Lakuna Pemimpin Versus Kristalisasi Politik

Oleh

Mochtar Pabottingi

Abstract

For at least the last five year of the Reform Efforts in Indonesia there has been a loud clamor concerningthe serious dearth of leadership precisely at the time when it is most needed a grim fact that has indeed

affected the morale of the nation Indonesia has become a leaderless country Unfortunately no one tries tounravel the serious dearth At close examination we find layers of wrong political practices that has over timeundermined the normal recruitment process This paper traces the layers from the very beginning of the NewOrder to the present stage of the Reform Efforts including negligence in political science theories The politicsof depoliticization the systemic nipping of the buds of leadership the absence of regime change in the truesense of the word the hampering of the initiative for a transitional constitution the insincerity of initiativetoward truth and reconciliation commission the eruption of horizontal conflicts the practice of impunity andintroduction of anachronistic politics if in reverse manner along the New Order and in the current Era ofReform Efforts all this blurs the distinction between what is right and what is wrong in politics and malignantlycompromising ethical standards These were eight roots that have made leadership doomed Above all howeverthe leadership lacuna has a great deal to do with the trampling down ofthe concernfor nation andlor nationhoodespecially the severity of corruption among so called people s representative and with the flagrant abuse ofregional autonomy The greater the political collectivity is slighted and confused withforces ofpetty irrationalitiesand or primordialism the more numerous the distortions of leadership become The author maintains that onlya conscious undertaking towards political crystallization could Indonesia recovers its leadership i e by theinculcation of the respectability ofpolitics and of political profession by sharpening of the understanding ofour nation s blue print and by heeding the imperative ofnation in democracy by separating the business ofstatefrom that of religion and or primordial concern and by making room for transitional rulings in the nextconstitutional amendment in order to get rid of the numerous vicious circles brought about by the distortions ofthe transitional period as well as the anachronistic policies

Ifdemocracy is to survive it will have to employ and use every bit ofskill and knowledge and leadershipit can get hold of This complicated interdependent world in which we are living cannot be run withoutknowledge and skill foresight and leadership A D Lindsay

Eksis boleh dikata tanpa kepemimpinan

begitulah negara nasion kita ditakdirkan

sepanjang 1998 200 Era Upqya Reformasi

EUR Segelintir figur yang di awal EURprospektif menjadi pemimpin nasional ternyata

mudah tertekuk menjadi kompromistis

kehilangan elan reformasi berpikir jangka

Sengaja saya tidak menggunakan istilah Era Reformasi demi

obyektivitas dan kerendah hatian Menyebut masa transisi politik

seperti yang kita alami dalam periode 1998 2008 sebagai sudahEra Reformasi secara implisit menafikan dua kemungkinan

Pertama bisa saja nanti dinyatakan secara terbuka bahwa upaya

reformasi yang telah dilakukan sepanjang periode ini sesungguhnyamasih lancung dan tak mewakili reformasi dalam pengertian yangsesungguhnya Kedua jika kemungkinan pertama tadi benar kita

niscaya masih memerlukan upaya reformasi atau demokratisasi

baik sebagai koreksi parsial maupun sebagai koreksi komprehensif

pendek dan dengan demikian mengikis sendiri

prospeknya Hingga saat ini sudah tak terhitunghimbauan di media massa yang mencanangkankerinduan bangsa kita akan kepemimpinan

Sayang tak ada yang menyimak akar akar lakunaatau ketiadaan pemimpin ini lalam teori maupun

praksis sehingga kita pun tak kunjutig tahu jalanmenuju kondisi yang memungkinkan

kelahirannya

pada kesempatan lain Sepanjang kata reformasi kita seartikandengan demokratisasi kita perlu mengakui bahwa langkah

langkah perubahan politik selama lebih sepuluh tahun terakhir

untuk melaksanakannya barulah sampai pada apa yang bisa disebutmixedperfornrance kinerja yang belum menentu baik dalam

hitungan kedaulatan rakyat maupun perbaikan dalam hal perikehidupan ekonomi rakyat pada umumnya

Pada hari hari ini tatkala kita memperingati

Sepuluh Tahtin Upaya Reformasi 1998 2008

dan Seratus Tahun Kebangkitan Nasional 1908

2008 jika kita hanya mampu menunjukkan

posisi teoretis yang semestinya dan kemudiantnenyimak faset faset evolusi politik nyata di

Tanah Air yang mengerdilkan peluang bagikeiahiran kepemilnpinan dalaln arti luas baru kita

bisa memaknai kedua peringatan ini sebagaimana

mestinya Lebih penting lagi hanya dengan itukita bisa membukakan jalan bagi solusi politik

yang sehat dan rasional untuk mengatasipenderitaan yang masih terus beruntun menderamayoritas bangsa kita

Tulisan ini bertujuan untuk menegakkan

tesis bahwa minimnya kepemimpinan di

sepanjang EUR berkaitan langsung dengantiadanya kristalisasi politik terutama lantaran

begitu miskinnya niat balk kejujuran dan

ketercerahan dalam berpolitik dan atau

berdemokrasi Keadaan ini berkorelasi langsungdengan diterapkannya berturut turut dua

kebijakan politik anakronistis yang berbalikansatu sama lain yaitu pertama di sepanjang 19711998 Orde Baru di bawah Soeharto dan kedua di

sepanjang sepuluh tahun terakhir era pascaSoeharto

Korpus Teori Demokrasi Minus Kajian

Kepernimpinan

Mengaitkan lakuna kepemimpinan di

tengah tengah opacity atau kekisruhan kondisipolitik di EUR niscaya akan berhadapan dengan

kesulitan literatur dalam dua hitungan Pertama

sebagaimana telah diungkap oleh GiovanniSartori dalam karya besarnya pada korpus teori

politik modern tak terdapat kajian tersendiri

mengenai kaitan antara demokrasi dan

kepemimpinan Z Kedua jauh melampaui

kurangnya kajian mengenai kaitan antara

demokrasi dan kepetnimpinan adalah kajian

tentang perkembangan upaya demokratisasidalam kondisi anomali dan atau kondisi politik

darurat yang senantiasa sarat perangkappenyimpangan kebingungan dan atau

irasionalitas

2 Lihat Giovanni Sartori The Theory ofDemocracv Revisited PartOne The Contemporary Debate Chatham New lersey ChathamHouse Publishers Inc 1987

Ibid h1m 164

21

Sartori mengutip serangkaian pemikirpolitik mulai dari zaman Yunani Kuno hingga ke

zaman modern seperti Thucyidides Lord J

Bryce Karl Mannheim S de Madariaga V O

Key dan Daniel Bell Mereka semua bersaksitentang pentingnya menekankan kepemimpinandalam demokrasi Akan tetapi menurutnya

semua kesaksian yang sungguh benar itu hinggakini tak memperoleh pengindahan dalarn korpus

teori politik modern

If one looks into the theory of democracyin general it can hardly be said that themessage conveyed by the above quotationshas been incorporated in terms oftheoretical status the praise of leadershipremains a sideline of little theoretical

consequence And this quite apartf om theanti elitist attack 3

Kita dapat metnahami mengapa pengabaian

tersebut demikian dirisaukan terutama oleh

Sartori sebab memang dialah pemikir politikyang mungkin paling kuat dan konsistenmenekankan pentingnya memperjuangkan

demokrasi yang berkualitas J1ka mayoritasteoretikus demokrasi modern menggeluti dimensi

horisontal Berta teori deskriptif dari dan atas

demokrasi Sartori mengerahkan energi

intelektual terbaiknya pada dimensi vertikal

Berta teori preskriptif dari dan atas demokrasi

Baru belakangan ini teoretikus seperti LarryDiamond mulai menekankan pentingnya

demokrasi yang bermutu 5 Secara eksplisitDiamond mengakui pentingnya gagasan gagasan

kritis Sartori tentang demokrasiOn the more theoretical level of thedefinition of democracy and the debatesurrounding its concepts relationships andforms a stream ofstimulating new work isappearing of which the two recent two

volume contribution of Giovanni Sartorishould be considered an essential

reference

Ibid passim

Lihat Larry Diamond dan Leonardo Morlino The Quality ofDemocracy An Overview Journal ofDemocracy volume 15number 4 October 2004

Lihat Larry Diamond Juan J Linz dan Seymour Martin Lipset

Eds Democracy in Developing Countries Volume Two AfricaBoulder Colorado Lynne Rienner Publishers 1988 hlm x

Miskinnya kajian mengenai keterkaitan

inheren antara demokrasi dan kepemimpinan

antara lain disebabkan oleh dominannya para

pendukung dari apa yang saya sebut kubu

prosedural seperti Joseph Schumpeter dan

Samuel Huntington ketimbang kubu esensialdi kalangan teoris demokrasi maupun pada

sebagian besar studi lapangan yang dilakukantentang demokrasi katakanlah hingga tahun1970 an

