1

SALINAN

LAMPIRAN INSTRUKSI MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL NOMOR 1 TAHUN 2011 TANGGAL 6 OKTOBER 2011

RENCANA AKSI KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL UNTUK MEWUJUDKAN LAPORAN KEUANGAN DENGAN OPINI WAJAR TANPA

PENGECUALIAN (WTP) TAHUN ANGGARAN 2011

I. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Kabinet Indonesia Bersatu II telah berkomitmen bahwa pada tahun 2012

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) harus mendapat Opini Wajar

Tanpa Pengecualian (WTP). Hal tersebut telah direspon dalam Renstra

Kementerian Pendidikan Nasional dengan sasaran strategis mewujudkan

Laporan Keuangan Kemdiknas mendapat Opini WTP mulai tahun 2012.

Pada tahun 2007 Laporan Keuangan Kementerian Pendidikan Nasional

mendapat opini disclaimer dari BPK-RI, kemudian berturut-turut pada tahun

2008 dan 2009 mengalami peningkatan derajat opini menjadi Wajar Dengan

Pengecualian (WDP) dan terakhir yaitu pada tahun 2010 turun kembali

menjadi disclaimer.

Dengan memperhatikan keadaan di atas Kementerian Pendidikan Nasional

beserta seluruh jajarannya baik di pusat maupun di daerah bertekad dengan

sungguh-sungguh untuk meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari

BPK-RI tahun 2012 atas Laporan Keuangan tahun anggaran 2011.

2. Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Aksi Mewujudkan Laporan Keuangan

Kemdiknas dengan Opini WTP tahun 2011 adalah untuk memberikan

arahan dalam peningkatan kualitas akuntabilitas keuangan kepada Kuasa

Pengguna Anggaran/Barang (KPA/B), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK),

Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan seluruh fihak yang

terkait dengan pengelola keuangan di lingkungan Kemdiknas baik di pusat

maupun di daerah.

Salah satu indikator bahwa keuangan telah dikelola secara akuntabel adalah

laporan keuangan mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari

BPK-RI. Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dapat diperoleh jika laporan

keuangan memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1) Laporan keuangan disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang

memadai.

2) Laporan keuanagan sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)

3) Laporan keuangan bebas dari salah saji material

2

4) Pengungkapan atas laporan keuangan telah dilakukan dengan memadai

atau penjelasan penting telah dibuat dalam Catatan atas Laporan

Keuangan (CaLK)

5) Pengelolaan keuangan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan

yang berlaku (Taat Kepada Aturan)

3. Landasan Hukum.

1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan

Nasional;

3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

4) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

5) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

6) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem

Akuntansi Instansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat

7) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem

Pengendalian Intern Pemeritah.

8) Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Kabinet Indonesia

Bersatu II;

9) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan

Penyelengaraan Pendidikan;

10) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi

Pemerintah

11) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional.

12) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 3 Tahun 2011 tentang

Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kementerian Pendidikan

Nasional;

13) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2011 Tentang

Percepatan Peningkatan kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara

II . Laporan Keuangan Kemdiknas dan Permasalahannya

1. Laporan Keuangan Kementerian Pendidikan Nasional

Laporan Keuangan Kementerian Pendidikan Nasional terdiri dari :

1) Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

2) Neraca

3) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Laporan keuangan tersebut disusun secara berjenjang dimulai dari

penyusunan laporan keuangan pada tingkat Unit Akuntansi Kuasa Pengguna

3

Anggaran/Barang (UAKPA/B) baik yang ada di pusat maupun UAKPK/B yang

ada di daerah, kemuadian digabungkan di tingkat provinsi oleh Unit Akuntansi

Pembantu Pengguna Anggaran/Barang Wilayah (UAPPA/B-W), digabungkan

kembali pada tingkat Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/Barang

tingkat Eselon 1 (UAPPA/B-Eselon 1) dan terahir digabungkan pada tingkat

Unit Akuntansi Pengguna Anggaran/Barang (UAPA/B) Kementerian.

Secara hirargis tahapan penyuasunan laporan keuangan dapat digambarkan

dalam skema sebagai berikut :

3

TAHAPAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Tingkat Kementerian Negara/Lembaga

Unit Akuntansi Pengguna Anggaran (UAPA)

Tingkat Eselon 1

Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran-Eselon 1

(UAPPA-E1)

Tingkat Wilayah

Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran-Wilayah

(UAPPA-W)

Tingkat Satuan Kerja

Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA)

2. Permasalahan Laporan Keuangan Kementerian Pendidikan Nasional

Tahun angaran 2010

Laporan Keuangan Kementerian Pendidikan Nasional tahun anggaran 2010

mendapat opini Disclaimer dari BPK-RI dengan permasalahan antara lain

sebagai berikut :

1. Masih terdapat PNBP di Perguruan Tinggi yang dikelola di luar mekanisme APBN dan tidak dipertanggungjawabkan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA).

