -Jan-19
94
Paryono, S.sos
Erfin Mahmudah, S.Ag
Miftaul Makruf, S.Pd
Supervisi Dalam Rangka Inventarisir Biodata Jajaran
Panwaslu Kecamtan Dan Panwaslu Desa Di Kecamatan
Pagelaran Utara, Kecamatan Banyumas Dan Kecamatan
Pagelaran Yang Dilaksanakan Di Kantor Kecamatan
Pagelaran Utara, Kecamatan Banyumas Dan Kecamatan
Pagelaran, Kecamatan Ambarawa, Kecamatan Pardasuka
Dan Kecamatan Pringsewu Yang Dilaksanakan Di Kantor
Kecamatan Ambarawa, Kecamatan Pardasuka Dan
Kecamatan Pringsewu, Kecamatan Gadingrejo, Kecamatan
Sukoharjo Dan Kecamatan Adiluwih Yang Dilaksanakan
Di Kantor Kecamatan Gadingrejo, Kecamatan Sukoharjo
Dan Kecamatan Adiluwih
08, 9, 10-
Jan-19
Azis Amriwan, M.Si
M. Fathul Arifin, S.Pd.I
Iptu Murdono
Aipda Ghofur
Bripka Hebron
Okta Purnama, S.IP
Bayu Pamungkas
Siti Umi Kulsum, S.Pd.I
Dalam Rangka Permintaan Keterangan Saksi Dugaan
Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu Dalam Acara Syukuran
Khitanan Oleh Caleg Dari PKS Yang Dilaksanakan Di:
Kantor Sekretariat PANWASCAM Pardasuka
08-Jan-19
Azis Amriwan, M.Si
M. Fathul Arifin, S.Pd.I
Bripka Hebron
Bripka Nesa
Aipda Ghafur
Okta Purnama, S.IP
Bayu Pamungkas
Siti Umi Kulsum, S.Pd.I
Dalam Rangka Permintaan Keterangan Saksi Dugaan
Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu Dalam Acara Syukuran
Khitanan Oleh Caleg Dari PKS Hasil Pengembangan ke 1
Yang Dilaksanakan Di: Kantor Sekretariat PANWASCAM
Pardasuka
09-Jan-19
Azis Amriwan, M.Si
M. Fathul Arifin, S.Pd.I
Bripka Hebron
Bripka Nesa
Aipda Ghafur
Okta Purnama, S.IP
Bayu Pamungkas
Eviyatun Ruaida, S.H
Dalam Rangka Permintaan Keterangan Saksi Dugaan
Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu Dalam Acara Syukuran
Khitanan Oleh Caleg Dari PKS Hasil Pengembangan ke 2
Yang Dilaksanakan Di: Kantor Sekretariat PANWASCAM
Pardasuka
10-Jan-19
Azis Amriwan, M.Si
Bripka Nesa
Aipda Ghafur
Bayu Pamungkas
Siti Umi Kulsum, S.Pd.I
Dalam Rangka Permintaan Keterangan Saksi Dugaan
Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu Dalam Acara Syukuran
Khitanan Oleh Caleg Dari PKS Yang Dilaksanakan Di:
Kantor Sekretariat PANWASCAM Pardasuka
11-Jan-19
M. Fathul Arifin, S.Pd.I
Siti Umi Kulsum, S.Pd.I
Miftaul Makruf, S.Pd
Dalam Rangka Supervisi Terkait Pengunduran Diri Dan
Pegantian Staf Panwascam Pagelaran Dan Staf Panwascam
Pringsewu Yang Dilaksanakan Di Kantor Panwascam
Pagelaran Dan Dikantor Panwascam Pringsewu, Kecamatan
Adiluwih Pekon Purwodadi ke Kecamatan Adiluwih;
14, 15-
Jan-19
M. Fathul Arifin, S.Pd.I
Fajar Fakhlevi, S.Pd
Bripka Nesa
Aipda Ghafur
Okta Purnama, S.IP
Bayu Pamungkas
Permintaan keterangan saksi dugaan pelanggaran tindak
pidana pemilu dalam acara syukuran khitanan oleh caleg
dari PKS hasil pengembangan ke 4 ke kantor panwascam
pardasuka
17-Jan-19
Azis Amriwan, M.Si
Fajar Fakhlevi, S.Pd
Bripka Hebron
Alfa Dera, S.H
Okta Purnama, S.IP
monitoring pencarian informasi dan saksi tahap 2 dugaan
tindak pidana pemilu menguntungkan salah satu pihak oleh
kakon purwodadi kekantor kecamatan adiluwih
18-Jan-19
95
Fajar Fakhlevi, S.Pd
Arie Setiawan, S.I.P
Himawan Sutanto
M.Escha Adesha,
A.Md.K.L
Dalam Rangka Evaluasi Dan Strategi Pengawasan
Kampanye Dan Persiapan Menjelang Pelatihan Saksi Yang
Dilaksanakan Di Kantor Panwascam Sukoharjo Dan
Adiluwih;
04-Feb-19
M. Fathul Arifin, S.Pd.I
Siti Umi Kulsum, S.Pd.I
Miftaul Makruf, S.Pd
Deka Sesiyanda, S.Pd
Erfin Mahmudah, S.Ag
Azis Amriwan, M.Si
Diah Ayu Lestari, S.H
Okta Purnama, S.I.P
Dalam Rangka Supervisi Mengenai Timeline Pendaftaran
PTPS Yang Dilaksanakan Di Kantor Panwascam Adiluwih
Dan Sukoharjo, Panwascam Banyumas dan Pagelaran
Utara, Panwascam Gadingrejo dan Pagelaran, Panwascam
Pringsewu, Panwascam Pardasuka, Kantor Panwascam
Ambarawa;
7, 8,
11,12, 13,
14-Feb-19
Fajar Fakhlevi, S.Pd
Arie Setiawan, S.I.P
Himawan Sutanto
M.Escha Adesha,
A.Md.K.L
Dalam Rangka Evaluasi Dan Strategi Pengawasan
Kampanye Dan Persiapan Menjelang Pelatihan Saksi Yang
Dilaksanakan Di Kantor Panwascam Pringsewu Dan
Pagelaran, Panwascam Pardasuka Dan Ambarawa,
Panwascam Pagelaran Utara, panwascam Gadingrejo, ;
08, 11, 12,
13, -Feb-
19
M. Fathul Arifin, S.Pd.I
Miftaul Makruf, S.Pd
Erfin Mahmudah, S.Ag
Siti Umi Kulsum, S.Pd.I
Rengki Hariska, S.Pd
Dalam Rangka Pemeriksaan ADM Pembentukan PTPS
Yang di Laksanakan di Kantor Panwascam Adiluwih dan
Sukoharjo, Kantor Panwascam Banyumas dan Pagelaran
4,8-Mar-
19
M. Fathul Arifin, S.Pd.I
Miftaul Makruf, S.Pd
Erfin Mahmudah, S.Ag
Siti Umi Kulsum, S.Pd.I
Dalam Rangka Supervisi Gladi Pelantiakan PTPS
Panwascam Pardasuka, Ambarawa dan Pringsewu yang
dilaksanakan di Kecamatan Pardasuka, Ambarawa dan
Pringsewu, Panwascam Pagelaran, Gadingrejo dan
Sukoharjo, Panwascam Pagelaran Utara, Banyumas dan
Adiluwih, Panwascam Pagelaran Utara, Banyumas dan
Adiluwih
21, 23,
24-Mar-
19
M. Fathul Arifin, S.Pd.I
Miftaul Makruf, S.Pd
Erfin Mahmudah, S.Ag
Siti Umi Kulsum, S.Pd.I
Sintia Widiyanti Deka
Sesiyanda, S.Pd
Supervisi dalam rangka Bimtek Saksi Partai Politik yang
dilaksanakan oleh Panwascam Sukoharjo dan Adiluwih,
pardasuka, ambarawa, pringsewu, gadingrejo, pagelaran,
banyumasdan pagelaran utara.
07-Apr-19
M. Fathul Arifin, S.Pd.I
Andy Saputra, S.E Erfin
Mahmudah, S.Ag
Siti Umi Kulsum, S.Pd.I
Sintia Widiyanti Deka
Sesiyanda, S.Pd
Supervisi dalam rangka Bimtek Saksi Partai Politik yang
dilaksanakan oleh Panwascam Sukoharjo dan Adiluwih,
pardasuka, ambarawa, pringsewu, gadingrejo, pagelaran,
banyumasdan pagelaran utara.
08-Apr-19
Azis Amriwan, M.Si
M. Fathul Arifin, S.Pd.I
Fajar Fakhlevi, S.Pd
Sintia Widiyanti
Andy Saputra, S.E
himawan Sutanto Siti
Umi Kulsum, S.Pd.I
Erfin Mahmudah, S.Ag
Arie Setiawan, S.I.P
Rengki Hariska, S.Pd
Miftaul Makruf, S.Pd
Deka Sesiyanda, S.Pd
Supervisi Dalam Rangka Bimtek PTPS Gelombang II yang
dilaksanakan oleh Panwascam Gadingrejo, Adiluwih dan
Sukoharjo, Panwascam Pardasuka, Ambarawa dan
Pringsewu, Panwascam Pagelaran Utara, Banyumas dan
Pagelaran
11-Apr-19
96
Azis Amriwan, M.Si
M. Fathul Arifin, S.Pd.I
Fajar Fakhlevi, S.Pd
Diah Ayu Lestari, S.H
M. Escha Adesha, S.KL
Arie Setiawan, S.I.P
Bayu Pamungkas, A.Md
Siti Umi Kulsum, S.Pd.I
Himawan Sutanto
Rengki Hariska, S.Pd
Sintia Widiyanti
Okta Purnama, S.I.P
Miftaul Makruf, S.Pd
Supervisi dalam rangka Pemungutan Pemilihan Suara
Pemilu Tahun 2019 di Kecamatan Pardasuka, Ambarawa,
dan Pringsewu, Kecamatan Pagelaran, Pagelaran Utara dan
Gading Rejo, Kecamatan Adiluwih, Sukoharjo dan
Banyumas
17-Apr-19
b. Rapat Dalam Kantor
1. Pada hari Minggu Tanggal 14 Oktober 2018 Bawaslu Kabupaten
Pringsewu mengundang Panwas Kecamatan se-Kabupaten Pringsewu
untuk melakukan simulasi penanganan pelanggaran di Kantor Bawaslu
Kabupaten Pringsewu. Hal ini dilakukan untuk memberikan gambaran
secara jelas terhadap proses penanganan pelanggaran yang dilakukan
oleh Anggota Panwas Kecamatan beserta staff yang akan
menginfentarisir terkait administrasi pelanggaran. Simulasi ini dimulai
dari menentukan pokok permasalahan baik hasil temuan maupun
laporan masyarakat dan simulasi penanganan pelanggaran dilakukan
sesuai prosedur penanganan pelanggaran seperti yang diatur dalam
Perbawaslu Nomor 7 tahun 2018 dan Perbawaslu Nomor 8 Tahun
2018.
2. Pada hari Senin Tanggal 26 November 2018 Bawaslu Kabupaten
Pringsewu Kordiv Penanganan Pelanggaran melakukan rapat dalam
kantor untuk memberikan arahan terhadap kajian penanganan
pelanggran panwaslu kecamatan yang masih memiliki banyak
kekuranangan. Dalam hal ini kordinator divisi penanganan pelanggaran
Azis Amriwan, M.Si beserta staff PP memberikan penjelasan sesuai
arahan Bawaslu Provinsi terkait cara menguraikan temuan dan laporan
kedalam kajian penanganan pelanggran.
B. Koordinasi Bawaslu Provinsi Lampung
1. Pada hari Jum’at s.d Minggu, 31 Agustus s.d 02 September 2018
dalam Rangka Undangan Bimbingan Teknis Penyelesaian Sengketa
Proses Pemilu Bawaslu Privinsi lampung yang menjelaskan tentang
97
Petunjuk Teknis Penyelesaian Sengekta Proses Pemilu berpedoman
pada Perbawaslu Nomor 27 tahun 2018 tentang Perubahan Kedau atas
peraruan badan pengawas pemilihan umum nomor 18 tahun 2017
tentang tata cara penyelesaian sengketa proses pemilihan umum.
2. Pada hari Kamis s.d Sabtu Tanggal 20 s.d 22 September 2018
Bawaslu Kabuapten Pringsewu menghadiri undangan Rapat Koordinasi
Divisi Hukum dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019
oleh Bawaslu Provinsi Lampung. Rapat Koordinasi ini mengundang
Koordiv Hukum/HPPPS Bawaslu Kabupaten/Kota, Kepala Sekretariat
yang dalam hal ini Bawaslu Kabupaten Pringsewu diawakili oleh staf
dan 1 staf yang membidangi Sengketa Pemilu.
3. Pada hari Jum’at Tanggal 02 November 2018 Ketua Bawaslu
Kabupaten Pringsewu Bpk. Azis Amriwan, M.Si selaku Kordiv
Penindakan Pelanggaran dan 3 (tiga) orang staff Penanganan
Pelanggaran Eviyatun Ruaida, S.H, Okta Purnama, S.I.P dan F. Bayu
Pamungkas, AMd melakukan Konsultasi ke Bawaslu Provinsi Lampung
terkait Laporan Nomor: 01/LP/PL/Kab/08.12/X/2018 tentang dugaan
pelanggaran pemilu yaitu keikutsertaan Perangkat Desa dalam
Kampanye sebagai pelaksana dan tim kampanye.
4. Pada hari Rabu Tanggal 14 November 2018 Ketua Bawaslu
Kabupaten Pringsewu Bpk. Azis Amriwan, M.Si selaku Kordiv
Penindakan Pelanggaran dan dua orang Staff Penindakan Pelanggaran
F. Bayu Pamungkas, A.Md dan Eviyatun Ruaida, s.H ke Kantor
Bawaslu Provinsi Lampung dalam rangka Penyerahan berkas
administrasi penanganan pelanggaran terkait Laporan
Nomor:01/LP/PL/Kab/08.12/X/2018 tentang dugaan pelanggaran
pemilu yaitu keikutsertaan Perangkat Desa dalam Kampanye sebagai
pelaksana dan tim kampanye.
5. Pada hari Rabu s.d Jum’at Tanggal 21 s.d 23 November 2018 Ketua
Bawaslu Kabupaten Pringsewu Bpk. Azis Amriwan, M.Si selaku
Koordinator Divisi Penindakan Pelanggaran beserta 2 (dua) orang staf
Penanganan Pelanggaran Eviyatun Ruaida, S.H dan Okta Purnama,
S.I.P menghadiri Undangan Rapat Koordinasi Penanganan
Pelanggaran Pemilihan Umum dalam Pemilihan Umum Anggota DPR,
98
DPD, DPRD serta Pemilihan Presidden dan Wakil Presiden Tahun
2019.
6. Pada hari Senin s.d rabu Tanggal 26 s.d 28 November 2018 Bawaslu
Kabupaten Pringsewu menghadiri Rapat Koordinasi Penyelesaian
Sengketa Proses Pemilu. Rapat Koordinasi Penyelesaian Sengketa ini
mengundang Anggota 2 (dua) anggota Bawaslu Kabupaten/Kota,
Koordinator Sekretariat dan staf yang membidangi penyelesaian
sengketa.
7. Pada hari Rabu Tanggal 05 Desember 2018 Ketua Bawaslu
Kabupaten Pringsewu Bpk. Azis Amriwan, M.Si selaku Koordinator
Divisi Penindakan Pelanggaran dan 2 (dua) orang staf Penindakan
Pelanggaran Okta Purnama, S.I.P dan Eviyatun Ruaida, S.H
melakukan konsultasi ke Bawaslu Provinsi Lampung terkait
pelanggaran penyebaran bahan kampanye yaitu penempelan stiker dan
poster di angkutan umum di wilayah Kabupaten Pringsewu. Hasil dari
konsultasi terkait pelanggaran penyebaran bahan kampanye berupa
penempelan stiker maupun poster di angkutan umumdan kendaraan
bernopol kuning dikabupaten pringsewu yang merupakan saranan
angkutan umum, hal tersebut tidak sesuai dengan peraturan yang
berlaku. Terhadap pelanggaran penyebaran bahan kampanye memang
tergolong sebagai pelanggaran adminisrasi, yaitu pelanggaran
mengenai tata cara dan mekanisme dari setiap tahapan pemilu tahun
2019, namun proses dari penanganan pelanggaran administrasi cukup
rumit dan lama, sehingga saran dari Bawaslu Provinsi Lampung adalah
terhada pelanggaran tersebut dengan mengirimkan surat Kesbangpol
Kabupaten Pringsewu untuk memerintahkan Satuan Polisis Pamong
Praja untuk melakukan pencopotan pemasangan bahan kampanye
berupa stiker dan poster di angkutan umum, dan dalam
pelaksanaannya didampingi oleh Bawaslu Kabupaten Pringsewu dan
jajarannya.
8. Pada hari Kamis s.d Sabtu Tanggal 24 s.d 26 Januari 2019 Ketua
Bawaslu Kabupaten Pringsewu Bpk. Azis Amriwan, M.Si selaku
Koordinator Divisi Penindakan Pelanggaran dan 2 (dua) orang staf
Penindakan Pelanggaran F. Bayu Pamungkas, A.Md menghadiri
Undangan Rapat Koordinasi Divisi Hukum Bawaslu Kabupaten/Kota se-
99
Provinsi Lampung dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun
2019 oleh Bawaslu Provinsi Lampung. Rapat Koordinasi Divisi Hukum
ini mengundang Koordinator Divisi Hukum dan 2 (dua) orang staf yang
membidangi bagian hokum.
9. Pada hari Sabtu s.d Senin Tanggal 16-18 Februari 2019 Ketua
Bawaslu Kabupaten Pringsewu Bpk. Azis Amriwan, M.Si selaku
Koordinator Divisi Penindakan Pelanggaran dan 2 (dua) orang staf
Penindakan Pelanggaran Okta Purnama, S.I.P dan Diah Ayu Lestari,
S.H menghadiri undangan rapat koordinasi Penanganan Pelanggaran
Pada Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD serta Pemilihan
Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 oleh Bawaslu Provinsi
Lampung. Rapat Koordinasi Penanganan Pelanggaran ini mengundang
Ketua dan Koordiv Penanganan Pelangaran Bawaslu Kabupaten/Kota,
Koordinator Sekretariat dan staf yang membidangi penanganan
pelanggaran.
10. Pada hari Jum’at Tanggal 01 Maret 2019 Ketua Bawaslu Kabupaten
Pringsewu Bpk. Azis Amriwan, M.Si selaku Koordinator Divisi
Penindakan Pelanggaran dan 3 (tiga) orang staf Penindakan
Pelanggaran Okta Purnama, S.I.P, Diah Ayu Lestari,S.H dan F. Bayu
Pamungkas, A.Md melakukan konsultasi ke Bawaslu Provinsi Lampung
terkait Temuan Nomor: 002/LP/PL/ADM/Kab/08.12/II/2019 tentang
dugaan pelanggaran administrasi pemilu yaitu kegiatan kampanye tatap
muka tanpa STTP (Surat Tanda Terima Pemberitahuan). Tujuan dari
konsultasi ini adalah menyamakan persepsi mengenai aturan, tata cra
dan juga administrasi terkait proses penanganan pelanggaran yang
berasal dari temuan. Hasil dari konsultasi ini diantaranya: Bawaslu
Kabupaten Pringsewu sudah melakukan pemeriksaan pelanggaran
administrasi dari sidang pendahuluan, mendengarkan materi laporan
dari Penemu dan jawaban Terlapor, Pembuktian serta mendengarkan
keterangan saksi-saksi; Bawaslu Provinsi Lampung meminta kepada
Bawaslu Kabupaten Pringsewu untuk selalu mengirimkan laporan rekap
terkini mengenai proses penanganan pelanggaran yang sedang
berlangsung; Terkait isi putusan penanganan dugaan pelanggaran
administrasi, maka Bawaslu Kabupaten Pringsewu berkonsultasi ke
Bawaslu Provinsi lampung; dan Terkait segala administrasi antara
100
Bawaslu Provinsi Lampung dan Bawaslu Kabupaten Pringsewu sudah
1 pemahaman.
11. Pada hari Kamis Tanggal 21 Maret 2019 Sentra Gakkumdu
Kabupaten Pringsewu dari unsur kejaksaan yaitu Leni Oktarina,
S.H.,M.H, Alfa Dera, S.H, dan Ferdi Andrian S.H., M.H menghadiri
undangan workshop terkait Penanganan Pelanggaran Bersama Jaksa
Penuntut Umum oleh Bawaslu Provinsi Lampung. Pembahasan dalam
workshop ini adalah Kesiapan Sentra Gakkumdu Dan Penyidik Utk
Menghadapi Penyidikan Tp Pilpers, Pileg Dan Dpd Pemilu Tahun 2019,
serta Penambahan Iklan Kampanye.
12. Pada hari Rabu Tanggal 29 Mei 2019 Ketua Bawaslu Kabupaten
Pringsewu Bpk. Azis Amriwan, M.Si selaku Koordinator Divisi
Penindakan Pelanggaran dan Anggota Bawaslu Kabupaten Pringsewu
Bpk. Fajar Fakhlevi, S.Pd selaku Koordinator Divisi Pengawasan dan
Hubungan Antar Lembaga serta 1 (satu) orang staf Penindakan
Pelanggaran Diah Ayu Lestari,S.H menghadiri undangan dalam rangka
Rapat Kerja Teknis Penyusunan Keterangan Tertulis dalam Sidang
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi
Tahun 2019 oleh Bawaslu Provinsi Lampung. Tujuan dilakukannya
Rapat Kerja Teknis Penyusunan Keterangan Tertulis Perselisihan Hasil
Pemilihan Umum ini adalah untuk persiapan dimulainya sidang
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum di Mahkamah Konstitusi. Hasil dari
pembahasan Rapat Kerja Teknis ini yaitu Persiapan Bawaslu
Menghadapi Phpu Di Mahkamah Konstitusi, Perkembangan Persiapan
Pembarian Keterangan Tertulis Di Mahkamah Konstitusi, dan
Permasalahan Dalam Permohonan PHPU Presiden Dan Wakil
Presiden.
13. Pada hari Jum’at s.d Minggu Tanggal 05 s.d 07 April 2019 Ketua
Bawaslu Kabupaten Pringsewu Bpk. Azis Amriwan, M.Si selaku
Koordinator Divisi Penindakan Pelanggaran dan 2 (dua) orang staf
Penindakan Pelanggaran Okta Purnama, S.I.P dan F. Bayu
Pamungkas, A.Md menghadiri undangan dalam rangka Rapat
Koordinasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Antar Peserta pada
Pemilihan Umum Tahun 2019 oleh Bawaslu Provinsi Lampung. Yang
diundang dalam Rapat Koordinasi ini adalah Koordiv Penyelesaian
101
Sengketa Bawaslu Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota, staf bagian
sengketa dan staf yang membidangi hokum. Tujuan dilakukannya
Rapat Kerja Teknis Penyelesaian Sengketa Proses ini adalah dalam
rangka menindaklanjuti perubahan ketiga peraturan perbawaslu tentang
tata cara penyelesaian sengketa proses pemilu dan dalam rangka
meningkatkan pemahaman bawaslu Kabupaten/Kota tentang
Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu antarpeserta.
14. Pada hari Senin s.d Rabu Tanggal 17 s.d 19 Juni 2019 Ketua
Bawaslu Kabupaten Pringsewu Bpk. Azis Amriwan, M.Si selaku
Koordinator Divisi Penindakan Pelanggaran dan 2 (dua) orang staf
Penindakan Pelanggaran Okta Purnama, S.I.P dan Diah Ayu Lestari,
S.H menghadiri undangan dalam rangka Rapat Koordinasi Sinkronisasi
Data Pelanggaran Pemilu Tahun 2019 dalam Aplikasi Sislap Pemilu
untuk Data Pelanggaran Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi
Lampungoleh Bawaslu Provinsi Lampung. Yang diundang dalam Rapat
Koordinasi ini adalah Koordiv Divisi Penanganan Pelangaran Bawaslu
Kabupaten/Kota, Staf bagian Penanganan Pelanggaran dan Staf
bagian Hukum. Tujuan dilakukannya Rapat Koordinasi ini adalah untuk
melakukan inventarisasi data penanganan pelanggaran secara digital
bagi Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung. Hasil
pembahasan rapat koordinasi ini yaitu Bawaslu Provinsi Lampung
menggelarkan kegiatan pelatihan dalam rangka penerapan sistem
informasi penanganan pelanggaran Pemilu (SIGARU).Kegiatan ini
diikuti seluruh Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung, dengan
menghadirkan mentor SIGARU dari Bawaslu RI, untuk memberikan tata
cara pengisian dan peng-upload data-data penanganan pelanggaran
oleh Bawaslu Kabupaten/Kota, yang berlangsung selama tiga hari.
E. Pendaftaran dan Verifikasi Berkas Pendaftaran Pemantau Pemilu
Penyelenggaraan pemilihan umum secara langsung adalah bentuk
pemenuhan kedaulatan rakyat. Setiap warga negara dengan ketentuan
persyaratan sebagai pemilih, memberikan hak konstitusionalnya kepada
Calon Presiden, Wakil Presiden, Anggota DPR, DRPD dan DPD. Melalui
pemilu, rakyat menentukan pemegang kekuasaan di eksekutif dan
legislatif. Sehingga, pemangku kursi kekuasaan harus mendahulukan
102
keeadilan dan kesejahteraan sosial pemilih. Selain dari memberikan hak
pilih. Warga negara tanpa batasan umur seharusnya mendukung
keberhasilan penyelenggaraan pemilu. Dalam hal ini, dukungan tersebut
kita kenal dengan nama partisipasi politik. Secara umum, partisipasi ini
terbagi atas, (1) menjadi penyelenggara pemilu; (2) mendaftar menjadi
calon; (3) menjadi tim kampanye atau pemenangan calon; dan (4)
memantau penyelenggara, peserta juga penyelenggaraan pemilu.
Pada poin keempat, partisipasi masyarakat sebagai pemantau pemilu
merupakan salah satu syarat pemilu yang demokratis. Kehadiran
masyarakat untuk melihat kinerja penyelenggara dan peserta juga
mengawasi penyelenggaraan pemilu adalah bentuk kesadaran politik.
Apabila setiap warga negara mengikuti semua proses demokrasi
prosedural. Maka, terciptalah perbaikan lembaga eksekutif dan legialatif.
Alasan kegentingan partisipasi masyarakat dalam memantau pemilu,
antara lain: Pertama, setiap warga negara butuh mengenal siapa
penyelenggara pemilu. Perkenalan ini akan memberikan kepercayaan
dan dukungan. Sehingga, kerja-kerja penyelenggara lebih mudah.
Misalnya, kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilu. Berbagai program
penyelenggara juga terbantu oleh keaktifan masyarakat, seperti:
pendataan pemilih dan peningkatan partisipasi memilih.
Kedua, masyarakat yang memahami politik, partai politik dan para calon
dalam pemilu adalah masyarakat yang tercerahkan. Mereka akan
menggunakan hak pilih kepada peserta yang memenuhi pelbagai kriteria
pemimpin.
Pemantau pemilu di Indonesia mulai bergerak pada masa Pemerintahan
Orde Baru, yaitu Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) dan
Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR).
Catatan dari catatan pelaku sejarah pemantau pemilu, kurang dari
sepuluh lembaga pemantau pada masa Orba. Turunnya Soerharto,
meramaikan dunia persilatan pemantau pemilu. Ada ratusan pemantau
yang mengawal pemilu 1999. Pada pemilu 2004, ada 25 lembaga
pemantau yang terdaftar. Lalu turun keangka 19 pemantau pada pemilu
2009 dan 2014.
103
Pada pokoknya, pemantau pemilu adalah orang-orang yang menghimpun
diri dalam suatu lembaga atau komunitas untuk mengkaji, memberikan
saran dan rekomendasi, mengkritik, melapor dan mengawasi seluruh
tahapan penyelenggaraan pemilu. Untuk saat ini, pemantau pemilu masih
berbentuk kerelawanan. Karena bekerja tanpa mendapatkan
penghargaan, pengakuan maupun sumbangsih dana dari pemerintah.
Sesuai UU No. 7 Tahun 2017, lembaga pemantau pemilu harus terdaftar
dan terakditasi oleh Badan Pengawas Pemilu (aturan teknis diatur dalam
Peraturan Bawaslu Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pemantauan Pemilu).
Sekurang-kurangnya adalah lembaga pemantau pemilu yang terdaftar,
baik di KPU maupun Bawaslu.
Selain dari yang terdaftar dan terakditasi, maka pemantauan pemilu
hanya bersifat kepentingan pribadi atau kelembagaan. Karena, pemantau
pemilu merupakan pemilih yang sadar politik dan memiliki keuntungan
menggugat hasil pemilu sebagai subjek hukum (Peraturan Mahkamah
Konstitusi Nomor 6 Tahun 2017). Setelah mengenal pemantau pemilu,
masyarakat harus mengetahui berbagai aktifitas pemantauan. Dari
berbagai catatan, pandangan, penelitian dan pengalaman pemantau
pemilu.
Aktifitas memantau pemilu terdiri dari: (1) Melakukan kajian peraturan
perundang-undangan dan aturan teknis terkait pemilu; (2) Mengikuti
proses uji publik penyusunan Peraturan KPU, bawaslu dan DKPP; (3)
Menghadiri dan mengawasi pelaksanaan pemilu oleh penyelenggara dan
peserta; (4) Mensosialisasikan pemilu; (5) Melaksanakan pendidikan
politik; (6) Memantau pemungutan dan penghitungan suara; dan (6)
Melaporkan pelanggaran pemilu. Demi mencapai target pemantauan,
lembaga pemantau pemilu biasanya menyusun program kegiatan.
Pertama, lembaga melakukan rekrutmen relawan pemantau pemilu.
Karena pemantau pemilu yang tidak mendapati sumbangan dari
keuangan negara. Maka, konsep kerelawanan merupakan suatu
keterpaksanaan tanpa mengikat.
Kedua, lembaga pemantau pemilu menyelenggarakan pelatihan,
pendidikan, kursus, pembakalan atau bentuk kegiatan lain. Pada intinya,
104
mendidik relawan pemantau pemilu dalam memahami pemilu. Dengan
pendidikan berkelanjutan dan bertahap. Relawan pemantau pemilu bisa
melaksanakan kegiatan-kegiatan pemantauan pemilu.
Badan Pengawasa Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu tidak
menerima Pendaftaran dan Verifikasi Berkas Pendaftaran Pemantau
Pemilu untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
Pada Senin Tanggal 11 Bulan Maret Tahun 2019 Bawaslu Kabupaten
Pringsewu hanya menerima Audensi dari Persatuan Wartawan Indonesia
(PWI) Kabupaten Pringsewu.
Budi Karyadi selaku Ketua PWI Kabupaten Pringsewu dan Anggotanya
berkunjung Ke Kantor Bawaslu Kabupaten Pringsewu dalam rangka
membangun sinergi dan Kerja sama untuk menyukseskan Pemilu Tahun
2019 sekaligus Penyerahan SK Susunan Pengurus Mappilu PWI
Kabupaten Pringsewu Tahun 2019 yang diterima langsung oleh Ketua
Bawaslu Kabupaten Pringsewu Bapak Azis Amriwan. M.Si dan Anggota
M.Fathul Arifin,S.Pd.I.
105
BAB IV
PENGAWASAN DAN PECEGAHAN DUGAAN
PELANGGARAN PEMILU
A. Koordinasi Antar Lembaga
Selain dari pembangunan Sumber daya Manusia dilingkup jajaran
Bawaslu Kabupaten Pringsewu Mengededapankan Pangawasan
Prefentif dan Pendekatan dengan Cara Membangun Koordinasi,
kerjasama antar Lembaga yang berKompeten dalam Kegiatan Pemilu
yang berlangsung Maupun tidak Langsung .Kerjasama dengan
Stakeholder dan Sosialisasi Memilih Fungsi yang sangat Strategis dalam
rangka Mengefektifitaskan Pelasksanaan Pengawasan
Pemilu.Keterbatasnya Wewenang, daya dukung Oragnisasi dan Sumber
Daya manusia yang Menjadi pemicu dibutuhkan Kerjasama dan
Sosialisasi ini guna menjadi dukungan dari berbagai stakeholder
tentunya dengan Harapan Stakeholder juga akan Mampu Memperkuat
Efek Politik dan hukum dalam proses Penyelenggaraan Pemilihan Umum
Tahun 2019 berjalan dengan Lancar secara Jujur, demokrratis dalam
Pemilih Umum. Untuk emngawasi tahapan penyelenggaraan Pemilu
Anggota DPR,DPD dan DPRD serta Presiden dan Wakil Presiden Tahun
2019, Bawaslu Kabupaten Pringsewu menjadi Jalin Kerjasama dengan
Pemerintah yang memiliki Fungsi yang sama dalam dalam bidang
pengawasan yang di laksanakan dalam kegiatan stakeholder
Pengawasan Pemilu.dengan salah Satu Melakukan Kegiatan Rakor
Stakeholder Bawaslu Kabupaten Pringsewu berupaya Merangkul
Masykarat dalam Pengawasin Tahapan Pemilu.Kerjasama dan Rakor
Stakeholder tersebut juga Merupakan Kegiatan Pengawasan Pemilu
dalam Rangka Pencegahan,Karena Melibatkan Seluruh Peserta dan
Pemangku kepentingan dalam Pemilu agar terciptanya pemilu yang
damai, bersih , jujur dan berkualitas.kerjasama ini juga di selenggarakan
dalam Rangka Membangun Kesadaran dan Pemahaman Yang sama
serta bertanggung jawabPengawasan Pemilu Secara Bersama anatar
pengawas Pemilu,dengan demikian Proses demokrasi ini menjadi
tanggung jawab bersama sebagai warga negara. Peraturan Bawaslu
Nomor 7 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Badan
Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum
106
Provinsi, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabuopaten/Kota,
Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan, Pengawas Pemilihan
Lapangan, Pengawas Pemilihan Luar Negeri dan Pengawas Tempat
Pemungutan Suara pasal 35 mengenai Tata Kerja bahwa Bawaslu
Kabupaten Pringsewu melalui Divisi Organisasi dan SDM memiliki
kewenagan untuk melakukan pembinaan dan peningkatann kapasitas
terhadap Panwaslu Kecamatan dengan memberikan pendidikan dan
pelatihan bagi Panwaslu Kecamatan, pembinaan panwaslu Kecamatan
dan selain itu dalam ketentuan pasal 53 menyebutkan :
Bawaslu Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya
menyelenggarakan fungsi:
a. Pembinaan
b. Pengawasan dan
c. Evaluasi
Selanjutnya berdasarkan ketentuan hal ini diatas, bahwa bentuk dari
Capacity Building untuk jajaran Panwaslu Kecamatan berdasarkan
Peraturan 7 Tahun 2015 adalah :
a. Rapat Koordinasi/Bimtek
b. Supervisi
c. Pengawasan
d. Pemberian Arahan dan menyediakan wadah komunikasi
e. Monitoring dan Evaluasi
B. Pusat Pengawasan Partisipasi Masyarakat
1. Pelaksanaan Non Tahapan Pengawasan ASN
- Pelaksanaan Pengawasan
a. Kerawanan-Kerawanan
Keterlibatan ASN dalam proses Pemilihan Umum menjadi
mungkin ketika petahana mencalonkan kembali. Hal tersebut
menjadi dasar mengapa ASN merupakan unsur yang sangat
mungkin terlibat dalam aktivitas Pemilu 2019 baik dari
pencalonan, hingga keberpihakan pada salah satu peserta
pemilu.
