Lapkir Evaluasi Angka Putus Sekolah Dan Pengangguran Kota Blitar 2006-2010

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Angka putus sekolah dan pengangguran merupakan sebuah angka yang tentunya akan ditekan seminimal mungkin oleh seluruh pemerintahan yang ada di negara ini bahkan apabila boleh berandai-andai angka putus sekolah dan angka pengangguran itu tidak ada, artinya orang putus sekolah dan pengangguran itu tidak ada di daerah. Karena pencapaian angka tersebut yang fantastis (cukup tinggi) menunjukkan bahwa pemerintahan tersebut gagal dalam bidang pendidikan dan ketenagakerjaan. Padahal tolok ukur suatu daerah disebut sebagai daerah yang memihak kepada kepentingan masyarakat, maka unsur angka putus sekolah dan pengangguran haruslah ditekan seminim mungkin. Namun penghapusan kedua unsur tersebut secara sporadis tentu tidak semudah membalikkan telapak tangan karena kedua unsur tersebut dipengaruhi oleh unsur lainnya atau bahkan menjadi saling berpengaruh antar unsur tersebut (pengangguran dan putus sekolah). Apabila kita analisa dan ingin mengurai dan mencarikan solusi permasalahan pengangguran dan putus sekolah tentunya kita juga berupaya untuk mengatasi permasalahan lainnya seperti sosial budaya, sarana prasarana penunjang perekonomian, kebijakan pimpinan daerah dan masih banyak lainnya. Dengan demikian permasalahan putus sekolah dan pengangguran seyogyanya merupakan permasalahan yang diakibatkan oleh permasalahan lainnya.

1 Evaluasi Angka Putus Sekolah Dan Pengangguran Kota Blitar 2006-2010

Pemerintah Kota Blitar sebagai salah satu pemerintah daerah yang memberikan porsi lebih terhadap hajat hidup masyarakatnya berupaya untuk menekan angka putus sekolah dan angka pengangguran di kota ini. Namun demikian upaya yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Blitar selama ini masih belum terstruktur, artinya dokumen resmi secara tersurat yang menyebutkan keberpihakan untuk menekan laju pertumbuhan angka putus sekolah dan pengangguran belum begitu terlihat. Seperti halnya pepatah menyebutkan tidak ada kata terlambat untuk melaksanakan sesuatu yang baik. Oleh karena itu di Tahun 2011, dimana Pemerintah Kota Blitar menapaki sejarah baru dengan pemimpin hasil pemilihan rakyat dengan visi Menuju Masyarakat Kota Blitar Sejahtera Yang Berkeadilan dan Religius Melalui APBD Pro Rakyat Pada Tahun 2015 berupaya untuk melaksanakan evaluasi angka putus sekolah dan potensi angka pengangguran di Kota Blitar. Hasil evaluasi ini berupaya untuk melihat gambaran angka putus sekolah dan pengangguran yang ada sehingga akan menjadi bahan dalam penentuan kebijakan dalam mengatasi permasalahan ini.

1.2 Tujuan 1. Untuk mengetahui hasil program kebijakan penekanan angka putus sekolah dan angka pengangguran di Kota Bliar yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Blitar di Tahun 2006 2010. 2. Untuk mempersiapkan bahan penyusunan kebijakan penekanan angka putus sekolah dan angka pengangguran di Kota Blitar 2011-2015


1.3 Manfaat 1. Mengetahui hasil dari kebijakan penekanan angka putus sekolah dan angka pengangguran di Kota Bliar sejak Tahun 2006 2010. 2. Mengetahui kelemahan pelaksanaan kebijakan penekanan angka pengangguran dan angka putus sekolah 3. Sebagai bahan untuk penyusunan kebijakan penekanan angka putus sekolah dan angka pengangguran di Kota Blitar

1.4

Keluaran Kegiatan Rekomendasi sebagai bahan untuk penyusunan kebijakan penekanan angka

putus sekolah dan angka pengangguran di Kota Blitar.


BAB II KERANGKA TEORITIS 2.1 Konsep Evaluasi Secara konseptual evaluasi dapat dimaknai sebagai proses yang terdiri dari sub proses pengukuran dan penilaian dengan dukungan data yang cukup, dalam rangka memberikan pertimbangan atau rekomendasi untuk kelangsungan suatu kegiatan atau bahkan kelangsungan suatu lembaga. Sebagaimana dikemukakan Gutierrez dan Tania Tasse (2007) mengemukakan bahwa: evaluation is process which consists of the sub processes of measurement and assessment providing adequate and useful data upon which the final judgments activity and institutional are made. Dalam pemikiran ini, evaluasi akan memenuhi sasaran dan harapan yang diinginkan apabila memenuhi tiga persyaratan penting; yaitu measurement, assessment, dan judgement. Measurement menyangkut kinerja yang dinyatakan dengan data kuantitatif ataupun kualitatif, assessment memiliki lingkup yang lebih luas yaitu menyangkut analisis dan interpretasi, dan evaluation (judgement) adalah penilaian dalam derajat tertinggi dalam bentuk rekomendasi pengambilan keputusan. Dalam pandangan Dusseldorp (1999), terdapat dua kategori evaluasi. Pertama, evaluasi internal sebagai bentuk evaluasi yang dilakukan oleh pihak yang terlibat langsung dalam program atau kegiatan suatu lembaga. Kedua, evaluasi eksternal adalah evaluasi yang dilakukan oleh pihak yang tidak terlibat langsung dalam program atau kegiatan suatu lembaga. Kedua bentuk evaluasi


tersebut dapat digunakan untuk mengevaluasi kegiatan ataupun lembaga yang melaksanakan kegiatan secara terencana, meskipun demikian external evaluation dipandang memiliki obyektivitas yang lebih tinggi dibanding internal evaluation.


Gambar 2.1 ALUR PIKIR KEGIATANIsu Propinsi tentang Penekanan Angka Putus Skolah dan Pengangguran

Isu Nasional tentang Penekanan Angka Putus Skolah dan Pengangguran

Kebijakan Penekanan Angka Putus Sekolah dan Angka Penngangguran Kota Blitar 2006-2010

Implementasi Kebijakan

1. 2.

RPJMD Kota Blitar 2006-2010 Renstra SKPD (Dinas Pendidikan dan Dinas Kesosnaker) 2006-2010

1. 2. 3.

Pendekatan anggaran Pendekatan kebijakan lokal daerah Pendekatn program dan kegiatan

Hasil yang dicapai : 1. Jumlah angka putus sekolah dan pengangguran per tahunnya mulai dari Tahun 20062010. sebagai kondisi awal (exixting) 2. Analisa untuk mengetahui dampak positif dan negatif1. 2.

Rencana Tindak Lanjut Penekanan Angka Putus Sekolah dan Pengangguran Tahun 2011 2015

RPJMD Kota Blitar 2011-2015 Renstra SKPD (Dinas Pendidikan dan Dinas Kesosnaker) 2011-2015

Sumber : data diolah 2011


2.2. Tinjauan Umum Pendidikan 2.2.1. Pendidikan Di Indonesia Pendidikan seperti yang diungkapkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau sekelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Terlepas dari pengertian pendidikan yang masih konservatif yang diimplementasikan menjadi bentuk pendidikan selama ini masih berkembang di Indonesia. Dalam studi ini data tingkat pendidikan adalah data pendidikan formal (Sekolah Dasar/SD, Sekolah Menengah Pertama/SMP, dan Sekolah Menengah Umum/SMU, Akademik/Diploma/Perguruan Tinggi).

Pendidikan menjadi hal yang penting untuk diungkapkan karena pendidikan menjadi salah satu hak dasar yang semestinya diperoleh setiap anak. Berdasarkan Konvensi Hak Anak pada tahun 1989 telah disebutkan hak-hak tersebut antara lain : a) Hak- hak sipil, termasuk hak akan nama, kewarganegaraan, perlindungan dari penyiksaan dan penyalahgunaan, persyaratan khusus yang mengatur keadaan dimana anak-anak dapat kehilangan kebebasannya atau dipisahkan dari orang tuanya dan sebagainya. b) Hak-hak ekonomi anak, termasuk hak akan manfaat jaminan sosial, hak menikmati taraf hidup yang memadai untuk menjamin tumbuh kembang yang baik, dan perlindungan terhadap penyalahgunaan bila bekerja. c) Hak-hak sosial anak, termasuk hak mencapai tingkat kesehatan setinggi mungkin dan dapat memperoleh pelayanan kesehatan, hak memperoleh


perawatan

secara

khusus

bila

cacat,

dan

perlindungan

dari

penyalahgunaan seksual dan penahanan, serta prosedur-prosedur adopsi. d) Hak-hak budaya anak, termasuk hak untuk memperoleh pendidikan, memperoleh informasi yang dibutuhkan, menikmati rekreasi dan turut serta dalam kegiatan kesenian. (UNICEF, 1986) Dalam Konvensi Hak Anak pasal 28 ayat 1 menyebutkan bahwa negara-negara peserta mengakui hak anak atas pendidikan dan dengan tujuan mencapai hak ini secara bertahap dan mendasarkan pada kesempatan yang sama. Ini berarti bahwa anak berhak mendapatkan pendidikan tanpa membeda-bedakan status dan golongan dan begitu pula dengan pekerja anak. Pekerja anak yang terpaksa harus mendapat kesempatan yang sama seperti anak lain untuk mendapatkan pendidikan yang murah bagi mereka. Ini merupakan konsekuensi logis ketika Indonesia bersedia meratifikasi Konvensi Hak Anak. (Saptaningtyas, Mulyadi dan Abidin, 2001). UU No 2 Tahun 1989, mengenai Sistem Pendidikan Nasional, menyebutkan kewajiban belajar pendidikan dasar sembilan tahun. Bahkan Indonesia sering menggembargemborkan asas pendidikan sepanjang hayat dan pendidikan untuk semua (education for all), dengan adanya asas tersebut, maka setiap anak tidak mengalami putus hubungan dengan sekolah sekalipun dia harus bekerja. Meskipun dalam kehidupan seharihari dia mengalami Drop Out dari sekolah formalnya, di harapkan mereka masih aktif di dunia pendidikan, dengan mengikuti kejar paket (baik A atau B) akan tetapi banyak pekerja anak yang tidak mampu mengaksesnya. Menurut penelitian Balitbang


Diknas, jauh sebelum terjadinya krisis moneter putus sekolah mempunyai keterkaitan erat dengan kemampuan ekonomi orang tua pemahaman orang tua tentang pentingnya pendidikan bagi masa depan anak. Seorang panelis dalam diskusi terbatas WVI dan Kompas (17/7-2000) mewakili Diknas, menunjukkan masyarakat yang rendah tingkat penghasilan harus mengeluarkan biaya yang proposinya lebih besar dari warga masyarakat yang lebih tinggi penghasilannya (Sularto, 2000). Dari situ kita tahu bahwa orang tua sangat berperan dalam menentukan kesempatan bersekolah atau tidaknya anak. Sekolah dan bekerja merupakan kegiatan yang tidak terpisahkan dalam kehidupan pekerja anak sektor informal. Umumnya buruh menganggap kedua kegiatan tidak saling mengganggu. Tetapi karena ketentuan masa kerja umumnya bertepatan dengan jam sekolah, memaksa anak untuk mengambil sikap. Kondisi intern pekerja anak lebih diakibatkan karena ketidakmampuan dan pilihan sang anak untuk tidak melanjutkan sekolah serta lebih memilih untuk bekerja sebagai sebuah cara supaya dapat membantu orang tua dan melatih mandiri (keterpaksaan karena keadaan). Pendidikan dan pekerja anak saling berinteraksi secara mendalam. Untuk melihat dan mengamati mengenai pekerja anak maka kita harus memperhatikan beberapa aspek. Ada dua aspek besar, untuk memudahkan kita dalam memahaminya. Dua aspek, yaitu lingkungan sosial dan sistem kerja. Memperhatikan lingkungan sosial anak artinya memperhatikan kondisi hidup, lingkungan keluarga, teman sebaya, dan masyarakat. Sedangkan untuk sistem kerja yang menjadi perhatian kita adalah jenis pekerjaan, kondisi kerja, serta


