Lakip Kementerian PUPR

Inspektorat Jenderal

LKIP Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat Tahun 2015

Kementerian PUPR

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat merupakan wujud akuntabilitas Pencapaian Kinerja dari Pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2015 – 2019 dan Rencana Kinerja Tahunan yang telah ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2015.

Penyusunan Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2015 pada prinsipnya merupakan kewajiban dan upaya untuk memberikan penjelasan mengenai akuntabilitas terhadap kinerja yang telah dilakukan selama Tahun 2015 yang terkait dengan Kegiatan Pengawasan meliputi ; 1. Penyusunann kebijakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Pekerjaan

Umum dan Perumahan Rakyat. 2. Pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum

dan Perumahan Rakyat terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya.

3. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

4. Penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

5. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal. 6. Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Menteri.

Pelaksanaan pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2015 yang efektif, akuntabel, transparan dan terus mengawal kebijakan-kebijakan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang akhirnya diharapkan dapat meningkatkan Kinerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat secara keseluruhan, sehingga program-program penyediaan infrastruktur yang menjadi target Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat hasilnya dapat dimanfaatkan dan memberikan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia untuk mewujudkan sasaran strategis dan indikator Kinerja Utama pada Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tahun 2015 adalah sebagai berikut:

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET 2015 REALISASI Meningkatnya

Kualitas Pertanggungjawaban

Pengelolaan Keuangan Negara

Serta Ketaatan, Efisiensi dan Efektivitas

Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Aparatur

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan

Rakyat

1. Level Internal Audit Capability Model (IACM) Level 2 Level 2 2. Prosentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang ditindak lanjuti dan tuntas serta tepat waktu 70% 74,47%

3. Prosentase Jumlah Unit Kerja/Satker yang bersih dari penyimpangan materiil 60% 90.26%

Selain itu Inspektorat Jenderal secara aktif dan berkala melakukan pendidikan

dan pelatihan bagi sumber daya manusia dan para auditor untuk lebih meningkatkan kompetensi dan profesionalisme sehingga dalam melaksanakan tugas – tugasnya dapat memberikan pelayanan prima. Melakukan workshop Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Sosialisasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, TOT, WBS, dan LHKASN di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Dalam rangka meningkatkan kinerja tahun mendatang maka Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melakukan langkah-langkah antara lain: - Menyusun rencana pengawasan pembangunan jangka menengah lima tahunan

(RPPJM), dan Program kerja pengawasan tahunan (PKPT) - Menambah pegawai untuk memenuhi kebutuhan jumlah auditor guna meningkatkan capaian auditi yang diaudit. - Meningkatkan kompetensi auditor untuk mengaudit di bidang substansi prasarana dan sarana pekerjaan umum serta audit keuangan. - Melibatkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pengawasan pembangunan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. - Menerapkan Risk Based Internal Audit dalam pelaksanaan pemilihan auditi dan pekerjaan yang harus diaudit. - Melaksanakan audit intern sesuai standar audit dan kendali mutu audit. - Menegakkan disiplin pegawai untuk menerapkan peraturan kepegawaian dan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, serta kode etik baik PNS dan auditor dalam pelaksanaan pengawasan intern. - Menerapkan SPIP dan pedoman kendali mutu audit. - Peningkatan Internal Audit Capability Model (IACM) dari level 2 menjadi Level 3.

DAFTAR ISI Halaman

Kata Pengantar i Ringkasan Eksekutif ii Daftar isi iv BAB I PENDAHULUAN 1

I. Latar Belakang 1 II. Tugas dan Fungsi 1 III. Struktur Organisasi 7 IV. Isu Strategis Organisasi 8

BAB II PERENCANAAN KINERJA 11 I. Uraian Singkat rencana Strategis 11 II. Perjanjian Kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR 13 III. Metode Pengukuran 19 IV. Target tahun 2015 menurut Rencana Strategis 19

BAB III KAPASITAS ORGANISASI 22 I. Sumber Daya Manusia 22 II. Sarana Prasarana 24 III. Daftar Isisan Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 25

BAB IV AKUNTABILITAS KINERJA 27 I. Capaian kinerja organisasi 27 II. Perbandingan Kinerja Organisasi 29 III. Analisis Kinerja Organisasi 30 IV. Hal-Hal Yang Memerlukan Perhatian Untuk Peningkatan Kinerja 33 V. Efisiensi dan Efektivitas 35

BAB V PENUTUP 37 BAB VI LAMPIRAN 38 1. Sertifikat ISO Inspektorat Wilayah 2. Sertifikat ISO Inspektorat Khusus

3. Sertifikat ISO Inspektorat Bagian Umum Set. Itjen 4. Sertifikat ISO Inspektorat Bagian Evalap Set. Itjen 5. Sertifikat ISO Inspektorat Bagian Rengram Set. Itjen 6. Sertifikat ISO Inspektorat Bagian Hukum, Pub. Dok Set. Itjen

1 Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2015

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Di dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah termuat laporan kinerja tahunan tingkat unit kerja berdasarkan perjanjian kinerja yang disepakati dan menyampaikannya kepada Menteri. Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah merupakan rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah berpedoman pada Peraturan Menteri PAN-RB No.53/2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang dipergunakan bagi setiap instansi pemerintah dalam menyusun Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja.

1.2. Tugas dan Fungsi

Pemerintah melalui Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat telah mengeluarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor :15/PRT/M/2015 yang dapat menjadi panduan bagi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada umumnya dan Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada khususnya, dalam mendesain struktur organisasi.

a) Tugas, Fungsi, Dan Struktur Organisasi Inspektorat Jenderal Kementerian

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.


Tugas dan fungsi Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam melaksanakan tugas, Inspektorat Jenderal menyelenggarakan fungsi: - Penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern di lingkungan

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; - Pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Pekerjaan

Umum dan Perumahan Rakyat terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;

- Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri; - Penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan Kementerian

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; - Pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal; dan - Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

b) Tugas dan Fungsi Sekretariat Inspektorat Jenderal, Inspektorat I sampai

dengan V, dan Kelompok Jabatan Fungsional Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. I. Sekretariat Inspektorat Jenderal

Sekretariat Inspektorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada semua unsur di lingkungan Inspektorat Jenderal. Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat Inspektorat Jenderal menyelenggarakan fungsi: - koordinasi penyusunan rencana dan program kerja pengawasan; - penyelesaian administrasi Laporan Hasil Pemeriksaan dan

pemantauan penyelesaian tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Jenderal, BPK-RI, BPKP, Kejaksaan Agung dan pengawasan masyarakat, serta melaksanakan penghimpunan Laporan Pajak-Pajak Pribadi (LP2P);

- pengumpulan, pengolahan, analisis laporan hasil pengawasan dan penyajian laporan hasil pengawasan;

- penyusunan rancangan peraturan, norma, petunjuk pemeriksaan, pengujian, penilaian, pengelolaan dokumentasi dan penyebaran informasi peraturan pengawasan serta hubungan masyarakat;

- koordinasi pelaksanaan pendampingan kegiatan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat;

- pelaksanaan pembinaan pengawasan bidang perkerjaan umum dan perumahan rakyat dalam rangka meningkatkan kemampuan teknis Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP);

- koordinasi peningkatan kerjasama pengawasan dengan Inspektorat Provinsi, Kabupaten, Kota dan BPKP dalam pemeriksaan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat; dan

- pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Inspektorat.


II. Inspektorat I Inspektorat I mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mencakup Provinsi di Pulau Sumatera, Provinsi Kepulauan Riau dan Provinsi Bangka Belitung. Dalam melaksanakan tugas, Inspektorat I menyelenggarakan fungsi: - Penyiapan rencana dan program pengawasan serta program kerja

pemeriksaan meliputi Provinsi di Pulau Sumatera, Provinsi Kepulauan Riau dan Provinsi Bangka Belitung;

- Penyiapan rancangan norma, standar, pedoman dan manual pemeriksaan, pengujian dan penilaian meliputi provinsi di Pulau Sumatera, Provinsi Kepulauan Riau dan Provinsi Bangka Belitung;

- Pelaksanaan pemeriksaan menyeluruh, kinerja, administrasi umum, administrasi keuangan dan pemeriksaan konstruksi meliputi Provinsi di Pulau Sumatera, Provinsi Kepulauan Riau dan Provinsi Bangka Belitung;

- Penyusunan laporan hasil pengawasan meliputi Provinsi di Pulau Sumatera, Provinsi Kepulauan Riau dan Provinsi Bangka Belitung;

- Pengawalan pelaksanaan program mulai dari proses pengadaan barang dan jasa sampai dengan penyelesaian pelaksanaan kegiatan melip uti Provinsi di Pulau Sumatera, Provinsi Kepulauan Riau dan Provinsi Bangka Belitung;

- Pelaksanaan pendampingan kegiatan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan dan penyelesaian meliputi Provinsi di Pulau Sumatera, Provinsi Kepulauan Riau dan Provinsi Bangka Belitung;

- Pelaksanaan pemeriksaan dan penanganan pengaduan atas pengadaan barang dan jasa meliputi Provinsi di Pulau Sumatera, Provinsi Kepulauan Riau dan Provinsi Bangka Belitung;

- Pelaksanaan penelitian awal meliputi Provinsi di Pulau Sumatera, Provinsi Kepulauan Riau dan Provinsi Bangka Belitung;

- Pelaksanaan evaluasi kinerja program/kegiatan bidang Sumber Daya Air, Bina Marga, Cipta Karya dan Perumahan Rakyat meliputi Provinsi di Pulau Sumatera, Provinsi Kepulauan Riau dan Provinsi Bangka Belitung;

- Pelaksanaan pengawasan aset/barang milik negara meliputi Provinsi di Pulau Sumatera, Provinsi Kepulauan Riau dan Provinsi Bangka Belitung; danpelaksanaan urusan tata usaha Inspektorat I.