Dominannya kubu prosedural tnungkin

sekali disebabkan oleh kenyataan bahwa memanglebih gampang melakukan penelitian mengenaiindikator indikator demokrasi yang mudahdikuantifikasikan dan diterjemahkan ke dalam

angka angka statistik dibanding dengan indikatorindikator bersifat kualitatif yang tak bisadiperlakukan demikian Kubu esensial

memerlukan konsistensi ketajaman analisis secara

lintas ilmu iltnu sosial dari awal hingga akhir

penelitian

Faktor kepemimpinan jelas termasuk dalam

ranah esensial itu Seperti akan kami utarakan

di bawah Tocqueville sendiri dalam karya

klasiknya Democracy in America bolehdikatakan tiada henti melecehkan peluangkepetnimpinan dalam alam demokrasi

Literatur politik modern yang didominasioleh para pemikir dan atau teoretikus Barat

lebih miskin lagi dalam hal analisis tentang upayademokratisasi dalam kondisi politik anomali dan

atau dalam keadaan de facto darurat yang jugamenyulitkan kelahiran pemimpin Kata anomali

dipakai untuk menunjukkan kondisi politik yangumumnya resisten baik terhadap semangatmaupun terhadap kiat kiat atau lembaga lembagademokrasi sebagaimana itu semua dipahatni di

Barat Lantaran demokrasi mula mula

berkembang dan kemudian menjadi matang diBarat maka kaidah kaidah dan pemahaman

demokrasi di dan dari Barat itulah yang kemudiandipandang sebagai yang normal atau yang

standar

Lakuna teoretis ini diperburuk oleh praktik

yang sama sama tak tercerahkan baik dari sisipara pemikir demokrasi di Barat maupun dari

Lihat Mochtar Pabottingi Pengukur Demokrasi Kita yangditulis sebagai Pengantar bagi Syamsuddin Haris Ed Partai dan

Parlemen Lokal Era Transisi Demokrast di Indonesia Jakarta

LIPI Press 2007

padanannya di kalangan bangsa kita Tiga hal

yang harus disebut dasar dasar teori politikmodern terutama teori demokrasi lahir dan

berkembang terns di Barat Hingga saat ini kitadi Indonesia seperti juga rekan rekan kita dari

negara negara berkembang mantan kolonilainnya hanyalah konsumen dari karya karya

mereka s Celakanya pada umurnnya kita tak

menyadari bahwa berdasarkan diktum sosiologi

ilmu pen getahuan pemahaman manusia atas

suatu masalah pada umumnya sangat ditentukan

oleh lingkttngan sosio historis dan atau sosio

kultural tempatnya tumbuh dan berakar

Dengan pemahaman demikian kita mestinya

berani menyatakan bahwa evolusi atau

historisitas politik Icita bukan hanya berbeda dari

evolusi dan historisitas politik Barat melainkan

cenderung bertentangan semata mata karenaadanya pertandingan global antarbangsa

sepanjang sejarah untuk menguasai sumber

sumber daya ekonomi politik Dinamika

kolonialisme yang membandingkan rumpunnegara penjajah ttrnurnnya di Barat dengan

rttmpun negara terjajah di Dunia Ketiga hampir

selalu melahirkan keadaan Zero sum

Oleh karena itu harus ditekankan bahwa

bersamaan dengan timbulnya ketimpangan yangbesar antara negara negara maju di Barat dengan

negara negara Dunia Ketiga dalam hal evolusi

ekonomi antara keduanya juga terjadi

ketimpangan besar dalam hal evolusi politik

Konsisten dengan tesis zero sum di atas akan lebih

jelas jika dikatakan bahwa sebagian besar

kemajuan ekonomi di negara negara maju dibayar

telak dengan stagnasi dan kekerdilan kemajuan

ekonomi di negara negara Dunia Ketiga Begitu

juga halnya dalam hitungan evolusi politik

Kesinambungan otoriterisme di negara negara

Dunia Ketiga sebagian besar merupakan hasil

kerja sistemik tak patut yang terus dilakukanjustru oleh negara negara demokrasi maju

Kenyataan getir tentang keterkaitan zerosum dan bersimpangannya kemajuan ekonomi

politik antara kedua belahan peradaban umat

manusia ini pada umumnya didiamkan oleh

kalangan ilmuwan dan akademisi di Barat

Untuk tulisan yang mengkritisi kenyataan ini lihat misalnyaBhikhu Parekh The Cultural Particularity of Liberal Democracydalam David Held Ed Prospects for Democracy StanfordCalifornia Stanford University Press 1993

Untuk tulisan yang mengkritisi kenyataan ini lihat misalnyaBhikhu Parekh The Cultural Particularity of Liberal Democracydalam David Held Ed Prospects for DemoaraCY StanfordCalifornia Stanford University Press 1993

7

Mereka misalnya terus menggunakan kaidah

kaidah politik modern yang tutnbtth dan

berkembang di Barat untuk mengukur evolusipolitik di Dunia Ketiga dengan asulnsi bahwa

mereka pemilik otoritas tunggal untuk melahirkan

tesis tesis politik Sebagian besar dari keduapuluh

tujuh indikator modal sosio politik yangdikemukakan oleh Samuel Huntington misalnya

lahir dari pengalalnan sosio historis Barat butir

butir klaim yang dikukuhkan ketika Barat sudahmaju 10 Dinafikan bahwa rangkaian kaidah tesis

politik mereka sama sekali tak lepas dari

kenyataan sosio historis ilmu pengetahuan tadi

Para teoretikus ekonomi politik Baratlah

yang kemudian melahirkan istilah istilah sepertideveloping economies atau developing

democracies seakan akan tak terdapat juranglebar dan tak ada rantai besi yang melilit kondisipemilik developing economies maupun

developing democracies tersebut Dengan katalain mereka sengaja atau tidak menghindari

keadaan zero sum yang mengikat kedua belahperadaban tersebut Seolah olah sengaja

melupakan bahwa kecuali negara negara satelit

mereka developed economies maupun

developed democracies secara sistemik bekerja

untuk membuat kehidupan ekonomi dan

kehidupan politik pada rumpun negara Dunia

Ketiga pada umumnya senantiasa berada dalam

cekikan atau kontrol mereka

Kondisi politik anomali sebagian besar

terjadi lantaran kolonialisme dan imperialisme

Barat terutama Eropa Barat dan kemudian juga

Amerika Serikat dengan neo kolonialisme dan

neo imperialismenya mendistorsikan serta

merampas peluang bagi berlangsungnya evolusipolitik yang sehat normal di setnua negeri jajahanatau protektorat mereka Selain itu dengan

model partisi dan unifikasi yang mereka

terapkan menjelang berakhirnya masa penjajahanlangsung negara negara kolonial itupunmenciptakan bom waktu yang hingga kinimasih terns melahirkan kekisruhan politik di

pelbagai bagian dunia

Model partisi dan unifikasi tersebut memangdirancang oleh para mantan negara kolonis Baratuntuk lnerampas peluang mantan negara negara

koloni mereka untuk bisa tumbuh dalam evolusi

politik yang normal dan sehat seperti yang mereka

Lihat Samuel Huntington The Third Mave Democratization

in the Late Tiventieth Century Oklahoma University ofOklahoma Press 1991 him 37 38

8

sendiri nikmati Jelas tujuan utamanya adalah

untuk tetap menguasai mengungguli danmengontrol mereka demi mempertahankan

hegemoni politik dan ekonomi mereka secara

global Salah satu yang paling terpukul denganrekayasa partisi dan atau unifikasi ini adalah

negara negara yang dulu merupakan bagian dariKemaharajaan Turki Osmaniah yang umumnyamerupakan negeri negeri mayoritas Muslim di

Timur Tengah

Kata de facto sengaja kita tekankan atas

dasar kenyataan bahwa di negara negara

berkembang terutama di negara negara mantankoloni kondisi anomali dan atau keadaan darurat

itu pada umtlmnya tidak diakui atau tidak

diumumkan secara eksplisit Kekaburan batas

batas antara kondisi darurat dengan kondisi

normal ini merupakan salah satu penyebab

utama dari panjangnya kiprah irasionalitas politik

di negeri kita Penyebabnya antara lain adalah

ketidak percayaan timbal bal ik antara pemerintah

dan parlemen Miriam Budiardjo mencatat bahwa

pemerintah kurang memercayai kemampuanparlemen membuat UU Darurat sedangkan

parlemen kerap mencurigai motif pemerintahdalam kehendak untuk menerapkannya Penyebab

lain adalah sifat labilitas dadakan dan ketak

terkontrolan dari rangkaian perkembangan politik

itu sendiri lantaran lemahnya lembaga lembaga

pemerintahan kita l

Semua itu jelas mempersulit bekerjanya

kaidah kaidah atau norma norma politik yangmantap Dan tanpa itu negara dan atau

masyarakat tak akan melniliki tolok tolok ukur

yang diperlukan untuk melihat menilai danmengakui kepemimpinan

Dalam kondisi resmi atau de facto darurat

kondisi politik posisi posisi politik maupun arah

perkembangan politik Dunia Ketiga terutama

yang nlantan koloni sulit untuk dibaca Besardan dalamnya distorsi politikyang dilakukan olehnegara negara kolonial atas negeri negeri jajahan

