LANGKAH-LANGKAH PERCEPATAN PEMBUKAAN BLOKIR … Juni... · integritas • profesionalisme • sinergi • pelayanan • kesempurnaan 2 daftar isi a dasar hukum b progress pembukaan

KEMENTERIAN KEUANGAN RIKEMENTERIAN KEUANGAN RIDIREKTORAT JENDERAL ANGGARANDIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN

INTEGRITAS • PROFESIONALISME • SINERGI • PELAYANAN • KESEMPURNAAN

Disampaikan Dalam Rapat KoordinasiDengan Kementerian Negara/Lembaga

Jakarta, 25 Juni 2013

KEMENTERIAN KEUANGAN RIDIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN

LANGKAH-LANGKAH PERCEPATAN PEMBUKAAN BLOKIR ANGGARAN BELANJA

K/L APBN 2013

25/06/2013

2INTEGRITAS • PROFESIONALISME • SINERGI • PELAYANAN • KESEMPURNAAN

DAFTAR ISI

A DASAR HUKUMB PROGRESS PEMBUKAAN BLOKIR ANGGARAN BELANJA K/L

TA 2013 (s.d. 24 Juni 2013)C UPAYA YANG TELAH DILAKUKAN DALAM PERCEPATAN

PEMBUKAAN BLOKIR D BEBERAPA PENYEBAB UMUM PEMBLOKIRAN TERKINI

TAHUN 2013E RENCANA TINDAK LANJUTF IDENTIFIKASI DJA ATAS PENYEBAB SPESIFIK

PEMBLOKIRAN PADA 15 K/L TERBESAR

LAMPIRAN


DASAR HUKUMA


KETENTUAN UMUM

4

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentangKeuangan Negara, Pasal 3 ayat 1 :Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat padaperaturan perundang-undangan, efisien, ekonomis,efektif, transparan, dan bertanggungjawab denganmemperhatikan rasa keadilan dan kepatutan


KETENTUAN KHUSUS (1)

5

Sesuai Peraturan Menteri Keuangan No: 112/PMK.02/2012tanggal 3 Juli 2012, tentang Petunjuk Penyusunan danPenelaahan RKA-K/L, terdapat beberapa alasan sehingga alokasianggaran diblokir, sebagai berikut:1) Belum ada persetujuan dari DPR terhadap rincian

penggunaan dana yang dituangkan dalam RKA-K/L.2) Kegiatan yang belum dilengkapi data pendukung, yaitu:

• TOR (sepanjang ada perubahan substansi dari ProposalInisiatif Baru);

• Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJM);• Perhitungan kebutuhan biaya pembangunan/renovasi

bangunan/gedung negara;• Rencana Bisnis dan Anggaran BLU.

Ket: Lampiran Bab VI halaman 137, PMK 112


KETENTUAN KHUSUS (2)

6

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No:112/PMK.02/2012 tanggal 3 Juli 2012, tentang PetunjukPenyusunan dan Penelaahan RKA-K/L, terdapat rincian biayayang tidak dapat ditampung (dilarang) di dalam RKA-K/Lmeliputi, antara lain:• Kegiatan yang memerlukan dasar hukum berupa PP/Perpres

(yang belum dilengkapi saat penelaahan);• Kegiatan yang memerlukan penetapan Pemerintah/ Presiden/

Menteri Keuangan (contoh : usul pemberian honorarium/tunjangan/fasilitas yang menambah penghasilan, yangmelampaui standar biaya umum (SBU) dan belum dimintakanpersetujuan Menteri Keuangan);

Ket: Halaman 125, PMK 112


PROGRESS PEMBUKAAN BLOKIR ANGGARAN BELANJA K/L TA 2013 (s.d. 24Juni 2013)

B


dari Pagu dari

Jumlah blokir

Jumlah % dari Pagu

% dari Jumlah blokir

1 012 KEMENHAN 81.963,6 35.503,6 43,3% 14,6% 6.770,3 8,3% 21,2%2 033 KEMEN PU 77.978,0 6.996,5 9,0% 2,9% 3.930,9 5,0% 12,3%3 023 KEMENDIKBUD 73.087,5 62.068,6 84,9% 25,5% 5.073,6 6,9% 15,9%4 060 POLRI 45.622,0 7.758,9 17,0% 3,2% 2.910,8 6,4% 9,1%5 025 KEMENAG 43.960,5 21.602,7 49,1% 8,9% 4.073,8 9,3% 12,8%6 022 KEMENHUB 36.679,2 33.540,9 91,4% 13,8% 4.922,4 13,4% 15,4%7 024 KEMENKES 34.582,0 4.677,5 13,5% 1,9% 51,6 0,1% 0,2%8 020 KEMEN ESDM 18.803,9 4.991,1 26,5% 2,1% 810,1 4,3% 2,5%9 015 KEMENKEU 18.234,4 538,2 3,0% 0,2% 129,8 0,7% 0,4%

