of 36 /36
LAPORAN AKHIR ANALISIS POSISI PERDAGANGAN JASA INDONESIA PADA PERUNDINGAN ACFTA PUSAT KEBIJAKAN KERJA SAMA PERDAGANGAN INTERNASIONAL BADAN PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN PERDAGANGANKEMENTERIAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA 2015

LAPORAN AKHIR ANALISIS POSISI PERDAGANGAN JASA …bppp.kemendag.go.id/media_content/2017/08/KAJIAN_JASA_ACFTA_2015.pdf · Kebijakan Kerjasama Perdagangan Internasional, BPPKP telah

Embed Size (px)

Text of LAPORAN AKHIR ANALISIS POSISI PERDAGANGAN JASA...

LAPORAN AKHIR

ANALISIS POSISI PERDAGANGAN JASA INDONESIA PADA PERUNDINGAN ACFTA

PUSAT KEBIJAKAN KERJA SAMA PERDAGANGAN INTERNASIONAL BADAN PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN

PERDAGANGANKEMENTERIAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

2015

Puska KPI, BPPKP, Kementerian Perdagangan i

ABSTRAK

Dalam Rangka Kerjasama ASEAN-China Free Trade Agreement (ACFTA)

khususnya bidang perdagangan jasa paket ketiga. Indonesia dituntut untuk

dapatmeningkatkan komitmennya. Usulan peningkatan komitmen Indonesia dapat

diperoleh dengan membandingkan komitmen - komitmen Indonesia pada ACFTA Trade

in Services paket 1-2 dan dengan membandingkan komitmen sector jasa Indonesia

pada berbagai fora.

Pemetaan komitmen dilakukan dengan hoekman index, dimanametode ini

memberikan nilai untuk masing-masing (4 mode dan 2 market access (MA) atau

National Treatment (NT) sebagai berikut: None (N) = 1, Limitation (L) = 0,5, Unbound

(U) = 0; kemudian menghitung nilai rata-rata sektor jasa dari masing masing negara.

Dalam paket pertama dan kedua,Komitmen Indonesia masih relative rendah bila

dibandingkan dengan komitmen Negara ASEAN lainnya berkomitmen sebesar 0.06

atau lebih rendah dari komitmen Negara ASEAN lainnya, adapun sektor yang telah

dibuka pada paket 2 ini adalah jasa pariwisata dan konstruksi.

Di semua fora perundingan (bilateral dan ASEAN+1) posisi komitmen Indonesia

rata-rata dibawa komitmen limitation. Pada kerjasama semua kerjasama ASEAN+1,

Indonesia memberikan komitmen lebih rendah dari komitmennya pada AFAS 7. Hal ini

juga sama dengan komitmen rata-rata negara-negara ASEAN. Komitmen terendah

Indonesia adalah pada kerjasama ACFTA.

Untuk ACFTA paket ketiga, Indonesia masih memiliki ruang yang relatif besar

untuk meningkatkan komitmen. Komitmen pada Paket AFAS ke 5 dapat menjadi dasar

bagi peningkatan komitmen Indonesia di ACFTA paket ketiga

Puska KPI, BPPKP, Kementerian Perdagangan ii

KATA PENGANTAR

Dengan Mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Pusat

Kebijakan Kerjasama Perdagangan Internasional, BPPKP telah menyelesaikan Karya

yang berjudul, Analisis Posisi Perdagangan Jasa Indonesia Pada Perundingan ASEAN

China Free Trade Agreement (ACFTA) ini. Tulisan ini merupakan suatu analisis yang

ditujukan untuk menjawab kemungkinan peningkatan komitmen Indonesia di fora

ACFTA

Puska KPI menyampaikan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah

membantu pelaksanaan pengkajian sehingga kajian ini telah selesai dengan baik.

Tanpa bantuan dari berbagai pihak tentunya kajian ini tidak akan dapat diselesaikan

sebagaimana mestinya.

Akhir kata, kami menyadari bahwa tidak ada hal yang sempurna, demikian pula

dengan tulisan ini masih jauh dari kesempurnaan. Kritik dan saran akan terus kami

harapkan dari para pembaca sekalian. Semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi para

pembaca sekalian, Terima Kasih

Jakarta, Oktober 2015

Pusat Kebijakan

Kerjasama Perdagangan Internasional

Puska KPI, BPPKP, Kementerian Perdagangan iii

DAFTAR ISI

Abstrak Kata Pengantar Daftar Isi

BAB I

Pendahuluan

1

1.1 Latar Belakang 1 1.2 Rumusan Masalah 2 1.3 Tujuan 2 1.4 Keluaran Kajian 3 1.5 Lingkup Kajian 3 1.6 Manfaat Kajian .. 4 1.7 Sistematika Laporan .. 4

BAB II Tinjauan Literatur

6

2.1 Teori Perdagangan Jasa 6 2.2 Perdagangan Jasa di

WTO 7

2.3 Aturan GATS 9 2.4 Schedule Of Commitment 12 2.5 Penelitian Sebelumnya 14

BAB III Metode Penelitian 18 3.1 Lokasi dan Waktu 18 3.2 Data 18 3.3 Indeksasi Schedule Of

Commitment 18

BAB IV Analisis

20

4.1 Komitmen ACFTA Paket 1 dan 2

20

4.2 Komitmen AFAS 22 4.3 Komitmen GATS 23 4.4 Komitmen IJEPA 23 4.5 Komitmen ASEAN+1 25 4.6 Perbandingan Komitmen .. 26

BAB V Kesimpulan dan Rekomendasi

.. 29

Puska KPI, BPPKP, Kementerian Perdagangan iv

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Jasa-jasa yang diatur WTO 21

Tabel 2 Komitmen ACFTA 1 dan 2 22

Tabel 3 Komitmen AFAS 22

Tabel 4 Komitmen GATS 23

Tabel 5 Perbandingan KOmitmen IJEPA 24

Tabel 6 Komitmen AANZFTA dan AKFTA 25

Tabel 7 Perbandingan Komitmen 25

Tabel 8 Perbandingan Komitmen Indonesia-China 26

Halaman

Puska KPI, BPPKP, Kementerian Perdagangan 1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kerjasama ASEAN - China Free Trade Agreement (ACFTA) secara resmi

diluncurkan sejak ditandatanganinya Trade in Goods Agreement dan Dispute

Settlement Mechanism Agreement pada tanggal 29 November 2004 di Vientiane,

Laos1. Selanjutnya kesepakatan tersebut berlanjut ke persetujuan sektor jasa

yaitu dengan ditandatanganinya persetujuan Jasa ACFTA pada pertemuan ke-12

Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN di Cebu, Filipina, pada bulan Januari

2007.

Dalam kerangka ASEAN - China FTA Trade In Services (ACFTA-TIS),

ASEAN dan China telah sepakat bahwa perundingannya bersifat progresif liberal

(Artikel 23). Dimana paket kedua harus telah disepakati tidak lebih dari setahun

dari implementasi paket pertama.

Paket Pertama ACFTA TIS berisi sektor jasa yang terbuka, yaitu jasa

bisnis, jasa konstruksi, jasa lingkungan dan jasa transportasi Sedangkan untuk

paket ke-2 ditambah dengan keterbukaan sektor komunikasi, distribusi, keuangan

dan pariwisata

Paket kedua ACFTA TIS telah disepakati dan ditandatangani di Bali pada

16 November 2011 dan diratifikasi melalui Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun

2013. Pada Paket Kedua ini, Indonesia telah memberikan komitmen sebanyak 28

sub-sektor. Dasar persetujuan yang digunakan Indonesia di ACFTA ini adalah

ASEAN Framework Agreement on Services (AFAS) ke-4. Hal ini sesuai dengan

kesepakatan ASEAN Caucus pada pertemuan ke 25 ACFTA - Working Group On

Services di Beijing, Februari 2015 dimana salah satu kesepakatannya adalah

menjadikan ASEAN Framework Agreement On Services ke-4 sebagai basis

1 DItjen KPI Kemendag, diunduh dari

http://ditjenkpi.kemendag.go.id/Umum/Regional/Win/ASEANChina20FTA.pdf

Puska KPI, BPPKP, Kementerian Perdagangan 2

ACFTA TIS Paket kedua dan untuk basis ACFTA TIS paket ke-3 adalah AFAS

ke-5.