11 Untuk referensi mengenai kolonialisme Barat lihat antara lain

Albert Memmi The Coloni er and the Colonised New York The

Orion Press 1965 K M Panikkar Asia and t esternDominance

New York Collier Books Edition 1969 Frantz Fanon The

Wretched of the Earth New York Grove Press Inc 1968Chimveizu The West and the Rest of Us New York RandomHouse 1975 Untuk neo kolonialisme dan atau neo imperialisme

lihat misalnya Chalmers Johnson Blowback The Costs and

Consequences of American Empire New York An Owl BookHenry Holt and Company 200012 Lihat Miriam Budiardjo Demokrasi di Indonesia Demokrasi

Parlementer dan Demokrasi Pancasila Jakarta P T Gramedia

Pustaka Utaka 1994 him 274 275

mereka membuat rasionalitas politik sangat sulit

tumbuh Contoh dari keadaan ini bertebaran di

negara negara Asia ter nasuk di Timur Tengah

di Amerika Latin dan terutama di negara negara

Afrika Di sini kehidupan politik ditandai oleh

divergensi dan fragmentasi sehingga mekanisme

politik tidak sejalan dengan bangunan politik yanghendak dibangun Dalam hal ini penolakan Bung

Karno terhadap demokrasi Barat misalnya jelasmengandung sisi sisi kebenarannya juga Padahakikatnya bangunan politik yang hendakdibangun di negara negara mantan koloni ini pun

sudah rapuh sejak awal Dalam pengamatan

Larry DiamondThis includes the whole range ofphenomena establishment breakdown

reequilibration and consolidation of

democratic government periods of

democratic persistence crises

authoritarianism and renewal and all of

the ambivalences and oscillations in

between 13

Kenyataan tentang divergensi evolusi politikserta posisi zero sum dalam hal penguasaan

sumber sumber daya politik dan ekonomi inilah

yang hingga kini masih belum memperolehperhatian semestinya dari para ilmuwan politik

baik di kalangan negara negara maju maupun di

negara negara berkembang itu sendiri Padaumumnya kajian demokrasi di negara negara

maju dan di negara negara berkembang dilakukansecara terpisah dan sendiri dengan demikian

menafikan kenyataan divergensi atau zero sum

tad i

Sehubungan dengan keadaan anomali dan

kondisi de facto darurat di atas yang palingterpengaruh dan terpukul adalah peluang danpotensi yang sehat bagi nasion untuk tumbuh danberkembang Lantaran banyaknya distorsi danatau rekayasa penjajahan pelbagai perangkap

politik distorsi irasionalitas dan kebingungan

melemahkan pertumbuhan dari apa yang sayasebut otosentrisitas pada nasion Saya

merumuskan nasion sebagai kolektivitas politik

yang egaliter otosentris Tesis tentang adanyasimbiosis inheren antara nasion dan demokrasi

Lihat Larry Diamond Juan J Linz and Seymour Martin LipsetEds Democracy in Developing Countries Africa Volume Tiro

Untuk telaah telaah teoretis awal mengenai kaitan antara nasion

dan demokrasi dan sentralitas konsep otosentrisitas di dalamnyalihat Mochtar Pabottingi Demokrasi Masalah Genealogi Distorsi

dan Otosentrisitas Seminar Nasional XI dan Kongres Ill AIPI

lahir dart Sill 14 Seperti akan kita lihat di bawah

pemimpin dan atau kepemimpinan tak mungkin

dilepaskan dari konteks nasion dan demokrasi

terutama dengan moda kerja otosentrisitas tadi

Akar Akar Lakuna Pemimpin dalam

Praksis di Indonesia

Lakuna pemimpin di Tanah Air dalam

sepuluh tahun terakhir punya Sembilan sebab

preseden Pertama karena sepanjang 1971 1997Presiden Soeharto terus membabati segenappernimpin tandingan mengebiri partai partai

yang selama lebih dari empat dekade yaitu dari1920 an hingga 1960 an menjadi motor dinamika

politik bangsa dan menghabisi ruang semai bagitunas tunas pemimpin masa depart Tindakan

demikian tnenunjukkan tiadanya kenegarawanan

dan kecerdasan politik Saat lengser Soeharto

memang telah sempurna membuat Indonesiabangkrut pemimpin Dan tak terperikan dampak

negatif bagi negara maupun masyarakat yangdiakibatkan oleh pembangkrutan tersebut

Kedua stigmatisasi atas kegiatan politik

terbuka dalam sistem kekuasaan Orde Baru yangmonolitik Depolitisasi ini dilancarkan dengan

dalih bahwa kegiatan politik di luar kalangan

penguasa hanya menyuburkan pertikaian dan tak

memberikan kontribusi positif apapun Bangsa

kita dibuat lupa pada pelajaran yang tak ternilaiyaitu bahwa justru melalui perjuangan politik

yang luaslah kita bisa merebut menjaga sertamewujudkan cita cita kemerdekaan Sebagai

bentuk pembodohan politik tertinggi depolitisasi

menutup peluang bagi proses politik normal yangmemungkinkan lahirnya pemimpin 15

Ketiga ialah karena sedari awal EUR tidak

mengalami pergantian personalia Rezim Orde

Baru Ikut berjubah reformasi sehingga para

Jakarta 25 27 Januari 1994 Lima Palang Demokrasi Satu SolusiRasionalitas clan Otosentrisitas dari Sisi Historis Politik di

Indonesia Orasi Ilmiah Pengukuhan sebagai Ahli Peneliti Utama

PPW LIPI 22 luni 2000 dan In the Absence ofAutocentricityThe Case of Historical Preclusion of Democracy in Indonesiadalam R William Liddle Ed Crafting Indonesian DemocracyJakarta Mizan Pustaka 2001

15 Seluruh sistem dan pranata sosial politik dan kenegaraan

sesungguhnya telah hancur saat Soeharto berpidato tentang

ketaksediaannya meneruskan pemerintahannya Lihat Stanley

rimbunan Sampah Orde Baru dalam Stanley Ed liarisan OrdeBaru Snidi Fenomena dan Sistem Bublasan Rerlm Soeharto di Era

Reformasi Jakarta Institut Studi Arus Reformaisi Universitas

Melbourne Ausaid 2005 him xv Uhlin mcnulis bahwa Menyusul

naiknya Soeharto ke tampuk pemerintahan seluruh oposisi hancur

Lthal Andeis Uhlin Oposisi Berserak Bandung Mizan Pustaka1997 him 89

9

komponen atau penerus Orde Baru tetapmemegang kendali bukan hanya atas jalannyapemerintahan melainkan juga atas jalannya

reformasi 6 Di bawah dominasi dan diktasi

mereka dalam pemerintahan serta kepartaian

berlanjut pula penyebaran motif atau perilaku

buruk mereka seperti keserakahan ketidak

pedulian pada balk bangsa maupun nasion dan

di atas semuanya terjadilah perampasan

kedaulatan rakyat Semua praktik tersebut sudah

berurat berakar di dalam jaringan kekuasaan

Orde Baru Di bawah dominasi dan diktasi itu

pula terciptalak rekrutmen atau cetakan cetakan

baru ke dalam jajaran mereka

Keempat dijegalnya inisiatif Konstitusi

Transisional juga lantaran dominasi diktasi tadi

Tiap negara yang mengalami transisi politik dariotoriterisme ke detnokrasi perlu melakukan

periode sela di mana Pemerintahan Transisional

dan Konstitusi Transisional diperkenalkan demi

membuka selebar lebarnya peluang bagi kopreksiatas beragam bentuk kerusakan akibat

otoritarianisme sebelumnya dan sekaligus

menutup peluangnya untuk terus mengangkangikekuasaan atau membajak upaya reformasi

Akan tetapi seperti yang kita saksikan dalamsepuluh tahun terakhir bagi para penerus Orde

Baru mempertahankan kekttasaan jauh lebih

penting daripada menyelamatkan IndonesiaKelima tiadanya ketulusan untuk

menegakkan rekonsiliasi sejati sejak awal EUR

Rekonsiliasi sejati hanya mungkin jika didahului

oleh penegakan kebenaran Pada hakikatnya

rumus yang menyatu paketkan kebenaran danrekonsiliasi seperti dilakukan pada pertengahan

1990 an di Afrika Selatan merupakan kunci

Pernyataan tentang rangkaian pemerintahan pasca Soeharto sebagattak lebih dari bablasan Orde Baru pertama kah saya lontarkan dalam

wawancara dengan Harian Kompas yang dtmuat pada halaman 1 pada14 Januari 2004 Pada beberapa kali kesempatan Vedi R Hadizjuga

menyampaikan hal yang lamaKonstitusi Transisional atau Interim Constitution dilaksanakan

misalnya oleh Afrika Selatan dalam rangka menyusun suatu konstitusi

yang benar benar progresif dengan memnggalkan segala bentuk

kebijakan pemerintahan aparthetdyang disknminatifdan monopolisticserta sepenuh penuhnya menyantuni segenap warganegara AfrikaSelatan Keutamaan demokratisasi atau lebih tepat lagi konstitusi

Afrika Selatan terletak terutama pada koreksinya yang telak dansekaligus progresif atas politik apartheid dengan segenap dampakburuknya Dengan penempatan dialektis demikian konstitusi AfrikaSelatan tidak mengacu pada tradisionalisme konstitusi melainkan

sebaltknya pada konstitusi dalam dimensi progresifnya Forconstitutions with a transformative dimension tulis Sunstein

constitutional traditionalism seems positively perverse As I have

emphasized the South African constitution is not understood byreference to long standing practices instead its meaning is gatheredfrom the effort to eliminate the apartheid legacy Lihat Cass RSunstein Designing Democracy What Constitutions Do Oxford