hubungan kerja. Kita harus mewaspadai dampak negatif yang terkandung dalam aspek-aspek tersebut. (Maria dkk, 1999). 2.2.2. Pengertian Putus Sekolah Putus sekolah adalah proses berhentinya siswa secara terpaksa dari suatu lembaga pendidikan tempat dia belajar. Anak Putus sekolah yang dimaksud disini adalah terlantarnya anak dari sebuah lembaga pendidikan formal, yang disebabkan oleh berbagai faktor. Wajib belajar merupakan salah satu program yang gencar digalakkan oleh Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas). Program ini mewajibkan setiap warga negara Indonesia untuk bersekolah selama 9 (sembilan) tahun pada jenjang pendidikan dasar, yaitu dari tingkat kelas 1 Sekolah Dasar (SD) atau Madrasah Ibtidaiyah (MI) hingga kelas 9 Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau Madrasah Tsanawiyah (MTs). (Wikipedia) Berdasarkan penelitian tentang anak putus sekolah di Kecamatan Jangka Kabupaten Bireuen, Madura dan Sumatera Selatan (Alifiyanto, 2008) ditemukan penyebab anak putus sekolah adalah dari faktor demografi, geografis, sosial budaya, dan ekonomi. Namun untuk masing-masing wilayah tersebut terdapat perbedaan mengenai faktor mana yang paling dominan. Hal ini tergantung dari kondisi wilayah dan penduduk di wilayah tersebut. Hasil penelitian tersebut bahwa di Kecamatan Jangka Kabupaten Bireuen secara umum masalah utamanya adalah kondisi ekonomi keluarga yang kurang mendukung dan sebagian lagi adalah faktor keluarga. (Grahacendikia, 2009). Sedangkan hasil penelitian di Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang, Madura bahwa penyebab anak putus sekolah dari faktor sosial budaya antara lain motivasi rendah, menjaga adik, malu,


tidak naik kelas, nikah muda. Dari faktor geografis antara lain daerah perbukitan dan jarak sekolah yang jauh dari rumah. Dari faktor ekonomi antara lain tidak ada biaya, bekerja, membantu orang tua. Dari ketiga faktor tersebut permasalahan ekonomi sangat dominan menjadi penyebab anak putus sekolah. Hasil penelitian di Kecamatan Selangit, kabupaten Musi Rawas, Propinsi Sumatera Selatan ditemukan penyebab anak putus sekolah dari faktor sosial budaya antara lain malas, nakal, takut dengan guru, tidak naik kelas, masalah keluarga. Dari faktor geografis antara lain jalan rusak dan jarak sekolah yang jauh dari rumah. Faktor ekonomi indikatornya antara lain tidak ada biaya dan bekerja. Dari ketiga faktor tersebut permasalahan geografis sangat dominan menjadi penyebab anak putus sekolah. Pemerintah telah berusaha menanggulangi masalah putus sekolah dengan memberikan Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Tujuan program BOS untuk membebaskan biaya pendidikan bagi siswa tidak mampu dan meringankan bagi siswa yang lain, agar mereka memperoleh layanan pendidikan dasar yang lebih bermutu sampai tamat dalam rangka penuntasan wajib belajar 9 tahun. (Departemen Pendidikan Nasional dan Depar-temen Agama, 2006)

2.3 Tinjauan Umum Pengangguran 2.3.1 Definisi Pengangguran Pengangguran (Unemployment) merupakan kenyataan yang dihadapi tidak saja oleh Negara-negara sedang berkembang (developing countries), akan tetapi juga oleh Negara-negara yang sudah maju (developed countries). Secara umum,


pengangguran dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana seseorang yang tergolong dalam kategori angkatan kerja (labour force) tidak memiliki pekerjaan dan secara aktif sedang mencari pekerjaan (Muana Nanga, 2001:253). Untuk mengukur pengangguran di dalam suatu Negara biasanya digunakan apa yang dinamakan tingkat pengangguran (unemployment rate), yaitu jumlah penganggur dinyatakan sebagai persentase dari total angkatan kerja. Sedangkan angkatan kerja itu sendiri adalah jumlah orang yang bekerja dan tidak bekerja, yang berada dalam kelompok umur tertentu ( di Indonesia misalnya, yang termasuk angkatan kerja adalah mereka yang berumur 10 tahun keatas; sedangkan di USA adalah mereka yang berumur antara 15 64 tahun). Pengangguran pada prinsipnya mengandung arti hilangnya output dan kesengsaraan bagi orang yang tidak bekerja, dan merupakan suatu bentuk pemborosan sumber daya ekonomi. disamping memperkecil output, pengangguran juga memacu pengeluaran pemerintah lebih tinggi untuk keperluan kompensasi pengangguran dan kesejahteraan. Hal ini terutama terjadi di Negara-negara maju dimana Negara atau pemerintah mempunyai kewajiban untuk menyediakan tunjangan bagi

penganggur. Pengangguran merupakan masalah pokok dalam suatu masyarakat modern. Jika tingkat pengangguran tinggi, sumber daya terbuang percuma dan tingkat pendapatan masyarakat merosot. Dalam situasi seperti ini kelesuan ekonomi akan berpengaruh pula pada emosi masyarakat dan kehidupan keluarga sehari-hari. Di negara-negara sedang berkembang pengangguran dapat

digolongkan ke dalam 3 jenis yaitu: a. Pengangguran yang kelihatan (visible underemployment)


Visible underemployment akan timbul apabila jumlah waktu kerja yang sungguh-sungguh digunakan lebih sedikit daripada waktu kerja yang sanggup/disediakan untuk bekerja. Tegasnya, ini merupakan suatu pengangguran. Meskipun beberapa dari pengangguran itu terdapat di sektorsektor kerajinan dan industri-industri sedang amupun besar, namun cukup penting bagi negara-negara sedang berkembang karena adanya sifat-sifat khas kegiatan sektor pertanian. b. Pengangguran tak kentara (invisible underemployment) pengangguran tak kentara terjadi apabila para pekerja telah menggunakan waktu kerjanya secara penuh dalam suatu pekerjaan dapat ditarik (setelah ada perubahan-perubahan sederhana dalam organisasi atau metode produksi tetapi tanpa suatu tambahan yang besar) ke sektor-

sektor/pekerjaan lain tanpa mengurangi output. c. Pengangguran potensial (potensial underemployment) Pengangguran potensial merupakan suatu perluasan daripada disguised unemployment, dalam arti bahwa para pekerja dalam suatu sektor dapat ditarik dari sektor tersebut tanpa mengurangi output; hanya harus dibarengi dengan perubahan-perubahan fundamental dalam metode-metode produksi yang memerlukan pembentukan kapital yang berarti. Dalam standar pengertian yang sudah ditentukan secara internasional, yang dimaksudkan dengan pengangguran adalah seseorang yang sudah digolongkan dalam angkatan kerja yang secara aktif sedang mencari pekerjaan pada suatu tingkat upah tertentu, tetapi tidak dapat memperoleh pekerjaan yang


diinginkannya. Oleh sebab itu, menurut Sadono Sukirno (2000) pengangguran biasanya dibedakan atas 3 jenis berdasarkan keadaan yang menyebabkannya, antara lain: 1. Pengangguran friksional, yaitu pengangguran yang disebabkan oleh tindakan seseorang pekerja untuk meninggalkan kerjanya dan mencari kerja yang lebih baik atau sesuai dengan keinginannya. 2. Pengangguran struktural, yaitu pengangguran yang disebabkan oleh adanya perubahan struktur dalam perekonomian. 3. Pengangguran konjungtur, yaitu pengangguran yang disebabkan oleh kelebihan pengangguran alamiah dan berlaku sebagai akibat

pengurangan dalam permintaan agregat. Menurut Edwards, 1974 (dikutip dari Lincolin,1997), bentuk-bentuk pengangguran adalah: 1. Pengangguran terbuka (open unemployment), adalah mereka yang mampu dan seringkali sangat ingin bekerja tetapi tidak tersedia pekerjaan yang cocok untuk mereka. 2. Setengah pengangguran (under unemployment), adalah mereka yang secara nominal bekerja penuh namun produktivitasnya rendah sehingga pengurangan dalam jam kerjanya tidak mempunyai arti atas produksi secara keseluruhan. 3. Tenaga kerja yang lemah (impaired), adalah mereka yang mungkin bekerja penuh tetapi intensitasnya lemah karena kurang gizi atau penyakitan.


4. Tenaga kerja yang tidak produktif, adalah mereka yang mampu bekerja secara produktif tetapi tidak bisa menghasilkan sesuatu yang baik. Menurut Tambunan (2001), pengangguran dapat mempengaruhi tingkat kemiskinan dengan berbagai cara, antara lain: 1. Jika rumah tangga memiliki batasan likuiditas yang berarti bahwa konsumsi saat ini sangat dipengaruhi oleh pendapatan saat ini, maka bencana pengangguran akan secara langsung mempengaruhi income poverty rate dengan consumption poverty rate. 2. Jika rumah tangga tidak menghadapi batasan likuiditas yang berarti bahwa konsumsi saat ini tidak terlalu dipengaruhi oleh pendapatan saat ini, maka peningkatan pengangguran akan menyebabkan peningkatan kemiskinan dalam jangka panjang, tetapi tidak terlalu berpengaruh dalam jangka pendek. Tingkat pertumbuhan angkatan kerja yang cepat dan pertumbuhan lapangan kerja yang relatif lambat menyebabkan masalah pengangguran yang ada di negara yang sedang berkembang menjadi semakin serius. Tingkat

pengangguran terbuka sekarang ini yang ada di negara yang sedang berkembang seperti Indonesia rata-rata sekitar 10 persen dari seluruh angkatan kerja di perkotaan. Masalah ini dipandang lebih serius lagi bagi mereka yang berusia antara 15 - 24 tahun yang kebanyakan mempunyai pendidikan yang lumayan. Namun demikian, tingkat pengangguran terbuka di perkotaan hanya menunjukkan aspek-aspek yang tampak saja dari masalah kesempatan kerja di negara yang sedang berkembang yang bagaikan ujung sebuah gunung es.


Apabila mereka tidak bekerja konsekuensinya adalah mereka tidak dapat memenuhi kebutuhan dengan baik, kondisi seperti ini membawa dampak bagi terciptanya dan membengkaknya jumlah kemiskinan yang ada. Ada hubungan yang erat sekali antara tingginya tingkat pengangguran, luasnya kemiskinan, dan distribusi pendapatan yang tidak merata. Bagi sebagian besar mereka, yang tidak mempunyai pekerjaan yang tetap atau hanya bekerja paruh waktu (part time) selalu berada diantara kelompok masyarakat yang sangat miskin. Mereka yang bekerja dengan bayaran tetap di sektor pemerintah dan swasta biasanya termasuk diantara kelompok masyarakat kelas menengah ke atas. Namun demikan, adalah salah jika beranggapan bahwa setiap orang yang tidak mempunyai pekerjaan adalah miskin, sedang yang bekerja secara penuh adalah orang kaya. Hal ini karena kadangkala ada pekerja di perkotaan yang tidak bekerja secara sukarela karena mencari pekerjaan yang lebih baik yang lebih sesuai dengan tingkat pendidikannya. Mereka menolak pekerjaan yang mereka rasakan lebih rendah dan mereka bersikap demikian karena mereka mempunyai sumber lain yang bisa membantu masalah keuangan mereka (Lincolin Arsyad, 1997) Jumlah pengangguran menurut BPS (2008) adalah jumlah orang yang masuk dalam angkatan kerja (usia 15 tahun ke atas) yang sedang mencari pekaerjaan dan belum mendapatkannya. Orang yang tidak sedang mencari kerja cantohnya, seperti ibu rumah tangga, siswa sekolah SMP, SMA, mahasiswa perguruan tinggi, dan lain sebagainya yang karena sesuatu hal tidak/belum membutuhkan pekerjaan.