III. Inspektorat II

Inspektorat II mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan pembangunan bidang pekerjaan umum dan


perumahan rakyat berdasarkan peraturan per- Undang-Undangan di Wilayah II yang mencakup Provinsi-Provinsi di Pulau Jawa. Inspektorat II menyelenggarakan fungsi: - Penyiapan rencana dan program pengawasan serta program kerja

pemeriksaan meliputi Provinsi di Pulau Jawa; - Penyiapan rancangan norma, standar, pedoman dan manual

pemeriksaa, pengujian dan penilaian meliputi Provinsi di Pulau Jawa; - Pelaksanaan pemeriksaan menyeluruh, kinerja administrasi umum,

administrasi keuangan dan pemeriksaan konstruksi meliputi Provinsi di Pulau Jawa;

- Penyusunan laporan hasil pengawasan meliputi Provinsi di Pulau Jawa;

- Pengawalan pelaksanaan program mulai dari proses pengadaan barang dan jasa sampai dengan penyelesaian pelaksanaan kegiatan meliputi Provinsi di Pulau Jawa;

- Pelaksanaan pendampingan kegiatan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan dan penyelesaian meliputi Provinsi di Pulau Jawa;

- Pelaksanaan pemeriksaan dan penanganan pengaduan atas pengadaanbarang dan jasa meliputi Provinsi di Pulau Jawa;

- Pelaksanaan penelitian awal meliputi Provinsi di Pulau Jawa; - Pelaksanaan evaluasi kinerja program/kegiatan bidang Sumber Daya

Air, Bina Marga, Cipta Karya dan Perumahan Rakyat meliputi Provinsi di Pulau Jawa;

- Pelaksanaan pengawasan aset/barang milik negara meliputi Provinsi di Pulau Jawa; danpelaksanaan urusan tata usaha Inspektorat II

IV. Inspektorat III Inspektorat III mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat berdasarkan peraturan per- Undang-Undangan di Wilayah III yang mencakup Provinsi-Provinsi di Pulau Kalimantan dan Pulau Sulawesi. Inspektorat III menyelenggarakan fungsi: - Penyiapan rencana dan program pengawasan serta program kerja

pemeriksaan meliputi Provinsi di Pulau Kalimantan dan Pulau Sulawesi;

- Penyiapan rancangan norma, standar, pedoman dan manual pemeriksaan, pengujian dan penilaian meliputi Provinsi di Pulau Kalimantan dan Pulau Sulawesi;

- Pelaksanaan pemeriksaan menyeluruh, kinerja administrasi umum, administrasi keuangan dan pemeriksaan konstruksi meliput Provinsi di Pulau Kalimantan dan Pulau Sulawesi;


- Penyusunan laporan hasil pengawasan meliputi Provinsi di Pulau Kalimantan dan Pulau Sulawesi;

- Pengawalan pelaksanaan program mulai dari proses pengadaan barang dan jasa sampai dengan penyelesaian pelaksanaan kegiatan meliputi Provinsi di Pulau Kalimantan dan Pulau Sulawesi;

- Pelaksanaan pendampingan kegiatan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan dan penyelesaian meliputi Provinsi di Pulau Kalimantan dan Pulau Sulawesi;

- Pelaksanaan pemeriksaan dan penanganan pengaduan atas pengadaan barang dan jasa meliputi Provinsi di Pulau Kalimantan dan Pulau Sulawesi;

- Pelaksanaan penelitian meliputi Provinsi di Pulau Kalimantan dan Pulau Sulawesi III;

- Pelaksanaan evaluasi kinerja program/kegiatan bidang Sumber Daya Air, Bina Marga, Cipta Karya dan Perumahan Rakyat meliputi Provinsi di Pulau Kalimantan dan Pulau Sulawesi;

- Pelaksanaan pengawasan aset/barang milik negara meliputi Provinsi di Pulau Kalimantan dan Pulau Sulawesi; dan

- Pelaksanaan urusan tata usaha Inspektorat III.

V. Inspektorat IV Inspektorat IV mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat berdasarkan peraturan per- Undang-Undangan di Wilayah IV mencakup Provinsi-Provinsi di Pulau Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Irian Jaya Barat. Inspektorat IV menyelenggarakan fungsi : - Penyiapan rencana dan program pengawasan serta program kerja

Pemeriksaan mencakup Provinsi Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat ;

- Penyiapan rancangan norma, standar, pedoman dan manual pemeriksaan, pengujian dan penilaian mencakup ProvinsiBali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat;

- Pelaksanaan pemeriksaan menyeluruh, kinerja administrasi umum, administrasi keuangan dan pemeriksaan konstruksi mencakup ProvinsiBali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat;

- Penyusunan laporan hasil pengawasan mencakup ProvinsiBali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat;


- Pengawalan pelaksanaan program mulai dari proses pengadaan barang dan jasa sampai dengan penyelesaian pelaksanaan kegiatan mencakup Provinsi Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat;

- Pelaksanaan pendampingan kegiatan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan dan penyelesaian mencakup Provinsi Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat;

- Pelaksanaan pemeriksaan dan penanganan pengaduan atas pengadaan barang dan jasa di Provinsi Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat;

- Pelaksanaan penelitian awal mencakup Provinsi Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat;

- Pelaksanaan evaluasi kinerja program/kegiatan bidang Sumber Daya Air, Bina Marga, Cipta Karya dan Perumahan Rakyat mencakup ProvinsiBali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat;

- Pelaksanaan pengawasan aset / barang milik negara mencakup Provinsi Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat; dan

- Pelaksanaan urusan tata usaha Inspektorat IV.

VI. Inspektorat V Inspektorat Khusus mempunyai tugas melaksanakan pengawasan Khusus terhadap penyelenggaraan pembangunan di lingkungan Kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat, dan pelaksanaan pengawasan atas kebijakan berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang mencakup di lingkungan unit kerja pusat. Inspektorat V menyelenggarakan fungsi : - Penyiapan rencana dan program pengawasan serta program kerja

pemeriksaan di Inspektorat V; - Pengembangan teknik-teknik pemeriksaan yang mengarah untuk

meniadakan perilaku koruptif di lingkungannya; - Pengembangan prosedur pemeriksaan yang diarahkan untuk

mengungkap adanya unsur-unsur TPK perdata dan kejahatan keuangan lainnya;

- Pelaksanaan pemeriksaan menyeluruh, kinerja administrasi umum, administrasi keuangan dan pemeriksaan konstruksi di Satuan Kerja Pusat;

- Penyusunan laporan hasil pengawasan di Inspektorat V; - Pemeriksaan, pengujian dan penilaian terhadap setiap pengaduan

masyarakat maupun adanya indikasi penyimpangan keuangan negara;


- Pemeriksaan khusus/investigatif dan penyelesaian terhadap kebenaran laporan atau pengaduan masyarakat tentang hambatan, penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pegawai/pejabat di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

- Penyiapan dan pelaksanaan reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah unit Eselon I;

- Penyiapan dan pelaksanaan reviu Laporan Keuangan; - Penyiapan dan pendataan Pemeriksaan ex officio di lingkungan

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; dan - Pelaksanaan urusan tata usaha Inspektorat V.

VII. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan keahlian masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan penjelasan sebagai berikut : - Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga fungsional

yang terbagi dalam berbagai jenis dan jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya;

- Masing–masing Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional tingkat ahli yang ditunjuk oleh Inspektur Jenderal;

- Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja; dan

- Penugasan jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur melalui pimpinan Unit Organisasi dan Unit Kerja sesuai dengan bidang keahliannya.

1.3. Struktur Organisasi

Kapasitas struktur, struktur organisasi yang baik dan tepat dapat menjawab tantangan perubahan yang dihadapi oleh organisasi. Struktur organisasi yang baik menganut prinsip miskin struktur dan kaya fungsi. Sumber daya manusia Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sampai dengan 31 Juli 2015 sejumlah 310 orang personil. Struktur Organisasi Inspektorat Jenderal ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 15/PRT/M/2015, tanggal 21 April 2015 sebagai berikut :


1.4. Isu Strategis Organisasi Secara garis besar, permasalahan yang ada di Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat terkait dengan kegiatan pengawasan intern, antara lain: a. Masih adanya irregularities di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan

Rakyat yang disebabkan oleh kurang memadainya profesionalisme dan integritas pegawai, kurangnya sanksi dan penegakan hukum, lemahnya hierarki komando dan pengawasan berjenjang dari Atasan, serta minimnya tindakan preventif KKN dan Gratifikasi.