107
b. Perencanaan Pengawasan
Pengawasan ASN dimulai dari koordinasi dengan Pemerintah
Daerah dan mengirimkan surat himbauan kepada semua
instansi yang ada di Kabupaten Pringsewu perihal netralitas
ASN yang sudah ditetapkan oleh Undang Undang dan
peratturan perundang undangan. Selanjutnya melakukan
kerjasama dengan pemerintah daerah untuk melakukan
roadshow ke setiap kecamatan dalam rangka upaya
pencegahan keterlibatan ASN.
Bawaslu Kabupaten Pringsewu juga mengajak pemerintah
daerah melalui Wakil Bupati Kabupaten Pringsewu untuk
menghimbau secara langsung dan membuat video netralitas
ASN.
Selain itu, Bawaslu Kabupaten Pringsewu juga melakukan
rapat koordinasi dengan stakeholder dari tingkat Kabupaten
hingga Kecamatan.
2. Dinamika dan Permasalahan
Pada pengawasan netralitas ASN, terdapat beberapa dinamika
dan permasalahan yang sangat mendasar dan sering terjadi yaitu.
a. Adanya keluarga yang mencalonkan diri sebagai peserta
pemilu pada Pemilihan Umum Tahun 2019.
b. Kurang cepat dan tegasnya rekomendasi dari Komisi Aparatur
Sipil Negara yang ditujukan kepada ASN yang melakukan
pelanggaran, sehingga tidak ada efek jera bagi ASN yang
melanggar.
c. Pelibatan pihak lain sebagai penanggungjawab penuh terhadap
ASN yang tidak maksimal.
3. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan ASN
Dalam proses pengawasan ASN, dinamika dan permasalahan
yang terjadi harus menjadi bahan evaluasi yang mendasar.
Karena keterlibatan ASN sangat mungkin terjadi pada Pemilihan
Umum Tahun 2019 atau Pemilihan Umum yang akan datang perlu
108
adanya aturan yang tegas dan mampu diterapkan secara
langsung untuk membatasi keberpihakan ASN.
2. Pelaksanaan Non Tahapan Pengawasan Politik Uang dan
Politisasi SARA
- Pelaksanaan Pengawasan
a. Kerawanan-Kerawanan dan IKP
Pemilihan umum (atau sering disebut juga dengan nama Pemilu)
tidak hanya berbicara atau membahas tentang siapa yang
menang dan siapa yang kalah. Pemilu juga membincangkan hal-
hal terkait pembangunan dan pembentukan koalisi, mencari dan
menyesuaikan strategi untuk pemenangan, hingga mengenai
daya tahan calon dalam Pemilu itu sendiri. Di sisi lain, Pemilu
pun terkait erat dengan mental. Maknanya, setiap mereka yang
mencalonkan diri dalam Pemilu (baik calon legislatif (di tingkat
pusat maupun daerah), calon Dewan Perwakilan Daerah (DPD),
hingga calon kepala daerah serta calon presiden) harus siap
untuk menang maupun kalah. Jika tidak, maka hal ini bisa
menjadi salah satu sumber konflik yang mengarah pada
kerawanan Pemilu.
Ada banyak konflik dalam Pemilu, mulai dari konflik yang terjadi
sebelum (atau pra) Pemilu, di saat Pemilu, maupun pasca
Pemilu. Variannya beraneka ragam, mulai dari konflik mengenai
selisih jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT), hak suara yang hilang
atau dihilangkan, hingga konflik pasca pemilihan umum seperti
penghitungan, perusakan kantor Komisi Pemilihan Umum
(KPU)—yang dilakukan oleh sekelompok orang karena jagonya
tidak menang—dan lainnya. Satu yang pasti dari itu semua
yakni Pemilu dapat juga menimbulkan rasa tidak aman, tidak
nyaman, tidak tenang, atau dalam bahasa lain dapat disebut
dengan istilah kerawanan.
Pemilu tahun 2019 memiliki mekanisme yang berbeda dengan
pemilihan-pemilihan sebelumnya. Salah satu di antaranya
adalah keserentakan pelaksanaan pemilihan legislatif dan
pemilihan presiden. Ini tentu akan mengubah dimensi indeks
109
kerawanan yang sudah ada. Berdasar perubahan yang terjadi,
maka Bawaslu mengambil sikap positif untuk menyempurnakan
kembali instrumen Indeks Kerawanan Pemilu untuk Pemilihan
Umum tahun 2019 (IKP 2019).
Karena itu, atas alasan keserentakan pemilihan umum legislatif
(Pileg) dan presiden (Pilpres), maka penyempurnaan instrumen
pun dilakukan. Secara konseptual Indeks Kerawanan Pemilu
tahun 2019 dapat didefinisikan sebagai: “Segala hal yang
mengganggu dan berpotensi menghambat proses pemilihan
umum yang inklusif dan adil.” Merujuk pada definisi ini, maka
dimensi yang dikembangkan adalah (i) Konteks sosial-politik, (ii)
Penyelenggaraan yang bebas dan adil, (iii) Kontestasi, dan (iv)
Partisipasi.
1. Perencanaan Kegiatan
Dalam pelaksanaan pengawasan politik uang dan politik SARA,
Bawaslu Kabupaten Pringsewu melakukan upaya dan langkah
langkah sebagai berikut:
a. Bekerjasama dengan pemerintah daerah untuk Melakukan
sosialisasi kepada masyarakat melalui stakeholdernya.
Bawaslu kabupaten Pringsewu mengajak kepala pekon untuk
menghimbau kepada masyarakatnya untuk tidak melakukan
politik uang dan politisasi SARA dalam bentuk kegiatan
sosialisasi di tingkat pekon/desa serta membuat video ajakan
untuk melawan politik uang dan politisasi SARA.
b. Melakukan kegiatan kegiatan sosialisasi yang bertujuan untuk
meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mencegah politik
uang dan politisasi SARA. Kegiatan tersebut antara lain
sosialisasi kepada komunitas motor se kabupaten Pringsewu
dan deklarasi KAMPAS (Keluarga Anti Politik Uang dan
Politisasi SARA).
c. Bekerja sama dengan media yang ada di Kabupaten Pringsewu
baik media cetak maupun media online untuk menjadi
perpanjangan tangan dari Bawaslu Kabupaten Pringsewu
dalam mengawasi proses Pemilihan Umum Tahun 2019 di
Kabupaten Pringsewu.
110
2. Dinamika dan Permasalahan
a. Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses
pengawasan Pemilu Tahun 2019 yang dapat dilihat dari jumlah
laporan pelanggaran yang dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten
Pringsewu.
b. Kurangnya kegiatan sosialisasi yang langsung menyentuh dan
mengajak kepada masyarakat untuk meningkatkan partisipasi
masyarakat.
c. Tidak adanya anggaran untuk membuat pojok pengawasan
sebagai public question dan sharing center di Kantor Bawaslu
Kabupaten Pringsewu.
d. Tidak adanya akses yang penuh untuk memantau media sosial
dalam proses pengawasan khususnya pada tahapan kampanye
karena media sosial adalah tempat terbaik saat ini untuk
melakukan politisasi SARA.
e. Kurangnya sumber daya manusia yang menangani masalah
masalah non teknis yang terjadi dalam proses pengawasan.
3. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan
Hasil pelaksanaan kegiatan sosialisasi Keluarga Anti Politik Uang dan
Politisasi SARA sebagai evaluasi pelaksanaan kegiatan adalah
sebagai berikut
a. Bahan penyusunan dan masukan/umpan balik dalam
perencanaan pengawasan partisipatif ditinjau dari demografi
social. Tipologi dan patronase masyarakat.
b. Terciptanya pelibatan masyarakat dalam melakukan pengawasan
dan pemantauan
c. Munculnya inisiatif inisiatif dari masyarakat untuk melahirkan
pengawasan secara mandiri
d. Membangun kerjasama yang terstruktur antar lembaga.
e. Pengadaan sosialisasi hingga tingkat bawah
111
C. Sosialisasi Produk Hukum
Bawaslu Kabupaten Pringsewu juga Menyadari Bahwa Semua
Unsur dalam Masyarakat Harus Memiliki Padangan Yang sama
dalam Ketentuan,atur-aturan dan Prosedur Pelaksanaan Pemilu
baik dalam rangka Pengawasan dan Penanganan Pelanggaran.
Sosialisasi Produk Hukum Bawaslu ini juga Memberikan Penjelasan
Kepada Masyarakat Luas Bawaslu dibentuk untuk Melaksanakan
Tugas,Fungsi dan Kewenangan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemilu.
Salah satu hal yang paling mengemuka dalam isu dan dinamika
demokrasi adalah adanya kerangka peraturan pemerintahan dimana
masyarakat ikut berpartisipasi dalam pembentukan kebijakan. Dalam
sistem politik dengan komposisi jumlah anggota masyarakat yang besar,
seperti pada umumnya di negara-negara modern, maka pemerintahan
“oleh rakyat” sebagian besar dimaknai secara tidak langsung. Partisipasi
utama rakyat adalah dengan memilih pembuat kebijakan melalui
pemilihan umum yang kompetitif. Pemilihan umum (pemilu) adalah
bagian atau perangkat dari demokrasi (instruments of democracy) dalam
suatu tingkatan dimana rakyat diberi kesempatan untuk mempengaruhi
suatu pembuatan kebijakan.
Meskipun fungsi utama dari pemilu sebenarnya bukanlah untuk
melaksanakan kedaulatan rakyat dalam pengertian yang langsung dan
hakiki, namun pemilu lazimnya dikaitkan dengan fungsi pelaksanaan
kedaulatan rakyat. Penguasa yang memenangi pemilu dengan percaya
diri menjalankan kekuasaannya karena menganggap telah mendapat
legitimasi penuh rakyat melalui pesta demokrasi yang dianggap sebagai
mekanisme dan kerangka formal pelaksanaan asas kedaulatan rakyat
tersebut.
Untuk menjamin agar pemilu berjalan sesuai dengan ketentuan dan
asas pemilu, diperlukan suatu pengawalan terhadap jalannya setiap
tahapan pemilu. Dalam konteks pengawasan pemilu di Indonesia,
pengawasan terhadap proses pemilu dilembagakan dengan adanya
lembaga Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Pengawasan dari
112
Bawaslu adalah bentuk pengawasan yang terlembaga dari suatu organ
negara.
Lembaga Pengawas Pemilu hadir karena Pemilu Indonesia dalam
perjalanannya diwarnai praktek-praktek kompetisi yang tidak fair, banyak
pelanggaran, dan sengketa, baik pada money politik maupun isu SARA.
Adanya ketidakpercayaan para pembuat kebijakan dan mendorong
mereka untuk melahirkan sebuah lembaga pengawas pemilu untuk
melakukan tugas-tugas pengawasan pemilu dan penegakkan
hukumnya.
Pengawasan penyelenggaraan Pemilihan menjadi tanggung jawab
bersama Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota,
Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas
TPS. Bawaslu dan Bawaslu Provinsi bersifat tetap sedangkan Panwas
Kabupaten/Kota, Panwascam, PPL, dan Pengawas TPS bersifat adhoc.
Khusus dalam negara demokrasi, partisipasi warga menjadi sangat
mutlak, bahkan konstituen dianggap sebagai sumber utama dalam
pembuatan peraturan dan pengambilan keputusan. Melalui perwakilan
masyarakat pada lembaga legislatif, wujud partisipasi masyarakat
diwakili oleh orang-orang yang telah dipilih oleh masyarakat melalui
pemilihan umum. Sektor-sektor yang melibatkan masyarakat pun sangat
luas. Bidang-bidang sosial, ekonomi, politik tidak dapat diputuskan
sepihak tanpa melibatkan masyarakat.
Idealnya negara memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada rakyat
untuk terlibat dalam penyelenggaraan negara. Negara yang demokratis
menghendaki adanya pemaksimalan pelibatan peran masyarakat dalam
penyelenggaraan negara. Penciptaan berbagai model penerapan
partisipasi masyarakat harus selalu didorong sebagai upaya untuk
mempercepat hal tersebut.
Dalam hal kepemiluan, partisipasi warga tersebut dimulai dari
keterlibatan dalam pembentukan peraturan sampai kepada pengawasan
proses serta hasil pemilu tersebut. Semua telah diatur dan dijamin oleh
Undang-Undang sebagai bagian dari hak masyarakat dalam
113
berdemokrasi. Bentuk partisipasi masyarakat dalam pemilu tidaklah
hanya sebatas memilih, masyarakat sebagai pihak yang mempunyai
legitimasi atas suara mereka harus memastikan bahwa suara mereka
tidak disalahgunakan untuk kepentingan tertentu.
Dalam pengawasan pemilu, jenis partisipasi masyarakat adalah
partisipasi horisontal. Hubungan antara masyarakat sebagai pengawas
adalah sama tanpa adanya hubungan hirarki atau atasan bawahan. Hal
ini berarti masyarakat punya kesempatan berprakarsa dengan
kemampuan untuk memberikan masukan bahkan mengubah peraturan
dan kebijakan yang diatur oleh pemerintah namun dengan cara dan
prosedur yang berlaku.
Banyak evaluasi terhadap penyelenggaraan otonomi daerah termasuk
salah satunya adalah terjadinya kegagalan penyelenggaraan pemilihan
kepala daerah. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa demokrasi lokal di
beberapa daerah telah mampu melahirkan pemimpin di tingkat daerah
yang lahir dari akar rumput yang merupakan murni hasil dorongan
masyarakat setempat. Banyak pula pelaksanaan pemilihan yang
berhasil menghasilkan kepala daerah yang nyata melaksanakan
komitmen-nya mensejahterakan rakyat. Hal tersebut menjadi dasar
evaluasi untuk melakukan peningkatan dalam pelaksanan Pemilihan
Umum Tahun 2019.
Salah satu faktor utama dalam meraih keberhasilan penyelenggaraan
pemilihan Umum adalah kinerja pengawasan. Keberhasilan Pemilu tentu
tidak terlepas dari peran pengawasan yang dilakukan ketika akan
melaksanakan pemilihan dalam kerangka pesta demokrasi rakyat.
Sebaliknya, pemilihan yang dinilai tidak berkualitas dan tidak demokratis
tidak dapat dilepaskan dari kurang optimalnya pengawasan pemilihan.
Pada perkembangannya, pengawasan proses politik dan demokrasi
tidak lagi dapat hanya diserahkan kepada jajaran pengawas pemilu.
Partisipasi semua pemangku kepentingan (stakeholder) pengawasan
pemilihan mutlak diperlukan untuk mengoptimalkan fungsi pengawasan
pemilihan itu sendiri sehingga martabat penyelenggaraan pilkada tidak
tercoreng.
114
Terlibatnya partisipasi stakeholder dan masyarakat ini, secara nyata
dan mendasar dapat dilihat pada Pasal 1 ayat 2 UUD 1945 yang
menyatakan bahwa “kedaulatan berada di tangan rakyat dan
dilaksanakan menurut undang-undang”. Artinya, bahwa sang pemilik
kedaulatan dan pemilik suara adalah rakyat itu sendiri. Sehingga, rakyat
berhak secara hukum ikut serta mengawasi suaranya agar hasil akhir
yang ditetapkan dari adanya penyelenggaraan pemilihan sesuai dengan
pilihan rakyat, bukan semata-mata merupakan hasil manipulasi pihak
tertentu untuk memenangkan kandidat atau pasangan calon (paslon)
tertentu.
D. Pengawasan Tahapan
1. Pelaksanaan Pengawasan Tahapan dan SubTahapan
Pemutakhiran Data Pemilih dan Daftar Pemilih
a. Kerawanan-Kerawanan dalam Pemutakhiran Data dan Daftar
Pemilih
Gambar 1. 1 Kerawanan dalam pemutakhiran data dan daftar Pemilih
115
b. Perencanaan Pengawasan
Strategi pengawasan oleh Bawaslu Kabupaten Pringsewu dilakukan
dengan cara:
Gambar 1. 2 Perencanaan Pengawasan
116
2. Kegiatan Pengawasan dalam Tahapan dan Subtahapan Pemutakhiran
Data dan Daftar Pemilih
a. Pencegahan
Bawaslu Kabupaten Pringsewu melakukan himbauan kepada KPU
Kabupaten Pringsewu melalui surat nomor 165/K.LA-
13/PM.00.02/VI/2018 tanggal 21 Juni 2018 dengan rincian surat
terlampir.
b. Aktivitas Pengawasan
Pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Pringsewu
dalam pengawasan pemutakhiran data dan daftar pemilih adalah
sebagai berikut:
1. Mengawasai rekapitulasi daftar pemilihdari daftar pemilih
sementara hingga daftar pemilih hasil perbaikan.
2. Berkoordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Pringsewu untuk mendapatkan data daftar pemilih.
3. Berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Kabupaten Pringsewu untuk memperoleh data penduduk yang
akurat.
4. Melakukan pencermatan bersama dengan melibatkan seluruh
jajaran pengawas pemilu dari panwaslu kecamatan hingga
panwaslu desa.
5. Melakukan validasi menggunakan bantuan software Microsoft
acces untuk mendapatkan data pemilih yang tidak memenuhi
syarat yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap.
6. Memberikan rekomendasi perbaikan daftar pemilih kepada Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu baik secara langsung
maupun tertulis.
c. Daftar Pemilih Sementara
Dalam penetapan Daftar Pemilih Sementara, Bawaslu Kabupaten
Pringsewu mengawasi dan melakukan upaya upaya koordinasi
dengan pihak pihak terkait agar tidak ada permasalahan yang dapat
terjadi pada penetapan daftar pemilih sementara. Adapun berita acara
penetapan daftar pemilih sementara terlampir.
117
d. Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Pemilihan Umum
Tahun 2019
Hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten
Pringsewu terhadap perbaikan DPS dari setiap kecamatan adalah
sebagai berikut: (rincian byname terlampir)
No Nama Kecamatan
Kategori TMS
TMS Pemilih
Baru
Perbaikan
Data
1 Adiluwih 518 310
2 Ambarawa 175 129
3 Banyumas 118 115
4 Gading Rejo 62 9
5 Pagelaran 441 348 13
6 Pagelaran Utara
58
7 Pardasuka
8 Pringsewu 2036 1855
9 Sukoharjo TOTAL
Tabel 1. 1 Hasil Pencermatan DPSHP
e. Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2019
Pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Pringsewu
setelah penetapan Daftar Pemilih Sementara Hasil perbaikan yaitu
dengan melanjutkan terkait rekomendasi perbaikan yang diberikan
oleh Bawaslu Kabupaten Pringsewu pada sub tahapan DPSHP. Hasil
Penetapan dan Rekapitulasi Daftar pemilih Tetap (DPT) Pemilihan
Umum Tahun 2019 sesuai dengan Berita Acara Rapat Pleno Terbuka
Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Perbaikan DPSHP Dan Penetapan
Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2019 nomor
121/PL.03.1-BA/1810/KPU-K ab/VIII/2018. (berita acara terlampir)
f. Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan
Bawaslu Kabupaten Pringsewu melakukan analisis terhadap daftar
nama yang diberikan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Pringsewu dikarenakan masih adanya dugaan banyaknya pemilih
yang tidak memenuhi syarat terdapat dalam Daftar Pemilih Tetap
118
Pemilihan Umum Tahun 2019. pencermatan DPT dilakukan terhadap
permasalahan sebagai berikut:
a. Ganda K1 adalah kegandaan pemilih berdasarkan NKK, NIK,
Nama, Jenis Kelamin, Tempat Lahir, Tanggal Lahir, Status
Kawin, Alamat dan Difabel;
b. Ganda K2 adalah potensi kegandaan pemilih berdasarkan NIK,
Nama, Jenis Kelamin, Tempat Lahir, Tanggal Lahir dan
Alamat;
c. Ganda K3 adalah potensi kegandaan pemilih berdasarkan NIK,
Nama, Jenis Kelamin, Tempat Lahir dan Tanggal Lahir;
d. Ganda K4 adalah potensi kegandaan pemilih berdasarkan NIK,
Nama dan Tanggal Lahir.
Hasil pencermatan DPT Pemilu Tahun 2019 yang dilakukan oleh
Bawaslu Kabupaten Pringsewu berdasarkan kategori diatas yang
tersebar di 9 Kecamatan se-Kabupaten Pringsewu adalah sebagai
berikut: (rincian by name terlampir)
Diagram 1. 1 Hasil Pencermatan DPT Pemilu 2019
Sehubungan dengan hasil pengawasan berupa pencermatan
terhadap Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang dihimpun oleh Bawaslu
Kabupaten Pringsewu tersebut, pada tanggal 10 September 2018
119
Bawaslu Kabupaten Pringsewu memberikan surat rekomendasi
Perbaikan DPT Pemilu Tahun 2019 dengan nomor surat 198/K.LA-
13/PM.00.02/IX/2018. (surat rekomendasi terlampir)
Bawaslu Pringsewu bersama Panwaslu Kecamatan Se Kabupaten
Pringsewu melakukan koordinasi untuk melakukan verifikasi faktual
hasil pencermatan DPT Pemilu tahun 2019 sebagai data pembanding
sebelum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu
melaksanakan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan
Pemilu Tahun 2019. Hasil verifikasi faktual yang dilaksanakan di 5
Kecamatan dari 9 Kecamatan se-Kabupaten Pringsewu adalah
sebagai berikut: (by name terlampir)
No Kecamatan Meninggal
Dunia Pindah
Masih
Hidup
Ganda
Nik
Beda Kk
Ganda
Identik
Belum
Terdaftar
1 Adiluwih 7 1
2 Ambarawa 3 1 1
3 Sukoharjo 9 1
4 Pringsewu 1 1
5 Pagelaran 10
Jumlah 30 1 1 1 1 1
Tabel 1. 2 Hasil Verifikasi Faktual TMS dalam DPT
Berdasarkan hasil pencermatan terdapat sejumlah 444 (Empat Ratus
Empat Puluh Empat) pemilih yang terindikasi ganda, meninggal dunia
dan Pindah domisili, sebagai tindak lanjut dari hasil pencermatan,
telah dilakukan Verifikasi Faktual lapangan.
Hasil Verifikasi Faktual dapat dilihat dalam grafik dibawah ini.
120
Grafik 1. 1 Hasil Perbaikan DPT KPU Kabupaten Pringsewu
KPU Kabupaten Pringsewu Melakukan Rekapitulasi dan Menetapkan
Daftar Pemilih tetap Hasil Perbaikan Pemilihan Umum Tahun 2019
dengan jumlah pemilih sebanyak 290.913 pemilih dengan rincian
pemilih laki-laki berjumlah 149.657 pemilih dan pemilih perempuan
berjumlah 141.256 pemilih, tersebar di 9 (Sembilan) Kecamatan
sesuai dengan rincian dalam table berikut ini. (berita acara pleno
terlampir)
g. Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP 2)
Bawaslu Kabupaten Pringsewu melakukan pencermatan terhadap
DPTHP-1 untuk mengidentifikasi pemilih yang tidak memenuhi syarat
yang meliputi: telah meninggal dunia, dibawah umur dan belum
pernah menikah, pindah domisili, alih status dari penduduk sipil ke
TNI/POLRI serta pemilih yang dicabut hak pilihnya berdasarkan
putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Rekapitulasi hasil
pencermatan DPTHP-1 adalah sebagai berikut: (by name terlampir)
121
Grafik 1. 2 Rekomendasi Perbaikan DPTHP-1
Dari data hasil pencermatan DPTHP-1 tersebut diatas, Bawaslu
Kabupaten Pringsewu melakukan verifikasi faktual bersama
Panwaslu kecamatan terhadap hasil pencermatan tersebut dan
membuka pusat pelayanan pengaduan daftar pemilih bagi
masyarakat dalam tahapan penyempurnaan DPTHP-1 di setiap
kantor pengawas pemilu. Berikut adalah rekapitulasi hasil verifikasi
factual yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Pringsewu terhadap
hasil pencermatan DPTHP-1 sebagai data pembanding sebelum
dilaksanakannya rekapitulasi DPTHP-1 di tingkat Kabupaten: (by
name terlampir)
No Kategori
Jumlah
Terverifikasi
1 Posko Pengaduan 1
2 Ganda 40
3 Perbaikan Elemen 87
4 Pemilih TMS 15
Jumlah 143
Tabel 1. 3 Hasil Verifikasi Faktual Penyempurnaan DPTHP-1 Bawaslu Pringsewu
Selain itu, Bawaslu Kabupaten Pringsewu berkoordinasi dengan
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pringsewu
122
untuk mendapatkan informasi data pemilih mana saja yang telah
melakukan perekaman KTP-el dan terdaftar didalam DPTHP-1
namun belum memiliki KTP-el dan juga mendorong Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pringsewu untuk
melakukan kegiatan jemput bola bagi penduduk yang belum
memiliki KTP-el. Dari hasil koordinasi dengan Dinas Kependudukan
dan Catatan Sipil Kabupaten Pringsewu diperoleh data masih
banyaknya masyarakat Kabupaten Pringsewu yang belum
melakukan perekaman KTP-el maupun yang belum di cetak KTP-el
nya. (data terlampir)
Hasil pencermatan DPTHP-1 yang dilakukan oleh Bawaslu
Kabupaten Pringsewu kemudian direkomendasikan kepada Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu melalui surat tertulis
nomor 209/K.LA-13/PM.00.02/X/2018 tanggal 7 Oktober 2018
perihal Hasil Pengawasan Pencermatan terhadap Daftar Pemilih
Tetap Hasil Perbaikan 2019. Rekomendasi tersebut berupa: (surat
rekomendasi terlampir)
Gambar 1. 3 Rekomendasi Perbaikan DPTHP
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu melaksanakan
Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-
2) clan Menetapkan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua
(DPTHP-2) Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan jumlah pemilih
sebanyak 297.355 pemilih dengan rincian pemilih laki-laki
berjumlah 152. 763 pemilih dan pemilih perempuan berjumlah
144.592 pemilih, tersebar di 9 Kecamatan, 131 Pekon/Kelurahan
dan 1416 TPS sesuai dengan rincian sebagaimana terlampir dalam
laporan ini.
123
h. Penyempurnaan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua
(DPTHP-2) Pemilihan Umum Tahun 2019
Bawaslu Kabupaten Pringsewu melanjutkan pencermatan kembali
DPTHP-2. Hasilnya, Bawaslu Kabupaten Pringsewu masih
menemukan data ganda yang masih terdapat dalam DPTHP-2.
Rekapitulasi hasil pencermatan tersebut adalah sebagai berikut:
(rincian byname dan Surat Edaran terlampir)
Diagram 1. 2 Rekomendasi DPTHP-2 Bawaslu Pringsewu
Bawaslu Kabupaten Pringsewu kemudian memberikan
rekomendasi langsung kepada KPU kabupaten Pringsewu
terhadap data hasil pencermatan tersebut yang kemudian akan
diverifikasi oleh Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten
Pringsewu. Rekapitulasi tindak lanjut atas rekomendasi Bawaslu
Kabupaten Pringsewu adalah sebagai berikut: (by Name terlampir)
Rekapitulasi dan Penetapan Penyernpurnaan Daftar Pernilih Tetap
Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) Pemilihan Umum Tahun 2019
dengan jumlah pemilih sebanyak 295.934 Pernilih dengan rincian
pemilih laki-laki berjumlah 152.151 pemilih dan pernilih perempuan
berjumlah 143.783 pemilih, tersebar di 9 Kecamatan, 131
Desa/Kelurahan, dan 1416 TPS sesuai dengan rincian dalam
berita acara pleno. (terlampir)
g. Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3)
124
Setelah dilaksanakannya Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil
Perbaikan Tahap 2, Bawaslu Kabupaten Pringsewu melakukan
koordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Kabupaten Pringsewu terkait adanya isu Warga Negara Asing
yang terdaftar dalam daftar pemilih. Bawaslu Kabupaten
Pringsewu melakukan koordinasi tersebut guna mendapatkan
informasi nama-nama warga negara asing yang bertempat tinggal
di Pringsewu.
Dari hasil koordinasi tersebut, Bawaslu Kabupaten Pringsewu
menemukan 1 (satu) orang warga negara asing yang terdaftar
dalam Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2)
dengan rincian sebagai berikut:
Gambar 1. 4 KTP WNA Kabupaten Pringsewu
Gambar 1. 5 Screenshoot sidalih WNA yang terdaftar dalam DPT
Menindaklanjuti surat rekomendasi Bawaslu Kabupaten Pringsewu
tersebut, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu langsung
menindaklanjuti Warga Negara Asing yang terdaftar dalam Daftar
Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua.
Dalam hal melakukan pemeliharaan daftar pemilih sesuai dengan
surat edaran Nomor SS-0673/K.Bawaslu/PM.00.00/4/2019 bagi
125
pemilih di Lapas/Rutan, dan pemilih Luar Negeri, Bawaslu
Kabupaten Pringsewu berkoordinasi dengan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Pringsewu untuk memastikan bahwa pemilih di
Lapas/Rutan dan pemilih Luar Negeri sudah terdaftar dalam Daftar
Pemilih tetap.
Berikut adalah rekapitulasi daftar pemilih Lapas/Rutan dan Daftar
Pemilih Luar Negeri hasil pengawasan yang dilakukan oleh
Bawaslu Kabupaten Pringsewu. (By name terlampir)
No
Nama Lapas
Jumlah
Status Verifikasi
DPTB DPK Belum
Verifikasi
Bebas
1 Lapas Kelas 1 Bandar
Lampung
18 10 6 0 2
2 Rumah Tahanan Anak 4 3 1 0 0
3 Rumah Tahanan Way
Hui
16 0 0 15 1
4 Rumah Tahanan Tulang
Bawang
1 0 1 0 0
5 Rumah Tahanan Krui 3 2 1 0 0
6 Rumah Tahanan
Narkoba
8 2 6 0 0
7 Lapas Way Gelang 44 25 19 0 0
Total 94 42 34 15 3
Tabel 1. 4 Rekapitulasi daftar pemilih Rutan/Lapas
No
Nama
Kecamatan
Keterangan MS TMS
1 Adiluwih 8 22
2 Ambarawa 35 178
3 Banyumas 10 31
4 Gading Rejo 7 55
5 Pagelaran 8 73
6 Pagelaran
Utara
5 8
7 Pardasuka 22 147
8 Pringsewu 7 69
9 Sukoharjo 11 38
TOTAL 113 621
Tabel 1. 5 Rincian per Kecamatan Daftar Pemilih Lapas/Rutan
126
Selain berkoordinasi dengan KPU Kabupaten Pringsewu, Bawaslu
Kabupaten Pringsewu jg berkoordinasi dengan Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pringsewu untuk
mendapatkan infomasi mengenai jumlah penduduk yang telah
melakukan perekaman dan terus mendorong Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pringsewu untuk
melakukan pelayanan jemput bola bagi masyarakat yang belum
melakukaan perekaman KTP-el.
Berikut adalah data hasil koordinasi dengan Dinas Kependudukan
dan Catatan Sipil Kabupaten Pringsewu terkait jumlah penduduk
yang telah melakukan perekaman KTP-el.
No Nama
Kecamatan
Perekam
an
Lakl·Laki
Perekama
n
Perempua
n
Jumlah
Perekama
n
Belum
Rekam
%Sudah
Rekam
1 Pringsewu 31.330 30.331 61.661 269 100
2 Gading Rejo 30.133 28.608 58.741 -369 101
3 Ambarawa 14.117 13.202 27.319 129 100
4 Pardasuka 13.948 12.889 26.837 1.175 96
5 Pagelaran 22.004 20.309 42.313 -2.409 106
6 Banyumas 8.278 7.751 16.029 218 99
7 Adiluwih 14.224 13.236 27.460 909 97
8 Sukoharjo 18.866 17.890 36.756 2.125 95
9 Pagelaran
Utara
4.154 3.741 7.895 3.770 68
Total 157.054 147.957 305.011 5.817 98
*) Sumber Data : Data Kependudukan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pringsewu Kuartal Januari 2019 Tabel 1. 6 Jumlah Rekam E-KTP Kabupaten Pringsewu
h. Daftar Pemilih Tambahan Tahap I
Untuk periode pertama yaitu tanggal 16-18 Februari 2018, Bawaslu
Kabupaten Pringsewu melakukan pengawasan terhadap penyusunan
DPTb oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu agar sesuai
dengan mekanisme penyusunan DPTb yang sudah ditetapkan.
127
Rekapitulasi hasil pengawasan penyusunan DPTb oleh KPU
Kabupaten Pringsewu dengan rincian terlampir.
i. Daftar Pemilih Tambahan Tahap II
Berdasarkan surat rekomendasi Bawaslu yang diberikan kepada
Komisi Pemilihan Umum Nomor: SS/-
0314/K.BAWASLU/PM.00.00/2/2019 pada tanggal 14 Februari 2019
perihal Rekomendasi Penyusunan DPTb, Komisi Pemilihan Umum
nebginstruksikan bahwa layanan pindah memilih dilakukan sampai
dengan tanggal 17 Maret 2019 pukul 16.00 waktu setempat. Rapat
Rekapitulasi DPTb dilaksanakan setelah layanan pindah memilih
selesai dilakukan. (surat edaran terlampir)
Pada hari Rabu Tanggal Dua Puluh Bulan Maret Tahun Dua Ribu
Sembilan Belas, bertempat di Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu telah melaksanakan
Rapat Pleno Penetapan Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DBTb)
tingkat Kabupaten/Kota pada Pemilihan Umum Tahun 2019 yang
tertuang dalam Berita Acara nomor 46/PL.03.1-BA/1810/KPU-
Kab/III/2019. (berita acara terlampir)
j. Daftar Pemilih Tambahan Tahap III
Bawaslu Kabupaten Pringsewu mengawasi tindaklanjut KPU atas
putusan Mahkamah Konstitusi nomor 20/PUU-XII/2019. Hasil
Pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Pringsewu
dalam penyusunan DPTb Tahap 3 pasca putusan Mahkamah
Konstitusi tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran
128
4. Hasil-Hasil Pengawasan dalam Tahapan dan Sub Tahapan Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih
02
03 TINDAK LANJUT REKOMENDASI
REKOMENDASI
Dalam hal rekomendasi perbaikan daftar
pemilih yang diberikan Bawaslu Kabupaten
Pringsewu, Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Pringsewu melakukan perbaikan
terhadap rekomendasi perbaikan untuk
dengan memperhatikan berbagai
pertimbangan dari beberapa pihak terkait
hingga dilakukan verifikasi faktual yang
dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan
se Kabupaten Pringsewu.