2. Masih terdapat penerimaan yang bersumber dari dana APBN belum dapat ditelusuri dokumen sumbernya.

4

3. Adanya indikasi duplikasi pencatatan (double counting) peneriman dalam Laporan Keuangan Kemendiknas 2010.

4. Belum mencatat dan melaporkan hibah yang diterima 5. Belum memiliki dokumen yang lengkap mengenai jumlah keseluruhan

hibah yang diterima pada Tahun 2010. 6. Masih ada realisasi belanja yang belum dapat diyakini kewajarannya

karena merupakan belanja hibah yang belum diterbitkan surat perintah pengesahan dan pembukuannya dari DJPU,

7. Pembayaran honor dan perjalanan dinas ganda tidak diyakini kebenarannya, dan masih ada belanja bantuan sosial yang tidak tersalurkan (mengendap di pihak ketiga) belum disetor ke Kas Negara.

8. Terdapat nilai piutang dari kegiatan operasional pada tiga PTN BLU yang di uji petik belum disajikan dalam Neraca.

9. Rekomendasi BPK-RI untuk menyusun Standard Operating Procedure (SOP) pencatatan dan pengelolaan piutang pendidikan di lingkungan PTN belum selesai dibuat.

10. Terdapat persediaan buku dan peralatan praktek yang tidak dilaporkan di Neraca.

11. Tidak melakukan pencatatan atas persediaan dan nilai persediaan yang disajikan di Neraca tidak berdasarkan hasil inventarisasi fisik.

12. Saldo aset tetap tidak dapat diyakini kewajarannya karena adanya selisih antara SAK dan SIMAK BMN .

13. Tunjangan profesi dan tagihan beasiswa belum dibayar.

III. Rencana Aksi Kementerian Pendidikan Nasional Mewujudkan Laporan

Keuangan Meraih Opini WTP Tahun Anggaran 2011.

Untuk meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK-RI atas laporan

keuangan Kementerian Pendidikan Nasional tahun 2012 untuk tahun anggaran

2011 telah disusun rencana aksi yang harus dilaksanakan oleh para fihak terkait

di lingkungan Kemdiknas. Rencana aksi ini melalui dua pendekatan sebagai

berikut :

1. Rencana Aksi Melalui Implementasi Sistem Pengendalian Intern

Pemerintah (Peraturan Pemerintah Tahun 2008 tentang Sistem

Pengendlian Intern Pemerintah).

Sistem Pengendalian Intern (SPI) adalah proses yang integral pada tindakan

dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan

seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya

tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan

pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap

peraturan perundang-undangan.

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah sistem pengendalian

intern (SPI) yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan

pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

5

Untuk mewujudkan SPI di lingkungan Kemdiknas, setiap Unit Utama beserta

jajarannya harus membangun SPI yang terdiri dari lima unsur sebagai

berikut :

1) Membangun Lingkungan Pengendalian

2) Melakukan Penilaian Risiko

3) Melakukan Kegiatan Pengendalian

4) Membangun Informasi dan Komunikasi

5) Melakukan Pemantauan Pengendalian Intern

2. Rencana Aksi Melalui Pendekatan Bersifat Praktis.

Rencana aksi melalui pendekatan bersifat praktis disusun berdasarkan

hirargis penyusunan laporan keuangan mulai dari tingkat UAKPA/B di

masing-masin satker sampai dengan penyusunan laporan keuangan pada

tingkat UAPA/B atau kementerian dengan urutan rencana aksi sebagai

berikut :

1) Membangun Komitmen Bersama Untuk Meraih Opini WTP.

Pernyataan komitmen semua jajaran Kemdiknas baik di pusat maupun di

daerah menjadi sangat penting sebagai tekad/motivasi untuk bekerja

keras, cermat, cerdas dan tuntas dalam menyelesaikan berbagai

permasalahan yang menjadi hambatan dalam meraih opini WTP.

Komitmen ini merupakan soft control yang melekat pada setiap personil

yang ada di Kemdiknas.

2) Tindak Lanjut Temuan BPK-RI Tahun 2010 dan Tahun-tahun

Sebelumnya.

Inspektorat Kemdiknas beserta seluruh Unit Utama dan jajarannya

sedang berupaya untuk mentuntaskan semua temuan audit BPK-RI

tahun 2010, dan sampai dengan tanggal 23 Agustus 2011 temuan audit

BPK-RI tersebut telah selesai 66,69 %. Sedangakan untuk temuan audit

tahun 2009 dan tahun-tahun sebelumnya terus kami upayakan

penyelesaiannya.