INSPEKTUR JENDERAL SEKRETARIS

INSPEKTORAT JENDERAL

INSPEKTUR I

INSPEKTUR II INSPEKTUR

III INSPEKTUR

IV INSPEKTUR V

BAGIAN RENCANA DAN PROGRAM

BAGIAN HUKUM DAN KOMUNIKASI PUBLIK

BAGIAN LAPORAN HASIL PENGAWASAN

BAGIAN UMUM

KASUBAG PENY. RENCANA DAN PROGRAM

KASUBAG EVALUASI DAN PELAPORAN

KASUBAG HUKUM

KASUBAG KOMUNIKASI PUBLIK

KASUBAG ANALISA DATA HASIL

PENGWSN

KASUBAG PEMANTAUAN TINDAK LANJUT HASIL

PENGAWASAN

KASUBAG KEPEG & KEU

KASUBAG TU & RT

KASUBAG TU INSPEKTORAT I KASUBAG TU INSPEKTORAT II KASUBAG TU INSPEKTORAT III KASUBAG TU INSPEKTORAT IV KASUBAG TU INSPEKTORAT V

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR


b. Masih terdapat Laporan Hasil Audit yang tidak segera ditindaklanjuti oleh auditi (Satker) sehingga berpotensi menjadi temuan berulang yangakanberdampak menjadi temuan pihak aparat pengawas eksternal yakni Badan Pemeriksa Keuangan dan Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan.

c. Masih belum sepenuhnya dilaksanakan penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan pembangunan sarana dan prasarana infrasruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat pada masing-masing unit kerja di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

d. Masih adanya paradigma dari sebagian pejabat yang memandang aparat Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat seperti musuh, bahkan sebagian pihak menganggap bahwa kegiatan pengawasan sebagai wahana untuk mencari-cari kesalahan/menemukan penyimpangan (watch dog) dan belum sepenuhnya memandang sebagai mitra auditi serta tempat berkonsultasi dalam memperbaiki kinerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

e. Mengingat opini Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia terhadap Laporan Keuangan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat masih Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Dengan Paragraf Penjelasan, maka diperlukan pendampingan penyusunan laporan keuangan.

f. Reward yang ada dinilai masih belum memadai untuk APIP, bila dibandingkan dengan pekerjaan yang mengandung risiko tinggi dan menuntut integritas serta profesionalisme.

g. Sarana dan prasarana alat uji teknik/uji mutu dinilai masih terbatas baik kuantitas maupun kualitasnya sehingga dalam pelaksanaan audit kegiatan uji teknik/uji mutu masih terbatas dan belum dilakukan sepenuhnya dan kondisi ini dikhawatirkan akan berdampak pada kualitas hasil audit.

h. Masih lemahnya sistem Pengendalian Internal di masing-masing unit kerja; i. Lemahnya program pengembangan sumber daya manusia yang

berkelanjutan; j. Kurangnya sosialisasi dan bimbingan teknis regulasi-regulasi baru sehingga

rekomendasi yang diberikan tidak sesuai dengan regulasi terbaru; k. Keterbatasan waktu dalam melakukan reviu RKAK/L sehingga reviu RKAK/L

dilaksanakan secara sampling. l. Kurangnya sumber daya manusia untuk auditor sehingga membuat ruang

lingkup audit terbatas; m. Kurangnya konsistensi dalam melaksanakan rencana dan program sehingga

banyak rencana dan program yang belum dilaksanakan; n. Tindak lanjut sering mengalami keterlambatan yang disebabkan oleh

beberapa hal, yaitu: - Auditi terlambat memberikan tanggapan terhadap Berita Audit; - Pembuatan Laporan Hasil Audit sangat lambat; - Pengiriman Laporan Hasil Audit lama tiba di auditi;


- Auditi mengalami kesalahpahaman dalam menindaklanjuti rekomendasi Laporan Hasil Audit;

- Dokumen tindak lanjut yang dikirimkan auditi tidak melalui prosedur persuratan sehingga terdapat beberapa dokumen tidak lanjut yang tidak dapat ditelusuri keberadaannya akibatnya auditi harus mengirimkan kembali dan membutuhkan waktu.

11 Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2015

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1. Uraian Singkat Rencana Strategis

Sasaran strategis bagi Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat merupakan kinerja yang hendak dituju dan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik, terprogram dan terukur, dalam kurun waktu 1 (satu) periode sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam Rencana dan Strategi (Renstra) Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menetapkan sasaran sebagai berikut : a) Mewujudkan sistem pengendalian intern, manjemen risiko, dan tata

kelola yang baik; b) Mendorong terciptanya efektivitas dan efisiensi pengelolaan

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; c) Mendorong ketaatan dan kepatuhan aparatur Kementerian Pekerjaan

Umum dan Perumahan Rakyat terhadap peraturan dan perundang-undangan;

d) Mewujudkan akuntabilitas melalui pengelolaan keuangan yang berkualitas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan;

e) Mendukung reformasi birokrasi untuk meningkatan pelayanan publik; f) Serta mencegah dan menindak setiap penyimpangan serta

penyalahgunaan wewenang.

Arah kebijakan Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menitikberatkan sebagai berikut : a. Jangka panjang

1) Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik pada tahun 2025 khususnya di lingkungan Inspektorat Jenderal dan umumnya di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

2) Terlaksananya pengawasan intern secara profesional dan berkualitas dengan kompetensi, obyektifitas, independensi, dan integritas yang tinggi;

3) Terwujudnya pengawasan intern menjadi penjamin kualitas (Quality Assurance) dan dapat menjadi agen perubahan (Agent of Change)dalam pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat;


4) Tercapainya pembangunan infrastruktur yang berbasis manajemen kinerja dimana pembangunan dilaksanakan secara hemat, efisien, dan efektif; serta

5) Tercapainya visi Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, yaitu “Menjadikan Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagai institusi pengawas intern yang handal, memiliki integritas dan profesional untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan penyelenggaraan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang bebas KKN pada tahun 2025”.

b. Jangka menengah dan tahunan

1) Terwujudnya peran Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan

Umum dan Perumahan Rakyat sebagai Quality Assurance sehingga dapat menjadi Agent of Change untuk meningkatkan kapasitas manajemen Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

2) Terwujudnya peningkatan transparansi dan tertib administrasi dalam penyelenggaraan pembangunan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang bebas KKN dan Gratifikasi;

3) Terlaksananya audit kinerja dan audit dengan tujuan tertentu yang efektif, dalam penyelenggaraan tugas pengawasan terhadap penyelenggaraan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

4) Terlaksananya reviu laporan keuangan kementerian dengan benar untuk mencapai kualifikasi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP);

5) Terwujudnya sistem pelaksanaan pengawasan aparatur negara yang transparan dan akuntabel;

6) Terlaksananya penerapan prinsip–prinsip tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

7) Terwujudnya peningkatan integritas dalam pelaksanaan tugas; 8) Meningkatnya pelaksanaan koordinasi antar aparat pengawasan

fungsional menuju tatanan pengawasan yang efektif dan efisien serta pemberdayaan pengawasan masyarakat;

9) Terwujudnya peningkatan kualitas hasil pengawasan; 10) Dilaksanakannya kode etik aparatur dan kode etik auditor di

lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;


11) Terselenggaranya asistensi, sosialisasi/diseminasi peraturan-peraturan kepada para auditi dan stakeholder dalam rangka penerapan Good Governance dan Good Corporate Governace, serta fungsi konsultansi.

2.2. Perjanjian Kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum

dan Perumahan Rakyat

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan bagian dari Penetapan Kinerja Itjen yang telah ditetapkan dalam Tahun 2015 dengan Program dan Sasaran yang tertuang dalam tabel dibawah ini sebagai berikut:

Gambar II.1 Perjanjian Kinerja Tahun 2015

Tabel II.2 Target Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

NO SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM/IKU SATUAN TARGET

2015-2019 TARGET 2015 *)

1 Meningkatnya Kualitas Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Negara Serta Ketaatan, Efisiensi dan Efektivitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Aparatur Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

1. Level Internal Audit Capability Model (IACM); Level 3 2 2. Prosentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang ditindak lanjuti dan tuntas serta tepat waktu; dan

% (Persen) 90% 70%

3. Prosentase Jumlah Unit Kerja/Satker yang bersih dari penyimpangan materiil. % (Persen) 80% 60%


*) Target 2015 sesuai dengan Penetapan Kinerja Inspektur Jenderal dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tahun anggaran 2015

Tabel II.2 Indikator Kinerja Kegiatan Layanan Teknis dan Administratif Bidang Pengawasan;

Laporan Hasil Pemeriksaan Rutin dan Pemeriksaan Lainnya. NO No.

IKU SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN/OUTPUT SATUAN TARGET

2015-2019 TARGET 2015 *)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 1 1 Tersusunnya Rencana,

Program dan Evaluasi Kinerja Inspektorat Jenderal

Jumlah Laporan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran

Laporan 21 4

1 Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Itjen Kemen. PU dan PR

Laporan 10 2

1 Jumlah Laporan Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Kementerian PU dan PR

Laporan 10 3

2 2 Terwujudnya Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan

Jumlah Laporan Pelaksanaan Pemantauan Tindak lanjut LHP

Laporan 20 4

2 Terlaksananya Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Pengawasan

Laporan 5 1

2 Jumlah Laporan Koordinasi dan Konsultasi Pengawasan

Laporan 10 2

3 2 & 3 Terwujudnya Pembinaan Auditor dan Auditi

Jumlah Laporan Kegiatan Seminar/Rapat Koordinasi/ Sosialisasi/Diseminasi/ Bimtek/ Workshop/Raker/FGD/ Kegiatan Sejenis bidang

Laporan 50 10

2 & 3 Jumlah Laporan Kegiatan penyempurnaan/ Penyusunan Kebijakan dan Peraturan Bidang Pengawasan

