lap. Bln 2

Embed Size (px)

Citation preview

  • 7/21/2019 lap. Bln 2

    1/26

    Program pembangunan Infrastruktur Perdesaaan ( PPIP ) APBN TA 2013(Laporan Bulan ke-2)

    KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

    DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA

    PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERDESAAN (PPIP)PROVINSI JAWA TENGAH TA 2013

    LAPORAN BULAN KE :

    2 (DUA)

    PERIODE:17AGUSTUS2013 s/d 16 SEPTEMBER2013

    PEKERJAAN : JASA KONSULTASI PERORANGAN

    FASILITATOR TEKNIK PPIP 2013

    LOKASI : Desa Kemangkon Kec. Kemangkon

    Desa Bakulan Kec. Kemangkon

    Desa Majasem Kec. Kemangkon

    NOMOR KONTRAK : 101/PKK/Pp.11/Fas-PPIP/2013, tgl : 17 Juli2013

    NOMOR SPMK : 101/SPMK/Pp.11/Fas-PPIP/2013, tgl : 17 Juli2013

    KABUPATEN : PURBALINGGA

    Dilaporkan Oleh :

    MOH. FAUZAN HIDAYAT, ST

    FASILITATOR TEKNIK PPIP APBN 2013

    PROV. JATENG

  • 7/21/2019 lap. Bln 2

    2/26

    Program pembangunan Infrastruktur Perdesaaan ( PPIP ) APBN TA 2013(Laporan Bulan ke-2)

    BAB I

    PENDAHULUAN

    I.1. Latar belakang

    Dalam upaya mendukung penanggulangan kemiskinan di daerah pedesaan,

    Kementerian Pekerjaan Umum melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya telah

    melaksanakan berbagai program. Di antaranya adalah Program Kompensasi

    Pengurangan Subsidi - Bahan Bakar Minyak di bidang Infrastruktur Perdesaan (PKPS-

    BBM IP) pada tahun 2005, Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP)

    yang dimulai pada tahun 2007 sampai 2013 ini.

    Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan atau yang lebih dikenal sebagaiPPIP berupaya menciptakan dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, baik

    secara individu maupun kelompok melalui partisipasi dalam memecahkan berbagai

    permasalahan yang terkait kemiskinan dan ketertinggalan desanya sebagai upaya

    meningkatkan kualitas kehidupan, kemandirian dan kesejahteraan masyarakat.

    PPIP merupakan program berbasis pemberdayaan di bawah payung PNPM

    Mandiri, yang bantuannya meliputi fasilitasi dan memobilisasi masyarakat dalam

    melakukan identifikasi permasalahan kemiskinan, menyusun perencanaan dan

    melaksanakan pembangunan infrastruktur desanya.

    Lokasi PPIP tersebar di 29 provinsi, dengan sasaran lokasi mengikuti ketetapan

    SK Menteri Pekerjaan Umum.

    Dalam pelaksanaannya PPIP akan terus meningkatkan kualitas pemberdayaan

    masyarakat dan peran stakeholder dalam pelaksanaan program. Hal-hal tersebut

    dilakukan melalui:

    1. Peningkatan kepekaan dan kesadaran di semua tingkatan melalui

    pelaksanaan Public Awareness Campaign (PAC) yang optimal;

    2. Peningkatan kapasitas penyelenggara melalui pelatihan yang akan

    diintegrasikan ke dalam system penyelenggaraan program;3. Pemantauan kinerja yang akan dilakukan secara berjenjang dari tingkat

    pusat, propinsi, kabupaten, sampai ke tingkat terendah di desa;

    4. Peningkatan partisipasi masyarakat secara aktif dalam pelaksanaan program

    khususnya peran serta perempuan dan masyarakat kelompok miskin,

    terutama dalam proses pengambilan keputusan;

    5. Penilaian kinerja yang dikaitkan dengan system, penghargaan, dan sanksi

    bagi penyelenggara program, dari tingkat pusat, propinsi, kabupaten, sampai

    ke tingkat desa berdasarkan kinerja dalam pelaksanaan program; dan

    6.

    Penguatan mekanisme serta implementasi penanganan pengaduan.

  • 7/21/2019 lap. Bln 2

    3/26

    Program pembangunan Infrastruktur Perdesaaan ( PPIP ) APBN TA 2013(Laporan Bulan ke-2)

    Dengan upaya peningkatan tersebut, diharapkan dapat mendorong keterlibatan

    masyarakat secara optimal dalam semua tahapan kegiatan, mulai dari

    pengorganisasian masyarakat, penyusunan rencana program, menentukan kegiatan

    pembangunan infrastruktur perdesaan, serta pengelolaannya.

    I.2. Maksud dan Tujuan

    Program ini dimaksudkan untuk mengurangi kemiskinan dan memperkuat

    implementasi tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) di tingkat

    pemerintah

    Sedangkan tujuan PPIP adalah untuk mewujudkan peningkatan akses

    masyarakat miskin, hampir miskin, dan kaum perempuan, termasuk kaum minoritas

    terhadap pelayanan infrastruktur dasar perdesaan berbasis pemberdayaan

    masyarakat dalam tata kelola pemerintahan yang baik.

    I.3. Komponen PPIP

    a. Penguatan Kapasitas Masyarakat dalam Perencanaan dan Pembangunan

    Program ini akan mendukung dan memperkuat partisipasi masyarakat,

    memberdayakan dan meningkatkan kemampuan masyarakat untuk

    memprioritaskan, merancang, melaksanakan, mengelola dan memantau

    program-program berbasis komunitas.

    b. Peningkatan Pelayanan dasar dan infrastruktur Perdesaan

    Implementasi Dana BLM untuk peningkatan infrastruktur fisik, sosial dan

    ekonomi yang dilaksanakan sesuai PJM yang telah dirancang masyarakat.

    c. Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Program dan monitoring evaluasi

    Strategi pendampingan, audit kinerja terhadap capaian program secara

    menyeluruh dalam meningkatkan daya dukung terhadap tertib administrasi dan

    mewujudkan program yang tepat guna dan tepat sasaran.

    I.4. Prinsip dan Pendekatan

    Prinsip-prinsip penyelenggaraan PPIP 2013 adalah :

    a. Pemilihan kegiatan dilakukan berdasarkan musyawarah desa (acceptable). Hal

    ini berlaku baik pada pemilihan lokasi dan penentuan solusi teknis, penentuan

    mekanisme pelaksanaan kegiatan dan pengadaan, maupun pada penetapan

    mekanisme pengelolaan dan pemeliharaan infrastruktur perdesaan.

    b. Penyelenggaraan dilakukan bersama masyarakat secara terbuka dan diketahui

    oleh semua unsure masyarakat (transparent) melalui penyediaan mediakomunikasi dan informasi yang akurat dan mudah di akses oleh masyarakat.