University Press 2001 hlm 78

911

Inenuju kristalisasi politik Kiat itu lahir dari

rasionalitas politik universal bukan milik

eksklusif pemerintahan Nelson Mandela yaitu

bahwa rangkaian kekejaman dan atau ketidak

adilan sistemik yang berlaku sebelumnya padasuatu negara itulah yang harus dikoreksi jugasecara sistemik l

Keenam ialah dibiarkannya atau

diperparallnya konflik horisontal politisasi

agama dan pembodohan politik secara serempak

di sejumlah daerah pada tahun tahun awal EUR

baik oleh pemerintah maupun oleh unsur unsur

Iniliter di daerah yang diperkirakan masihberkiprah dengan paradigma Orde Baru Di sini

dalam situasi lapangan yang serba kaotik dansarat kebengisan seperti yang berlaku di SanggauLedo Sampit Ambon dan Poso misalnya

berperanlah berbagai pelaku dengan motif motif

utamanya masing masing j9 Akan tetapi terlepasdari keragaman motif tersebut rangkaian konflik

horisontal itu turut menentukan terjegalnya dua

agenda pokok reformasi yaitu tuntutan

pertanggungjawaban dari para pelaku mega

korupsi serta para pelanggar HAM sepanjang1965 1998

Ketijuh berkaitan dengan butir keenam

adalah disistemikkannya kebijakan impunitas

Terlepas dari terhambatnya upaya upaya ke arah

penuntutan pertanggungjawaban atas para

pelanggar HAM serta para pelaku mega korupsi

lantaran konflik konflik horisontal tadi memangsangat terbaca adanya persekongkolan

terselubung di kalangan lembaga lembagaperadilan untuk tidak inenjamah mereka

Kenyataan ini terutama terasa ketika tuntutan

Pelajaran terbesar yang bisa kita timba dari pengalamanAfrikaSelatan dan belum diutarakan di manapun adalah betapa eratnya

kaitan antara konstitusi transtormatif yang berhasil disusun olehMandela dan kawan kawannya di African National Congress dengan

kinerja positif Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi yang merekabentuk

Telah telaah yang dihasilkan oleh P2P LIPI berhasil memaparkanhimpunan faktor faktor kultural institusional dan struktural yangmenyebabkan ledakan rangkaian konflik di daerah daerah

Termasuk di dalam atau bertumpang tindih dengan ketiga faktorinduk tersebut adalah persoalan segregasi demografi deprivasi

ekonomi oportunisme aparat keamanan maupun aparat militer

komersialisasi hutan rasisme kelembagaan dan euforia

otonomi daerah Lihat M Harridan Basyar Ed Konfltk Poso

Pemetaan don Pencarian Pola Po1a llternatifPenvelesaiannyaJakarta P2P LIPI 2003 Bayu Setiawan Ed Konflik Poso

Perbedaan Intensilas Konflik dan E eklivilas Upaya

Pen

yelesaiannyaJakarta P2P LIPI 2004 Sri Yanuarti et al

Problemaltka Capacity Building Kelembagaan PemerintahanLokal dalam Pengelolaan Konflik di Maluku Jakarta P2P LIPI

2006 Heru Cahyono Ed Konflik Kalbar dan Kalteng JalanPanjang Meretas Perdarnatan Jakarta P2P LIPI bekerjasamadengan PUS aka Pelajar 2008

menyangkut diri mantan Presiden Soeharto

beserta keluarganya Logika sederhana

menyatakan bahwa jika penanggung jawabutama praktis seluruh pelanggaran HAM besar

serta korupsi masif sepanjang Orde Baru tidakbisa diadili apalagi para bawahannya Dampak

terbesar dari tiadanya punitas adalah tiada ataar

lenyapnya greget krisis sense of crisis dikalangan para penguasa betapapun dalamnya

keadaan multikrisi s yang menimpa Tidak adanyagreget krisis adalah salah satu manifestasi utama

dari tiadanya kepemimpinan sebab di tengah

tengah keadaan multikrisis yang terus menderakepemimpinan tak bisa lain haruslah bertolak dari

greget krisis yang nyataKedelapan dan meliputi keenam butir di

atas yaitu diterapkannya kebijakan politik

anakronistis dalam dua periode berturut turut

Kebijakan anakronistis terjadi lantaran adanya

kesenjangan antara asumsi preskripsi politik

dengan realitas politik Soeharto menerapkan

format politik darrlrat dari 1966 hingga 1998

padahal sejak 1975 kondisi negara nasion kita

sudah tak lagi darurat Sebaliknya sepanjangperiode 1998 2008 rangkaian pemerintahan

pasca Soeharto menerapkan format politik

normal padahal sejak Juli 1996 negara kita sudah

kembali memasuki dan kemudian terjebak dalam

kondisi de facto darurat Kentalnya kondisi

anakronisme menjungkir balikkan kaidah kaidah

rasionalitas politik dan otomatis menyulitkan

pemimpin lahir 20

Agak mencengangkan bahwa di Indonesia

seolah olah tak ada yang menyadari betapaberbahayanya anakronisme politik itu Tiap rezimatau pemerintahan yang menerapkannya

merisikokan kesia siaan bagi seluruh kinerjanya

Untuk Demokrasi Terpimpin misalnya BungHatta sudah menyimpulkan sejak dini bahwa yangakhirnya akan dicapai Bung Karno tak lebih dari

bangunan kertas Untuk Orde Baru yangdicapai Soeharto hanyalah timbunan hutangratusan trilyun rupiah serta keterpurukan politik

ekonomi hukum dan moral yang parah dan

Untuk anakronisme yang menerapkan ormctl polrrtk clanmat dalam keadaanyang tak lagi danirat 1966 1998 lihat antara lain thdisan kolom pengantardan artikel penulis Anakronisme dalam Mochtar Pabottingi Gtara 6t aknr

Jakarta Penerbit Erlangga 1999 hlm 10 13 Pengantar dan Dilema

Legitimasi Orde Banc Bayangan hrisis Politik dan Arah Pemecahannya

dalam Syamsuddin Haris dan Riza Sihbudi Eds Menelaah Kenhah hitrnat

Pollnk Orde Baru Jakarta Gramedta Pustaka Utama 1995 Untuk

anakronisme yang menerapkanJorrnat pohttk nonna dalam keadaan defactodarurat lihat Mochtar Pabottingi UU No 22 Tahun 1999 Blunder ASllinsl

di Tengah Irasionalitas Politik dalam Syamsuddin Haris Ed Alemhangmv

r itrmat Bant Otonomr Uaerah Jakarta LIPI Press 2006 Lihat Juga

Mochtar Pabottingi Dalam l utrikan Anakromsine 7empo I Agustns 2008

hingga kini para pcnguasa masih belum juga

menenulkan jalan keluar yang pasti Itu semuamembentuk akar tunjang dari multiplikasipenderitaan bangsa kita sepanjang sepuluh tahunEUR Jasa jasa baik yang dihasilkan olehDemokrasi Terpimpin maupun Orde Baru

rnenjadi lebur dan sia sia berhadapan dengan

mallabencana yang mereka ciptakan sendiri dipenghujung masa pemerintahannya masing

masing

Realitas kondisi darurat sepanjang sepuluhtahun terakhir terlihat nyata dalam bentuk

keadaan serba terpuruk sarat korupsi

penyelewengan distorsi oportunisme dan

riuhnya provokasi konflik kesewenangwenangan pemancingan di air keruh serta

bebasnya laku jarah atas aset aset masyarakat

negara Kita juga menyaksikan pembusukan

hukum dan yang sangat penting disadari terus

berlakunya apa yang saya sebut perangkapperangkap simalakama Ini semua merupakan

tumpukan kesalahan yang berhulu pada kebijakanpolitik anakronistis sebelumnya

Para komponen Orde Baru yang terusmendominasi rangkaian pemerintahan pasca

Soeharto tentu sangat berkepentingan unhlk

menganggap situasi dan format politikanakronistis itu tak ada sebab merekalall

perancang pelaku dan sekaligus profiteerutamanya Membuka kontradiksi antara asumsi

preskripsi politik mereka dan realitas politik yangdihadapi berarti membongkar muslihat politik

mereka sendiri Maka apa yang disebut denganpenuh kebanggaan oleh mantan Presiden Habibie

sebagai detik detik yang menentukan di awalmasa pemerintahannya yang singkat

sesungguhnya lebih jujur jika disebut detik detik

yang ditentukan Di sini patut disayangkan

bahwa balk para pengamat politik apalagi para

pimpinan pemerintahan sepanjang Orde Baru danselama sepuluh tahun EUR tak pernah secara

terbuka atau jujur mengakui apalagi

mempersoalkan blunder asumsi ini

Imperatif Nasion dan Kedaulatan

Rakyat Bagi Pemimpin

Di atas semuanya penyebab paling dasardari lakuna pemimpin adalah kenyataan bahwa

mesin politak Orde Baru maupun EUR tidak

Lihat B J Habibie Detrk Deiik King A enenlukan I 14CMandiri 2006

berkiprah pada poros nasion rrtelainkan pada

eksklusivisme kekuasaan yang merampaskedaulatan rakyat Lantaran lamanya

pembodohan politik berlangsung bangsa kitaumumnya lupa bahwa sejak Sumpah Pemuda clan