Laporan 15 3

4 1 Terkelolanya Layanan Administrasi Perkantoran, Kepegawaian & Ketatalaksanaan

Jumlah Laporan Pengelolaan Adminsitrasi Perkantoran

Laporan 60 12 2 Jumlah Laporan Pelaksanaan

Penerapan Sistem Manajemen Mutu

Laporan 5 1

1 Jumlah Laporan Kegiatan Diklat / Pelatihan Auditor Itjen PUPR

Laporan 25 5


NO No. IKU SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA

KEGIATAN/OUTPUT SATUAN TARGET 2015-2019

TARGET 2015 *)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 5 2 & 3 Tersusunnya Laporan Hasil

Pemeriksaan Rutin dan Pemeriksaan Lainnya di Inspektorat I

Jumlah Laporan Pelaksanaan Pemeriksaan Rutin dan Pemeriksaan Lainnya di Inspektorat I

Laporan 700 140

6 2 & 3 Tersusunnya Laporan Hasil Pemeriksaan Rutin dan Pemeriksaan Lainnya di Inspektorat II

Jumlah Laporan Pelaksanaan Pemeriksaan Rutin dan Pemeriksaan Lainnya di Inspektorat II

Laporan 420 84

7 2 & 3 Tersusunnya Laporan Hasil Pemeriksaan Rutin dan Pemeriksaan Lainnya di Inspektorat III

Jumlah Laporan Pelaksanaan Pemeriksaan Rutin dan Pemeriksaan Lainnya di Inspektorat III

Laporan 700 140

8 2 & 3 Tersusunnya Laporan Hasil Pemeriksaan Rutin dan Pemeriksaan Lainnya di Inspektorat IV

Jumlah Laporan Pelaksanaan Pemeriksaan Rutin dan Pemeriksaan Lainnya di Inspektorat IV

Laporan 490 98

9 2 & 3 Tersusunnya Laporan Hasil Pemeriksaan Rutin dan Pemeriksaan Lainnya di Inspektorat V


Laporan 80 16

10 2 & 3 Tersusunnya Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus

Jumlah Laporan Pelaksanaan Pemeriksaan Khusus

Laporan 85 17

*) Target Indikator Kinerja kegiatan sesuai dengan Penetapan Kinerja Sekretaris Inspektorat Jenderal dengan Inspektur Jenderal Tahun Anggaran 2015


2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL 2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

PROGRAM 03 : PENINGKATAN PENGAWASAN DAN AKUNTABILITAS APARATUR KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

105,200 112,564 120,443 128,875 141,738 608,820

(1) Level Internal Audit Capability Model (IACM) Level JAKARTA Level 2 Level 2 Level 3 Level 3 Level 3 Level 3

(2)Prosentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang ditindak lanjuti dan tuntas serta tepat waktu

% JAKARTA 70% 75% 80% 85% 90% 90%

(3) Prosentase Jumlah Unit Kerja/Satker yang bersih dari penyimpangan materiil % JAKARTA 60% 65% 70% 75% 80% 80%

64,078 68,563 73,363 78,498 86,325 370,827 8 8 8 8 9 41 4,281 4,581 4,902 5,245 5,746 24,754

(1) Jumlah Laporan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran

Laporan JAKARTA 4 4 4 4 5 21

(2) Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Itjen Kemen. PU dan PR


(3) Jumlah Laporan Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Kementerian PU dan PR


7 7 7 7 7 35 3,400 3,639 3,893 4,166 4,582 19,680 (1) Jumlah Laporan Pelaksanaan

Pemantauan Tindak lanjut LHPLaporan JAKARTA 4 4 4 4 4 20

(2) Terlaksananya Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Pengawasan


(3) Jumlah Laporan Koordinasi dan Konsultasi Pengawasan


KEGIATAN 1 : LAYANAN TEKNIS DAN ADMINISTRATIF BIDANG PENGAWASAN

TABEL L1 MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN RENSTRA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

INSPEKTORAT JENDERAL TAHUN 2015-2019SASARAN / SATUAN LOKASI TARGET ANGGARAN (JUTA)

INDIKATOR KINERJA1

UNIT ORGANISASI: INSPEKTORAT JENDERALSASARAN PROGRAM


UNIT ORGANISASI: SEKRETARIAT INSPEKTORAT JENDERALSASARAN KEGIATAN

1 Rencana, Program dan Evaluasi Kinerja Inspektorat Jenderal

2 Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan


2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL 2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

3 13 13 13 13 13 65 11,573 12,383 13,250 14,178 15,596 66,980 (1) Jumlah Laporan Kegiatan

Seminar/Rapat Koordinasi/ Sosialisasi/ Diseminasi/Bimtek/ Workshop/Raker/ FGD/ Kegiatan Sejenis bidang pengawasan

Laporan Keg.

JAKARTA 10 10 10 10 10 50

(2) Jumlah Laporan Kegiatan Penyempurnaan/Penyusunan Kebijakan dan Peraturan Bidang Pengawasan

Laporan Keg.

JAKARTA 3 3 3 3 3 15

4 18 18 18 18 18 90 44,823 47,961 51,318 54,910 60,401 259,413

(1) Jumlah Laporan Pengelolaan Adminsitrasi Perkantoran

Laporan JAKARTA 12 12 12 12 12 60 36,338

(2) Jumlah Laporan Pelaksanaan Penerapan Sistem Manajemen Mutu

Laporan JAKARTA 1 1 1 1 1 5 3,485

(3) Jumlah Laporan Kegiatan Diklat / Pelatihan Auditor Itjen PUPR

Laporan Keg.

JAKARTA 5 5 5 5 5 25 5,000

9,282 9,932 10,627 11,371 12,508 53,721

1 140 140 140 140 140 700 9,282 9,932 10,627 11,371 12,508 53,721

(1) Jumlah Laporan Pelaksanaan Pemeriksaan Rutin dan Pemeriksaan Lainnya di Inspektorat I

LHP JAKARTA 140 140 140 140 140 700

7,398 7,916 8,470 9,063 9,969 42,817

1 84 84 84 84 84 420 7,398 7,916 8,470 9,063 9,969 42,817

(1) Jumlah Laporan Pelaksanaan Pemeriksaan Rutin dan Pemeriksaan Lainnya di Inspektorat II

LHP JAKARTA 84 84 84 84 84 420

Laporan Hasil Pemeriksaan Rutin dan Pemeriksaan Lainnya di Inspektorat II

Pembinaan Auditor dan Auditee

Layanan Administrasi Perkantoran, Kepegawaian & Ketatalaksanaan

KEGIATAN 2 : PELAKSANAAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR BIDANG PUPR DI INSPEKTORAT I UNIT ORGANISASI : INSPEKTORAT ISASARAN KEGIATAN

Laporan Hasil Pemeriksaan Rutin dan Pemeriksaan Lainnya di Inspektorat I

KEGIATAN 3 : PELAKSANAAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR BIDANG PUPR DI INSPEKTORAT IIUNIT ORGANISASI : INSPEKTORAT IISASARAN KEGIATAN

SASARAN / SATUAN LOKASI TARGET ANGGARAN (JUTA)INDIKATOR KINERJA

1


2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL 2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

11,151 11,932 12,767 13,661 15,027 64,537

1 140 140 140 140 140 700 11,151 11,932 12,767 13,661 15,027 64,537

(1) Jumlah Laporan Pelaksanaan Pemeriksaan Rutin dan Pemeriksaan Lainnya di Inspektorat III

LHP JAKARTA 140 140 140 140 140 700

8,829 9,447 10,109 10,816 11,898 51,099

1 98 98 98 98 98 490 8,829 9,447 10,109 10,816 11,898 51,099 (1) Jumlah Laporan Pelaksanaan

Pemeriksaan Rutin dan Pemeriksaan Lainnya di Inspektorat IV

LHP JAKARTA 98 98 98 98 98 490

4,461 4,773 5,108 5,465 6,012 25,819

1 16 16 16 16 16 80 3,807 4,074 4,359 4,664 5,130 22,034

(1) Jumlah Laporan Pelaksanaan Pemeriksaan Rutin dan Pemeriksaan Lainnya di Inspektorat V

LHP JAKARTA 16 16 16 16 16 80

2 17 17 17 17 17 85 654 700 749 801 881 3,785 (1) Jumlah Laporan Pelaksanaan

Pemeriksaan Khusus LHP JAKARTA 17 17 17 17 17 85

SASARAN KEGIATAN Laporan Hasil Pemeriksaan Rutin dan Pemeriksaan Lainnya di Inspektorat V

Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus

UNIT ORGANISASI : INSPEKTORAT V

KEGIATAN 4 : PELAKSANAAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR BIDANG PUPR DI INSPEKTORAT III UNIT ORGANISASI : INSPEKTORAT IIISASARAN KEGIATAN

Laporan Hasil Pemeriksaan Rutin dan Pemeriksaan Lainnya di Inspektorat III

KEGIATAN 5 : PELAKSANAAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR BIDANG PUPR DI INSPEKTORAT IVUNIT ORGANISASI : INSPEKTORAT IVSASARAN KEGIATAN