Yang dimaksud dengan pengangguran adalah seseorang yang sudah digolongkan dalam angkatan kerja yang secara aktif sedang mencari pekerjaan pada suatu tingkat upah tertentu, tetapi tidak dapat memperoleh pekerjaan yang diinginkan (Sukirno, 2000). Nanga (2001) mendefinisikan pengangguran sebagai keadaan dimana seseorang yang tergolong dalam kategori angkatan kerja, tidak memiliki pekerjaan dan secara aktif sedang mencari pekerjaan. Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi tingkat pengangguran, yaitu sebagai berikut : a. Tingkat upah ; dimana tingkat upah memegang peranan yang sangat besar dalam kondisi ketenagakerjaan. Tingkat upah yang berlaku akan

mempengaruhi permintaan dan penwaran tenaga kerja. b. Teknologi ; penggunaan teknologi yang tepat guna akan mengurangi permintaan tenaga kerja sehingga akan meningkatkan jumlah

pengangguran. c. Produktivitas; peningkatan produktivitas tenaga kerja akan mengurangi permintaan tenaga kerja dan hal ini akan meningkatkan jumlah

pengangguran. d. Fasilitas modal ; fasilitas modal mempengaruhi permintaan tenaga kerja melalui 2 sisi. Pengaruh substitusi, dimana bertambahnya modal akan mengurangi permintaan tenaga kerja. Pengaruh komplementer, dimana bertambahnya modal akan membutuhkan tenaga kerja yang lebih banyak untuk mengelola modal yang tersedia.


e. Struktur

Perekonomian;

perubahan

struktur

ekonomi

menyebabkan

penurunan tenaga kerja, terutama tenaga kerja anak dan tenaga kerja tidak terdidik Menurut Nanga (2001), dilihat dari sebab timbulnya, pengangguran dapat dibedakan menjadi : a. Pengangguran Friksional / transisi adalah pengangguran yang timbul karena adanya perubahan dalam syarat-syarat tenaga kerja yang terjadi karena perkembangan perekonomian. Pengangguran jenis ini dapat juga disebabkan karena berpindahnya orang-orang dari suatu daerah ke daerah lain, dari suatu pekerjaan ke pekerjaan lain, maupun melalui siklus kehidupan yang berbeda. b. Pengangguran Struktural adalah pengangguran yang terjadi karena adanya perubahan dalam struktur pasar tenaga kerja sehingga terjadi

ketidaksesuaian antara penawaran dan permintaan tenaga kerja. Salah satu penyebab pengangguran struktural adalah kemajuan teknologi, sehingga pengangguran ini sering disebut dengan pengangguran teknologi. c. Pengangguran Alamiah adalah pengangguran yang terjadi pada

kesempatan kerja penuh atau tingkat pengangguran dimana inflasi yang diharapkan sama dengan tingkat inflasi aktual. Friedman dalam Nanga (2001) mendefinisikan tingkat pengangguran alamiah sebagai tingkat pengangguran dimana baik tekanan ke atas maupun ke bawah terhadap inflasi dan upah berada dalam keseimbangan. Pengangguran alamiah terdiri atas pengangguran friksional dan pengangguran struktural. Para


ahli ekonomi memperkirakannya berkisar antara 4,0 6,5 persen. Pengangguran Konjungtur dan siklis adalah jenis pengangguran agregatif efektif lebih kecil dibandingkan penawaran agregat. Para ahli ekonomi menyebut pengangguran ini sebagai demand deficient unemployment. Pengangguran ini akan berkurang apabila tingkat kegiatan ekonomi mengalami peningkatan (boom). Dengan kata lain, pengangguran siklis adalah pengangguran di atas tingkat alamiah atau pengangguran yang terjadi ketika output berada di bawah tingkat kesempatan kerja penuh. Menurut Nanga (2001), jenis pengangguran di negara-negara sedang berkembang dapat pula dibedakan sebagai berikut : a. Pengangguran Terselubung Pengangguran terselubung terjadi karena dalam suatu perekonomian jumlah tenaga kerja sangat berlebihan. Pengangguran jenis ini disebut juga pengangguran tidak kentara. Sebagai akibat kelebihan tenaga kerja tersebut, sebagian tenaga kerja dari kegiatan bersangkutan dialihkan ke kegiatan lain. Pengangguran terselubung banyak

ditemukan di negara sedang berkembang, terutama disektor pertanian. b. Pengangguran Musiman Pengangguran musiman banyak ditemukan di sektor pertanian di negara sedang berkembang. Pengangguran musiman adalah

pengangguran yang terjadi pada waktu-waktu tertentu di dalam waktu 1 tahun. c. Setengah Pengangguran


Kelebihan penduduk di sektor pertanian dan tingkat pertambahan penduduk yang tinggi, telah mempercepat proses urbanisasi.

Kecepatan migrasi yang lebih tinggi dari kemampuan kota-kota di negara sedang berkembang untuk menciptakan lapangan kerja baru akan menyebabkan tidak semua orang memperoleh pekerjaan di kota. Hal ini menyebabkan banyak diantara mereka yang menganggur dalam waktu yang cukup lama atau memperoleh kerja dengan waktu kerja yang lebih rendah dari jam kerja seharusnya. Pengangguran jenis ini disebut dengan setengah pengangguran. 2.3.2 Pengertian Penangangguran Ditinjau dari Interpretasi Ekonomi Sekarang kita beralih dari cara pemerintah menghitung banyaknya pengangguran ke analisis ekonominya. Untuk menganalisis dan mengenal lebih jauh struktur pasar tenaga kerja jaman sekarang ini, para ahli ekonomi telah membagi tiga jenis pengangguran, yaitu: friksional, struktural, dan siklis. 1) Pengangguran friksional terjadi karena berpindahnya orang-orang dari satu daerah ke daerah lain, dan dari satu jenis pekerjaan ke pekerjaan lain atau melalui berbagai tingkat siklus kehidupan yang berbeda. Bahkan jika suatu perekonomian berada pada tingkat di mana tidak ada pengangguran pun (full employment), akan selalu terjadi perputaran (turnover) karena adanya orangorang yang baru saja menyelesaikan sekolahnya dan mencari pekerjaan, atau karena perpindahan dari satu kota ke kota lain. Para wanita kemungkinan akan masuk kembali ke barisan pencari kerja setelah mereka melahirkan anak-anak. Karean mereka yang tergolong ke dalam


pengangguran friksional ini sering berpindah dari satu tempat pekerjaan ke pekerjaan lain, atau mencari tempat kerja yang lebih baik, maka mereka ini sering dianggap sebagai penganggur sukarela. 2) Penganguran struktural menunjukkan terjadinya ketidaksesuain antara penawaran dan permintaan tenaga kerja. Ketidaksesuaian ini terjadi karena permintaan atas satu jenis pekerjaan bertambah sementara pemintaan atas jenis pekerjaan lain menurun, dan penawaran tidak dapat melakukan penyesuaian dengan cepat atas situasi tersebut. Kita sering melihat ketidakseimbangan struktural antara berbagai jenis pekerjaan ataupun daerah, di mana sektorsektor tertentu bertumbuh sementara yang lain mengalami penurunan. 3) Pengangguran siklis terjadi apabila permintaan tenaga kerja secar keseluruhan rendah. Apabila total pembelanjaan dan output menurun, maka pengangguran akn meningkat dengan segera di segala bidang. Dalam masa resesi tahun 1982, tingkat pengangguran meningkat di 48 dari 50 negara bagian. Kenaikan tingkat pengangguran ini telah memberikan pertanda bahwa pengangguran ini sebagian besar bersifat siklis.

Perbedaan antara penganguran siklis dengan jenis pengangguran lainnya membantu para ahli ekonomi untuk melakukan diagnosa terhadap tingkat kesehatan pasar tenaga kerja. Tingkat penganguran friksional dan struktural dapat terjadi meskipun pasar tenaga kerja secara keseluruhan berada dalam tingkat keseimbangan, misalnya ketiak tingkat pertuakaran (turnover) sangat tinggi, atau


ketika ketidakseimbangan geografis sangat besar. Pengangguran siklis terjadi apabila jumlah kesempatan kerja menurun sebagai akibat dari terjadinya ketidakseimbangan antara penawaran agregat dan permintaan agregat. 2.3.3 Pengertian Pengangguran Ditinjau dari Sudut Teori Ekonomi Mikro Tidak ada topik yang menimbulkan kontroversi tajam di kalangan para ahli ekonomi selain pembahasan mengenai sebaba-sebab terjadinya pengangguran dalam perekonomian pasar. Ilmu ekonomi mengajarkan bahwa harga selalu naik atau turun untuk menyeimbangkan pasar kompetitif. Pada tingkat harga yang telah ditetapkan oleh pasar, para pembeli akan mau membeli apa yang mau dijual oleh para penjual. Para ahli ekonomi berpaling ke teori mikro ekonomi untuk mencoba memahami eksistensi pengangguran ini. Meskipun sampai saat ini belum ditemukan satu teori yang diterima secara umum, akan tetapi banyak analisis sseolah-olah bermuara ke satu pendapat bahwa pengangguran itu terjadi karena tingkat upah tidak cukup fleksibel untuk menyeimbangkan pasar. Berikut ini kita akn menelaah secara mendalam mengapa tingakat upah bersifat tidak fleksibel(bersifat kaku) dan mengapa terjadi pengangguran yang tidak

dikehendaki. Kita mengawali analisis terhadap dasar-dasar mikroekonomi dari teori pengangguran itu dengan melihat satu jenis pasar tenaga kerja tertentu. 1)Pengangguran sukarela. Adanya pengangguran sukarela ini menguakkan satu konsep yang sangat penting mengenai pengangguran. Satu

pereokonomian mungkin saja berada pada efisiensi puncak meskipunia menciptakan sejumlah penganggura tertentu. Para pencari kerja yang menganggur secara sukarela kemungkinan memang memilih untuk menikmati


hidup denagn bersenangsenang,

atau melakukan kegiatan lain daripada

bekerja dengan tingkat upah yang berlaku dipasar. Atau mereka mungkin juga tergolong para pekerja yang tingkat produktivitasnya rendah, yang lebih memilih untuk bersenang-senang dan bermalas-malasan daripada bekerja dengan tingkat upah yang berlaku. Ada sejumlah alasan yang tidak terhitung banyaknya mengapa orangorang memilih secara sukarela untuk tidak bekerja pada tingkat upah yang berlaku, akan tetapi sebagian dari orang-orang seperti ini akan secara resmi dihitung sebagai orang yang sedang menganggur. Perlu kiranya dicatat di sini bahwa pengangguran sukarela ini

kemungkinan akan efisien secara ekonomis, meskipun secara filsuf atau politisi kemungkianan menyayangkan kenyataan dimana orang-orang tidak dapat memperoleh pekerjaan yang mempunyai bayaran tinggi. Sama halnya seperti sebuah pabrik membutuhkan suku cadang apabila satu bagian penting dari mesin mereka rusak, kemungkinan suatu perekonomian pun

membutuhkan juga suku cadang, yaitu para pekerja yang menganggur, yang mau langsung bekerja apabila terdapat kebutuhan akan tenaga kerja secara mendadak. Keadaan ini melukiskan mengapa perekonomian modern yang kompleks, yang bekerja pada tingkat produktifitas puncak, dapat menimbulkan pengangguran. 2)Pengangguran terpaksa. Untuk memahami pengangguran siklis kita perlu membangun suatu teri pengangguran terpaksa. Hasil pemikiran Keynes yang amat cemerlang dibidang ini adalah berupa pendapat yang membiarkan faktafakta mencorong satu teori yang indah tetapi tidak relevan. Ia menjelaskan


mengapa kita kadang-kadang melihat pengangguran terpaksa, yaitu periode di mana para pekerja yang memenuhi kualifikasi tidak mampu untuk

mendapatkan pekerjaan dengan tarif gaji yang berlaku. 3)Sumber-sumber kekakuan. Teori pengangguran terpaksa mengandaikan

bahwa upah sama sekali tidak fleksibel (kaku). Satu hal yang sangat membantu analisis ini adalah perbedaan antara pasar lelang (auction market) dan pasar yang diatur (administered market). Pasar lelang itu merupakan satu pasar yang sanagt terorganisir dan kompetitif dimana harga-harga naik atau turun untuk menyeimbangkan penawaran dan permintaan. Untuk pasar tenaga kerja yang berada dibawah pengaruh serikat buruh, pola gaji dan upah jauh lebih kaku lagi,. Tingkat upah biasanya ditetapkan untuk masa kontrak tiga tahun; di mana selama periode tersebut tingkat upah tidak akan disesuaikan, walaupun terjadi kelebihan penawaran maupun permintaan dalam jenis pekerjaan tertentu. Teori kekakuan upah serta pengangguran terpaksa menyatakan bahwa penyesuaian upah yang amat lamban menimbulkan terjadinya kelebihan dan kekurangan dalam masing-masing pasar tenaga kerja. Akan tetapi, secara perlahan-lahan pasar tenaga kerja akan

memberikan reaksi terhadap kondisi pasar; gaji untuk jenis pekerjaan yang permintaannya sangat tinggi secara relatif meningkat lebih cepat dibandingkan dengan jenis pekerjaan yang amat sedikit peminatnya. Oleh karena itu, dalam jangaka pendek, pasar tenaga kerja amat mirip dengan pasar tenaga kerja yang tidak seimbang (non-clearing).