Proklamasi 17 Agustus 1945 pemimpin ipsofacto

hanya bisa tampil clan berkiprah dalam konteks

kolektivitas politik tertinggi yang dimiliki olehbangsa kita yang tentu saja tak lain dart nasionSama halnya sejak kedua momen penting itudemokrasi atau upaya reformasi akan sia sia jtka

kedaulatan rakyat dirampas terbuka maupun

terselubungKolektivitas nasion kita dtinjak injak

sepanjang 1965 2008 dimulai dengan

pembantaian ratusan ribu saudara sebangsa di

awal Orde Baru Sejak itu de facto Republik

Indonesia bukan lagi milik kita bersama

melainkan milik kekuasaan otoriter di bawah

Presiden Soeharto Dari situ persekusi

warganegara dan atau pembantaian atas rakyat

terrnasuk untuk merampas lahan lahan hidupmereka terus berlanjut

Konflik horisontal parah yang terjadi diKalimantan Barat Kalimantan Tengah Maluku

Utara dan Sulawesi Tengah juga harus dipahami

sebagai akibat dari penginjak injakan terhadapnasion terhadap prinsip kebersamaan kitasebagat bangsa yaitu kettka proses pembangunan

sepanjang Orde Baru hanya menguntungkankelompok kelompok masyarakat yang

mempunyai hubungan organik dengan kelompok

para penguasa sebagai kepanjangan figur figur

atau tangan tangan kekuasaan dari pusat ke

daerah daerah dengan memarj inalkan masyarakatselebihnya Pada keempat kasus itu dapat

dikatakan bahwa terutama di daerah kelompok

kelompok masyarakat yang diuntungkan adalahmereka yang mempunyai kaitan denganbirokratisasi Islam politik dimulat dart

lingkaran dalam kekuasaan Presiden Soeharto

terutama melalui Ikatan Cendektawan Muslim

Indonesia ICMI Agaknya intlah yang disebutoleh Rosa Marieta rasisme institusional

Dari kasus kasus yang ditenzukan tampakbahwa rasisme institusional memangbekerja di dalam kelembagaan

pemerintahan lokal di Maluku Tengah dan

Maluku Tenggara Hak hak istimewa yangditerima kelompok Kristen pada masa

kolonial Belanda dan di awal nzasa

kemerdekaan dan kemudian adanya

penganzbil alihan kekuasaan oleh

12

hcl mpok Islam nzelalui rekayasa

demogrqfis dan ICILV isasi di bawah

peznerintaharz Orde Barzi merupakan bukti

nvata dari bekerjanya rasistne

institu sioncrl melalui birokrasi pemerintah

dacrah

Kenyataan ini diperkuat oleh Syamsuddin

Haris ketika dia menulis bahwa faktor

terpenting di balik konflik konflik lokal tersebutadalah persoalan ketidakadilan akibat eksploitast

sumber daya alam lokal dan sentralisasi politik

secara berlebihan oleh Jakarta ketimbang masalahloyalitas daerah terhadap ide persatuan

3

Kedaulatan rakyat kita sudah dirampas

bahkan lebih awal lagi yaitu sejak periode

Demokrasi Terpimpin Meskipun Rezim Orde

Baru mengalihkan pemerintahan kita dari posisi

sangat kiri ke posisi sangat kanan monopoli

kepemitnpinan inilah yang diteruskan oleh OrdeBaru dengan cara yang lebih ketat clan sistemikterutama dengan mengangkat 60 persen anggota

MPR clan rnelitsus selebihnya Di era EUR

perampasan kedaulatan rakyat diteruskan dengan

sistem nomor urut peruakan politik uang danpelbagai muslihat yang memanfaatkan celah

celah penyelewengan yang sengaja diadakandalanf rangkaian undang undang politik maupunperaturan pelaksanaannya

Sepanjang Rezim Soeharto semboyanpembangunan nastonal terutama tunduk pada

kepentingan negara negara Barat yang menyeretIndonesia ke dalam timbunan hutangmenggelembung dart 3 milyar dolar di bawahkekuasaan Sukarno menjadi 155 milyar dolarAS

di bawah Soeharto Maka terjadilah apa yangpaling dikuatirkan oleh Bung Karno Indonesiakembali menjadi bangsa kuli clan kuli di antara

bangsa bangsa justru di alam kemerdekaan

Agenda pengkultan bangsa tak terpisahkan dari

agenda pembangunan nasional Orde Baru yangmemindahkan porsi potensi ekonomi rakyat

secara fnasif ke tangan keluarga clan para kroni

Soeharto yang rata rata merupakan konglomerathitam

zz Lthat Josephine Rosa Marieta Manajemen Konflik dan

Keberagaman dalam Konteks Kembali Negeri Ohor Ratschapdalam Sri Yanuarti et al Pro6lemattka Capacity Building op cit

Lihat Syamsuddin Haris Dtlema Salah Urns Negara dan

Pemerintahan bagi Proyek Keindonesiaan dalam Firman Noor

Ed nlasionalisme Demokratisast dan Identitas Primordialisme

di Indonesia Jakarta P2P 1 IPL 2007 him 100

Sepanjang 1998 2008 langkah langkallbesar pengkulian dan pengkhianatan terhadapbangsa terus berlangsung misalnya dalamkebijakan pertanian dalam penggundulan hutan

lebih dari 100 juta hektar raib hanya dalam

delapan tahun dalam kebijakan pendidikan

dalam pengobralan Indosat serta pengontrakan

tak wajar dari tambang tambang kaya raya kitadalam kebijakan impor yang mematikanproduktivitas rakyat termasuk impor kondom

bekas serta limbah perusak lingkungan dan di

atas semuanya itu dalam penghibahan ratusan

trilyun dana BLBI kepada bank bank yangumumnya dimiliki oleh para konglomerat hitam

tadi Tak kt tratlg khianatnya adalah kasus kasuspembuatan undang undang oleh DPR yangmenafikan kepentingan nasion 4

Pemimpin mustahil muncul di tengah tengah

meruaknya praktik yang melecehkan nasion

sebab secara ultimat kepemimpinan memangdiukur dari cttrahan pengabdian dan perkiblatan

kepada nasion Di negar a manapun

kepemimpinan senantiasa bekerja dalgn moda

otosentrisitas dan dalam konteks nasion Prinsipotosentrisitas pada hakikatnya sama dan

sebangun dengan prinsip dari oleh dan untukrakyat Pemimpin berkiprah subur dalam ukuran

dan paradigma sistem politik serta kolektivitas

politik yang otosentris itu Sama seperti nasionadalah kolektivitas politik yang otosentrisdemokrasi adalah sistem politik yang otosentrisyaitu bertujuan membawakan kesejahteraan bagi

segenap warganya Dalam konteks politik saatkedaulatan rakyat baca demokrasi dirampas

kepemimpinan akan tersendat Hanya j ika rakyatberdaulat sistetn ganjaran bagi tingkat tingkat

integritas dan kompetensi dari para aspiran

pemimpin bisa diukur dan difungsikan dengan

sebaik baiknya

Jika mekarlisme pengabdian dan perkiblatan

kepada nasion mampet pemimpin akan

kehilangan arah wadah dan tempat bernafas

Arah wadah dan tetnpat bernafas itulah yangditiadakan selama 32 tahun oleh Orde Baru

peniadaan yang diteruskan oleh jajarankomponennya sepanjang sepuluh tahun terakhirAntara nasion dan demokrasi terdapat simbiosis

alamiah yang sangat kuat Serat serat nasionmenguat dalam demokrasi dan demokrasi

tumbuh sehat dalam nasion Apabila nasion

24 Untuk ilustrasi yang komprehensif tentang ini lihat MochtarPabottingi Risiko Potitik Divestasi hrdosat Jakarta Guci Offset

Printing 2007

diinjak injak denokrasi pun bagai kerakaptumbuh di bate Dan kepemimpinan dalam

pengertian yang sesungguhnya mustahil tumbuhdi situ

Kaitan inheren antara kepemimpinan dengan

nasion inilah yang luput dari tangkapanTocqueville ketika dia dengan bias

aristo krasinya menyatakan bahwa

kepemimpinan tak punya tempat atau tak bisa

berkiprah banyak dalam alaln demokrasi Not

only is confidence in the superior attainments ofcertain individuals weakened among democraticnations tulis Tocqueville but the general

notion of the intellectual superiority which anyman whatsoever may acquire in relation to therest of the community is soon overshadowedDi sini Tocqueville memperluas kuasa prinsipkesamaan suara equality of vote hingga

mencakup kesamaan pengaruh atau kesamaandaya persuasi yang takkan dibenarkan oleh nalarsederhana sekalipun