Laporan Hasil Pemeriksaan Rutin dan Pemeriksaan Lainnya di Inspektorat IV

KEGIATAN 6 : PELAKSANAAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR BIDANG PUPR DI INSPEKTORAT V

SASARAN / SATUAN LOKASI TARGET ANGGARAN (JUTA)INDIKATOR KINERJA

1


2.3. Metode Pengukuran

Metode pengukuran berasal dari perhitungan terhadap realisasi sesuai dengan indikator kinerja yang dimaksud kemudian memperbandingkan antara pencapaian realisasi dengan target yang ditetapkan. Sumber data berasal dari SP2D, SIMAK-BMN, SAIBA, laporan kegiatan, database Sistem Informasi Laporan Hasil Audit dan Tindak Lanjut. Untuk indicator “Prosentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang ditindak lanjuti dan tuntas serta tepat waktu” menggunakan data kuantitas sekunder yang setiap bulan langsung berasal dari Sistem Informasi Laporan Hasil Audit dan Tindak Lanjut tanpa proses pengolahan tertentu. Variabel yang terlibat dalam pengukuran indikator ini adalah jumlah temuan yang ditindaklanjuti dengan tepat waktu (batas maksimal 60 hari kerja terhitung sejak 10 kerja pengiriman Laporan Hasil Audit ke satker – satker/auditi) dan telah tuntas ditindaklanjuti dibandingkan dengan total temuan yang ada pada triwulan terkait. Hasil tersebut akan dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan. Untuk indikator “Prosentase Jumlah Unit Kerja/Satker yang bersih dari penyimpangan materiil” menggunakan data kuantitas sekunder yang setiap bulan langsung berasal dari Sistem Informasi Laporan Hasil Audit dan Tindak Lanjut tanpa proses pengolahan tertentu. Variabel yang terlibat dalam pengukuran indikator ini adalah jumlah satuan kerja bersih yang terperiksa pada triwulan terkait dibandingkan dengan jumlah keseluruhan satuan kerja yang terperiksa pada triwulan terkait. Satuan kerja yang bersih kriterianya adalah satuan kerja terperiksa yang dalam Laporan Hasil Audit nya tidak memiliki temuan kebocoran dan atau keborosan keuangan negara. Namun terdapat indikator kinerja yang merupakan hasil penilaian atau asesmen pihak ketiga dalam hal ini Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terhadap kinerja Inspektorat Jenderal yaitu Tingkat IACM (Internal Audit Capability Model) Aparat Pengendali Internal Pemerintah.


2.4. Target tahun 2015 menurut Rencana Strategis NO SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/IKU SATUAN TARGET 2015-2019

TARGET 2015 *)

(1)

(2) (3) (4) (5) (6)


1. Level Internal Audit Capability Model (IACM); Level 3 2 2. Prosentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang ditindak lanjuti dan tuntas serta tepat waktu; dan

% (Persen) 90% 70%

3. Prosentase Jumlah Unit Kerja/Satker yang bersih dari penyimpangan materiil. % (Persen) 80% 60%

*) Target 2015 sesuai dengan Penetapan Kinerja Inspektur Jenderal dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tahun anggaran 2015

NO SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN/OUTPUT SATUAN TARGET

2015-2019 TARGET 2015 *)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 1 Tersusunnya Rencana,



Laporan 21 4

Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Itjen Kemen. PU dan PR

Laporan 10 2

Jumlah Laporan Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Kementerian PU dan PR

Laporan 10 3

2 Terwujudnya Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan


Laporan 20 4 Terlaksananya Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Pengawasan

Laporan 5 1 Jumlah Laporan Koordinasi dan Konsultasi Pengawasan

Laporan 10 2

3 Terwujudnya Pembinaan Auditor dan Auditi

Jumlah Laporan Kegiatan Seminar/Rapat Koordinasi/ Sosialisasi/Diseminasi/ Bimtek/ Workshop/Raker/FGD/ Kegiatan

Laporan 50 10


NO SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN/OUTPUT SATUAN TARGET

2015-2019 TARGET 2015 *)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) Sejenis bidang

Jumlah Laporan Kegiatan penyempurnaan/ Penyusunan Kebijakan dan Peraturan Bidang Pengawasan

Laporan 15 3

4 Terkelolanya Layanan Administrasi Perkantoran, Kepegawaian & Ketatalaksanaan


Laporan 60 12 Jumlah Laporan Pelaksanaan Penerapan Sistem Manajemen Mutu

Laporan 5 1

Jumlah Laporan Kegiatan Diklat / Pelatihan Auditor Itjen PUPR

Laporan 25 5

5 Tersusunnya Laporan Hasil Pemeriksaan Rutin dan Pemeriksaan Lainnya di Inspektorat I


Laporan 700 140

6 Tersusunnya Laporan Hasil Pemeriksaan Rutin dan Pemeriksaan Lainnya di Inspektorat II


Laporan 420 84

7 Tersusunnya Laporan Hasil Pemeriksaan Rutin dan Pemeriksaan Lainnya di Inspektorat III


Laporan 700 140

8 Tersusunnya Laporan Hasil Pemeriksaan Rutin dan Pemeriksaan Lainnya di Inspektorat IV


Laporan 490 98

9 Tersusunnya Laporan Hasil Pemeriksaan Rutin dan Pemeriksaan Lainnya di Inspektorat V


Laporan 80 16

10 Tersusunnya Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus


Laporan 85 17

*) Target Indikator Kinerja kegiatan sesuai dengan Penetapan Kinerja Sekretaris Inspektorat Jenderal dengan Inspektur Jenderal Tahun Anggaran 2015


BAB III KAPASITAS ORGANISASI

Kapasitas organisasi mempengaruhi kinerja organisasi tersebut. Kapasitas kelembagaan mencakup sumberdaya, pengetahuan, dan proses yang digunakan organisasi tersebut untuk mencapai tujuannya. Ini terdiri atas fisik, infrastruktur, teknologi, sumberdaya keuangan, kepemimpinan strategis, program dan manajemen serta jaringan dan hubungan dengan organisasi lain. Definisi pengembangan kapasitas setidaknya mencakup beberapa hal berikut, yaitu : - Pengembangan kapasitas merupakan proses yang berlangsung; - Pengembangan kapasitas bertujuan untuk meningkatkan kemampuan organisasi

untuk mencapai fungsi dan pencapaian sasaran; - Pengembangan kapasitas meningkatkan kemampuan organisasi untuk belajar

dan menyelesaikan permasalahan; - Pengembangan kapasitas termasuk menciptakan kemampuan untuk

menguraikan isu saat ini dan mengantisipasi isu relevan dimasa mendatang. Tata kelola lembaga yang baik ditunjukkan oleh beberapa hal seperti terjadi proses check and balance di tataran internal lembaga, komunikasi internal yang menjunjung keterbukaan dan kesetaraan, orientasi organisasi yang jelas, kemampuan untuk beradaptasi terhadap perubahan eksternal maupun internal lembaga dengan tetap berpegang kepada orientasi organisasi dan terjadi pelembagaan pengetahuan yang telah diperoleh guna mendukung kapasitas organisasi. 3.1. Sumber Daya Manusia

Kapasitas sumber daya manusia aparatur sangat menentukan kapasitas birokrasi pemerintah . Dengan meningkatkan kemampuan sumber daya manusia akan membuat tujuan sebuah organisasi akan tercapai. Hal ini, dapat diukur dari kapasitas pengetahuan, kapasitas keterampilan, serta perilaku dan etika kerja pegawai. Sumber daya manusia aparatur yang memiliki kompetensi dan pengetahuan yang cukup akan tugas dan fungsi organisasi sangat penting dalam memberikan dan menyampaikan layanan publik yang berkualitas kepada setiap stakeholders. Oleh karena itu kementerian/lembaga perlu melakukan upaya-upaya sistematis untuk meningkatkan kompetensi dan pengetahuan pegawai, baik melalui pendidikan formal, maupun dengan pelatihan-pelatihan yang dapat meningkatkan pengetahuan pegawai. Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat telah mengembangkan


upaya-upaya untuk mengembangkan kapasitas pengetahuan pegawai, baik melalui pemberian kesempatan untuk melanjutkan pendidikan formal, maupun dengan mengadakan pelatihan-pelatihan dan bimbingan – bimbingan teknis fungsional kepada pegawai. Namun demikian, sebagian besar kegiatan tesebut masih bersifat parsial-parsial, belum dikaitkan dengan kebutuhan daerah kedepan. Pengembangan keterampilan SDM harus menjadi prioritas karena SDM yang berkualitas prima akan mampu mendorong terbentuknya kinerja organisasi yang optimal. Oleh karena itu, langkah-langkah kongkrit untuk meningkatkan keterampilan SDM telah diambil. Berdasarkan fungsinya, personil Itjen terbagi ke dalam 2 (dua) kelompok, yaitu 156 orang tenaga Sekretariat dan 154 orang tenaga Jabatan Fungsional Auditor.

a. Rekapitulasi Pegawai di Lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian

Pekerjaan Umum dan perumahan rakyat berdasarkan golongan sebagai berikut:

Tabel III.1 Rekapitulasi Pegawai Berdasarkan Golongan NO. UNIT KERJA GOLONGAN

IV III II I Jumlah 1. Sekretariat Itjen 12 61 26 3 102 a. Inspektur Jenderal 1 0 0 0 1 b. Sekretaris Itjen 1 0 0 0 1 c. Bagian Renc. & Program 2 14 1 1 18 d. Bagian Evaluasi LHP 3 11 3 0 17 e. Bagian HKP 2 10 6 0 18 f. Bagian Umum 3 26 16 2 47 g. Diperbantukan / Diperkerjakan 2 0 0 0 2 h. Pegawai Penunjang / Honorer 0 0 50 0 50 i. Narasumber 2 0 0 0 2 2. Inspektorat I 7 24 0 0 31 3. Inspektorat II 6 23 1 0 30 4. Inspektorat III 4 27 0 0 31 5. Inspektorat IV 6 23 1 0 30 6. Inspektorat V 9 23 0 0 32 JUMLAH 48 181 78 3 310

b. Rekapitulasi Pegawai di Lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan

Umum dan Perumahan Rakyat berdasarkan jabatan sebagai berikut:

Tabel III.2 Rekapitulasi Pegawai Berdasarkan Jabatan No Jabatan Jumlah 1 Eselon I 1 2 Eselon II 6 3 Eselon III 4 4 Eselon IV 13 5 Auditor Madya 22 6 Auditor Muda 26 7 Auditor Pertama 63


8 Auditor Penyelia 1 9 Auditor Pelaksana Lanjutan 3 10 Jafung Teknik Jalan & Jembatan Madya 1 11 Jafung Teknik Penyehatan Lingkungan Madya 2 12 Jafung Teknik Tata Bangunan & Perumahan Madya 1 13 Arsiparis Madya 1 14 Arsiparis Penyelia 4 15 Widyaiswara Utama 1 16 Jabatan Fungsional Umum 82 17 Tugas Belajar 25 18 Diperbantukan / Diperkerjakan 2 19 Narasumber 2 20 Pegawai Penunjang / Honorer 50 Jumlah 310

Tabel III.3 Rekapitulasi Pegawai Berdasarkan Jabatan Jumlah PNS berdasarkan Jenjang Pendidikan Terakhir Doktor (S3) S3 2 (Orang) Master (S2) S2 94 (Orang) Sarjana (S1) S1 113 (Orang) Sarjana Muda (D3) D3 5 (Orang) Sekolah Menengah Atas (SLTA) SLTA 37 (Orang) Kejar Paket C PKT C 2 (Orang) Sekolah Menengah Pertama (SLTP) SLTP 3 (Orang) Sekolah Dasar SD 2 (Orang)

3.2. Sarana Prasarana 1. Kepastian hukum dan kejelasan regulasi merupakan faktor yang sangat

menentukan keberhasilan organisasi dalam mencapai pelaksanaan visi dan misinya. Pengalokasian sarana dan prasarana kerja yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing unit kerja, serta pemeliharaan dan pendayagunaan inventaris sangat menunjang pegawai dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang dibebankan kepadanya.

2. Ketersediaan dokumen proses operasional dalam bentuk prosedur ISO 9001:2008 menjadi pedoman bagi pegawai dalam melaksanakan pekerjaan mereka sehari-hari, sekaligus menjadi panduan dalam memberikan jaminan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat. Pengembangan kapasitas proses operasional (ketatalaksanaan) ini terdiri atas pengembangan kapasitas prosedur kerja, pengembangan kapasitas budaya kerja, Penetapan sasaran kinerja pegawai, dan kapasitas kepemimpinan yang efektif. Dengan tersedianya dokumen prosedur kerja yang harus dilaksanakan akan menciptakan tatanan fungsi organisasi yang ideal dan


efisien. Prosedur kerja untuk setiap kegiatan dan jenis pelayanan tidak saja bermanfaat bagi pegawai dalam melaksanakan pekerjaan dan tugas mereka sehari-hari, tetapi juga dapat menjadi informasi bagi masyarakat akan tahapan-tahapan pelayanan yang harus mereka lalui dalam mendapatkan pelayanan yang baik, dengan catatan bahwa prosedur atau standar pelayanan tersebut disosialisasikan kepada masyarakat. Inspektorat telah mengembangkan standard operating procedure (SOP) yang menjadi pedoman dalam bentuk prosedur ISO 9001:2008.

3. Hal lain yang dapat meningkatan kapasitas proses operasional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi adalah kebiasaan-kebiasaan positif dan nilai-nilai yang berkembang dari hasil interaksi antara pegawai, dan interaksi antara pimpinan dengan pegawai, telah mengupayakan beberapa metode untuk memperbaiki budaya kerja yang efektif tersebut. Kapasitas proses operasional juga tergantung pada kepemimpinan. Inspektorat telah menjalankan praktek kepemimpinan efektif, dengan adanya komitmen dan keseriusan dari seluruh pimpinan bagian/sub bagian serta staff di setiap bidang untuk duduk bersama merumuskan masing-masing kegiatan yang akan dilakukan dalam bentuk perencanaan sasaran kinerja pegawai selama satu tahun anggaran yang di reviu setiap enam bulan sekali.

4. Dalam pelaksanaan pengawasan Aparat Pengendali Internal Pemerintah

(APIP) di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat memiliki sarana prasarana melalui Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/2007 tentang Pedoman Umum Pemeriksaan Dalam Rangka Pengawasan Fungsional Di Lingkungan Departemen Pekerjaan Umum yang menjadi dasar hukum dalam melakukan pengawasan internal di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

3.3. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Ketersediaan sumber daya keuangan merupakan faktor yang sangat menentukan keberhasilan organisasi dalam mencapai pelaksanaan tugas dan fungsinya. Mulai dari tahap penyusunan anggaran yang melibatkan seluruh unit kerja, pengalokasian anggaran yang telah sesuai dengan beban tugas dan fungsi organisasi, serta pertanggungjawaban anggaran yang dilakukan secara transparan dan akuntabel.


Tabel III. 4 Indikasi Kebutuhan Pendanaan Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan

Perumahan Rakyat Tahun 2015 – 2019

2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL

105,200 112,564 120,443 128,875 141,738 608,820

64,078 68,563 73,363 78,498 86,325 370,827 4,281 4,581 4,902 5,245 5,746 24,754 3,400 3,639 3,893 4,166 4,582 19,680

3 11,573 12,383 13,250 14,178 15,596 66,980 4 44,823 47,961 51,318 54,910 60,401 259,413

9,282 9,932 10,627 11,371 12,508 53,721 1 9,282 9,932 10,627 11,371 12,508 53,721

7,398 7,916 8,470 9,063 9,969 42,817 1 7,398 7,916 8,470 9,063 9,969 42,817

11,151 11,932 12,767 13,661 15,027 64,537 1 11,151 11,932 12,767 13,661 15,027 64,537

8,829 9,447 10,109 10,816 11,898 51,099 1 8,829 9,447 10,109 10,816 11,898 51,099

4,461 4,773 5,108 5,465 6,012 25,819 1 3,807 4,074 4,359 4,664 5,130 22,034 2 654 700 749 801 881 3,785

KEGIATAN 6 : PELAKSANAAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR BIDANG PUPR DI INSPEKTORAT VSASARAN KEGIATAN

Laporan Hasil Pemeriksaan Rutin dan Pemeriksaan Lainnya di Inspektorat VLaporan Hasil Pemeriksaan Khusus

PROGRAM 03 : PENINGKATAN PENGAWASAN DAN AKUNTABILITAS APARATUR KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

SASARAN KEGIATANLaporan Hasil Pemeriksaan Rutin dan Pemeriksaan Lainnya di Inspektorat III

KEGIATAN 5 : PELAKSANAAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR BIDANG PUPR DI INSPEKTORAT IVSASARAN KEGIATAN

Laporan Hasil Pemeriksaan Rutin dan Pemeriksaan Lainnya di Inspektorat IV

KEGIATAN 3 : PELAKSANAAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR BIDANG PUPR DI INSPEKTORAT IISASARAN KEGIATAN

Laporan Hasil Pemeriksaan Rutin dan Pemeriksaan Lainnya di Inspektorat II

KEGIATAN 4 : PELAKSANAAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR BIDANG PUPR DI INSPEKTORAT III

Pembinaan Auditor dan Auditee Layanan Administrasi Perkantoran, Kepegawaian & Ketatalaksanaan

KEGIATAN 2 : PELAKSANAAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR BIDANG PUPR DI INSPEKTORAT I SASARAN KEGIATAN

Laporan Hasil Pemeriksaan Rutin dan Pemeriksaan Lainnya di Inspektorat I

SASARAN KEGIATAN1 Rencana, Program dan Evaluasi Kinerja Inspektorat Jenderal2 Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan

UNIT ORGANISASI: INSPEKTORAT JENDERALSASARAN PROGRAM


KEGIATAN 1 : LAYANAN TEKNIS DAN ADMINISTRATIF BIDANG PENGAWASAN

ALOKASI ANGGARAN (JUTA RUPIAH)PROGRAM / KEGIATAN / SASARAN


BAB IV AKUNTABILITAS KINERJA

4.1. Capaian Kinerja Organisasi

Sasaran yang akan dicapai dalam penyelenggaraan pengawasan oleh Inspektorat Jenderal mengacu pada Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2015 yakni Menyelenggarakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Inspektorat Jenderal mempunyai tujuan baik jangka panjang, jangka menengah maupun jangka pendek/tahunan.Penetapan tujuan sangat penting baik sebagai arah jalannya organisasi maupun untuk mengukur keberhasilan Inspektorat Jenderal dan menjadi kewajiban setiap organisasi pemerintah wajib menyusun rencana strategis untuk melaksanakan akuntabilitas kinerja sebagai pertanggungjawabannya. Rencana strategis tersebut dituangkan ke dalam rencana pengawasan lima tahunan dan rencana pengawasan tahunan yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pengawasan sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat Jenderal. Kriteria penilaian/ketegori penilaian dengan tingkat capaian kinerja berdasarkan Permen PAN No. 20 Tahun 2013 tentang Perubahan Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan. Penilaian Inspektorat Jenderal dengan tingkat capaian kinerja seperti berikut ini:

Tabel IV.1 Tabel Kriteria Penilaian LAKIP


Tabel IV.2 Tingkat Capaian Kinerja 2015 Inspektorat Jenderal per Triwulan

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET 2015

TRIWULAN I

TRIWULAN II

TRIWULAN III

TRIWULAN IV

REALISASI 2015

TARG

ET (%

)

% RE

ALISA

SI

TARG

ET (%

)

% RE

ALISA

SI

TARG

ET (%

)

% RE

ALISA

SI

TARG

ET (%

)

% RE

ALISA

SI

TARG

ET (%

) %

REAL

ISASI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Meningkatnya Kualitas Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Negara Serta Ketaatan, Efisiensi dan Efektivitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Aparatur Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

1. Level Internal Audit Capability Model (IACM)

Level 2 Level 2

2. Prosentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang ditindak lanjuti dan tuntas serta tepat waktu; dan

70% 70 72.40 70 - 70 82.83 70 93.86 70 83,03

3. Prosentase Jumlah Unit Kerja/Satker yang bersih dari penyimpangan materiil.

60% 60 - 60 149.33 60 150.00 60 61.73 60 90.26


4.2. Perbandingan Kinerja Organisasi

a. Level Internal Audit Capability Model (IACM).

