Lain-Lain - bi.go.id · Lelang dan Penatausahaan Surat Berharga Negara Ketentuan Umum Pg. 1 Hal. 1 – 3 Fungsi Bank Indonesia Dalam Lelang dan Penatausahaan Surat Berharga Negara

Kodifikasi Peraturan Bank Indonesia

Lain-LainLelang dan Penatausahaan Surat Berharga Negara

Tim Penyusun Ramlan Ginting Dudy Iskandar

Gantiah Wuryandani Zulkarnain Sitompul

Indri Triyana Tresna Kholilah

Pusat Riset dan Edukasi Bank Sentral Bank Indonesia Telp: 021 3817321 Fax.: 021 3501912 email: [email protected] Hak Cipta © 2012, Bank Indonesia 2012

Kodifikasi Peraturan Bank Indonesia

Lain-Lain

Lelang dan Penatausahaan Surat Berharga Negara

mailto:[email protected]

Lain-Lain Lelang dan Penatausahaan Surat Berharga Negara

i

DAFTAR ISI

Paragraf Halaman

Daftar Isi Hal. i Rekam Jejak Regulasi Lelang dan Penatausahaan Surat Berharga Negara

Hal. ii

Dasar Hukum Hal. iii

Regulasi Terkait Hal. iii

Regulasi Bank Indonesia Hal. iii

Lelang dan Penatausahaan Surat Berharga Negara

Ketentuan Umum Pg. 1 Hal. 1 – 3

Fungsi Bank Indonesia Dalam Lelang dan Penatausahaan Surat Berharga Negara

Pg. 2 Hal. 3

Bentuk dan Jenis Surat Berharga Negara Pg. 3 Hal. 3

Lelang Surat Berharga Negara Di Pasar Perdana Pg. 4 – 6 Hal. 4 – 9

Penatausahaan Surat Berharga Negara Pg. 7 – 16 Hal. 9 – 19

Biaya Pg. 17 Hal. 19

Pelaporan Penatausahaan Surat Berharga Negara Pg. 18 Hal. 19


ii

Rekam Jejak Regulasi Lelang dan Penatausahaan Surat Berharga Negara

10/13/PBI/2008Lelang dan Penatausahaan Surat

Berharga Negara

9/3/PBI/2007Lelang dan Penatausahaan Surat Utang

Negara

7/19/PBI/2005Penerbitan, Penjualan, dan Pembelian

serta Penatausahaan Surat Utang Negara





2/2/PBI/2000Penatausahaan dan Perdagangan

Obligasi Pemerintah

SE 11/32/DPM 2009Tata Cara Lelang Surat Utang Negara di Pasar Perdana dan Penatausahaan

Surat Utang Negara

SE 12/30/DASP 2010Perubahan SE 11/32/DPM 2009

SE 9/4/DPM 2007

SE 10/18/DPM 2008

SE 7/30/DPM 2005

SE 7/31/DPM 2005

SE 6/30/DPM 2004

SE 6/11/DPM 2004

SE 6/10/DPM 2004

SE 5/4/DPM 2003

SE 5/5/DPM 2003

SE 5/33/DPM 2003

Butir I.8,I.10,II.A.1,II.A.2,Angka 8 dan 9 Butir II.A,

Butir II.B.3,II.B.5,II.C.1,II.D.2,II.D.3,III.C.5.a.1,III.C.5.d,III.D.2

Alamat Penyampaian dan Penyebutan Departemen Keuangan

Butir II.A.10, II.A.15,Lampiran 1 dan 2

Butir I.3.c,II.2.c,Lampiran 1c

SE 5/6/DPM 2003

SE 5/7/DPM 2003

SE 5/19/DPM 2003

SE 5/8/DPM 2003

Butir II.D.1.d

SE 3/24/DPM 2001

SE 2/2/DPM 2000

SE 2/1/DPM 2000

SE 6/1/DPM 2004

SE 6/3/DPM 2004

- UU RI No. 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara- UU RI No. 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara

- 10/2/PBI/2008 Scripless Securities Settlement System

Dicabut

Berkaitan

PBI Masih Berlaku

PBI Tidak Berlaku

Keterangan:

Regulasi Terkait

SE Masih Berlaku

SE Tidak Berlaku

Diubah

SE 15/12/DASP 2013Tata Cara Lelang Surat Utang Negara di Pasar Perdana dan Penatausahaan

Surat Utang Negara

Angka III.C.1.a, III.C.1.b, III.C.1.e, III.C.2.a, III.C.2.b,

III.C.2.e, III.C.2.M.8)


iii

Dasar Hukum - Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 - Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara - Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara - Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