Selain itu argumen Tocqueville

bertentangan dengan fakta fakta dasar mengenai

betapa Amerika Serikat terbentuk dari proses

kontestasi dan seleksi kepemimpinan yangkecemerlangan gagasan gagasannya terutama

dalam The Federalist Papers masih terns bersinar

dan menjadi tolok ukur negara negara demokrasi

maju hingga saat in i 2 Dia keliru ketika

menyatakan bahwa kepemimpinan dalam sistem

demokrasi di Amerika hanya berlaku dan memangsangat rnengesankan saat proses pembentukan

selama lima puluh tahun pertama negara federasi

tersebut sebab kian modern dan kian kompleks

suatu peradaban yang harus dihadapi oleh tiapnegara ke depart maka kian dituntut pula

kecerdasan dan kepeloporan untuk

menghadapinya

Perangkap Perangkap Simalakama

Sebagai dampak negatif anakronisme

politik bangsa kita secara beruntun terus saja

memasuki perangkap simalakama Itu misalnyakita hadapi pada ketentuan konstitusional maupun

perundangan yang meluangkan dua kali masa

zs Lebih lagjut Toequeville menulis As men grow more like each

other the doctrin of the equality of intellect infuses itself into theiropinion and it becomes more difficult for any innovator to acquireor to exert much influence over the minds of people Lihat Alexis

de Tocqueville Democracy in America vol 2 hlm 2732 Lihat Clinton Rossiter Ed The Federalist Papers Hamilton

Madison Jay New York A Mentor Book 1961

13

jabatan eksekutiftertinggi di pusat dan di daerah

yang sebetulnya berlaku clan diterima sebagaisesuatu yang sehat clan rasional di negara negarademokrasi pada umumnya Akan tetapi diakui

atau tidak pada tahun tahun EUR ketentuan ini

diamalkan secara sangat merugikan Parahnya

politik uang membuat para calon legislator calonkepala daerah apalagi calon presiden menumpuk

hutang ratusan juta miliaran bahkan triliunanrupiah sesuai dengan jenjang kepangkatan yangdituju Maka kuat diperkirakan bahwa pada masa

awal jabatan mereka seorang legislator kepaladaerah clan presiden sibuk mencari dana atau

jalan dalam berbagai bentuk untuk membayar

tumpukan hutang tersebut Di samping itu tentusaja mengumpulkan dana lagi untuk menghadapi

pemilihan berikutnya Dan jika terpilih untuk

masa jabatan kedua mereka tetap sibukmelakukan hat hal yang sama kali ini untuk

memperkaya diri sendiri Singkatnya pada kedua

masa jabatan itu mereka hanya sibuk

menggerogoti negara dan tak ada kontribusi apa

apa bagi kehidupan rakyat pada umumnya

Perangkap simalakama juga kita dapatidalam benturan antara keharusan mengacu pada

kabinet presidensil menurut konstitusi clan

keniscayaan praktik kabinet parlementer menurut

realitas Ini jelas sangat mengisruhkan proses

politik kita Namun kehendak untuk memaksakan

konsistensi dalam pilihan kabinet presidensiil

mengandung bahaya tersendiri sebab kita tidakberada pada kondisi normal Kita bisa saja

terjebak pada pemberian privilese tak patut

kepada partai partai besar yang ada sekarangpartai partai yang mayoritas merupakan penerusatau sudah terkontaminasi oleh rangkaian motif

perilaku buruk Orde Baru

Tentu kita juga bisa salah mernbiarkan

oportunisme partai partai kecil menjamur

Namun perlu disadari bahwa pada mulanya

multiplikasi jumlah partai terjadi terutama bukan

karena oportunisme para pendirinya melainkan

karena kebijakan depolitisasi puluhan tahun oleh

mesin otoritarianisme Orde Baru di bawah

Soeharto Lebih penting lagi mempersulit ataubahkan menutup kemungkinan munculnya partaipartai baru bisa berarti menghancurkan masa

depan nasion kita sendiri Siapa tahu masa depan

Indonesia berada di tangan partai kecil yang barnakan lahir clan pada waktunya akan tumbuh

menjadi partai raksasa dengan integritas clan

kompetensi istimewa

El

Perangkap simalakama juga berlaku luasdalam ken iscayaan melaksanakan otonomi daerah

serta demokratisasi di tengah letnahnya kapasitas

pemerintah wltuk menegakkan hukum dan

akuntabilitas pemerintahan Tidak melaksanakan

demokratisasi clan otonomi daerah akan

tnemperparah pembusukan hukum dan

pemerintahan serta menghambat aspirasi yang

sudah puluhan tahun terkekang Akan tetapimenegakkan demokratisasi dan otonomi daerah

di tengah anakronisme clan patologi politik uangserta kepicikan tentang imperatif nasion jugamenghasilkan dampak yang kurang lebih samaPolitik uang yang patologis langsung membajakupaya demokratisasi secara berbanding lurusdengan kadar gairah demokratisasi Otonorni

daerah apalagi pemekaran daerah yang

dilaksanakan secara picik terutama yangmengedepankan eksklusivisme agama daerah

akan merusak serat serat nasion serta menafikan

kriteria integritas pribadi nasional dan kompetensi

profesional nasional 2

Kebajikan Kebajikan Kristalisasi Politik

Tiap negara yang transisi politiknyaberlangsung secara benar maka akan berusahasedapat mungkin mewujudkan kristalisasipolitik

Nalarnya sederhana personalia dan atau perilaku

rezim yang nyata telah melakukan kerusakanparah atas bangsa clan negara tak boleh dibiarkan

terus berkuasa dan justru harus dimintai

pertanggungjawabannya Nalar itulah yangdilaksanakan oleh pemerintahan Orde Baru di

awal kebangkitannya yang celakanya justru iahempang sejak 21 Mei 1998

Strategi yang menghendaki kebangkitantanpa mengoreksi deretan blunder atau

pengkhianatan masa lalu jelas bersifat menipu

Menjalankan roda Republik kita dengan

mengobral impunitas adalah kekeliruan fatal Itu

mengaburkan petnisahan antara perilaku

kekuasaan yang khianat nista clan perilakukekuasaan yang bakti mulia serta membiarkanberlanjutnya dominasi para pelaku khianat nista

itu di dalam pemerintahan

Z Dalam Laporan Utamanya khusus mengenai pemekaran

wilayah yang disebutnya pemisahan wilayah Tempo menulissebagai berikut Secara umum indeks pembangunan manusia

metode untuk mengukur kesejahteraan penduduk suatu kawasan

di daerah baru masih di bawah daerah induknya Dibandingkan

dengan biaya yang dikeluarkan pembentukan daerah baru masihbesar pasak daripada tiang Lihat Anarki Pemisahan WilayahTempo 15 Februari 2009 him 23

Mesti disadari bahwa pemimpin khususnya

negarawan hanya bisa lahir dart posisi posisi

politik yang jelas Karakter bersinar di sepanjangproses kontestasi dan deliberasi formal maupun

informal dari posisi posisi politik yang dikukuhidan dipertanggwlg jawabkan secara terbukaBegitu pula emansipasi pencerahan atau

terobosan politik Pelembagaan oposisi yangkredibel pun ditnungkinkan hanya dengan

berlakunya kejelasan dalam posisi posisi politik

makro maupun dalam pelbagai masalah

kenegaraan Di sini posisi David Hume yangmenyatakan bahwa Reason is and ought onlyto be the slave of the passions yang kurang lebihsenada dengan penilaian Tocqueville tentangdemokrasi Amerika setelah lewatnya masa para

pendirinya memperoleh sanggahan yang sangat

kuat dari posisi Juergen Habermas maupun John

Rawls dan paling mutakhir Ian Shaspiro zSTanpa kristalisasi politik tanpa kejelasan

posisi posisi politik oposisi yang kredibel akanmati dengan sendirinya digantikan oleh

merajalelanya korupsi dan oportunisme Karakter

dan prinsip prinsip politik luhur jadi lumer danmenguap di gelanggang Dan bersamanyatnenguap pulalah elan politik yang hendakmenegakkan akuntabilitas transparansi

pemerintahan bersih dan pertanggungjawaban

pemerintah kepada rakyat

Ketiadaan kristalisasi politik ini membawa

akibat yang amat serius dan menyedihkanSeluruh tatanan politik hukum ekonomi dan

moralitas kita menjadi rawan distorsi

penyelewengan dan tidak ada pertanggungjawaban Dalam konteks itulah nasion terus

dikhianati secaratelanjang bahkan bi arre justruoleh para petinggi yang berkewajiban menjagadan memuliakannya di ketiga cabangpemerintahan

The Rawlsian idea of reflective equilibrium presupposes the

possibility of moral deliberation In Habermas the ideal speechsituation is intended to permit deliberations about ends as well as

about means Because each idea is embedded in a highly complextheory one should should beware ofdiscussing them independentlyof the context Yet the arguments advanced by Habermas and Rawlsdo seem to have a common core political choice to be legitimate

must be the outcome of deliberations aboput ends among freeequal and rational agents Lihat Kata Pengantar dari Ann Elster

Ed Deliberative Democracy Cambridge University Press hlm5 dan Ian Shapiro The Moral Foundations ofPolitics New HavenYale University Press 2003