2.3.3. Dampak Pengangguran Pengangguran yang terjadi dalam suatu perekonomian dapat memiliki dampak atau akibat buruk, baik terhadap perekonomian maupun individu dalam masyarakat. 2.3.3.1 Dampak Pengangguran Terhadap Perekonomian Setiap Negara selalu berusaha agar tingkat kemakmuran masyarakatnya dapat dimaksimumkan dan perekonomian selalu mencapai pertumbuhan ekonomi yang mantap (sustained economic growth). Tingkat pengangguran yang relatif tinggi tidak memungkinkan masyarakat mencapai tujuan tersebut. Hal ini dapat dengan jelas dilihat dari memperhatikan berbagai akibat buruk yang bersifat ekonomi yang ditimbulkan oleh masalah pengangguran yaitu: 1) Pengangguran menyebabkan masyarakat tidak dapat memaksimumkan kesejahteraan yang mungkin dicapainya. pengangguran menyebabkan pendapatan nasional yang sebenarnya (actual output) dicapai adalah lebih kecil dari pendapatan nasional potensial (potential output). 2) Pengangguran menyebabkan pendapatan pajak (tax revenue)

pemerintah berkurang. pengangguran yang diakibatkan oleh tingkat kegiatan ekonomi yang rendah, pada gilirannya akan menyebabkan pendapatan yang diperoleh pemerintah akan menjadi sedikit. dengan demikian, pengangguran yang tinggi akan mengurangi kemampuan pemerintah dalam menjalankan berbagai kegiatan pembangunan. 3) Pengangguran tidak menggalakkan pertumbuhan ekonomi.

Pengangguran menimbulkan dua akibat buruk terhadap kegiatan sektor


swasta. Pertama, pengangguran tenaga kerja biasanya akan diikuti pula dengan kelebihan kapasitas mesin-mesin perusahaan. keadaan ini jelas tidak akan mendorong perusahaan untuk melakukan investasi dimasa datang. Kedua, pengangguran yang diakibatkan kelesuan kegiatan perusahaan menyebabkan keuntungan berkurang. Keuntungan yang

rendah mengurangi keinginan perusahaan untuk melakukan investasi. Kedua hal tersebut jelas menghambat pertumbuhan ekonomi di masa yang akan datang.(Muana Nanga 2001:261) 2.3.3.2 Dampak pengangguran Terhadap Individu dan Masyarakat Selain membawa akibat buruk terhadap perekonomian secara

keseluruhan, pengagguran yang terjadi juga akan membawa beberapa akibat buruk terhadap individu dan masyarakat, diantaranya: 1) Pengangguran menyebabkan kehilangan mata pencaharian dan pendapatan. Di Negara-negara maju, para penganggur memperoleh tunjangan (bantuan keuangan) dari badan asuransi pengangguran, dan oleh sebab itu, mereka masih mempunyai penghasilan untuk membiayai kehidupannya dan

keluarganya. Mereka tidak perlu bergantung kepada tabungan mereka atau orang lain. Di Negara-negara sedang berkembang tidak terdapat program asuransi pengangguran, dan karenanya, kehidupan penganggur harus dibiayai oleh tabungan masa lalu atau pinjaman/bantuan keluarga dan teman-teman. Keadaan ini potensial bisa mengakibatkan pertengkaran dan kehidupan keluarga yang tidak harmonis. 2) Pengangguran dapat menyebabkan kehilangan keterampilan.


3)

Keterampilan

dalam

mengerjakan

sesuatu

pekerjaan

hanya

dapat

dipertahankan apabila keterampilan tersebut digunakan dalam praktek. Pengangguran dalam kurun waktu yang lama mengakibatkan tingkat keterampilan pekerja manjadi semakin merosot. Pengangguran dapat pula mengakibatkan ketidakstabilan sosial dan politik. Kegiatan ekonomi yang lesu dan pengangguran yang tinggi dapat menimbulkan rasa tidak puas masyarakat kepada pemerintah yang berkuasa. Golongan yang berkuasa akan semakin tidak popular dimata masyarakat, dan berbagai tuntutan dan kritik akan dilontarkan kepada pemerintah dan adakalanya hal itu disertai pula dengan tindakan demonstrasi dan huru-hara. Kegiatan kriminal seperti pencurian dan perampokan, dan lain sebagainya akan semakin meningkat.


BAB III METODE PENELITIAN 3.1 Metode Penelitian Evaluasi Metode penelitian evaluasi merupakan suatu cara atau teknik melakukan evaluasi kelembagaan dalam melaksanakan program kerja atau kegiatan sesuai dengan Tupoksinya. Uraian metode yang digunakan dalam kegiatan ini meliputi diskripsi tentang lokasi kegiatan, ruang lingkup dan fokus kegiatan, pendekatan yang digunakan, jenis data dan sumber data, dan teknik pengumpulan data, serta analisis data.

3.1.1 Lokasi Kegiatan Kegiatan ini dilaksanakan dalam lingkup SKPD di lingkungan Pemerintah Kotamadya Blitar Provinsi Jawa Timur. Kegiatan evaluasi dilakukan dengan menetapkan sampel sebanyak 3 SKPD sebagai berikut: a. Badan Perencanaan daerah (BAPPEDA) b. Dinas Pendidkan c. Dinas Kesosnaker

3.1.2 RuangLingkup dan Fokus Kegiatan Dalam rangka memperoleh hasil kajian sebagaimana yang telah ditetapkan dalam tujuan, maka ruang lingkup kegiatan dalam kajian ini meliputi: a. Persiapan studi


b. Studi hasil program dalam bidang penekananAngka putus sekolah dan pengangguran per tahun 2006-2010 c. Pengumpulan data

d. Analisis Positif dan Negatif e. Focused Group Discussion Atas dasar ruang lingkup tersebut, kegiatan evaluasi kinerja SKPD ini difokuskanpada: 1. Evaluasi hasil program dalm bidang penekanan angka putus sekolah dan pengangguran 2006 - 2010 2. Evaluasi Faktor penghambat dan pendukung pelaksanaan program

penekanan angka putus seklah dan pengangguran

3.1.3 Sumber Data Kajian ini menggunakan sumber data dokumentasi Pemerintah Kotamadya Blitar di beberapa SKPD yang ditetapkan secara proporsional. Di samping itu, sumberdata juga menyangkut beberapa informan kunci yang berkedudukan sebagai pimpinan ataupun staf di beberapa unit SKPD.

3.1.4 Teknik Pengumpulan Data Pengumpulan data dalam kegiatan evaluasi ini dilakukan melalui beberapa teknik: a. Dokumentasi


Merupakan cara memperoleh informasi melalui dokumen-dokumen dari pihakpihak penyedia data tentang angka putus sekolah dan pengangguran Pemerintah Kotamadya Blitar saat ini. b. Wawancara mendalam Teknik penggalian data dengan bertanya secara langsung dan mendalam kepada pihak-pihak yang memahami berbagai permasalahan yang relevan dengan kajian (key informan) tentang angka putus sekolah dan pengangguran. c. Focused Group Discussion (FGD) Aktivitas penggalian data dengan melibatkan pihak yang memahami

permasalahan dalam kajian secara bersama-sama sehingga diperoleh perspektif analisis yang sama. 3.2 Metode Analisis Data yang telah diperoleh dari hasil kegiatan pengumpulan data kemudian akan diolah dengan menggunakan metode analisis deskriptif, baik menyangkut kelayakan struktur dan fungsi SKPD maupun efektivitas dan efisiensi SKPD dalam melaksanakan Tupoksinya.


BAB IV PENYAJIAN DATA 4.1 Gambaran Umum dan Kondisi Kota Blitar 4.1.1 Geografis Dan Demografi A. Kondisi Geografis 1. Luas dan Batas Wilayah Administrasi Kota Blitar dengan luas wilayah kurang lebih 32,58 km2 terbagi habis menjadi tiga Kecamatan yaitu : a. Kecamatan Sukorejo dengan luas 9,93 km2, b. Kecamatan Kepanjenkidul luas 10,50 km2, c. Kecamatan Sananwetan luas 12,15 km2. Gambar 4.1 Sebaran Presentase Sebaran Luas Wilayah Di Kota Blitar

37.30%

32.24%

Kepanje Kidul Sukorejo Sananwetan

30.46%

Sumber

: Blitar dalam angka 2011

Kota Blitar merupakan wilayah terkecil kedua di Propinsi Jawa Timur setelah Kota Mojokerto. Wilayah Kota Blitar dikelilingi oleh Kabupaten Blitar dengan batas:31 Evaluasi Angka Putus Sekolah Dan Pengangguran Kota Blitar 2006-2010

Sebelah Utara : Kecamatan Garum dan Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar

Sebelah

Timur:

Kecamatan

Kanigoro

dan

Kecamatan

Garum

Kabupaten Blitar

Sebelah Selatan : Kecamatan Sanankulon dan Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar

Sebelah Barat : Kecamatan Sanankulon dan Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar.

Wilayah kota terdiri dari tiga kecamatan, diantaranya kecamatan Sananwetan, Kecamatan Kepanjen kidul dan Kecamatan Sukorejo. Luas wilayah Kecamatan Sananwetan seluas 12,15 Km 2, Kecamatan Kepanjen kidul seluas 10,50 km2, dan Kecamatan Sukorejo 9,93 km2.

2.

Letak dan Kondisi Geografis Kota Blitar merupakan salah satu daerah di wilayah Propinsi Jawa

Timur yang secara geografis terletak diujung selatan Jawa Timur dengan ketnggian 156 m dari permukaan air laut, pada koordinat 112 14 - 112 28 Bujur Timur dan 8 2 - 8 10 Lintang Selatan, memiliki suhu udara cukup sejuk rata-rata 24 C- 34 C karena Kota Blitar berada di kaki Gunung Kelud dan dengan jarak 160 Km arah tenggara dari Ibukota Propinsi Surabaya. Dilihat dari kedudukan dan letak geografisnya, Kota Blitar tidak memiliki sumber daya alam yang berarti, karena seluruh wilayahnya adalah wilayah perkotaan, yang berupa pemukiman, perdagangan, layanan publik, sawah


pertanian, kebun campuran dan pekarangan. Oleh karena itu, sebagai penggerak ekonomi Kota Blitar mengandalkan Potensi diluar sumber daya alam, yaitu sumber daya manusia dan sumber daya buatan.

B.

Demografi 1. Persebaran Penduduk menurut Kecamatan Penduduk paling banyak berada pada Kecamatan Sananwetan yaitu sebanyak 38,62 persen, kemudia disusul kecamatan Kepanjen Kidul dengan jumlah persentase 33,97 persen dan terakhir kecamatan Sukorejo dengan presentase jumlah penduduk sekitar 28,99 persen, untuk lebih jelasnya akan di jealskan pada gambar 4.2 berikut : Gambar 4.2 Sebaran Presentase Sebaran Jumlah Penduduk Di Kota Blitar Menurut Kecamatan38.62% 28.99%

Kepanje Kidul Sukorejo Sananwetan

33.97% Sumber : Blitar dalam angka 2011

2.

Sebaran penduduk berdasarkan kelompok umur dan jenis kelamin Sebaran jumlah penduduk menurut umurnya paling banyak berasal dari

umur 5 9 tahun yaitu sebanyak 11.977 jiwa dan yang terkecil dari umur 60-


64 tahun yaitu sebanyak 4.787 jiwa. Untuk lebih jelasnya akan dijeaskan pada tabel 4.1 berikut : Tabel 4.1 Sebaran Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur Kelompok Umur (1) 0 - 04 05-09 10-14 15 - 19 20 - 24 25 - 29 30 - 34 35 - 39 40 - 44 45 - 49 50 - 54 55 - 59 60 - 64 65+ Kota BlitarSumber

Laki-laki (2) 6.169 5.711 6.123 7.880 6.044 5.964 5.762 5.190 5.067 4.197 2.993 2.636 2.203 4.214 70.153

Perempuan (3) 5.439 5.281 5.854 8.278 5.616 5.677 5.735 5.656 4.916 4.005 3.104 2.747 2.584 5.529 70.421

Jumlah (4) 11.608 10.992 11.977 16.158 11.660 11.641 11.497 10.846 9.983 8.202 6.097 5.383 4.787 9.743 140.574


3.

Sebaran penduduk berdasarkan jenis kelamin Sebaran jumlah penduduk menurut jenis kelamin di kota Blitar

cenderung berimbang, untuk lebih jelasnya akan dijelaskan pada tabel 4.2 berikut : Tabel 4.2 sebaran Penduduk menurut Jenis Kelamin per Kecamatan Penduduk Rasio Kecamatan Jenis LakiPerempuan L+P Kelamin laki 1.Sukorejo 24.008 23.742 47.750 101,1234 Evaluasi Angka Putus Sekolah Dan Pengangguran Kota Blitar 2006-2010

2. Kepanjenkidul 3. Sananwetan Kota BlitarSumber

19.928 26.217 70.153

20.154 26.525 70.421

40.082 52.742 140.57

98,88 98,84 99,62


4.