Selain terlibat dengan China di ACFTA, dan Negara ASEAN lain di AFAS.

Indonesia juga terlibat aktif dengan perdagangan jasa diberbagai fora baik

bilateral (dengan Jepang) maupun dalam ASEAN+1. Untuk Itu setiap keputusan

dalam peningkatan komitmen perdagangan jasa Indonesia juga harus

memperhatikan komitmen di fora lain yang terus bergerak dinamis.

Gambar 1.1 Ilustrasi lingkup jasa Multilateral, Regional, dan Bilateral Sumber: Ilustrasi penulis

Dari ilustrasi diatas, tergambar bahwa lingkup komitmen (Schedule of

Commitment) jasa pada multilateral dalam hal ini GATS (General Agreement On

Trade In Services) relatif tidak mendalam karena harus mengakomodir 159

anggota WTO. Level komitmen yang paling mendalam adalah dalam kerangka

bilateral (contohnya IJEPA), karena hanya melibatkan 2(dua) pihak saja

kesepakatan dapat dicapai dengan cepat dan efisien. Sedangkan kedalaman

komitmen fora regional berada diantara Multilateral dan Bilateral, baik secara

intra regional (contohnya AFAS) maupun dengan mitra (ASEAN+1).

Puska KPI, BPPKP, Kementerian Perdagangan 3

Saat ini perundingan ACFTA memasuki paket ketiga. Pada paket ketiga ini

diharapkan setiap negara memberikan komitmen yang lebih liberal daripada

paket kedua. Untuk memberikan paket perdagangan jasa yang lebih mendalam,

maka Indonesia harus memperhatian komitmen-komitmen perdagangan jasanya

pada fora yang lain.

1.2 Rumusan Masalah

Kesepakatan ASEAN Caucus untuk menjadikan AFAS ke-5 sebagai basis

ACFTA paket ketiga belum tentu sesuai dengan komitmen Indonesia pada fora

lain. Oleh karena itu, pemetaan komitmen sektor jasa Indonesia pada semua fora

sangat penting dalam penentuan komitmen. Apakah AFAS ke-5 dapat dijadikan

basis untuk ACFTA paket ketiga?

1.3 Tujuan

Tujuan dari analisis ini adalah untuk mengetahui kemungkinan

penerapan AFAS ke-5 sebagai basis ACFTA paket ketiga

1.4 Keluaran Analisis

Output dari kegiatan analisis ini adalah Laporan dan Rekomendasi

kebijakan mengenai posisi perdagangan jasa Indonesia di ACFTA paket ketiga

dengan menggunakan AFAS ke-5

1.5 Lingkup Analisis

Beberapa hal yang menjadi ruang lingkup kajian ini yaitu komitmen

Indonesia di AFAS ke 5, AFAS ke 7, ASEAN+1 dan WTO yang kemudian

dipetakan menggunakan Indeks Hoekman.

Selanjutnya Komitmen-komitmen tersebut akan dapat digunakan untuk

menentukan komitmen dalam ACFTA TIS paket ketiga

Puska KPI, BPPKP, Kementerian Perdagangan 4

Gambar 2 Hubungan Komitmen Jasa Indonesia Sumber : Ilustrasi penulis

1.6 Manfaat Analisis

Analisis ini akan bermanfaat terutama dalam rangka memberikan

rekomendasi kebijakan mengenai posisi perdagangan jasa Indonesia pada

ACFTA TIS paket ketiga. Oleh karena dasar penentuan posisi perdagangan

jasa Indonesia adalah AFAS maka rekomendasi dari kajian ini adalah paket

AFAS yang sesuai untuk diberikan pada kerjasama ACFTA TIS.

Puska KPI, BPPKP, Kementerian Perdagangan 5

1.7 Sistematika Laporan

Laporan analisis ini terbagi menjadi beberapa bab, sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Berisikan uraian mengenai latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan

Analisis, Hasil Analisis, Ruang Lingkup Analisis serta Sistematika

Laporan.

BAB II TINJAUAN LITERATUR

Berisikan uraian mengenai teori perdagangan internasional dan kerangka

pemikiran.

BAB III METODE ANALISIS

Berisikan uraian mengenai data dan teknik pengumpulan data serta

metode analisis.

BAB IV ANALISIS

Berisikan uraian mengenai komitmen jasa Indonesia diberbagai fora dan

perbandingannya

BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI KEBIJAKAN,

berisi kesimpulan hasil kajian serta rekomendasi kebijakan berdasarkan

kesimpulan hasil analisis

Puska KPI, BPPKP, Kementerian Perdagangan 6

BAB II

TINJAUAN LITERATUR

2.1 Teori dan Konsep Perdagangan Jasa

Sangat penting untuk dipahami bahwa dalam literatur mengenai

perdagangan jasa, belum ditemukan definisi baku yang diterima secara universal.

Pedoman yang secara umum dipergunakan oleh para pemerhati bidang ini

adalah definisi seperti yang tercantum dalam General Agreement on Trade in

Services (GATS). Ketiadaan definisi yang baku dan disepakati secara umum

antara lain disebabkan oleh beragamnya aktivitas jasa dengan karakteristik yang

berbeda satu dengan yang lain.

Salah satu definisi yang sering dijadikan acuan adalah yang diajukan oleh

T. P. Hill, yakni bahwa barang dapat didefinisikan sebagai suatu obyek fisik yang

dapat disentuh sehingga dapat dialihkan di antara unit-unit ekonomi, sedangkan

jasa didefinisikan sebagai perubahan dalam keadaan seseorang, atau suatu

barang milik suatu unit ekonomi, yang ditimbulkan sebagai hasil dari aktivitas unit

ekonomi lainnya (Hill, 1977:317).

Definisi tersebut di atas tidak terlepas dari berbagai kritik, misalnya

menurut Hill, jasa tidak dapat disimpan, tetapi kenyataannya jasa-jasa tertentu

dapat disimpan. Informasi misalnya, dapat disimpan di dalam benak, pita

rekaman atau penyimpan elektronik lainnya. Oleh karena itu, transaksi jasa tidak

perlu melibatkan produsen dan konsumen secara lansung sebagaimana yang

diisyaratkan oleh Hill.

Jasa dapat didefinisikan sebagai aktivitas ekonomi yang mempunyai

sejumlah elemen (nilai atau manfaat) intangible yang berkaitan dengannya, yang

melibatkan sejumlah interaksi dengan konsumen atau dengan barang-barang

milik, tetapi tidak menghasilkan transfer kepemilikan (Payne, 2001).

http://id.wikipedia.org/wiki/Ekonomihttp://id.wikipedia.org/wiki/Konsumen

Puska KPI, BPPKP, Kementerian Perdagangan 7

Klasifikasi sektor jasa menurut World Trade Organization (WTO) dibagi ke

dalam 12 (dua belas) sektor yaitu:

1) Jasa bisnis;

2) Jasa komunikasi;

3) Jasa konstruksi dan jasa yang berhubungan dengan keteknikan;

4) Jasa distribusi;

5) Jasa pendidikan;

6) Jasa lingkungan;

7) Jasa keuangan;

8) Jasa kesehatan dan sosial;

9) Jasa pariwisata dan yang berhubungan dengan perjalanan;

10) Jasa rekreasi, budaya, dan olahraga;

11) Jasa transportasi;

12) Jasa lainnya yang belum termasuk dalam klasifikasi di atas.