10 018 KEMENTAN 17.819,5 283,8 1,6% 0,1% 33,8 0,2% 0,1%11 010 KEMENDAGRI 15.782,6 15.142,5 96% 6% 446,7 2,8% 1,4%12 076 KPU 8.492,0 7.538,9 89% 3% 174,3 2,1% 0,5%13 013 KEMENHUKHAM 7.575,3 137,2 2% 0% 64,9 0,9% 0,2%14 032 KKP 7.077,4 361,1 5% 0% 208,0 2,9% 0,7%15 029 KEMENHUT 6.717,5 317,0 5% 0% 25,4 0,4% 0,1%

Jumlah 15 K/L 494.375,5 201.458,5 40,8% 82,9% 29.626,5 6,0% 92,8%K/L Lainnya 100.222,1 41.653,4 41,6% 17,1% 2.307,2 2,3% 7,2%Jumlah 594.597,6 243.111,9 40,9% 100,0% 31.933,8 5,4% 100,0%

PERSENTASE (%)PERSENTASE (%)NO. KODE BA

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

PAGU DAN PEMBLOKIRAN ANGGARAN 2013 (MILIAR RP)

PAGU APBN 2013

BLOKIR

5 desember 2012 24 Juni 2013

BLOKIR

BLOKIR

1. Blokir Anggaran pada 15 K/L dengan Pagu Anggaran Terbesar TA 2013 (s.d 24 Juni 2013)

8

Posisi 24 Juni 2013:• Total Blokir sebesar Rp31.933,8 miliar (5,4%) dari Pagu APBN 2013 (diluar Self Blocking);

• Blokir Pada 15 K/L Pagu Terbesar Mencapai Rp29.626,5 miliar (92,8%) dariTotal Blokir diluar self blocking;


RM PNBP/BLUPHLN/PHDN/

SBSNJUMLAH

PAGU 526.024,0 36.916,3 31.657,3 594.597,6

BLOKIR05 Desember 2012 200.656,7 18.300,0 24.155,2 243.111,9

30 April 2013 64.861,2 13.992,5 7.822,8 86.676,6

06 Mei 2013 64.780,3 1.764,3 6.348,7 72.893,3

24 JUNI 2013 26.157,5 832,5 4.943,8 31.933,8

% 4,97% 2,26% 15,62% 5,37%

URAIANRINCIAN BLOKIR SUMBER DANA (MILIAR RP)

2. Blokir Anggaran K/L 2013 (Menurut Sumber Dana)s.d. 24 Juni 2013

9

•Menurut sumber dana, persentase blokir anggaran (diluar self blocking) terbesar berasal dari dari PHLN/PHDN sebesar 15,62% (terhadap pagu PHLN/PHDN/SBSN);


PEGAWAI BARANG MODAL BANSOS JUMLAH

PAGU 139.899,0 200.740,2 184.363,7 69.594,8 594.597,6

BLOKIR05 Desember 2012 633,2 91.925,4 98.573,5 51.979,8 243.111,9

30 April 2013 224,8 38.166,9 31.112,8 17.172,0 86.676,6

06 Mei 2013 202,7 25.666,4 31.064,4 15.959,8 72.893,3

24 JUNI 2013 187,6 4.849,1 23.240,6 3.656,5 31.933,8

% 0,13% 2,42% 12,61% 5,25% 5,37%

URAIANRINCIAN BLOKIR JENIS BELANJA (miliar Rp)

10

•Menurut jenis belanja, persentase blokir anggaran (current) terbesar terdapat pada belanja modal sebesar 12,61% (terhadappagu belanja modal);

3. Blokir Anggaran K/L 2013 (Menurut Jenis Belanja)s.d. 24 Juni 2103


4. Alasan Pemblokiran Secara Umum ....1)

BLOKIR AWAL (5 Desember 2012)

11

1)