• Dalam pelaksanaan Tahapan
Penyusunan Dan Penetapan Daftar
Pemilih yang telah di awasi oleh
Bawaslu Kabupaten Pringsewu tidak ditemukan dugaan pelanggaran yang
dilakukan oleh Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Pringsewu,
namun dalam proses pemutahiran daftar pemilih Bawaslu Kabupaten
Pringsewu menemukan banyaknya
daftar pemilih yang tidak memenuhi
syarat terdaftar dalam daftar pemilih tetap Pemilihan Umum Tahun 2019
dan langsung dikoordinasikan serta
ditindaklanjuti oleh Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten
Pringsewu.
Dengan tidak ditemukan adanya dugaan
pelanggaran dan hanya menemukan masih terdapat
banyaknya pemilih yang tidak memenuhi syarat
yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap Pemilu
Tahun 2019, Bawaslu Kabupaten Pringsewu
memberikan rekomendasi kepada Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu baik itu
melalui surat tertulis maupun rekomendasi secara
langsung sesuai dengan arahan dari Bawaslu
Republik Indonesia dalam bentuk Surat Edaran
dengan mengacu pada ketentuan-ketentuan yang
berlaku.
01
Gambar 1. 6 Hasil Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih
133
Laporan Akhir Pengawasan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Pringsewu
5. Dinamika dan Permasalahan Tahapan dan Subtahapan
Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih
Tahapan pemuktahiran daftar dan daftar pemilih ini merupakan tahapan
yang sangat krusial dalam penyelenggaraan pemilihan karena daftar
pemilih adalah komponen penting pada proses pemungutan dan
penghitungan suara. Terciptanya daftar pemilih yang akurat,
komprehensif, dan mutakhir adalah harapan seluruh rakyat tanpa kecuali
untuk memastikan hak memilih konsitusional warga terpenuhi. Namun,
persoalan daftar pemilih ini selalu terjadi dari pemilu ke pemilu.
Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menemukan banyak
pemilih ganda pada daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu 2019 yang
ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pringsewu
dari hasil analisis Bawaslu Kabupaten Pringsewu terhadap DPT di 9
Kecamatan se Kabupaten Pringsewu.
Dalam tahapan ini dinamika permasalahan yang terjadi sesuai dengan
hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Pringsewu
adalah sebagai berikut:
1. Tidak ada sinkronsisasi data pemilih yang sudah ditetapkan oleh KPU
dengan by name by address yang disampaikan di TPS.
2. Sistem yang dimiliki oleh KPU sendiri, yaitu Sistem Pendataan Pemilih
(Sidalih).
3. Sinergitas antara KPU, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil,
Bawaslu, dan peserta pemilu dalam melakukan pencermatan data
pemilih
4. Jajaran pengawas pemilu di seluruh tingkatan juga harus memastikan
bahwa proses penghapusan data ganda pemilih dan memasukan
pemilih potensial dalam daftar pemilih yang dilakukan oleh KPU
berjalan dengan benar.
5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Tahapan dan Subtahapan
Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih
Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Pringsewu melakukan
pengawasan atas pelaksanaan pemutakhiran data pemilih, penyusunan
134
Laporan Akhir Pengawasan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Pringsewu
dan pengumuman daftar pemilih secara berjenjang dalam tahapan
Pemilu 2019.
Dalam proses Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap, Bawaslu Kabupaten
Pringsewu menemukan penggunaan Sidalih mengalami hambatan dan
kendala selama digunakan dalam memastikan pemilih terdaftar satu kali
sesuai dengan ketentuan Undang-Undang. Dalam proses unggah dan
unduh, Bawaslu menemukan kendala terkait jaringan yang lambat dan
error system sehingga proses rekapitulasi mengalami keterlambatan
dari jadwal yang ditetapkan serta menghambat akurasi dan pencatatan
rekapitulasi. Hambatan ini juga menyebabkan keterlambatan dalam
menyampaikan dokumen by name by address ke Bawaslu setelah
penetapan DPT.
Bawaslu Kabupaten Pringsewu menghimbau agar melakukan evaluasi
terkait Sumber Daya Manusia yang mereka miliki dari semua tingkatan.
Hal tersebut dirasa perlu guna terselenggaranya Pemilihan Umum
selanjutnya yang lebih komprehensif. Selain itu, Bawaslu Kabupaten
Pringsewu juga menghimbai kepada Komisi Pemilihan Umum agar lebih
mengedepankan keterbukaan informasi untuk mendukung proses
pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Pringsewu yang
dalam hal ini adalah akses Sidalih.
135
Laporan Akhir Pengawasan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Pringsewu
B. Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Verifikasi Partai Politik
1. Pelaksanaan Pengawasan Dalam Tahapan dan SubVerifikasi
Partai Politik
a. Kerawanan-kerawanan dan IKP
Gambar 2. 1 Kerawanan Tahapan Verifikasi Partai
b. Perencanaan Pengawasan
Sehubungan dengan pelaksanaan tahapan pendaftaram, verifikasi
dan penetapan partai politik peserta Pemilu Tahun 2019, Bawaslu
Kabupaten Pringsewu menyusun rencana pengawasan
sebagaimana dalam gambar berikut ini:
Gambar 2. 2 Perencanaan Pengawasan
136
Laporan Akhir Pengawasan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Pringsewu
1. Kegiatan Pengawasan dalam Tahapan dan SubTahapan Verifikasi
Partai Politik
a. Pencegahan
Pencegahan pelanggaran dalam tahapan pendaftaran,
Verifikasi, dan penetapan Partai Politik calon Peserta Pemilu
dilakukan dengan cara:
Gambar 2. 3 Kegiatan Pencegahan Tahapan Verifikasi Partai Politik
b. Aktifitas Penagawasan
A. Pendaftaran dan Penelitian Administrasi Peserta Pemilu
1. Pengawasan Pengumuman Pendaftaran
Panwaslu Kabupaten Pringsewu melakukan pengawasan
terhadap pengumuman pendaftaran yang dilaksanakan oleh
Komisi Pemilihan Umum pada media cetak, elektronik,
papan pengumuman, dan laman website KPU.
Hasil pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu
Kabupaten Pringsewu tidak ditemukannya dugaan
pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Kabupaten
Pringsewu.
137
Laporan Akhir Pengawasan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Pringsewu
2. Pengawasan Pendaftaran Partai Politik dan Penyerahan
Syarat Pendaftaran serta Penerimaan Kelengkapan
Dokumen Persyaratan Tingkat Kabupaten Pringsewu
Pengawasan yang dilakukan oleh Panitia Pengawas
Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu yaitu melakukan
pengawasan langsung dengan cara membagi jadwal
pengawasan yang melibatkan seluruh staf Badan
Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu.
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu membuka
pendaftaran dari tanggal 3 Oktober sampai 16 Oktober
2017 namun berdasarkan Surat Edaran Nomor :
585/PL.01.1-SD/03/KPU/X/2017 KPU memberikan
tambahan waktu sampai tanggal 17 Oktober 2017 atau
1x24 jam sejak hari terakhir pendaftaran partai politik calon
peserta pemilu 2019.
Pendaftaran dibuka selama 14 (empat belas) hari dengan
hasil pengawasan pendaftaran Partai Politik calon Peserta
sebagai berikut :
Alat Kerja Kesesuaian jumlah anggota, salinan KTA dan Salinan E-KTP/Surat
Keterangan, serta kesesuaian dokumen yang diserahkan.
No Nama
Partai
1000
atau
1/1000
jumlah
pendud
uk
(sesuai
SK 165
KPU)
Jumlah
anggot
a di
Kab/Ko
ta
sesuai
dengan
lampira
n 2
model
F2-
Parpol
Jumla
h
Salina
n KTA
Jumlah
Salinan
E-
KTP/Sur
at
Keteran
gan
Berkas yang
diserahkan
(Daftar nama
dan alamat
anggota
Berkas
diterim
a atau
ditolak
oleh
KPU Soft
Copy
(Sipo
l)
Hard
Copy
1. PPP 481 479 479 479 YA YA Diterima
2. PKS 555 555 555 555 YA YA Diterima
138
Laporan Akhir Pengawasan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Pringsewu
3. PAN 553 553 553 553 YA YA Diterima
4. PDIP 426 426 426 426 YA YA Diterima
5. Demokrat 634 634 634 634 YA YA Diterima
6. GOLKAR 1519 1519 1519 1519 YA YA Diterima
7. PKB 484 484 484 484 YA YA Diterima
8. HANURA 1215 1215 1191 1160 YA YA Diterima
9. GERIND
RA
646 646 646 646 YA YA Diterima
10. PKPI 518 518 518 518 YA YA Diterima
11. NasDem 772 772 772 772 YA YA Diterima
12. PERIND
O
1684 1684 1684 1684 YA YA Diterima
13. PSI 452 452 452 452 YA YA Diterima
14. Berkarya 505 505 245 243 YA YA Ditolak
15. PIKA 3459 3459 943 679 Ya Ya Diterima
16. PBB 496 496 496 496 Ya Ya Diterima
17. Republik 519 519 364 364 YA YA Ditolak
18. Garuda 458 458 458 458 YA YA Diterima
Tabel 2. 1 Hasil Pengawasan Pendaftaran Partai Politik
3. Pengawasan Penelitian Administrasi oleh KPU Kabupaten
Pringsewu
Pengawasan penelitian administrasi dilaksanakan pada 17 Oktober
sampai dengan 15 November, dengan hasil terdapat 14 partai yang
dilakukan penelitian administrasi dengan cara mencocokan hardcopy
dokumen persyaratan dengan softcopy yang terdapat di dalam Sipol
kemudian terdapat kategori yang menjadi penilaian yaitu seperti
Potensi kegandaan didalam satu partai politik, Potensi kegandaan
antar partai politik, Anggota partai dibawah 17 tahun dan belum
menikah, Anggota partai berstatus ASN,TNI,Polri dan kategori yang
tidak memenuhi syarat seperti nomor KTA tidak sesuai, KTP siak
dan nomor KTP tidak sesuai, hasil pengawasan yang dilakukan oleh
Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu adalah :
N
o Partai Juml
ah
Jumla
h Data MS
JUMLAH DICORET KARENA TIDAK
MEMENUHI SYARAT (TMS)
139
Laporan Akhir Pengawasan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Pringsewu
Data
Sipol
Hardco
py
AS
N
TIDAK
MEME
NUHI
SYARA
T
TERKA
IT
NO.KT
P/NO.K
TA
TIDAK
SESUA
I
BELU
M 17
TAHU
N DAN
BELU
M
MENIK
AH
GAND
A
INTER
NAL
GANDA
EKSTE
RNAL
1 PPP 481 481 317 4 151 9
2 PKS 555 555 535 6 14
3 PAN 553 553 416 105 26 6
4 PDIP 426 426 383 31 1 4 7
5 DEMOK
RAT 634 634 521 1 61 51
6 GOLKAR 1519 1519 718 6 764 31
7 PKB 484 484 219 2 223 25 15
8 HANURA 1215 1215 896 3 274 6 36
9 GERIND
RA 646 646 344 5 132 2 151 12
1
0 NASDEM 772 772 597 1 54 43 77
1
1
PERIND
O 1684 1684
120
5 15 380 1 83
1
2 PSI 452 452 324 123 5
1
3
BERKAR
YA 505 505 144 5 238 96 22
1
4 GARUDA 458 458 294 157 3 4
Tabel 2. 2 Hasil Pengawasan Penelitian Administrasi Pendaftaran Partai
Partai politik yang masuk dalam putusan Bawaslu RI yakni Partai
Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), Partai Idaman, Partai
Bulan Bintang (PBB), Partai Bhinneka Indonesia (PBI), Partai Rakyat,
Partai Republik, Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI),
140
Laporan Akhir Pengawasan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Pringsewu
Parsindo, Partai Indonesia Kerja (PIKA) di Kabupaten Pringsewu
Partai Politik yang menyerahkan hanya 2 partai yaitu Partai Idaman
dan Partai Republik walaupun terdapat 5 partai yang masuk dalam
gugatan ke 3 partai lainnya seperti PBB, PKPI dan PIKA
menggunakan berkas pertama penyerahan sedangkan Partai Idaman
dan Partai Republik memberikan berkas baru seperti tabel berikut :
Kesesuaian jumlah keanggotaan antara SIPOL dengan Berkas anggota yang
diserahkan
Kab/Ko
ta
N
o Partai
Jumlah Data Dalam
SIPOL
Jumlah Dokumen
Persyaratan yang
diserahkan
Keteran
gan
(Memen
uhi
Syarat
atau
Tidak
Memenu
hi
Syarat)
dalam
penyera
han
dokume
n
persyar
atan
Ju
mla
h
Ang
got
a
Juml
ah
Salin
an
dala
m
bent
uk
KTA
Jumlah
Salinan
dalam
bentuk
E-
KTP/SU
KET
Jumla
h
Angg
ota
Juml
ah
Salin
an
dala
m
bent
uk
KTA
Juml
ah
Salin
an
dala
m
bentu
k
E-
KTP/
SUKE
T
Prings
ewu 1
Repu
blik 607 607 607 519 516 462
Memenu
hi syarat
2 Idama
n 430 430 430 - - -
Tidak
memenu
hi syarat
Tabel 2. 3 Kesesuaian jumlah keanggotaan antara SIPOL dengan Berkas anggota yang diserahkan
141
Laporan Akhir Pengawasan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Pringsewu
Selanjutnya Panwaslu Kabupaten Pringsewu melakukan
pengawasan penelitian administrasi terhadap partai susulan dengan
cara mencocokan hardcopy dokumen persyaratan dengan softcopy
yang terdapat di dalam Sipol sama seperti 14 partai sebelumnya.
Hasil pengawasannya adalah PBB, Partai Idaman, Partai Republik,
PIKA dinyatakan tidak memenuhi syarat sedangkan PKPI memenuhi
syarat walaupun masih terdapat kategori yang menjadi penilaian
yaitu seperti Potensi kegandaan didalam satu partai politik, Potensi
kegandaan antar partai politik, Anggota partai dibawah 17 tahun dan
belum menikah, Anggota partai berstatus ASN,TNI,Polri dan kategori
yang tidak memenuhi syarat seperti nomor KTA tidak sesuai, KTP
siak dan nomor KTP tidak sesuai, dengan rincian seperti tabel
berikut:
No Partai
Juml
ah
Data
Sipol
Juml
ah
Data
Hardc
opy
M
S
Jumlah Dicoret Karena Tidak
Memenuhi Syarat (Tms)
AS
N
Gand
a
Intern
al
Ganda
Ekster
nal
Tidak
Memenuhi
Syarat Terkait
No.KTP/No.KT
A
Tidak Sesuai
1 PBB 496 496 13
5 1 14 56 290
2 IDAMAN 430 430 0 0 0 0 430
3 REPUBLI
K 607 607
14
7 0 0 44 416
4 PKPI 518 518 44
7 13 1 11 46
5 PIKA 3459 3459 29
3 2 2230 112 822
Tabel 2. 4 Hasil Penelitian Administrasi Hardcopy dan Sipol
4. Pengawasan Penyampaian hasil penelitian administrasi
Pengawasan hasil penelitian dilakukan dengan ikut serta hadir pada
saat penyampaian hasil penelitain, penyampaian hasil administrasi
14 partai dilaksanakan pada tanggal 16 November 2017, seluruh
perwakilan partai datang. Kemudian berdasarkan Surat Edaran
Nomor 694/PL.01.1-SD/03/KPU/XI/2017 Panwas Kabupaten
142
Laporan Akhir Pengawasan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Pringsewu
Pringsewu juga melakukan pengawasan kepada KPU pada saat
penyampaian hasil penelitain administrasi partai susulan pasca
putusan Bawaslu.
5. Pengawasan Perbaikan administrasi oleh Partai Politik
tingkat Kabupaten Pringsewu
Berdasarkan hasil Penelitian Administrasi, dokumen persyaratan
Partai Politik dinyatakan belum lengkap dan/atau belum memenuhi
syarat dan/atau tidak memenuhi syarat, Partai Politik dapat
memperbaiki dan/atau melengkapi persyaratan administrasi. Partai
Politik menyampaikan perbaikan dokumen persyaratan administrasi.
Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan pada 14 parpol hasil
penelitian administrasi yang dinyatakan lolos atau memenuhi syarat
adalah partai Perindo. PKS, Golkar, Nasdem, Hanura, dan Demokrat
sedangkan masih ada 8 yang dinyatan belum memenuhi syarat yakni
PDI Perjuangan, PSI, Garuda, Gerindra, PAN, PKB, PPP, dan
Berkarya.
Partai yang dinyatakan belum memenuhi syarat karena tidak
melebihi batas minimal anggota yakni 421 sesuai dengan 1/1000 dari
jumlah penduduk Kabupaten Pringsewu yakni 421.180 jiwa,
kemudian KPU Kabupaten Pringsewu melakukan penelitian
perbaikan pengawasan yang dilakukan Badan Pengawas Pemilihan
Umum Kabupaten Pringsewu yakni pengawasan secara langsung
dan ikut pada setiap penelitian yang dilakukan oleh KPU.
Beberapa partai politik yang sudah dinyatakan memenuhi syarat juga
masih ada yang mengirimkan hasil perbaikan guna menambah
jumlah anggota yang dinyatakan memenuhi seperti partai Golkar,
Hanura, dan Demokrat, kemudian hasil dari penelitian perbaikan 14
partai yakni dapat dilihat dari tabel berikut :
NO Nama partai
Perbaikan yang
diserahkan
Jumlah anggota
yang diverifikasi
Memenuhi syarat (MS)
Jumlah MS
awal
Total MS
Keterangan
1 PPP 164 164 154 317 471 MS
2 PSI 128 128 120 324 444 MS 3 PKB 222 222 203 219 422 MS
143
Laporan Akhir Pengawasan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Pringsewu
4 PDIP 42 42 42 383 425 MS 5 PAN 45 45 38 416 454 MS
6 HANURA 8 8 1 896 897 MS 7 GOLKAR 4 4 2 718 720 MS
8 GERINDRA 278 278 250 344 594 MS 9 DEMOKRAT 5 5 0 521 521 MS
10 BERKARYA 361 361 248 144 392 TMS 11 GARUDA 459 459 380 294 674 MS
Tabel 2. 5 hasil dari penelitian perbaikan 14 partai
Dari tabel diatas dapat dilihat hanya partai Berkarya yang dinyatakan
belum memenuhi syarat karena anggota partai Berkarya yang
memenuhi syarat hanya sebanyak 392 dan masih kurang dari batas
minimal Kabupaten Pringsewu yakni 421.
Sedangkan perbaikan partai untuk partai susulan berdasarkan
putusan Bawaslu Surat Edaran Nomor 694/PL.01.1-
SD/03/KPU/XI/2017 terdapat 4 partai yang menyerahkan perbaikan
yaitu Partai Idaman, Partai Republik,PIKA, PBB karena partai PKPI
sudah memenuhi syarat diawal dan memenuhi kuota minimal anggota
partai politik yang di Kabupaten Pringsewu, penelitian perbaikan pada
partai susulan ini dilaksanakan setelah penelitian perbaikan pada 14
partai sebelumnya terlaksana yakni 16 sampai 22 Desember tahun
2017.
Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu melakukan
pengawasan sama seperti dengan 14 partai sebelumnya yakni
pengawasan langsung dan membagi tim untuk ikut dalam mengawasi
penelitian di KPU Kabupaten Pringsewu dengan hasil pengawasan
perbaikan sebagai berikut:
NO
Nama partai
Perbaikan yang
diserahkan
Jumlah anggota
yang diverifika
si
Memenuhi syarat
(MS)
Jumlah MS awal
Total MS
Keterangan
1 PBB 447 447 289 135 424 MS
2 IDAMAN 0 0 0 0 0 TMS
3 REPUB
LIK 914 914 19 147 166
TMS
144
Laporan Akhir Pengawasan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Pringsewu
4 PIKA 158 158 80 293 373 TMS
Tabel 2. 6 hasil dari penelitian perbaikan 14 partai Pasca Putusan Bawaslu
Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat hanya PBB yang dinyatakan
memenuhi syarat sedangkan ke 3 partai lainnnya tidak memenuhi
syarat dalam penelitian perbaikan partai politik. Sehingga dapat
disimpulkan terdapat 4 partai yang tidak dapat mengikut tahapan
selanjutnya yakni partai Berkarya, Partai Idaman, Partai Republik, dan
PIKA.
Namun pada tanggal 24 Desember 2017 Komisi Pemilihan
mengeluarkan Surat Edaran Nomor: 803/PL.01.1-
SD/03/KPU/X11/2017 mengenai Pelaksanaan Putusan Badan
Pengawas Pemilu Nomor : 002.REG/BAWASLU/XII/2017 yakni agar
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten untuk menerima perbaikan
persyaratan keanggotaan Partai Berkarya berupa daftar nama dan
alamat anggota beserta bukti fotokopi KTA dan KTP Elektronik/Surat
Keterangan yang disampaikan oleh kepengurusan Partai Berkarya
dan mencocokan dengan sipol.
Sehingga 27 Desember 2017 partai berkarya menyerahkan perbaikan
kepada Komisi Pemilihan Umum yang kemudian dilakukan penelitian
dengan hasil penelitian :
NO Nama partai
Perbaikan yang
diserahkan
Jumlah anggota
yang diverifikasi
Memenuhi syarat (MS)
Jumlah MS
awal
Total MS
Keterangan
1 Berkarya 361 361 287 144 431 MS Tabel 2. 7 Perbaikan Partai Berkarya
Sebelumnya Bawaslu juga mengeluarkan putusan terkait penelitian
administrasi partai Garuda, putusan Bawaslu Nomor:
001.REG/BAWASLU/XII/2017 menyatakan bahwa partai Garuda
dapat mengikuti tahapan selanjutnya dengan melakukan perbaikan
kembali seperti Partai Berkarya, putusan tersebut dikeluarkan karena
beberapa Provinsi di Indonesia menyatakan bahwa Partai Garuda
tidak memenuhi syarat, namun di Provinsi Lampung khususnya
Kabupaten Pringsewu Partai Garuda sudah memenuhi syarat saat
145
Laporan Akhir Pengawasan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Pringsewu
perbaikan bersama 14 partai lainnya sehinga tidak melakukan
perbaikan ulang seperti halnya partai Berkarya.
6. Evaluasi kepatuhan KPU terhadap peraturan perundang-
undangan tahapan pendaftaran dan penelitian administrasi
partai politik peserta pemilihan umum tahun 2019 di
Kabupaten Pringsewu
Ketika fungsi dari KPU berjalan sesuai sebagaimana mestinya maka,
pemilu akan berjalan dengan baik dan aman. Begitupun sebaliknya
maka, pemilu yang jujur, adil dan aman tidak akan terwujud. Terhadap
tahapan pendaftaran dan penelitian administrasi partai politik Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu sudah mematuhi aturan
perundang – undangan yang ada kemudian sudah mengikuti segala
permohonan putusan Bawaslu yang ada, hinggal pendaftaran dan
penelitian administrasi sudah ada 3 putusan Bawaslu yang telah
dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum.
B. Verifikasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu
1. Pengawasan verfikasi kepengurusan dan
keanggotaan DPC Partai Politik oleh KPU Kabupaten
Pringsewu
Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu
melakukan pengawasan terhadap verifikasi kepengurusan dan
keanggotaan DPC Partai Politik oleh Komisi Pemilihan Umum
melakukan Verifikasi Faktual untuk membuktikan keabsahan dan
kebenaran persyaratan Partai Politik calon Peserta Pemilu yang
dibagi dalam 2 tim pengawasan dengan hasil pengawasan sebagai
berikut:
No Nama Partai Tanggal
Verifikasi
Status Keterangan
1 PSI 18/12/2017 MS Secara kelengkapan
kepengurusan, domisili
dan keterpenuhan 40%
persen kuota perempuan
dan keanggotaannnya
146
Laporan Akhir Pengawasan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Pringsewu
yang difaktual sebanyak
44 dan yang memenuhi
syarat 42
2 Perindo 18/12/2017 BMS Ketua Partai Perindo tidak
dapat dihadirkan
3 Perindo 28/12/2017 BMS Domisili tidak sesuai
dengan sipol tetapi
keterpenuhan perempuan
memenuhi syarat dengan
60%, keanggotaan Partai
Perindo dinyatakan belum
lolos juga dengan anggota
yang difaktual sebanyak
120 walaupun yang
memenuhi syarat hanya
20 anggota
4 Garuda 03/01/2018 BMS Tidak dapat memenuhi
keterwakilan dengan
minimal 30% keterwakilan,
partai garuda hanya dapat
memenuhi 28% dengan 7
pengurus yang terdiri 4
laki-laki dan 2 perempuan
sedangkan keanggotaan
partai garuda dinyatakan
memenuhi syarat dari 674
dan yang difaktual 67
dengan hasil 35
menyatakan bukan
anggota partai dan 32
tidak dapat ditemui
alamatnya
5 Berkarya 03/01/2018 BMS Keanggotaannya belum
memenuhi syarat minimal
yaitu 421, total MS partai
berkarya 431 dan yang
difaktual 43 dengan hasil 9
anggota memenuhi syarat
dan 34 belum memenuhi
syarat diantaranya 29
menyatakan bukan
anggota partai dan 5 tidak
dapat ditemui, domisili
kantor tidak sesuai dengan
sipol
Tabel 2. 8 Hasil Pengawasan Verifikasi Kepengurusan dan Keanggotaan
147
Laporan Akhir Pengawasan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Pringsewu
Sehingga dapat disimpulkan selama pengawasan verifikasi
kepengurusan dan keanggotaa DPC partai Politik oleh KPU di
Kabupaten Pringsewu hanya partai PSI yang lolos sedangkan Partai
Perindo, Berkarya dan Partai Garuda yang melakukan perbaikan
verifikasi kepengurusan.
2. Pengawasan penyampaian hasil verifikasi
kepengurusan dan keanggotaan DPC Partai Politik
oleh KPU Kabupaten Pringsewu kepada DPC Partai
Politik
Pengawasan hasil verifikasi kepengurusan dan keanggotaan DPC
Partai Politik oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota dilakukan dengan ikut
serta hadir dan memastikan verifikasi faktual disampaikan dengan
yang sebenar-benarnya. Hasil verifikasi kepengurusan dan
keanggotaan DPC Partai Politik oleh KPU Kabupaten Pringsewu
terhadap Partai Perindo dan PSI dilaksankan pada 5 Januari 2018
dengan hasil PSI memenuhi syarat, kemudian Partai Perindo,
Garuda dan Berkarya pada 12 Januari 2018 dengan hasil belum
memenuhi syarat sehingga Partai Perindo, Garuda dan Berkarya
harus melakukan perbaikan terhadap hasil verifikasi pada 13 Januari
sampai 26 Januari 2018.
3. Pengawasan Perbaikan terhadap hasil verfikasi oleh
DPC Partai Politik
Perbaikan dilakukan bagi partai yang belum memenuhi syarat yakni
Partai Garuda dengan kepengurusan perempuannya dan Partai
Berkarya dengan domisili kantor, selain Partai Berkarya juga belum
dapat memenuhi kuota minimal di Kabupaten Pringsewu, sedangkan
Partai Perindo yang seharusnya juga melakukan perbaikan, namun
tidak menyerahkan hasil perbaikan. Pengurus Partai Politik tingkat
kabupaten/kota menunjukkan dokumen yang diperlukan untuk
dilakukan Verifikasi Faktual kembali oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota.
Berikut adalah hasil perbaikan yang diserahkan Partai Politik kepada
KPU Kabupaten Pringsewu.
148
Laporan Akhir Pengawasan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Pringsewu
No Nama
Parpol
Jumlah
Syarat
Minimal
SK
KPU
165
Jumlah
MS
Sesuai
BA KPU
Kab/Kota
Jumlah
TMS
Sesuai
BA KPU
Kab/Kota
Selisih
Syarat
Minimal
SK
KPU
165
Dengan
MS
sesuai
BA
KPU
Jumlah Penyerahan Administrasi
Perbaikan
(sesuai dengan check list KPU Kab/ Kota)
Daftar
Nama
Anggota
Parpol
F2
Parpol
KTA KTP-
EL/
Surat
Keteran
Gan
Keterangan
(Lengkap/Tidak
Lengkap
Lengkap Tidak
1 BERKARYA 421 397 34 10 351 351 351 Lengkap
2 GARUDA 421 607 67 186 470 470 470 Lengkap
Tabel 2. 9 Hasil Verifikasi Faktual Partai Garuda dan Berkarya
4. Pengawasan Verfikasi Hasil perbaikan
Pengawasan verfikasi hasil perbaikan pada mulanya hanya
dilakukan untuk partai yang sudah melakukan verfikasi factual
sebelumnya dan masih harus melakukan perbaikan, yaitu setelah
Partai Politik sudah menyerahkan hasil perbaikanya seperti Partai
Berkarya dan Partai Garuda, akan tetapi pada tanggal 21 Januari
2018 Komisi Pemilihan Umum mengeluarkan Surat Edaran Nomor :
62/PL.01.1-SD/03/KPU/1/2018 (surat edaran terlampir) yang
berisikan bahwa verfikasi hasil perbaikan yang seharusnya dilakukan
pada tanggal 21 sampai 3 Februari 2018 agar dihentikan sementara
untuk selanjutnya verfikasi factual hasil perbaikan dilaksanakan
sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 tentang
Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2017,
surat edaran KPU tersebut merupakan hasil dari keputusan
Mahkamah Kontitusi terkait verfikasi factual yang harus dilaksankan
oleh seluruh Partai Politik calon perserta Pemilu Tahun 2019.
Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU/-XV/2017 yang
menyatakan bahwa verfikasi faktual harus dilaksanakan oleh seluruh
Partai Politik calon perserta Pemilu Tahun 2019 dan surat edaran
Komisi Pemilihan Umum mengeluarkan Surat Edaran Nomor :
62/PL.01.1-SD/03/KPU/1/2018 tentang pelaksanaan verfikasi
kepengurusan dan keanggotaan Partai Politik maka Bawaslu juga
mengeluarkan surat edaran nomor
149
Laporan Akhir Pengawasan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Pringsewu
0121/K.Bawaslu/PM.00.00/1/2018 yang berisikan pengawasan
verifikasi faktual partai politik calon peserta pemilu tahun 2019 pasca
putusan Mahkamah Konstitusi. (surat edaran terlampir)
Di Kabupaten Pringsewu setidaknya ada 15 Partai Politik yang akan
difaktual oleh KPU Kabupaten Pringsewu, yaitu PDI-P, Golkar,
Demokrat, PAN, Hanura, Gerindra, Nasdem, PKS, PBB, PKPI, PKB,
PPP, Perindo, Berkarya, Garuda. Kemudian yang sudah lolos dan
tidak perlu dilakukan verfikasi factual hanya 1 partai yakni PSI,
pengawasan yang dilakukan Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Pringsewu adalah melakukan pengawasan secara
langsung dengan membagi tim dan ikut serta dalam pelaksanaan
verfikasi faktual, berikut adalah hasil verifikasi factual di Kabupaten
Pringsewu :
N
o
Partai Jumlah
Anggota
Partai Politik
Lampiran 2
MODEL F-2
Parpol (yang
diajukan/
didaftarkan)
Jumla
h
Anggo
ta
yang
di
verifik
asi
Status Kesimpula
n Hasil
Verifikasi
Partai
Juml
ah
MS
Juml
ah
TMS
MS BMS
1 PDIP 425 22 22 0 MS
2 GOLKAR 720 36 36 0 MS
3 DEMOK
RAT
521
27 27 0 MS
4 PAN 454 23 22 1 MS
5 HANURA 897 45 31 14 MS
6 GERIND
RA
594
30 30 0 MS
7 NASDEM 597 30 28 2 MS
8 PKS 553 27 27 0 MS
9 PBB 424 22 22 0 MS
1
0 PKPI
447
23 23 0 MS
1 PKB 422 22 22 0 MS
150
Laporan Akhir Pengawasan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Pringsewu
1
1
2 PPP
471
24 24 0 MS
1
3
PERIND
O
455
23 18 5 MS
1
4
BERKAR
YA
351
17 17 0 MS
1
5 GARUDA
470
24 24 0 MS
Tabel 2. 10 Hasil Verifikasi Faktual 15 Partai Politik
Dari tabel diatas 15 Partai yang diverfikasi faktual memenuhi syarat
secara anggota partainya sedangkan secara kepengurusan juga
memenuhi syarat dengan data terlampir dalam bentuk alat kerja
pengawasan.
5. Pengawasan Penyusunan berita acara hasil
verifikasi oleh KPU Kabupaten Pringsewu
Pengawasan penyusunan yang dilakukan saat berita acara hasil
verfikasi adalah Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten
Pringsewu melakukan pengawasan langsung dengan mengawasi
proses penyusunan berita acara hasil verifikasi di Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Pringsewu dengan fokus terhadap kesesuaian
antara hasil verifikasi faktual dengan yang dituangkan kedalam Berita
Acara Hasil Verifikasi Faktual.
C. Rekapitulasi hasil verifikasi faktual calon partai politik peserta
pemilu tingkat Kabupaten Pringsewu
1. Pengawasan penyampaian hasil verfikasi faktual ditingkat KPU
Kabupaten Pringsewu
Pengawasan hasil verfikasi dilakukan dengan melakukan
pengawasan langsung pada saat penyampaian hasil verifikasi
faktual, penyampaian verfikasi factual dilaksanakan pada tanggal 8
Februari 2018, seluruh perwakilan partai datang, melakukan
pengawasan kepada KPU pada saat penyampaian hasil verifkasi
faktual partai susulan pasca putusan Bawaslu
151
Laporan Akhir Pengawasan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Pringsewu
3. Hasil-hasil Pengawasan dalam Tahapan dan SubTahapan Verifikasi
Partai Politik
a. Temuan
Terkait temuan maupun temuan yang terjadi pada tahapan
pendaftaran dan penilitian adminstrasi pada Komisi Pemilihan Umum
hanya ada 1 yang dapat dilaporkan oleh Panitia Pengawas Pemilihan
Umum Kabupaten ke Bawaslu Provinsi yaitu :
NO TANGGAL TAHAPAN TEMUAN REKOMENDASI
1 16 November
2017
Pendaftaran
Dan
Penelitian
Administrasi
Parpol
Hasil
pengawasan dari
hasil verifikasi
faktual setelah
hasil rekap, kami
melakukan
penelitian
keabsahan
berkas dari
partai, kami
masih
menemukan
alamat palsu
pada beberapa
identitas di Partai
Garuda, contoh
alamat palsunya:
Desa Rajabasa
Batang Hari
(Lampung Timur)
tetapi nama
kecamatannya
Adiluwih
(Pringsewu).