Sebaran Penduduk Berdasarkan Agama Sebaran jumlah penduduk menurut agama paling banyak mayoritas

adalah agama Islam yaitu 90,75 persen, kemudian kristen 4,28 persen, katolik 4,14 persen, budha 0,47 persen, hindu 0,28 persen dan yang terkecil konghcu yaitu sebanyak 0,08 persen, untuk lebih jelasnya akan dijelaskan pada gambar 4.3 beikut : Gambar 4.3 Sebaran Penduduk Berdasarkan AgamaKristen, 4.28% Hindu, Budha, 0.47% 0.28% Katolik, 4.14% konghucu, 0.08%

Islam, 90.75%

Sumber



4.1.2 Aspek Pendidikan dan Tenaga Kerja A. Pendidikan 1. Persebaran Sekolah, Guru, dan Murid di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional. Sebaran jumlah siswa pada tahun ajara 2010 / 2011 paling banyak jumlah siswa berada pada pendidikan dasar yaitu SD/SDLB yaitu sebanyak 15.173 dan yang paling sedikit adalah dari TK yaitu sebanyak 5.413 siswa, untuk lebih jelasnya akan dijelasan pada tabel 4.3 berikut : Tabel 4.3 Sebaran Jumlah Siswa Sekolah Menurut Tahun AjaranSekolah Jenis Sekolah 2009/2 010 1. T K 2. SD/SDLB 3. SMP/ SMPLB 4. SMA/SMK Sumber 21 22 22 21 640 964 661 1.032 8.160 14.078 8.850 14.174 81 65 2010/2 011 82 66 Guru 2009/2 010 441 830 2010/2 011 384 874 Murid 2009/2 010 5.238 14.219 2010/ 2011 5.413 15.173


2.

Persebaran Sekolah, Guru, dan Murid di lingkungan Departemen Agama Persebaran siswa sekolah pada tahun 2011 Paling banyak dari M.

Ibtidaiyah 2.321 siswa, kemudian M. Tsanawiyah sebanyak 1.918 siswa dan yang terakhir dari M. Aliyah 1.407 siswa, untuk lebih jelasnya akan

dijelaskan pada tabel 4.4 berikut :


Tabel 4.4 Persebaran Sekolah, Guru, dan Murid di lingkungan Departemen AgamaJenis Sekolah 1. M. Ibtidaiyah 2. M. Tsanawiyah 3. M. Aliyah Sumber Sekolah 2009/ 2010/ 2010 2011 8 8 5 2 5 2 Guru 2009/ 2010/ 2010 2011 156 195 159 111 162 108 Murid 2009/ 2010/ 2010 2011 1.901 2.321 2.456 1.410 1.918 1.407


3.

Gedung SD, Rombongan Belajar Dan Kelas Menurut Kelurahan Gedung sekolah SD menurut kelurahan di Kota blitar adalah di kecamatan Sukorejo sebanyak 19 buah, di kecamatan Kepanjen Kidul sebanyak 23 buah dan diSananwetan sebanyak 24 gedung, untuk lebih jelasnya akan dijelaskan pada tabel 4.5 berikut : Tabel 4.5 Gedung SD, Rombongan Belajar Dan Kelas Menurut KelurahanKelurahan 010. Sukorejo 1. Tlumpu 2. Karangsari 3. T u r i 4. B l i t a r 5. Sukorejo 6. Pakunden 7. Tanjungsari 020. Kepanjenkidul 1. Kepanjenkidul 2. Kepanjenlor 3. Kauman 4. Bendo 5. Tanggung 6. Sentul 7. Ngadirejo 030. Sananwetan 1. Rembang 2. Klampok 3. Plosokerep 4. Karangtengah 5. Sananwetan 6. Bendogerit 7. Gedog Gedung Negeri Swasta 15 4 1 3 2 1 4 2 2 1 2 1 20 3 3 3 2 1 3 3 2 4 2 17 7 2 1 2 1 4 2 3 3 2 1 3 52 14 Rombel Negeri Swasta 139 23 7 19 18 12 42 15 25 2 16 6 169 25 25 23 9 18 16 44 12 35 12 144 69 13 12 12 16 26 12 37 24 26 17 18 452 117 Kelas Negeri Swasta 130 27 7 24 19 12 28 16 25 5 15 6 160 33 26 24 12 23 21 26 12 37 12 153 66 14 12 12 16 32 9 38 24 27 17 18 443 126

Kota Blitar Sumber : Blitar dalam angka 2011


4.

Sekolah, Guru, Dan Murid SMA / SMK Menurut Kecamatan Jumlah siswa sekolah SMA, SMK pada tahun 2010 di kecamatan

Sukorejo sebanyak1.184 siswa, kemudian di kecamatan kepanjen Kidul sebanyak 3.061 siswa dan di kecamtanan Sananweta sebanyak 1.902 siswa, untuk lebih jelasnya akan dijealaskan pada tabel 4.6 berikut : Tabel 4.6 Sekolah, Guru, Dan Murid SMA / SMK Menurut KecamatanJenis Sekolah 010. Sukorejo 1. S M A 2. S M K 020. Kepanjenkidul 1. S M A 2. S M K 030. Sananwetan 1. S M A 2. S M K Kota Blitar 1.405 SMA Sekolah 2 1 1 1 1 3 1 2 3 Negeri Guru 144 41 103 48 48 348 72 276 161 379 Murid 2.345 633 1.712 714 714 4.968 997 3.971 2.344 5.683 Sekolah 4 1 3 4 1 3 7 2 5 4 11 Swasta Guru 150 32 118 167 22 145 175 63 112 117 375 Murid 1.184 182 1.002 3.061 159 2.902 1.902 1.064 838

SMK 3 4.742 Sumber : Blitar dalam angka 2011

5.

Perguruan Tinggi, Dosen, dan Mahasiswa menurut Jenis Kelamin Perguruan tinggi di kota Blitar pada tahun 2010 menurut jumlah

mahasiswanya yang terbanyak adalah dari STKIP PGRI Blitar yaitu sebanyak 1.740 mahasiswa kemudia yang paling sedikit adalah dari Universitas Patria Wacana yaitu sebanyak61 mahasiswa, untuk lebih jelasnya akan dijelaskan pada tabel 4.7 berikut :


Tabel 4.7 Perguruan Tinggi, Dosen, dan Mahasiswa menurut Jenis Kelamin Dosen Mahasiswa Perguruan Tinggi L P Jumlah L P Jumlah 1. Universitas Negeri 12 20 127 440 567 Malang 8

2. STKIP PGRI Blitar 3. STIEKEN 4. AMPINDO 5. UNISBA 6. D-3 Keperawatan 7. Universitas PatriaWacana

34 12 11 64 15 13 9 166

22 6 3 33 17 5 21 119

56 18 14 97 32 18 30 285

1.266 130 69 889 124 39 127 2.771

474 185 46 620 156 22 310 2.253

1.740 315 115 1.509 280 61 437 5.024

8. STIKES PatriaHusada Blitar

Sumber


B.

Tenaga kerja 1. Persebaran Tenaga Kerja menurut Sektor Usaha Persebaran tenaga kerja di kota Blitar pada tahun 2010 menuurut sektor usahanya yang paling banyak adalah dari sektor perindustrian yaoitu mencapai 3.222 jiwa dan yang paling sedikit adalah dari sektor kelistikran yaitu sebanyak 106 jiwa, untuk lebih jelasnya akan dijelaskna pada tabel 4.8 berikut : Tabel 4.8 Persebaran Tenaga Kerja menurut Sektor Usaha Sektor Perusahaan Tenaga Kerja Pertanian/ Kehutanan, 1 81 Peternakan Pertambangan Perindustrian 75 3.222 Listrik 3 106 Bangunan Perdagangan 141 2.10539

1.

2. 3. 4. 5. 6.

Evaluasi Angka Putus Sekolah Dan Pengangguran Kota Blitar 2006-2010

Sektor 7. Angkutan 8. Keuangan 9. Jasa-jasaSumber

Perusahaan 4 34 40 289

Tenaga Kerja 161 1.191 1.039 7.905


2.

Persebaran Angkatan Kerja yang Terdaftar menurut Tingkat Pendidikan Persebaran angkatan kerja menurut tingkat pendidikannya pada tahun 2010 yang terbanyak adalah dari perguruan tinggi yaitu sebanyak 1064 jiwa dan yang paling sedikit adalah dari tingkat pendidikan SD Umum yaitu sebanyak 14 jiwa, untuk lebih jelasnya akan dijelaskan pada tabel 4.9 berikut : Tabel 4.9 Persebaran Angkatan Kerja yang Terdaftar menurut Tingkat PendidikanTingkat Pendidikan 1. Belum Tamat SD 2. S D 3. SMTP Umum 4. SMTP Kejuruan 5. SMTA Umum 6. SMTA Kejuruan 7. Akademi (D1-D3) 8. Perguruan Tinggi Jumlah Sumber : Blitar dalam angka 2011 2006 18 54 788 677 275 881 2.693 2007 5 41 234 289 101 308 978 2008 27 72 553 605 714 728 2.699 2009 1 44 121 150 52 64 432 2010 14 35 261 280 459 1064 2.113

C.

Kesehatan Masyarakat 1. Rumah Sakit, Puskesmas Dan Pos Kesehatan Lainnya Menurut Kecamatan Jumlah rumah sakit umum di kota blitar sbanyak 5 buah, kemdian rumash sakit bersalin sebanyak 2 buah, Puskesmas 3 buah, puskesmas40


pembantuu sebanyak 6 buah dan Posyandu sebanyak 159 buah, untuk lebih jelasnya kan dijelaskan pada tabel 4.10 berikut : Tabel 4.10 Rumah Sakit, Puskesmas Dan Pos Kesehatan Lainnya Menurut KecamatanKecamatan 1. Sukorejo 2. Kepanjenkidul 3. Sananwetan Rumah Sakit Umum 1 2 2 Rumah Sakit Puskesmas Bersalin 1 1 2 1 1 1 3 Puskesmas Pembantu 5 6 6 17 Klinik KB Posya ndu 52 49 58 159

Kota Blitar 5 Sumber : Blitar dalam angka 2011

2.

Tenaga kesehatan pada rumah sakit umum Jumlah tenaga kesehatan di Kota Blitar pada tahun 2010 adalah ; dokter

umum sebanyak 47 orang, dokter spesialis sebanyak 32 orang, dokter gigi sebanyak 6 orang. Sedangkan untuk perawat ; perawat umum sebanyak 392 orang dan perawat gigi sebanyak 5 orang, unyuk lebih jelasnya akan dijelaskan pada tabel 4.11 berikut : Tabel 4.11 Tenaga kesehatan pada rumah sakit umumUnit kesehatan 1. RSUD Mardi Waluyo 2. RSK Budi Rahayu 3. RS Syuhada Haji 4. RSU Aminah 5. RSIA Aminah Kota Blitar Sumber Dokter Umum 25 8 6 7 1 47 Spesialis 21 5 1 5 32 Gigi 3 2 1 6 Perawat Umum 195 87 56 47 7 392 Gigi 4 1 5



4.2

Program Penekanan Angka Putus Sekolah Kota Blitar 2006-2010

4.2.1 Rencana Strategik Dinas Pendidikan Kota Blitar 2006 - 2010 A. VISI Terwujudnya Sumber Daya Manusia Yang Cerdas, Terampil, BerdayaSaing Berakhlak Mulia Dan Berwawasan Kebangsaan.

B. MISI 1. Mewujudkan sistem dan iklim pendidikan yang demokratis dan berkualitas

guna mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia, kreatif, inovatif, berwawasan kebangsaan, cerdas, cermat, sehat, disiplin, bertanggungjawab terampil dan menguasai iptek. 2. Meningkatkan kualitas SDM yang produktif, mandiri, maju, berdayasaing, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan dalam rangka memberdayakan masyarakat dan seluruh potensi kekuatannya. 3. Mewujudkan kehidupan sosial budaya yang berkepribadian, dinamis, kreatif dan berdaya-tahan terhadap pengaruh globalisasi. 4. Meningkatkan pengamalan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari untuk mewujudkan kualitas keimanan dan bertaqwa kepada Tuhan yang maha esa dalam kehidupan dan mantabnya persaudaraan antar umat beragama yang berahlak mulia, toleran, rukun dan damai.