  • 7/21/2019 lap. Bln 2

    4/26

    Program pembangunan Infrastruktur Perdesaaan ( PPIP ) APBN TA 2013(Laporan Bulan ke-2)

    c. Penyelenggaraan kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan (accountable ),

    dalam hal ketepatan sasaran, ketepatan waktu, ketetapan pembiayaan, dan

    ketetapan mutu pekerjaan.

    d. Penyelenggaraan kegiatan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat

    secara berkelanjutan (sustainable) yang ditandai dengan adanya pemanfaatan,

    pemeliharaan dan pengelolaan infrastruktur dan sarana perdesaan secara

    mandiri oleh masyarakat agar dapat harmonis secara social, produktif secara

    ekonomi dan lestari secara linygkungan.

    I.5. Indikator Kinerja Program

    Berikut adalah indikator yang mengukur kinerja PPIP.

    Indikator Dampak Sasaran

    Mengurangi kemiskinan dan memperkuat tata pemerintahan daerah di tingkat lokal

    dalam PPIP:

    1. Jumlah KK miskin berkurang.

    2. Tingkat kepuasan terhadap pelayanan infrastruktur dasar perdesaan

    meningkat.

    Manfaat

    Manfaat PPIP adalah meningkatkan akses masyarakat miskin dan kaum

    perempuan terhadap pelayanan infrastruktur dasar;

    Indikator Output (2014)

    Penguatan kapasitas untuk perencanaan dan pembangunan masyarakat (2014)

    1. Pelaksanaan fungsi organisasi-organisasi masyarakat pada seluruh desa

    sasaran, dengan keterwakilan perempuan di masing-masing organisasi

    sekurang-kurangnya 40%;

    2. Pelaksanaan rembug-rembug warga sebagai ajang peningkatan kapasitas

    kemampuan SDM masyarakat bagi masyarakat desa sasaran PPIP;

    3. Usulan prioritas rencana pembangunan desa untuk desa sasaran program

    sudah jelas serta kesetaraan gender terpenuhi dan berkurangnya masyarakatmiskin di desa daerah sasaran;

    4. Perumusan RKM berbasis masyarakat yang dirancang dengan baik dan

    disetujui di semua desa sasaran PPIP.

    Peningkatan layanan dan infrastruktur desa melalui penyaluran dana BLM (2014)

    1. Penyaluran investasi BLM (Rp. 250 juta per desa) telah dilaksanakan di

    masing-masing desa sasaran;

    2. Infrastruktur yang terbangun memiliki kualitas memadai dan memiliki fungsi

    pengaturan Operasional dan Pemeliharaan (O&P).

    Peningkatan kapasitas untuk pelaksanaan program dan Pemantauan Evaluasi (2013)

  • 7/21/2019 lap. Bln 2

    5/26

    Program pembangunan Infrastruktur Perdesaaan ( PPIP ) APBN TA 2013(Laporan Bulan ke-2)

    1. Konsultan yang direkrut telah dilatih;

    2. Fasilitator Masyarakat (FM) yang direkrut telah dilatih dan disebarkan ke

    seluruh desa sasaran, dimana 30% merupakan perempuan;

    3. Pembuatan rincian rencana kerja tahunan dan jadwal personil;

    4.

    Proses perencanaan masyarakat dan pembangunan infrastruktur

    dilaksanakan berdasarkan standard an criteria yang telah disepakati;

    5. Penguatan dan pelaksanaan sistem Monitoring dan Evaluasi;

    6. Pembuatan dan pelaksanaan mekanisme penanganan pengaduan yang

    efektif.

    I.6. Organisai dan pembagian peran (Pusat, Propinsi, Kabupaten dan Desa)

    1. Kelembagaan Struktural Tingkat Pusat

    a. Pokja Pengandali PNPM Mandiri

    b.

    Tim Pelaksana Pusat (TPP)

    c. Satuan Kerja Tingkat Pusat

    2. Kelembagaan Tingkat Provinsi

    a. Pemerintah Provinsi

    b. Tim Koordinasi/TKPKD Provinsi

    c. Tim Pelaksana Provinsi

    d. Satuan Kerja Tingkat Provinsi

    3. Kelembagaan Tingkat Kabupaten

    a. Pemerintah Kabupaten

    b. Tim Koordinasi/TKPKD Kabupaten

    c. Tim Pelaksana Kabupaten

    d. Satuan Kerja Tingkat Kabupaten

    4. Kelembagaan Tingkat Desa

    a. Pemerintah Desa

    b. OMS

    c.

    KD

    d. KPP

    I.7. Konsultan Manajemen dan Fasilitator

    1. Tenaga Ahli Manajemen Provinsi (TAMPr)

    2. Konsultan Manajemen Kabupaten

    3. Fasilitator Masyarakat

    a. Fasilitator Teknik

    b. Fasilitator Pemberdayaan

    I.8. Dasar Pelaksanaan PPIP di Jateng

  • 7/21/2019 lap. Bln 2

    6/26

    Program pembangunan Infrastruktur Perdesaaan ( PPIP ) APBN TA 2013(Laporan Bulan ke-2)

    Pelaksanaan PPIP 2013 Jawa Tengah berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan

    Umum nomor: 179/KPTS/M/2013, Tanggal 26 April2013perihal penetapan desa

    sasaran Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Tahun Anggaran 2013.serta SKPA

    TA.2013 nomor: KU.0602/satker PPIP/ 0093/2013, tanggal 6 Pebruari2013.

    Tugas dan fungsi PPK PPIP provinsi Jawa Tengah mengacu pada Peraturan

    Menteri Pekerjaan Umum No. 02/PRT/M/2008, tanggal 11 Pebruari 2008 tentang

    Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Departemen Pekerjaan Umum yang merupakan

    kewenangan Pemerintah dan dilaksanakan sendiri.

    I.9. Penjelasan Dana BLM

    A. Sumber Dana

    Dana untuk PPIP berasal dari:

    a. Dana Pemerintah (APBN) untuk membiayai BLM, gaji dan pelatihan

    fasilitator serta operasional Satker Provinsi dalam pengendalian dan

    pengawasan yang teralokasi di DIPA SNVT di tingkat provinsi.

    b. Dana Pemerintah Provinsi (APBD) sebesar 1% dari total BLM yang diterima

    untuk membiayai operasional Tim Pelaksana Provinsi dalam

    penyelenggaraan program yang teralokasi di DIPA SKPD di tingkat

    provinsi.

    c. Dana Pemerintah Kabupaten (APBD) minimal sebesar 5% dari total BLM

    yang diterima untuk membiayai operasional Satker, Tim Pelaksana

    Kabupaten dalam pengendalian dan pengawasan yang teralokasi di DIPA

    SKPD di tingkat Kabupaten.

    d. Dana swadaya masyarakat untuk mendukung pelaksanaan musyawarah

    dan rembug-rembug desa, pemeliharaan dan pengembangan manfaat

    infrastruktur yang dibangun melalui PPIP.

    B. Penerima Dana BLM

    1. Penerima dan BLM untuk pembangunan infrastruktur perdesaan adalah

    masyarakat desa yang nama desanya termasuk dalam daftar Desa Sasaran

    PPIP 2013 yang ditetapkan oleh Menteri Pekerjaan Umum.