Regulasi Terkait: - Undang-Undang No. 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara - Undang-Undang No. 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara - Peraturan Menteri Keuangan Mengenai SUN - Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/2/PBI/2008 tentang Scripless Securities Settlement System

Regulasi Bank Indonesia: - Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/13/PBI/2008 tentang Lelang dan Penatausahaan Surat Berharga

Negara - Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/12/DASP 2013 perihal Tata Cara Lelang Surat Utang Negara Di

Pasar Perdana dan Penatausahaan Surat Utang Negara


1

Paragraf Sumber Regulasi Ketentuan

Lain-Lain Lelang dan Penatausahaan Surat Berharga Negara BAB I Ketentuan Umum

1 Pasal 1 10/13/PBI/2008 Angka 1 dan 2 SE 15/12/DASP 2013 Romawi I Angka 4 Pasal 1 10/13/PBI/2008 Angka 3 dan 4 SE 15/12/DASP 2013 Romawi I Angka 7 - 10 Pasal 1 10/13/PBI/2008 Angka 5 - 7 SE 15/12/DASP 2013 Romawi 1 Angka 13 - 15

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan : 1. Surat Berharga Negara yang selanjutnya disingkat SBN adalah Surat

Utang Negara dan Surat Berharga Syariah Negara. 2. Surat Utang Negara yang selanjutnya disingkat SUN adalah surat

berharga yang berupa surat pengakuan utang dalam mata uang rupiah yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh Negara Republik Indonesia, sesuai dengan masa berlakunya.

3. Surat Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat SPN adalah SUN yang berjangka waktu sampai dengan 12 (dua belas) bulan, dengan pembayaran bunga secara diskonto.

4. Obligasi Negara adalah SUN yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan dengan kupon dan/atau dengan pembayaran bunga secara diskonto.

5. Obligasi Negara Ritel yang selanjutnya disebut ORI adalah Obligasi Negara yang dijual kepada individu atau orang perseorangan Warga Negara Indonesia melalui agen penjual.

6. Surat Berharga Syariah Negara yang selanjutnya disingkat SBSN, atau dapat disebut Sukuk Negara, adalah surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, dalam mata uang rupiah, sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap aset SBSN.

7. Bank adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dan Bank Umum Syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

8. Dealer Utama adalah Bank dan/atau perusahaan efek yang ditunjuk oleh Menteri sebagai Dealer Utama sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai Sistem Dealer Utama.

9. Lembaga Penjamin Simpanan yang selanjutnya disingkat LPS adalah lembaga yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan.

10. Peserta Transaksi adalah pihak yang berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan dapat melakukan transaksi SUN dengan Pemerintah secara langsung.

11. Lelang adalah Lelang SUN dan Lelang SUN Tambahan. 12. Pasar Perdana adalah kegiatan penawaran dan penjualan SBN untuk

pertama kali. 13. Pasar Sekunder adalah kegiatan perdagangan SBN yang telah dijual di

Pasar Perdana. 14. Peserta Lelang SBN adalah pihak-pihak yang dapat mengikuti lelang

SBN sesuai ketentuan yang berlaku. 15. Lelang SUN adalah penjualan SUN di Pasar Perdana oleh Pemerintah

yang dilakukan dengan mekanisme lelang. 16. Lelang SUN Tambahan (Greenshoe Option) yang selanjutnya disebut

Lelang SUN Tambahan adalah penjualan SUN di Pasar Perdana dalam mata uang rupiah dengan cara lelang yang dilaksanakan pada 1 (satu)


2


Pasal 1 10/13/PBI/2008 Angka 8 - 10 SE 15/13/DASP 2013 Romawi I Angka 18 Pasal 1 10/13/PBI/2008 Angka 11 SE 15/12/DASP 2013 Romawi 1 Angka 22 Pasal 1 10/13/PBI/2008 Angka 12 - 14 SE 15/12/DASP 2013 Romawi I Angka 20,21, 24 - 32

hari kerja setelah tanggal pelaksanaan Lelang SUN. 17. Imbal Hasil (Yield) adalah ketentuan yang diharapkan oleh investor

dalam persentase per tahun. 18. Penawaran Pembelian Kompetitif (Competitive Bidding) adalah

pengajuan penawaran pembelian dengan mencantumkan volume dan tingkat imbal hasil (yield) atau harga (price) yang diinginkan penawar.