Sebagaimana barang, produksi jasa juga memerlukan input modal dan

tenaga kerja, baik yang terampil maupun tidak terampil. Sebagian penawaran

jasa sangat bergantung pada karunia sumber alam, sebagaimana juga pada

barang-barang tertentu. Oleh karena itu, dalam perdagangan jasa ada yang

bersifat padat modal, padat karya, padat tenaga terampil, dan sebagainya.

2.2. Perdagangan Jasa

Hampir sebagian besar sektor jasa tidak dapat diraba (intangible), tidak

dikenakan tarif walaupun beberapa sektor jasa bersifat tangible seperti jasa

restoran. Sektor jasa tidak diproduksi dan disimpan untuk kemudian dikonsumsi.

Produksi dan konsumsi dilakukan secara simultan (Stern dan Hoekman, 1988

dalam Findlay dan Warren, 2000). Konsekuensinya banyak hambatan di

transaksi perdagangan sektor jasa datang dalam bentuk restriksi terhadap

interaksi yang dilakukan produsen dan konsumen dibandingkan hambatan tarif

yang umumnya terjadi pada perdagangan barang. Hambatan yang

memengaruhi akses pasar di sektor jasa umumnya berupa pembatasan dalam

jumlah penyediaan jasa, volume transaksi, jumlah operator, jumlah tenaga

kerja, bentuk-bentuk hukum dan kepemilikan modal asing. Sedangkan

hambatan dalam perlakuan nasional dapat berbentuk peraturan yang dianggap

Puska KPI, BPPKP, Kementerian Perdagangan 8

diskriminasi untuk persyaratan pajak, kewarganegaraan, jangka waktu menetap,

perizinan, standarisasi dan kualifikasi, kewajiban pendataan serta batasan

kepemilikan properti dan lahan.

Dalam perdagangan jasa ada empat (4) mode yang digunakan yaitu :

Mode 1 (Cross Border Supply), yaitu kebebasan pemasok jasa asing untuk

memberikan jasanya secara lintas batas tanpa harus hadir di negara tersebut.

Mode 2 (Consumption Abroad), yaitu kebebasan bagi konsumen untuk

menggunakan jasa di negara lain dengan cara berada pada negara tempat

penyedia jasa tersebut. Mode 3 (Commersial Presence), yaitu kebebasan

perusahaan asing untuk hadir dan mendirikan badan usahanya di negara lain.

Mode 4 (Movement of Natural Person), yaitu kebebasan bagi orang pribadi

untuk memberikan jasanya maupun untuk bekerja di perusahaan di negara lain.

Mode 1 merujuk pada separated services yaitu perdagangan

internasional lintas batas seperti perdagangan barang. Restriksi yang dikenakan

suatu negara dalam jasa transportasi udara adalah terkait dengan standar

keselamatan.

Dalam mode 2, Hoekman dan Braga dalam Walsh (2006) memberikan

contoh restriksi dilakukan dengan menetapkan harga yang diterapkan sebagai

pembayaran yang fungsinya efektif sebagai tarif adalah biaya visa atau airport

tax bagi seorang turis Malaysia yang mengunjungi Candi Borobudur di

Indonesia.

Sedangkan mode 3, terkait dengan hadirnya jasa yang disediakan oleh

produsen suatu negara di negara lain karena adanya Foreign Direct Investment

(FDI). Suatu perusahaan menyediakan jasa untuk konsumen di negara lain

dengan menghadirkan perusahaan jasa secara fisik di Negara lain. Namun

pemahaman yang salah dapat terjadi apabila mengambil kesimpulan tingginya

harga tiket Walt Disney Singapura dibandingkan pergi ke Bali Indonesia atau

sebaliknya harga yang murah Mc Donald di Singapura dibandingkan dengan

yang di Indonesia disebabkan karena ada tidaknya hambatan perdagangan.

Kasus tersebut hanya menunjukkan harga tergantung dari biaya lokal (local

cost) yaitu biaya tenaga kerja dan bahan baku yang mana seolah-olah seperti

hambatan perdagangan. Bagaimanapun penyedia jasa yang berasal dari asing

Puska KPI, BPPKP, Kementerian Perdagangan 9

menghadapi hambatan baik pada saat pendirian maupun ketika sudah

beroperasi, efeknya sama seperti pajak (Deardorff dan Stern, 2004).

Mode 4 merujuk pada pergerakan tenaga kerja secara temporer melintasi

batas negara. Sebagai contoh pergerakan pilot pesawat asing, programer

komputer, engineers yang dijamin secara temporer dengan visa di negara tuan

rumah.

2.3 Aturan General Agreement on Trade in Services (GATS)

GATS meletakkan aturan-aturan dasar bagi perdagangan internasional di

bidang jasa dan menetapkan kewajiban yang berlaku bagi seluruh tindakan

(dikenal dengan istilah measures dalam GATS) yang mempengaruhi

perdagangan jasa internasional. Selain terhadap Perjanjian GATS dan

lampirannya, negara WTO juga terikat dengan komitmen yang diberikan yang

berlaku untuk sektor jasa dan sub sektor jasa yang terdaftar pada Schedule of

Commitment (SOC).

GATS dapat dikatakan sebagai suatu konsep perjanjian baru dalam

perdagangan internasional, yang sebelumnya hanya mengatur di bidang

perdagangan jasa. GATS berlaku (entered into force) pada Januari 1995,

sebagai hasil Putaran Uruguay (1986-1993) yang juga membentuk institusi yang

mengatur perdagangan multilateral, World Trade Organization (WTO). GATS

merupakan perjanjian perdagangan multilateral pertama yang mengatur

masalah jasa. Dengan tujuan untuk meningkatkan liberalisasi secara progresif

(progressive liberalization), berdasarkan Article XIX GATS, negara anggota

WTO sepakat untuk mengadakan perundingan lanjutan terkait perdagangan

jasa, yang kemudian dimulai pada Januari 2000 dan digabungkan ke dalam

perundingan Putaran Doha pada tahun 2001.

Kebutuhan mengenai liberalisasi perdagangan jasa sejak awal sudah

mengundang perdebatan, mengingat banyak kegiatan perdagangan jasa yang

secara tradisional dianggap sebagai aktivitas domestik dan tidak dapat

diterapkan konsep atau kebijakan perdagangan. Sementara itu, terdapat juga

beberapa sektor yang menjadi wilayah kepemilikan dan/atau kepengurusan dari

pemerintah, misalnya infrastruktur, telekomunikasi, yang memiliki karakter

Puska KPI, BPPKP, Kementerian Perdagangan 10

monopoli alami (natural monopoly), sehingga sulit bagi pihak swasta untuk

terlibat. Sementara itu, terdapat pula sektor yang dianggap sebagai bentuk

pelayanan publik yang esensial dan memiliki dimensi kesejahteraan rakyat dan

kepentingan umum, sehingga tidak dapat diserahkan ke swasta, misalnya

kesehatan dan pendidikan. Oleh karena itu, pengaturan mengenai perdagangan

jasa tidak semudah itu untuk di-liberalisasi, apalagi dalam konteks ekonomi

global. Namun, terdapat juga sektor-sektor yang memang sejak awal

berkarakteristik terbuka seperti keuangan internasional atau perhubungan laut

(maritim).

Dalam preamble GATS, dikatakan bahwa GATS bertujuan untuk

berkontribusi pada ekspansi perdagangan "under conditions of transparency

and progressive liberalization and as a means of promoting the economic

growth of all trading partners and the development of developing countries".