    2. Jumlah dana untuk tiap desa sasaran ditetapkan sebesar Rp. 250 juta.

    Dana ini sudah termasuk dana operasional OMS sebesar Rp. 5 juta untuk

    melaksanakan persiapan, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan

    pelaporan.

    I.10. Desa Sasaran Pendampingan

    a. Desa I :Desa Bakulan, Kecamatan Kemangkon

    b. Desa II :Desa Kemangkon, Kecamatan Kemangkon,

    c. Desa III :Desa Majasem, Kecamatan Kemangkon.

  • 7/21/2019 lap. Bln 2

    7/26

    Program pembangunan Infrastruktur Perdesaaan ( PPIP ) APBN TA 2013(Laporan Bulan ke-2)

    BAB II

    PROFIL DAN RENCANA KEGIATAN

    II.1. Profil Desa

    1. Desa Bakulan

    a. Letak Geografis

    Secara administratif batas Desa Bakulan adalah :

    Sebelah utara : Desa Jetis, Kec.Kemangkon dan Sungai Klawing

    Sebelah timur : Desa Bakulan, Kec. Kemangkon

    Sebelah selatan : Desa Kedunglegok, Kec. Kemangkon

    Sebelah barat : Desa Karangkemiri Kec.Kemangkon

    Desa Bakulan terbagi dalam tiga dusun, enam Rukun Warga (RW), dan 14

    Rukun Tangga (RT).

    b. Aksesibilitas Menuju Desa

    Jalan utama menuju Desa Bakulan merupakan jalan kabupaten. Sedangkan

    jalan penghubung antar dusun berupa jalan desa. Jalan utama membentangdari sisi timur ke barat atau sebaliknya menghubungkan Desa Bakulan, Desa

    Karangkemiri, Desa Senon, Desa Bokol, dan Desa Kedungbenda. Kondisi jalan

    kabupaten sudah diaspal.

    Jarak dari Desa Bakulan ke kantor Kecamatan Kemangkon sekitar satu

    kilometer, sedangkan jarak ke kota Purbalingga sekitar 8,5 kilometer.

    c. Data Kependudukan

    Berdasar data profil desa tahun 2013, jumlah penduduk Desa Bakulan

    sebanyak 1.963 jiwa, terdiri dari 977 laki-laki dan 986 perempuan. Jumlah

    tersebut ada sebanyak 582 kepala keluarga.

    Sebagian besar, penduduk Desa Bakulan bekerja sebagai petani sebanyak 158

    orang, buruh tani sebanyak 132 orang, pegawai negeri sipil (PNS) sebanyak 77

    orang dan pensiunan PNS/Polri/TNI sebanyak 65 orang. Sedangkan sisanya

    bekerja sebagai peternak satu orang, anggota TNI empat orang, dan POLRI dua

    orang.

  • 7/21/2019 lap. Bln 2

    8/26

    Program pembangunan Infrastruktur Perdesaaan ( PPIP ) APBN TA 2013(Laporan Bulan ke-2)

    Penduduk Desa Bakulan sebagian besar memeluk agama Islam yakni 1.961

    jiwa. Tercatat hanya dua orang yang memeluk agama Kristen.

    d. Potensi Desa

    Luas wilayah Desa Bakulan seluas 159, 625 hektare. Dilihat dari pemanfaatan

    lahan, sebagian besar berupa tanah kering seluas 22,840 hektare (59,9

    persen), yang diperuntukkan tanah pekarangan atau pemukiman seluas 59,

    555 hektare (36 persen), tegalan seluas 11,145 hektare (6,9 persen), sawah

    90,925 hektare (56,9 persen) dan sisanya berupa perkebunan, dan lahan

    usaha perikanan.

    Sedangkan potensi infrastruktur Desa Bakulan bisa dilihat pada tabel 1 di

    bawah ini :

    Tabel. 1

    No. Jenis Fisik Volume Satuan

    1. Jalan tanah 1.800 Meter

    2. Jalan Makadam/sirtu 3.700 Meter

    3. Jalan Beton/Paving 1.200 Meter

    4. Jalan aspal 1.500 Meter

    JUMLAH 8.200 MeterSumber : Profil Desa Bakulan

    e. Permasalahan Umum

    Masalah umum yang dihadapi Pemerintah Desa Bakulan antara lain :

    1. Penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa masih belum optimal.

    2. Kualitas SDM aparatur pemerintahan desa masih perlu ditingkatkan sesuai

    dengan tuntutan dinamika, perubahan dan kebutuhan masyarakat.

    3.

    Perlu adanya peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan

    desa untuk menjawab tuntutan reformasi.

    Sasaran yang ingin dicapai adalah:

    1. Terlaksananya pengelolaan administrasi pemerintah desa sesuai dengan

    prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik dan benar.

    2. Terwujudnya peningkatan SDM aparatur pemerintah desa sehingga dapat

    melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan kepada masyarakat secara

    efektif dan efisien.

  • 7/21/2019 lap. Bln 2

    9/26

    Program pembangunan Infrastruktur Perdesaaan ( PPIP ) APBN TA 2013(Laporan Bulan ke-2)

    3. Terwujudnya peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan

    desa.

    Permasalahan yang dihadapi dalam rangka meningkatkan kecerdasan dan

    kualitas SDM yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT adalah:

    1. Pemahaman Agama masih belum sepenuhnya diaktulisasikan dalam

    kehidupan nyata.

    2. Pemahaman, penghayatan dan pengamalan ajaran Agama di kalangan

    peserta didik belum menujukkan hasil yang memuaskan.

    3. Lembaga sosial keagamaan dan lembaga pendidikan keagamaan belum

    mampu memerankan fungsi sebagai agen perubahan sosial yang dinamis.

    2. DesaKemangkon

    a. Letak Geografis

    Batas-batas administratif Desa Kemangkon adalah :

    sebelah utara : Desa Bakulan, Kecamatan Kemangkon

    sebelah timur : Sungai Serayu, Kabupaten Banjarnegara

    sebelah selatan : Desa Wirasaba, Kecamatan Kemangkon

    sebelah barat : Desa Kedunglegok, Kecamatan Kemangkon

    Secara administratif Desa Kemangkon terbagi dalam dua dusun, empat rukun

    warga (RW) dan 11 rukun tangga (RT).

    b. Aksesibilitas Menuju Desa

    Jalan utama menuju Desa Kemangkon berupa jalan kabupaten yang sudah

    diaspal mulus (hotmix).Desa Kemangkon bisa dituju dari tiga sisi, yakni sisi

    timur melalui Desa Wirasaba, sisi utara dari Desa Penican, sisi barat melalui

    Desa Kedunglegok.Tidak ada jalan dari sisi selatan karena berbatasan dengan

    aliran Sungai Serayu.