19. Penawaran Pembelian Non-kompetitif (Non-competitive Bidding) adalah pengajuan penawaran pembelian dengan mencantumkan volume tanpa tingkat imbal hasil (yield) atau harga (price) yang diinginkan penawar.

20. Bank Indonesia– Scripless Securities Settlement System yang untuk selanjutnya disebut BI-SSSS adalah sarana transaksi dengan Bank Indonesia termasuk penatausahaannya dan penatausahaan surat berharga secara elektronik dan terhubung langsung antara peserta BI-SSSS, penyelenggara BI-SSSS dan Sistem Bank Indonesia-Real Time Gross Settlement (Sistem BI-RTGS).

21. Sistem Bank Indonesia – Real Time Gross Settlement yang selanjutnya disebut Sistem BI-RTGS adalah suatu sistem transfer dana elektronik antar peserta Sistem BI-RTGS dalam mata uang rupiah yang penyelesaiannya dilakukan secara seketika per transaksi secara individual.

22. Sub-Registry adalah Bank dan lembaga yang melakukan kegiatan kustodian yang memenuhi persyaratan dan disetujui oleh Bank Indonesia melakukan fungsi penatausahaan surat berharga, termasuk SBN, untuk kepentingan nasabah.

23. Central Registry adalah Bank Indonesia yang melakukan fungsi penatausahaan surat berharga untuk kepentingan peserta BI-SSSS yang memiliki Rekening Surat Berharga di BI-SSSS.

24. Delivery Versus Payment yang untuk selanjutnya disingkat DVP adalah setelmen transaksi SBN dengan cara setelmen surat berharga melalui BI-SSSS dilakukan bersamaan dengan setelmen dana di Bank Indonesia melalui Sistem BI-RTGS.

25. Free of Payment yang untuk selanjutnya disingkat FoP adalah setelmen transaksi SBN dengan cara setelmen surat berharga dilakukan melalui BI-SSSS, sedangkan setelmen dana dilakukan tidak secara bersamaan dengan setelmen surat berharga atau tanpa setelmen dana.

26. Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia. 27. Batas Paling Tinggi Nominal Penawaran (Broker Bidding Limit) adalah

pemberian wewenang dari Bank atau Sub-Registry melalui BI-SSSS kepada Peserta Transaksi Lelang SUN untuk dapat melakukan penawaran per hari dalam Lelang SUN untuk dan atas nama Bank atau nasabah Sub-Registry, paling tinggi sebesar jumlah limit bidding yang diberikan.

28. Penatausahaan SUN adalah kegiatan yang mencakup pencatatan kepemilikan, kliring dan setelmen serta agen pembayar bunga (kupon) dan pokok SUN.

29. Sistem Laporan Harian Bank Umum yang selanjutnya disebut Sistem LHBU adalah sarana pelaporan Bank kepada Bank Indonesia secara harian termasuk penyediaan informasi pasar uang dan pengumuman


3


dari Bank Indonesia. 30. Lelang Pembelian Kembali SUN yang selanjutnya disebut Lelang

Buyback adalah pembelian kembali SUN di Pasar Sekunder oleh Pemerintah sebelum jatuh tempo dengan cara tunai dan/atau dengan cara penukaran (debt switching) dalam suatu masa penawaran yang telah ditentukan dan diumumkan sebelumnya.

31. Fasilitas Peminjaman SUN adalah fasilitas yang diberikan oleh Menteri kepada Dealer Utama untuk melakukan peminjaman SUN sesuai tata cara yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan yang berlaku.

32. Transaksi SUN Secara Langsung adalah penjualan SUN di Pasar Perdana, atau pembelian kembali SUN di Pasar Sekunder, yang dilakukan oleh Pemerintah dengan Dealer Utama, Bank Indonesia, atau Lembaga Penjamin Simpanan, secara langsung melalui fasilitas Dealing Room pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang – Kementerian keuangan Republik Indonesia.

33. Private Placement adalah kegiatan penjualan SUN di Pasar Perdana dalam negeri yang dilakukan oleh Pemerintah dengan pihak yang disetujui oleh Pemerintah, dengan ketentuan dan persyaratan (terms and conditions) SUN sesuai kesepakatan.

34. Bank Pembayar adalah Bank peserta Sistem BI-RTGS yang ditunjuk oleh Peserta Transaksi untuk melakukan pembayaran dan/atau penerimaan dana dalam rangka setelmen transaksi SUN.