Perdagangan bebas bukanlah sebagai tujuan, melainkan instrumen untuk

mencapai pertumbuhan ekonomi dan pembangunan (development), sehingga

kepentingan negara berkembang diupayakan untuk diakomodasi secara penuh

di dalam GATS. Dengan demikian, GATS memiliki dua pilar utama, yaitu ;

1) memastikan transparansi dan prediktabilitas dalam peraturan perundang-

undangan domestik negara terkait;

2) mendukung liberalisasi progresif (progressive liberalization) melalui

putaran-putaran negosiasi yang berkelanjutan. Dalam hal ini, dan sesuai

dengan Perjanjian WTO, konsep progressive liberalization akan diperluas

secara bertahap melalui pembukaan akses pasar dan penerapan prinsip

national treatment terhadap penyedia jasa asing di berbagai sektor. Satu

hal yang perlu dicermati adalah bahwa liberalisasi tidak berarti

deregulasi. Bahkan GATS memberikan hak negara untuk mengatur (right

to regulate) dan menetapkan peraturan-peraturan baru untuk

memastikan tercapainya kepentingan nasional. Hal ini menjadi penting

khususnya bagi negara berkembang yang masih membutuhkan banyak

perlindungan.

Puska KPI, BPPKP, Kementerian Perdagangan 11

2.4 Schedule of Commitment (SOC)

Komitmen adalah istilah hukum yang digunakan untuk mendeskripsikan

kewajiban suatu negara di bawah General Agreement on Trade in Services

(GATS) dengan mengacu kepada sektor-sektor jasa tertentu (Public Citizen,

2006). Kebanyakan komitmen adalah spesifik pada sektor ataupun sub sektor

tertentu. Adapun schedule adalah daftar sektor/sub sektor jasa yang

dikomitmenkan atau ditawarkan pada perundingan dan sesuai dengan aturan

GATS (Public Citizen, 2006). Dengan demikian SOC adalah suatu daftar

mengenai sektor/sub sektor jasa yang dikomitmenkan atau ditawarkan pada

perundingan perdagangan dimana strukturnya harus mengacu kepada aturan

GATS.

Tabel 2.1 Bentuk Schedule of Commitment Berdasarkan Dokumen S/L/92

Sumber: WTO (2001)

SOC terdiri dari dua bagian, bagian pertama yaitu komitmen horisontal dan

bagian kedua yaitu komitmen sektor-spesifik, seperti yang diilustrasikan pada

Tabel 1 (WTO, 2001).

Adapun penjelasan setiap bagian dari SOC adalah sebagai berikut (WTO,

2001):

1) Komitmen horisontal

Bagian horisontal berisikan batasan-batasan yang bersifat economy-

wide, yang diterapkan pada semua sektor yang dimasukkan ke dalam SOC.

Sector or subsector Limitation on market

accsess

Limitation on national

treatment

Additional

commitment

1) 1)

2) 2)

3) 3)

4) 4)

1) 1)

2) 2)

3) 3)

4) 4)

Mode of supply: 1) Cross-border supply; 2) Consumption abroad; 3) Commercial

presence; 4) Presence of natural person

I. HORIZONTAL COMMITMENTS

II. SECTOR-SPECIFIC COMMITMENTS

Puska KPI, BPPKP, Kementerian Perdagangan 12

Poin-poin yang disertakan berupa larangan-larangan terhadap orang asing

untuk memiliki lahan atau pemukiman atau hal-hal lainnya yang dapat membuat

mereka menerima subsidi.

Setiap komitmen sektor spesifik harus mengacu pada batasan-batasan

yang tercantum dalam bagian horizontal. Semua batasan horizontal diterapkan

pada semua sektor perdagangan jasa yang tercantum di situ, kecuali terdapat

klausul yang menyatakan maksud yang berbeda.

2) Komitmen sektor spesifik

Komitmen sektor spesifik menetapkan tingkat liberalisasi suatu anggota

pada sektor ataupun sub sektor. Seperti halnya pada komitmen horizontal,

komitmen sektoral dibuat dalam empat kolom yaitu kolom pertama menentukan

sektor atau sub sektor yang bersangkutan; kolom kedua menetapkan batasan

bawah empat mode suplai pada akses pasar yang termasuk dalam enam jenis

yang tercantum pada Article XVI:2; kolom ketiga memuat pembatasan pada

perlakuan nasional; dan kolom terakhir menyediakan kesempatan untuk

membuat komitmen tambahan.

Adapun hal-hal yang dimuat dalam kolom pembatasan akses pasar

(kolom kedua dari SOC) sesuai dengan Paragraf 39 GATS adalah pembatasan-

pembatasan seperti total nilai transaksi atau aset, jumlah jasa yang beroperasi

dan kuantitas dari output, jumlah total natural person, restriksi atau kebutuhan

mengenai jenis dari entitas legal atau joint venture serta pembatasan pada

partisipasi modal asing (WTO, 2001).

Pembatasan-pembatasan pada kolom perlakuan nasional (kolom ketiga

dari SOC) antara lain mengenai deskriminasi pada subsidi dan tindakan-

tindakan keuangan lainnya, kewarganegaraan yaitu warga negara atau

permanen residen, persyaratan mengenai perijinan, kualifikasi dan registrasi,

persyaratan alih teknologi dan pelatihan, persyaratan muatan lokal, larangan

kepemilikan lahan atau properti, pembatasan pada jaminan portabilitas dan

penggunaan dana pendidikan.

Puska KPI, BPPKP, Kementerian Perdagangan 13

3) Komitmen Tambahan

Memasukkan kolom ini ke dalam SOC bukan merupakan kewajiban

tetapi anggota boleh memutuskan untuk membuat komitmen tambahan pada

sektor tertentu. Komitmen tambahan memuat tindakan-tindakan lain di luar

tindakan-tindakan yang mengacu pada pasal XVI dan XVII (WTO, 2001).

Adapun tindakan-tindakan tersebut seperti kualifikasi, standar teknis,

persyaratan perijinan atau prosedur dan peraturan domestik lainnya yang

konsisten dengan pasal VI (WTO, 2001). Komitmen tambahan menggambarkan

suatu bentuk tindakan, bukan merupakan pembatasan (WTO, 2001).

2.5 Penelitian Sebelumnya

Penelitian-penelitian yang membahas tentang kerjasama perdagangan

jasa terutama di Indonesia masih belum banyak jika dibandingkan dengan

penelitian-penelitian lainnya terutama yang membahas tentang perdagangan

barang. Hal ini disebabkan karena terbatasnya data perdagangan jasa sehingga

kebanyakan penelitian lebih fokus untuk membahas kerjasama serta tingkat

komitmen dalam kerjasama perdagangan jasa. Adapun penelitian yang terkait

dengan posisi tingkat komitmen dengan alat analisis indeks Hoekman adalah

penelitian yang dilakukan oleh Ishido (2011) dan penelitian yang dilakukan oleh

Fukunaga dan Isono (2013). Penelitian lainnya yaitu penelitian yang dilakukan

oleh Friawan (2012), Francois dan Hoekman (2010), Markusen, Rutherford dan

Tarr (2005), Phili, P. L dan Ferretti, M.A. (2008), Nefussi dan Schwellnus (2010)

dan Tim Peneliti pada Pusat Kebijakan Kerjasama Perdagangan Internasional

(2013).