    Untuk menuju kantor kecamatan, dari Desa Kemangkon sekitar 1.000 meter,

    kemudian menuju Kota Purbalingga sekitar 11 kilometer.

    c. Data Kependudukan

    Jumlah penduduk Desa Kemangkon sebanyak 4.303 jiwa. Jumlah tersebut

    terbagi dalam berbagai tingkatan usai yang bisa dilihat dari tabel di bawah ini :

  • 7/21/2019 lap. Bln 2

    10/26

    Program pembangunan Infrastruktur Perdesaaan ( PPIP ) APBN TA 2013(Laporan Bulan ke-2)

    Tabel 2

    No Jenis Pendidikan Jumlah

    1. 0 sampai 10 th 520 orang

    2. 10 sampai 20 th 753 orang

    3. 20 sampai 30 th 751 orang

    4. 30 sampai 40 th 770 orang

    5. 40 sampai 50 th 582 orang

    6. 50 dan seterusnya 927 orang

    TOTAL 4.303 orang

    Sebagian besar penduduk Desa Kemangkon adalah buruh tani, buruh industri

    dan petani. Sebaran penduduk berdasar matapencaharian bisa dilihat pada

    tabel di bawah ini:

    Tabel 3

    NoJenis Mata

    PencaharianJumlah Keterangan

    1 Petani 355 Orang

    2 Buruh Tani 874 Orang

    3 Buruh Industri 480 Orang

    4 Buruh Bangunan 150 Orang

    5 Pengusaha 1 Orang

    6 Pedagang 78 Orang

    7 Angkutan 8 Orang

    8 PNS 81 Orang

    9 TNI / POLRI 5 Orang

    10 Pensiunan 56 Orang

    11 Lainlain 2006 Orang

    JUMLAH 4.303 Orang

    Sumber : Profile Desa Kemangkon

  • 7/21/2019 lap. Bln 2

    11/26

    Program pembangunan Infrastruktur Perdesaaan ( PPIP ) APBN TA 2013(Laporan Bulan ke-2)

    d. Potensi Desa

    Dari pemanfaatan lahan, sebagian besar berupa tanah kering yaitu seluas

    22,840 hektare (59,72 persen), untuk permukiman seluas 66,579 hektare

    (50,99 persen), tegalan 3,385 hektare (2,59 persen), sawah 52,72 hektare

    (40,37 persen) sedang sisasnya terdiri dari perkebunan, tegalan, lahan usaha

    perikanan dan lain-lain.

    Untuk potensi pembangunan infrastruktur jalan bisa dilihat pada tabel di

    bawah ini :

    Tabel.4

    No Jenis Fisik Volume Satuan

    1 Jalan Tanah 3.150 Meter

    2 Jalan Makadam /Sirtu 2.213 Meter

    3 Jalan Beton / Paving 450 Meter

    4 Jalan aspal 5.312 Meter

    JUMLAH 11.125 Meter

    Sumber : Profil Desa Kemangkon

    e. Permasalahan Umum

    Permasalahan Umum yang dihadapi Pemerintah Desa Kemangkon antaralain :

    1. Penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa masih belum optimal.

    2. Kualitas SDM aparatur pemerintahan desa masih perlu ditingkatkan sesuai

    dengan tuntutan dinamika, perubahan dan kebutuhan masyarakat.

    3. Perlu adanya peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan

    desa untuk menjawab tuntutan reformasi

    3. Desa Majasem

    a. Letak Geografis

    Secara administratif, batas wilayah Desa Majasem adalah :

    Sebelah utara : Desa Jetis

    Sebelah selatan : Desa Tidu

  • 7/21/2019 lap. Bln 2

    12/26

    Program pembangunan Infrastruktur Perdesaaan ( PPIP ) APBN TA 2013(Laporan Bulan ke-2)

    Sebelah timur : Desa Bajong

    Sebelah barat : Desa Bakulan

    Desa Majasem memiliki luas wilayah 2.19,6 hektare yang terdiri dari tiga dusun,

    18 rukun tangga (RT) dan delapan rukun warga (RW).

    b. Aksesbilitas Desa

    Desa Majasem mudah dijangkau menggunakan jalur darat yang berupa jalan

    kabupaten. Jalan masuk desa dari sisi barat melalui pertigaan jalan Bakulan di

    dekat Koramil Kemangkon ke arah timur. Kemudian dari sisi timur bisa diakses

    melalui Desa Bajong. Kondisi jalan kabupaten di Desa Majasem berupa jalan

    aspal.

    Jarak Desa Majasem ke kantor kecamatan tidak terlalu jauh, sekitar satu

    kilometer. Kemudian jarak Desa Majasem ke Kota Purbalingga sekitar delapan

    kilometer.

    c. Data Kependudukan

    Berdasarkan profil Desa Majasem, jumlah penduduk desa sebanyak 4.069 jiwa

    yang terdiri dari :

    Penduduk laki-laki : 2.102 jiwa

    Penduduk perempuan : 1.967 jiwa

    Kepala keluarga : 1.117 jiwa

    d. Potensi Desa

    Potensi Desa Majasem adalah di bidang pertanian. Wilayah Desa Majasem

    seluas 219,6 hektare yang terdiri dari :

    Luas tanah pertanian/sawah : 127,63 hektare

    Luas tegalan : 45,34 hektare

    Luas pemukiman warga : 42,82 hektare

    Lain-lain (fasilitas umum) : 3,81 hektare

    Di bidang infrastruktur jalan, umumnya kondisi jalan kabupaten di Desa

    Majasem sudah di aspal. Saat ini, panjang jalan aspal mencapai 3.000 meter

    dan jalan makadam sepanjang 1.500 meter. Kondisi jalan desa tersebut saat ini

    banyak mengalami kerusakan.

    e. Permasalahan Umum

  • 7/21/2019 lap. Bln 2

    13/26

    Program pembangunan Infrastruktur Perdesaaan ( PPIP ) APBN TA 2013(Laporan Bulan ke-2)

    Sama seperti dua desa dampingan yang lain, permasalahan umum di Desa

    Majasem memiliki kesamaan. Permasalahan yang dihadapi antaralain :

    1. Penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa masih belum optimal.

    2.

    Kualitas SDM aparatur pemerintahan desa masih perlu ditingkatkan sesuai

    dengan tuntutan dinamika, perubahan dan kebutuhan masyarakat.

    3. Perlu adanya peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan

    desa untuk menjawab tuntutan reformasi.

  • 7/21/2019 lap. Bln 2

    14/26

    Program pembangunan Infrastruktur Perdesaaan ( PPIP ) APBN TA 2013(Laporan Bulan ke-2)

    II.2. Rencana Pelaksanaan Kegiatan

    1. Desa Bakulan

    a. Jadwal kegiatan di tingkat desa

    Tim fasilitator (teknik dan pemberdayaan) menyepakati adanya jadwal kegiatan

    bersama OMS, Kader Desa, dan Pemerintah Desa Bakulan sebagai berikut:

    Tabel 2.5 Rencana dan Jadwal Kegiatan Tingkat Desa Bakulan, Kec. Kemangkon

    Nama

    DesaJenis Kegiatan Waktu PJ

    Hasil yang

    diharapkan

    Bakulan

    Rembug Warga 17-24 Juli 2013 Kades /Kadus

    Peserta paham

    tentang PPIP, tujuan,

    prinsip, pendekatandan struktur

    organisasi yang ada

    di PPIP.

