1

Lampiran Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.06/Menhut-II/2008 Tanggal : 11 Maret 2008 Tentang : Pedoman Penyelenggaraan Statistik Kehutanan

FORMAT STATISTIK DEPARTEMEN KEHUTANAN

NO ASPEK RINCIAN DATA/INFORMASI

I. Umum - Judul Tabel - Tahun Tabel - Keterangan Tabel

- Narasi Statistik

kehutanan - Kontinyuitas data - Periode penerbitan

- Nomor Tabel, Jenis tabel dan keterangan tahun,

dilengkapi pula dengan judul dalam bahasa Inggris - Data statistik kehutanan menginformasikan

perkembangan data kehutanan pada tahun tertentu dan atau perkembangan data pada kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir

- Keterangan tabel diberikan terhadap singkatan-

singkatan yang digunakan atau istilah yang bisa menimbulkan penafsiran lain, juga apabila terdapat tanda-tanda khusus

- Secara umum diberikan ulasan / narasi pada setiap

kelompok penyajian statistik kehutanan dalam 2 (dua) bahasa (Indonesia dan Inggris), dapat dilengkapi pula dengan diagram, grafik atau bentuk visual lainnya.

- Data dan informasi yang disajikan pada statistik

kehutanan dijaga agar tetap konsisten, kecuali jika data sebelumnya adalah data perkiraan/sementara.

- Setahun sekali pada T+1

II Sistematika

- Kata Pengantar - Daftar Isi - Daftar Tabel - Daftar Grafik - (..ISI TABEL STATISTIK..) - 1. Sumber Daya Hutan - Narasi Sumber Daya hutan … - 1.1. Luas Kawasan Hutan per fungsi hutan … - 1.2. Luas Penutupan Lahan - 1.3. Sebaran Kawasan Konservasi (TN, TWA, …) - … dst

III Pengelompokan Isi Data dan Informasi

2

NO ASPEK RINCIAN DATA/INFORMASI

Statistik 1 Sumberdaya Hutan - Luas kawasan hutan dan perairan berdasarkan

keputusan Menteri Kehutanan tentang penunjukan kawasan hutan dan perairan (per fungsi hutan yang meliputi fungsi lindung, konservasi, produksi, produksi terbatas, produksi yang dapat dikonversi, dll di masing-masing provinsi atau unit wilayah tertentu)

- Luas Penutupan Lahan dalam kawasan hutan dan luar kawasan hutan berdasarkan penafsiran citra satelit (HL, HSAW, HP, HPT, HPK, APL di masing-masing provinsi atau unit wilayah tertentu)

- Sebaran kawasan Konservasi (Luas dan unit Taman Nasional, Suaka Margasatwa, Cagar Alam, Taman Hutan Raya, Taman Wisata Alam, Taman Buru)

- Penataan batas kawasan hutan (panjang tata batas fungsi, tata batas unit), batas areal kerja IUPHHK

- Perkembangan pengesahan BA tata batas kawasan hutan parsial, pengesahan tata batas kawasan hutan temu gelang

- Penetapan kawasan hutan (Unit dan luas HL, HSAW, HP, HPT, HPK)

- Perkembangan mutasi kawasan hutan (perubahan fungsi, perubahan peruntukan/pelepasan, pinjam pakai, tukar menukar)

- Pembentukan Kesatuan Pengelolaan Hutan/KPH (unit, luas)

- Laju deforestasi (HL, HSAW, HP, HPT, HPK, APL) - Luas dan penyebaran lahan kritis di dalam dan luar

kawasan hutan - Potensi tegakan hutan (HL, HSAW, HP, HPT, HPK,

APL) - Potensi hutan bukan kayu (antara lain : inventarisasi

bambu, rotan, nipah, sagu) - Bahan Penetapan Tebangan Tahunan (BPTT) - Luas hutan rakyat - Potensi hutan rakyat - Potensi produksi benih

2 Pengusahaan / pemanfaatan hutan/ hasil hutan

- Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) pada Hutan Alam (menurut status) di masing-masing provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan atau unit wilayah tertentu

- Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) pada Hutan Tanaman (menurut status)

- Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu - JPT/RKT Hutan Alam dan Hutan Tanaman (per unit

IUPHHK) - Unit Manajemen Hutan di Indonesia yang telah

3

NO ASPEK RINCIAN DATA/INFORMASI

mendapatkan sertifikat pengelolaan hutan lestari - Perusahaan pengedar tumbuhan dan satwa liar (unit,

kuota, realisasi) - Perusahaan penangkaran tumbuhan dan satwa liar

(unit, kapasitas) - Pengusahaan pemanfaatan jasa lingkungan (unit,

nilai investasi) - Jumlah pengunjung TN, TWA, TAHURA, - Industri pengolahan kayu (unit, kapasitas izin,

kapasitas terpasang, kebutuhan bahan baku) menurut kelompok industri (sawmill, blockboard, chopstick, dll)

- Tenaga kerja di bidang kehutanan menurut kelompok usaha (HPH, HTI, Industri dll)

- Luas tanaman murbei - Pembangunan HTI (luas tanaman, jumlah batang,

jenis tanaman, umur) menurut kelompok HTI (pertukangan, pulp) di masing-masing provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan atau unit wilayah tertentu