Alamat tersebut
berjumlah 93
orang dari data
sipol ada.
Kemudian dari 93
identitas tersebut
masih ada yang
dinyatakan MS
dan ada pula
yang TMS
Teguran secara
langsung/lisan
kepada KPUD
Tabel 2. 11 Temuan pada tahapan pendaftaran partai
b. Rekomendasi
152
Laporan Akhir Pengawasan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Pringsewu
Setelah pendaftaran Partai Politik calon perserta pemilu tahun
2019 selesai ada beberapa hambatan yang dirasakan oleh
Panwaslu Kabupaten Pringsewu dan memiliki beberapa saran
supaya dapat lebih baik lagi untuk kedepannya diantaranya :
Kepada Komisi Pemilihan Umum, Bawaslu Kabupaten
Pringsewu memberikan sedikit saran supaya dapat lebih baik
lagi dalam komunikasi dengan Pengawas Pemilu, dan lebih
terbuka dalam memberikan informasi sehingga tidak terkesan
ditutupi.
Kepada Bawaslu, Panwaslu Kabupaten Pringsewu memberikan
sedikit saran terkait Alat Kerja Pengawasan yang berubah-ubah
kemudian tidak dijelaskan cara mengisi pada pelaporan Alat
Kerja Pengawasan sehingga terjadi asumsi atau persepsi yang
berbeda-beda oleh di setiap Kabupaten atau Kota.
c. Tindak Lanjut Rekomendasi
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu telah selesai
dalam melakasanakan pendaftaran Partai Politik calon perserta
pemilu tahun 2019, seluruh kegiatan sesuai dengan Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan
atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2017
tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan
Pemilihan Umum 2019.
Di Kabupaten Pringsewu ada 16 Partai Politik dinyatakan
memenuhi syarat oleh KPU Kabupaten Pringsewu, yaitu PDI-P,
Golkar, Demokrat, PAN, Hanura, Gerindra, Nasdem, PKS, PBB,
PKPI, PKB, PPP, Perindo, Berkarya, Garuda, dam PSI,
pengawasan yang dilakukan Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Pringsewu adalah melakukan pengawasan secara
langsung dengan membagi tim dan ikut serta dalam pelaksanaan
pendaftaran partai dari penelitian hingga verifikasi kepengurusan
dan keanggotaan.
4. Dinamika dan Permasalahan Tahapan Verifikasi Partai Politik
153
Laporan Akhir Pengawasan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Pringsewu
Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu) mencatat beberapa
masalah masih terjadi saat proses pendaftaran partai politik (parpol)
peserta Pemilu 2019, berlangsung pada 3 - 16 Oktober 2017, di Komisi
Pemilihan Umum (KPU) yang menerbitkan dua Surat Edaran (SE) terkait
proses pendaftaran partai peserta Pemilu 2019.
Dalam kurun waktu 13 hari selama masa pendaftaran parpol, dua kali
KPU menerbitkan surat edaran. Pertama, SE KPU Nomor 580 perihal
pelaksanaan penerimaan dokumen persyaratan keanggotaan partai
politik pada 12 Oktober 2017. Tak lama berselang, di 16 Oktober 2017,
SE KPU No. 585 tentang pendaftaran akhir parpol peserta Pemilu 2019
juga terbit.
Pada SE kedua, KPU memberikan waktu tambahan 1 x 24 jam bagi
partai pendaftar untuk melengkapi berkas, terhitung sejak berakhirnya
masa pendaftaran pada pukul 24.00, pada 16 Oktober 2017. Bawaslu
mencatat sebanyak 17 partai harus melengkapi berkas keanggotaannya
sampai pukul 24.00, 17 Oktober 2017.
Penggunaan sistem informasi partai politik (Sipol) menjadi salah satu
kendala dalam proses pendaftaran parpol. Terjadi masalah pada sistem
itu di tengah-tengah proses pemeriksaan kelengkapan dokumen pada 9
Oktober 2017, yakni antara pukul 11.00-11.30 WIB. Selain itu, proses
pengunggahan dokumen butuh waktu hingga 180 menit sehingga
memperlambat pemberkasan. Bawaslu juga menemukan laman Sipol
sempat tidak bisa mengidentifikasi dokumen ganda. Kasus itu ditemukan
saat Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengunggah dokumen lebih dari
sekali.
Selain itu, Bawaslu juga menerima catatan partai yang belum mendaftar
di KPU RI, tapi sudah terdaftar di KPUD kabupaten/kota seperti yang
dilakukan oleh PBB dan PPP.
5. Evaluasi Pelaksanaan Tahapan Verifikasi Partai Politik
Dari segi jumlah, partai politik yang mendaftar menjadi calon peserta
pemilu menurun dibandingkan dengan Pemilu 2014. Pada Pemilu 2014,
154
Laporan Akhir Pengawasan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Pringsewu
partai politik yang mendaftar ke KPU menjadi calon peserta pemilu
berjumlah 46 partai. Bahkan, jika dibandingkan dengan jumlah partai
politik yang terdaftar di Kementrian Hukum dan HAM, jumlahnya jauh
lebih banyak, yakni 73 partai politik.
Komisi Pemilihan Umum sudah mengeluarkan pengumuman, bahwa dari
27 partai politik yang melakukan pendaftaran calon peserta pemilu,
terdapat pengklasifikasian sebagai berikut: 14 partai politik dinyatakan
berkas pendaftarannya lengkap, dan diberikan tanda terima oleh KPU.
Sementara 13 partai politik yang mendaftar ke KPU dinyatakan berkas
pendaftarannya tidak lengkap.
Berkurangnya jumlah partai politik yang mendaftar menjadi peserta
pemilu dari Pemilu 2014 ke Pemilu 2019 bisa dilihat dari beberapa
kemungkinan:
a. Dilihat kesiapan partai politik, bisa dinilai, bahwa dari 73 partai politik
yang terdaftar di Kemenkumham, hanya 27 partai politik lah yang siap
menjadi peserta pemilu. Karena, untuk mendaftar menjadi peserta
pemilu, dibutuhkan kelengkapan organisasi partai yang tidak
sederhana. Mulai dari kewjiban memiliki kepengurusan di seluruh
provinsi, 75% kabupaten/kota disetiap provinsi, dan 50% kecamatan
di masing-masing kabupaten/kota, keterwakilan perempuan 30% di
pengurus tingkat pusat, dan memiliki keanggotaan 1000 atau 1/1000
di setiap kabupaten/kota.
b. Kemungkinan sudah meleburnya kekuatan partai, dan merasa
kepentingan kelompok dan golongannya sudah diwakili oleh partai
politik yang masih eksis. Sehingga ini membuat partai politik yang
mendaftar ke KPU tidak lagi sebanyak jumlah partai politik yang
terdaftar ke KPU. Dari 73 partai politik yang terdaftar di Kemenkum
HAM, hanya 27 partai politik yang mendaftar menjadi calon peserta
pemilu ke KPU.
C. Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Pencalonan DPD/DPRD
Provinsi, DPRD Kabupaten Kota
1. Pelaksanaan Pengawasan Tahapan dan Sub-Tahapan
Pencalonan Calon Anggota DPD/DPRD
Provinsi/Kabupaten/Kota
155
Laporan Akhir Pengawasan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Pringsewu
a. Kerawanan-Kerawanan dan IKP
Secara garis besar, kerawanan-kerawanan dalam tahapan
pencalonan anggota DPRD Kabupaten Pringsewu adalah
sebagai berikut:
Gambar 3. 1 Kerawanan-kerawanan tahapan pencalonan anggota DPRD Kabupaten Pringsewu
b. Perencanaan Pengawasan
No Tahapan Perencanaan Pengawasan
1 Pengumum
an
pengajuan
daftar
caIon
1. Sosialisasi yang dilakukan KPU dimasing-masing tingkatan terkait PKPU 20 2018
2. Pengaturan baru yang diterapkan oleh KPU diluar yang tidak diatur didalam PKPU 20 2018 sehingga menyebabkan tindakan yang merugikan peserta pemilu.
3. Media apa yang digunakan oleh KPU dimasing-masing tingkatan dalam melakukan pengumuman pengajuan daftar caIon leglslatif kepada partai politik atau masyarakat.
4. Penilaian Bawaslu disetiap tingkatan terhadap kinerja KPU dalam persiapan pelaksanaan tahapan pendaftaran dan verifikasi calon anggota legislatif.
5. Pengawas pemilu wajib melakukan tindaklanjut dan penelusuran terhadap adanya dugaan praktik
6. pemberian atau penerimaan uang atau barang (mahar politik) yang dilakukan oleh partai politik atau pun bakal calon.
7. Menerima dan menindaklanjuti segala bentuk laporan dari masyarakat atau peserta pemilu
8. berkaitan dengan tahapan pendaftaran dan verifikasi calon anggota legislatif.
156
Laporan Akhir Pengawasan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Pringsewu
2 Pendaftara
n
pengajuan
daftar
calon
1. Kesiapan KPU dalam melaksanakan penerimaan pendaftaran pengajuan daftar caIon setiap harinya sesuai dikantor KPU terkait kesiapan tempat, jumlah personil akses SILON dan help desk.
2. Kemudahan penggunaan akses SILON yang dilakukan oleh peserta pemilu sebagai syarat sebelum pengajuan daftar calon kepada KPU.
3. Mengecek kelengkapansyarat pengajuan daftar ca Ion yang serahkan partaipolitik serta kesesuaian dengan data syarat daftar calon dengan SILON.
4. Menghitung durasi waktu yang digunakan oleh KPU dalam proses penerimaan pengajuan daftar calon oleh partai politik.
5. Partai politik pada saat pengajuan daftar calon yang tidak mendapat tanda terima oleh KPU.
6. Pemberian tanda terima kepada partai politik yang syarat pengajuannya masih belum memenuhi syarat.
7. Mencatat pertanyaan dan keluhan dari partai politik terhadap proses pendaftaran pengajuan daftar calon.
8. Melakukan penilaian kepuasan partai politik dan bakal calon terhadap kinerja KPU dalam proses pendaftaran pengajuan daftar calon
3 Verifikasi
kelengkapa
n
administras
i daftar
calon
1. Mefakukan pengecekaan dan kekesuaian berkas syarat administrasi daftar calon yang serahkan partai politik serta kesesuaian dengan data syarat daftar calon dengan SILON.
2. Melakukan penelusuran terhadap kebenaran dan keabsahan syarat administrasi daftar calon,
3. khusus yang berkaitan dengan (keterwakilan perempuan, umur, ijazah, surat keterangan bebas narkoba, narapidana, dan surat keterangan lainnya sesuai dengan ketentuan.
4. Penilaian Bawaslu disetiap tingkatan terhadap kinerja KPU dalam Verifikasi kelengkapan
5. administrasi daftar caIon. 6. Keterbukaan informasi oleh KPU kepada
pengawas pemilu.
4 Perbaikan
syarat dan
kelengkapan
administrasi
bakal calon
1. Pemberian tanda terima kepada partai politik yang syarat pengajuannya masih belum memenuhi syarat.
2. Perbaikan syarat dan kelengkapan administrasi bakal calon benar-benar diperbaiki oleh partai politik.
3. Ketidakketerlambatan perbaikan dan pengajuan bakal calon oleh partai politik.
4. Berita acara diluar ketentuan yang berlaku.
5 Penetapan
DCS
1. Penetapan DCS sesuai dengan jadwaf 2. Sosialisasi yang dilakukan KPU sesuai
dengan ketentuan terkait penetapan DCS 3. Penetapan DCS sesuai dengan yang
diajukan oleh partai politik. 4. DCS telah memenuhi syarat sesaui
dengan kententuan UU 7 2017 6 Pengumuma
n DSC dan
tanggapan
masyarakat
1. Pengumuman DCS dilaksanakan sesuai dengan jadwal
2. Sosialisasi yang dilakukan KPU sesuai dengan ketentuan terkait pengumuman DCS
3. KPU menyediakan tata cara masukan dan/atau tanggapan dari masyarakat terkait DCS
4. KPU dan Pengawas pemilu membuka ruang untuk masukan dan/atau tanggapan dari masyarakat terkait DCS
7 Pergantian
bakal calon
1. Dugaan pemalsuan dokumen dan/atau penggunaan dokumen palsu dalam persyaratan administrasi bakal calon
2. Batas waktu pergantian bakal calon paska DPS sesuai dengan ketentuan.
157
Laporan Akhir Pengawasan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Pringsewu
8 Penetapan
OCT
1. Penetapan DCT sesuai dengan jadwal 2. Sosialisasi yang dilakukan KPU sesuai
dengan ketentuan terkait penetapan DCT 3. Penetapan DCT sesuai dengan yang
diajukan oleh partai politik. 4. DCT telah memenuhi syarat sesaui
dengan kententuan UU 7 2017 5. Tidak dapat melakukan pengajuan ca Ion
pengganti setelah penetapan DCT 9 Pengumuma
n OCT
1. Pengumuman OCT dilaksanakan sesuai dengan jadwal
2. Sosialisasi yang dilakukan KPU sesuai dengan ketentuan terkait pengumuman OCT
Tabel 3. 1 Perencanaan Pengawasan
2. Kegiatan Pengawasan Tahapan dan Sub-Tahapan Pencalonan
Calon Anggota DPD/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota
a. Pencegahan
Bawaslu Kabupaten Pringsewu memberikan surat 4 (empat)
pencegahan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Pringsewu dengan rincian surat terlampir.
b. Aktifitas Pengawasan
1. Penetapan Daerah Pemilihan Pada Pemilihan Umum
Tahun 2019
Pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2018, Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Pringsewu telah melaksanakan Rapat
Pleno membahas Rancangan Usulan Penataan Daerah
Pemilihan dan Alokasi Kursi DPRD Kabupaten Pringsewu
pada Pemilihan Umum Tahun 2019. Berikut adalah data
pendukung dan rancangan usulan Daerah Pemilihan DPRD
Kabupaten Pringsewu. (berita acara penetapan dapil
terlampir)
Hasil Pengawasan terhadap pembahasan dan penetapan
penataan daerah pemilihan dan jumlah kursi, sesuai
dengan pasal 191 ayat (2) huruf (e) Undang-Undang RI
Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, maka
jumlah kursi anggota DPRD Kabupaten Pringsewu
sebanyak 40 kursi dengan rincian jumlah penduduk di
setiap kecamatan sebagai berikut, Pringsewu; 82.940,
Gadingrejo; 78.119, Ambarawa; 36.818, Pardasuka;
39.401, Pagelaran; 53.814, Pagelaran Utara; 16.00,
Banyumas; 22.126, Adiluwih; 38.532, Sukoharjo; 53.330.
158
Laporan Akhir Pengawasan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Pringsewu
Jumlah keseluruhan penduduk Kabupaten Pringsewu
sebanyak 421.180.
2. Pengajuan Daftar Calon dan Verifikasi Kelengkapan
Administrasi Daftar Calon dan Bakal Calon
Hasil pengawasan Pendaftaran Calon Anggota DPRD
Kabupaten Pringsewu yang dilakukan oleh Bawaslu
Kabupaten Pringsewu tertuang dalam alat kerja
pengawasan (terlampir).
3. Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara
Pada tanggal 3 Agustus 2018, Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Pringsewu mengumumkan Daftar Calon
Sementara Anggota DPRD Kabupaten Pringsewu yang
belum memenuhi syarat (berita acara terlampir)
Kemudian, pada tanggal 11 Agustus 2018 Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Pringsewu menetapkan Daftar Calon
Sementara Anggota DPRD Kabupaten Pringsewu yang
tertuang dalam Keputusan KPU nomor 71/HK.04.1-
Kpt/1810/Kab/VIII/2018 dengan jumlah 418 nama daftar
calon sementara. (berita acara penetapan DCS terlampir)
4. Masukan dan Tanggapan Masyarakat
Pada sub Tahapan masukan dan Tanggapan Masyarakat,
Bawaslu Kabupaten Pringsewu memberikan rekomendasi 2
(dua) kali surat tertulis kepada Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Pringsewu perihal hasi pengawasan penetapan
Daftar Calon sementara yang telah di tetapkan oleh KPU
Kabupaten Pringsewu. (surat himbauan terlampir)
5. Permintaan Klarifikasi Kepada Partai Politik atas Masukan dan
Tanggapan Masyarakat Terhadap Daftar Calon Sementara
Dengan telah selesainya pengumuman Daftar Calon Sementara
(DCS) Anggota DRPD Kabupaten Pringsewu sesuai dengan masukan
dan/atau tanggapan dari masyarakat, Bawaslu Kabupaten Pringsewu
159
Laporan Akhir Pengawasan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Pringsewu
melakukan pengawasan terhadap tanggapan dan masukan yang
masuk ke KPU Kabupaten Pringsewu.
Kemudian setelah Partai Politik memberikan klarifikasi kepada Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu, Bawaslu Kabupaten
Pringsewu menerima permohonan mediasi proses Pemilu dari
beberapa partai politik yaitu partai Nasdem, PDIP dan Demokrat
sesuai dengan data dari Divisi Penindakan Pelanggaran Bawaslu
Kabupaten Pringsewu.
6. Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap
Bawaslu Kabupaten Pringsewu melakukan pengawsaan pada sub
tahapan penyusunan dan penetapan daftar calon tetap oleh Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu.
Dari hasil pengawasan sub tahapan tersebut, Bawaslu Kabupaten
Pringsewu melakukan cek dan ricek pada saat pleno penetapan dan
mengawal hasil putusan mediasi Bawaslu Kabupaten Pringsewu.
Daftar Nama Calon Tetap Calon Anggota DPRD Kabupaten
Pringsewu yang tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Pringsewu nomor 84/HK.04.1-Kpt/1810/KPU-Kab/IX/2018.
(berita acara penetapan DCT terlampir)
3. Hasil-Hasil Pengawasan Dalam Tahapan dan subtahapan
Pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Pringsewu
a. Temuan
Dalam tahapan pendaftaran calon anggota DPRD Kabupaten
Pringsewu, Bawaslu Kabupaten Pringsewu tidak menemukan adanya
pelanggaran dalam kegiatan pengawasan. Namun, hasil pengawasan
terhadap daftar nama Bakal Calon Anggota Legislatif sebagaimana
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu Nomor
71/HK.04.1-Kpt/1810/Kab/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon
Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Pringsewu pada Pemilihan Umum Tahun 2019, Bawaslu Kabupaten
Pringsewu menemukan beberapa nama yang tercantum dalam
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu Nomor
71/HK.04.1-Kpt/1810/Kab/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon
160
Laporan Akhir Pengawasan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Pringsewu
Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Pringsewu yang tidak memenuhi syarat tetapi lolos dalam tahapan
Daftar Calon Sementara.
b. Rekomendasi
Terkait hasil pengawasan terhadap Daftar Calon Sementara yang
ditetapkan Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu,
Bawaslu Kabupaten Pringsewu memberikan surat himbauan
perbaikan dan di lakukan verifikasi ulang terhadap daftar nama
tersebut melalui surat nomor 196/K.LA-13/PM.00.02/VIII/2018 dan
nomor 197/K.LA-13/PM.00.02/VIII/2018. (rincian surat terlampir)
c. Tindaklanjut Rekomendasi
Dengan adanya rekomendasi/himbauan dari hasil pengawasan
Bawaslu Kabupaten Pringsewu tersebut diatas, Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Pringsewu, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Pringsewu melayangkan surat permintaan klarifikasi kepada 3 Partai
Politik pada tanggal 27 Agustus 2018 dan di berikan waktu untuk
penyampaian hasil klarifikasi tersebut kepada Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Pringsewu sampai dari tanggal 29 s.d 31 Agustus
2018. Setelah dilaksanakannya verifikasi ulang terhadap
rekomendasi Bawaslu Kabupaten Pringsewu, 2 (dua) orang Bakal
Calon Anggota Legislatif Kabupaten Pringsewu tersebut dinyatakan
tidak memenuhi syarat.
4. Dinamika dan Permasalahan Tahapan dan Subtahapan
Pencalonan Calon DPRD Kabupaten Pringsewu
Hingga hari pendaftaran terakhir calon anggota legislatif Pemilihan
Umum 2019, ada beberapa keluhan dari partai politik. Salah satunya
sistem informasi pencalonan atau Silon. Proses pendaftaran
menggunakan Silon itu yang membuat partai politik menunda
mendaftarkan ke KPU lantaran pengisian itu membutuhkan waktu.
Persoalan jaringan sudah sempat disinggung dalam berbagai
pembahasan mengenai Silon. Sebab, persoalan serupa sempat
terjadi ketika pendaftaran partai politik. Namun Bawaslu belum bisa
memastikan ada atau tidaknya kendala secara langsung dalam
penggunaan Silon. Sebab, Bawaslu belum mendapatkan akses ke
161
Laporan Akhir Pengawasan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Pringsewu
aplikasi tersebut. Bawaslu baru mendapatkan akses ke sistem itu
setelah semua parpol mendaftar. Partai politik menganggap
pendaftaran itu sederhana sehingga mendaftar ke KPU di hari
terakhir. Padahal ada banyak detail yang perlu diisi partai politik
sehingga perlu ada persiapan lebih awal. Permasalahan yang
mengakibatkan masih minimnya pendaftaran calon anggota DPR
hingga H-1 penutupan antara lain banyaknya berkas yang mesti
diurus para calon. Setelah berkas diisi, mereka perlu waktu untuk
memasukkan data itu ke sistem Silon. Sehingga masalah itu saling
berhubungan. Dengan demikian, KPU harus memeriksa berkas
pendaftaran calon secara manual jika silon tidak dapat diakses yang
kemudian berdampak pada penambahan waktu pendaftaran calon
anggota legistlatif.
Setelah pendaftaran dan penyerahan berkas bakal calon legislatif
(caleg) ditutup pada Selasa (17/7/2018) pukul 24.00 WIB, KPU
melakukan verifikasi administrasi. Dari verifikasi itu, KPU menemukan
permasalahan berkas, seperti legalisir pada ijazah bakal caleg dan
SKCK. Selain itu, Nama di KTP dan formulir ada perbedaan.
Kemudian, jika mencantumkan gelar, maka di ijazah harus sesuai.
Hal tersebut berdampak semakin banyaknya partai politik yang
melakukan perbaikan berkas pendaftaran calon tersebut.
5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Tahapan dan Subtahapan
Pencalonan Calon DPRD Kabupaten Pringsewu
Di luar permasalahan kinerja KPU dan jajarannya pada masing-
masing tahapan Pemilu, berdasarkan hasil pengawasan yang
dilakuka oleh Bawaslu, secara umum dapat dinilai bahwa terdapat
beberapa permasalahan utama kinerja KPU dan jajarannya yang
dapat disajikan sebagai berikut:
162
Laporan Akhir Pengawasan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Pringsewu
Dalam penyelenggaraan tahapan pencalonan anggota DPRD
Kabupaten Pringsewu, secara umum terdapat permasalahan
menyangkut ketelitian, ketegasan policy, serta transparansi proses
verifikasi data persyaratan calon yang dilakukan oleh KPU.
Ketidakkonsistenan KPU dalam menerapkan peraturan perundang-
undangan hinga ke petunjuk teknis, mengakibatkan petugas
verifikator tidak secara ketat menerapkan aturan karena adanya
berbagai kelonggaran yang berasal dari kebijakan internal KPU. Hal
ini pada akhirnya menyebabkan buruknya kualitas dokumen
persyaratan administrasi bakal calon Anggota DPRD. Disisi lain
terdapat permasalahan di tingkat peserta Pemilu, dimana kualitas
dokumen kelengkapan administrasi Bakal Calon Anggota DPR, untuk
seluruh Partai Politik dianggap masih Buruk. Hal ini disebabkan
karena kekurang telitian masing-masing bakal calon dalam
melengkapi dokumen administrasi persyaratan, juga karena
kurangnya pemahaman terhadap persyaratan yang diatur dalam
peraturan perundang-undangan.
Gambar 3. 2 Permasalahan Kinerja KPU Kabupaten Pringsewu
163
Laporan Akhir Pengawasan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Pringsewu
D. PELAKSANAAN TAHAPAN KAMPANYE
1. PELAKSANAAN PENGAWASAN TAHAPAN DAN SUBTAHAPAN
KAMPANYE
a. Kerawanan – Kerawanan dan IKP
Berikut ini adalah kerawanan-kerawanan yang menjadi fokus
pengawasan selama tahapan kampanye :
No Sub Tahapan Kerawanan
1 Pertemuan
Terbatas
1. Tidak ada pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia dan tembusan kepada KPU dan Bawaslu.
2. Keterlibatan ASN, pejabat BUMN/BUMD, Anggota Kepolisian, Anggota TNI, Kepala Desa/Perangkat Desa.
3. Tidak adanya izin cuti bagi pejabat daerah yang mengikuti kegiatan kampanye.
4. Penggunaan fasilitas dan anggaran negara dalam masa kampanye
5. Adanya perbuatan menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya.
2 Pertemuan
Tatap Muka
1. Tidak ada pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia dan tembusan kepada KPU dan Bawaslu.
2. Keterlibatan ASN, pejabat BUMN/BUMD, Anggota Kepolisian, Anggota TNI, Kepala Desa/Perangkat Desa.
3. Tidak adanya izin cuti bagi pejabat daerah yang mengikuti kegiatan kampanye.
4. Penggunaan fasilitas dan anggaran negara dalam masa kampanye
5. Adanya perbuatan menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya.
3 Penyebaran
bahan
Kampanye
1. Adanya desain, materi dan jumlah bahan kampanye yang dicetak oleh KPU dan pasangan calon melebihi jumlah yang sudah ditetapkan dalam surat keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten.
2. Bahan kampanye yang disebarkan atau ditempel pada tempat yang dilarang.
3. Pembuatan bahan kampanye oleh peserta pemilu tanpa ada
164
Laporan Akhir Pengawasan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Pringsewu
pemberitahuan ke KPU dan Bawaslu
4 Pemasangan
Alat Peraga
Kampanye
1. Pemasangan Alat Peraga Kampanye oleh KPU dan peserta pemilu diluar tempat dan jadwal yang sudah diatur dalam surat keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten atau Keputusan Bupati Kabupaten Pringsewu
2. Partai Politik atau gabungan Partai Politik, pasangan calon dan/atau Tim Kampanye mencetak dan memasang Alat Peraga Kampanye selain dalam ukuran, jumlah dan lokasi yang telah ditentukan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten
3. Alat peraga kampanye yang ditambahkan oleh pasangan calon tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5 Kampanye
Melalui Media
Massa dan
Media Sosial
1. Penayangan iklan kampanye yang tidak berimbang.
2. Kampanye media massa dan media online diluar jadwal yang sudah ditentukan.
3. Kampanye yang mengandung ujaran kebencian dan SARA.
6 Masa Tenang
dan
Pembersihan
Alat Peraga
1. Adanya alat peraga kampanye yang masih terpasang.
2. Adanya perbuatan menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya.
3. Kampanye pada masa tenang.
Tabel 4. 1 Fokus Pengawasan dan Kerawanan Tahapan Kampanye
c. Perencanaan Pengawasan
Bawaslu Kabupaten Pringsewu beserta jajaran di tingkat Kecamatan
hingga Desa melakukan beberapa upaya sesuai dengan amanat
Undang-Undang, PKPU, dan Perbawaslu, antara lain :
165
Laporan Akhir Pengawasan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Pringsewu
Gambar 4. 1 Perencanaan Pengawasan Tahapan Kampanye
Melalui perencanaan pengawasan tersebut, Bawaslu memfokuskan
pengawasan kedalam 7 aspek pengawasan, yaitu :
166
Laporan Akhir Pengawasan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Pringsewu
Gambar 4. 2 Fokus Pengawasan Tahapan Kampanye
167
Laporan Akhir Pengawasan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Pringsewu
2. KEGIATAN PENGAWASAN DALAM TAHAPAN DAN SUBTAHAPAN
KAMPANYE
a. Pencegahan
Secara keseluruhan, pengawasan dan pencegahan yang dilakukan
oleh Bawaslu Kabupaten Pringsewu dalam melaksanakan
pengawasan pada tahapan Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019
di Kabupaten Pringsewu menitik beratkan pada kepatuhan, tertib
administrasi, dan pelaksanaan tahapan sesuai dengan Undang –
Undang dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
Upaya pencegahan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten
Pringsewu dapat digambarkan sebagai berikut :
168
Laporan Akhir Pengawasan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Pringsewu
Gambar 4. 3 Kegiatan Pencegahan oleh Bawaslu Kabupaten Pringsewu
salah satu upaya pencegahan yang dilakukan oleh Bawaslu
Kabupaten Pringsewu adalah kegiatan sosialisasi melalui media
cetak.
Gambar 4. 4 Desain Pamflet Sosialisasi Politik Uang di Surat Kabar Online Kupas Tuntas
Gambar 4. 5 Desain Pamflet Sosialisasi Politik Uang di Surat Kabar Tribun Lampung
169
Laporan Akhir Pengawasan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Pringsewu
Selain itu Bawaslu Kabupaten Pringsewu dalam rangka pencegahan
pada tahapan Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019, adalah
dengan melakukan pencegahan kepada penyelenggara maupun
peserta pemilu guna menghindari pelanggaran dalam pelaksanaan
Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019. Berikut adalah daftar surat
pencegahan yang dikirimkan kepada semua pihak yang terkait dalam
Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Pringsewu :
NO TAHAPAN NO SURAT DAN TANGGAL SURAT TUJUAN
1
Pra
Kampanye
Pemilihan
Umum
208/K.LA-13/PM.00.02/X/2018
Oktober 2018
Bupati, Sekda,
Kepala Satuan Kerja
Perangkat Daerah,
Kepolisian Resort
Tanggamus, Kodim
Tanggamus
2
Pra
Kampanye
Pemilihan
Umum
/K.LA-13/PM.00.02/IX/2018
13 September 2018
Bupati Pringsewu
c.q Kepala Badan
Satuan Polisi
Pamong Praja
Kabupaten
Pringsewu
3
Pra
Kampanye
Pemilihan
Umum
228/K.LA/PM.04/IX/2018
18 September 2018
Pimpinan Media
Massa, Cetak, dan
Elektronik
4 Kampanye 204/K.LA-13/PM.00.02/IX/2018
24 September 2018
Bupati Pringsewu
c.q Kepala Dinas
Pendapatan Daerah
Kabupaten
Pringsewu
5 Kampanye 208/K.LA-13/PM.00.02/IX/2018
1 Oktober 2018
Bupati, Sekda,
Instansi Pendidikan,
Kepala Pekon se-
Kabupaten
Pringsewu
6 Kampanye 208/LA-13/PM.01.02/X/2018
16 Oktober 2018
Ketua Partai Politik
se- Kabupaten
Pringsewu
7 Kampanye 234/K.Bawaslu.LA.13/PM.00.01/XII/2018
5 Desember 2018
Satpol PP, Dinas
Perhubungan,
Kesbangpol, dan
KPU Kabupaten
Pringsewu
170
Laporan Akhir Pengawasan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Pringsewu
8 Kampanye
233/K.Bawaslu.LA-
13/PM.00.02/XII/2018
4 Desember 2018
Kapolres Tanggamus
9 Kampanye 237/K.Bawaslu.LA.13/PM.00.02/XII/2018
21 Desember 2018
Pimpinan Geraja
se-Kabupaten
pringsewu
10 Kampanye 067/K.Bawaslu.LA.13/PM.00.02/III/2019
1 Maret 2019
Kepala Dinas Sosial
Pemerintah
Kabupaten
Pringsewu, Kepala
Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan
Pemerintahan Desa
Kabupaten
Pringsewu
11 Kampanye 100/K.Bawaslu.LA.13/PM.00.02/III/2019
6 Maret 2019
Kepala Kepolisian
Resort Tanggamus
12 Kampanye 114/K.Bawaslu.LA.13/PM.00.02/III/2019
10 Maret 2019
Tim Kampanye
Relawan Pendukung
Jokowi (PUJO)
13 Kampanye 120/K.Bawaslu.LA.13/PM.00.02/III/2019
18 Maret 2019
Tim Kampanye/Ketua
Pelaksana
Konser Indonesia
Menang
14 Kampanye /K.Bawaslu.LA.13/PM.00.02/IV/2019
5 April 2019
Ketua Pelaksana
(Pengajian Akbar
Triwulan Muslimat)
Kecamatan
Sukoharjo
15 Kampanye /K.Bawaslu.LA.13/PM.00.02/IV/2019
10 April 2019
Ketua Partai Politik
se-Kabupaten
Pringsewu
16 Masa
Tenang
126/K.Bawaslu.LA.13/PM.00.02/IV/2019
10 April 2019
Ketua Partai Politik
se-Kabupaten
Pringsewu
Tabel 4. 2 Rekap Surat Pencegahan Tahapan Kampanye Bawaslu Kabupaten Pringsewu
b. Aktivitas Pengawasan
171
Laporan Akhir Pengawasan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Pringsewu
Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Pringsewu
beserta jajarannya di tingkat Kecamatan, kampanye pertemuan
terbatas yang dilaksanakan mulai tanggal 23 September 2018
sampai 13 April 2019. Secara garis besar, fokus pengawasan
tahapan kampanye dititik beratkan pada kepatuhan peraturan
peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan seluruh
metode kampanye, materi kampanye, dan larangan kampanye.