Penelitian Ishido (2011) bertujuan untuk memetakan tingkat liberalisasi

perdagangan jasa dibawa 4 (empat) kerangka kerjasama ASEAN+n. Metode

yang digunakan adalah indeks Hoekman dan cluster analysis. Adapun temuan

dari penelitian ini adalah tingkat komitmen antara sektor spesifik dan sektor

tidak spesifik sangat berbeda, dan tingkat komitmen di negara-negara ASEAN

di AFAS adalah yang paling tinggi jika dibandingkan dengan ASEAN+n (Ishido,

2011). Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Fokunaga dan Isono (2013)

yaitu ASEAN+n menuju RCEP, penelitian ini menggunakan data indeksasi

dengan indeks hoekman pada penelitian Ishido (2011) yang kemudian

Puska KPI, BPPKP, Kementerian Perdagangan 14

digunakan untuk membandingkan posisi di AFAS dan ASEAN+n. Tujuan dari

penelitian ini yaitu untuk membandingkan tingkat komitmen negara-negara

ASEAN di AFAS, di ASEAN+n, dan tingkat komitmen negara-negara mitra

dagang ASEAN. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Australia dan Selandia

Baru (ANZ) merupakan negara mitra dagang ASEAN yang memberikan

komitmen pada sektor jasa paling tinggi jika dibandingkan dengan mitra dagang

ASEAN lainnya, sedangkan ASEAN memberikan AFAS ke-5 pada kerjasama

AANZFTA. Apabila AFAS ke-5 dijadikan dasar dalam menyusun posisi di

Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP), maka menurut

Fokunaga dan Isono (2013) ASEAN dan ANZ tidak akan memperoleh

keuntungan apapun dalam kerjasama tersebut. Rekomendasi dari penelitian

Fokunaga dan Isono (2013) yaitu pengurangan hambatan dalam perdagangan

jasa di antara negara-negara anggota RCEP.

Penelitian yang terkait lainnya adalah penelitian yang dilakukan oleh

Friawan (2012) yaitu liberalisasi sektor jasa di Indonesia masalah dan kebutuhan

pengembangan kapasitas. Penelitian ini merumuskan beberapa permasalahan

dalam liberalisasi jasa di Indonesia yaitu institusi dalam perundingan jasa masih

baru, konflik kepentingan yang berasal dari kelompok bisnis dan kementerian-

kementerian terkait, keamanan/ketahanan nasional, ketidakpahaman akan

potensi keuntungan dari liberalisasi jasa (impor dan informasi) karena kurangnya

informasi dan data pendukung. Adapun rekomendasi dari penelitian ini yaitu

berkaitan dengan penentuan prioritas dalam peningkatan kapasitas yang akan

dilaksanakan secara bertahap.

Puska KPI, BPPKP, Kementerian Perdagangan 15

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Lokasi dan Waktu Penelitian

Sektor yang dianalisis meliputi semua sektor yang diatur dalam GATS2.

Dengan lokasi penelitian di Jakarta. Adapun waktu pelaksanaan analisis

dilakukan dalam jangka waktu 4 bulan, terhitung mulai bulan Juni hingga

September 2015.

3.2 Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang

diperoleh dari Direktorat Jenderal Kerjasama Perdagangan Internasional. Data

tersebut terdiri dari dua yaitu Schedule of commitment (SOC) Indonesia pada

Kerjasama ACFTA, dan Schedule of commitment (SOC) Indonesia pada

Kerjasama AFAS. Komitmen setiap negara yang terdaftar dalam SOC tersebut

adalah berbeda-beda tingkatannya. Perbedaan tingkat komitmen inilah yang

kemudian diindeks dengan indeks hoeman untuk dapat dibandingkan.

Data diperoleh dari Penelitian Ishido dan Fukunaga dari ERIA di Tahun

2013 mengenai liberalisasi sektor Jasa di Negara ASEAN.

3.3 Indeksasi SCHEDULE OF COMMITMENT (SOC)

Dalam mengkaji posisi runding Indonesia di berbagai fora, maka metode

dapat dilakukan untuk menjawab pertanyaan penelitian tersebut adalah

Indeksasi Schedule of Commitment (SOC) untuk mengetahui kualitas komitmen

yang tercermin dalam Schedule of Commitment (SOC),

Dalam tulisannya, Ishido (2012) menyatakan bahwa indeksasi terhadap

komitmen suatu negara dalam GATS adalah hal yang baru. Hal ini karena sifat

2 Dokumen GATS w/120

Puska KPI, BPPKP, Kementerian Perdagangan 16

perdagangan jasa yang dahulunya dianggap sebagai non tradable dan juga

karena modalitas perdagangan jasa yang sangat berbeda antar sub sektornya.

Selain itu dalam pengukurannya, literatur mengenai metodenya sangat terbatas.

Hoekman pada Tahun 1995 mengusulkan suatu indeksasi obyektif untuk

mengukur komitmen jasa negara-negara WTO dengan berdasar pada GATS.

Metode ini memberikan nilai untuk masing-masing (4 mode dan 2 elemen)

sebagai berikut: None (N) = 1, Limitation (L) = 0,5, Unbound (U) = 0; kemudian

menghitung nilai rata-rata sektor jasa dari masing masing negara. Contoh

perhitungan Hoekman dapat digambarkan dari tabel berikut.

Tabel.2.2 Matriks Schedule of Commitment Indonesia untuk Hotel Bintang 3, 4, 5

Maka contoh perhitungan Indeks Hoekmannya adalah sebagai berikut

Sub Sector

Limitation on Market Access Limitation on National Treatment

Hotel 1) Bernilai 1

2) Bernilai 1

3) Bernilai 0,5

4) Bernilai 0

1) Bernilai 1

2) Bernilai 1

3) Bernilai 0,5

4) Bernilai 0,5

Puska KPI, BPPKP, Kementerian Perdagangan 17

Nilai-nilai tersebut diatas lalu dijumlahkan dan dijadikan nilai agreegat

komitmen sektor jasa perhotelan Indonesia.

Dari hasil indeksasi tersebut kemudian dilakukan klasifikasi yang

disesuaikan dengan tingkat komitmen pada dokumen WTO S/L/92. Penentuan

rentang skala dengan rumus yaitu (nilai tertinggi nilai terendah)/banyaknya

kelas indeks.

Puska KPI, BPPKP, Kementerian Perdagangan 18

BAB IV

ANALISIS

Dalam memformulasikan komitmen Indonesia dalam ACFTA TIS paket

ke-3, maka diperlukan suatu pemetaan berbagai komitmen Indonesia dalam

ACFTA TIS 2, AFAS, WTO, ASEAN+1 dan IJEPA. Pemetaan dilakukan dengan

cara melakukan indeksasi secara Hoekman terhadap Schedule Of Commitment

Indonesia pada fora-fora tersebut dan terhadap 12 sektor yang diatur di WTO.

Secara total WTO mengatur 12 sektor jasa dan 155 sub sektor dibawahnya

dengan lingkup sektor jasa sebagaimana pada tabel 3.

Tabel 4.1 Jasa-Jasa Yang Diatur Di WTO

No Sektor Jasa contoh

1 Business services Hukum, akuntansi, perpajakan arsitek, dokter, IT dan komputer, real estate dan lain lain

2 Communication services

Jasa pos, kurir dan telekomunikasi

3 construction and related engineering services Teknik sipil, instalasi gedung, jalan jembatan

4 Distribution Services Franchise, grosir, agen komisi

5 Educational Services Jasa pendidikan dasar, menengah dan tinggi

6 Environmental Services Jasa pembuanagan limbah, jasa pengolahan sampah, dsb

7 Financial Services Jasa Asuransi, Keuangan, perbankan, dsb

8 Health Related And Social Services Jasa Rumah Sakit, Jasa Sosial, dsb

9 Tourism and travel related services Jasa perhotelan, travel agent, restoran, dsb

10 Recreational, Cultural And Sporting Services Jasa hiburan, jasa olahraga, jasa perpustakaan, dsb

11 Transport Services Jasa transportasi maritim, darat, udara, pengairan

12 Jasa-jasa lainnya

Sumber : Dokumen WTO w/120 dan Ishido (2013)

Puska KPI, BPPKP, Kementerian Perdagangan 19

4.1 Komitmen pada ACFTA TIS paket ke-1 dan paket ke-2

Dalam ACFTA TIS paket ke-1 dan paket ke-2, Negara Negara yang

komitmen sektor jasanya paling tinggi adalah Kamboja, Singapura, Vietnam,

Thailand dan China. Adapun Indonesia rata-rata nilai keterbukaannya 0,06 yang

berarti masih relatif tertutup dan hanya berkomitmen pada 28 sub sektor di

ACFTA TIS 2 yang didominasi oleh sektor jasa konstruksi dan pariwisata.