Man Nlenuju Kristalisasi Politik

Mengharapkan kebangkitan figur figur

pemimpin tanpa melaksanakan kristalisasi politik

adalah ibarat mengharapkan pepohonan tumbuh

subur tanpa sinar matahari Di luar jalan

Kebenaran dan Rekonsiliasi yang masih terusdijegal kristalisasi politiktetap bisadilaksanakansecara berarti oleh segenap komponen bangsa kitalewat enam langkah tiga yang pertama menuntutinternalisasi dan tiga lainnya menuntut praksis

Pertama sekali ialah dengan kembali

menangkap diktum Aristoteles tentang politiksebagai bidang kegiatan termulia karena jikadilaksanakan secara benartak ada bidang lainyang bisa lnengatasinya dalam tnenegakkanrangkaian kebajikan serta kemaslahatan publik

public virtues and public goods Bagi

Aristoteles politik bukanlah sesuatu yangdeskriptif tnelainkan preskriptif Secara eksplisit

dia mengaitkan pemahamannya tentang politikdengan risalahnya yang terkenal EthicaNichomachea 9 Kita perlu menghimbau tiapwarganegara yang memiliki integritas dankompetensi publik agar aktif dalam kerja politik

baik yang sifatnya mencerahkan maupun yanglangsung terjun di lapangan Pada hakikatnyapolitik itu sendiri adalah ajang kepemimpinanDan tak ada sistem pemerintahan yangmemberikan ruang seluas luasnya bagi kiprahdan atau kontestasi politik seperti yang berlakupada demokrasi

Kedua dengan kembali menajamkan

pemahaman kita akan cetak biru atau rangkaian

ideal makro politik kita sebagai nasion Kita perlu

menelusuri sejarah proto nasion dan sejarah

pergerakan nasional kita agar bisa lebih jernih

menangkap akar akar historis dari jati diri kitasebagai bangsa Dalam hitungan ini menyimak

Dalam suatu terjemahan mutakhir dari Politics karyaAristoteles

Phillips Simpson kembali menandaskan bahwa Politics harus

ditempatkan dalam konteks Ethica Nichomachea Lihat Peter LPhillips Simpson The Politics of Aristotle Chapel Hill TheUniversity of North Carolina Press 1997 Aristoteles sendirimenulis bahwa the majority of the acts commanded by the laware those which are prescribed from the point of view of virtue

taken as a whole for the law bids us practise every virtue and forbidsus to practice any vice Dan dia menambahkan bahwa This iswhy we do not allow a man to rule but rationalprinciple becausea man behaves thus in his own interests and becomes a tyrant

Lihat Richard McKeon Ed Introduction toArislotle New York

The Modern Library 1947 111m 402 412 Dengan mudah kitabisa melacak perindukan gagasan gagasan Rawls Sartori danShapiro pada gagasan gagasan Aristoteles

15

ulang korpus karya Bung Karno dan Bung Hattamerupakan suatu keniscayaan sebab pada kedua

korpus karya mereka kita dapat menangkapgenealogi nasion kita 30 Pancasila harus kita

pahami tidak melulu sebagai hasil adopsi dari

khasanah pemikiran politik universal melainkan

juga sebagai hasil sublimasi dan kristalisasi

prinsip prinsip politik modern dari partikularitasrangkaian pengalaman ideal kita sebagai bangsa

Pancasila lahir dari alam pikiran Indonesia

modern bukan dart khasanah leluhur kita ribuan

tahun lampau

Adalah ilnperatif untuk tidak memahami

atau menggunakan Pancasila sepenggal

sepenggal di luar keutuhan kohesifnya apalagi

mengoperasionalkan salah satu silanya dalam

politik praktis yang melecehkan sila sila lainnyaDulu Orde Baru melakukan ini dengan sila ketiga

Persatuan Indonesia sedemikian rupa untuk

menghabisi lawan lawan politiknya secara bengis

sehingga praktis menginjak injak sila kedua

keempat dan kelima Akibatnya ideal dan sendi

sendi persatuan itu sendiri jadi terancam dan

merapuh Kita harus tegas lnenolak laku reduksi

atas Pancasila yang menjadikannya semata mata

sebagai tongkat penggebuk sebab reduksi yangdemikian juga merupakan suatu pengkhianatan

tersendiri Pancasila tetaplah rangkaian ideal

komprehensif yang harus terus dibina ataudiwujudkan

Ketiga ialah dengan memahami adanya

simbiosis antara nasion dan demokrasi serta

memahami imperatifotosentrisitas Ini berarti kita

harus menegakkan demokrasi sembari

memuliakan nasion Persaudaraan dalam

pluralitas nasion akan diperkuat dengan

pelaksanaan demokrasi sedangkan kerja

tnenyusun kontrak kontrak politik dalam

demokrasi dipermudah dengan mengindahkan

persaudaraan se nasion Pemahaman akan

simbiosis ini mutlak perlu bagi para penentu

pelaksana kebijakan di ketiga cabangpemerintahan maupun di setiap bagian Tanah Airdalam pelaksanaan otonomi daerah

Keempat memasuki wilayah praksis yaitu

dengan memisahkan urusan agama dengan urusan

negara atau menjaga independensi keluhuran

kebajikan masing masing Ini bertujuan agar

Tentang genealogi nasion Indonesia lihat misalnya MochtarPabottingi Nationalism and Egalitarianism in Indonesia 1908

1980 Doctoral dissertation University of Hawaii at Manoa 1991dan R E Elson The Idea of Indonesia A History CambridgeUniversity Press 2008

a

keduanya tidak saling merusak melainkan justrusaling menunjang daiam independensiPencalnpur adukan urusan agama dengan urusan

negara akan merancukan integritas dan

kolnpetensi masing masing dan akhirnya akanmerusak keduanya Peradaban politik modern

cukup banyak lnenyediakan rambu rambu ataukiat kiat untuk membuat agama dan negara tidak

saling inerusak misalnya dengan mengangkatpejabat negara semata rnata menurut kriteria

keutamaan jejak integritas dan kompetensi

kenegaraannya

Kelima metnanfaatkan momentum

amandemen baru atas UUD 1945 serta perubahan

undang undang politik untuk memperkenalkan

bab aturan peralihan guna mengatasi dalamnya

dampak negatif dari pilihan pilihan silnalakama

di bidang politik yang di awal EUR mestinyadiatasi sekaligus lewat Konstitusi Transisional

Dengan memaksimalkan pemanfaatan kecerdasan

serta daya temu inventiveness politik hukum

yang ada pada bangsa kita tidak mustahil kitamampu memperkecil atau bahkan meniadakan

dampak negatif dari pilihan pilihan simalakama

tersebut

Untuk memperkecil peluang korupsi danpolitik uang misalnya kita bisa

mempertimbangkan kemungkinan menetapkan

dalam aturan peralihan agar para pejabat

eksekutif tertinggi terutama presiden dipilih

masing masing hanya untuk satu masa jabatandalam pemilihan umum dan pilkada katakanlah

hingga 2014 Kita juga bisa lnemasukkan

moratorium bagi otonomi daerah serta mencegah

munculnya partai partai oportunis dengan

mensyaratkan basis massa dan atau basis

ideologis yang belum diklaim oleh partai partaiyang sudah ada

Terakhir sedapat mungkin mengadopsi

strategi Pergerakan Kemerdekaan kita yaitu

menarik garis pisah antara pihak sini dan pihak

sana Jika dulu kedua pihak ini dibedakan atas

dasar bangsa penjajah atau bangsa terjajah kini

keduanya harus dibedakan atas dasar perilaku

yang membina atau merusak nasion Di luarwilayah abu abu tidaklah sulit mengidentifikasi

para pelaku dan rangkaian perilaku khianat

nasion oleh individu maupun partai di sekitar kita

sebagai bagian dari pihak sana dan

mein band ingkannya dengan rangkaian perilaku

bela nasion sebagai bagian dari pihak sini

Selanjutnya pihak sini wajib menggalang dan

meningkatkan kerjasama serta jaringamnya untuk

menghadapi pihak sana

Kristalisasi pihak sini pihak sana sulit

dielakkan dalam kondisi keterpurukan

berkepanj angan yang sudah langsung mengancameksistensi Republik kita Ini perlu dilakukan mulai

dari tingkat individu hingga ke tingkat partai

politik dan organisasi kemasyarakatan Partai

organisasi dituntut untuk kembali menegaskan

paradigma ideologis masing masing dan merekayang paradigmanya kurang lebih samaseyogianya melebur diri Partai yang semulabertolak sebagai kekuatan reformis namun

kemudian terkontaminasi menjadi cetakan Orde

Baru menghadapi tugas berat untuk

membersihkan diri

Partai atau organisasi pejuang denganlandasan ideologis serta sistem pengaderan yangbalk bisa menerapkan kebijakan askese politik

yaitu melarang tiap anggotanya hidup bermewahmewah di tengah kemelaratan rakyat sebab

bermewah mewah di tengah kemelaratan rakyat

adalah imoral dan sekaligus suspicious Ia pun

bisa secara sukarela mentradisikan asas

pembuktian terbalik di lingkungannya atas setiapbentuk kekayaan yang asal usulnya

dipertanyakan Kedua langkah ini akan

berdampak sangat positif bagi kebangkitannya

sebagai partai organisasi pemimpin ke depan

baik untuk menjadi simpul simpul kebajikan dan

solidaritas publik maupun untuktumbuh menjadi

partai organisasi mayoritas

Partai organisasi yang solider dengankondisi rakyat dan konsisten mengamalkan

prinsip akuntabilitas serta transparansi akan

segara bersambung dengan lekat di hati danmenjadi panutan rakyat Di manapun dan

kapanpun rakyat tak pernah terlalu bodoh untuk

menyambung dirinya dengan tiap partaiorganisasi yang konsisten m embela danmengangkat harkat hidupnya dengan kasih