Tahapan Kampanye di Kabupaten Pringsewu sendiri hanya terdiri
dari : 1) Kampanye Tatap Muka, 2) Kampanye Pertemuan Terbatas,
dan 3) Kampanye dalam bentuk lain. Secara infografis, Kampanye di
Kabupaten Pringsewu dapat digambarkan sebagai berikut :
Grafik 4. 1 Jumlah Kampanye di Kabupaten Pringsewu
1) Pertemuan Terbatas
Berikut adalah hasil rekapitulasi kegiatan Kampanye metode
Pertemuan Terbatas di Kabupaten Pringsewu mencakup
kegiatan pengawasan di Kecamatan se-Kabupaten Pringsewu :
No Kecamatan Kampanye Pertemuan
Terbatas Keterangan
1 Adiluwih 2 -
2 Ambarawa 29
3 Banyumas 26
4 Gadingrejo 8
5 Pagelaran 6
6 Pagelaran
Utara -
7 Pardasuka 11
15
85
49
146
105
36
79
3721
172
Laporan Akhir Pengawasan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Pringsewu
8 Pringsewu 1
9 Sukoharjo 5
Tabel 4. 3 Rekap Kegiatan Kampanye Pertemuan Terbatas di Kabupaten Pringsewu
2) Pertemuan Tatap Muka
Berikut adalah hasil rekapitulasi kegiatan Kampanye metode
Pertemuan Tatap Muka di Kabupaten Pringsewu mencakup
kegiatan pengawasan di Kecamatan se-Kabupaten Pringsewu :
No Kecamatan Kampanye Pertemuan
Tatap Muka Keterangan
1 Adiluwih 10 -
2 Ambarawa 3
3 Banyumas 1
4 Gadingrejo 58
5 Pagelaran 15
6 Pagelaran
Utara 23
7 Pardasuka 7
8 Pringsewu 39
9 Sukoharjo 16
Tabel 4. 4 Rekap Kegiatan Kampanye Pertemuan Tatap Muka di Kabupaten Pringsewu
3) Kegiatan Lain
Berikut adalah hasil rekapitulasi kegiatan Kampanye metode
Kegiatan Lain di Kabupaten Pringsewu mencakup kegiatan
pengawasan di Kecamatan se-Kabupaten Pringsewu :
No Kecamatan Kampanye Kegiatan Lain Keterangan
1 Adiluwih - -
2 Ambarawa 10
3 Banyumas 3
4 Gadingrejo 1
5 Pagelaran 50
6 Pagelaran -
173
Laporan Akhir Pengawasan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Pringsewu
Utara
7 Pardasuka -
8 Pringsewu 4
9 Sukoharjo -
Tabel 4. 5 Rekap Kegiatan Kampanye Kegiatan Lain di Kabupaten Pringsewu
4) Pemasangan Alat Peraga Kampanye
Berdasarkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Pringsewu Nomor: 81/HK.04.01-kpt/1810/Kpu-kab/IX/2018
tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye
pada Pemilihan Umum Tahun 2019, berikut adalah hasil
rekapitulasi pemasangan Alat Peraga Kampanye di Kabupaten
Pringsewu mencakup kegiatan pengawasan di Kecamatan se-
Kabupaten Pringsewu :
Grafik 4. 2 Jumlah Kampanye di Kabupaten Pringsewu
5) Kampanye Media Massa
Bawaslu Kabupaten Pringsewu melakukan pengawasan
kampanye di media massa seusai dengan waktu yang telah
ditetapkan dan memastikan tidak ada peserta pemilu yang
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
Adiluwi
h
Ambarawa
Banyumas
Gadingre
jo
Pagelara
n
Pagelara
nUtar
a
Pardasuk
a
Pringsewu
Sukoharj
o
Jumlah APK 1297 566 814 819 811 499 979 1184 51
APK yang melanggar 992 516 99 188 486 222 548 825 18
APK yang ditertibkan 1178 0 0 0 325 499 0 1184 0Jumlah APK APK yang melanggar APK yang ditertibkan
174
Laporan Akhir Pengawasan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Pringsewu
mealukan kampanye di media massa diluar jadwal yang telah
ditetapkan.
6)
7) Media Sosial
Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Pringsewu
dalam Tahapan Kampanye di Media Sosial, Bawaslu Kabupaten
Pringsewu menemukan dugaan pelanggaran ASN yang meng-
upload gambar yang mengandung unsur Kampanye dari
Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 2
(Form-A dan bukti terlampir).
No Peristiwa Pelaku Alat Bukti Uraian Singkat
1 Keikutsertaan
ASN dalam
Kampanye
Pemilihan
Umum Tahun
2019
Sigit
Pramono,
S.Pd
Screenshoot
postingan
comment di
Bawaslu Kabupaten
Pringsewu melakukan
pengawasan kampanye
media sosial melalui
Facebook dengan akun
atas nama Sigit Pramono
yaitu meng-upload gambar
yang mengandung unsur
kampanye calon Presiden
dan Wakil Presiden no urut
2.
Tabel 4. 6 Temuan dalam Pengawasan Tahapan Kampanye Media Sosial
8) Masa Tenang
Dalam menghadapi masa tenang yang dimulai dari tanggal 14-
16 April 2019, Bawaslu Kabupaten Pringsewu beserta jajaran di
tingkat Kecamatan melakukan beberapa langkah pencegahan
dan kegiatan pengawasan, antara lain :
175
Laporan Akhir Pengawasan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Pringsewu
Gambar 4. 6 Jumlah Kampanye di Kabupaten Pringsewu
3. HASIL – HASIL PENGAWASAN TAHAPAN DAN SUBTAHAPAN
KAMPANYE
a. Temuan
Dalam melakukan Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan
Umum Tahun 2019, Bawaslu menemukan beberapa pelanggaran
yang dilakukan oleh Peserta Pemilu yang terbagi dalam beberapa
metode kampanye yang dilaksanakan di Kabupaten Pringsewu yang
secara keseluruhan dapat dilasifikasikan dalam rekap temuan dalam
masa kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagai berikut
(Form-A Terlampir) :
No Metode Kampanye Jumlah
Temuan Temuan
1 Pertemuan Terbatas - -
2 Pertemuan Tatap Muka 2 Dugaan Kepala Pekon melakukan
tindakan yang menguntungkan
Peserta Pemilu
Dugaan Pelaksana dan/atau Tim
Kampanye mengikutsertakan ASN
dalam Kampanye dan Dugaan
Netralitas ASN
3 Penyebaran Bahan
Kampanye
- -
4 Pemasangan APK - -
5 Kampanye Kegiatan Lain 2 1) Pembagian bingkisan berisikan nasi dan lauk pauk, disertai Kartu Nama atas nama Caleg Zunianto
2) pemasangan Alat Peraga Sosialisi Pemilu 2019 yang dipasang sebelum waktunya
6 Kampanye Media Massa - -
7 Kampanye Media Sosial 1 Keikutsertaan ASN dalam kampanye
Pemilu 2019
8 Masa Tenang - -
Tabel 4. 7 Rekap Temuan dalam Pengawasan Tahapan Kampanye
b. Rekomendasi
176
Laporan Akhir Pengawasan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Pringsewu
1. Temuan Nomor 001/TM/PL/Kab/08.12/08.12/I/2019 Tanggal 7
Januari 2019 dihentikan karena tidak memenuhi unsur sebagai
perbuatan Tindak Pidana Pemilihan Umum sebagaimana Pasal
523 Ayat (1) juncto Pasal 280 Ayat (1) huruf j Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2017
2. Bawaslu Kabupaten Pringsewu Meneruskan Dugaan Pelanggaran
Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dilakukan oleh
terlapor a.n Pradoto Wibowo kepada Bupati Pesawaran, kepada
Inspektorat Kabupaten Pesawaran untuk dilakukan
pembinaan/penindakan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan dan Meneruskan Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN
kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) melalui Bawaslu
Provinsi Lampung untuk dilakukan pembinaan/penindakan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.
3. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu
meneruskan dugaan pelanggaran di luar Undang-Undang Pemilu
dengan nomor surat : 230/K.LA-13/PM.05.02/XI/2018 kepada
Kepala Pekon Tambahrejo Kecamatan Gadingrejo untuk
dilakukan pembinaan/penindakan sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan yang berlaku.
4. DINAMIKA DAN PERMASALAHAN TAHAPAN DAN SUB TAHAPAN
KAMPANYE
Berdasarkan hasil pengawasan selama tahapan kampanye dan
berdasarkan hasil temuan dan laporan pelanggaran atau dugaan
pelangaaran dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, berikut ini adalah
permasalahan yang muncul pada proses pelaksanaan Pemilihan
Umum Tahun 2019.
177
Laporan Akhir Pengawasan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Pringsewu
Gambar 4. 7 Dinamika dan Permasalahan pada Tahapan Kampanye
5. EVALUASI PELAKSANAAN PENGAWASAN TAHAPAN DAN
SUBTAHAPAN KAMPANYE
Evaluasi pelaksanaan pengawasan lebih menitik-beratkan kepada
dinamika yang terjadi ketika dilaksanakan pengawasan guna
tercapainya Pemilu yang kedepan menjadi lebih baik
a. Pemerintah Daerah
Dinamika permasalahan yang terjadi dilapangan pada tahapan
kampanye adalah tidak adanya tindakan dari Pemerintah Tingkat
Kabupaten hingga Pemerintah Tingkat Kecamatan terkait masih ada
178
Laporan Akhir Pengawasan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Pringsewu
alat peraga kampanye yang terpasang tidak pada tempatnya baik
pada masa kampanye maupun pada masa tenang kampanye. Oleh
karena itu, dihimbau kepada pemerintah daerah diperlukan adanya
penegakan aturan yang konsisten dan tidak pandang bulu bagi
setiap pelanggaran sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Mengingat masih adanya temuan pelanggaran keterlibatan Aparatur
Sipil Negara dalam pelaksanaan Pemilihan Umum di Kabupaten
Pringsewu Tahun 2019, maka Pemerintah Kabupaten Pringsewu
harus memberikan sanksi yang tegas seusai dengan aturan yang
ada kepada ASN yang tidak netral agar tidak melakukan hal yang
sama lagi. Sementara itu, untuk ASN di Kabupaten Pringsewu harus
lebih memahami undang-undang ASN dan Pemilu.
b. Politik Uang
Seperti menjadi rahasia umum di masyarakat bahwa para oknum
agar mereka terpilih sebagai pejabat baik legislatif maupun eksekutif
dengan menggunakan cara yang tidak baik seperti money politic. Hal
ini yang kemudian mengakibatkan Situasi dan/atau iklim Politik di
Indonesia menjadi tidak stabil karena memang dihuni oleh oknum
pejabat yang memang tidak memahami dengan baik apa yang di
maksud dengan makna politik secara mendasar. Oleh karena itu
dibutuhkan kesadaran yang besar dari para pengguna hak pilih agar
terciptanya Pemilu yang bersih selain upaya pencegahan yang
dilakukan oleh Bawaslu. Politik uang merupakan transaksi illegal
yang melibatkan dua pihak, yakni pemberi dan penerima politik uang,
maka sanksi hukum semestinya tidak hanya berlaku bagi pemberi
politik uang, namun juga dikenakan kepada para penerima manfaat
politik uang, yakni kalangan pemilih atau warga biasa. Dengan
penegakan hukum yang kuat, warga akan berpikir ulang untuk
menerima tawaran politik uang dari kandidat atau tim suksesnya.
Selain itu, ketentuan yang mengatur sanksi politik uang juga harus
menimbulkan efek jera bagi peserta pemilihan, calon, juga tim
kampanye.
179
Laporan Akhir Pengawasan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Pringsewu
c. Peserta Pemilu
Masih maraknya Peserta Pemilu yang kurang mentaati Peraturan
yang mengatur pada tahapan Kampanye, seperti melakukan
kegiatan Kampanye tanpa surat Pemberitahuan dari Kepolisian
dengan alasan ketidak tahuan akan peraturan tersebut dan
cenderung melempar ke penyelenggara seperti Bawaslu dan KPU
yang kurang dalam memberikan sosialisasi dan penyuluhan terkait
peraturan dan larangan dalam tahapan Kampanye yang
dilaksanakan di Kabupaten Pringsewu.
E. PELAKSANAAN TAHAPAN PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN
PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA
1. PELAKSANAAN PENGAWASAN DALAM TAHAPAN DAN
SUBTAHAPAN PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN
PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA
a. Kerawanan-Kerawanan dan IKP
180
Laporan Akhir Pengawasan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Pringsewu
Gambar 5. 1
Gambar 5. 2 Peta Kerawanan di Kabupaten Pringsewu (Sumber: Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Pringsewu
b. Perencanaan Pengawasan
1) Fokus Pengawasan
Gambar 5. 3 Fokus Pengawasan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu
2) Strategi Pengawasan
Gambar 5. 4 Strategi Pengawasan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 Di Kabupaten Pringsewu
STRATEGI PENGAWASAN
Berkoordinasi Dengan Kpu Kabupaten
Pringsewu Beserta Jajarannya
Jadwal Pengadaan
Dan Pendistribusian
Perlengkapan
Penyelenggaraan
Pemilu Dan
Dukungan
Perlengkapan
Lainnya
Jenis
Perlengkapan
–
Perlengkapan
Penyelenggar
an Pemilu Dan
Dukungan
Lainnya Yang
Akan
Diadakan
Spesifikasi
Teknis
Perlengkapan
Penyelenggara
an Pemilu Dan
Dukungan
Perlengkapan
Lainnya Yang
Akan Diadakan
Mekanisme
Pengadaan Dan
Pendistribusian
Perlengkapan
Penyelenggaraan
Pemilu Dan
Dukungan
Perlengkapan
Lainnya Yang Akan
Digunakan
Peta Zona Pengadaan
Dan Pendistribusian
Perlengkapan
Penyelenggaraan Pemilu
Dan Dukungan
Perlengkapan Lainnya
Mekanisme
Pengamanan
Perlengkapan
Penyelenggaraan
Pemilu Dan
Dukungan
Perlengkapan
Lainnya, Dan
Memberikan Saran
Perbaikan Jika
Ditemukan Potensi
Permasalahan Dan
Pelanggaran
Terhadap Proses
Perencanaan
181
Laporan Akhir Pengawasan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Pringsewu
3) Kegiatan Pengawasan
Gambar 5. 5 Kegiatan Pengawasan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 Di Kabupaten Pringsewu
2. Kegiatan Pengawasan Dalam Tahapan Dan Subtahapan
Pengadaan Dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Dan
Penghitungan Suara
a. Pencegahan
Gambar 5. 6 Pencegahan Dalam Tahapan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Kabupaten Pringsewu (Dokumen Pendukung Terlampir)
Kegiatan Pengawasan
Pengawasan Pengadaan Pengawasan Pendistribusian Pengawasan Penerimaan
Logistik
Dalam melakukan
pengawasan pengadaan,tim
pengawas perlu mengawasi
terhadap kepatuhan
penyelenggara dan
perusahaan sebagaimana
peraturan KPU maupun
Standart Operational
Procedure (SOP) yang
ditetapkan oleh KPU
Pengawasan terhadap
pendistribusian logistik
dilakukan secara berjenjang
sesuai dengan jadwal
pengiriman yang dilakukan
oleh KPU hingga sampai
dengan TPS
Pengawasan Lokasi
Keamanan & Penyimpanan
Memastikan KPU
melakukan
pemeriksaan terhadap
jenis barang dan jumlah
koli yang diterima
Pengawasan terhadap
sortir setelah menerima
laporan dari pejabat
penerima barang
Pengawasan Lokasi
Keamanan dan
Penyimpanan/Gudang
Logistik Pemilu.Pengawasan
terhadap keamanan dan
penyimpanan Logistik
dengan memastikan logistik
Pemilu tersebut disimpan
dan diamankan dalam
Gudang sebelum logistik
Pemilu didistribusikan ke
PPK, PPS dan KPPS.
PENCEGAH
AN
SURAT
RAPAT
KOORDINA
SI
Surat Himbauan kepada
KPU Pringsewu Nomor
101/K.Bawaslu.LA.13/PM.0
0.02/III/2019 Perihal
Himbauan Pelipatan Surat
Suara Pemilihan Umum
Tahun 2019
182
Laporan Akhir Pengawasan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Pringsewu
b. Aktivitas Pengawasan
Dalam melaksanakan pengawasan distribusi perlengkapan
penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, Bawaslu
Kabupaten Pringsewu melaksanakan pengawasan dengan
cara melaksanakan pengawasan langsung untuk memastikan
perlengkapan penyelenggaraan Pemilu dan dukungan
perlengkapan lainnya dilaksanakan berdasarkan prinsip
sebagai berikut:
Gambar 5. 7 Aktivitas Pengawasan Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu Dan Dukungan Perlengkapan Lainnya
1) Pengawasan Distribusi Logistik Pemilu dari Distributor ke
KPU Pringsewu
183
Laporan Akhir Pengawasan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Pringsewu
Gambar 5. 8 Pengawasan Distribusi Logistik Pemilu dari Distributor ke KPU Pringsewu Pemilihan Umum Tahun 2019 Periode Oktober – November Tahun 2018 (Dokumen Pendukung Terlampir)
Gambar 5. 9 Pengawasan Distribusi Logistik Pemilu dari Distributor ke KPU Pringsewu Pemilihan Umum Tahun 2019 Periode Desember-Januari Tahun 2018/2019 (Dokumen Pendukung Terlampir)
Gambar 5. 10 Pengawasan Distribusi Logistik Pemilu dari Distributor ke KPU Pringsewu Pemilihan Umum Tahun 2019 Periode Februari Tahun 2019 (Dokumen Pendukung Terlampir)
Gambar 5. 11 Pengawasan Distribusi Logistik Pemilu dari Distributor ke
184
Laporan Akhir Pengawasan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Pringsewu
KPU Pringsewu Pemilihan Umum Tahun 2019 Periode MaretTahun 2019 (Dokumen Pendukung Terlampir)
Gambar 5. 12 Pengawasan Distribusi Logistik Pemilu dari Distributor ke KPU Pringsewu Pemilihan Umum Tahun 2019 Periode AprilTahun 2019 (Dokumen Pendukung Terlampir)
Gambar 5. 13 Pengawasan Distribusi Logistik Pemilu dari Distributor ke KPU Pringsewu Pemilihan Umum Tahun 2019 Periode AprilTahun 2019 (Dokumen Pendukung Terlampir)
185
Laporan Akhir Pengawasan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Pringsewu
2) Pengawasan Pelipatan Surat Suara Pemilu Tahun 2019
Bawaslu Kabupaten Pringsewu beserta Panwaslu
Kecamatan se-Kabupaten Pringsewu secara bergantian
sesuai dengan jadwal piket yang diberikan oleh Bawaslu
Pringsewu melakukan pengawasan di gudang logistik KPU
Pringsewu. Berikut pengawasan pelipatan surat suara yang
di lakukan Bawaslu Pringsewu dengan rincian:
Gambar 5. 14 Rekapitulasi Pelipatan Surat Suara Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Pringsewu (Dokumen Pendukung terlampi)
186
Laporan Akhir Pengawasan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Pringsewu
Gambar 5. 15 Rekapitulasi Pelipatan Surat Suara Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Pringsewu (Dokumen Pendukung Terlampir)
3) Jadwal Distribusi Logistik Pemilu 2019 Di Kabupaten
Pringsewu
Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu
melakukan pengawasan melekat bertempat di gudang
logistik KPU Pringsewu dan pengawasan melekat di gudang
logistik kecamatan oleh Panwaslu Kecamatan.
187
Laporan Akhir Pengawasan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Pringsewu
Gambar 5. 16 Alur Pendistribusian Logistik Pemilu 2019 Di Kabupaten Pringsewu
Gambar 5. 17 Pengawasan Pendistribusian Logistik Di Luar Kotak Suara Pemilihan Umum Tahun 2019 DI Kabupaten Pringsewu (Dokumen Pendukung terlampir)
188
Laporan Akhir Pengawasan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Pringsewu
Gambar 5. 18 Pengawasan Pendistribusian Logistik Dalam Kotak Suara Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Kabupaten Pringsewu (Dokumen Pendukung Terlampir)
189
Laporan Akhir Pengawasan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Pringsewu
Gambar 5. 19 Pengawasan Pendistribusian Logistik Pemilihan Umum Tahun 2019 di Tingkat PPK – PPS
Gambar 5. 20 Pengawasan Pendistribusian Logistik Pemilihan Umum Tahun 2019 di Tingkat PPS – TPS
4) Pengawasan Jumlah C6 kembali
Bawaslu Kabupaten Pringsewu melakukan pengawasan
terhadap formulir Model C6-KPU yang kembali. Setelah
dilaksanakan pengawasan, Didapat data sebagai berikut:
190
Laporan Akhir Pengawasan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Pringsewu
NO KECAMATAN Formulir C6-KPU
KEMBALI
1 Adiluwih 870
2 Ambarawa 1249
3 Banyumas 1068
4 Gadingrejo 2217
5 Pagelaran 1547
6 Pagelaran Utara 975
7 Pardasuka 1068
8 Pringsewu 2114
9 Sukoharjo 585
Jumlah 11.693
Tabel 5. 1 Rekapitulasi Jumlah Formulir C6-KPU Kembali di Kabupaten Pringsewu (Sumber: Panwaslu se-Kabupaten pringsewu)
5) Pengawasan Distribusi Pengembalian Logistik Pemilu dari
PPK Ke KPU Pringsewu
a) Pengembalian Logistik dari PPS kepada PPK
Tahapan pengembalian perlengkapan pemungutan dan
perhitungan suara dilaksanakan setelah pemungutan
dan penghitungan suara dilaksanakan pada tanggal 18
April 2019.Pengembalian perlengkapan pemungutan dan
perhitungan suara dilaksanakan pada hari itu juga yaitu
tanggal 18 April 2019, dimulai ketika penghitungan dan
perekapan surat suara selesai dilakukan. Pengawasan
pengembalian perlengkapan pemungutan suara dan
dukungan perlengkapan lainnya dalam pelaksanaan
pemungutan dan penghitungan suara, dimulai dari
pengawalan pergerakan kotak suara dari KPPS kepada
PPS yang dikawal oleh PTPS selanjutnya PPS
menyerahkan perlengkapan pemilihan dan pemungutan
suara kepada PPK ditingkat kecamatan pada hari itu
juga. Pengawasan yang dilakukan berupa pengawasan
melekat secara berjenjang yang dilakukan oleh PTPS,
PPS, dan Panwaslu Kecamatan.Pengawasan digudang
191
Laporan Akhir Pengawasan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Pringsewu
PPK dilakukan sampai dengan hari digelarnya rapat
pleno tingkat kecamatan.
b) Pengembalian Logistik PPK kepada KPU
Gambar 5. 21 Pengawasan Distribusi Pengembalian Logistik Pemilu dari PPK Ke KPU Pringsewu (Dokumen Pendukung Terlampir)
192
Laporan Akhir Pengawasan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Pringsewu
3. Hasil-Hasil Pengawasan Dalam Tahapan Dan Subtahapan
Pengadaan Dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Dan
Penghitungan Suara
a. Temuan
Pada saat melakukan pengawasan faktual terhadap
pengawasan pendistribusian logistik di Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Pringsewu, Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Pringsewu tidak mendapati dugaan pelanggaran
hanya pada saat Bawaslu Pringsewu melakukan cross check
ada beberapa kesalahan surat suara pada pelipatan Surat
Suara DPRD Kabupaten/Kota Dapil 2 & 3 Pringsewu terdapat
surat suara salah kirim dari percetakan yakni surat suara DPRD
Kabupaten Pesawaran Dapil 3 Pesawaran sebanyak 198 dan
surat suara DPRD Kabupaten Lampung Tengah Dapil 3
Lampung Tengah sebanyak 300 dan kurangnya pengetahuan
para pekerja pelipatan surat suara yang tidak sesuai dengan
Standar Operasional Prosedur (SOP).
b. Rekomendasi
Berdasarkan hasil pengawasan langsung atau faktual terdapat
kesalahan pada saat pelipatan yakni surat suara DPRD
Kabupaten Pesawaran Dapil 3 Pesawaran sebanyak 198 dan
surat suara DPRD Kabupaten Lampung Tengah Dapil 3
Lampung Tengah sebanyak 300 dan kurangnya pengetahuan
para pekerja pelipatan surat suara yang tidak sesuai dengan
Standar Operasional Prosedur (SOP). Badan anitia Pengawas
Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu memberikan instuksi
langsung kepada KPU Kabupaten Pringsewu agar mengajukan
pemisahan surat suara dan menegur para pekerja yang melipat
surat suara tidak sesuai dengan Standar Operasional Prosedur
(SOP) yang dituangkan dalam Berita Acara.
c. Tindak Lanjut Rekomendasi
193
Laporan Akhir Pengawasan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Pringsewu
Menindaklanjuti hal diatas KPU Pringsewu segera memisahkan
surat suara yang tertukar dengan kabupaten Pesawaran dan
Kabupaten Lampung Tengah dan pada hari yang sama Ketua
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu membacakan
Standar operasional Prosedur (SOP) pelipatan surat suara di
depan para pekerja pelipatan surat suara dengan
menggunakan pengeras suara sesuai dengan surat
rekomendasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten
Pringsewu.
4. Dinamika Permasalahan Dalam Tahapan Dan Subtahapan
Pengadaan Dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan
Suara
Selama proses pengawasan tahapan pendistribusian perlengkapan
penyelenggaraan pemilihan, terdapat berbagai dinamika yang terjadi
yang dimulai dari tahapan perencanaan dan tahapan pendistribusian,
diantaranya yakni:
a. Perencanaan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan
oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu yang
kurang baik. Sehingga Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten
Pringsewu kesulitan mendapatkan data informasi yang utuh
dalam hal perencanaan, apa saja yang akan dilakukan oleh
Komisi Pemilihan Umum dan bagaimana skala prioritas yang
dijalankan oleh Komisi Pemilihan Umum dalam hal pengadaan
perlengkapan penyelenggaraan pemilihan.
b. Permasalahan lain yang dihadapi dalam pelaksanaan
pengawasan tahapan pengadaan perlengkapan
penyelenggaraan pemilihan yakni kurang baiknya koordinasi
antara Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dengan
Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Pringsewu Dalam hal penghitungan dan
pengemasan (packing) perlengkapan penyelenggaraan
pemilihan, masih ada yang kurang dan salah dalam
pemenuhan kebutuhannya.
194
Laporan Akhir Pengawasan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Pringsewu
c. Masih ada kekurangan dalam pendistribusian logistik yang
dikirim oleh percetakan dikarenakan Pengadaan Barang
terpusat di Komisi pemilihan Republik Indonesia
d. Ketidak pastian jadwal pendistribusian logistik dikarenakan
Pengadaan Barang terpusat di Komisi pemilihan Republik
Indonesia.
5. EVALUASI PELAKSANAAN PENGAWASAN
Berdasarkan pengawasan pendistribusian logistik yang telah
dilaksanakan beberapa evaluasi dalam pelaksanaan pengawasan
yakni:
a. Dibutuhkan sinergitas antar lembaga pengawasan dan lembaga
penyelenggara pemilu dalam pemilihan umum sebagai upaya
untuk meningkatkan efektifitas pengawasan.
b. Urgensi penguatan kelembagaan dalam kaitan dengan
peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) di lingkungan
lembaga pengawas di semua struktur terutama pada level
Kabupaten/ Kota dan kecamatan sebagai ujung tombak
pengawasan.
c. Pada tataran teknis pengawasan perlu adanya penjabaran
terkait pelaksanaan pengawasan sehingga perlu adanya
panduan terkait tata cara pengawasan Tahapan Perencanaan,
Pengadaan, dan Pendistribusian Perlengkapan
Penyelenggaraan Pemilu untuk menjadi pedoman oleh
Pengawas Pemilu dalam melakukan tugas pengawasan.
F. PELAKSANAAN TAHAPAN DANA KAMPANYE
1. PELAKSANAAN TAHAPAN DAN SUBTAHAPAN DANA KAMPANYE
a. Kerawanan – Kerawanan
Dana kampanye adalah sejumlah biaya berupa uang, barang, dan
jasa yang digunakan peserta Pemilu untuk membiayai kegiatan
meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program
dan/atau citra diri peserta Pemilu. Kesetaraan dan keadilan Pemilu
diawali dengan transparansi dan akuntabilitas peserta pemilu dalam
mengelola Dana Kampanye.
195
Laporan Akhir Pengawasan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Pringsewu
Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) melakukan pemetaan
terhadap Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) Peserta Pemilu
dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019. Dana Kampanye
wajib diperoleh, dikelola, dan dipertanggungjawabkan berdasarkan
prinsip legal, akuntabel, dan transparan. Dana Kampanye berbentuk
uang yang bersumber dari Pasangan Calon dan/atau Partai Politik
atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon perseorangan, dan
sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain wajib dicatat
dan ditempatkan pada Rekening Khusus Dana Kampanye sebelum
digunakan untuk kegiatan Kampanye Pemilihan.
b. Perencaan Pengawasan
Bawaslu Kabupaten Pringsewu melakukan pengawasan tahapan
Dana Kampanye dengan dasar informasi dana kampanye memuat
hal – hal sebagai berikut :
No Formulir
Parpol PWP DPD
Formulir Model
1 Laporan awal Penerimaan dan
pengeluaran
LADK
1
LADK
1
LADK
1
2 Laporan penerimaan dan
pengeluaran
LADK
2
LADK
2
LADK
2
3 Daftar penerimaan sumbangan LADK
3
LADK
3
LADK
3
4 Daftar aktivitas pengeluaran LADK
4
LADK
4
LADK
4
5 Saldo LADK
5
LADK
5
LADK
5
6 Surat pernyataan tanggung jawab LADK
6
LADK
6
LADK
6
7 Pencatatatan penerimaan dan
pengeluaran calon DPR/DPRD
LADK
7
LADK
7
LADK
7
196
Laporan Akhir Pengawasan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Pringsewu
Tabel 6. 1 Penjabaran Informasi Lampiran LADK
No Formulir Parpol PWP DPD
Formulir Model
1 Laporan awal Penerimaan dan
pengeluaran - - -
2 Laporan penerimaan dan
pengeluaran
LPSDK
1
LPSDK
1
LPSDK
1
3 Daftar penerimaan
sumbangan
LPSDK
2
LPSDK
2
LPSDK
2
4 Daftar aktivitas pengeluaran - - -
5 Saldo - - -
6 Surat pernyataan tanggung
jawab
LPSDK
3
LPSDK
3
LPSDK
3
7
Pencatatatan penerimaan dan
pengeluaran calon
DPR/DPRD
LPSDK
4 - -
Tabel 6. 2 Penjabaran Informasi Lampiran LPSDK
No Formulir Parpol PWP DPD
Formulir Model
1 Laporan awal Penerimaan dan
pengeluaran
LPPDK
2
LPPDK
2
LPPDK
2
2 Laporan penerimaan dan
pengeluaran
LPPDK
3
LPPDK
3
LPPDK
3
3 Daftar penerimaan
sumbangan
LPPDK
4
LPPDK
4
LPPDK
4
4 Daftar aktivitas pengeluaran LPPDK
5
LPPDK
5
LPPDK
5
5 Saldo LPPDK
6
LPPDK
6
LPPDK
6
6 Surat pernyataan tanggung
jawab - - -
7
Pencatatatan penerimaan dan
pengeluaran calon
DPR/DPRD
LPPDK
7 - -
Tabel 6. 3 Penjabaran Informasi Lampiran LPPDK
197
Laporan Akhir Pengawasan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Pringsewu
2. KEGIATAN PENGAWASAN TAHAPAN DAN SUBTAHAPAN DANA
KAMPANYE
a. Pencegahan
Bawaslu Kabupaten Pringsewu melakukan pengawasan terhadap
kepatuhan Peserta Pemilu dan KPU dalam melaksanakan peraturan
yang meliputi : a) sumber dana kampanye, b) besaran sumbangan
dana kampanye c) penggunaan dana kampanye dan, d) kebenaran
laporan dana kampanye.
Salah satu upaya pencegahan yang dilakukan oleh Badan
Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu terkait Dana
Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019 adalah dengan
mengirimkan surat himbauan kepada peserta pemilu.
Bawaslu Kabupaten Pringsewu juga melakukan sosialisasi kepada
Peserta Pemilu pada Pemilihan Umum Tahun 2019 pada tanggal 19
Oktober 2018 bertempat di kantor secretariat Bawaslu Kabupaten
Pringsewu. Kegiatan tersebut dihadiri oleh 14 Ketua Partai Politik
Peserta Pemilu pada Pemilihan Umum Tahun 2019.
b. Aktifitas Pengawasan
Dalam melakukan pengawasan tahapan Dana Kampanye Pemilihan
Umum Tahun 2019, Bawaslu Kabupaten Pringsewu melaksanakan
kegiatan pengawasan
1. Pengawasan LADK (Laporan Awal Dana Kampanye)
Bawaslu Kabupaten Pringsewu melakukan pengawasan terkait
dengan bagaimana sumber-sumber dana kampanye tersebut
dilaporkan. Terhadap Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)
dilakukan dengan memastikan laporan ini ditulis sesuai dengan
format yang telah ditetapkan. Fokus Pengawasan Bawaslu
Kabupaten Pringsewu dalam penyampaian LADK Peserta Pemilu
Tahun 2019 kepada KPU Kabupaten Pringsewu secara ringkas
dijelaskan dalam chart berikut, dengan dokumen hasil
pengawasan terlampir :
198
Laporan Akhir Pengawasan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Pringsewu
Gambar 6. 1 Hasil Pengawasan LADK oleh Bawaslu Kabupaten Pringsewu
No PARTAI WAKTU TANGGAL KETERANGAN
1 PPP 12.58 WIB 27 Sep
2018
Lengkap
2 PBB 14.55 WIB 24 Sep
2018
Lengkap
3 NASDEM 15.35 WIB 24 Sep
2018
Lengkap
4 PERINDO 09.51 WIB 27 Sep
2018
Lengkap
5 DEMOKRAT 10.37 WIB 27 Sep
2018
Lengkap
6 PKPI 14.24 WIB 27 Sep
2018
Lengkap
7 HANURA 11.20 WIB 27 Sep
2018
Lengkap
8 GOLKAR 14.04 WIB 27 Sep
2018
Lengkap
9 PDIP 14.08 WIB 27 Sep
2018
Lengkap
10 PSI 14.10 WIB 27 Sep
2018
Lengkap
199
Laporan Akhir Pengawasan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Pringsewu
11 GERINDRA 15.30 WIB 27 Sep
2018
Lengkap
12 GARUDA 15.40 WIB 27 Sep
2018
Lengkap
13 BERKARYA 15.50 WIB 27 Sep
2018
Lengkap
14 PAN 17.10 WIB 27 Sep
2018
Lengkap
Tabel 6. 4 Pengawasan Perbaikan LADK berdasarkan daftar hadir
2. Pengawasan LPSDK (Laporan Penerimaan Sumbangan
Dana Kampanye)
Gambar 6. 2 Hasil Pengawasan LPSDK oleh Bawaslu Kabupaten Pringsewu
200
Laporan Akhir Pengawasan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Pringsewu
1. Pengawasan LPPDK (Laporan Penerimaan dan Pengeluaran
Dana Kampanye)
Gambar 6. 3 Hasil Pengawasan LPSDK oleh Bawaslu Kabupaten Pringsewu
3. HASIL – HASIL PENGAWASAN TAHAPAN DAN SUB TAHAPAN
DANA KAMPANYE
a. Temuan
Berdasarkan hasil pengamatan dan analisa yang dilakukan oleh
Bawaslu Kabupaten Pringsewu pada dokumen Dana Kampanye
yang diserahkan oleh peserta pemilu kepada KPU Kabupaten
Pringsewu, ditemukan beberapa hal sebagai berikut :
a) Adanya ketidaksesuaian antara Tanda Terima Berita Acara
Hasil Penerimaan yang didapat oleh Bawaslu Kabupaten
201
Laporan Akhir Pengawasan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Pringsewu
Pringsewu dengan dokumen yang diterima oleh Bawaslu
Kabupaten Pringsewu (data terlampir);
b) Adanya ketidaksesuaian bukti penerimaan, LPSDK 4 dengan
LPSDK 2 baik dari sisi nominal jumlah maupun pengisian
pada kolom uang, barang dan jasa (analisis terlampir);
c) Pada bukti penerimaan sebagaimana yang terlampir dalam
LPSDK 4, nama yang menyerahkan dengan nama yang
menerima sama;
d) Pada LPSDK-1 milik Partai PDIP, sumbangan dari Caleg
dikategorikan ke sumbangan perseorangan, yang
seharusnya masuk ke sumbangan Peserta Pemilu.
e) Pada LPSDK-4 milik Partai Perindo ada 1 caleg yang tidak
menyerahkan LPSDK-4 atas nama Firdaus, SE, sedangkan
di LADK-2 tercantum nominal sumbangan. Jumlah Caleg
dari Partai Perindo yang menyerahkan laporan LPSDK-4
pada Pengumuman KPU Nomor : 03/PL.01.6-PU/1810/KPU-
Kab/I/2019 berjumlah 11 Caleg, sedangkan di berkas yang
diperoleh Bawaslu Kabupaten Pringsewu berjumlah 10.
f) Terdapat Partai Politik (PPP) yang hanya menyampaikan
Laporan LPSDK-4 saja, dari 36 Caleg hanya 10 yang
melaporkan, dengan alasan operator lama mengundurkan
diri (Surat Pernyataan Terlampir);
b. Rekomendasi
a) Bawaslu Kabupaten Pringsewu melakukan konfirmasi
terlebih dahulu kepada KPU Kabupaten Pringsewu untuk
memastikan kebenaran dokumen yang disampaikan oleh
Peserta Pemilu 2019 di Kabupaten Pringsewu. Termasuk
juga terhadap Sistem Dana Kampanye (Sidakam) yang
dimiliki oleh KPU;
b) Mengundang Ketua Partai Politik Peserta Pemilu untuk
dimintai keterangan terkait laporan Dana Kampanye yang
tidak sesuai, kurang, maupun yang tidak ada;
202
Laporan Akhir Pengawasan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Pringsewu
4. Dinamika Dan Permasalahan Tahapan Dan Sub Tahapan Dana
Kampanye
Dalam upaya meminimalisir tindak pelanggaran dana kampanye, maka
khusus untuk segala bentuk aktivitas kampanye harus bersumber dari
rekening dana kampanye yang telah ditetapkan. Berkaitan dengan
evaluasi terhadap pengawasan Dana Kampanye, maka ada beberapa
ketentuan yang dapat dipertimbangkan sebagai input perbaikan.