Komitmen negara-negara yang terlibat pada ACFTA paket ke-1 dan

paket ke-2 dapat dilihat pada tabel

Puska KPI, BPPKP, Kementerian Perdagangan 20

Tabel 4.2 Komitmen pada ACFTA TIS Paket ke-1 dan Paket ke-2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Rata-rata

Brunei ACFTA 1 0.03 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.13 0.02

ACFTA 2 0,16 0,08 0 0 0 0 0,13 0 0,02 0 0,14 0,05

Cambodia ACFTA 1 0,29 0,28 0,5 0,75 0,45 0,75 0,42 0,19 0,45 0,15 0,17 0,4ACFTA 2 0,29 0,28 0,5 0,75 0,45 0,75 0,42 0,19 0,45 0,15 0,17 0,4

Indonesia ACFTA 1 0 0 0,33 0 0 0 0 0 0,34 0 0 0,06

ACFTA 2 0 0 0,33 0 0 0 0 0 0,34 0 0 0,06

Lao PDR ACFTA 1 0,25 0 0 0 0 0 0,19 0 0 0 0 0,04

ACFTA 2 0,32 0,02 0,44 0 0,08 0 0,2 0,16 0,52 0,18 0,08 0,18

Malaysia ACFTA 1 0,13 0 0,44 0 0,01 0 0,02 0,16 0 0 0,01 0,07

ACFTA 2 0,32 0,02 0,44 0 0,08 0 0,2 0,16 0,52 0,18 0,08 0,18

Myanmar ACFTA 1 0 0,01 0 0 0 0 0 0 0 0 0,05 0,01

ACFTA 2 0,03 0,07 0,13 0 0 0 0 0,16 0,34 0 0,07 0,07

Filipina ACFTA 1 0,01 0,2 0,08 0 0 0,11 0 0 0,44 0 0 0,08

ACFTA 2 0,07 0,33 0,28 0,16 0 0,11 0,29 0 0,44 0 0,17 0,17

Singapura ACFTA 1 0,29 0,05 0 0,55 0,3 0,25 0,37 0,25 0,38 0,4 0,09 0,27

ACFTA 2 0,51 0,3 0,6 0,55 0,3 0,25 0,38 0,25 0,53 0,4 0,09 0,38

Thailand ACFTA 1 0,04 0 0 0 0,24 0 0 0 0,53 0 0 0,07

ACFTA 2 0,19 0,09 0,5 0,1 0,39 0,5 0,22 0 0,53 0,2 0,12 0,26

Vietnam ACFTA 1 0,35 0,33 0,5 0,45 0,31 0,41 0,58 0,34 0,38 0,16 0,12 0,36

ACFTA 2 0,35 0,33 0,5 0,45 0,31 0,41 0,58 0,34 0,38 0,16 0,12 0,36

ACFTA 1 0,11 0,09 0,18 0,18 0,13 0,15 0,16 0,09 0,25 0,07 0,06 0,13

ACFTA 2 0,22 0,15 0,33 0,2 0,15 0,2 0,24 0,11 0,35 0,11 0,1 0,2

China

ACFTA 1 ACFTA 1 0,22 0 0,44 0 0 0,56 0 0 0 0,01 0,11 0,12

ACFTA 2 ACFTA 2 0,34 0,24 0,44 0,41 0,38 0,56 0,25 0 0,34 0,15 0,2 0,3

ACFTA 1 0,12 0,08 0,21 0,16 0,12 0,19 0,14 0,09 0,23 0,07 0,06 0,13

ACFTA 2 0,23 0,16 0,34 0,22 0,17 0,23 0,24 0,1 0,35 0,11 0,11 0,21

Total Rata-rata

Rata-rata ASEAN

Sektor Jasa

Sumber: Ishido dan Fukunaga (2013) diolah

Keterangan: rentang angka dari 0-1, 0 berarti tertutup, dan 1 berarti terbuka tanpa pembatasan

Dalam ACFTA TIS paket ke-1 dan paket ke-2, Indonesia berkomitmen

sebesar 0.06 atau lebih rendah dari komitmen Negara ASEAN lainnya, adapun

sektor yang telah dibuka pada paket ke-2 yaitu pariwisata dan konstruksi.

Puska KPI, BPPKP, Kementerian Perdagangan 21

Berdasarkan tabel 4 diatas, dapat dilihat bahwa komitmen Indonesia

pada ACFTA paket ke-1 dan paket ke-2 adalah sama yaitu 0,06. Hal ini dapat

disimpulkan bahwa Indonesia masih belum berkenan memberikan komitmen

yang lebih terbuka.

4.2 Komitmen pada AFAS

Dalam perjanjian AFAS ke-5 yang disepakati di Tahun 2006 di

Filipina, secara rata-rata indeks Hoekman Negara ASEAN adalah 0,25

dengan sektor jasa konstruksi, pariwisata dan keuangan yang paling

terbuka.

Tabel 4.3 Komitmen Pada AFAS Paket ke 5

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 Rata-rata

Brunei 0.36 0.08 0.31 0 0 0 0.33 0.31 0.27 0.11 0.17 0.18

Cambodia 0.3 0.28 0.5 0.75 0.45 0.75 0.44 0.19 0.52 0.3 0.2 0.43

Indonesia 0.22 0.13 0.5 0 0.36 0 0.25 0 0.48 0.08 0.07 0.19

Laos 0.11 0.03 0.55 0 0 0 0.24 0 0.14 0 0.01 0.10

Malaysia 0.32 0.09 0.5 0.15 0.24 0 0.28 0.16 0.53 0.18 0.09 0.23

Myanmar 0.09 0.09 0.63 0.3 0.1 0.16 0.09 0.25 0.36 0.18 0.1 0.21

Philippines 0.16 0.33 0.31 0.16 0 0 0.45 0.14 0.45 0 0.37 0.22

Singapore 0.27 0.16 0.75 0.3 0.15 0.25 0.34 0.23 0.66 0.15 0.08 0.30

Thailand 0.35 0.15 0.64 0.1 0.34 0.69 0.39 0.13 0.52 0.14 0.14 0.33

Vietnam 0.36 0.32 0.56 0.25 0.28 0.5 0.49 0.3 0.38 0.1 0.14 0.33

Rata-rata

ASEAN

0.25 0.17 0.53 0.2 0.19 0.23 0.33 0.17 0.43 0.12 0.14

0.25

Sektor Jasa

Sumber : Ishido (2013) diolah

Keterangan: rentang angka dari 0-1, 0 berarti tertutup, dan 1 berarti terbuka tanpa pembatasan

Berdasarkan urutan kedalaman komitmen, maka Kamboja lah

sebagai Negara yang paling dalam komitmennya diikuti oleh Vietnam

Thailand dan Singapura dengan diatas rata-rata Negara ASEAN lainnya.