3 Produksi Hasil Hutan - Kayu bulat untuk industri menurut jenis kayu, sumber produksi (HPH, HTI, IPK, HPHH, HT. Rakyat) di masing-masing provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan atau unit wilayah tertentu

- Kayu bulat untuk kayu bakar dan arang - Kayu gergajian, blockboard, chipwood, moulding,

dowel, wood working - Panel kayu (wood based panel) meliputi veneer sheet,

plywood, particle board, fiberboard - Bubur kayu (Wood pulp) - Secondary wood product (Further processed

sawnwood, wooden wraping and packing equipment, builder joinery, wooden furniture, prefabricated building)

- Hasil hutan bukan kayu (bambu, rotan, minyak kayu putih, gondorukem, damar, terpentin, kopal, kokon, benang sutera, sagu, nipah, madu, gaharu, lak, getah karet, getah pinus dll)

- Produksi hutan rakyat (kayu bulat, bambu, rotan dll) 4 Peredaran/perdagangan

hasil hutan - Peredaran hasil hutan dalam negeri di masing-masing

provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan atau unit wilayah tertentu

- Eksport/import produk hasil hutan menurut negara tujuan/asal (vol dan nilai)

- Eksport/import satwa dan tumbuhan liar menurut negara tujuan/asal (vol dan nilai)

- Harga kayu dan bukan kayu

4

NO ASPEK RINCIAN DATA/INFORMASI

5 Rehabilitasi Hutan - Luas dan penyebaran DAS - Rehabilitasi lahan di dalam dan luar kawasan (luas) - Reboisasi (luas , penyebaran, jenis tanaman) - Penghijauan meliputi : Penanaman hutan rakyat,

Pembangunan kebun bibit desa, Pembangunan Unit Percontohan Usaha Pelestarian Sumber Daya Alam (UPSA)/Usaha Pertanian Menetap (UPM),

- Bangunan konservasi tanah : Pembangunan dam pengendali dan dam penahan, Pembangunan gully plug, Pembangunan sumur resapan, Rehabilitasi teras

- Hutan bakau meliputi : Pembangunan areal model, Penanaman/ rehabilitasi hutan bakau, Bantuan bibit areal dampak, Pelatihan petugas lapangan, pelatihan petani/lembaga swadaya masyarakat

- Pengembangan pengelolaan hutan rakyat meliputi : Pembangunan areal model, pengembangan/ pembangunan hutan rakyat dan agroforestry, pembangunan persemaian untuk areal dampak, pelatihan petani/lembaga swadaya masyarakat, Pelatihan Petugas dalam Pengelolaan Hutan Rakyat, temu usaha

- Hutan Kemasyarakatan (penanaman, pelatihan petugas lapangan, pelatihan petani/LSM)

- GNRHL dalam dan luar kawasan (luas, jumlah batang) - Rehabilitasi hutan pantai dan mangrove (luas tanam,

jumlah batang) 6 Konservasi kawasan - Kerugian dan kerusakan hutan akibat penebangan

liar, perladangan liar, perambahan/pemukiman liar (vol, nilai kerugian)

- Hasil operasi illegal logging/trade - Sebaran titik panas (Hotspot) - Kebakaran hutan dan lahan (menurut fungsi hutan,

provinsi) 7 Konservasi Jenis - Populasi satwa dan tumbuhan yang dilindungi

- Tukar menukar tumbuhan dan satwa yang dilindungi 8 Pemberdayaan ekonomi

masyarakat di dalam dan sekitar hutan

- Pembangunan Social Forestry - UKM Industri Kehutanan - PMDH

9 Penelitian dan Pengembangan

- Hasil penelitian - Hasil penemuan Balitbang yang sudah dan diusulkan

untuk mendapatkan perlindungan HAKI - Paket teknologi (inovasi) dan Jenis HAKI - Daftar kawasan hutan dengan tujuan khusus - Publikasi yang dihasilkan Litbang

10 SDM - SDM kehutanan (sebaran PNS Dephut, tenaga pengaman hutan, tenaga peneliti, fungsional)

5

NO ASPEK RINCIAN DATA/INFORMASI

- Pelatihan SDM - Karyasiswa

11 Sarana dan Prasarana - Sarana prasarana (pengamanan hutan, diklat, operasional Dephut)

12 Pengawasan dan Pengendalian

- Rencana dan Realisasi Pengawasan - Hasil Audit Inspektoral Jenderal, BPKP dan BPK-RI

beserta Tindak Lanjutnya - Nilai Kerugian Negara yang dapat ditarik kembali ke

kas negara - Fokus materi aduan berdasarkan TP 5000 & Non TP

5000 - Analisis Temuan menonjol dan dominan

13 Penerimaan dan Pengeluaran Anggaran

- Penerimaan Departemen Kehutanan - Rencana dan Realisasi Anggaran Departemen

Kehutanan 14 Kerja Sama Luar Negeri - Daftar Program Kerjasama Luar Negeri

Salinan sesuai dengan aslinya, Kepala Biro Hukum dan Organisasi, Ttd. Suparno, SH NIP. 080068472

MENTERI KEHUTANAN, Ttd. H. M. S. KABAN