Lampiran 1 dari Pergub Jatim Nomor 34 2013

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Lampiran persetujuan substansi berdasar Peraturan gubernur Jawa Timur 13 Tahun 2013.

Citation preview

  • 1 | L a m p i r a n 1

    TABEL PENCANTUMAN SUBSTANSI RANCANGAN PERDA KABUPATEN/KOTA TENTANG RDTR BWP KABUPATEN/KOTA DALAM MATERI TEKNIS DAN RANCANGAN PERDA

    No. MUATAN PENUANGAN

    DALAM MATERI TEKNIS

    PENUANGAN DALAM

    RANCANGAN PERDA

    KETERANGAN

    Menimbang Mengingat (Dasar Hukum) Menetapkan I BAB I PENDAHULUAN

    1.1Latar Belakang 1.2 Tujuan Penyusunan laporan RDTR 1.3 Dasar Hukum 1.4 Ruang Lingkup Perencanaan 1.5 Sistematika Pembahasan

    BAB II KETENTUAN UMUM

    2.1 Istilah dan Definisi 2.2 Kedudukan RDTR dan Peraturan Zonasi 2.3 Fungsi dan Manfaat RDTR dan PZ 2.4 Kriteria dan Lingkup Wilayah Perencanaan RDTR dan Peraturan Zonasi 2.5 Masa Berlaku RDTR

    BAB III TUJUAN PENATAAN BWP

    3.1 Tinjauan RTRW terhadap wilayah perencanaan 3.2 Profil Wilayah perencanaan 3.3 Isu Strategis (memuat potensi, permasalahan, dan urgensi) 3.4 Tujuan Penataan BWP 3.5 Kebijakan dan Strategi Penataan BWP

    BAB IV RENCANA POLA RUANG

    4.1 Konsep Pengembangan BWP (Mengakomodasi Sistem Pusat Kegiatan)

  • 2 | L a m p i r a n 1

    No. MUATAN PENUANGAN

    DALAM MATERI TEKNIS

    PENUANGAN DALAM

    RANCANGAN PERDA

    KETERANGAN

    4.1.1 Skenario Pengembangan 4.1.2 Sistem Pusat Kegiatan 4.1.3 Arahan Pengembangan

    4.2 Pembagian Sub BWP, dan Blok (Mendelineasi batas bagian wilayah perkotaan, Sub BWP, dan Blok)

    4.3 Penetapan kode zona dan subzona 4.4 Rencana pola ruang BWP

    4.4.1 Rencana Zona Lindung 4.4.1.1 Zona Hutan Lindung 4.4.1.2 Zona Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya 4.4.1.3 Zona Perlindungan Setempat 4.4.1.4 Ruang Terbuka Hijau 4.4.1.5 Zona Pertanian Lahan Pangan Berkelanjutan (LP2B) 4.4.1.6Suaka Alam dan Cagar Budaya 4.4.1.7Zona Rawan Bencana Alam

    4.4.2 Rencana Zona Budidaya 4.4.2.1 Zona Perumahan 4.4.2.2 Zona Perdagangan dan Jasa 4.4.2.3 Zona Perkantoran 4.4.2.4 Zona Industri 4.4.2.5 Zona Sarana Pelayanan Umum 4.4.2.6 Zona Peruntukan Lainnya 4.4.2.7 Zona Peruntukan Khusus 4.4.2.8 Zona Peruntukan Campuran

    BAB V RENCANA JARINGAN PRASARANA

    5.1 Rencana Jaringan Pergerakan 5.1.1 Jaringan transportasi darat

    5.1.1.1 Sistem Jaringan Jalan

  • 3 | L a m p i r a n 1

    No. MUATAN PENUANGAN

    DALAM MATERI TEKNIS

    PENUANGAN DALAM

    RANCANGAN PERDA

    KETERANGAN

    5.1.1.1.1 jaringan jalan arteri primer dan arteri sekunder 5.1.1.1.2jaringan jalan kolektor primer dan kolektor sekunder 5.1.1.1.3 jaringan jalan lokal primer dan lokal sekunder; 5.1.1.1.4 jaringan jalan lingkungan primer dan lingkungan

    sekunder

    5.1.1.2 Sistem jaringan pedestrian 5.1.1.3 Sistem Pelayanan Angkutan Umum 5.1.1.4 Jaringan Perkeretaapian 5.1.1.5 jaringan Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan

    5.1.2 jaringan Transportasi Laut 5.2 Rencana Pengembangan Jaringan Energi/Kelistrikan 5.3 Rencana Pengembangan Jaringan Telekomunikasi 5.4 Rencana Pengembangan Jaringan Air Minum 5.5 Rencana Pengembangan Jaringan Drainase 5.6 Rencana Pengembangan Air Limbah

    BAB VI PENETAPAN SUB BWP YANG DIPRIORITASKAN PENANGANANNYA

    6.1 Penetapan Lokasi Sub BWP yang Diprioritaskan 6.2 Kriteria Penetapan Lokasi Sub BWP yang diprioritaskan 6.3 Rencana Penanganan Sub BWP yang diprioritaskan

    BAB VII KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG

    7.1 Program Perwujudan Tata Ruang 7.1.1 Program perwujudan rencana pola ruang di BWP

    A. perwujudan zona lindung pada BWP termasuk didalam pemenuhan kebutuhan RTH; dan

    B. perwujudan zona budi daya pada BWP 7.1.2 program perwujudan rencana jaringan prasarana

    A. Perwujudan sistem jaringan prasarana

  • 4 | L a m p i r a n 1

    No. MUATAN PENUANGAN

    DALAM MATERI TEKNIS

    PENUANGAN DALAM

    RANCANGAN PERDA

    KETERANGAN

    i. perwujudan sistem jaringan pergerakan ii. perwujudan sistem jaringan energi/kelistrikan iii.perwujudan sistem jaringan telekomunikasi iv. perwujudan sistem jaringan air minum; v.perwujudan sistem jaringan drainase; vi. perwujudan sistem jaringan air limbah; dan/atau vii.perwujudan sistem jaringan prasarana lainnya.

    7.1.3 Program Perwujudan Ketahanan terhadap perubahan iklim (bila ada) 7.2 Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Prioritas

    Lampiran Album Peta RDTR 1. Peta Orientasi 2. Peta Batas Administrasi 3. Peta Guna Lahan 4. Peta Rawan Bencana 5. Peta Sebaran Penduduk 6. Peta Rencana Pola Ruang 7. Peta Rencana Jaringan Sarana Prasarana 8. Peta SUB BWP yang diprioritaskan

    BAB VIII PERATURAN ZONASI

    8.1 Peraturan Zonasi Zona Lindung Peraturan Zonasi meliputi : - Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan - Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang - Ketentuan Tata Bangunan - Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

    Ketentuan Pelaksanaan, meliputi : - Ketentuan Variansi Pemanfaatan Ruang - Insentif dan Disinsentif

  • 5 | L a m p i r a n 1

    No. MUATAN PENUANGAN

    DALAM MATERI TEKNIS

    PENUANGAN DALAM

    RANCANGAN PERDA

    KETERANGAN

    - Penggunaan lahan yang tidak sesuai Materi Opsional, meliputi : - Ketentuan Tambahan - Ketentuan Khusus - Ketentuan Standar Teknis - Ketentuan Pengaturan Zonasi

    8.2 Peraturan Zonasi Zona Budi Daya Peraturan Zonasi meliputi : - Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan - Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang - Ketentuan Tata Bangunan - Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

    Ketentuan Pelaksanaan, meliputi : - Ketentuan Variansi Pemanfaatan Ruang - Insentif dan Disinsentif - Penggunaan lahan yang tidak sesuai

    Materi Opsional, meliputi : - Ketentuan Tambahan - Ketentuan Khusus - Ketentuan Standar Teknis - Ketentuan Pengaturan Zonasi

    II Matriks Ketentuan Penggunaan Lahan (Matriks ITBX)

    III Peta Zonasi