Indonesia sendiri berada pada level yang sejajar dengan Brunei dan sedikit

lebih rendah dari komitmen Malaysia, Myanmar dan Filipina. Secara rata-

rata, indeks hoekman negara-negara ASEAN pada AFAS paket ke-5 ini

adalah 0,25. Sedangkan Indonesia mempunyai indeks sebesar 0,19. Hal ini

Puska KPI, BPPKP, Kementerian Perdagangan 22

berarti Indonesia lebih menutup sektor jasanya daripada rata-rata negara

ASEAN lainnya.

Sesuai dengan indeks Hoekman sektor jasa ASEAN yang paling

besar adalah pariwisata, konstruksi dan keuangan masing-masing 0,48 ,

0,53 dan 0,33 . Hal ini sesuai dengan sektor jasa Indonesia yang sudah

dibuka dalam AFAS ke-5.

4.3 Komitmen General Agreement on Trade in Services (GATS)

Dalam komitmennya secara multilateral di WTO, rata-rata Negara

ASEAN dan China mempunyai tingkat komitmen yang relatif setara yaitu

0.12 dan 0.13.

Tabel 4.4 Komitmen jasa ASEAN-China Secara Multilateral

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Rata-rata

Brunei 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.3 0.02

Cambodia 0.3 0.3 0.5 0.8 0.5 0.8 0.5 0.2 0.5 0.2 0.2 0.4

Indonesia 0 0 0.5 0 0 0 0 0 0.5 0 0 0.06

Lao PDR NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA

Malaysia 0.2 0 0.4 0 0 0 0 0.2 0.1 0 0 0.07

Myanmar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0.01

Filipina 0 0.2 0.1 0 0 0.2 0 0 0.5 0 0 0.08

Singapura 0.5 0.1 0 1 0.6 0.5 0.4 0.5 0.6 0.7 0.2 0.27

Thailand 0.1 0 0 0 0.4 0 0 0 0.6 0 0 0.07

Vietnam 0.4 0.4 0.5 0.7 0.4 0.4 0.7 0.4 0.4 0.2 0.2 0.36

Rata-Rata 0.1 0.1 0.2 0.3 0.2 0.2 0.2 0.1 0.3 0.1 0.1 0.13

China 0.2 0 0.4 0 0 1 0 0 0 0 0.1 0.12

Sektor Jasa

Sumber: Ishido (2013) diolah

Keterangan: rentang angka dari 0-1, 0 berarti tertutup, dan 1 berarti terbuka tanpa pembatasan

Sedangkan untuk keseluruhan Negara ASEAN, tingkat komitmen

yang paling tinggi adalah Kamboja, Vietnam dan Singapura dengan nilai

masing masing sebesar (0,4), (0,36) dan (0,27)

Adapun secara sektoral, sektor jasa yang telah dibuka secara penuh

oleh China adalah sektor jasa lingkungan dengan indeks Hoekman 1. Untuk

Puska KPI, BPPKP, Kementerian Perdagangan 23

negara ASEAN, keterbukaan sektor jasanya relatif berimbang antara 0,1

hingga 0,3

Informasi mengenai komitmen ASEAN- China di WTO dapat

dijadikan basis manfaat minimal yang harus didapat dalam perundingan

ASEAN-China FTA.

4.4 Komitmen pada IJEPA (Indonesia Japan Economics Partnership Agreement)

Jika dilihat dari jumlah sektor/subsektor, Jepang memberikan

kesempatan yang lebih besar dibandingkan dengan Indonesia. Jepang

pada kerjasama IJEPA, memberikan komitmen pada 12 Sektor Jasa yang

terbagi menjadi 137 Subsektor. Indonesia sendiri memberikan komitmen

pada 8 sektor yang terbagi menjadi 77 subsektor.

Dengan komitmen penuh yg diberikan pada 100 subsektor jasa

Jepang di IJEPA berarti Indonesia dapat memanfaatkan pasar jasa Jepang

tanpa adalah pembatasan atau persyaratan pada 100 subsektor jasa

tersebut.

Pada sektor jasa pariwisata, Indonesia berpeluang untuk

memanfaatkan akses ketenagakerjaan dan investasi di Jepang pada 3

subsektor yaitu subsektor jasa Hotels and restaurants (termasuk jasa

katering), travel agencies dan tour operators services, dan tourist guides .

Ketiga subsektor tersebut diberikan komitmen penuh oleh Jepang di

kerjasama IJEPA. Indonesia membuka 4 subsektor di sektor jasa pariwisata

dan diberikan komiitmen masing-masing limitation atau dikomitmenkan

dengan pembatasan. Perbandingan komitmen Indonesia dan Jepang pada

sektor jasa pariwisata dapat dilihat pada Gambar dibawah ini.

Puska KPI, BPPKP, Kementerian Perdagangan 24

Gambar 4.1. Perbandingan Komitmen Indonesia dan Jepang pada Sektor

Jasa Pariwisata

Sumber: SOC Jepang (diolah)

Keterangan: rentang angka dari 0-1, 0 berarti tertutup, dan 1 berarti terbuka tanpa pembatasan

Jepang berkomitmen pada 4 subsektor jasa pada sektor jasa lainnya.

Keempat subsektor jasa tersebut meliputi jasa pencucian/laundy, jasa

pengumpulan laundry, jasa kecantikan dan jasa spa Indonesia.

Keempat sub sektor jasa Indonesia tersebut merupakan sub sektor

jasa yang penting dan berpeluang besar bagi peningkatan ekspor

Indonesia.

Puska KPI, BPPKP, Kementerian Perdagangan 25

Tabel 4.5. Peluang Ekspor Jasa Indonesia Pada Sektor Jasa sektor jasa

lainnya

1 Washing, cleaning and dyeing services (excluding

laundry collecting services)

1 0

2 Laundry collection services 1 0

3 Hairdressing and other beauty services 1 0

4 Indonesian spa services (excluding the medical

related services)

1 0

NO SECTOR OR SUB-SECTORHI

JPN

HI

IDN

Ket. HI : Hoekman Indeks; JPN : Jepang; IDN : Indonesia Sumber: Schedule of Commitment Indonesia dan Jepang

4.5 Komitmen ASEAN +1

Dalam kerjasama ASEAN +1 khususnya AANZFTA dan AKFTA, Indeks

hoekman rata-rata Negara ASEAN masih lebih rendah dari mitranya. Pada

AANZFTA indeksnya 0,33 lebih rendah dari Australia dan New Zealand yang

telah mencapai lebih dari 0,5. Dan 0,2 di AKFTA lebih rendah dari indeks

Korea (0,31).

Tabel 4.6 Komitmen AANZFTA dan AKFTA

AANZFTA AKFTA

Brunei 0.18 0.08

Cambodia 0.51 0.38

Indonesia 0.29 0.18

Laos 0.24 0.07

Malaysia 0.31 0.2

Myanmar 0.26 0.06

Philippines 0.26 0.17

Singapore 0.44 0.33

Thailand 0.36 NA

Vietnam 0.46 0.32

Rata-rata ASEAN 0.33 0.2

Australia 0.52

New Zealand 0.51

Korea 0.31

Sumber: Ishido (2013)

Keterangan : rentang angka dari 0-1, 0 berarti tertutup, dan 1 berarti terbuka tanpa pembatasan

Puska KPI, BPPKP, Kementerian Perdagangan 26

Khusus Indonesia, pada kedua fora tersebut, komitmen Indonesia

hanya 0,29, yang berarti lebih rendah dari komitmen rata-rata negara ASEAN

sebesar 0,33. Selain itu komitmen Indonesia di AANZFTA merupakan

komitmen yang terbesar (0,29) apabila dibandingkan dengan komitmen pada

fora lain, seperti AKFTA (0,18) dan ACFTA (0,06).