    Sosialisasi Desa24 Juli-5 Agustus

    2013Kades

    Peserta paham

    tentang PPIP, tujuan,

    prinsip, pendekatan

    dan struktur

    organisasi yang ada

    di PPIP.

    Musdes I 1-7 Agustus 2013 Kades Terpilihnya OMS &KD

    SKSIdentifikasi

    Masalah

    12-17 Agustus

    2013OMS & KD

    Data identifikasi

    masalah telah

    lengkap.

    Musdes II15-19 Agustus

    2013OMS & KD

    Adanya kesepakatan

    rumusan usulan

    kegiatan yang akan

    dibiayai PPIP APBN

    2013. Penyusunan

    draft RKM; gambar

    desain; RAB.

    Musdes III4-10 September

    2013OMS & KD

    Terbentuknya KPP

    dan Panitia

    Pengadaan

    Jasa/Barang.

    Pelaksanaan Fisik28 September-7

    Desember 2013OMS & KD

    Terlaksananya

    pengerjaan fisik

    sesuai spek dan

    volume di RAB.

    Musdes IV 7-14 Desember2013

    OMS & KD

    Pertanggungjawaban

    OMS diterima

    seluruh masyarakat

  • 7/21/2019 lap. Bln 2

    15/26

    Program pembangunan Infrastruktur Perdesaaan ( PPIP ) APBN TA 2013(Laporan Bulan ke-2)

    b. Review jadwal pelaksanaan kegiatan

    Sesuai dengan tabel jadwal pelaksanaan di atas, tim OMS dan Kader desa telah

    melaksanakan koordinasi dengan tim fasilitator untuk memastikan adanya hasil-

    hasil yang harus dicapai dalam satu bulan ke depan.

    Sampai bulan kedua ini OMS desa Bakulan telah selesai menyusun RKM dan telah

    diverifikasi oleh timlak Kabupaten yang artinya kegiatan PPIP di desa Bakulan ini

    mengalami keterlambatan dari jadwal rencana.

    c. Target penyelesaian kegiatan

    Bulan kedua pelaksanaan PPIP desa Bakulan, tim OMS dan kader Desa dengan

    didampingi fasilitator teknik dan pemberdayaan menargetkan untuk dapat

    menyelesaikan DED dan RAB dan selanjutnya dapat melaksanakan MUSDES III dan

    penandatanganan SP3 agar dapat menyiapkan berkas pencairan dana Tahap I

    sebesar 40 %.

    2. Desa Kemangkon

    a. Jadwal kegiatan di tingkat desa

    Tim fasilitator (teknik dan pemberdayaan) menyepakati adanya jadwal kegiatan

    bersama OMS, Kader Desa, dan Pemerintah Desa sebagai berikut:

    Tabel 2.6 Rencana dan Jadwal Kegiatan Tingkat Desa Kemangkon, Kec.Kemangkon,

    Kab Purbalingga

    Nama Desa Jenis Kegiatan Waktu PJHasil yang

    diharapkan

    Kemangkon

    Rembug Warga 17-24 Juli 2013Kades /

    Kadus

    Peserta paham

    tentang PPIP, tujuan,prinsip, pendekatan

    dan struktur

    organisasi yang ada

    di PPIP.

    Sosialisasi Desa24 Juli-5 Agustus

    2013Kades

    Peserta paham

    tentang PPIP, tujuan,

    prinsip, pendekatan

    dan struktur

    organisasi yang ada

    di PPIP.

    Musdes I 1-7 Agustus 2013 KadesTerpilihnya OMS &

    KD

  • 7/21/2019 lap. Bln 2

    16/26

    Program pembangunan Infrastruktur Perdesaaan ( PPIP ) APBN TA 2013(Laporan Bulan ke-2)

    SKSIdentifikasi

    Masalah

    12-17 Agustus

    2013OMS & KD

    Data identifikasi

    masalah telah

    lengkap.

    Musdes II15-19 Agustus

    2013OMS & KD

    Adanya kesepakatan

    rumusan usulankegiatan yang akan

    dibiayai PPIP APBN-P

    2013. Penyusunan

    draft PJM dan RKM;

    gambar desain; RAB.

    Musdes III4-10 September

    2013OMS & KD

    Terbentuknya KPP

    dan Panitia

    Pengadaan

    Jasa/Barang.

    Pelaksanaan Fisik28 September-7

    Desember 2013OMS & KD

    Terlaksananya

    pengerjaan fisik

    sesuai spek dan

    volume di RAB.

    Musdes IV7-14 Desember

    2013OMS & KD

    Pertanggungjawaban

    OMS diterima

    seluruh masyarakat

    b. Review jadwal pelaksanaan kegiatan

    Sesuai dengan tabel jadwal pelaksanaan di atas, tim OMS dan Kader desa telah

    melaksanakan koordinasi dengan tim fasilitator untuk memastikan adanya hasil-

    hasil yang harus dicapai dalam satu bulan ke depan.

    Sampai bulan kedua ini OMS desa Kemangkon telah selesai menyusun RKM dan

    telah diverifikasi oleh timlak Kabupaten dan dalam tahap pembuatan DED dan

    RAB yang artinya kegiatan PPIP di desa Bakulan ini mengalami keterlambatan dari

    jadwal rencana.

    c.

    Target penyelesaian kegiatan

    Bulan kedua pelaksanaan PPIP desa Kemangkon, tim OMS dan kader Desa dengan

    didampingi fasilitator teknik dan pemberdayaan menargetkan untuk dapat

    menyelesaikan DED dan RAB dan selanjutnya dapat melaksanakan MUSDES III dan

    penandatanganan SP3 agar dapat menyiapkan berkas pencairan dana Tahap I

    sebesar 40 %.

    3.

    Desa Majasem

    a. Jadwal kegiatan di tingkat desa

  • 7/21/2019 lap. Bln 2

    17/26

    Program pembangunan Infrastruktur Perdesaaan ( PPIP ) APBN TA 2013(Laporan Bulan ke-2)

    Tim fasilitator (teknik dan pemberdayaan) menyepakati adanya jadwal kegiatan

    bersama OMS, Kader Desa, dan Pemerintah Desa sebagai berikut:

    Tabel 2.6 Rencana dan Jadwal Kegiatan Tingkat Desa, Kec.Kemangkon,

    Nama

    DesaJenis Kegiatan Waktu PJ

    Hasil yang

    diharapkan

    Majasem

    Rembug Warga 17-24 Juli 2013Kades /

    Kadus

    Peserta paham

    tentang PPIP, tujuan,

    prinsip, pendekatan

    dan struktur

    organisasi yang ada

    di PPIP.