Tabel 4.12 Matrik Rencana Kerja Dinas Pendidikan Kota Blitar 2006-2010TUJUAN Pendidikan Dasar dan Prasekolah SASARAN URAIAN Pendidikan Dasar dan Prasekolah Meningkatnya angka partisipasi pendidikan dasar INDIKATOR CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN KEBIJAKAN PROGRAM

a)Memperluas jangkauan dan daya tampung TK, SD/MI dan SMP/MTs b)Meningkatkan kesempatan memperoleh pendidikan bagi semua anak termasuk anak berkelainan dan keluarga miskin

Tercapainya Angka Partisipasi Murni sebesar 100 % Turunnya angka drop out sampai mencapai 0,005 %

Mengupayakan perluasan dan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh masyarakat. Meningkatkan kemampuan akademik dan profesional serta kesejahteraan tenaga kependidikan. Melakukan pembaruan dan pengendalian sistem pendidikan termasuk pembaruan kurikulum. Memberdayak an lembaga pendidikan sebagai pusat pemberdayaan nilai, sikap, dan kemampuan serta peningkatan partisipasi masyarakat dan keluarga. Melakukan pembaruan dan pemantapan sistem pendidikan

c) Meningkatkan mutu pendidikan dasar dan prasekolah

Meningkatnya mutu pendidikan dasar dan prasekolah

Meningkatnya Perolehan RataRata EBTA sebesar 7,00 Turunnya angka Tidak Lulus sebesar 0,001 dan tidak naik kelas sebsar 0,005

Upaya perluasan dan pemerataan memperoleh pendidikan yang bermutu meliputi : Memberikan peluang memperoleh pendidikan yang bermutu dengan jalan penambahan daya tampung. Peningkatan kualitas/kuantit as sarana dan prasarana pendidikan. Pemberian subsidi kepada sekolah. Mengintensifk an pelaksanaan wajar dikdas 9 tahun. Meningkatkan anggaran pendidikan.


d)Terselenggaranya manajemen pendidikan berbasis sekolah atau masyarakat

Terwujudnya organisasi sekolah yang demokratis, efesien, efektif, transparan dan akuntabel

Meningkatnya partisipasi masyarakat

Meningkatnya peran serta warga sekolah dalam proses penyelenggaraan pendidikan sampai mendekati angka 70 % Meningkatnya prosentase partisipasi masyarakat terhadap proses penyelenggaraan pendidikan sebesar 25 %

berdasarkan prinsip desentralisasi, otonomi keilmuan, dan manajemen. Meningkatkan kualitas lembaga pendidikan untuk memantapkan sistem pendidikan yang efektif dan efesien dalam menghadapi perkembangan iptek dan seni. Mengembangk an kualitas SDM sedini mungkin secara terarah, terpadu, dan menyeluruh. Meningkatkan penguasaan, pengembanga n dan pemanfaatan sarana dan prasarana dengan mempertimban gkan perkembangan iptek. Mengembangk an minat dan semangat kewirausahaan yang berdaya saing, unggul dan mandiri. Melindungi dari bahaya distruktif dan penyalahgunaa n narkoba Mengembangk an budaya olahraga dan seni sejak dini.

Upaya peningkatan mutu dan relevansi pendidikan meliputi ; Peningkatan profesionalism e guru/sumber belajar Penyediaan, penggunaan, pemerataan dan pendayagunaa n sarana dan prasarana pendidikan. Peningkatan efesiensi dan efektifitas proses belajar mengajar. Peningkatan pengawasan dan akuntabilitas kinerja. Pengembanga n siswa berprestasi/pe ncarian bibit unggul

Upaya peningkatan efisiensi manajemen pendidikan meliputi ; Pengembanga 44


Meningkatkan usaha pembibitan dan pembinaan olahraga prestasi dan seni.

n pola penyelenggara an pendidikan berdasarkan MPMBS. Peningkatan partisipasi masyarakat. Pengembanga n sistem insentif. Pemberdayaa n personil dan lembaga pendidikan secara intensif.

Pendidikan Menengah e)Memperluas jangkauan dan daya tampung f) Memperluas kesempatan memperoleh pendidikan

Pendidikan Menengah Meningkatnya daya tampung pendidikan menengah Meningkatnya angka partisipasi pendidikan menengah Meningkatnya Angka Partisipasi Murni sebesar 70 % Turunnya angka drop out sampai mencapai 0,01 % Mengupayakan perluasan dan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh masyarakat. Meningkatkan kemampuan akademik dan profesional serta kesejahteraan tenaga kependidikan. Melakukan pembaruan dan pengendalian sistem pendidikan termasuk pembaruan kurikulum. Memberdayak an lembaga pendidikan sebagai pusat pemberdayaan nilai, sikap, dan Upaya perluasan dan pemerataan memperoleh pendidikan yang bermutu meliputi : Penambahan ruang kelas baru berikut sarana dan prasarana yang lain. Memberikan bantuan dengan berbagai jenis beasiswa. Memberikan subisidi secara selektif bagi lembaga pendidikan

g)Meningkatkan mutu pendidikan menengah

Meningkatnya perolehan NEM Terjadinya kesesuaian lulusan SMK dengan kebutuhan tenaga kerja

Perolehan ratarata NEM minimal sebesar 6,50 Terserapnya lulusan dalam berbagai bidang tenaga kerja sebesar 50 %

Upaya peningkatan mutu dan 45


h)Meningkatkan efesiensi pemanfaatan sumber daya pendidikan i) Meningkatkan partisipasi masyarakat j) Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi k) Meningkatkan kinerja personel dan lembaga pendidikan

Terwujudnya organisasi sekolah yang demokratis, efesien, efektif, transparan dan akuntabel Terwujudnya manajemen berbasis sekolah

Meningkatnya peran serta warga sekolah dalam proses penyelenggaraan pendidikan sampai mendekati angka 95 % Meningkatnya prosentase partisipasi masyarakat terhadap proses penyelenggaraan pendidikan sebesar 25 %

kemampuan serta peningkatan partisipasi masyarakat dan keluarga. Melakukan pembaruan dan pemantapan sistem pendidikan berdasarkan prinsip desentralisasi, otonomi keilmuan, dan manajemen. Meningkatkan kualitas lembaga pendidikan untuk memantapkan sistem pendidikan yang efektif dan efesien dalam menghadapi perkembangan iptek dan seni. Mengembangk an kualitas SDM sedini mungkin secara terarah, terpadu, dan menyeluruh. Meningkatkan penguasaan, pengembanga n dan pemanfaatan sarana dan prasarana dengan mempertimban gkan perkembangan iptek. Mengembangk an minat dan semangat kewirausahaan

relevansi pendidikan meliputi ; Meningkatkan profesionlisme guru dengan kesejahteraan nya. Penyempurna an/penyelaras an kurikulum. Pengembanga n siswa berprestasi/pe ncarian bibit unggul. Melakukan analisis dan pengkajian data potensi daerah. Melaksanakan penelitian dan pengkajian pembelajaran. Peningkatan kegiatan PSG. Penataan program keahlian. Promosi kompetensi siswa. Melaksanakan uji kompetensi guru dan siswa. Penambahan program rumpun ketrampilan Melaksanakan MGMP dan Penataran Guru Peningkatan sarana dan prasarana pembelajaran

Upaya peningkatan efisiensi


yang berdaya saing, unggul dan mandiri. Melindungi dari bahaya distruktif dan penyalahgunaa n narkoba Mengembangk an budaya olahraga dan seni sejak dini. Meningkatkan usaha pembibitan dan pembinaan olahraga prestasi dan seni.

manajemen pendidikan meliputi ; Mengembangk an manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah. Melaksanakan demokratisasi dan desentralisasi pendidikan. Pengembanga n sistem akreditasi pendidikan. Meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap pendidikan.

Sumber : Dinas Pendidikan kota Blitar 2011

4.2.2 Pengukuran Keberhasilan Program Penekanan Angka Putus Sekolah Tahun 2006-2010 Dalam upaya untuk mengurangi angka putus sekolah di Kota Blitar pemerintah Kota Blitar melaukan beberapa program yang dicanangkan untuk mengurangi angka putus sekolah, diantaranya adalah : 1. Melaksanakan percepatan penuntasan wajib belajar 9 tahun dengan rata-rata nilai tingkat capaian target 99,98%. 2. Meningkatkan kesempatan memperoleh pendidikan bagi semua anak termasuk anak berkelainan dan keluarga miskin Tercapainya Angka Partisipasi Murni sebesar 100 % Turunnya angka drop out sampai mencapai 0,005 %


Sedangkan sasaran dalam rangka program Penekanan Kota Blitar 2006-2010 adalah sebagai berikut : A.

angka kemiskinan

Peningkatan kualitas pendidikan dasar untuk meningkatkan angkaPartisipasi murni 100 %.Untuk mencapai sasaran tersebut di atas sasaran yang hendak dicapai pada jenjang pendidikan dasar prasekolah adalah : a. b. Meningkatnya angka partisipasi pendidikan dasar. Terwujudnya organisasi sekolah yang demokratis, efisien, evektif, transparan dan akuntabel. c. Meningkatnya keterlibatannya. partisipasi masyarakat dengan angka rasio

B.

Peningkatan kualitas pendidikan menengah untuk meningkatkan angka partisipasi murni sampai dengan 70 %. Dalam rangka mewujudkan sasaran yang telah tertuang dalam RPJMD Kota Blitar tersebut di atas, maka sasaran yang hendak dicapai pada jenjang pendidikan menengah adalah sebagai berikut : a. b. c. Meningkatnya angka partisipasi kasar pendidikan menengah Meningkatnya daya tampung pendidikan menengah. Tewujudnya organisasi sekolah yang demokrasi, efesien, evektif, transparan dan akuntabel. d. e. Terwujudnya manajemen berbasis sekolah. Terjadinya kesesuaian lulusan SMK dengan kebutuhan tenaga kerja.


4.2.3

Penjabaran Program-Program Penekanan Angka Putus Sekolah Kota Blitar 2006-2010 Per Tahun

4.2.3.1 Program Penekanan Angka Putus Sekolah Kota Blitar2006 A. 1. Program Dinas Pendidikan Kota Blitar Tahun 2006 Sasaran a) b) c) Terwujudnya peningkatan kualitas pendidikan dasar Terwujudnya peningkatan kualitas pendidikan menengah. Terwujudnya peningkatan kuaitas pendidikan non formal dan

peningkatan kuaitas pendidikan masyarakat

2.

Indikator Sasaran a) Tercapainya angka partisipasi kasar (APK) dan angka partisipasi murni (APM) minimal sama denagn standar di setiap jenjang pendidikan. b) Terjadinya kurikulum peningkatan nasional daya serap materi pembelajaran adanya pada

yang

sitandai

dengan

peningkatan

perolehan rata-rata UAS/UAN di atas 6,00 di setiap jenjang pendidikan c) Terciptanya siswa yang berprestasi pada tingkat regional dan nasional dalam bidang olah raga dan seni d) Terwujudnya peningkatan efisiesi penggunaan sarana dan prasarana serta sumber daya pendidikan dan terselenggaranya penyelenggaraan pendidikan di sekolah yang berbasis pada manajemen berbasis sekolah di jenjang pendidikan dasar dan menengah


e)

Terwujudnya

good governance

dan akuntabilitas di lingkungan

pendidikan daerah Kota Blitar dalam rangka peningkatan pencitraan publik.

B.

Kegiatan Penekanan Angka Putus Sekolah Tahun 2006 Berdasarkan hasil evaluasi program pendidikan Kota Blitar yang dilakukan

apda tahun 2005, ternyata masalah pendidikan yang harus disoroti adalah mengenai angka putus sekolah, berdasarkan hal tersebut maka Dinas Pendidikan membuat program agar terjadi pencegahan putus sekolah terhadap siswa SD/MI/SDLB dan SMP/MTs/SMPLB dan menyediakan Beasiswa Retrievel Untuk Anak Putus sekolah sehingga terjamin biaya sekolah sampai pendidikan dasarnya tercapai. Untuk itu dilakukanlah kegiatan penyaluran bantuan khusus kepada siswa SD/MI/SDLB/SMP/SMPLB yang kurang mampu, dimana target yang ditentukan dalam kegiatan ini adalah 2036 siswa dan dari target angka tersebut, bisa tercapai secara mutlak yaitu 2036 sis wa berhasil mendapat bantuan tersebut. Untuk lebih jelasnya akan di tampilkan pada tabel 4.13 berikut : Tabel 4.13. Kegiatan Upaya Penekanan Angka Putus Sekolah Kota Blitar Tahun 2006 No Kegiatan Target Realisasi 1 Dana bantuan khusus Tersalurnya 2036 siswa kepada siswa dana bantuan SD/MI/SDLB/SMP/SMPLB kepada 2036 yang kurang mampu siswaSumber : Dinas Pendidikan Kota Blitar Tahun 2006


C.