Perlu ditelusuri lebih luas pada aktor-aktor yang terlibat dalam
peredaran politik uang dalam Pemilihan Umum. Berdasarkan
pengalaman, aktor pelaku politik uang tidak selalu berkaitan secara
langsung ataupun tidak langsung dengan para Peserta Pemilu yang
sedang berkompetisi. Keterlibatan pelaku politik uang pun belum tentu
mencerminkan keterkaitan kepentingan politik, namun lebih kepada
kepentingan ekonomi semata. Dalam kaitan dengan itulah maka
keberadaan “Bandar Judi” perlu mendapat perhatian khusus dalam
pengawasan. Tentu dengan berkoordinasi Bersama pihak kepolisian
dan keamanan setempat.
Modus dan bentuk praktek politik uang. Belajar dari pengalaman dari
Pemilu dan Pilkada pada periode sebelumnya, politik uang tidak selalu
berbentuk cash, namun juga dapat berbentuk barang. Materinya
bervariasi untuk setiap daerah sesuai dengan anggapan kebutuhan
masyarakat lokal. Bisa berbentuk bahan-bahan bangunan, seperti
pasir, batu bata, semen, atau pembangunan infrastruktur lainnya. Dapat
pula berupa alat-alat dapur, peralatan olahraga, atau peralatan aktivitas
keagamaan. Melacak uang politik melalui dana kampanye. Rumusan
tentang kampanye, durasi kampanye serta bentuk atau model
kampanye, biasanya akan berpengaruh juga terhadap besaran dana
kampanye yang dibutuhkan. Dalam hal validitas dana kampanye, dapat
ditelisik melalui audit dana kampanye.
Tidak adanya kewenangan dari Bawaslu Kabupaten untuk mengaudit
secara langsung perihal penggunaan Dana Kampanye oleh Peserta
Pemilu. Hal ini didasrkan masih banyak ketidaksinkronan antara jumlah
APK yang ditemukan dengan biaya pembuatan APK yang dilaporkan.
203
Laporan Akhir Pengawasan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Pringsewu
Bawaslu Kabupaten tidak memiliki kewenangan untuk memberikan
masukan atau berkoordinasi dengan Kantor Akuntan Publik (KAP).
5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Dan Sub Tahapan
Dana Kampanye
Peraturan dana kampanye harus mencantumkan secara tegas prinsip -
prinsip pengelolaan dana kampanye: kebebasan, kesetaraan,
transparansi dan akutabilitas. Perlunya prinsip tersebut ditekanakan
dalam peraturan tidak lain agar semua pihak sadar bahwa tanpa prinsip
tersebut pengaturan dana kampanye hanya basa-basi saja. Penegasan
prinsip tersebut di awal pengaturan juga untuk menjaga agar ketentuan-
ketentuan berikutnya tetap dalam koridor mengimplementasi prinsip
tersebut.
Peraturan dana kampanye hendaknya tidak hanya melakukan
pembatasan biaya kampanye, tetapi pembatasan dana kampanye. Itu
berarti pembatasan dana kampanye meliputi pembatasan pengeluaran
atau belanja dan pembatasan pemasukan atau pendapatan. Hal ini
bukan semata-mata karena naskah undang-undang meminta KPU
melakukan “pembatasan dana kampanye” (bukan sekadar
“pembatasan belanja kampanye”), tetapi yang tidak kalah penting agar
peraturan ini juga berfungsi mencegah pasangan calon dan partai
politik mengumpulkan dana kampanye sebanyak-banyaknya. Kepastian
semua transaksi penerimaan maupun pengeluaran harus melalui
rekening, para penyumbang harus memenuhi syarat tertetu dengan
cara mengisi formulir, serta menyatakan bahwa dana yang
disumbangkannya benar-benar dana legal. Pasangan calon tidak hanya
membuat laporan awal dan laporan akhir, tetapi juga laporan berkala.
Selanjtunya laporan dana kampanye harus dipublikasikan secara luas
melalui web site Lembaga penyelenggara pemilu.
Tidak adanya kewenangan dari Bawaslu Kabupaten untuk mengaudit
secara langsung perihal penggunaan Dana Kampanye oleh Peserta
Pemilu. Hal ini didasrkan masih banyak ketidaksinkronan antara jumlah
APK yang ditemukan dengan biaya pembuatan APK yang dilaporkan.
204
Laporan Akhir Pengawasan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Pringsewu
Bawaslu Kabupaten tidak memiliki kewenangan untuk memberikan
masukan atau berkoordinasi dengan Kantor Akuntan Publik (KAP).
G. PELAKSANAAN PENGAWASAN PEMUNGUTAN, PENGHITUNGAN
DAN REKAPITULASI SUARA
1. Pelaksanaan Pengawasan
a. Pemetaan TPS Rawan
Kerawanan di TPS adalah “Setiap peristiwa yang
menggangu pelaksanaan pemungutan dan penghitungan
suara yang berdampak pada hilangnya hak pilih, mempengaruhi
pilihan pemilih dan mempengaruhi hasil pilihan”. Pemetaan
kerawanan ini bertujuan untuk a) Langkah pencegahan untuk
mengantisipasi terjadinya potensi pelanggaran dihari pemungutan
dan penghitungan suara. b) menyediakan data analisis berbasis
TPS untuk menyusun strategi pencegahan dugaan pelanggaran
pemilihan di tahapan pemungutan dan penghitungan suara. c)
Mengukur tingkat pengetahuan dan kesiapan pengawas TPS
dalam melaksanakan pengawasan pemungutan dan perhitungan
suara.
Berdasarkan definisi dan tujuan tersebut, konsep operasionalisasi
kerawanan TPS dirumuskan dalam empat (4) variabel dan sepuluh
(10) indikator yang masing-masing memiliki kontribusi terhadap
tingkat kerawanan di TPS menjelang hari pemungutan dan
penghitungan suara.
Bawaslu Pringsewu,Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Desa dibantu
oleh PTPS melakukan rekapitulasi melalui formulir online yang
sudah disediakan oleh Bawaslu RI. Berikut adalah Potensi Tempat
Pemungutan Suara (TPS) rawan tingkat Kabupaten Pringsewu
pada Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan rincian sebagai
berikut:
205
Laporan Akhir Pengawasan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Pringsewu
POTENSI TPS RAWAN TINGKAT KABUPATEN PRINGSEWU PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
NO
KECAMATAN
JUMLAH TPS
JUMLAH
PEMILIH
VARIABEL
KET
Penggunaan Hak Pilih/Hilangnya Hak Pilih Kampanye Netralitas
Pemungutan Suara
1.Terdapat Pemilih DPTb dalam TPS
2.Terdapat Pemilih DPK dalam TPS
3.TPS Dekat Rumah Sakit
4.TPS dekat Perguruan Tinggi
5.TPS dekat Lembaga Pendidikan (Pesantren/Asrama)
6.Terdapat Praktik Pemberian uang atau barang pada masa kampanye di TPS
7. Terdapat praktik menghina/menghasut di antara pemilih terkait isu agama, suku, ras, dan golongan di sekitar TPS
8. Petugas KPPS berkampanye untuk peserta Pemilu
9. TPS berada di dekat posko/ rumah tim kampanye peserta Pemilu
10.
Terdapat
logistik/p
erlengkap
an
pemungu
tan suara
mengala
mi
kerusaka
n untuk di
TPS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 Adiluwih 109 27.047 32 11 3 0 21 30 3 0 14 0 114
2 Banyumas
78 3.066 9 4 0 0 48 0 0 0 10 0 71
3 Gadingrejo
296 - 81 45 1 1 1 0 0 0 1 0 130
206
Laporan Akhir Pengawasan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Pringsewu
4 Sukoharjo 161 36.070 39 14 5 0 2 22 0 0 6 1 89
5 Pardasuka
129 26.364 35 3 0 0 6 0 0 0 1 0 45
6 Pringsewu
312 56.777 38 64 8 5 14 6 0 1 35 6 177
7 Pagelaran Utara
57 11.247 7 14 1 0 15 7 0 0 15 0 59
8 Pagelaran 145 - 39 34 0 0 5 4 0 0 3 0 85
9 Ambarawa
129 - 69 80 0 2 8 65 18 2 10 0 254
Jumlah 1.416 160.571
349 269 18 8 120 134 21 3 95 7 1.024
Tabel 7. 1 Potensi Tps Rawan Tingkat Kabupaten Pringsewu Pada Pemilihan Umum Tahun 2019
207
Laporan Akhir Pengawasan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Pringsewu
b. Perencanaan Pengawasan
Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu menyusun strategi
pengawasan yaitu :
Gambar 7. 1 Perencanaan Pengawasan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara (Dokumen Pendukung Terlampir)
2. KEGIATAN PENGAWASAN
a. Pencegahan
Berikut upaya pencegahan yang dilakukan Bawaslu Pringsewu dengan
rincian sebagai berikut:
Gambar 7. 2 Pencegahan Dalam Tahapan Pemungutan,Penghitungan Dan Rekapitulasi Suara Pemilu Tahun 2019 Di Kabupaten Pringsewu (Dokumen Pendukung Terlampir)
b. Aktivitas Pengawasan
1) Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara
Dalam proses pengawasan pemungutan suara, Bawaslu Provinsi Lampung melalui
Bawaslu Kabupaten Pringsewu memberikan kebijakan berupa quick count (hitung
cepat) melalui sms center untuk
208
Laporan Akhir Pengawasan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Pringsewu
pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Selain itu juga, melakukan
pengawasan secara melekat proses pemungutan suara ditingkat TPS
oleh pengawas TPS.
Diagram 7. 1 Diagram Rekapitulasi Data Hasil Penghitungan Cepat Perolehan Pemilihan Suara Presiden Dan Wakil Presiden
Bawaslu Kabupaten Pringsewu menemukan beberapa catatan untuk
menjadi rekomendasi perbaikan untuk Pemilihan Umum berikutnya.
Berikut adalah rekapitulasi kesalahan-kesalahan yang ditemukan oleh
petugas pengawas selama proses pemungutan dan penghitungan surat
suara.
NO KECAMATAN PEKON/
KELURAHAN
TPS KEJADIAN KHUSUS
1 Adiluwih Bandung
Baru Barat
04 Terdapat saksi Partai
politik yang
menggunakan atribut
parpol ketika akan
memasuki lokasi
TPS,Saksi dari parpol
PKS. Setelah mendapat
penjelasan dari PTPS,
saksi tersebut pulang.
Dan kembali ke TPS
dengan tidak
menggunakan atribut
parpol
2 Ambarawa Tanjung
Anom
07 Jumlah DPT sebanyak
215 sedangkan jumlah
Surat Suara dalam
kotak 200 kurang 15
- Ada pemilih DPK ber
KTP asal Jakarta mau
209
Laporan Akhir Pengawasan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Pringsewu
nyoblos di TPS Tanjung
Anom, ketika di beri
penjelasan tidak bisa
menyoblos, yang
bersangkutan marah
dan akan laporkan ke
MK
3 Banyumas Sri Rahayu 04 Ada surat suara DPR RI
dan DPRD masuk
dalam 1 kotak DPD
4 Gadingrejo Yogyakarta 08 Surat suara dapil
Pringsewu 3 tertukat
dengan dapil
Pesawaran 3. pekon
Yogyakarta kecamatan
gadingrejo
09
10
Wonosari 08 Surat suara DPD RI
kurang dengan rincian
kurang sebanyak 26
Bulurejo 02 Gembok tidak bisa
dibuka
Tulung Agung 05 Penghitungan surat
suara dimulai dengan
kotak DPRD Kab. Ke
Presiden
17
Panjerejo - Jumlah surat suara di
kotak suara PPWP
Tidak sama dengan
jumlah C7 PPWP
(dalam kotak = 164 dan
C7 = 163
5 Pagelaran Panutan 03 Gembok tidak bisa di
buka. Mengingat waktu
dan juga pemilih sudah
berdatangan ,maka di
lakukan pembukaan
paksa
08
06 Ada penambahan 2 bilik
Gumukmas - Ada penambahan bilik
di 3 TPS. Karena ada
pemilih yg mmbutuhkan
bnyak menit untuk
mencoblos. Panwaslu
Desa sudah
berkoordinasi dengan
PPS agar membuat
berita acara. Dan PPS
sudah menindaklanjuti.
210
Laporan Akhir Pengawasan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Pringsewu
Sukaratu 02 Gembok tidak bisa
dibuka,PPS sudah
berkoordinasi dengan
PPK,jadi dibuka dengan
gunting pada pengikat
gembok
Padang Rejo 02 Penambahan bilik di
TPS 2 & 3 masing-
masing 1 03
Patoman 09 2 org pemilih salah tps,
susu sdh masuk kotak
Pasir Ukir 04 KPPS memberikan susu
PWP 2x kpd 1 org
pemilih
Sukaratu 01 KPPS mempersilahkan
pemilih ber KTP
Kec.Sukoharjo untuk
mencoblos, Surat Suara
PPWP sudah masuk.
Sisanya dihentikan.
Kronologi : Jadi org yg
ber KTP Kec.Sukoharjo
(Waringinsari), akan
memilih menggunakan
KTP-el, kmudian KPPS
berkordinsi dengan PPS
katanya itu boleh dan
hanya dapat 4 Surat
Suara. Akhir
disampaikan oleh ketua
KPPS di berikan surat
suara setelah
menyampaikn hal
tersebut ke Saksi dan
PTPS. Akan tetapi
PTPS kemudian
berkoordinasi dengan
Panwaslu desa. Yg
kmudian berkordinasi
dg
Panwascam.Kmudian
PTPS dan PPL meminta
untuk menghentikan
proses pemungutan
akan tetapi Surat Suara
untuk presiden sudah
terlanjur masuk.
Sedangkan Surat Suara
DPR RI, DPD dan
DPRD Prov blm masuk
kotak. Untuk proses ini
tetap akan dilakukan
211
Laporan Akhir Pengawasan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Pringsewu
proses adminstrasi di
PP. Sedangkan untuk
penghitungan Surat
Suara tetap sesuai apa
adanya untuk presiden.
Untuk tindaklanjut hal
tersebut maka
Panwascam akan
melakukan kajian
hingga untuk
meneruskan
rekomendasi ke ppk
6 Pagelaran
Utara
Margosari 09 salah memasukan Surat
Suara DPRD kab./kota
dimasukan ke Kotak
DPR RI. Pemungutan
suara tetap berjalan.
Giri Tunggal 06 Surat suara PPWP, di
amplop tertera 162,
setelah d hitung jumlah
ny 152.
7 Pardasuka Pujodadi 07 jumlah surat suara DPD
RI tertulis di amplop
berjumlah 166 namun
didalam isi hanya 116
jdi kekurangan surat
suara 50 lembar
8 Pringsewu Pringsewu
Barat
04 Salah memasukan surat
suara
16 Surat Suara Presiden :
jumlab DPT : 248, yang
ada 203 (Kurang 45)
17 Surat suara PPWP
kurang 100
26 Surat Suara DPD RI
kurang 23
34 - Surat Suara DPR RI
kurang 15
- Surat Suara DPD RI
kurang 20
Podosari 11 kekurangan surat suara
PPWP sebanyak 25
12 Surat suara DPRD
provinsi kurang 5
Pringsewu
Utara
02 Kotak Suara DPD RI
Rusak
212
Laporan Akhir Pengawasan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Pringsewu
Podomoro 02 Kekurangan 1 surat
suara DPD RI
9 Sukoharjo Panggungrejo 01 Surat Suara DPRD
Provinsi kurang 80,dan
semua segel diTPS
tidak bisa di Lepas
Tabel 7. 2 Tabel Kejadian Khusus
Gambar 7. 3 Rekapitulasi Kesalahan Pada Saat Pemungutan & Penghitungan Suara Pemilu 2019 (Rincian & Dokumen Pendukung Terlampir)
Sebelum Rekapitulasi di tingkat kecamatan Bawaslu kabupaten
Pringsewu bersama Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Pringsewu
melakukan input data Salinan C-1 sebagai data pembanding yang akan
digunakan dalam rekapitulasi di tingkat kecamatan dan Kabupaten
sekaligus sebagai laporan hasil pengawasan oleh Pengawas Tempat
Pemungutan Suara (PTPS).Proses input menggunakan aplikasi Microsoft
Excel dilakukan oleh staf Bawaslu Pringsewu bersama Staf Panwaslu
Kecamatan se-Kabupaten Pringsewu.Proses penginputan dilakukan di
sekretariat Bawaslu Pringsewu selama 3 hari dimulai dari tanggal 18
April 2019 s.d 21 April 2019.
2) Pengawasan Rekapitulasi Suara
Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu melakukan
pengawasan rekapitulasi hasil suara oleh Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Pringsewu. Berikut hasil pengawasan Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Suara di tingkat Kabupaten Pringsewu :
213
Laporan Akhir Pengawasan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Pringsewu
Gambar 7. 4 Rekomendasi Bawaslu Pringsewu Pada Saat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2019 (Dokumen Pendukung Terlampir)
3) Pengawasan Penetapan Perolehan Kursi dan Calon Terpilih
Bawaslu Kabupaten Pringsewu melakukan pengawasan secara langsung
terkait Penetapan Perolehan Kursi Dan Calon Terpilih Anggota DPRD
Kabupaten Pringsewu Pada Pemilihan Umum Tahun 2019. Dalam
pengawasan tersebut tidak ditemukan perbedaan antara hasil
penghitungan dan rekapitulasi suara dengan penetapan, sehingga tidak
ditemukan adanya dugaan pelanggaran.
214
Laporan Akhir Pengawasan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Pringsewu
3. Hasil-Hasil Pengawasan
a. Temuan
Pada Saat Pengawasan langsung Proses Pemungutan dan Perhitungan
suara Pemilu Tahun 2019 dengan rincian sebagai berikut:
1. 2 TPS Kecamatan Pagelaran ditemukan Pemilih yang memilih di TPS
yang bukan seharusnya, dan diperbolehkan oleh petugas KPPS untuk
menggunakan hak pilih di Tempat Pemungutan Suara (TPS) Nomor 4
Pekon Sukaratu dan TPS nomor 9 pekon Patoman Kecamatan
Pagelaran. yang selanjutnya diproses dalam penanganan pelanggaran
admisnitrasi di Bawaslu Kabupaten Pringsewu,
2. Pada saat pleno ditingkat kecamatan, terdapat beberapa kecamatan yang
harus menghitung ulang dan membuka kotak suara. Hal tersebut
dilakukan atas rekomendasi Panwaslu Kecamatan karena adanya
ketidaksesuaian data hasil rekapitulasi yang dilakukan oleh Bawaslu
Kabupaten Pringsewu dengan yang dilakukan oleh PPK.
3. Pada saat pleno tingkat Kabupaten ditemukan adanya ketidaksesuaian
data C1 salinan yang diterima oleh saksi maupun pengawas dengan data
Bawaslu Kabupaten Pringsewu dan juga terdapat selisih jumlah maupun
kesalahan penulisan dalam salinan C1. Kesalahan kesalahan pada saat
rekapitulasi yang dilakukan oleh PPK langsung ditindaklanjuti pada saaat
pleno terbuka rekapitulasi suara tingkat kabupaten.
4. Dinamika Dan Permasalahan
a. Tahapan pemungutan dan penghitungan telah berjalan sesuai ketentuan
perundang-undangan yang berlaku. Meskipun masih ada masalah-masalah
terkait tata cara dan prosedur yang belum sepenuhya dijalankan serta
masalah administratif lainnya yang muncul menyertai pelaksanaanya.
Masalah-masalah ini sepanjang terjangkau oleh Bawaslu Kabupaten
Pringsewu di daerah telah direkomendasikan untuk dilakukan perbaikan.
b. Masalah-masalah yang muncul selama proses tahapan pemungutan dan
penghitungan suara tersebut, lebih disebabkan oleh petugas KPPS yang
sumber dayanya tidak memadai.
c. Rekapitulasi suara di PPK, maupun Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Pringsewu berjalan relatif baik, sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU
serta masih terjaga dalam koridor ketentuan perundang-undangan yang
berlaku. Bawaslu Kabupaten Pringsewu telah secara proaktif melakukan
pencegahan dan pengawasan dengan senantiasa menyampaikan saran
215
Laporan Akhir Pengawasan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Pringsewu
perbaikan dan rekomendasinya kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Pringsewu dan jajaranya untuk ditindaklanjuti.
d. Aplikasi SIWASLU yang sering mengalami masalah dan kendala saat
digunakan serta pengoprasian yang sulit membuat aktivitas pengawasan
terganggu.
e. Permasalahan-permasalahan atau kejadian yang muncul selama rekapitulasi,
seperti adanya data yang tidak sama diantara dokumen formulir rekapitulasi di
tiap tingkatan, angka yang selisih atau berbeda pada data pemilih, pada data
pengguna hak pilih, pada data surat suara baik yang diterima maupun yang
digunakan lebih disebabkan adanya kesalahan petugas dalam menginput
data, dan tidak menunjukkan adanya kesengajangan dalam penulisannya.
Sepanjang terjadi permasalahan data seperti ini, Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Pringsewu dan jajarannya telah melakukan perbaikan atau koreksi
setelah dilakuakn persandingan dokumen dan rekomendasi dari Pengawas
Pemilu.
f. Peran Pengawas dan jajarannya dalam melakukan pengawasan dan
pencegahan terjadinya pelanggaran dalam proses pelaksanaan tahapan
rekapitulasi suara dan penetapan hasil Pemilu ini, benar-benar dapat
ditunjukkan dalam banyaknya tindakan koreksi atau perbaikan yang dilakukan
oleh PPK dan jajarannya. Saran perbaikan terhadap kesalahan tata cara dan
prosedur rekapitulasi serta dalam pengimputan data rekapitulasi ini dan
kemudian rekomendasi-rekomendasi yang disampaikan oleh Bawaslu dan
jajaranya dirasa cukup efektif dalam menjaga integritas proses dan hasil
Pemilu ini.
5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan
Untuk kepentingan perbaikan pelaksanaan kedepan, berdasarkan
permasalahan dan kesimpulan sebagaimana terurai di atas, berikut catatan
rekomendasi yang kiranya untuk dilaksanakan:
a. Terkait dengan regulasi:
1) Agar ada perubahan regulasi, dengan memasukkan seluruh peraturan
teknis tahapan pemungutan dan penghitungan suara, terutama mengenai
peraturan pemilih yang menggunakan E-KTP dan pemilih pindah TPS
pada saat hari pemungutan suara.
2) Agar ada peraturan yang memudahkan petugas dalam
mengdministrasikan proses dan hasil penghitungan suara di TPS.
b. Terkait dengan petugas KPPS
216
Laporan Akhir Pengawasan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Pringsewu
1) Agar melakukan pembinaan serta Pendidikan dengan lebih baik lagi
terkait proses Pemungutan dan Penghitungan suara agar SDM KPPS
dapat melaksanakan tugas dengan sebaik mungkin.
c. Terhadap kesalahan-kesalahan yang masih muncul dalam proses rekapitulasi
ini, mungkin memang disebabkan karena kekurangcermatan oleh petugas
KPU dan jajarannya dalam menulis atau menginput data, sehingga
membutuhkan peningkatan SDM dan derajat profesionalitas petugas KPU
dan jajarannya.
d. Masalah pemilih yang tidak tercatat dalam DPT dan DPTb, yakni pemilih yang
menggunakan KTP yang akhirnya masuk tercatat ke dalam DPK, kedepan
harus diakomodir secara memadai pengaturannya dalam regulasi Pemilu
selanjutnya
e. Kepada PPK, Bawaslu merekomendasi dalam rangka meminimalisir
persoalan yang muncul pada saat rekapitulasi di tingkat nasional, agar setiap
masalah yang terjadi dan menjadi catatan keberatan diselesaikan di tahapan
rekapitulasi jenjang di bawahnya.
f. Panwaslu Kecamatan juga perlu meningkatkan lagi efektifitas
pengawasannya dengan mengintensifkan kegiatan pencermatan lebih awal
terhadap data dan dokumen yang dimiliknya, serta mengidentifikasi masalah-
masalah yang kemungkinan muncul dan menjadi keberatan para saksi
psangan calon dengan mengorganisir laporan hasil pengawasan yang
dilakukan oleh Pengawas Pemilu di jajarannya.
E. Supervisi Pengawasan Bawaslu Kabupaten Pringsewu
Pencegahan pelanggaran dalam tahapan pendaftaran, Verifikasi, dan penetapan
Partai Politik calon Peserta Pemilu dilakukan dengan cara:
i. Melakukan sosialisasi bagi masyarakat yang menitikberatkan pada
pemahaman dan pelibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pengawasan;
ii. Melakukan sosialisasi dengan penyelenggara pemilu dan pemangku
kepentingan mengenai peraturan perundang-undangan pemilu, termasuk pola
pengawasan;
iii. Melakukan sosialisasi kepada partai politik calon peserta pemilu mengenai
aturan dan sanksi terhadap pelanggaran dalam pelaksanaan pendaftaran dan
verifikasi partai politik calon peserta pemilu;
iv. Melibatkan semua pihak untuk berperan aktif mengawasi penyelenggaraan
pengawasan;
v. Melakukan koordinasi dengan menyampaikan peringatan dini identifikasi dan
peta potensi kerawanan pelanggaran pemilu kepada kpu dan jajarannya serta
pemangku kepentingan;
217
Laporan Akhir Pengawasan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Pringsewu
vi. Melakukan publikasi melalui media massa terkait indikasi pelanggaran dalam
pelaksanaan pendaftaran dan verifikasi partai politik calon peserta pemilu;
vii. Melakukan sosialisasi langkah penindakan yang akan dilakukan oleh pengawas
pemilu kepada semua pihak yang terindikasi melakukan pelanggaran dalam
pelaksanaan pendaftaran dan verifikasi partai politik calon peserta pemilu;
viii. Menyampaikan saran perbaikan kepada kpu dan jajarannya apabila terdapat
kekeliruan atau kelalaian; dan
ix. Melakukan kegiatan lain sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Pengawasan pendaftaran partai politik merujuk pada Peraturan Badan Pengawas
Pemilihan Umeum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengawasan Atas Pendaftaran
Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum, Penetapan Partai Politik Peserta
Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
Pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten
Pringsewu yaitu melakukan pengawasan langsung dengan cara membagi jadwal
pengawasan yang melibatkan seluruh staf Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Pringsewu. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu membuka
pendaftaran dari tanggal 3 Oktober sampai 16 Oktober 2017 namun berdasarkan Surat
Edaran Nomor : 585/PL.01.1-SD/03/KPU/X/2017 KPU memberikan tambahan waktu
sampai tanggal 17 Oktober 2017 atau 1x24 jam sejak hari terakhir pendaftaran partai
politik calon peserta pemilu 2019. Pendaftaran dibuka selama 14 (empat belas) hari
dengan hasil pengawasan pendaftaran Partai Politik calon Peserta sebagai berikut :
a. Tanggal 3 Oktober 2017, KPU buka pukul 08.00:16.00 WIB. Dengan hasil
pengawasan : NIHIL
b. Tanggal 4 Oktober 2017, KPU buka pukul 08.00:16.00 WIB. Dengan hasil
pengawasan : NIHIL
c. Tanggal 5 Oktober 2017, KPU buka pukul 08.00:16.00 WIB. Dengan hasil
pengawasan : NIHIL
d. Tanggal 6 Oktober 2017, KPU buka pukul 08.00:16.00 WIB. Dengan hasil
pengawasan : NIHIL
e. Tanggal 7 Oktober 2017, KPU buka pukul 08.00:16.00 WIB. Dengan hasil
pengawasan : NIHIL
f. Tanggal 8 Oktober 2017, KPU buka pukul 08.00:16.00 WIB. Dengan hasil
pengawasan : NIHIL
g. Tanggal 9 Oktober 2017, KPU buka pukul 08.00:16.00 WIB. Dengan hasil
pengawasan : pada pukul 12:01 Partai Perindo datang dengan membawa 16
anggotanya untuk mendaftarkan diri di KPU Kab.Pringewu dengan menyerahkan
218
Laporan Akhir Pengawasan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Pringsewu
lampiran 2 model F2 parpol. Setelah diverifikasi jumlah sipol 1684 dan daftar
hardcopy 1649 karena ketidaksesuaian sipol dan hardcopy maka berkas
dikembalikan dan dianggap belum lengkap.
h. Tanggal 10 Oktober 2017, KPU buka pukul 08.00:16.00 WIB. Dengan hasil
pengawasan : Pada hari selasa pukul 08.00 KPU buka dengan 2 petugas piket.
Kemudian pada pukul 14.15 WIB Liaison Officer (LO) dan ketua dari partai PKPI
yaitu bapak Junaidi datang ke KPU untuk konsultasi perihal kelengkapan berkas
dan lain-lain, karena kurang jelasnya syarat dan prasyarat dalam pendaftaran
partai politik mengenai sistem informasi politik (sipol) partai.
i. Tanggal 11 Oktober 2017, KPU buka pukul 08.00:16.00 WIB. Dengan hasil
pengawasan : Pada hari rabu pukul 08:00 KPU buka dengan 2 petugas piket.
Kemudian :
- Pada pukul 09:25 WIB Partai Perindo tiba di KPU dengan perwakilan 4 orang
yakni Ketua Partai Perindo bapak H. Bambang Tohjadi dan Liaison Officer (LO)
yaitu bapak Widodo Lestari dengan membawa surat mandat. Partai Perindo
melakukan perbaikan pendaftaran karena sebelumnya persyarat belum
memenuhi, akan tetapi persyaratan masih belum juga memenuhi dikarena daftar
sipol yakni 1684 tidak sesuai dengan KTA yakni 1772 dan juga dalam
penyusunan KTA serta E-KTP 1771 tidak sesuai dengan daftar urut sipol, dan
banyak bukti KTP masih menggunakan KTP SIAK bukan e-KTP, sehingga
masih dinyatakan belum memenuhi syarat dan dikembalikan ke Partai perindo
Untuk diperbaiki.
- Pada pukul 11:00 WIB Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)
mengutus Liaison Officer (LO) untuk melakukan konsultasi.
Pada pukul 11:20 WIB Partai Kebangkitan Bangsa juga mengutus anggotanya
yaitu Bapak Munir ke KPU untuk melakukan konsultasi.
- Pada pukul 14:45 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) melakukan
pendaftaran partai, dengan hasil tidak lengkap dan dikembalikan ke partai PDI
dikarenakan jumlah KTA 174 dan KTP 155 tidak sama dengan Form Lampiran
F2 parpol 259 dari aplikasi Sipol 267 , ada beberapa KTP yang diserahkan
bukan E-KTP tetapi KTP Siak, ada beberapa KTA yang tidak disertai fotokopi
KTP dan sebaliknya, hardcopy KTA dan KTP nomor urut harus disesuaikan, dan
masih belum ada softcopy lampiran F2 parpol dari aplikasi sipol.
j. Tanggal 12 Oktober 2017, KPU buka pukul 08.00:16.00 WIB. Dengan hasil
pengawasan : Pada hari kamis pukul 08:00 KPU buka dengan 2 petugas piket.
Kemudian :
- Pada pukul 09:58 WIB Partai Indonesia Kerja tiba di KPU dengan perwakilan 4
orang untuk melakukan konsultasi karena belum terdaftar di Sistem Informasi
Partai Politik (SIPOL).
219
Laporan Akhir Pengawasan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Pringsewu
- Pada pukul 10:37 Partai Garuda melakukan konsultasi melalui Liaison Officer
(LO) yaitu bapak Dodi Efriansyah.
- Pada pukul 14:13 Partai NasDem konsultasi ke KPU dengan perwakilan Bapak
M.Altap Handoko.
- Pada pukul 14:28 Partai Amanat Nasional melakukan konsultasi ke KPU
- Pada pukul 14:29 Partai Republika juga melalukan konsultasi dengan
perwakilan Liaison Officer (LO).
k. Tanggal 13 Oktober 2017, KPU buka pukul 08.00:16.00 WIB. Dengan hasil
pengawasan : Pada hari jumat pukul 08:00 KPU buka dengan 2 petugas piket.
Kemudian :
- Pada pukul 09:28 WIB Partai Nasdem mendaftarkan diri ke KPU kab.
Pringsewu, namun dikembalikan untuk diperbaiki karena tidak sesuai data sipol
dan hardcopy. Sipol 772 sedangkan hardcopy 763.
- Pada pukul 14:01 Partai Solidaritas Indonesia juga mendaftarkan diri ke KPU
dengan membawa 4 orang termasuk ketua PSI dan beserta LO, adapun agenda
yaitu menyerahkan sipol yang berjumlah 452. Setelah dilakukan verifikasi
akhirnya diputuskan bahwa data sipol PSI dinyatakan memenuhi syarat
I. Tanggal 14 Oktober 2017, KPU buka pukul 08.00:16.00 WIB. Dengan hasil
pengawasan : Pada hari sabtu pukul 08:00 KPU buka dengan 2 petugas piket.
