Click here to load reader

l~ALINANl - KPU Kabupaten Klatenkpu- · PDF file 2017. 2. 10. · Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Stratergis K/L 2015-2019, maka Rencana Stratergis Komisi Pemilihan Umum

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of l~ALINANl - KPU Kabupaten Klatenkpu- · PDF file 2017. 2. 10. · Pedoman Penyusunan...

  • atas ...

    a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang lebih berkualitas, demokratis,

    damai, jujur dan adil, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan

    Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor

    1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan

    Walikota menjadi Undang-Undang, diperlukan

    penyesuaian dokumen perencanaan strategis yang ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2015-2019;

    b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Perubahan

    Menimbang

    KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

    KEPUTUSAN KOMIS! PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

    NOMOR: 90/Kpts/KPU/TAHUN 2016 TENTANG

    PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR

    63/Kpts/KPU/TAHUN 2015 TENTANG RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM TAHUN 2015-2019

    KOMISI PEMIUHAN UMUM REPUBUK INDONESIA

    l~ALINANl

  • - 2 -

    atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor

    63/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Rencana Strategis

    Komisi Pemilihan Umum Tahun 2015-2019;

    Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

    Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

    Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan

    Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);

    2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang

    Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara

    Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan

    Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

    3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan

    Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor

    1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan

    Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

    Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan

    Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656)

    sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan

    Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang

    Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun

    2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

    Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan

    Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang

    (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016

    Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik

    Indonesia Nomor 5898);

    4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun

    2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi

    Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

    Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali

    diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan

    Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas

    Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun

    2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi

    Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

    Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan

    Peraturan . . .

  • - 3 -

    Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun

    2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37

    Tahun 2008;

    5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun

    2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja

    Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat

    Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi

    Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah

    diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum

    Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan

    Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang

    Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi

    Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

    Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

    Kabupaten/Kota;

    MEMUTUSKAN:

    Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG

    PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

    NOMOR 63/KPTS/KPU/TAHUN 2015 TENTANG RENCANA

    STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM TAHUN 2015-2019.

    KESATU : Menetapkan Perubahan Rencana Strategis Komisi Pemilihan

    Umum Tahun 2015-2019 sebagaimana tercantum dalam

    Lampiran I sampai dengan Lampiran V Keputusan yang

    merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

    KEDUA : Perubahan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun

    2015-2019 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU

    adalah dokumen perubahan perencanaan Komisi Pemilihan

    Umum untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun

    2015 sampai dengan tahun 2019.

    KETIGA : Perubahan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun

    2015-2019 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU,

    meliputi perubahan uraian kondisi umum Komisi Pemilihan

    Umum, arah kebijakan, sasaran kegiatan, indikator kinerja

    kegiatan, target kinerja dan kerangka pendanaan pada

    tingkatan sasaran kegiatan.

    KEEMPAT . . .

  • Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT JENDERAL ~=~

    .,,_~~·'«ISi PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA Biro Hukum,

    JURI ARDIANTORO

    ttd.

    KETUA KOMIS! PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

    Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 3 Agustus 2016

    Perubahan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2015-2019 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU disusun sebagai acuan:

    1. penyusunan Rencana Strategi unit eselon I/II dan satuan kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

    2. penyusunan Rencana Kerja Komisi Pemilihan Umum;

    3. penyusunan dan koordinasi rencana program/kegiatan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/ Kota, dan pemangku kepentingan

    lainnya;

    4. pengintegrasian, sinkronisasi, dan konsistensi antara

    perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan program/kegiatan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

    5. penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

    Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

    - 4 -

    KELI MA

    KEEMPAT

  • - 1 -

    LAMPIRAN I

    KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN

    UMUM REPUBLIK INDONESIA

    NOMOR

    TENTANG

    PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN

    KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR

    63/KPTS/KPU/TAHUN 2015

    TENTANG RENCANA STRATEGIS

    KOMISI PEMILIHAN UMUM TAHUN

    2015-2019

    PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

    TAHUN 2015-2019

    90/Kpts/KPU/TAHUN 2016

  • - 2 -

    BAB I

    PENDAHULUAN

    A. Latar Belakang

    Perencanaan merupakan sebuah proses mendefinisikan tujuan

    organisasi, membuat strategi untuk mencapai tujuan itu, dan

    mengembangkan rencana aktivitas kerja organisasi. Tanpa sebuah

    perencanaan yang matang, mustahil bagi tugas pokok dan fungsi

    organisasi dapat berjalan dengan baik. Oleh karena itu, tidak berlebihan

    jika Benjamin Franklin mengungkapkan bahwa “if you fail to plan, you

    are planning to fail”.

    Dalam konteks penyelenggaraan negara dan pemerintahan,

    perumusan rencana kerja pemerintah baik jangka pendek, menengah

    maupun panjang telah digagas dalam sebuah framework Rencana

    Pembangunan Jangka Panjang Nasional untuk 20 (dua puluh) tahun ke

    depan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun

    2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Bertitik tolak

    dari aturan inilah, maka setiap Kementerian/Lembaga Pemerintah

    dimandatkan untuk menyusun Rencana Strategis Kementerian/Lembaga

    yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan

    Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional.

    Sebagai salah satu lembaga konstitusional independen, Komisi

    Pemilihan Umum telah diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 15

    Tahun 2011 untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum Anggota Dewan

    Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan

    Rakyat Daerah dan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden serta

    Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,

    dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Berbagai tantangan dan

    permasalahan baik yang datang dari internal dan eksternal organisasi

    timbul seiring dengan perubahan dinamika kehidupan politik, ekonomi,

    sosial dan budaya masyarakat.

    Jawaban strategis dari berbagai tantangan dan permasalahan

    tersebut adalah melalui sebuah perencanaan strategis organisasi yang

    mampu memetakan potensi dan permasalahan yang ada untuk

    kemudian melihat perubahan lingkungan strategis organisasi dan

    akhirnya menetapkan apa yang hendak dicapai oleh organisasi dalam

    kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Atas dasar inilah, maka Komisi

  • - 3 -

    Pemilihan Umum menyusun Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum

    untuk periode 2015-2019.

    Rencana Strategis Komisi Pemil

Search related