    Sosialisasi Desa24 Juli-5 Agustus

    2013Kades

    Peserta paham

    tentang PPIP, tujuan,

    prinsip, pendekatan

    dan struktur

    organisasi yang ada

    di PPIP.

    Musdes I1-7 Agustus

    2013Kades

    Terpilihnya OMS &

    KD

    SKSIdentifikasi

    Masalah

    12-17 Agustus

    2013

    OMS &

    KD

    Data identifikasi

    masalah telah

    lengkap.

    Musdes II15-19 Agustus

    2013

    OMS &

    KD

    Adanya kesepakatan

    rumusan usulan

    kegiatan yang akan

    dibiayai PPIP APBN-P

    2013. Penyusunan

    draft PJM dan RKM;

    gambar desain; RAB.

    Musdes III

    4-10 September

    2013

    OMS &

    KD

    Terbentuknya KPP

    dan Panitia

    PengadaanJasa/Barang.

    Pelaksanaan Fisik28 September-7

    Desember 2013

    OMS &

    KD

    Terlaksananya

    pengerjaan fisik

    sesuai spek dan

    volume di RAB.

    Musdes IV7-14 Desember

    2013

    OMS &

    KD

    Pertanggungjawaban

    OMS diterima

    seluruh masyarakat

    b. Review jadwal pelaksanaan kegiatan

  • 7/21/2019 lap. Bln 2

    18/26

    Program pembangunan Infrastruktur Perdesaaan ( PPIP ) APBN TA 2013(Laporan Bulan ke-2)

    Sesuai dengan tabel jadwal pelaksanaan di atas, tim OMS dan Kader desa telah

    melaksanakan koordinasi dengan tim fasilitator untuk memastikan adanya hasil-

    hasil yang harus dicapai dalam satu bulan ke depan.

    Sampai bulan kedua ini OMS desa Majasem telah selesai menyusun RKM dan

    telah diverifikasi oleh timlak Kabupaten dan dalam tahap pembuatan DED dan

    RAB yang artinya kegiatan PPIP di desa Bakulan ini mengalami keterlambatan dari

    jadwal rencana.

    d. Target penyelesaian kegiatan

    Bulan kedua pelaksanaan PPIP desa Majasem, tim OMS dan kader Desa dengan

    didampingi fasilitator teknik dan pemberdayaan menargetkan untuk dapat

    menyelesaikan DED dan RAB dan selanjutnya dapat melaksanakan MUSDES III dan

    penandatanganan SP3 agar dapat menyiapkan berkas pencairan dana Tahap I

    sebesar 40 %.

  • 7/21/2019 lap. Bln 2

    19/26

    Program pembangunan Infrastruktur Perdesaaan ( PPIP ) APBN TA 2013(Laporan Bulan ke-2)

    BAB III

    PENDAMPINGAN PELAKSANAAN

    III. 1. Progres Pelaksanaan kegiatan s.d bulan bersangkutan di Desa Bakulan

    Untuk wilayah desa Bakulan, tim fasilitator (teknis dan pemberdayaan) telah

    menyelesaikan tahapan kegiatan hingga verifikasi RKM dan sedang dalam

    tahappembuatan DED dan RAB. Dimana sebelumnya, tim OMS (Organisasi

    Masyarakat Setempat) yang dibentuk melalui mekanisme Musyawarah Desa 1

    dengan didampingi tim fasilitator telah melaksanakan SKS (Survey Kampung Sendiri)

    dan MUSDES II.

    a. Penyusunan RKM

    RKM merupakan rencana yang memuat rencana kerja pembangunan

    infrastruktur, rencana operasi, dan rencana pemeliharaan. Penyusunan RKM ini

    dilakukan oleh OMS dan KD didampingi fasilitator.Dalam pendampingan penyusunan

    RKM ini, kendala yang dihadapi adalah masih belum pahamnya OMS tentang format

    dan data data yang menjadi kelengkapan RKM sehingga perlu pendampingan yang

    intensif.

    b. Verifikasi RKM

    Verifikasi RKM dilakukan oleh Timlak PPIP Kabupaten Purbalingga. Dalam

    kegiatan ini personil yang ditugaskan juga meninjau lokasi kegiatan PPIP di Desa.

    c.

    Penyusunan Desain dan RAB

    Untuk dapat dilakukan pembuatan gambar Desain yang pertama kali dilakukan

    adalah pengukuran dan kemudian digambar oleh OMS yang dibantu fasilitator

    teknik.Setelah gambar desain selesai kemudian OMS membuat RAB dengan

    didampingi fasilitator teknik.

    Pemasalahan yang timbul adalah kurangnya SDM OMS yang memahami tentang

    pembuatan DED dan RAB meskipun telah dijelaskan secara detail oleh fasilitator. Hal

  • 7/21/2019 lap. Bln 2

    20/26

    Program pembangunan Infrastruktur Perdesaaan ( PPIP ) APBN TA 2013(Laporan Bulan ke-2)

    inilah yang membuat kegiatan ini berjalan lambat sehingga fasilitator harus

    melakuakan pendampingan lebih intensif lagi.

    III. 2. Progres Pelaksanaan kegiatan s.d bulan bersangkutan di Desa Kemangkon

    Untuk wilayah Desa Kemangkon, tim fasilitator (teknis dan pemberdayaan)

    telah menyelesaikan tahapan kegiatan hingga verifikasi RKM dan sedang dalam tahap

    pembuatan DED dan RAB. Dimana sebelumnya, timfasilitator teleh berhasil

    memfasilitasi sehingga OMS (Organisasi Masyarakat Setempat) desa Kemangkon

    terbentuk melalui mekanisme Musyawarah Desa 1

    a.

    Survey Kampung Sendiri

    Setelah Musyawarah Desa I, OMS dan Kader desa bersama fasilitator, perangkat

    desa dan kelompok perwakilan dusun serta tokoh masyarakat dan wakil kelompok

    organisasi yang ada di desa, kemudian bertugas untuk mengidentifikasi berbagai

    permasalahan kemiskinan dan kebutuhan infrastruktur; sosial budaya; ekonomi

    masyarakat desa. Kompilasi data yang ada sesungguhnya sudah tertuang dengan baik

    dalam dokumen Musrenbang Desa Kemangkon dan dokumen lainnya yang dimiliki

    oleh program pembangunan seperti dokumen PNPM desa Kemangkon.

    OMS dan kader desa memahami adanya kebutuhan waktu yang mendesak

    terhadap pelaksanaan PPIP APBN2013. Untuk itu tim OMS dan kader desa dibantu

    oleh Pemerintah Desa setempat segera melakukan kompilasi data hasil-hasil kajian

    desa yang masih relevan terhadap kondisi desa saat ini (2013). Hasil-hasil kompilasi

    data tersebut kemudian didiskusikan bersama di tingkat OMS dan pemerintah

    desa.Untuk selanjutnya data dan informasi tersebut dapat dibawa ke forum yang

    lebih luas lagi yakni Musdes II.