35. Rekening Surat Berharga adalah rekening milik peserta BI-SSSS tertentu di BI-SSSS untuk mencatat kepemilikan surat berharga dan/atau instrumen untuk pengelolaan moneter.

36. Rekening Giro adalah rekening giro dalam mata uang rupiah yang ditatausahakan di Bank Indonesia yang digunakan dalam rangka pelaksanaan BI-SSSS.

BAB II

Fungsi Bank Indonesia Dalam Lelang dan Penatausahaan Surat Berharga Negara

2 Pasal 2 10/13/PBI/2008

Dalam rangka membantu Pemerintah untuk mengelola SBN, Bank Indonesia melakukan hal-hal sebagai berikut : a. memberikan masukan dalam rangka penerbitan SBN termasuk

penyusunan ketentuan dan persyaratan penerbitan SBN; Masukan ini dimaksudkan untuk mengevaluasi implikasi moneter dari penerbitan SBN agar keselarasan antara kebijakan fiskal termasuk manajemen utang dan kebijakan moneter dapat tercapai.

b. bertindak sebagai agen lelang dalam penerbitan SBN di Pasar Perdana;

dan c. menatausahakan SBN.

BAB III Bentuk dan Jenis Surat Berharga Negara 3 Pasal 3

10/13/PBI/2008 SBN yang ditatausahakan oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 2 huruf c mempunyai bentuk dan jenis sebagaimana diatur dalam Undang-Undang SUN dan Undang-Undang SBSN yang berlaku.


4


BAB IV Lelang Surat Berharga Negara Di Pasar Perdana 4 Pasal 4

10/13/PBI/2008

Bank Indonesia melaksanakan lelang SBN di Pasar Perdana berdasarkan pemberitahuan dari Menteri.

5 Pasal 5 10/13/PBI/2008 Ayat (1).a SE 15/12/DASP 2013, Romawi II.B.1 SE 15/12/DASP 2013, Romawi II.B.2 SE 15/12/DASP 2013, Romawi II.B.3 SE 15/12/DASP 2013, Romawi II.B.4

Pasal 5 10/13/PBI/2008 Ayat (1).b SE 15/12/DASP 2013, Romawi II.B.5

(1) Dalam melaksanakan fungsi sebagai agen lelang sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 2 huruf b, Bank Indonesia untuk dan atas nama Pemerintah melakukan kegiatan antara lain sebagai berikut :

a. mengumumkan rencana lelang SBN; Sebelum pelaksanaan Lelang, Bank Indonesia mengumumkan rencana Lelang melalui BI-SSSS, Sistem LHBU dan/atau sarana komunikasi lain yang digunakan Bank Indonesia. Pengumuman rencana Lelang SUN paling kurang memuat : a) jenis dari seri SUN; b) tanggal pelaksanaan lelang; c) target indikatif yang ditawarkan; d) tanggal penerbitan dan tanggal jatuh tempo; e) mata uang; f) waktu pembukaan dan penutupan penawaran; g) waktu pengumuman hasil lelang SUN; h) tanggal setelmen; dan i) alokasi untuk Penawaran Pembelian Non-kompetitif (Non-

competitive Bidding) dalam hal dilakukan kombinasi lelang kompetitif dan non-kompetitif; dan

j) daftar nama peserta Lelang SUN

Bank Indonesia mengumumkan rencana Lelang SUN Tambahan pada saat penetapan hasil Lelang SUN oleh Menteri cq. Direktur Jenderal Pengelolaan Utang kepada Bank Indonesia, LPS dan peserta Lelang SUN Tambahan. Pengumuman rencana Lelang SUN Tambahan sebagaimana paling kurang memuat antara lain: a. jenis dan seri SUN; b. daftar nama peserta Lelang SUN Tambahan; c. tanggal dan waktu pelaksanaan Lelang SUN Tambahan; dan d. Harga/Imbal Hasil (Yield) rata-rata tertimbang Lelang SUN.

b. melaksanakan lelang SBN; Pada hari pelaksanaan Lelang SUN, Peserta Transaksi mengajukan penawaran kuantitas dan tingkat diskonto atau tingkat imbal hasil (yield) atau harga (price) untuk Penawaran Pembelian Kompetitif (Competitive Bidding) atau penawaran kuantitas untuk Penawaran Pembelian Non-kompetitif (Non-competitive Bidding).