No Penyebab Blokir Rp M1 RKA-K/L masih memerlukan

persetujuan/pendalaman/klarifikasi dengan Komisi DPR terkait

163.510,3

2 Alokasi anggaran yang belum dilengkapi data dukung, TOR/RAB, memerlukan audit BPKP/dasar hukum, kegiatan yang dibatasi/dilarang, (termasuk sebagian dari blokir reguler untuk digunakan sebagai bagian dari pemotongan anggaran)

37.146,5

3 Alokasi PNBP yang masih memerlukan justifikasi (a.l. TOR, dasar hukum)

18.300,0

4 Pinjaman/Hibah Luar Negeri yang belum efektif, belum memiliki register, atau belum melampirkan Annual Work Plan (AWP)

24.155,2

Jumlah Blokir 243.111,9


4. Alasan Pemblokiran Secara Umum ....2)

BLOKIR AWAL (5 Desember 2012)

12

1)

Besarnya pemblokiran anggaran pada DIPA awal tahunanggaran TA 2013 disebabkan antara lain : Pembahasan/Persetujuan Komisi terkait di DPR atas

rincian program/kegiatan, dilakukan diluar siklusanggaran (setelah Keppres RABPP) ditetapkan;

Ketidaksiapan dalam mengalokasikan dan merealisasikantambahan anggaran hasil optimalisasi pembahasan diDPR, termasuk kurang siapnya dokumen pendukung(TOR);

Belum efektifnya beberapa loan; Di dalam RKA-K/L terdapat alokasi anggaran yang nyata-

nyata memerlukan dasar hukum (PP, Perpres, PMK, dll).Ket:DIPA Tahun Anggaran 2013 ditetapkan berdasarkan Keppres No. 37 Tahun 2012 tgl 30 November2012 Tentang Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat (RABPP) TA 2013


UPAYA YANG TELAH DILAKUKAN DALAM PERCEPATAN PEMBUKAAN BLOKIR C


Langkah-Langkah Yang Telah Dilakukan ...1)

14

1. Menyegerakan revisi pembukaan blokir terhadap alokasianggaran DIPA TA 2013 yang terblokir sejak bulan Desember2012, dengan mengacu pada Peraturan Dirjen Anggaran Nomor01 Tahun 2012 tentang ralat otomatis Dengan mekanisme tersebut, maka penghapusan tanda

bintang (blokir) dalam DIPA dapat dilakukan di bulanDesember 2012 atau sebelum DIPA berlaku efektif, setelahdilengkapinya persyaratan a.l. Persetujuan komisi DPR, datadukung terkait;

2. Mempercepat penerbitan pedoman yang mengatur tata cararevisi anggaran TA 2013, yakni Peraturan Menteri KeuanganNomor 32 Tahun 2013 tanggal 6 Februari 2013, danmelaksanakan berbagai kegiatan sosialisasi kepada seluruhKementerian Negara/Lembaga, antara lain dilaksanakan padatanggal 13 Februari 2013.

INTEGRITAS • PROFESIONALISME • SINERGI • PELAYANAN • KESEMPURNAAN 15

3. Peningkatan peran unit layanan DJA dalam memberikaninformasi dan fasilitasi penyelesaian revisi anggaran, sejak awal tahun anggaran 2013;Antara lain berupa fasilitasi/desk untuk melakukan upload data,

dan informasi/konsultasi revisi.

4. Peningkatan peran dan fungsi Kantor Wilayah DitjenPerbendaharaan Kemenkeu di seluruh Provinsi, sebagai mitraSatuan Kerja K/L dalam proses perencanaan dan pelaksanaananggaran, termasuk bimbingan teknis revisi (buka blokir)

5. Berkoordinasi dan mengingatkan K/L untuk segera menyampaikan usul pembukaan blokir Antara lain : surat Direktur Jenderal Anggaran Nomor S-493/AG/2013

tanggal 26 Maret 2013, surat Kepala Kanwil DJPB Provinsi Jabar No: S-279/WPb.13/BD.0203/2013 tanggal 6 Maret 2013.