3) Rencana Aksi Pada Tingkat Unit Akuntansi Kuasa Pengguna

Anggaran/Barang (UAKPA/B)

Berdasarkan undang-undang keuangan negara, setiap Unit Akuntansi

diwajibkan menyusun laporan keuangan yang terdiri dari Laporan

Realisasi Anggaran (LRA), Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan

(CaLK).

6

Untuk dapat menyusun laporan keuangan tersebut setiap UAKPA/B baik

di pusat maupun di daerah harus berpedoman pada standar akuntansi

pemerintah dan menggunakan aplikasi sistem akuntansi keuangan (SAK)

yang lazim yang dalam hal ini aplikasinya dikembangkan oleh

Kementerian Keuangan. Selain itu untuk meningkatkan keakuratan

laporan keuangan perlu diperhatikan permasalahan yang selama ini ada

dan melekat pada setiap Akun LRA dan Akun Neraca yang menjadi

temuan BPK-RI. Permasalahan tersebut dan Rencana Aksi untuk

mengatasinya disajikan dalam lampiran-2 dan lampiran-3

4) Rencana Aksi Pada Tingkat Unit Akuntansi Pembantu Pengguna

Anggaran/Barang Wilayah (UAPPA/B-W).

UAPPA/B Wilayah terdapat di setiap provinsi bertugas untuk penyusunan

laporan keuangan gabungan atau mengkompilasikan laporan keuangan

UAKPA/B pada masing-masing daerah yang menjadi tanggungjawabnya,

termasuk didalamnya mengkompilasi laporan keuangan dana

dekonentrasi dan tugas pembantuan yang satkernya ada di pemda.

Selain itu untuk meningkatkan keakuratan laporan keuangan perlu

diperhatikan permasalahan yang selama ini ada dan melekat pada proses

penggabungan laporan keuangan UAKPA yang menjadi temuan BPK-RI.

Permasalahan tersebut dan Rencana Aksi untuk mengatasinya disajikan

dalam lampiran-1.

5) Rencana Aksi Pada Tingkat Unit Akuntansi Pembantu Pengguna

Anggaran/Barang Eselon I (UAPPA/B ES-I).

UAPPA/B Eselon I berada di setiap Unit Utama dengan tugas menyusun

laporan keuangan gabungan atau mengkompilasi laporan keuangan

UAPPA/B Wilayah atau mengkompilasi laporan keuangan dari UAKPA/B

yang menjadi tanggungjawabnya. Selain itu untuk meningkatkan

keakuratan laporan keuangan perlu diperhatikan permasalahan yang

selama ini ada dan melekat pada proses penggabungan laporan

keuangan UAPPA yang menjadi temuan BPK-RI . Permasalahan tersebut

dan Rencana Aksi untuk mengatasinya disajikan dalam lampiran-1.

6) Rencana Aksi Pada Tingkat Unit Akuntansi Pengguna

Anggaran/Barang (UAPA/B).

Unit Akuntansi Pengguna Anggaran/Barang (UAPA/B) berada di

Sekretaris Jenderal Kemdiknas (Biro Keuangan) dengan tugas

menyusun laporan keuangan gabungan atau mengkompilasi laporan

keuangan UAPPA/B seluruh Eselon I. Laporan keuangan ini merupakan

bentuk akuntabilitas secara utuh dari pengelolaan APBN Kemdiknas baik

7

sisi Penerimaan (PNBP) maupun sisi Belanja yang akan disampaikan

kepada Kementerian Keuangan untuk penyusunan Laporan Keuangan

Pemerintah Pusat (LKPP), dan BPK-RI untuk diaudit. Laporan keuangan

tersebut sebelumnya harus direviu oleh Inspektorat Jenderal untuk

meyakinkan bahwa laporan keuangan telah disusun berdasarkan sistem

pengendalian intern yang memadai dan sesuai dengan Standar Akuntasi

Pemerintahan (SAP).

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK-RI atas laporan keuangan pada

tahun anggaran 2010 dan beberapa tahun sebelumnya masih ditemukan

permasalahan yang signifikan baik dalam proses akuntansi maupun

subtansi pertanggungjawaban keuangan. Untuk meningkatkan

keakuratan laporan keuangan tersebut perlu diperhatikan permasalahan

yang selama ini ada dan melekat pada proses penggabungan laporan

keuangan UAPPA yang menjadi temuan BPK-RI. Permasalahan tersebut

dan Rencana Aksi untuk mengatasinya disajikan dalam lampiran-1.

7) Peran Inspektorat Jenderal Kemdiknas Dalam Menunjang Opini WTP.