Makin bajik suatu partai makin besar pulalah

peluangnya untuk memperkuat barisan dan

memperluas pengaruhnya secara nasional Maka

sama seperti hasil dari strategi pihak sini pihak

sana di masa Pergerakan Nasional yang berujungpada Republik Indonesia strategi pihak sini pihak

sana masa kini yang di permukaan tampakkonfrontatif sesungguhnya tak lain dari strategi

menuju reintegrasi nasional di atas dasar dasar

politik yang lebih bijak dan lebih kokoh

Kesimpulan

Nasion Republik dan Tanah Air kita adalah

tiga serangkai rahmat dan sekaligus amanah yangtiada ternilai harganya dari Yang Maha Pengasihkepada bangsa kita Oleh karena itu kita perlumelakukan beberapa hal sebagai berikut

I Memahami berturut turut politik dalam

pengertiannya yang hakiki2 memahami cetak biru Republik kita

3 memahami simbiosis antara nasion dan

demokrasi yang bineka dalam modaotosentrisitas atau yang membela danmemelihara segenap warganegara tanpadiskriminasi dalam bentuk apa pun

4 menghormati independensi serta salingtunjang negara dan agama terhadap danbagi satu sama lain di dalam Republik

5 menyiasati secara cerdas perangkap

perangkap atau pilihan pilihan

simalakama yang merubung kita lantarananakronisme politik selama ini dan

6 menarik garis pisah antara pihak sini

dan pihak sana demi kebajikan publik

dan reintegrasi nasional

Semua itu adalah jalan yang sah terpujidan tak terelakkan j ika kita hendak menyediakantanah yang gembur dan udara yang lapang bagipertumbuhan pemimpin pemimpin bangsa kita di

masa depan yang dekatHanya pemimpin pemimpin sejati yang

sanggup menyelamatkan bukan hanya rangkaianagenda reformasi melainkan juga dan terutama

rangkaian cita cita luhur yang terangkum didalam Pancasila secara utuh Jika keenam

langkah di atas bisa kita hayati dan wujudkan

akan tersarnbunglah kembali ikatan tali pusar

yang menyatukan eksistensi kita dengan parapendiri Republik beserta jutaan rantai pejuangdan atau syuhada yang sudah mendahului

Alangkah indah dan bermakna hidupberjuang dan berkarya untuk menyediakan masadepan yang lebih maju lebih baik dan lebihbermartabat bagi anak cucu kita generasi

generasi bangsa kita hingga jauh ke masa depan

membawa Indonesia berdiri tegak dan sejajar

dengan bangsa bangsa termaj u di dunia bahkanjika bisa melampaui mereka semua Dalam

perenungan dan pergumulan pemikiran kita pada

peringatan Satu Dekade Era Upaya Reformasi

dan Satu Abad Pergerakan Kemerdekaan saat ini

17

inilah jalan untuk memancangkan sosok yanglebih nyata dan lebih tegar bagi Kebangkitan

Nasional kita seterusnya

Daftar Pustaka

Basyar M Harridan Ed 2003 Konflik Poso

Pemetaan dan Pencarian Pola Pola

Alternatif Penyelesaiannya Jakarta P2PLIPI

Budiardjo Miriam 1994 Demokrasi di Indonesia

Demokrasi Parlementer dan Demokrasi

Pancasila Jakarta P T Gramedia Pustaka

Utama

Cahyono Heru Ed 2008 Konflik Kalbar dan

Kalteng Jalan Panjang Meretas

Perdamaian Jakarta P2P LIPI

bekerjasama dengan Pustaka Pelajar

Chinweizu 1975 The West and the Rest of Us NewYork Random House

de Tocqueville Alexis Democracy in America Vol2

Diamond Larry dan Leonardo Morlino 2004 TheQuality of Democracy An OverviewJournal of Democracy Volume 15 No 4Oktober 2004

Diamond Larry Juan J Linz dan Seymour MartinLipset Eds 1988 Demiocracy inDeveloping Countries Volume Two

Africa Boulder Colorado Lynne Rienner

Publishers

Elson R E 2008 The Idea ofIndonesia A HistoryCambridge Cambridge University Press

Elster Jhon Ed 2003 Deliberative DemocracyCambridge Cambridge University Press

Fanon Frantz 1968 The Wretched ofthe Earth New

York Grove Press Inc

Habibie B J 2006 Detik Detik Yang MenentukanTHC Mandiri

Haris Syamsuddin dan Riza Sihbudi Eds 1995

Menelaah Kembali Format Politik Orde

Baru Jakarta Gramedia Pustaka Utama

Haris Syamsuddin 2007 Dilema Salah Urus

Negara dan Pemerintahan bagi Proyek

Keindonesiaan dalam Firman Noor Ed

Nasionalisme Demokratisasi dan Identitas

Primordialisme di Indonesia Jakarta P2P

LIPI

18

Huntington Samuel 1991 The Third Wave

Democratisation in the Late Twentieth

Century Oklahoma University of klahomaPress

Johnson Chalmers 2000 Blowback The Costs and

Consequences of American Empire NewYork An Owl Book Henry Holt andCompany

Majalah Tempo Anarki Pemisahan Wilayah 15

Februari 2009

McKeon Richard Ed 1947 Introduction to

Aristotle New York The Modern Library

Memmi Albert 1965 The Colonizer and the

Colonized New York The Orion Press

Pabottingi Mochtar 1991 Nationalism and

Egalitarianism in Indonesia 1908 1980

Doctoral Dissertation Hawaii Universityof Hawaii at Manoa

1994 Demokrasi Masalah Genealogi

Distorsi dan Otosentrisitas Seminar

Nasional XI dan Kongres III A1PI bertema

Demokrasi dan Demokratisasi di Indonesia

yang diselenggarakan melalui kerjasamaantara AIPI dan PPW LIPI Jakarta 25 27

Januari 1994

2000 Lima Palang Demokrasi SatuSolusi Rasionalitas dan Otosentrisitas dari

Sisi Historis Politik di Indonesia Orasi

llmiah Pengukuhan sebagai Ahli Peneliti

Utama PPW LIPI 22 Juni 2000

2001 In the Absence ofAutocentricityThe Case of Historical Preclusion of

Democracy in Indonesia Dalam R

William Liddle Ed Crafting IndonesianDemocracy Jakarta Mizan Pustaka

2006 UU No 22 Tahun 1999 Blunder

Asumsi di Tengah Irasionalitas Politik

Dalam Syamsuddin Haris Ed

Membangun Format Baru Otonomi

Daerah Jakarta LIPI Press

2007 Pengukur Demokrasi Kita

Ditulis sebagai Pengantar bagi

Syamsuddin Haris Ed Partai dan

Parlemen Lokal Era Transisi Demokrasi

di Indonesia Jakarta LIPI Press

2007 Risiko Politik Divestasi Indosat

Jakarta Guci Offset Printing

2008 Dalam Kutukan Anakronisme

Dalam Tempo 1 Agustus 2008

Panikkar K M 1969 Asia and Western Dominance

New York Collier Books Edition

Parekh Bhikhu 1993 The Cultural Particularityof Liberal Democracy Dalam David Held

Ed Prospects for Democracy StanfordCalifornia Stanford University Press

Rossiter Clinton Ed 1961 The Federalist Papers

Hamilton Madison Jay New York AMentor Book

Sartori Giovanni 1987 The Theory of DemocracyRevisited Part One The ContemporaryDebate Chatham New Jersey ChathamHouse Publishers Inc

Setiawan Bayu Ed 2004 Konflik Poso

Perbedaan Intensitas Konflik dan

Efektivitas Upaya Penyelesaiannya

Jakarta P2P LIPI

Shapiro Ian 2003 The Moral Foundations ofPolitics New Haven Yale University Press

Simpson Peter L Phillips 1997 The Politics ofAristotle Chapel Hill The University ofNorth Carolina Press

Stanley 2005 Timbunan Sampah Orde Baru

Dalam Stanley Ed Warisan Orde Baru

Studi Fenomena dan Sistem Bablasan

Reim Soeharto di Era Reformasi Jakarta

Institut Studi Arus Reformasi Universitas

Melbourne Ausaid

Sunstein Cass R 2001 Designing Democracy WhatConstitutions Do Oxford Oxford

University Press

Uhlin Anders 1997 Oposisi Berserak BandungMizan Pustaka

Yanuarti Sri dkk 2006 Problematika CapacityBuilding Kelembagaan Pemerintahan Lokaldalam Pengelolaan Konflik di MalukuJakarta P2P LIPI

Ell