5


SE 15/12/DASP 2013, Romawi II.B.6 SE 15/12/DASP 2013, Romawi II.B.7 SE 15/12/DASP 2013, Romawi II.B.8 SE 15/12/DASP 2013, Romawi II.B.9 SE 15/12/DASP 2013, Romawi II.B.10 Pasal 5 10/13/PBI/2008 Ayat (1).c Pasal 5 10/13/PBI/2008 Ayat (1).d SE 15/12/DASP 2013, Romawi II.C.1 SE 15/12/DASP 2013,Romawi II.C.2

Pada hari pelaksanaan Lelang SUN Tambahan, peserta Lelang SUN Tambahan mengajukan penawaran kuantitas. Peserta Transaksi mengajukan penawaran Lelang SUN untuk Penawaran Pembelian Kompetitif (Competitive Bidding), dengan ketentuan sebagai berikut: a. pengajuan penawaran kuantitas dari masing-masing Peserta

Transaksi paling rendah 1.000 (seribu) unit atau Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dan selebihnya dengan kelipatan 100 (seratus) unit atau Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

b. penawaran diskonto atau tingkat imbal hasil (yield) diajukan dengan kelipatan 1/00 (satu per seratus) atau 0,01 (satu per seratus);

c. penawaran harga (price) diajukan dengan kelipatan 0,05% (lima per sepuluh ribu).

Dalam hal Peserta Transaksi mengajukan penawaran Lelang untuk Penawaran Pembelian Non-kompetitif (Non-competitive Bidding), pengajuan penawaran kuantitas dilakukan dengan ketentuan pengajuan penawaran kuantitas dari masing-masing Peserta Transaksi paling rendah 1.000 (seribu) unit atau Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dan selebihnya dengan kelipatan 100 (seratus) unit atau Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah); Peserta Transaksi bertanggung jawab atas kebenaran data penawaran pembelian. Peserta Transaksi yang telah mengajukan penawaran tidak dapat membatalkan penawarannya.

c. menyampaikan hasil penawaran lelang SBN kepada Menteri; dan

d. mengumumkan keputusan hasil lelang SBN.

Menteri cq. Direktur Jenderal Pengelolaan Utang menetapkan hasil Lelang SUN yang mencakup antara lain pemenang Lelang SUN, nilai nominal dan tingkat diskonto atau tingkat Imbal Hasil (Yield) atau harga (price). Menteri cq. Direktur Jenderal Pengelolaan Utang menetapkan hasil Lelang SUN Tambahan yang mencakup antara lain pemenang Lelang SUN Tambahan dan nilai nominal.


6


SE 15/12/DASP 2013, Romawi II.D.1 SE 15/12/DASP 2013, Romawi II.D.2 SE 15/12/DASP 2013, Romawi II.D.3 Pasal 5 10/13/PBI/2008 Ayat (2) SE 15/12/DASP 2013, Romawi II.A

Bank Indonesia mengumumkan hasil Lelang yang telah ditetapkan oleh Menteri cq. Direktur Jenderal Pengelolaan Utang melalui BI-SSSS, Sistem LHBU dan/atau sarana komunikasi lain yang digunakan oleh Bank Indonesia pada akhir hari pelaksanaan Lelang. Bank Indonesia menyampaikan pengumuman hasil Lelang SUN dengan ketentuan sebagai berikut: a. kepada seluruh Peserta Transaksi paling kurang memuat:

1) jenis dan seri SUN; 2) mata uang; 3) kuantitas lelang secara keseluruhan; 4) tingkat bunga; 5) rata-rata tertimbang tingkat diskonto, tingkat Imbal Hasil

(Yield) atau harga (price); dan 6) tanggal jatuh tempo.

b. kepada masing-masing pemenang Lelang SUN melalui BI-SSSS paling kurang memuat: 1) nama pemenang; 2) nilai nominal; dan 3) tingkat diskonto, tingkat Imbal Hasil (Yield) atau harga

(price). Bank Indonesia menyampaikan pengumuman hasil Lelang SUN Tambahan dengan ketentuan sebagai berikut: a. kepada seluruh Peserta Transaksi paling kurang memuat seri

SUN dan nilai nominal; b. kepada masing-masing pemenang Lelang SUN Tambahan

melalui BI-SSSS paling kurang memuat nama pemenang dan nilai nominal yang dimenangkan.

(2) Bank Indonesia melaksanakan lelang SBN dengan menggunakan BI-

SSSS atau sarana lain yang ditetapkan Bank Indonesia.

Dalam hal menggunakan sarana lain selain BI-SSSS, Bank Indonesia akan memberitahukan sebelumnya kepada Menteri dan peserta lelang.