Ada tiga instrumen yang dapat digunakan oleh Inspektorat jenderal untuk

membantu mewujudkan peningkatan kualitas akuntabilitas laporan

keuangan yaitu melalui Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan,

Pengawasan dan Pemeriksaan (Wasrik) baik yang bersifat reguler

maupun khusus dan Reviu atas Laporan Keuangan.

(1) Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan.

Pendampingan penyusunan laporan keuangan dimaksudkan untuk

membantu setiap Unit Akuntansi baik di pusat maupun di daerah

dalam penyusunan laporan keuangan. Kegiatan ini sangat penting

untuk mengatasi permasalahan secara dini yang berkaitan dengan

proses akuntansi penyusunan laporan keuangan. Dengan adanya

pendampingan ini diharapkan kesulitan/permasalahan akuntasi yang

ada di setiap Unit Akuntansi dapat segera diselesaikan.

Pendampingan penyusunan laporan keuangan telah, sedang dan akan

dilaksanakan secara terbatas pada beberapa satker sesuai dengan

tersedianya sumber daya di Inspektorat Jenderal Kemdiknas mulai

bulan Juli 2011 sampai dengan selesainya laporan keuangan pada

Februari 2012. Untuk satker yang penyusunan laporan keuangannya

tidak didampingi Inspektorat Jenderal Kemdiknas, pimpinan satker

yang bersangkutan dapat meminta bantuan kepada Badan

Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

8

(2) Pengawasan dan Pemeriksaan.

Pengawasan dan pemeriksaan (wasrik) baik yang sifatnya reguler

maupun bersifat khusus telah, sedang dan akan dilaksanakan mulai

Februari 2011 sampai dengan bulan Desember 2011. Wasrik yang

dilaksanakan pada semester II tahun 2011 difokuskan pada

pengelolaan keuangan satker tahun anggaran 2011 (tahun berjalan)

dengan maksud untuk lebih menjamin subtansi dari akuntabilitas

keuangan Kemdiknas tahun anggaran 2011.

Hasil wasrik segera disampaikan ke setiap satker yang diperiksa untuk

segera ditindaklanjuti jika terjadi permasalahan.

(3) Reviu Laporan Keuangan.

Mandat reviu laporan keuangan kepada Inspektorat Jenderal

Kemeterian/Lembaga tertuang dalam Peraturan Pemerintah No 60

tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, pasal 57

ayat (1) yang menyatakan bahwa “Inspektorat Jenderal atau dengan

nama lain yang secara fungsional melaksanakan pengawasan intern

melakukan reviu atas laporan keuangan kementerian negara/lembaga

sebelum disampaikan meteri/pimpinan lembaga kepada Menteri

Keuangan”.

Kemudian menteri Keuangan menerbitkan Peraturan Menteri

Keuangan No 41/PMK-09/2010 tentang Standar Reviu atas Laporan

Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.

Tujuan reviu atas laporan keuangan adalah untuk memberikan

keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan dan keabsahan

informasi laporan keuangan kementerian/lembaga serta pengakuan,

pengukuran dan pelaporan transaksi sesuai SAP kepada

menteri/pimpinan lembaga sehingga menghasilkan laporan keuangan

yang berkualitas.

Reviu laporan keuangan akan dilaksanakan diantara bulan November

2011 sampai dengan Februari 2012.

8) Pembentukan Tim Pendamping Pemeriksaan.

Untuk kelancaran dan memudahkan pelaksanaan pemeriksaan oleh

BPK-RI perlu dibentuk Tim Pendamping Pemeriksaan yang kompeten

pada setiap Unit Akuntansi (UAPA, UAPPA E-1, UAPPA-W dan UAKPA).

Tim Pendamping ini bersama dengan Tim Itjen menjadi penghubung dan

sebagai fasilitator dalam penyediaan data yang diperlukan selama

pemeriksaan.

9

Tugas Tim antara lain :

(1) Berkoordinasi dengan Unit Akuntansi untuk menyiapkan LRA, Neraca,

CaLAK dan seluruh dokumen sumber seperti SP2D, SPM, SPP dan

dokumen pendukungnya termasuk dokumen yang berkaitan dengan

aset untuk kepentingan pemeriksaan. Kegiatan ini dilaksanakan

sebelum dan selama pemeriksaan.

(2) Memberikan fasilitasi kepada auditor selama pemeriksaan

berlangsung antara lain menjadi penghubung antara auditor dengan

pejabat Kemdiknas termasuk di dalamnya pendampingan ke daerah.

(3) Bersama dengan penanggungjawab Unit Akuntansi memberikan

penjelasan/tanggapan kepada auditor atas permasalahan yang

ditemukan auditor baik secara lisan maupun tertulis.