Kemudian :
- Pada pukul 15:00 Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mendaftarkan diri ke KPU
dipimpin oleh Drs. M. Nurhidayat, adapun agenda yaitu menyerahkan sipol yang
berjumlah 555 dengan hasil lengkap dan lampiran-lampiran F2 Parpol lengkap.
Setelah dilakukan verifikasi akhirnya diputuskan bahwa data sipol PKS dinyatakan
memenuhi syarat.
d. Tanggal 15 Oktober 2017, KPU buka pukul 08.00:16.00 WIB. Dengan hasil
pengawasan : Pada hari minggu 15 Oktober 2017 pukul 08:00 KPU buka dengan
2 petugas piket. Kemudian :
- Pada pukul 10:20 Gerindra mendaftarkan diri ke KPU kab.Pringsewu dan
melakukan verifikasi berkas dengan hasil belum lengkap karena perbedaan sipol
yaitu sipol 646 sedangkan KTA 462
- Pukul 14:52 Partai NasDem melakukan verikasi berkas dan ditemukan19 siak
maka berkas dikembalikan.
- Pada pukul 14:02 Partai Perindo datang juga melakukan pendaftaran dengan
hasil 134 ktp siak sehingga berkas dikembalikan juga.
- Pukul 15:10 Partai Golkar melakukan konsultasi.
- Tanggal 16 Oktober 2017, KPU buka pukul 08.00:16.00 WIB. Dengan hasil
pengawasan : Pada hari senin 16 Oktober 2017 pukul 08:00 KPU buka dengan
2 petugas piket :
220
Laporan Akhir Pengawasan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Pringsewu
- Pada pukul 09:30 WIB partai PPP datang untuk melaksanakan pendaftaran
partai dan data sipol dan kta dianggap tidak lengkap dan diterima oleh KPU
pada Pukul 22:00
- Pada pukul 10:07 WIB Partai Perindo datang dengan membawa 6 anggotanya
dan melaksanakan pendaftaran partai dengan hasil lengkap atau diterima
dengan sipol dan e-ktp sejumlah : 1684
- Pada pukul 10:25 WIB partai golkar datang dengan membawa 3 orang wakil
partainya dengan hasil diterima dengan perbaikan yang dilakukan pukul 20:00
WIB dengan jumlah sipol dan e-ktp 1519
- Pukul 11.25 partai Garuda datang dengan perwakilan 1 orang dan kembali lagi
pada pukul 14:54 WIB dengan 2 orang wakilnya dan berkas diterima dengan
data sipol dan e-ktp sejumlah 458.
- Pada pukul 11:30 WIB partai amanat nasional datang untuk melakukan
pendaftaran dan berkas tidak lengkap dengan sipol 553 dan e-ktp jumlah 523
dan diperbaiki pada pukul 20:20 menjadi 553 untuk jumlah e-KTP
- Pada pukul 13:00 WIB partai bulan bintang datang ke KPU untuk melaksanakan
konsultasi
- Pada pukul 13:05 WIB partai rakyat datang untuk melakukan konsultasi di KPU.
- Pada pukul 13:15 WIB partai PDI-P dataang ke KPU untuk melaksanakan
pendaftaran dan status diterima dengan sipol dan e-ktp 426.
- Pada pukul 14:01 WIB partai demokrat datang dengan 8 orang dan melakukan
verifikasi berkas dan dinyatakan memenuhi dengan data sipol dan e-ktp 643.
- Pada pukul 15:37 WIB partai gerindra datang untuk melakukan pendaftaran
partai dan data sipol dan kta diterima dengan jumlah 646.
- Pada pukul 16:13 hanura datang dengan 4 anggotanya hingga pukul 24:00
tanggal 16 Oktober belum juga memenuhi syarat akan tetapi diterima oleh KPU
- Pada pukul 16:30 partai nasdem datang untuk melaksanakan pendaftaran di
KPU kab. Pringsewu dengan hasil sipol dan e-ktp 772.
- Pada pukul 16:15 PKPI datang untuk mendaftarkan partainya namun masih
ditolak kemudian datang lagi pada pukul 19:30 datang dan masih dianggap
belum memenuhi syarat.
- Pada pukul 19:45 partai Republik dengan membawa 2 anggotanya hingga saat
ini masih belum memenuhi syarat.
- Pada pukul 22:00 partai Indonesia kerja mendaftarkan diri dan data sipol dan
ektp tidak sesuai.
- Pada pukul 22:53 partai berkarya mendaftarkan diri ke KPU dan berkas tidak
memenuhi syarat.
- Pada pukul 23:00 partai kebangkitan bangsa tidak memenuhi syarat.
b. Tanggal 17 Oktober 2017, KPU buka pukul 08.00: 23:59 WIB.
221
Laporan Akhir Pengawasan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Pringsewu
Dengan hasil pengawasan : Pada hari selasa 17 Oktober 2017 pukul 08:00 KPU
buka dengan 2 petugas piket :
- Pada pukul 13:37 Partai Keadilan dan Persatuan datang untuk melengkapi
berkas kekurangan kemarin dengan hasil memenuhi atau lengkap dengan sipol
dan ektp 518 dan dinyatakan sesuai.
- Pada pukul 15:33 partai kebangkitan bangsa datang ke KPU untuk melengkapi
berkas yang kurang dengan hasil lengkap dan data sipol 484.
- Pada pukul 17:25 WIB PBB datang ke KPU untuk melengkapi berkas yang
kurang dengan hasil lengkap yaitu sipol dan e-ktp 496. Setelah dilakukan
verifikasi akhirnya diputuskan bahwa data sipol PBB dinyatakan memenuhi
syarat dengan jumlah E-KTP, KTA dan dan f2 Parpol berjumlah 496.
- Pada pukul 21:05 WIB PIKA datang ke KPU untuk melengkapi berkas adapun
agenda yaitu menyerahkan sipol yang berjumlah 3459 . Setelah dilakukan
verifikasi akhirnya diputuskan bahwa data sipol PIKA dinyatakan tidak
memenuhi dengan jumlah E-KTP 697, KTA 943.
Hasil Rapat Koordinasi Bawaslu KabupateN Pringsewu Para Pihak (Stakeholders)
Dalam Rangka Persiapan Pengawasan Tahapan Masa Tenang Dan Pemungutan
Dan Penghitungan Suara Pemilu 2019.
a. Rapat Koordinasi Para Pihak (Stakeholders) Dalam Rangka Persiapan
Pengawasan Tahapan Masa Tenang Dan Pemungutan Dan Penghitungan
Suara Pemilu 2019Materi Petama disampaikan oleh Anggota Bawaslu
Provinsi Lampung Bapak Hermansyah, S.Hi., M.H
Sebelum mengisi materi Anggota Bawaslu Provinsi Lampung memberikan
Pengarahan ucapan selamat datang kepada Peserta Rapat Koordinasi
Para Pihak (Stakeholders) Dalam Rangka Persiapan Pengawasan
Tahapan Masa Tenang Dan Pemungutan Dan Penghitungan Suara
Pemilu 2019 dan Penyampaian terimkasih atas kehadiran dan Selamat
datang di keluarga Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten
Pringsewu. Harapan Kepada para pihak (Stakeholders) dalam
Pemilu ini dapat berkerja dengan penuh tanggung jawab dan konsisten
berkerja penuh waktu. Adapaun isi materi yang disampaikan sebagai
berikut :
Pengawasan Rapat Umum, Pemungutan Dan Penghitungan Suara :
1) Pengawasan Rapat Umum:
- Tidak melebihi batas jumlah peserta kampanye
- Adanya STTP
- Tidak ada APK/Bahan Kampanye Selain Peserta Pemilu ybs.
- Larangan Dalam Kampanye
- Tidak Melibatkan Pihak yang dilarang
222
Laporan Akhir Pengawasan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Pringsewu
- Melebihi batas waktu jam 09.00 s/d 18.00
- Bentrok antar pendukung peserta pemilu
2) Patroli Pengawasan Sebelum Hari H
Seluruh jajaran pengawas Pemilu melakukan patroli pengawasan
pada 14, 15, 17 April 2019 dengan serentak
Melakukan pencegahan dan penindakan praktik politik
uang/barang
Melakukan penertiban alat peraga
Melakukan pencegahan dan penindakan praktik kampanye oleh
peserta pemilu
Dapat melibatkan stakeholder seperti; Aparat Keamanan, Tokoh
Masyarakat, Kelompok Masyarakat dan Pemerintah.
Patroli dapat dilakukan dengan cara yg baik
3) Pengawasan Potensi Kerawanan Sebelum Pemungutan Suara:
a. Kampanye Pada Masa Tenang
b. Praktik Politik Uang
c. Ketidaknetralan Asn/Pihak Yg Dilarang 280 Ayat 2
d. Mobilisasi Pemilih
e. Tidak Diumumkannya Hari Pemungutan Suara
f. C6 Tidak Didistribusi Kepada Pemilih
g. Ketidaksiapan Tps
h. Logisitik Tidak Lengkap/Surat Suara Tertukar
4) Pengawasan Pelaksanaan pemungutan suara:
a. Pemilih
Kesesuaian Data Pemilih Dengan C6 Dan Identitas Pendukung
Lainnya.
Pelayanan Kepada Pemilih, Khususnya Pemilih Disbilitas
Kerahasiaan Pilihan Pemilih
Pemilih Mendapatkan Surat Suara Sesuai Jenis Pemilih
b. Kepatuhan Prosedur
Setiap Kpps Menjalankan Sesuai Fungsi Dan Tugasnya
Pelaksanaan Pemungutan Suara Sesuai Dengan Tata Cara
Yang Diatur.
Pencatatan Daftar Hadir Dalam C7 Sesuai Dengan Pengguna
Hak Pilih.
Tps Dibuka Dan Ditutup Sesuai Ketentuan
c. Larangan
Mendokumentasikan Pilihannya Di Bilik Suara.
Ketidaknetralan Kpps
223
Laporan Akhir Pengawasan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Pringsewu
Intimidasi/Mobilisasi Pemilih Di Tps
Poliitk Uang/Barang
Penggunaan Surat Suara Sisa Oleh Kpps.
Yang Mengakibatkan Psu
d. Logisitk
Memastikan Kelengkapan Seluruh Logisitik Tungsura.
Memastikan Surat Suara Sesuai Jenis Daerah Pemilih Dan
Tepat Jumlah Sesuai Dengan Dpt,Dptb Dan 2% Dari Dpt
Adanya Alat Bantu Tuna Netra Dan Sesuai Penggunaannya
1) Indikator Dan Output
- Indikator :
a. Laporan Masyarakat
b. Partisipasi dalam Program Pengawasan Tinggi
c. Pengarusutamaan wacana (media mainstreaming) Pengawasan di
ruang public (media sosial dan elektronik)
- Output :
a. Kesadaran Politik Masyarakat Tinggi
b. IKP Rendah/Turun
5) Peran Kodim Sangat Strategis Sekali, Yaitu Menyiapkan Secara Dini
Potensi Wilayah Menjadi Kekuatan Dalam Rangka Pertahanan Negara
Matra Darat. Oleh Sebab Itu Peran Kodim Bukan Saja Sebagai Penindak
Tetapi Justru Lebih Mengarah Kepada Pencegahan Konflik.
Faktor Yang Mempengaruhi Antara Lain :
a. Faktor Internal, Personel
- Personel Tingkat Kemampuan Anggota Akan Berpengaruh Dalam
Berkomunikasi Kepada Masyarakat, Sehingga Kondisi Ini Perlu
Dicermati Sebagai Prioritas Pembinaan Ke Dalam Untuk Mendukung
Pelaksanaan Komunikasi Sosial Secara Optimal.
b. Faktor Eksternal:
- Adat Istiadat Atau Budaya Masyarakat Yang Ada Di Daerah, Pola
Sikap Dan Pola Tindak Masyarakat Yang Ada Di Daerah,
Perkembangan Lingkungan Strategis, Perundang-Undangan Yang
Terkait Dengan Otonomi Daerah (Otoda) Yang Menjadikan Visi Dan
Persepsi Yang Masih Berbeda Antara Kowil Dan Instansi Lintas
Sektoral Dalam Aksi Terpadu Penanggulangan Konflik Yang Terjadi
Di Wilayah.
-
224
Laporan Akhir Pengawasan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Pringsewu
c. Materi Ketiga yang disampaikan oleh Kepala Kepolisian Resort Tanggamus
yang diwakili oleh Kompol Hasibuan. Adapun materi yang disampaikan adalah
sebagai berikut :
Asas Hukum Pidana :
1. Diantara Kekhususan Dalam Pengaturan Penanganan Tindak Pidana Pemilu
Adalah :
- Laporan Disampaikan Kepada Bawaslu;
- Hasil Pengawasan Bawaslu Ditetapkan Sebagai Temuan Pelanggaran
Pemilu Paling Lama 7 (Tujuh) Hari Sejak Ditemukannya;
- Laporan Pelanggaran Pemilu Disampaikan Paling Lama 7 (Tujuh) Hari
Sejak Diketahui Terjadinya Dugaan Pelanggaran Pemilu;
- Wajib Ditindaklanjuti Paling Lama 7 (Tujuh) Hari Setelah Temuan Dan
Laporan Diterima Dan Diregistrasi;
- Dalam Hal Memerlukan Keterangan Tambahan, Keterangan Tambahan
Dan Kajian Dilakukan Paling Lama 14 (Empat Belas) Hari Setelah Temuan
Dan Laporan Diterima Dan Diregistrasi
- Penyidikan Paling Lama 14 Hari Sejak Laporan Diterima Dan Diregister;
- Prapenuntutan Paling Lama 3 Hari Sejak Berkas Perkara Diterima;
- Prnyidikan Tambahan Paling Lama 3 Hari Sejak Berkas Perkara Diter;
- Dalam Penyidikan, Penuntutan Dapat Dilakukan Tanpa Kehadiran
Tersangka/Terdakwa (In Absentia);
2. Kampanye Pemilu :
Kampanye Pemilu adalah kegiatan peserta pemilu atau pihak lain yang
ditunjuk oleh peserta pemilu untuk meyakinkan Pgmilih dengan menawarkan
visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu.
3. Rapat Umum :
Rapat umum dapat dilaksanakan di lapangan, stadion, alun-alun atau di
tempat terbuka lainnya, dimulai pukul 09.00 dan berakhir paling lambat
pukul 18.00 waktu setempat dengan menghormati hari dan waktu ibadah di
daerah setempat.
Petugas Kampanye rapat umum wajib menyampaikan pemberitahuan
tertulis kepada aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat,
dengan tembusan kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan/atau KPU/KIP
Kabupaten/Kota, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota,
sesuai dengan tingkatannya.
Peserta Kampanye rapat umum yang menggunakan kendaraan bermotor
secara rombongan atau konvoi, dalam keberangkatan dan kepulangannya
dilarang:
225
Laporan Akhir Pengawasan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Pringsewu
a. melakukan pawai kendaraan bermotor tanpa pemberitahuan kepada
Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
b. melanggar peraturan lalu lintas.
KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menyusun
jadwal Kampanye rapat umum, serta menetapkan jadwal Kampanye rapat
umum setelah berkoordinasi dengan Pelaksana Kampanye.
Jadwal tersebut mengatur hari, tanggal, jam dan tempat pelaksanaan:
a. Keputusan KPU untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilu
Anggota DPR;
b. Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh untuk Pemilu Anggota DPRD
Provinsi dan Anggota DPD; dan
c. Keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk Pemilu Anggota DPRD
Kabupaten/Kota
KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, atau KPU/KIP Kabupaten/Kota
menyampaikan keputusan/jadwal kampanye kepada Pelaksana Kampanye
paling lambat 1 (satu) Hari sebelum pelaksanaan Kampanye rapat umum,
dengan tembusan sesuai tingkatannya kepada:
a. pemerintah atau pemerintah daerah;
b. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota; dan
c. Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Pelaksana Kampanye yang tidak menggunakan sebagian atau seluruh
kesempatan Kampanye rapat umum memberitahukan secara tertulis
kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, atau KPU/KIP Kabupaten/Kota
paling lambat 1 (satu) Hari sebelum pelaksanaan Kampanye, dan
selanjutnya KPU melakukan perubahan jadwal kampanye.
d. Materi Keempat yang disampaikan oleh Ketua Badan Pengawas Pemilihan
Umum Kabupaten Pringsewu Azis Amriwan, M.Si selaku Koordinator Divisi
Hukum, Penindakan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa. Adapun materi
yang disampaikan adalah sebagai berikut :
Peran Bawaslu Dalam Mencegah Politik Uang Dan Penegakkan Keadilan
Pemilu :
1) Larangan Politik Uang Dalam Uu 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu:
Pasal 183, Ayat (4) yaitu “Seorang pendukung tidak dibolehkan
memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) orang calon DPD serta
melakukan perbuatan curang untuk menyesatkan seseorang dengan
memaksa, dengan menjanjikan atau dengan memberikan uang atau materi
lainnya untuk memperoleh dukungan bagi pencalonan DPD dalam Pemilu;
226
Laporan Akhir Pengawasan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Pringsewu
Pasal 280, Ayat (1) huruf j yaitu “Pelaksana, peserta, dan tim kampanye
dilarang menjanjikan atau memberikan uang atau nateri lainnya kepada
peserta kampanye pemilu”
Pasal 284 yaitu “Dalam hal terbukti pelaksana dan tim kampanye pemilu
menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan
kepada peserta kampanye Pemilu secara langsung atau tidak langsung
untuk :
a. Tidak menggunakan hak pilihnya;
b. Menggunakan hak pilihnya dengan memilih Peserta Pemilu dengan
cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah;
c. Memilih Pasangan Calon tertentu;
d. Memilih Parpol Peserta Pemilu tertentu; dan/atau
e. Memilih calon anggota DPD tertentu
f. Sanksi Pelanggar Politik Uang :
Pasal 285, yaitu “Putusan pengadilan yang telah memperleh kekuatan
hokum tetap terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal
280 dan Pasal 284 yang dikenai kepada pelaksana Kampanye Pemilu
anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang
berstatus sebagai calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD
Kabupaten/Kota digunakan sebagai dasar KPU, KPU Provinsi, KPU
Kabupaten/Kota untuk mengambil tindakan berupa :
a. Pembatalan nama calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan
DPRD Kabupaten/Kota dari daftar calon tetap;
b. Pembatalan penetapan calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan
DPRD Kabupaten/Kota sebagai calon terpilih.
Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pada tahapan Kampanye Pemilihan
Umum serentak Tahun 2019, sebagai upaya terselenggaranya Pemilihan
Umum serentak Tahun 2019 sesuai dengan azas Langsung, Umum, Bebas
dan Rahasia (Luber), serta Jujur dan Adil (Jurdil) sebagaimana ketentuan
Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Bawaslu
Kabupaten Pringsewu melaksakan beberapa kegiatan sosialisasi partisipatif,
mengingat penting dan substansialnya partisipasi masyarakat dan stakeholder
dalam mengawal pemilihan ini guna menghasilkan pemimpin – pemimpin yang
berintegritas, kegiatan yang diselenggarakan antara lain :
1. Ngobrol Bareng Sahabat Pengawas Pemilu “Sosialisasi Pengawasan
Partisipatif Pemilihan Umum Tahun 2019 bersama Stakeholder se
Kabupaten Pringsewu”
227
Laporan Akhir Pengawasan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Pringsewu
2. Sosiaslisasi Pengawasan Partisipatif Pemilihan Umum Tahun 2019
bersama Organisasi Masyarakat, Organisasi Kepemudaan dan
Organisasi Kemahasiswaan
3. Sosialisasi Pengawasan Partisipatif “Launching Keluarga Anti Money
Politik dan Politisasi Sara (KAMPAS)”
4. Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Bersama Komunitas Motor se-
Kabupaten Pringsewu pada Pemilihan Umum Tahun 2019
Bawaslu Kabupaten Pringsewu melakukan kegiatan Sosialisasi Pengawasan
Partisipatif Pemilihan Umum serentak Tahun 2019 yang melibatkan
Stakeholder yang ada di Kabupaten Pringsewu.
Diharapkan dengan terselenggaranya kegiatan ini, para Stakeholder dan
masyarakat secara umumnya dapat berperan aktif dan memunculkan inisiatif –
inisiatif untuk mendukung Bawaslu Kabupaten Pringsewu dalam melaksanakan
pengawasan pada tahapan Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019.
No Tujuan Output
1 Sebagai salah satu 227embag
pencegahan pelanggaran Pemilihan
Umum tahun 2019;
Bahan penyusunan dan
masukan/umpan balik dalam
perencanaan pengawasan
partisipatif ditinjau dari demografi
227embag, tipologi dan patronase
masyarakat.
2 Dalam rangka membangun kesadaran
pengawasan partisipatif pemilihan
Umum tahun 2019 oleh para
pemangku kepentingan pengawasan
pemilihan;
Terciptanya pelibatan masyarakat
dalam melakukan pengawasan
dan pemantauan
3 Untuk meningkatkan peran
pengawasan partisipatif pemilihan
Umum oleh pemangku kepentingan
(stakeholder), Organisasi
Kemasyarakatan, Organisasi
Kepemudaan, Organisasi
Kemahasiswaan;
Munculnya inisiatif inisiatif dari
masyarakat untuk melahirkan
pengawasan secara mandiri
4 Sebagai salah satu cara untuk
memetakan potensi pelanggaran,
konflik dan problema lain yang
mungkin timbul dalam
Membangun kerjasama yang
terstruktur antar lembaga.
228
Laporan Akhir Pengawasan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Pringsewu
penyelenggaraan Pemilihan Umum
tahun 2019;
5 Sebagai salah satu bentuk koordinasi
dan sinergi pengawasan yang akan
dilakukan oleh Badan Pengawas
Pemilihan (Bawaslu) Kabupaten
Pringsewu dan jajarannya dengan
masyarakat.
Tabel 4.5
Kegiatan Sosialisasi Pengawasan Partisipatif kedua, dilaksanakan oleh
Bawaslu Kabupaten Pringsewu dengan melibatkan langsung 72 keluarga se-
Kabupaten Pringsewu, turut mengundang mengundang Bawaslu Provinsi
Lampung, Wakil Bupati Pringsewu, Asisten Bidang Pemerintahan dan
Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Pringsewu, Kesbangpol Pringsewu, Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu, Kapolres Tanggamus dan Komando
Distrik Militer Tanggamus.
Dengan diadakan Sosialisasi Partisipatif diharapkan dapat menjadi salah satu
sarana sosialisasi ke pada masyarakat pringsewu yang akan terlibat dalam
kegiatan pesta demokrasi untuk memahami aturan – aturan dan prosedur yang
sesuai sehinga tidak terjadi money politik dan politisasi SARA.
Dalam kegiatan tersebut, Bawaslu Kabupaten Pringsewu mengajak kepada
seluruh masyarakat untuk ikut berperan aktif dalam pengawasan Kampanye
Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan pembacaan komitmen bersama yang
dipimpin oleh Ketua Bawaslu Provinsi Lampung, Fatikhatul Khoiriyah. Berikut
adalah isi narasinya :
1. Berpartiipasi Aktif Mengawasi Dan Memastikan Setiap Pelaksanaan
Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2019 Sesuai Dengan Peraturan
Perundang-Undangan Yang Berlaku;
2. Turut Serta Mengawasi Dan Memastikan Setiap Pelaksanaan Kampanye
Oleh Peserta Pemilu Dengan Cara-Cara Yang Transparan Dan Tidak
Terselubung;
3. Menolak Dan Melawan Segala Upaya Politik Uang Yang Dilakukan Oleh
Pihak Atau Oknum Yang Tidak Bertanggung Jawab;
4. Pro-Aktif Dalam Melaporkan Segala Bentuk Dugaan Pelanggaran Pemilu
Tahun 2019;
229
Laporan Akhir Pengawasan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Pringsewu
5. Turut Mensosialisasikan Penggunaan Media Social Dengan Baik Dan Bijak,
Tanpa Mengandung Ujaran Kebencian, Berita Palsu (Hoax) Dan Politisasi
Sara (Suku, Agama, Ras Dan Antar Golongan)
Kegiatan Sosialisasi Pengawasan Partisipatif berikutnya adalah Sosialisasi
Pengawasan Partisipatif Bersama Komunitas Motor se-Kabupaten Pringsewu
pada Pemilihan Umum Tahun 2019.
Kegiatan Sosialisasi Pengawasan Partisipatif ini dilaksanakan oleh Bawaslu
Kabupaten Pringsewu kegiatan ini melibatkan langsung dengan 48 orang
anggota komunitas motor se Kabupaten Pringsewu, kemudian Badan
Pengawas Pemilihan Umum juga mengundang Ketua Darmawan Purba, S.IP,
M.IP selaku akademisi Universitas Lampung.
Dengan diadakan Sosialisasi Partisipatif diharapkan dapat menjadi salah satu
sarana sosialisasi ke pada masyarakat pringsewu yang akan terlibat dalam
kegiatan pesta demokrasi untuk memahami aturan – aturan dan prosedur yang
sesuai sehinga tidak terjadi money politik dan politisasi SARA.
Selanjutnya, Bawaslu Kabupaten Pringsewu mengundang seluruh Ketua dan
Sekretaris Partai Peserta Pemilu 2019, dalam rangka sosialisasi terkait
larangan – larangan pada Pemilihan Umum Tahun 2019 yang dilaksanakan
tanggal 19 Oktober 2018 di Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pringsewu.
Adapun poin - poin yang disampaikan dalam kegiatan tersebut adalah sebagai
berikut :
- Larangan Dalam Kampanye
a. Mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan
bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
b. Melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara
Kesatuan Republik Indonesia;
c. Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau
Peserta Pemilu yang lain;
d. Menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun
masyarakat;
e. Mengganggu ketertiban umum;
f. Mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan
penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota
masyarakat, dan/atau Peserta Pemilu yang lain;
230
Laporan Akhir Pengawasan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Pringsewu
g. Merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye Peserta
Pemilu;
h. Menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat
pendidikan;
i. Membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut
selain dari tanda gambar dan/atau atribut Peserta Pemilu yang
bersangkutan; dan
j. Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada
peserta Kampanye.
231
Laporan Akhir Pengawasan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Pringsewu
BAB V
Penindakan Pelanggaran Pada Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019
Definisi Pelanggaran Pemilu berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2018
tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran adalah tindakan yang
bertentangan, melanggar, atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan
terkait Pemilu. Pelanggaran yang telah ditangani dan diteruskan Bawaslu Kabupaten
Pringsewu dibagi dalam beberapa klasifikasi, antara lain :
1. Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu
Tindak Pidana pelanggaran atau kejahatan terhadap ketentuan tindak pidana
Pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pemilihan Umum;
2. Pelanggaran Administratif Pemilu
Pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan
dengan Administratif pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan
penyelenggaraan Pemilu;
3. Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu
Pelanggaran terhadap etika penyelenggara Pemilu yang berdasarkan sumpah
dan/atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai Penyelenggara Pemilu;
4. Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan lainnya
Dalam rangka menjalankan wewenang, tugas pokok dan fungsi pengawasan Bawaslu
Kabupaten/Kota telah menangani pelanggaran berupa temuan sebagai hasil pengawasan
Bawaslu Kabupaten Pringsewu. Temuan dugaan pelanggaran Bawaslu Kabupaten
232
Laporan Akhir Pengawasan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Pringsewu
Pringsewu yang sudah teregistrasi dan telah dilakukan Penanganan Pelanggaran sebanyak
7 (tujuh) temuan. Dari 7 (tujuh) temuan tersebut diantaranya sebagai berikut:
a. Temuan Dugaan Pelanggaran Administrasi pada tahapan Kampanye sebanyak
2 (dua) temuan;
b. Temuan Dugaan Pelanggaran Pidana pada tahapan Kampanye sebanyak 2
(dua) temuan;
c. Temuan Dugaan Pelanggaran Hukum Lainnya pada tahapan Kampanye berupa
dugaan pelanggaran Netralitas ASN sebanyak 1 (satu) temuan;
d. Temuan Dugaan Pelanggaran Administrasi pada tahapan Pungut Hitung
sebanyak 2 (dua) temuan;
e. Laporan Dugaan Pelanggaran Pidana pada tahapan Kampanye sebanyak 1
(satu) laporan;
f. Laporan Dugaan Pelanggaran Pidana pada tahapan Pungut Hitung sebanyak 3
(tiga) laporan.
233
Laporan Akhir Pengawasan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Pringsewu
Rekap Angka Temuan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Pringsewu Pada
Pemilihan Umum Tahun 2019 Untuk Pemilihan Calon Anggota DPR,DPD,
DPRD, Serta Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden
No Tahapan
Jumlah Temuan Penanganan Pelanggaran
Ket.
Temuan Diregis
trasi
Dugaan Pelanggaran Bukan
Pelanggaran
ADM Pidana Kode
Etik Lainnya
1. Kampanye 5 5 2 2 1 - -
2. Pungut
Hitung
2 2 2 - - - - -
Jumlah 7 7 4 2 - 1 - -
Rekapitulasi Data Temuan Dugaan Pelanggaran Pemilu
Bawaslu Kabupaten Pringsewu
No
Kabupaten/Kota
Kecamatan
Jumlah Temuan
Ditemukan Ditangani sendiri
Pilleg
Pilpres
Pilleg
Pilpres
1.
Pringsewu
Adiluwih 1 - - -
2. Ambarawa - - - -
3. Banyumas - - - -
4. Gadingrejo 2 - - -
5. Pagelaran 2 - - -
6. Pagelaran Utara - - - -
7. Pardasuka 2 - - -
8. Pringsewu - - - -
9. Sukoharjo - - - -
Total
7
234
Laporan Akhir Pengawasan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Pringsewu
Uraian Temuan Dugaan Pelanggaran yang ditangani oleh Bawaslu Kabupaten Pringsewu
No Tahapan Nomor Temuan Penemu/ Pelaku Tempat dan Waktu
Kejadian
Peristiwa Dugaan
Pelanggaran
Jenis Pelanggaran
Hasil Penanganan Pelanggaran
ADM
Pidana
Kode Etik
Lainnya
1. Kampanye 001/TM/PL/ADM/Kab/08.12/I/2019
Penemu:
“AA”
Pelaku:
Sdr. “Z” (Calon Legislatif Provinsi Lampung dan HN Calon Legislatif Kabupaten Pringsewu
Kediaman Sdr. “S” di Pardasuka
Hari Kamis, Tanggal 27 Desember 2018 Pukul 20.30 WIB
Dugaan Pelanggaran Kampanye tanpa STTP (Surat Tanda Pemberitahuan)
√ Bawaslu Kabupaten Pringsewu mengeluarkan putusan dengan Nomor: 001/TM/PL/ADM/Kab/08.12/I/2019 dengan menyatakan:
1.Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu
2.Bawaslu Kabupaten Pringsewu memberikan teguran tertulis kepada Calon Anggota DPRD Kabupaten Pringsewu dengan inisial “HN” sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
2. Kampanye 002/TM/PL/ADM/Kab/08.12/II/2019
Penemu:
“FF”
Pelaku:
AW (Calon Anggota
Pekon Mataram dan Pekon Tegalsari Kecamatan Gadingrejo.
Kamis, 07 Februari
Dugaan Pelanggaran Kampanye tanpa STTP (Surat Tanda
√ Bawaslu Kabupaten Pringsewu mengeluarkan putusan dengan nomor: 002/TM/PL/ADM/Kab/08.12/II/2019 yang menyatakan:
1. Terlapor terbukti secara sah dan
235
Laporan Akhir Pengawasan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Pringsewu
DPRD Kabupaten Pringsewu)
2019 Pemberitahuan) meyakinkan melakukan pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu yaitu Pasal 460 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Pasal (29) Ayat 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 yang diperbaharui dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 dan terakhir Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum
2. Memberikan Sanksi berupa larangan kampanye dalam bentuk apapun selama 1 (Satu) minggu / 7 (Tujuh) hari kepada “AW” Calon Anggota DPRD Kabupaten Pringsewu, terhitung sejak putusan ini dibacakan
3. Pungut Hitung
003/TM/PL/ADM/Kab/08.12/IV/2019
Penemu:
”AS”
Pelaku:
KPPS TPS 04 Pekon Sukaratu Kecamatan Pagelaran
TPS 04 Pekon Sukaratu Kecamatan Pagelaran.
Rabu, 17 April 2019
Dugaan Pelanggaran Administratif dengan melanggar tatacara pemungutan suara
√ Bawaslu Kabupaten Pringsewu mengeluarkan putusan dengan nomor:003/TM/PL/ADM/Kab/08.12/IV/2019 yang menyatakan:
1. Menerima pokok laporan untuk keseluruhan
2. Menyatakan Terlapor 1 (Satu) a.n “K”, Terlapor 2 (Dua) a.n “DP”, Terlapor 3 (Tiga) a.n “I”, Terlapor 4 (Empat) a.n “AS”, Terlapor 5 (Lima) a.n “IA”, Terlapor 6 (Enam) a.n “MW”, dan Terlapor 7 (Tujuh) a.n “BH” terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan
236
Laporan Akhir Pengawasan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Pringsewu
pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu Pasal 460 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Pasal 28 Ayat (3) huruf c angka 2-4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum
3. Memberikan teguran tertulis kepada Terlapor 1 (Satu) a.n K, Terlapor 2 (Dua) a.n DP, Terlapor 3 (Tiga) a.n I, Terlapor 4 (Empat) a.n AS, Terlapor 5 (Lima) a.n IA, Terlapor 6 (Enam) a.n MW, dan Terlapor 7 (Tujuh) a.n BH sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
4. Pungut Hitung
004/TM/PL/ADM/Kab/08.12/IV/2019
Penemu:
“AS”
Pelaku:
KPPS TPS 09 Pekon Patoman Kecamatan Pagelaran
TPS 09 Pekon Patoman Kecamatan Pagelaran.