Pada tahun anggaran 2015, Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melakukan inventarisasi dan self – assesment terhadap IACM level 2 dalam rangka persiapan untuk peningkatan IACM ke level 3. Tim khusus telah dibentuk langsung oleh Inspektur Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang terdiri dari 7 (tujuh) sub tim yaitu pejabat struktural, jabatan fungsional umum, dan jabatan fungsional tertentu yang disesuaikan dengan Key Performance Area Internal Audit Capability Model. Tim khusus ini akan bekerja dalam mempersiapkan Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mencapai target akhir yaitu IACM level 3.

b. Prosentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang ditindak lanjuti dan

tuntas serta tepat waktu.

Pada tahun anggaran 2015, target penuntasan temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang diselesaikan dalam waktu 60 (enam puluh) hari sebesar 70%. Realisasi terhadap target selama tahun 2015 untuk Indikator Kinerja Utama ini rata – rata mencapai 74,47% terhadap target 70%. Jika pencapaian per triwulan diperbandingkan maka secara umum telah mencapai target. Khusus untuk triwulan kedua, evaluasi kinerja untuk triwulan kedua tahun 2015 tidak dapat dilakukan karena pelaksanaan kegiatan program kerja audit tahunan pada tahun anggaran 2015 dilaksanakan pada akhir triwulan kedua terkait padatnya kegiatan Inspektorat Jenderal di triwulan I, yaitu Kegiatan Reviu Revisi RKA K/L terkait re-organisasi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kegiatan Reviu Laporan Keuangan Kementerian Pekerjaan Umum tahun 2014, dan Reviu LKIP 2014 Kementerian Pekerjaan Umum.

c. Prosentase Jumlah Unit Kerja/Satker yang bersih dari penyimpangan

materiil.

Target Prosentase Jumlah Unit Kerja/Satker yang bersih dari penyimpangan materiil pada tahun anggaran 2015 sebesar 60% dengan realisasi penurunan yang memiliki tren yang meningkat dari triwulan I sampai dengan triwulan III, dengan rata – rata realisasi sebesar 90.26% terhadap target 60%. Namun pada triwulan IV mengalami penurunan sebesar 61.73% walaupun masih diatas target. Hal ini menjadi tantangan untuk tahun – tahun mendatang bagi tugas pembinaan yang dilakukan Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam membina para auditi sehingga jumlah auditi yang


bersih dari penyimpangan materiil semakin meningkat seiring dengan pembinaan yang secara intensif dilakukan. Oleh karena itu program dan kegiatan sosialisasi dan pembinaan yang lebih intensif terhadap seluruh Satuan Kerja agar para Kepala Satuan Kerja menjadi lebih tertib dan bersih dari penyimpangan.

4.3. Analisis Kinerja Organisasi

Langkah-langkah antisipatif untuk mengatasi kemungkinan permasalahan yang akan terjadi di tahun mendatang sehingga berbagai kendala seperti yang terjadi pada tahun dilaporkan dapat diminimalisir dengan :

a. Peningkatan pengawasan intern

1) Meningkatkan secara intensif dan ekstensif kegiatan rekonsiliasi, pembinaan, dan pendampingan terhadap auditi.

2) Mengembangkan penerapan audit kinerja sesuai kode etik dan standar audit.

3) Membangun kerja sama audit dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) khususnya BPKP dan Inspektorat Provinsi untuk melakukan pengawasan atas tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

4) Mengembangkan tenaga audit yang profesional dengan membangun/ meningkatkan kompetensi, integritas, obyektivitas, indepeden secara berkala dan terus menerus.

5) Melakukan evaluasi berkala atas kinerja dan temuan hasil audit. 6) Melakukan telaah sejawat secara berkala 7) Percepatan penyelesaian tindak lanjut.

b. Peningkatan sarana dan prasarana pengawasan 1) Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana untuk

mendukung pelaksanaan pengawasan intern, melalui pengembangan sistem informasi yang menyeluruh dan dukungan perangkat keras dan perangkat lunak teknologi informasi untuk keperluan pengawasan dan pemantauan hasil audit.

2) Melengkapi peralatan untuk mendukung pengukuran kualitas dan kuantitas pekerjaan, melalui pengadaan alat uji mutu konstruksi untuk keperluan audit.

c. Peningkatan sumber daya manusia 1) Menetapkan kompetensi auditor melalui pendidikan dan pelatihan secara

berkala dan terus menerus. 2) Menata kembali sumber daya manusia aparatur sesuai dengan kebutuhan

dalam jumlah maupun kompetensi PNS dan auditor. 3) Menyusun rencana dan program peningkatan kompetensi auditor.


4) Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia auditor dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.

5) Menyempurnakan kualitas materi penyelenggaraan diklat dan pelaksanaannya

6) Meningkatkan fungsi manajemen yang efisien dan efektif.

d. Peningkatan kualitas pelayanan publik 1) Mengembangkan dan memutakhirkan sistem informasi pengawasan dan

perbaikan kualitas informasi hasil pengawasan. 2) Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung

kinerja inspektorat. 3) Meningkatkan pelibatan masyarakat dalam pengawasan pembangunan

bidang PUPR 4) Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat dan penyelesaian

tindak lanjut. e. Program penyusunan dan pengenalan peraturan

1) Penyusunan dan penyempurnaan peraturan menteri di bidang pengawasan.

2) Sosialisasi/desiminasi peraturan-peraturan di bidang pengawasan di lingkungan pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

3) Melayani permintaan pihak lain terkait sosialisasi dan pelatihan pengawasan.


Tabel IV.3 Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan Layanan Teknis dan Administratif Bidang

Pengawasan; Laporan Hasil Pemeriksaan Rutin dan Pemeriksaan Lainnya. NO No.

IKU SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN/OUTPUT SATUAN TARGET

2015 REALISASI

2015 1 1 Tersusunnya Rencana,



Laporan 4 4

1 Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Itjen Kemen. PU dan PR

Laporan 2 2

1 Jumlah Laporan Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Kementerian PU dan PR

Laporan 3 3

2 2 Terwujudnya Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan


Laporan 4 4

2 Terlaksananya Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Pengawasan

Laporan 1 1

2 Jumlah Laporan Koordinasi dan Konsultasi Pengawasan

Laporan 2 2

3 2 & 3 Terwujudnya Pembinaan Auditor dan Auditi

Jumlah Laporan Kegiatan Seminar/Rapat Koordinasi/ Sosialisasi/Diseminasi/ Bimtek/ Workshop/Raker/FGD/ Kegiatan Sejenis

Laporan 10 10

2 & 3 Jumlah Laporan Kegiatan penyempurnaan/ Penyusunan Kebijakan dan Peraturan Bidang Pengawasan

Laporan 3 2

4 1 Terkelolanya Layanan Administrasi Perkantoran, Kepegawaian & Ketatalaksanaan


Laporan 12 12

2 Jumlah Laporan Pelaksanaan Penerapan Sistem Manajemen Mutu

Laporan 1 1

1 Jumlah Laporan Kegiatan Diklat / Pelatihan Auditor Itjen

Laporan 5 7


NO No. IKU SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA

KEGIATAN/OUTPUT SATUAN TARGET 2015

REALISASI 2015

PUPR 5 2 & 3 Tersusunnya Laporan Hasil

Pemeriksaan Rutin dan Pemeriksaan Lainnya di Inspektorat I


Laporan 140 144

6 2 & 3 Tersusunnya Laporan Hasil Pemeriksaan Rutin dan Pemeriksaan Lainnya di Inspektorat II


Laporan 84 170

7 2 & 3 Tersusunnya Laporan Hasil Pemeriksaan Rutin dan Pemeriksaan Lainnya di Inspektorat III


Laporan 140 163

8 2 & 3 Tersusunnya Laporan Hasil Pemeriksaan Rutin dan Pemeriksaan Lainnya di Inspektorat IV


Laporan 98 90

9 2 & 3 Tersusunnya Laporan Hasil Pemeriksaan Rutin dan Pemeriksaan Lainnya di Inspektorat V


Laporan 16 73

10 2 & 3 Tersusunnya Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus


Laporan 17 13

4.4. Hal-Hal Yang Memerlukan Perhatian Untuk Peningkatan Kinerja

a. Mengefektifkan pengawasan melalui pendampingan penerapan Peraturan

Pemerintah RI No. 60/ Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Peraturan Menteri No. 603/PRT/M/2005 tentang Pedoman Umum Sistem Pengendalian Manajemen dan No. 604/PRT/M/2005 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemeriksaan pada Pemilihan Penyediaan Jasa Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Kementerian PUPR.