Langkah-Langkah Yang Telah Dilakukan ...2)


BEBERAPA PENYEBAB UMUM PEMBLOKIRAN TERKINI TAHUN 2013D


BLOKIR CURRENT (24 Juni 2013)

17

1)

Sampai saat ini (Posisi 24 Juni 2013), masih terdapatanggaran belanja K/L yang masih terblokir sebesarRp31.933,8 miliar (5,4%) dari Pagu APBN 2013 (diluar usulpemblokiran dalam rangka self blocking yang akan segeradipotong atau dibuka kembali);

Sebagian besar blokir yaitu sebanyak Rp17.840,6 miliar(atau 55,8% dari total blokir) disebabkan adanyapersyaratan dalam pengalokasian anggaran yang belumterpenuhi, a.l.;•TOR•Dasar Hukum•Audit BPKP

Alasan/penyebab selengkapnya dalam slide berikut:


Alasan Pemblokiran Secara Umum.....3)BLOKIR CURRENT (24 Juni 2013)

18

1)

No Penyebab Blokir Rp M Ket1 RKA-K/L masih memerlukan

persetujuan/pendalaman/klarifikasidengan Komisi DPR terkait

8.316,9 a.l. : Kemendikbuddan Kemenag

2 Alokasi anggaran yang belum dilengkapi data dukung, TOR/RAB, memerlukan audit BPKP/dasar hukum, kegiatan yang dibatasi/dilarang, (termasuk sebagian dari blokir reguler untuk digunakan sebagai bagian dari pemotongan anggaran)

17.840,6 a.l. Kemenkes, KemenPU

3 Alokasi PNBP yang masih memerlukan justifikasi (a.l. TOR, dasar hukum)

832,5 a.l. Polri Rp300,8 M, Kemenlu Rp250,9M, Kemenhub Rp104,4 M

4 Pinjaman/Hibah Luar Negeri yang belum efektif, belum memiliki register, atau belum melampirkan Annual Work Plan (AWP)

4.943,7 a.L KemenPU Rp1.256,9 M; PolriRp1.904,6 M

Jumlah Blokir 31.933,8


RENCANA TINDAK LANJUTE


Tindak Lanjut Yang Diperlukan...1)

Dalam rangka mempercepat proses pembukaan blokir tersebut,,Langkah-langkah yang perlu dilakukan oleh K/L, yaitu :a. Memproses dan melengkapi data dukung (a.l. TOR/RAB, audit

BPKP/dasar hukum) atas anggaran yang diblokir;b. Blokir anggaran atas kegiatan yang dibatasi/dilarang atau

berpotensi tidak dapat dicairkan, dapat diprioritaskan sebagaibagian dari penghematan/pemotongan anggaran dalam APBN-PTA 2013;

b. Terhadap blokir anggaran PHLN yang Loan Agreement, register,atau Annual Work Plan (AWP)-nya berpotensi tidak terbit atauditerbitkan tahun 2013, agar diusulkan Revisi Drop Loan, dan RMPendampingnya dapat diusulkan untu direalokasi untukmendukung kegiatan prioritas ataupun dipotong ;

d. Terhadap blokir PNBP, agar segera dilengkapi justifikasi (a.l. TOR,dasar hukum dalam rangka penggunaan PNBP)

(butir a. s.d. d) untuk segera diusulkan Revisi pembukaan blokirnya kepadaDJA, sesuai PMK 32/2013;


Tindak Lanjut Yang Diperlukan...2)

Progress K/L dalam menyelesaikan pembukaan blokir, sesuaiketentuan, mohon disampaikan kepada Kemenkeu cq. DJA,pada kesempatan pertama;

Progress tersebut sekurang-kurangnya meliputi :alokasi blokir yang berpotensi dapat dilengkapi dokumennya

dan diusulkan pembukaan blokirnya kepada DJA;alokasi blokir yang berpotensi akan menjadi blokir abadi;penjelasan.(format terlampir)

Progress tersebut selanjutnya akan dilaporkan DJA kepadaBapak Presiden melalui Kepala UPK4;

Kendala yang dihadapi agar dikoordinasikan dengan DirektoratTeknis terkait di DJA, atau Pusat Layanan DJA;


FormatRencana Penyelesaian Pembukaan Blokir Anggaran

Tahun Anggaran 2013

………………………..

NO KEMENTERIAN/LEMBAGA – UNIT

PAGU APBN 2013

(Rp000)

PEMBLOKIRAN ANGGARAN

(24 JUNI 2013) Rp000

BLOKIR YANG AKAN DICAIRKAN

(Rp000)

POTENSI BLOKIR ABADI (Rp000)

KETERANGAN/

ALASAN *)

KEMENTERIAN ….

1a. RMb. PNBP/BLUc. PHLN/PHDN

2a. RMb. PNBP/BLUc. PHLN/PHDN

Ket: Diluar Self Blocking

Documents

LANGKAH-LANGKAH PERCEPATAN PEMBUKAAN BLOKIR … Juni... · integritas • profesionalisme • sinergi • pelayanan • kesempurnaan 2 daftar isi a dasar hukum b progress pembukaan