Angka Putus Sekolah Kota Blitar Tahun 2006 Pada tahun 2006 Angka putus sekolah di Kota Blitar paling banyak berasal

dari SMA,MA dan SMK dengan jumlah sebesar 264 siswa, kemudian disusul dari SMP dan MTs dengan jumlah sebesar 34 siswa dan yang terkecil adalah dari SD dan MI sebanyak 6 siswa. Tabel 4.14 Angka Putus sekolah Kota Blitar tahun 2006 Jumlah Jumlah No Jenis Sekolah Siswa putus Persentase siswa sekolah 1 2 3 SD/MI SMP/MTs SMA/MA/SMK Total 15220 10012 15254 40486 6 34 264 304 0.04% 0.34% 1.73% 0.75%

Sumber : Dinas Pendiidkan Kota BlitarTahun 2006

D.

Evaluasi Kegiatan Penekanan Angka Putus Sekolah Tahun 2006 Dinas Pendidikan kota Blitar pada tahun 2006 membuat program

pencegahan putus sekolah terhadap siswa SD/MI/SDLB dan SMP/MTs/SMPLB dan menyediakan Beasiswa Retrievel Untuk Anak Putus sekolah sehingga terjamin biaya sekolah sampai pendidikan dasarnya tercapai. Namun yang patus menjadi perhatian adalah angpa putus sekolah pad tingkat pendidikan menengah yang mencapai 1,75 persen, hal ini mengindikasikan perlu suatu program yang lebih lagi untuk mengatasi peramsalahan tersebut. Untuk lebih jelasnya tentang perbandingan angka putus sekolah menurut jenis sekolahnya akan dijelaskan pada gambar 4.4 berikut :


Gambar 4.4 Perbandingan Angka Putus Sekolah Menurut Jenis Sekolah Pada Tahun 20061.73%

0.34% 0.04%

SD/MI Sumber : data diolah 2011

SMP/MTs

SMA/MA/SMK

4.2.3.2 Program Penekanan Angka Putus Sekolah Kota Blitar 2007 A. 1. Program Dinas Pendidikan Kota Blitar Tahun 2007 Sasaran. Sasaran kegiatan pembangunan di bidang pendidikan pada Tahun 2007 adalah sebagai berikut : a) b) c) d) e) f) g) Terciptanya motofasi dan kerja pegawai kantor Terciptaanya Kelancaran pekerjaan kantor Terciptanya Kelancaran Tugas Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala alat kantor dan rumah tangga Terpilihnya siswa wakil Tk. II ke Tk. I Mapel non MIPA Terjaringnya siswa baru sesuai pagu


h) i) j)

Tercapainya Evaluasi bagi warga belajar Lancarnya kegiatan belajar Non Formal / Masyarakat Terseleksinya atlit POPNAS Jatim Sprint dan kejuaraan club antar pelajar

k) l) m) n) o) p) q) r) 2.

Meningkatnya minat baca masyarakat dan pelajar Meningkatnya Kesejahteraan Tutor PLS Terciptanya peningkatan mutu pendidikan Meningkanya Mutu dan Kualitas Lembaga Kursus Tercapainya Kegiatan Pemberatasan Buta Aksara Meningkatnya Pengetahuan Warga belajar Terwujudnya Kreatifitas Warga belajar NonFormal Meningkatknya kesejahteraan Guru PAUD

Indikator Sasaran. Indikator pencapaian dari sasaran tersebut di atas adalah sebagai berikut : a) Terpenuhinya sarana komonikasi sumber daya air dan listrik, sarana surat menyurat kantor, ATK, makanan dan Minuman, dan

Terlaksananya Kegiatan Intern dan Extern Kantor b) Terpenuhinya sarana perawatan kendaraan Dinas dan tersediaanya barang cetakan blangko format c) d) e) f) Terlaksananya pemeliharaan gedung Terfasilitasinya kebutuhan sarpras PAUD Terselenggaranya HAN PUAD Nonformal Terlaksananya Lomba HAN TK/RA


g) h) i) j) k) l) m) n) o)

Tersedianya Bantuan Operasional Sekolah dan BKM Terlaksananya Pembangunan Perpustakaan Sekolah Seragam dan konsumsi tim paduan suara Tersedianya suplemen pembelajaran SD/MI. Terlaksananya seleksi lingkung an sekolah sehat. Terlaksananya pemberian grant pd kegiatan PBS dan KKTK. Terlaksananya lomba Mapel dan kreatifitas siswa, guru dan gugus. Terlaksananya Ujian Pengendali Mutu SD/MI. Ikut sertanya Pelajar SD, SLTP, SLTA Kota Blitar dalam pemilihan siswa berprestasi

p) q) r)

Terukurnya kinerja lembaga pendidikan formal dan non formal Tersedianya Buku Bacaan dan Sarana Membaca Terlaksananya pemberian bantuan penambahan gizi bagi anak TK/RA & sarana APE bg lbg TK/RA.

B.

Kegiatan Penekanan Angka Putus Sekolah Tahun 2007 Pada tahun 2006 angka putus sekolah di Kota Blitar sekitar 0,75%untuk itu

maka pada tahun 2007 pemerintah Kota Blitar melalui dinas pendidikan melaksanakan program yang mampu meningkatkan angka partisipasi kasar pada setiap jenjang pendidikan. Sedangkan tujuan utamanya Tercapainya Pencegahan Putus Sekolah Terhadap siswa SD/MI/SDLB dan SMP/MTs/SMPLB. Sedangkan kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam upaya Penekanan angka putus sekolah yang pertama adalah kegiatan yang kaitannya untuk pencegahan putus sekolah di


Kota Blitar yaitu dengan mengadakan sosialisasi tentang arti pentingnya sekolah, khususnya pendidikan dasar, program ini direalisasikan dengan

mengadakanpameran pendidikan pada HARDIKNAS, dan hasilnya adalah sekitar 70 % pengunjung mendapatkan tambahan pemahaman dan pengertian tentang pentingnya pendidikan, khususnya pendidikan dasar. Kemudia untuk kegiatan yang kaitannya dengan program peningkatan angka partisipasi kasar pada tiap jenjang pedidikan maka diadakan kegiatan pemberian beasiswa bagi siswa yang putus sekolah, dan kegiatan ini 100 persen terealiasi dengan baik, dimana dari 52 siswa yang ditargetkan mendapatkan beasiswa, seluruhnya mendapatkan beasiswa tersebut. Untuk lebih jelasnya akan di sampaikan pada tabel 4.15 berikut : Tabel 4.15 Kegiatan Upaya Penekanan Angka Putus Sekolah Kota Blitar Tahun 2007 No Kegiatan Target Realisasi 1 Penyebarluasan dan Bertambahnya Sekitar 70 persen sosialisasi berbagai pengetahuan pengunjung informasi pengunjung memahami arti pendidikan dasar. mengenai aarti penting pendidikan (Pameran Pendidikan penting dasar dalam rangka pendidikan HARDIKNAS) dasar 2 Penyediaan Beasiswa Tersalurnya 52 orang Retrievel Untuk Anak beasiswa Putus sekolah untuk 52 orangSumber : LAKIP Dinas Pendidikan Kota Blitar Tahun 2007

C.

Angka Putus Sekolah Kota Blitar Tahun 2007 Pada tahun 2007 angka putus sekolah di Kota Blitar paling banyak adalah di

SMK dimana ada 248 siswa yang putus sekolah, kemudian disusul oleh SMA


sebanyak 74 siswa, SMP sebanyak 19 siswa, SMP terbuka sebanyak10 siswa, SD sebanyak 6 siswa, SDLB sebanyak 3 siswa dan yang paling sedikit adalah dari MA sebanyak 2 siswa, sedangkan untuk sekolah lainnya tidak ada yang putus sekolah untuk lebih jelasnya akan di sajikan pada tabel 4.16 berikut : Tabel 4.16 Angka Putus SekolahDi Kota Blitar Tahun 2007 Jumlah Jenis Jumlah No Siswa Putus Persentase Sekolah Siswa Sekolah 1 TK 3.335 0 0.00% 2 SD 13.489 6 0.04% 3 SMP 8.016 19 0.24% 4 SMP Terbuka 295 10 3.39% 5 SMA 4.056 74 1.82% 6 SMK 9.929 248 2.50% 7 SDLB 135 3 2.22% 8 SMPLB 40 0 0.00% 9 RA/BA 736 0 0.00% 10 MI 1.439 0 0.00% 11 MTs 2.373 4 0.17% 12 MA 1.492 2 0.13% Total 45.335 366 0.81%Sumber : Data diolah 2011

D.

Evaluasi Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa angka putus sekolah cenderung

sangat sedikit yaitu hanya 0,81 persen dari seluruh jumlah siswa yang terdaftar di Kota Blitar, hal ini tidak lepas dari program yang dilaksanakan oleh pemerintah Kota Blitar pada tahun 2007 sudah cukup tepat sasaran. Berdasar data yang diolah menunjukkan bahwa program beasiswa retraivel yang dilakukan oleh pemerintah Kota Blitar memberikan dampak positif pada upaya penurunan angka pututs seklah di Kota Blitar. Selanjutnya dengan adanya sosialisasi tentang


pentingnya pendidikan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Blitar telah membankitkan kesadaran masyarakat untuk menyekolahkan anak-anak mereka dan ikut andil secara aktif dalam usaha pengeurangan angka putus sekolah di Kota Blitar, langkah ini merupakan langkah antisipasi untuk mencegah terjadinya putus sekolah di Kota Blitar, untuk itu program tersebut, bisa dikatakan sudah cukup bagus. Namun yang harus menjadi perhatian adalah bahwa angka putus sekolah yang paling banyak berasal dari sekolah pendidikan menengah, yaitu dari SMA 3,39 persen. Untuk itu harus ada perhatian khusus pada program pendidikan menengah agar nantinya angka putus sekolah di sektor pendidikan menengah bisa ditekan sekecil mungkin. Untuk lebih jelasnya akan ditampilkan pada gambar 4.5 berikut : Gambar 4.5 Perbandingan Angka Putus Sekolah Menurut Jenis Sekolah Pada Tahun 20073.39%

2.50% 1.82%

0.04% SMP

0.24%

0.17% SMA SMK SDLB MTs

0.13% MA

SMP Terbuka



4.2.3.3 Program Penekanan Angka Putus Sekolah Kota Blitar 2008 A. 1. Program Dinas Pendidikan Kota Blitar Tahun 2008 Tujuan Meningkatkan kesempatan memperoleh pendidikan bagi semua anak termasuk anak berkelainan dan keluarga miskin. 2. Indikator a) b) 3. Tercapainya Angka Partisipasi Murni sebesar 100 % Turunnya angka drop out sampai mencapai 0,005 %

Program a) Upaya perluasan dan pemerataan memperoleh pendidikan yang bermutu b) 0Memberikan peluang memperoleh pendidikan yang bermutu dengan jalan penambahan daya tampung. c) d) e) f) Peningkatan kualitas/kuantitas sarana dan prasarana pendidikan. Pemberian subsidi kepada sekolah. Mengintensifkan pelaksanaan wajar dikdas 9 tahun. Meningkatkan anggaran pendidikan.

B.

Kegiatan Penekanan Angka Putus sekolah Kota Blitar tahun 2008 Pada tahun tahun 2007 angka putus sekolah di Kota Blitar sekitar

0,81% dengan demikian mengindikasikan bahwa perlu adanya evaluasi atas program-program yang dilakukan dalam upaya Penekanan angka putus sekolah di Kota Blitar. Untuk itu untuk mengontrol program-program tersebut maka


diadakanlah kegiatan monitoring dan evaluasi program wajib belajar 12 tahun agar nantinya bisa diambil suatu kelebihan yang bisa di lanjutkan dari program-program yang telah dilakukan, selain itu juga bisa di ketahui mengenai kelemahan-kelehan program yang dilakukan sehingga program selanjutnya bisa menjadi lebih baik, target yang ingin dicapai dari kegiatan ini adalah agar dana bantuan / beasiswa peserta didik dari keluarga miskin bisa tersedia dan tersalurkan dengan baik, lebih jelasnya akan disajikan pada tabel 4.17 berikut : Tabel 4.17 Kegiatan Upaya Penekanan Angka Putus Sekolah Kota Blitar Tahun 2008 No Kegiatan Target 1 Monitoring dan Evaluasi Wajib Tersedianya dana Belajar Pendidikan Menengah 12 TahunSumber : Dinas Pendidikan Kota Blitar

bantuan/beasiswa peserta didik dari keluarga miskin

C.