Dari dua fora tersebut dapat diketahui bahwa rata-rata negara ASEAN

masih relatif lebih tertutup daripada mitra kerjasamanya yaitu Australia, New

Zealand dan Korea.

4.6. Perbandingan Komitmen

Pada beberapa kerjasama perdagangan dan ekonomi, Indonesia

membuka sektor jasanya. Kerjasama-kerjasama perdagangan jasa yang telah

mencapai suatu kesepakatan dan menghasilkan SOC (Schedule of Commitment)

adalah kerjasama pada paket ASEAN Framework Agreement on Services

(AFAS), ASEAN-Australia-New Zealand-Free Trade Agreement (AANZFTA),

ASEAN-China-Free Trade Agreement (AC-FTA), dan ASEAN-Korea-Free Trade

Agreement (AKFTA). Kerjasama perdagangan jasa Indonesia pada tingkat

bilateral adalah hanya pada kerjasama Indonesia-Japan Economic Partnership

Agreement (IJEPA). Tingkat keterbukaan sektor jasa tersebut disajikan pada

Tabel 7 Sebagai berikut.

0,180,24

0,36 0,360,29

0,52 0,51

0,33

0,09

0,280,17

0,09

0,310,2

0,28

0,65

0

0,5

1

Indo

nesi

a

ASE

AN

Ave

rage

Indo

nesi

a

ASE

AN

Ave

rage

Indo

nesi

a

Aus

tral

ia

New

Zea

land

ASE

AN

Ave

rage

Indo

nesi

a

Chin

a

ASE

AN

Ave

rage

Indo

nesi

a

Kore

a

ASE

AN

Ave

rage

Indo

nesi

a

Japa

n

AFAS 5 AFAS 7 AANZFTA ACFTA AKFTA IJEPA

Ting

kat

kete

rbuk

aan

Gambar 4.2 Grafik Perbandingan Komitmen Perdagangan Jasa Indonesia

Sumber : Ishido, (diolah)

Keterangan : rentang angka dari 0-1, 0 berarti tertutup, dan 1 berarti terbuka tanpa pembatasan

Puska KPI, BPPKP, Kementerian Perdagangan 27

Grafik tersebut menunjukkan perbandingan antar komitmen yang diberikan

Indonesia pada berbagai kerjasama yang telah disepakati. Di semua fora

perundingan (bilateral dan ASEAN+1) posisi komitmen Indonesia rata-rata di

bawah komitmen limitation yang diindikasikan dengan indeks hoekman dibawah

0,5. Pada kerjasama semua kerjasama ASEAN+1, Indonesia memberikan

komitmen lebih rendah dari komitmennya pada AFAS 7. Hal ini juga sama

dengan komitmen rata-rata negara-negara ASEAN. Komitmen terendah

Indonesia adalah pada kerjasama ACFTA. Pada kerjasama ini Indonesia

memberikan komitmen dengan indeks setengah lebih rendah dari komitmennya

pada AFAS ke-5.

Pada kerjasama ACFTA, tidak ada atau hanya sedikit komitmen tambahan

yang diberikan oleh Indonesia dibandingkan dengan yang diberikan di pada MFN

(GATS). Jika dibandingkan dengan komitmen negara-negara mitra kerjasama

ASEAN, komitmen China merupakan yang terendah di ASEAN+1. Perbandingan

tingkat keterbukaan Indonesia dan China di ACFTA dan tambahan komitmen

mereka dari komimen yang diberikan pada WTO. Adapun perbandingan antara

komitmen Indonesia di AFAS 5 dan ACFTA disajikan pada Tabel 8 sebagai

berikut.

0,180,12

0,090,03

0,24

0,04

0

0,5

1

Indonesia Tambahan Komitmen Indonesia

dari WTO ke AFAS 5

Indonesia Tambahan Komitmen Indonesia

dari WTO ke ACFTA

China Tambahan Komitmen Indonesia

dari WTO ke ACFTA

AFAS 5 ACFTA

Ting

kat

Kete

rbuk

aan

Gambar 4.3. Grafik Perbandingan Tingkat Komitmen antara Indonesia dan China

Sumber: Ishido (2013) Keterangan : rentang angka dari 0-1, 0 berarti tertutup, dan 1 berarti terbuka tanpa pembatasan

Puska KPI, BPPKP, Kementerian Perdagangan 28

Pada AFAS ke-5, Indonesia memberikan tingkat keterbukaan yang lebih

tinggi dari WTO. Tingkat keterbukaan Indonesia lebih tinggi 0,12 (skala 1) dari

komitmen yang diberikan di WTO. Pada kerjasama ACFTA, Indonesia hanya

memberikan tambahan komitmen keterbukaan yang kecil dari yang diberikan di

WTO, hal ini juga dilakukan oleh China.

Dalam TOR mengenai level of ambition (kedalaman komitmen)

sebagaimana yang diusulkan oleh Indonesia pada pertemuan ASEAN Caucus

25th ACFTA WGS, Indonesia dapat memberikan usulan komitmen dengan

tingkat keterbukaan yang tidak melebihi komitmen pada AFAS ke- 5, hal ini

karena komitmen China pada kerjasama ACFTA mendekati komitmennya pada

WTO. Oleh karena komitmen China tersebut, akan sulit bagi Indonesia untuk

mendapatkan akses pasar yang lebih terbuka dari China sebagaimana yang

telah diberikan oleh Indonesia pada AFAS 5.

Puska KPI, BPPKP, Kementerian Perdagangan 29

BAB V

Kesimpulan dan Rekomendasi

5.1 Kesimpulan

Di semua fora perundingan (bilateral dan ASEAN+1) posisi

komitmen Indonesia rata-rata di bawah komitmen limitation. Pada

kerjasama semua kerjasama ASEAN+1, Indonesia memberikan

komitmen lebih rendah dari komitmennya pada AFAS ke-7. Hal ini juga

sama dengan komitmen rata-rata negara-negara ASEAN. Komitmen

terendah Indonesia adalah pada kerjasama ACFTA.

5.2 Rekomendasi

Untuk ACFTA paket ke-3, Indonesia masih memiliki ruang yang

relatif besar untuk meningkatkan komitmen. Komitmen pada Paket AFAS

ke 5 dapat menjadi dasar bagi peningkatan komitmen Indonesia di

ACFTA paket ke-3

Puska KPI, BPPKP, Kementerian Perdagangan 30

DAFTAR PUSTAKA

Cornish, M. dan C. Findlay. 2011. Services Liberalization in the ASEAN Plus

Free Trade Agreements. Chapter 5 of ERIA Research Project Report 2010, No.

29. ASEAN+1 FTAS and Global Value Chains in East Asia.

Hoekman, B. dan Mattoo, A. 2010. Services Trade Liberalization and Regulatory

Reform: Re-invigorating International Cooperation

Hoekman, B. (1995) Assessing the General Agreement on Trade in Services,

World Bank Discussion Paper, No.307, World Bank.

Ishido, H. (2011) Liberalization of Trade in Services under ASEAN+n: A Mapping

Exercise, ERIA, Discussion Paper Series 2011-2.

Ishido, H. (2012) Liberalization of Trade in Services under ASEAN+n and

Bilaterals: A Mapping Exercise. In Comprehensive Mapping of FTAs in ASEAN

and East Asia, eds.

Schott , J.J., Minsoo L, dan Julia, M. 2012. Prospects for Services Trade

Negotiations. Development Bank Economics Working Paper Series. Manila.

Puska KPI, BPPKP, Kementerian Perdagangan 31

LAMPIRAN

ACFTA (abstrak, daftar isi dll) DES 15COVER UTAMA ACFTA 7 DES 2015isi Laporan ACFTA