b. Meningkatkan apresiasi dan evaluasi atas pemahaman good governance dan good corporate governance kepada para pejabat dan penyedia jasa di lingkungan Kementerian PUPR.

c. Meningkatkan koordinasi dengan aparat pengawasan fungsional lainnya (BPKP dan Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota) untuk menghindari pemeriksaan yang berulang-ulang dalam satu obrik.

d. Menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan baik yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal, BPKP maupun BPK-RI dengan memberikan sanksi


sesuai surat edaran Menteri PU No. 01/SE/M/2005 dengan melakukan koordinasi yang intens dan teratur.

e. Pemanfaatan tenaga fungsional dan kerjasama dengan Litbang dalam rangka pemeriksaan keteknikan/pengujian mutu konstruksi.

f. Mendukung peningkatan kapabilitas APIP Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan implementasi 6 (enam) Key Performance Area IACM untuk peningkatan ke level 3 seiring dengan hal tersebut kualitas dan kinerja audit juga akan mengalami peningkatan.

g. Membangun Whistleblowing System (WBS), untuk mencegah dan melakukan deteksi dini dalam proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat diperlukan peran serta pegawai secara aktif untuk menjadi pelapor pelanggaran (whistleblower) melalui whistle blowing system.

h. Pembentukan Unit Pengendali Gratifikasi sebagai upaya pengendalian gratifikasi di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Keberadaan UPG akan memudahkan kementerian guna melaporkan adanya gratifikasi kepada komisi anti korupsi. Berdasarkan laporan sampai dengan Desember 2015 tidak terdapat pengaduan terkait dengan gratifikasi, terbukti dengan tidak terisinya drop box pelaporan gratifikasi. Hal ini memerlukan sosialisasi lebih lanjut agar pegawai lebih memahami dan peduli akan pentingnya pencegahan korupsi.

i. Pembentukan zona Integritas dalam rangka Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi.

j. Dalam melaksanakan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Inspektorat Jenderal melakukan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi.

k. Dalam pelaksanaan reformasi birokrasi Inspektorat Jenderal melakukan penguatan pengawasan

l. Inspektorat Jenderal selaku APIP telah melaksanakan sosialisasi dan monitoring kepatuhan penyampaian LHKASN; berkoordinasi dengan unit kepegawaian atau unit lain yang ditunjuk menjadi koordinator LHKASN; melakukan verifikasi atas kewajaran LHKASN; melakukan klarifikasi kepada wajib lapor; melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu; dan menyampaikan laporan. Inspektorat Jenderal telah melakukan monitoring dan pendampingan pengisian LHKASN ke lingkungan Inspektorat Jenderal, Jawa Barat, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, DKI, Sumatera Utara, Jawa Tengah, Lampung, Cirebon, dan Bali. Memfasilitasi FGD Tata Cara Pengisian dan Penyampaian LHKASN. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2015 jumlah ASN yang sudah membuat LHKASN berjumlah 13.742 pegawai. Dan akan terus diupayakan agar seluruh pegawai mengisi LHKASN.


4.5. Efisiensi dan Efektivitas

a. Rekapitulasi Pendidikan dan Pelatihan Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat secara aktif dan berkala melakukan pendidikan dan pelatihan bagi sumber daya manusia dan para auditor untuk lebih meningkatkan kompetenesi dan profesionalisme sehingga dalam melaksanakan tugas – tugasnya dapat memberikan pelayanan prima. Dari tabel dibawah ini dapat dilihat bahwa terdapat peningkatan peserta diklat sebesar 130 orang dari yang telah direncanakan dengan penyerapan anggaran yang lebih rendah/murah. Hal ini menunjukkan komitmen dari Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam peningkatan kualitas sumber daya manusianya secara efektif dan efisien.

Tabel IV. 4 Rekapitulasi Pengembangan Diklat dan Kegiatan Lainnya

Uraian Kegiatan Peserta (Orang)

Biaya (dalam ribuan Rupiah)

Rencana Realisasi Rencana Realisasi Bimbingan Teknis Inspektorat Provinsi 300 318 7,714,992 7,550,023.5 Diklat Pimpinan dan Prajabatan 24 24 183,014.7 99,343 Diklat Teknis terdiri dari :

3,546,422 3,490,085.1 Diklat Pengembangan Karakter 312 312 Kegiatan Diklat Pengembangan Karakter 22 22 Diklat Sertifikasi QIA Tingkat Dasar I dan II 34 34 Diklat Fungsional 152 152 3,068,180 2,951,424.45 Bimbingan Teknis Audit Pengadaan Barang/jasa

152 27

15,247,054

10,970,763.2 Bimbingan Teknis RBIA 46 Bimbingan Teknis Internal Control for Executive 20 Bimbingan Teknis IAPC 32 Bimbingan Teknis Pengawasan Bidang PUPR tahun 2015

54 Diklat Sertifikasi QIA Tingkat Dasar I dan II 34

Bimbingan Teknis Fraud Auditing 37 TOTAL 996 1,112 29,350,562 25,061,639.25 SELISIH 116 (4,288,922.75)

*data per tanggal 13 Januari 2016 b. Evaluasi dan Analisis Anggaran

Akuntabilitas keuangan Inspektorat Jenderal merupakan pertanggungjawaban kepada publik atas penggunaan anggaran pengawasan. Penyerapan anggaran Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tahun anggaran 2015 sebesar Rp 84.444.006.911,00 atau 80,27%, hal ini disebabkan hal-hal sebagai berikut: - Keterbatasan jumlah SDM Auditor (Auditor sedang melaksanakan tugas

belajar, cuti tahunan).


- Prioritas pelaksanaan kegiatan karena keterbatasan sumber daya manusia dan waktu pelaksanaannya sehingga terdapat beberapa kegiatan yang harus dikurangi atau ditunda pelaksanaannya

- Kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan karena bersamaan dengan permintaan kegiatan pengawasan, pendampingan, pembinaan, Litwal, dan Riksus;

- Perubahan nomenklatur dan pembatasan ruang lingkup yang disebabkan kegiatan di auditi juga menjadi terlambat

Tahun 2015 Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengelola DIPA untuk melaksanakan program/kegiatan dengan rencana dan realisasi sebagai berikut:

Tabel IV.5 Penyerapan Tahun 2015

No Program/Kegiatan/Output/Paket/Sub Paket Pagu (Ribuan)

Realisasi (Ribuan)

Progress (%) Keu Fisik

1 Laporan Kegiatan dan Pembinaan 8.625.735 6.494.132 64.18 71.67 2 Diklat, Sosialisasi, Diseminasi, Bimtek 22.044.670 17.511.616 71.16 79.35 3 Sistem Pelaporan secara Elektronik (e-Monitoring) Satker Kem. PU 50.019 21.000 41.98 41.98 4 Layanan Perkantoran 32.599.207 29.864.856 90.68 90.84 5 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 1.061.947 935.888 88.13 100 6 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 343.942 299.884 87,19 100 7 Laporan Pelaksanaan Pemeriksaan Rutin (Kinerja, Serentak,

Keteknikan) Di Inspektorat I 9.159.400 7.079.833 77.30 77.30 8 Laporan Pelaksanaan Pemeriksaan Rutin (Kinerja, Serentak,

Keteknikan) Di Inspektorat II 6.755.400 5.762.010 85.29 85.29 9 Laporan Pelaksanaan Pemeriksaan Rutin (Kinerja, Serentak,

Keteknikan) Di Inspektorat III 10.008.400 8.763.070 87.56 87.26 10 Laporan Pelaksanaan Pemeriksaan Rutin (Kinerja, Serentak,

Keteknikan) Di Inspektorat IV 7.839.400 6.239.615 79.59 79.59 11 Laporan Pelaksanaan Pemeriksaan Rutin (Kinerja, Serentak,

Keteknikan) Di Inspektorat V 4.164.400 1.236.881 33.28 28.47 12 Laporan Pelaksaan Pemeriksaan Khusus 264.000 236.983 89.77 89.77

Jumlah 102.916.520 84.445.767 80,27 79,74 *data per tanggal 13 Januari 2016


BAB V PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Jenderal Tahun 2015 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas pelaksanaan tugas-tugas Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, termasuk pertanggungjawaban penggunaan anggaran pengawasan pada TA 2015, sejalan dengan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas publik dalam pelaksanaan tata kepemerintahan yang baik (good governance). Kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ditandai dengan : 1. Level Internal Audit Capability Model (IACM), level 2; 2. Prosentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang ditindak lanjuti dan tuntas

serta tepat waktu, 83.03%; 3. Prosentase Jumlah Unit Kerja/Satker yang bersih dari penyimpangan materiil,

90.26%.

Belum maksimalnya penyerapan anggaran Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat disebabkan terbatasnya SDM Auditor jika dibandingkan dengan alokasi anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan jumlah auditi yang semakin besar seiring dengan re-organisasi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Permasalahan tersebut akan diminalisir melalui program pengembangan SDM melalui kerjasama dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebagai Pembina APIP. Selain itu diperlukan adanya analisa jabatan yang lebih komprehensif disertai pemetaan pegawai yang proporsional. Harapan Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk tahun mendatang adalah sebagai institusi pengawasan intern yang handal, memiliki integritas dan profesionalisme yang tinggi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang bebas KKN pada tahun 2025.


LAMPIRAN

Documents

Lakip Kementerian PUPR