Rabu, 17 April 2019
Dugaan Pelanggaran Administratif dengan melanggar tatacara pemungutan suara
Bawaslu Kabupaten Pringsewu mengeluarkan putusan dengan nomor: 004/TM/PL/ADM/Kab/08.12/IV/2019yang menyatakan:
1.Menyatakan menerima pokok laporan untuk sebagian
2.Menyatakan Terlapor 1 (Satu) a.n “MK”, Terlapor 2 (Dua) a.n “GW”, Terlapor 4 (Empat) a.n “J” dan Terlapor 5 a.n “S” terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau
237
Laporan Akhir Pengawasan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Pringsewu
mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu Pasal 460 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Pasal 28 Ayat (3) huruf c angka 2-4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum
3.Memberikan teguran tertulis kepada Terlapor 1 (Satu) a.n “MK”, Terlapor 2 (Dua) a.n “GW”, Terlapor 4 (Empat) a.n “J” dan Terlapor 5 a.n “S”, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
5. Kampanye 001/TM/PL/Kab/08.12/I/2019
Penemu:
“AA”
Pelaku:
“Z” (Calon Legislatif Provinsi Lampung dan HN Calon Legislatif Kabupaten Pringsewu
Kediaman Sdr. “S” di Pardasuka
Hari Kamis, Tanggal 27 Desember 2018 Pukul 20.30 WIB
Adanya Dugaan
Pelanggaran
Tindak Pidana
Pemilihan
Umum
yaitu membagikan bingkisan (besek) berisikan nasi dan lauk pauk yang didalam bingkisan (besek) itu pula
√ Bawaslu Kabupaten Pringsewu merekomendasikan: Temuan Nomor 001/TM/PL/Kab/08.12/08.12/I/2019 Tanggal 7 Januari 2019 dihentikan karena tidak memenuhi unsur sebagai perbuatan Tindak Pidana Pemilihan Umum sebagaimana Pasal 523 Ayat (1) juncto Pasal 280 Ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
238
Laporan Akhir Pengawasan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Pringsewu
terdapat 1 bungkus kopi bubuk merek klangenan, 1 bungkus gula pasir ukuran setengah Kg disertai kartu nama atas nama Z Calon Anggota DPRD Provinsi Lampung dan HN Calon Anggota DPRD Kabupaten Pringsewu yang mengandung unsur citra diri (tanda gambar dan nomor urut Partai Politik) dan secara bersamaan juga membagikan kalender yang mengandung unsur citra diri (tanda gambar dan nomor urut Partai Politik) kepada para tamu undangan
6. Kampanye 002/TM/PL/Kab/ Penemu: Balai Pekon √ Bawaslu Kabupaten Pringsewu
239
Laporan Akhir Pengawasan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Pringsewu
08.12/I/2019 “FF”
Pelaku:
“S”
Kepala Pekon Purwodadi Kec. Adiuwih, Kab. Pringsewu
Purwodadi
Kecamatan
Adiluwih.
Minggu, 30 Oktober
2018
merekomendasikan: Temuan Nomor 002/TM/PL/Kab/08.12/08.12/I/2019 Tanggal 9 Januari 2019 dihentikan karena tidak memenuhi unsur sebagai perbuatan Tindak pidana Pemilihan Umum sebagaimana Pasal 490 juncto Pasal 282 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.
7. Kampanye 003/TM/PL/Kab/08.12/III/2019
Penemu:
“FF”
Pelaku:
PW selaku ASN di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Pesawaran
Pekon Tegalsari
dan Pekon Mataram
Kecamatan
Gadingrejo.
Kamis, 07 Februari
2019
Dugaan Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) a.n Sdr. “PW”
√ Bawaslu Kabupaten Pringsewu merekomendasikan hasil penanganan pelanggaran kepada Komisi Aparatur Sipil Negara RI, kemudian KASN mengeluarkan surat balasan dengan nomor: R-1275/KASN/4/2019 tanggal 23 April 2019 perihal atas rekomendasi atas pelanggaran ASN a.n Sdr. PW dengan menjatuhkan hukuman sedang
240
Laporan Akhir Pengawasan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Pringsewu
Rekap Angka Laporan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Pringsewu Pada Pemilihan
Umum Tahun 2019 Untuk Pemilihan Calon Anggota DPR,DPD, DPRD, Serta Pemilihan
Presiden Dan Wakil Presiden
No Tahapan
Jumlah Laporan Penanganan Pelanggaran
Ket.
Laporan Diregis
trasi
Dugaan Pelanggaran Bukan
Pelanggaran
ADM Pidana Kode
Etik Lainnya
1. Kampanye 1 1 - 1 - - - -
2. Pungut
Hitung
3 3 - 3 - 1 - -
Jumlah 4 4 0 4 - 1 - -
Rekapitulasi Data Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu
Bawaslu Kabupaten Pringsewu
No
Kabupaten/Kota
Kecamatan Jumlah Laporan
Pilleg
Pilpres
Pilleg
Pilpres
1.
Pringsewu
Adiluwih - - - -
2. Ambarawa - - - -
3. Banyumas - - - -
4. Gadingrejo 2 - - -
5. Pagelaran - - - -
6. Pagelaran Utara - - - -
7. Pardasuka 2 - - -
8. Pringsewu - - - -
9. Sukoharjo - - - -
Total
4
241
Laporan Akhir Pengawasan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Pringsewu
Uraian Laporan Dugaan Pelanggaran yang ditangani oleh Bawaslu Kabupaten Pringsewu
No
Tahapan saat
melaporkan
Nomor Temuan Penemu/ Pelaku Tempat dan Waktu
Kejadian Tahapan saat
kejadian
Peristiwa Dugaan
Pelanggaran
Jenis Pelanggaran
Hasil Penanganan Pelanggaran
ADM
Pidana
Kode Etik
Lainnya
1. Kampanye 001/LP/PL/Kab/08.12/X/2018
Pelapor:
NH
Terlapor:
Sdr. K dan Sdr. S
(Perangkat Pekon)
Kediaman Sdr. K di Tambahrejo
Kamis, Tanggal 25 Oktober 2018
Kampanye Dugaan Keikusertaan Perangkat Desa dalam Kampanye
√ Terhadap Laporan Nomor : 001/LP/PL/Kab/08.12/X/2018 ditetapkan sebagai Pelanggaran diluar Undang-Undang Pemilihan Umum, sehingga direkomendasikan kepada Kepala Pekon Tambah Rejo karena melanggar ketentuan Pasal 51 huruf j Undang-Undang Nomor 6 tahun 20014 Tentang Desa.
2. Pungut Hitung
002/LP/PL/Kab/08.12/IV/2019
Pelapor:
SA
Terlapor:
Kediaman Sdr. R di Pekon Pardasuka Timur
Selasa, 16 April
Masa Tenang Dugaan Politik Uang yang terjadi di Pekon Pardasuka Timur
√ Terhadap Laporan Nomor : 002/LP/PL/Kab/08.12/IV/2019 tidak dilanjutkan ke tahap
242
Laporan Akhir Pengawasan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Pringsewu
Sdr. IM
(Warga)
2019 penyidikan/dihentikan karena tidak memenuhi unsur sebagai perbuatan tindak pidana pemilihan umum sebagaimana pasal 523 ayat (2) juncto pasal 278 ayat (2) undang-undang nomor 7 tahun 2017
3. Pungut Hitung
003/LP/PL/Kab/08.12/IV/2019
Pelapor:
RDP
Terlapor:
Sdr. AS
(Warga)
Dusun Tulung Agung 2, Pekon Tulung Agung
Jumat, 12 April 2019
Kampanye Dugaan Politik Uang yang terjadi di Pekon Tulung Agung
√ Terhadap Laporan Nomor : 003/LP/PL/Kab/08.12/IV/2019 tidak dilanjutkan ke tahap penyidikan/dihentikan karena tidak memenuhi unsur sebagai perbuatan tindak pidana pemilihan umum sebagaimana pasal 523 ayat (1) juncto pasal 280 ayat (1) huruf j undang-undang nomor 7 tahun 2017
4. Pungut Hitung
004/LP/PL/Kab/08.12/V/2019
Pelapor:
SA
Terlapor:
Sdr. R alias U
Kediaman sdr. R di Dusun Kampung Tengah Pekon Sidodadi
Sabtu, 6 April 2019
Kampanye Dugaan Politik Uang yang terjadi di Pekon Sidodadi Kecamatan Pardasuka
√ √ Terhadap Laporan
Nomor :
004/LP/PL/Kab/08.12
/V/2019 tidak
dilanjutkan ke tahap
penyidikan/dihentikan
243
Laporan Akhir Pengawasan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Pringsewu
(ASN Guru) tidak memenuhi
unsur sebagai
perbuatan tindak
pidana pemilihan
umum sebagaimana
pasal 523 ayat (1)
juncto pasal 280 ayat
(1) huruf j undang-
undang nomor 7
tahun 2017. Bawaslu
Kabupaten
Pringsewu telah
meneruskan kepada
instansi berwenang
antara lain Komisi
ASN dan Inspektorat
Kabupaten
Pringsewu agar dapat
diberikan sanksi
sesuai peraturan
perundang-undangan
yang berlaku.
244
BAB VI
Penyelesaian Sengketa pada Pemilihan Anggota DPD, DPR, DPRD
Provinsi, DPRD Kabuapten/Kota serta Pemilihan Presiden dan Wakil
Presiden tahun 2019
Pemilihan umum (Pemilu) sejatinya diwarnai dengan hiruk pikuk, baik dalam
persiapannya maupun dalam pelaksanaannya. Kesuksesan dari suatu
pemilihan umum tidak hanya ditentukan dari bagaimana jalannya pemungutan
suara. Namun dilihat pula dari penyelesaian sengketa yang terjadi. Sengketa
dalam proses pemilu umumnya terjadi di antara para peserta pemilu. Selain itu
sengketa dapat juga terjadi antara peserta pemilu dengan penyelenggara
pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, KPU Provinsi dan/atau
KPU Kabupaten/Kota.
Berdasarkan Pasal 93 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum (UU Pemilu), penindakan sengketa dalam proses pemilihan
umum dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Pada sengketa
proses pemilu, sengketa dibawa oleh pemohon kepada Bawaslu untuk dikaji.
Tahap pertama penyelesaian adalah dengan melakukan mediasi antar kedua
belah pihak. Jika mediasi gagal, para pihak dapat memilih melakukan ajudikasi.
Atas putusan yang dikeluarkan oleh Bawaslu, para pihak dapat mengajukan
upaya hukum atas ketidaksetujuannya terhadap putusan tersebut kepada
Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Tenggang waktu proses penyelesaian
sengketa pemilu di Bawaslu adalah 12 hari, mulai dari menerima permohonan
penyelesaian sengketa hingga memutus penyelesaian sengketa. Putusan
Bawaslu sendiri bersifat final dan binding, kecuali terhadap putusan mengenai
verifikasi partai politik peserta pemilu, penetapan daftar calon tetap anggota
245
DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, serta penetapan
pasangan calon.
A. Permohonan yang Diajukan
1. Permohonan yang Tidak Diregistrasi
Berdasarkan Pasal 1 Ayat 22 Peraturan Badan Pengawas
Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2018 Perubahan
Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18
Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses
Pemilihan Umum menyebutkan Pemohon adalah pihak yang
mengajukan Permohonan sengketa proses Pemilu. Berdasarkan Pasal
1 Ayat 23 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik
Indonesia Nomor 27 Tahun 2018 Perubahan Kedua Atas Peraturan
Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang
Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum
menyebutkan Termohon adalah pihak yang diajukan di dalam
Permohonan sengketa proses Pemilu.
Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu pada Divisi
Penyelesaian Sengketa dalam hal ini tidak menerima Permohonan
yang tidak diregistrasi.
2. Permohonan yang Tidak Diterima
Berdasarkan Pasal 1 Ayat 22 Peraturan Badan Pengawas
Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2018 Perubahan
Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18
Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses
Pemilihan Umum menyebutkan Pemohon adalah pihak yang
mengajukan Permohonan sengketa proses Pemilu. Berdasarkan Pasal
1 Ayat 23 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik
Indonesia Nomor 27 Tahun 2018 Perubahan Kedua Atas Peraturan
Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang
Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum
246
menyebutkan Termohon adalah pihak yang diajukan di dalam
Permohonan sengketa proses Pemilu.
Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu pada Divisi
Penyelesaian Sengketa dalam hal ini menerima Permohonan dan
diregistrasi.
3. Permohonan yang Diregistrasi
Menurut Pasal 470 Ayat (2) UU No 7/2017, sengketa proses
pemilu adalah sengketa yang timbul antara KPU dan partai politik calon
peserta pemilu yang tidak lolos verifikasi sebagai akibat dikeluarkannya
keputusan KPU tentang penetapan partai politik peserta pemilu. Badan
Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu pada Divisi
Penyelesaian Sengketa dalam hal ini menerima Permohonan yang
diregistrasi sebanyak 3 (tiga) permohonan pada tahapan pencalonan,
diantaranya sebagai berikut:
247
B. Tindak Lanjut Terhadap Permohonan Sengketa
248
249
C. Proses Mediasi
250
251
D. Output Putusan
252
BAB VII
Advokasi Pada Pemilihan Anggota DPD, DPR, DPRD Provinsi, DPRD
Kabupaten/Kota serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden
Tahun 2019 Bawaslu Kabupaten Pringsewu
A. Bantuan Hukum
Selama proses penanganan pelanggaran pada pemilihan Anggota DPD,
DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Pemilihan Presiden dan
Wakil Presiden 2019, Bawaslu Kabupaten Pringsewu tidak menangani
bantuan hokum sebagaimana diatur dalam Peraturan Bawaslu terkait:
- Perdata, Pidana, TUN, dan Etik
- Pengaduan dan Konsultasi Hukum
- Alternatif Penyelesaian Sengketa
- Perkara Hukum Lain
B. Bantuan Hukum
253
-
C. Pemberian Keterangan pada Sengketa Hasil Pemilu (PHPU)
Sengketa Hasil Pemilu adalah perselisihan antara KPU dan Peserta Pemilu
mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional. Dalam
hal terjadi sengketa hasil pemilu, maka lembaga yang berwenang
menyelesaikannya adalah Mahkamah Konstitusi (MK).
Berikut ini merupakan table pokok-pokok permohonan untuk Perselisihan
Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 Bawaslu Kabupaten
Pringsewu:
Tabel 1.9
Pokok-pokok permohonan untuk Perselisihan Hasil Pemilu Presiden
dan Wakil Presiden Tahun 2019 Bawaslu Kabupaten Pringsewu
254
No.
1
Pokok-Pokok
Permohonan Keterangan
1.
Pengawasan
Penyusunan,
Penetapan, dan
Perubahan DPT
a. Bahwa pada tanggal 21 Juni 2018 Bawaslu Kabupaten
Pringsewu menghimbau kepada KPU Kabupaten Pringsewu
melalui surat dengan Nomor: . 165/K.LA-13/PM.00.02/VI/2018.
b. Bahwa pada tanggal 17 Juni 2018 Bawaslu Kabupaten
Pringsewu melakukan pengawasan terkait Rekapitulasi Daftar
Pemilih Sementara dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun
2019 bertempat di Hotel Regency Kecamatan Gadingrejo
Kabupaten Pringsewu.
c. Bahwa pada tanggal 22 Juli Tahun 2018 Bawaslu Kabupaten
Pringsewu melakukan pengawasan terkait Penetapan Daftar
Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) bertempat di
Hotel Regency Kecamatan Gadingrejo.
d. Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2018 Bawaslu Kabupaten
Pringsewu melakukan pengawasan terkait Penetapan Daftar
Pemilih Tetap (DPT) Pemilu Tahun 2019 bertempat di Hotel
Regency Kecamatan Gadingrejo.
e. Bahwa pada tanggal 12 September 2018 Bawaslu Kabupaten
Pringsewu melakukan pengawasan terkait rapat pencermatan
bersama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu,
Partai Politik Tingkat Kabupaten Pringsewu, dan Badan
Pengawas Pemilihan Umum terhadap Daftar Pemilih Tetap
Kabupaten Pringsewu pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di
Hotel Urban Pringsewu.
f. Bahwa pada tanggal 13 September 2018 Bawaslu Kabupaten
Pringsewu melakukan pengawasan terkait Rapat pleno
terbuka Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan
pemilu tahun 2019 di aula Kantor KPU Kabupaten Pringsewu.
g. Pada tanggal 12 November 2018 pukul 15.00 WIB Bawaslu
Kabupaten Pringsewu melakukan pengawasan terhadap
Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar
Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-II) Pemilu
Tahun 2019 di Aula Kantor KPU Kabupaten Pringsewu.
h. Bahwa Pada tanggal 9 Desember 2018, Bawaslu Kabupaten
Pringsewu melakukan pengawasan terhadap rapat Pleno
Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Penyempurnaan Daftar
Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) di Hotel
Urban Pringsewu.
i. Bahwa pada tanggal 27 Desember 2018 dalam rangka
255
memenuhi hak konstitusional bagi para pemilih, Bawaslu
Kabupaten Pringsewu melalui jajaran di Kecamatan
Ambarawa melakukan pengawasan pelayanan jemput bola
perekaman KTP-el.
j. Bahwa pada Tanggal 18 Februari 2019, KPU Kabupaten
Pringsewu telah melakukan Rapat Pleno Terbuka Penetapan
Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) Pemilihan Umum
Tahun 2019.
k. Bahwa pada tanggal 20 Maret 2019 Bawaslu Kabupaten
Pringsewu melakukan pengawasan terkait Rapat Pleno
Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb)
Tahap II pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Hotel Regency
Kecamatan Gadingrejo.
l. Bahwa pada tanggal 21 Maret 2019 KPU Kabupaten
Pringsewu melakukan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi
Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) Tahap II pada
Pemilihan Umum Tahun 2019.
m. Bahwa pada tanggal 02 April 2019 Bawaslu Kabupaten
Pringsewu melakukan pengawasan Rapat Pleno Perbaikan
Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Tiga (DPTHP-3)
Pemilihan Umum Tahun 2019 di Aula Kantor KPU Kabupaten
Pringsewu.
n. Bahwa pada tanggal 11 April 2019 KPU Kabupaten Pringsewu
melakukan Rekapitulasi daftar Pemilih Tambahan (DPTb)
Tahap Ketiga Tingkat Kabupaten Pemilihan Umum Tahun
2019.
2.
Pengawasan
Kampanye Calon
Presiden dan Wakil
Presiden di Kabupaten
Pringsewu
a. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 November 2018 Bawaslu
Kabupaten Pringsewu melaksanakan pengawasan terkait
kunjungan kerja Presiden RI Hi.Ir. Joko Widodo dengan petani
seluruh Provinsi Lampung yang tergabung dalam organisasi
Serikat Petani Indonesaia (SPI) yang dilaksanakan di Dusun
Pelayangan, Pekon Pujodadi, kecamatan Pardasuka
Kabupaten Pringsewu
b. Pada tanggal 25 November Bawaslu Kabupaten Pringsewu
Melakukan pengawasan deklarasi dan pelantikan pengurus
KERJO ( Kelompok masyarakat dukung Jokowi Makruf).
c. Bahwa pada tanggal 8 Desember 2018 sekira Pukul. 10.00
WIB Bawaslu Kabupaten Pringsewu melakukan pengawasan
kampanye yang bertempat di Jln. Raya Tambahrejo KM. 33
256
Desa Tambahrejo Kecamatan Gadingrejo. Bentuk kampanye
yang diselenggarakan adalah Deklarasi Relawan Karib Jelata
Untuk Lampung. Sebelum melakukan pengawasan, Bawaslu
Kabupaten Pringsewu melakukan beberapa langkah
pencegahan agar kegitan tersebut tidak melanggar unsure
pelanggaran kampanye.
d. Bahwa pada tanggal 26 Januari 2019 Bawaslu Kabupaten
Pringsewu melakukan pengawasan kegiatan kegiatan
Deklarasi dan Pelantikan Gerakan Ikhwanul Mubalighin
Menangkan Jokowi-KH. Ma’ruf Amin di Aula Kolam Renang
Paris.
e. Bahwa pada tanggal 11 Maret 2019 adanya kampanye oleh
Pendukung Jokowi (Pujo) di Lapangan Banyumas Kecamatan
Banyumas Kabupaten Pringsewu. Bentuk kampanye yang
diselenggarakan adalah kampanye dalam bentuk lain yaitu
Konser Musik bersama Deklarasi Relawan Pujo Kabupaten
Pringsewu yang menghadirkan artis dangdut Ibu Kota yaitu
Via Vallen dan Band Hijau Daun.
f. Pada Tanggal 19 Maret 2019, di Lapangan Kuncup,
Kecamatan Pringsewu Barat, Kabupaten Pringsewu,
berlangsung kegiatan Konser Musik Nissa Sabyan Gambus
yang diselenggarakan oleh Sekber Satgas Prabowo – Sandi
Provinsi Lampung dengan tema “Konser Indonesia Menang”
yang dihadiri oleh Partai Pengusung dan Pendukung
Pasangan Calon 02 (Prabowo – Sandi) dan Calon Legislatif
dari Partai Pengusung dan Pendukung Pasangan Calon 02.
D. Pemberian Keterangan pada Sengketa Hasil Pemilu (PHPU)
Sengketa Hasil Pemilu adalah perselisihan antara KPU dan Peserta Pemilu
mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional. Dalam
hal terjadi sengketa hasil pemilu, maka lembaga yang berwenang
menyelesaikannya adalah Mahkamah Konstitusi (MK).
257
Berikut ini merupakan table pokok-pokok permohonan untuk Perselisihan
Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 Bawaslu Kabupaten
Pringsewu:
Tabel 1.9
No.
1 Pokok-Pokok Permohonan Keterangan
1.
Pengawasan Penyusunan,
Penetapan, dan Perubahan
DPT
o. Bahwa pada tanggal 21 Juni 2018 Bawaslu Kabupaten
Pringsewu menghimbau kepada KPU Kabupaten
Pringsewu melalui surat dengan Nomor: . 165/K.LA-
13/PM.00.02/VI/2018.
p. Bahwa pada tanggal 17 Juni 2018 Bawaslu Kabupaten
Pringsewu melakukan pengawasan terkait Rekapitulasi
Daftar Pemilih Sementara dalam Pemilihan Umum
Serentak Tahun 2019 bertempat di Hotel Regency
Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu.
q. Bahwa pada tanggal 22 Juli Tahun 2018 Bawaslu
Kabupaten Pringsewu melakukan pengawasan terkait
Penetapan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan
(DPSHP) bertempat di Hotel Regency Kecamatan
Gadingrejo.
r. Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2018 Bawaslu
Kabupaten Pringsewu melakukan pengawasan terkait
Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu Tahun
2019 bertempat di Hotel Regency Kecamatan
Gadingrejo.
s. Bahwa pada tanggal 12 September 2018 Bawaslu
Kabupaten Pringsewu melakukan pengawasan terkait
rapat pencermatan bersama Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Pringsewu, Partai Politik Tingkat Kabupaten
Pringsewu, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum
terhadap Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Pringsewu
pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Hotel Urban
Pringsewu.
t. Bahwa pada tanggal 13 September 2018 Bawaslu
Kabupaten Pringsewu melakukan pengawasan terkait
Rapat pleno terbuka Penetapan Daftar Pemilih Tetap
Hasil Perbaikan pemilu tahun 2019 di aula Kantor KPU
258
Kabupaten Pringsewu.
u. Pada tanggal 12 November 2018 pukul 15.00 WIB
Bawaslu Kabupaten Pringsewu melakukan
pengawasan terhadap Rapat Pleno Terbuka
Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil
Perbaikan Kedua (DPTHP-II) Pemilu Tahun 2019 di
Aula Kantor KPU Kabupaten Pringsewu.
v. Bahwa Pada tanggal 9 Desember 2018, Bawaslu
Kabupaten Pringsewu melakukan pengawasan
terhadap rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan
Penetapan Penyempurnaan Daftar Pemilih Tetap Hasil
Perbaikan Kedua (DPTHP-2) di Hotel Urban Pringsewu.
w. Bahwa pada tanggal 27 Desember 2018 dalam rangka
memenuhi hak konstitusional bagi para pemilih,
Bawaslu Kabupaten Pringsewu melalui jajaran di
Kecamatan Ambarawa melakukan pengawasan
pelayanan jemput bola perekaman KTP-el.
x. Bahwa pada Tanggal 18 Februari 2019, KPU
Kabupaten Pringsewu telah melakukan Rapat Pleno
Terbuka Penetapan Daftar Pemilih Tetap Tambahan
(DPTb) Pemilihan Umum Tahun 2019.
y. Bahwa pada tanggal 20 Maret 2019 Bawaslu
Kabupaten Pringsewu melakukan pengawasan terkait
Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap
Tambahan (DPTb) Tahap II pada Pemilihan Umum
Tahun 2019 di Hotel Regency Kecamatan Gadingrejo.
z. Bahwa pada tanggal 21 Maret 2019 KPU Kabupaten
Pringsewu melakukan Rapat Pleno Terbuka
Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb)
Tahap II pada Pemilihan Umum Tahun 2019.
aa. Bahwa pada tanggal 02 April 2019 Bawaslu
Kabupaten Pringsewu melakukan pengawasan Rapat
Pleno Perbaikan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan
Tiga (DPTHP-3) Pemilihan Umum Tahun 2019 di Aula
Kantor KPU Kabupaten Pringsewu.
bb. Bahwa pada tanggal 11 April 2019 KPU Kabupaten
Pringsewu melakukan Rekapitulasi daftar Pemilih
Tambahan (DPTb) Tahap Ketiga Tingkat Kabupaten
Pemilihan Umum Tahun 2019.
259
2.
Pengawasan Kampanye
Calon Presiden dan Wakil
Presiden di Kabupaten
Pringsewu
a. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 November 2018
Bawaslu Kabupaten Pringsewu melaksanakan
pengawasan terkait kunjungan kerja Presiden RI Hi.Ir.
Joko Widodo dengan petani seluruh Provinsi Lampung
yang tergabung dalam organisasi Serikat Petani
Indonesaia (SPI) yang dilaksanakan di Dusun
Pelayangan, Pekon Pujodadi, kecamatan Pardasuka
Kabupaten Pringsewu
b. Pada tanggal 25 November Bawaslu Kabupaten
Pringsewu Melakukan pengawasan deklarasi dan
pelantikan pengurus KERJO ( Kelompok masyarakat
dukung Jokowi Makruf).
c. Bahwa pada tanggal 8 Desember 2018 sekira Pukul.
10.00 WIB Bawaslu Kabupaten Pringsewu melakukan
pengawasan kampanye yang bertempat di Jln. Raya
Tambahrejo KM. 33 Desa Tambahrejo Kecamatan
Gadingrejo. Bentuk kampanye yang diselenggarakan
adalah Deklarasi Relawan Karib Jelata Untuk
Lampung. Sebelum melakukan pengawasan, Bawaslu
Kabupaten Pringsewu melakukan beberapa langkah
pencegahan agar kegitan tersebut tidak melanggar
unsure pelanggaran kampanye.
d. Bahwa pada tanggal 26 Januari 2019 Bawaslu
Kabupaten Pringsewu melakukan pengawasan
kegiatan kegiatan Deklarasi dan Pelantikan Gerakan
Ikhwanul Mubalighin Menangkan Jokowi-KH. Ma’ruf
Amin di Aula Kolam Renang Paris.
e. Bahwa pada tanggal 11 Maret 2019 adanya kampanye
oleh Pendukung Jokowi (Pujo) di Lapangan Banyumas
Kecamatan Banyumas Kabupaten Pringsewu. Bentuk
kampanye yang diselenggarakan adalah kampanye
dalam bentuk lain yaitu Konser Musik bersama
Deklarasi Relawan Pujo Kabupaten Pringsewu yang
menghadirkan artis dangdut Ibu Kota yaitu Via Vallen
dan Band Hijau Daun.
f. Pada Tanggal 19 Maret 2019, di Lapangan Kuncup,
Kecamatan Pringsewu Barat, Kabupaten Pringsewu,
berlangsung kegiatan Konser Musik Nissa Sabyan
Gambus yang diselenggarakan oleh Sekber Satgas
Prabowo – Sandi Provinsi Lampung dengan tema
260
“Konser Indonesia Menang” yang dihadiri oleh Partai
Pengusung dan Pendukung Pasangan Calon 02
(Prabowo – Sandi) dan Calon Legislatif dari Partai
Pengusung dan Pendukung Pasangan Calon 02.
E. Pengawasan Atas Tindak Lanjut Pelaksanaan Putusan
Dalam proses penanganan pelanggaran pada pemilihan Anggota DPD,
DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabuptaen/Kota serta Pemilihan Presiden dan
Wakil Presiden 2019 Bawaslu Kabupaten Pringsewu tidak menangani
sengketa pemilu hingga tahap Pengadilan dikarenakan mencapai
kesepakatan saat mediasi. Terkait dengan penanganan pelanggaran
Bawaslu Kabupaten Pringsewu juga tidak menangani pelanggaran hingga
tahap Pengadilan dikarenakan proses penanganan pelanggaran dihentikan
di Pembahasan Kedua dengan alasan tidak memenuhi unsur Tindak
Pidana Pemilu.
261
BAB VIII
PENUTUP
a. KESIMPULAN
Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun
2019 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan
Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Panitia Pengawas
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Kecamatan, Pengawas
Pemilihan Lapangan, Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan
Pengawas Tempat Pemungutan Suara bahwasanya Divisi SDMO dibantu 2
(dua) Divisi lainnya yaitu Divisi PHL dan Divisi PP Bawaslu Kabupaten
Pringsewu mempunyai fungsi mengoordinasikan fungsi menyampaikan
laporan akhir Bawaslu Kabupaten Pringsewu kepada Bawaslu Provinsi
Lampung.
Laporan Akhir Bawaslu Kabupaten Pringsewu ini disusun sebagai bahan
evaluasi pengawasan tahapan Pemilihan Umum Legislatif dan Pemilihan
Umum Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2019.
Selanjutnya kami menyadari bahwa dalam pelaksanaan tugas, wewenang
dan kewajiban masih terdapat kekurangan. Untuk itu saran, kritik, serta
bimbingan dari Bawaslu Provinsi Lampung sangat kami harapkan dalam
menghadapi dan mengantisipasi tahapan pengawasan berikutnya.
Pengawasan tahapan demi tahapan Pemilihan Umum Tahun 2019 telah
selesai dilaksanakan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten
Pringsewu dengan baik dan maksimal. Komunikasi, Koordinasi pun
dilakukan secara periodik dari jajaran pengawas TPS hingga Badan
Pengawas Pemilu Provinsi Lampung demi menyukseskan hajat demokrasi
Provinsi Lampung Tahun 2018. Seluruh pengawasan tahapan pelaksanaan
pengawasan pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Pringsewu
telah dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan-ketentuan dan
262
peraturan perundang-undangan serta turunan dari seluruh ketentuan
tersebut. Pokok-pokok pengawasan Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten
Pringsewu yang mendasari setiap tahapannya adalah Peraturan Badan
Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Perbawaslu), dengan
adanya perbawaslu ini kinerja dari jajaran Badan Pengawas Pemilihan
Kabupaten Pringsewu lebih terarah. Pengawasan tahapan yang dimulai dari
pengawasan Pemutakhiran Daftar Pemilih Tetap KPU Kabupaten Pringsewu
sampai dengan tahapan Rekapitulasi dan Penetapan Hasil telah
dilaksanakan dengan baik.
Ketertiban Administrasi di Internal Pengawas Pemilu dalam upaya
memudahkan pelaporan pada saat pelaksanaan Pengawasan. Pengawas
Pemilu Kabupaten Pringsewu memberikan solusi untuk membuat instrument
berbasis teknologi (aplikasi android) dinamakan SIWASLU selain untuk
mengurangi resiko tercecernya Form A Pengawasan, Hal tersebut juga bisa
menjadi media Monitoring dan Evaluasi dalam Pelaksanaan Pengawasan di
Lapangan.
Sepanjang Pemilihan Umum Anggota DPD, DPR, DPRD Provinsi, DPRD
Kabupaten/Kota serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019,
situasi dan kondisi terkait pelaksanaan Pemilu tersebut tergolong kondusif,
Namun tidak terlepas dari kendala pada proses penanganan pelanggaran
pemilihan umum. Bertepuk sebelah tangan dengan harapan penyelenggara,
dimana sosialisasi tentang pencegahan pelanggaran serta cara melaporkan
pelanggaran itu sendiri tidak dibarengi dengan antusiasme masyarakat
dalam melaporkan pelanggaran. Terbukti dengan adanya 4 (empat) laporan
resmi dari masyarakat atau organisasi masyarakat tentang pelanggaran
Pemilu. Berharap hal tersebut menjadi suatu kebenaran bahwa tidak adanya
pelanggaran pemilihan umum dan dapat dijadikan sebagai salah satu
indikator suksenya sosialisasi pencegahan pelanggaran yang dilakukan oleh
Lembaga Pengawas Pemilu dari Awal hingga Akhir penyelenggara pemilihan
umum.
263
Penanganan pelanggaran pemilihan umum Badan Pengawas Pemilihan
Umum Kabupaten Pringsewu sejumlah 11 (sebelas) penanganan, yang
dalam hal ini telah di tindak lanjuti sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Berdasarkan uraian di atas, dapat diperoleh beberapa kesimpulan sebagai
berikut:
1. Jenis Pelanggaran yang ditangani pada Pemilihan Umum Anggota DPD,
DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Pemilihan Presiden
dan Wakil Presiden Tahun 2019 Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Pringsewu yaitu pelanggaran Administrasi, Pelanggaran
Tindak Pidana Pemilihan Umum, dan Pelanggaran Hukum Lainnya.
2. Pada Pemilihan Umum Anggota DPD, DPR, DPRD Provinsi, DPRD
Kabupaten/Kota serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun
2019 Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu menerima
4 (empat) laporan dengan rincian sebagai berikut:
3 (tiga) pelanggaran tindak pidana pemilu, tidak memenuhi unsur
tindak pidana pemilu
1 (satu) pelanggaran hukum lainnya, memenuhi unsur pelanggaran
hokum lainnya yaitu keterlibatan perangkat desa.
Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu menangani
7 (tujuh) temuan dugaan pelanggaran dengan rincian sebagai berikut;
4 (empat) Pelanggaran Administrasi, memenuhi unsur pelanggaran
administrasi.
2 (dua) Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan Umum, tidak memenuhi
unsur Tidak Pidana Pemilihan Umum.
1 (satu) Pelanggaran Hukum lainnya, memenuhi unsur pelanggaran
hukum lainnya antara lain Netralitas ASN dan mengikutsertakan ASN
dalam kegiatan kampanye.
264
b. REKOMENDASI
Dalam upaya menjaga kedaulatan rakyat dan mengawal demokrasi,
Bawaslu Kabupaten Pringsewu melaksanakan tugas, wewewang dan
kewajiban berdasarkan peraturan perundang-undangan dan asas
penyelenggara Pemilu yang mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib,
terbuka, proporsional, professional, akuntabel, efektif dan efisien. Bawaslu
Kabupaten Pringsewu yang strategis dan signifikan, yakni bagaimana
menghindari potensi pelanggaran pemilu muncul dengan menjalankan
strategi pencegahan yang optimal. Bawaslu Kabupaten Pringsewu juga
diharapkan mampu melakukan penindakan tegas, efektif, dan menjadi
hakim pemilu yang adil. Berikut saran dan rekomendasi Bawaslu
Kabupaten Pringsewu, antara lain :
1. Peningkatan kapasitas jajaran pengawas Pemilu melalui Rapat
Koordinasi, Bimbingan Teknis dan kegiatan sejenisnya yang difasilitasi
oleh Bawaslu Provinsi;
2. Kepada semua pihak yang berkaitan dengan Pemilu agar berkomitmen
menjalankan regulasi dan menyamakan persepsi terkait dengan
substansi dari Undang - Undang Pemilu itu sendiri;
3. Urgensi penguatan kelembagaan dalam kaitan dengan peningkatan
Sumber Daya Manusia (SDM) di lingkungan lembaga pengawas di
semua struktur terutama pada level Kabupaten/ Kota dan kecamatan
sebagai ujung tombak pengawasan.