Jumlah Angka Putus Sekolah Kota Blitar Tahun 2008 Pada tahun 2008angka putus sekolah meningkat kurang lebih 168 siswa atau

31 persen dari angka putus sekolah pada tahun 2007. Angka putus sekolah paling banyak adalah dari SMK yaitu sebanyak 360 siswa, disusul kemudian dari SMA sebanyak 112, SMP sebanyak 26 siswa , MA sebanyak 25 siswa, SMPT 10 siswa dan yang paling sedikit dari SD hanya sebanyak 1 siswa. Untuk lebih jelasnya akan di tampilkan pada tabel 4.5 berikut : Tabel 4.18 Angka Putus SekolahDi Kota Blitar Tahun 2008 Jumlah Jumlah No Jenis Sekolah Siswa Putus Persentase Siswa Sekolah 1 TK 2652 0 0.00%59 Evaluasi Angka Putus Sekolah Dan Pengangguran Kota Blitar 2006-2010

No 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Jenis Sekolah RA/BA SD MI SMP SMPT MTs SMA MA SMK Total

Jumlah Siswa 983 14072 1898 7992 262 2456 3829 1410 10333 45887

Jumlah Siswa Putus Sekolah 0 1 0 26 10 0 112 25 360 534

Persentase 0.00% 0.01% 0.00% 0.33% 3.82% 0.00% 2.93% 1.77% 3.48% 1.16%


D.

Evaluasi Angka Putus Sekolah Kota Blitar Tahun 2008 Angka putus sekolah pada tahun 2008 mengalami peningkatan tapi hanya

sedikit sekali yaitu sekitar 0.36 persen dari angka putus sekolah tahun 2007, namun peningkatan tersebut masih tergolong wajar, karena nilainya sangat kecil sekali. Kemudian bila dilihat dari program dan kegitan yang dilakukan untuk mengurangi angka putus sekolah ini memang amsih terbatas. Hasil tersebut bisa di lihat dari data yang dikumpulkan di lapangan, dimana kegiatan yang bertujuan secara langsung mengurangi angka putus sekolah masih terbatas yaitu hanya 1 kegiatan saja yang berupa monitoring wajib belajar 12 tahun yang mulai dicanankan pada awal tahun 2008, sehingga program-program yang dilaksanakan tersebut belum mampu memberikan dampak positif terahdap upaya mengurangi angka putus sekolah di Kota Blitar pada tahun 2008. Selanjutnya yang menjadi perhatian bahwa angka putus sekolah tertinggi ini berasal dari pendidikan menengah, yaitu dari SMPT sebesar 3,82 persen, untuk itu60 Evaluasi Angka Putus Sekolah Dan Pengangguran Kota Blitar 2006-2010

perlu ada pembenahan program yang bisa menekan angka putus sekolah pada golongan pendidikan menengah. Lebih lanjut mengenai prosentase angka putus seoklah menurut jenis sekolah akan ditampilkan pada gambar 4.6 berikut : Gambar 4.6 Perbandingan Angka Putus Sekolah Menurut Jenis Sekolah Pada Tahun 20083.82% 3.48% 2.93%

1.77%

0.33% 0.01% SD SMP SMPT SMA MA SMK


4.2.3.4 ProgramPenekanan Angka Putus Sekolah Kota Blitar 2009 A. 1. Program Dinas PendidikanKota BlitarTahun 2009 Sasaran a) b) c) d) e) f) g) Terpenuhinya surat menyurat Terpenuhinya sarana komunikasi, aliran listrik Terpenuhinya ATK Kantor Tersedianya barang cetakan blangko, format Terlaksananya kegiatan penyediaan komponen listrik Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan administrasi Terpenuhinya peralatan rumah tangga61 Evaluasi Angka Putus Sekolah Dan Pengangguran Kota Blitar 2006-2010

h) i) j) k) l) m) n)

Terpenuhinya bahan bacaan Terpenuhinya makan minum rapat dan tamu Terwujudnya pengadaan mebeluer Tersedianya bahan baku bangunan Terlaksananya pemeliharaan rutin peralatan gedung kantor. Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja Terlaksananya penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD.

o) p) q) r) s) t) u)

Terlaksananya pengadaan APE TK Terlaksananya pavingisasi dan pintu pagar besi TK. Terlaksananya pemasangan instalasi listrik TK/RA. Terlaksananya Meja kursi siswa dan almari Terlaksananya pengadaan komputer dan printer untuk TK/RA. Terlaksananya Kegiatan HAN TK/RA Terlaksananya pengadaan bahan pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran anak usia dini

v) w) x) 2.

Terlaksananya pembangunan sekolah Tersedianya perlengkapan sekolah Tersedianya perlengkapan sekolah

Indikator a) b) c) Tercapainya motivasi dan kerja kantor Terwujudnya kelancaran pelaksanaan administrasi perkantoran Terwujudnya kelancaran pelaksanaan administrasi perkantoran


d) e) f) g) h) i) j) k) l) m) n) o) p) q) r) s) t) u) v) w) x)

Terwujudnya kelancaran pelaksanaan administrasi perkantoran Terwujudnya penerangan kantor Peningkatan Kelancaran Kerja Meningkatnya kebersihan tempat kerja Meningkatnya pengetahuan dan infomasi Terenuhinya kesejahteraan pegawai Terpenuhinya sarana dalam pelaksanaan tugas Terwujudnya gedung kantor yang bersih dan indah Meningkatnya kinerja peralatan gedung kantor Meningkatnya kinerja peralatan kerja Kelancaran penyusunan laporan Terpenuhinya kebutuhan bermain anak Kenyamanan kegiatan PBM Terpenuhinya kebutuhan jaringan instalasi listrik sekolah Terpenuhinya kebutuhan mebeluer sekolah. Meningkatnya kualitas kegiatan PBM. Meningkatnya prosentase siswa berprestasi Meningkatnya dukungan terhadap model pembelajaran anak usia dini. Kelancaran kegiatan PBM Kelancaran kegiatan PBM Terpenuhinya kebutuhan perlengkapan sekolah


3.

Kebijakan : a) Meningkatkan angka partisipasi kasar (APK) taman kanak kanak termasuk di dalamnya pendidikan anak usia dini (PAUD) b) Mempertahankan angka partisipasi kasar (APK) pada pendidikan dasar dan menengah di atas 100% c) d) e) Mempertahankan tingkat kelulusan sekolah dasar Mengupayakan rata-rata nilali ujian nasional sekolah dasar di atas 6,5 Meningkatkan prosentase lulusan sekolah menengah atas dan sekolah menengah kejuruan f) g) Menungkatkan prosentase pelaksanaan kejar paket B dan C Meningkakan prosesntase guru yang telah berijazah sarjana atau akta 4

B.

Kegiatan Penekanan Angka Putus Sekolah Kota Blitar Tahun 2009 Dari indikator diatas program penekanan angka putus sekolah yang telah

dilakukan yaitu program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun mengenai penyebarluasan dan sosialisasi bebagai informasi pendidikan dasar dengan nilai pencapian 100%. Untuk lebih jelasnya akan di tampilkan pada tabel 4.19 berikut : Tabel 4.19 Kegiatan Upaya Penekanan Angka Putus Sekolah Kota Blitar Tahun 2009 No. Kegiatan Keterangan 1. Penyebarluasan dan Tercapai dengan sangat baik Sosialisasi Berbagai Informasi Pendidikan DasarSumber : Dinas pendidikan Kota Blitar 2009


C.

Jumlah Angka Putus Sekolah Kota Blitar Tahun 2009 Pada tahun 2009 jumlah siswa putus sekolah di kota blitar paling banyak

berasal dari dari SMA, MA dan SMK dengan jumlah siswa putus sekolah sebanyak 480 siswa, kemudian disusul oleh SMP dan MTS dengan jumlah siswa putus sekolah sebanyak 26 siswa dan paling rendah dar SD dan MI hanya sebanyak 1 siswa. Lebih lengkapnya akan dijelaskan pada tabel 4.20 berikut : Tabel 4.20 Angka Putus SekolahDi Kota Blitar Tahun 2009 Jumlah Jumlah Siswa No Jenis Sekolah Persentase siswa putus sekolah 1 2 3 SD/MI SMP/MTs SMA/MA/SMK TotalSumber : data diolah 2011

16380 11215 15606 43201

1 26 480 507

0.01% 0.23% 3.08% 1.17%

D.

Evaluasi Angka Putus Sekolah DI Kota Blitar Tahun 2009 Di lihat dari data dapat disimpulkan bahwa kinerja pemerintah untuk

mengurangi angka putus sekolah dan pengangguran masih kurang maksimal, dalam laporan kinerja tersebut lebih mengacu pada pelayanan administrasi perkantoran, dan juga mengenai perbaikan sarana dan prasarana sekolah. Sedangkan untuk program bantuan siswa tidak mampu masih belum ada, padahal program tersebut akan sangat mengurangi angka pengangguran. Pada beberapa sekolah juga masih lebih mementingkan perbaikan sarana dan prasarana sekolah di bandingkan mengurangi angka putus sekolah.


Hal tersebut dapat di lihat dari rencana program di beberapa sekolah tidak terdapat program untuk mengurangi putus sekolah. Hanya sedikit sekolah yang mencantumkan program untuk menanggulangi anak putus sekolah. Itupun tidak terlalu membantu dalam mengurangi anak putus sekolah, karena hanya melaksanakan program wajib belajara sembilan tahun yang sasaran kerjanya hanya penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan saja, untuk bantuan yang lebih lanjut belum ada, seperti diberikannya bantuan untuk keluarga yang tidak mampu agar anaknya bisa melanjutkan sekolah yang lebih tinggi dengan cara memberi dana atau beasiswa terhadap anak yang putus sekolah. Karena faktor utama anak putus sekolah adalah persoalan dana. Namun, dinas pendidikan daerah pada tahun 2009 tidak mencantumkan rencana angaran untuk dana bantuan terhadah siswa yang tidak mampu. Sehingga kinerja pemerintah dianggap kurang maksimal dalam menekan angka putus sekolah. Selain itu yang harus diperhatikan adalah angka putus sekolah pada tingkat sekolah menengah yang mencapai jumlah terbesar yaitu sebanyak 3,08 persen. Untuk lebih jelasnya tentang perbandingan angka putus sekolah menurut jenis sekolahnya akan dijelaskan pada gambar 4.7 berikut :


Gambar 4.7 Perbandingan Angka Putus Sekolah Menurut Jenis Sekolah Pada Tahun 20093.08%

0.23% 0.01%

SD/MI Sumber : data diolah 2011

SMP/MTs

SMA/MA/SMK

4.2.3.5 Program Penekanan Angka Putus Sekolah Kota Blitar 2010 A. Program Dinas Pendidikan Kota Blitar Tahun 2010 1. Kebijakan a) Meningkatkan angka partisipasi kasar (APK) taman kanak kanak termasuk di dalamnya pendidikan anak usia dini (PAUD) b) Mempertahankan angka partisipasi kasar (APK) pada pendidikan dasar dan menengah di atas 100% c) d) Mempertahankan tingkat kelulusan sekolah dasar Mengupayakan rata-rata nilali ujian nasional sekolah dasar di atas 6,5 e) Meningkatkan prosentase lulusan sekolah menengah atas dan sekolah menengah kejuruan f) Menungkatkan prosentase pelaksanaan kejar paket B dan C


g)

Meningkakan prosesntase guru yang telah berijazah sarjana atau akta 4.

B.

Program Penekanan Angka putus sekolah Kota BlitarTahun 2010 1. Sasaran Meningkatnya pemerataan akses 2. Indikator Meningkatnya APK pendidikan dasar minimal 100% 3. Kegiatan Monitoring dan evalausi laporan Keluaran : Tersedia dana pendamping BOS, BKSM dan Sekolah Kritis

Tabel 4.21 Kegiatan Upaya Penekanan Angka Putus Sekolah Kota Blitar Tahun 2010 No. Kegiatan Keluaran 1. Monitoring dan evalausi laporan Tersedia dana pendamping BOS, BKSM dan Sekolah KritisSumber : Dinas pendidikan Kota Blitar 2010

C.

Jumlah angka putus sekolah Kota Blitar tahun 2010 Pada tahun 2010 jumlah angka putus sekolah di KotaBlitar paling banyak

berasal dari SMK yaitu sebanyak 416 siswa, kemudian kedua SMA sebanyak 97 siswa, MTs sebanyak 5 siswa dan yang paling sedikit berasal dari SMPT yaitu


sebanyak 4 siswa, sedangkan untuk sekolah yang lainnya tidak ada putus sekolah, untuk lebih jelasnya akan disajikan pada tabel 4.22 berikut : Tabel 4.

Documents

Lapkir Evaluasi Angka Putus Sekolah Dan Pengangguran Kota Blitar 2006-2010