    Selanjutnya, tim OMS dan Kader desa bersama-sama aparat desa yang

    didampingi fasilitator merumuskan permasalahan yang dihadapi. Banyaknya

    permasalahan-permasalahan yang ditemukan sebagai hasil identifikasi, dilakukan

    perumusan sesuai bidang (social, ekonomi, infrastruktur) dan perumusan solusi

    dengan mempertimbangkan potensi yang ada.

    Permasalahan yang dihadapi dan tindak lanjutnya akan disusun dalam usulan

    kegiatan prioritas khususnya PPIP APBN2013 melalui mekanisme Musdes II.

  • 7/21/2019 lap. Bln 2

    21/26

    Program pembangunan Infrastruktur Perdesaaan ( PPIP ) APBN TA 2013(Laporan Bulan ke-2)

    Penetapan usulan-usulan kegiatan yang ada disesuaikan dengan ketersediaan dana

    PPIP APBN2013 dan beberapa kriteria lainnya. Bagi usulan yang belum dapat dibiayai

    oleh PPIP APBN2013 maka mekanismenya adalah dapat diusulkan melalui pendanaan

    dari APBD/APBN atau sumber pendanaan lainnya yang tidak mengikat.

    b. Musyawarah Desa II

    Setelah identifikasi dan perumusan permasalahan dilaksanakan, langkah

    selanjutnya adalah melakukan Musyawarah Desa II (Mudes II).Mudes II disiapkan oleh

    OMS dengan bantuan KD dan fasilitator. Undangan peserta Mudes II disebarkan oleh

    tim OMS di masing-masing dusun untuk mengundang kelompok-kelompok

    masyarakat miskin dan perwakilan perempuan.

    Agenda yang cukup penting adalah penentuan scoring setiap usulan dari

    masing-masing dusun. Sehingga disini, setiap kepala dusun dan perwakilan

    masyarakatnya berusaha untuk memberikan kontribusi pemikirannya agar dapat

    peluang pembangunan infrastruktur yang akan dibiayai oleh PPIP APBN2013.

    Kegiatan Musdes II dilakukan di Balai Desa Kemangkon, pada Selasa20 Agustus

    2013.OMS dan perangkat desa membagikan 60 undangan.Jumlah warga yang hadir

    sebanyak 50 orang, terdiri 8 orang perempuan dan 9 warga miskin.

    Kegiatan Musdes II dipimpin oleh Ketua OMS Desa Kemangkon, Bpk. Imam

    Achmadi dengan narasumber Tim Fasilitator serta pengantar oleh Kades Kemangkon,

    Sarengat, Amr.

    Materi atau topik yang dibawakan adalah :

    1. Perumusan prioritas masalah Desa Kemangkon

    2. Perumusan prioritas kegiatan

    3. Pemilihan jenis infrastruktur

    4. Perumusan rencana kegiatan untuk penyusunan Rencana Kegiatan

    Masyarakat (RKM).

    Hasil Musdes II Desa Kemangkon adalah menyepakati jenis infrastruktur yang

    akan dikerjakan ada dua jenis :

    1. Pembangunan Jembatan Beton di wilayah Kadus I

    2. Pengaspalan Jalan lingkungan

    c. Penyusunan RKM

  • 7/21/2019 lap. Bln 2

    22/26

    Program pembangunan Infrastruktur Perdesaaan ( PPIP ) APBN TA 2013(Laporan Bulan ke-2)

    RKM merupakan rencana yang memuat rencana kerja pembangunan

    infrastruktur, rencana operasi, dan rencana pemeliharaan. Penyusunan RKM ini

    dilakukan oleh OMS dan KD didampingi fasilitator.Dalam pendampingan penyusunan

    RKM ini, kendala yang dihadapi adalah masih belum pahamnya OMS tentang format

    dan data data yang menjadi kelengkapan RKM sehingga perlu pendampingan yang

    intensif.

    d. Verifikasi RKM

    Verifikasi RKM dilakukan oleh Timlak PPIP Kabupaten Purbalingga. Dalam

    kegiatan ini personil yang ditugaskan juga meninjau lokasi kegiatan PPIP di Desa.

    e. Penyusunan Desain dan RAB

    Untuk dapat dilakukan pembuatan gambar Desain yang pertama kali dilakukan

    adalah pengukuran dan kemudian digambar oleh OMS yang dibantu fasilitator

    teknik.Setelah gambar desain selesai kemudian OMS membuat RAB dengan

    didampingi fasilitator teknik.

    Pemasalahan yang timbul adalah kurangnya SDM OMS yang memahami tentang

    pembuatan DED dan RAB meskipun telah dijelaskan secara detail oleh fasilitator. Hal

    inilah yang membuat kegiatan ini berjalan lambat sehingga fasilitator harus

    melakuakan pendampingan lebih intensif lagi.

    III. 3. Progres Pelaksanaan kegiatan s.d bulan bersangkutan di Desa Majasem

    Untuk wilayah desa Majasem, tim fasilitator (teknis dan pemberdayaan) telah

    menyelesaikan tahapan kegiatan hingga verifikasi RKM dan sedang dalam tahap

    pembuatan DED dan RAB. Dimana sebelumnya, timfasilitator teleh berhasil

    memfasilitasi sehingga OMS (Organisasi Masyarakat Setempat) desa Kemangkon

    terbentuk melalui mekanisme Musyawarah Desa 1

    f. Survey Kampung Sendiri

    Setelah Musyawarah Desa I, OMS dan Kader desa bersama fasilitator, perangkat

    desa dan kelompok perwakilan dusun serta tokoh masyarakat dan wakil kelompok

  • 7/21/2019 lap. Bln 2

    23/26

    Program pembangunan Infrastruktur Perdesaaan ( PPIP ) APBN TA 2013(Laporan Bulan ke-2)

    organisasi yang ada di desa, kemudian bertugas untuk mengidentifikasi berbagai

    permasalahan kemiskinan dan kebutuhan infrastruktur; sosial budaya; ekonomi

    masyarakat desa. Kompilasi data yang ada sesungguhnya sudah tertuang dengan baik

    dalam dokumen Musrenbang Desa Majasem dan dokumen lainnya yang dimiliki oleh

    program pembangunan seperti dokumen PNPM desa Majasem.

    OMS dan kader desa memahami adanya kebutuhan waktu yang mendesak

    terhadap pelaksanaan PPIP APBN2013. Untuk itu tim OMS dan kader desa dibantu

    oleh Pemerintah Desa setempat segera melakukan kompilasi data hasil-hasil kajian

    desa yang masih relevan terhadap kondisi desa saat ini (2013). Hasil-hasil kompilasi

    data tersebut kemudian didiskusikan bersama di tingkat OMS dan pemerintah

    desa.Untuk selanjutnya data dan informasi tersebut dapat dibawa ke forum yang

    lebih luas lagi yakni Musdes II.

    Selanjutnya, tim OMS dan Kader desa bersama-sama aparat desa yang

    didampingi fasilitator merumuskan permasalahan yang dihadapi. Banyaknya

    permasalahan-permasalahan yang ditemukan sebagai hasil identifikasi, dilakukan

    perumusan sesuai bidang (social, ekonomi, infrastruktur) dan perumusan solusi

    dengan mempertimbangkan potensi yang ada.

    Permasalahan yang dihadapi dan tindak lanjutnya akan disusun dalam usulan

    kegiatan prioritas khususnya PPIP APBN2013 melalui mekanisme Musdes II.

    Penetapan usulan-usulan kegiatan yang ada disesuaikan dengan ketersediaan dana

    PPIP APBN2013 dan beberapa kriteria lainnya. Bagi usulan yang belum dapat dibiayai

    oleh PPIP APBN2013 maka mekanismenya adalah dapat diusulkan melalui pendanaan

    dari APBD/APBN atau sumber pendanaan lainnya yang tidak mengikat.

    g. Musyawarah Desa II

    Setelah identifikasi dan perumusan permasalahan dilaksanakan, langkah

    selanjutnya adalah melakukan Musyawarah Desa II (Mudes II).Mudes II disiapkan oleh

    OMS dengan bantuan KD dan fasilitator. Undangan peserta Mudes II disebarkan oleh

    tim OMS di masing-masing dusun untuk mengundang kelompok-kelompok

    masyarakat miskin dan perwakilan perempuan.

    Agenda yang cukup penting adalah penentuan scoring setiap usulan dari

    masing-masing dusun. Sehingga disini, setiap kepala dusun dan perwakilan

  • 7/21/2019 lap. Bln 2

    24/26

    Program pembangunan Infrastruktur Perdesaaan ( PPIP ) APBN TA 2013(Laporan Bulan ke-2)

    masyarakatnya berusaha untuk memberikan kontribusi pemikirannya agar dapat

    peluang pembangunan infrastruktur yang akan dibiayai oleh PPIP APBN2013.

    Kegiatan Musdes II dilakukan di Balai Desa Majasem, pada rabu 21 Agustus

    2013.OMS dan perangkat desa membagikan 70 undangan.Jumlah warga yang hadir

    sebanyak 41 orang, terdiri 6 orang perempuan dan 10 warga miskin.

    Kegiatan Musdes II dipimpin oleh Ketua OMS Desa Kemangkon, Bpk. Pardi

    dengan narasumber Tim Fasilitator serta pengantar oleh Kades Majasem, Bpk. Tohar

    Mukharom.

    Materi atau topik yang dibawakan adalah :

    1. Perumusan prioritas masalah Desa Majasem

    2.

    Perumusan prioritas kegiatan

    3. Pemilihan jenis infrastruktur

    4. Perumusan rencana kegiatan untuk penyusunan Rencana Kegiatan

    Masyarakat (RKM).

    Hasil Musdes II Desa Majasemadalah menyepakati jenis infrastruktur yang akan

    dikerjakan yaitu :

    Pengaspalan Jalan lingkungan

    h. Penyusunan RKM

    RKM merupakan rencana yang memuat rencana kerja pembangunan

    infrastruktur, rencana operasi, dan rencana pemeliharaan. Penyusunan RKM ini

    dilakukan oleh OMS dan KD didampingi fasilitator.Dalam pendampingan penyusunan

    RKM ini, kendala yang dihadapi adalah masih belum pahamnya OMS tentang format

    dan data data yang menjadi kelengkapan RKM sehingga perlu pendampingan yang

    intensif.

    i. Verifikasi RKM

    Verifikasi RKM dilakukan oleh Timlak PPIP Kabupaten Purbalingga. Dalam

    kegiatan ini personil yang ditugaskan juga meninjau lokasi kegiatan PPIP di Desa.

    j. Penyusunan Desain dan RAB

  • 7/21/2019 lap. Bln 2

    25/26

    Program pembangunan Infrastruktur Perdesaaan ( PPIP ) APBN TA 2013(Laporan Bulan ke-2)

    Untuk dapat dilakukan pembuatan gambar Desain yang pertama kali dilakukan

    adalah pengukuran dan kemudian digambar oleh OMS yang dibantu fasilitator

    teknik.Setelah gambar desain selesai kemudian OMS membuat RAB dengan

    didampingi fasilitator teknik.

    Pemasalahan yang timbul adalah kurangnya SDM OMS yang memahami tentang

    pembuatan DED dan RAB meskipun telah dijelaskan secara detail oleh fasilitator. Hal

    inilah yang membuat kegiatan ini berjalan lambat sehingga fasilitator harus

    melakuakan pendampingan lebih intensif lagi.

  • 7/21/2019 lap. Bln 2

    26/26

    Program pembangunan Infrastruktur Perdesaaan ( PPIP ) APBN TA 2013(Laporan Bulan ke-2)

    BAB IV

    PENUTUP

    IV.1. Analisa Kegiatan

    Sampai dengan pelaporan bulan kedua (periode 17 Agustus-16September2013), tahapan yang sedang berjalan masih tahap persiapan dan perencanaan. Pada

    umumnya, tahap awal pelaksanaan PPIP 2013 di desa dampingan dapat terlaksana

    dengan baik meskipun masih ada beberapa kekurangan.

    Untuk Desa yang menjadi dampingan fasilitator yaitu Bakulan, Kemangkon dan

    Majasem, saat ini telah sedang dalam tahapan pembuatan DED dan RAB. Tim

    fasilitator menilai keterbatasan waktu dan SDM di masing-masing kepengurusan OMS

    menjadi salah satu faktor yang membuat tahapan program berjalan lambat tidak

    sesuai ploting waktu di Rencana Kerja Tindak Lanjut (RKTL).

    IV.2. Kesimpulan

    Melihat hasil identifikasi Fasilitator, permasalahan utama masyarakat dari 3

    (tiga) Desa diatas sebagian besar adalah masalah kerusakan infrastruktur jalan yang

    merupakan akses utama mobilisasi masyarakat. Dengan adanya program PPIP 2013

    ini semoga dapat mempermudah dan memperlancar akses usaha (Pemasaran, bahan

    baku, pabrik dll) dari desanya menuju jalan utama, dalam rangka meningkatkan

    kesejahteraan dan taraf ekonomi masyarakat, Khususnya di daerah Kabupaten

    Purbalingga.

    Lampiran Laporan (pada bulan yang bersangkutan)

    1. Catatan Harian Fasilitator (9.1)-ASLI TULISAN TANGAN

    2.

    Rencana Kerja Fasilitator-asli stempel basah

    3. Format Monitoring (9.3 ; 9.4 ; 9.5 ; 9.6 ; 9.7; 9.8 dan 9.23)-jika form msh kosong tidak

    perlu dilampirkan

    4. Time sheet bulanan-copy, yg asli diserahkan terpisah

    5. Dokumentasi (copy BA, Daftar Hadir, Notulen, Foto)

    Dibuat Oleh

    Fasilitator Teknik

    Moh. Fauzan Hidayat, ST