(3) Tata Cara Lelang adalah sebagai berikut : A. Ketentuan dan Persyaratan

1. Peserta Transaksi: a. pada transaksi Lelang SUN: Dealer Utama, Bank Indonesia,

dan/atau LPS. b. pada transaksi Lelang SUN Tambahan: Dealer Utama, Bank

Indonesia, dan/atau LPS yang menyampaikan Penawaran Pembelian Nonkompetitif dalam Lelang SUN.

2. Peserta Transaksi dapat mengajukan penawaran dengan ketentuan sebagai berikut: a. Lelang SUN:

1) Dealer Utama, Bank Indonesia, dan/atau LPS untuk SPN. 2) Dealer Utama dan/atau LPS untuk Obligasi Negara.


7


b. Lelang SUN Tambahan: 1) Dealer Utama, Bank Indonesia, dan/atau LPS yang

menyampaikan Penawaran Pembelian Nonkompetitif untuk SPN.

2) Dealer Utama dan/atau LPS yang menyampaikan Penawaran Pembelian Nonkompetitif untuk Obligasi Negara.

3. Dealer Utama yang dapat mengikuti Lelang adalah Dealer Utama yang ditunjuk oleh Menteri untuk mengikuti Lelang dan sedang tidak dikenakan sanksi tidak boleh mengikuti Lelang.

4. Dealer Utama dapat mengajukan penawaran Lelang atas nama diri sendiri dan/atau atas nama pihak lain sesuai Peraturan Menteri Keuangan yang berlaku.

5. LPS mengajukan penawaran Lelang hanya untuk dan atas nama diri sendiri.

6. Lelang SUN dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: a. Pengajuan penawaran Lelang SUN dilakukan dengan

mengajukan Penawaran Pembelian Kompetitif (Competitive Bidding) dan/atau Penawaran Pembelian Nonkompetitif (Non Competitive Bidding) dalam suatu periode waktu penawaran yang telah ditentukan dan diumumkan sebelumnya.

b. Dalam hal Dealer Utama mengajukan penawaran Lelang SUN untuk dan atas nama diri sendiri, baik secara langsung maupun melalui Dealer Utama lain maka penawaran hanya dapat dilakukan dengan cara Penawaran Pembelian Kompetitif (Competitive Bidding).

c. Dalam hal Dealer Utama mengajukan penawaran Lelang SUN untuk dan atas nama pihak lain maka pengajuan penawaran dilakukan dengan persyaratan sebagai berikut: 1) pengajuan penawaran pada lelang SPN dilakukan dengan

cara Penawaran Pembelian Kompetitif (Competitive Bidding);

2) pengajuan penawaran pada lelang Obligasi Negara dilakukan dengan cara Penawaran Pembelian Kompetitif (Competitive Bidding) dan/atau Penawaran Pembelian Nonkompetitif (Non Competitive Bidding).

d. Bank Indonesia dapat mengajukan penawaran Lelang SUN berupa SPN dengan persyaratan sebagai berikut : 1) penawaran dilakukan secara langsung tanpa melalui

Dealer Utama; 2) penawaran hanya untuk Penawaran Pembelian

Nonkompetitif (Non Competitive Bidding). e. LPS dapat mengajukan penawaran Lelang SUN berupa SPN

dan Obligasi Negara dengan persyaratan sebagai berikut: 1) penawaran dilakukan secara langsung tanpa melalui


Nonkompetitif (Non Competitive Bidding). f. Lelang SUN dilaksanakan pada hari Selasa pada pukul 10.00

WIB sampai dengan pukul 12.00 WIB dan/atau pada hari kerja


8


dan waktu lain yang ditetapkan Menteri cq. Direktur Jenderal Pengelolaan Utang. Setiap perubahan jadwal Lelang SUN diumumkan oleh Bank Indonesia melalui Sistem LHBU dan/atau sarana komunikasi lain yang digunakan Bank Indonesia.

g. Sarana yang digunakan untuk pengajuan penawaran Lelang SUN adalah BI-SSSS.

h. Bank Indonesia mengumumkan rencana lelang paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum hari pelaksanaan Lelang SUN melalui BI-SSSS, Sistem LHBU dan/atau sarana komunikasi lain yang digunakan Bank Indonesia.

i. Dalam hal Bank mengajukan penawaran Lelang SUN melalui Dealer Utama maka Bank yang bersangkutan harus menetapkan Batas Paling Tinggi Nominal Penawaran (Broker Bidding Limit) per hari bagi Dealer Utama.

j. Peserta Transaksi selain Bank yang mengajukan penawaran Lelang SUN harus menunjuk Sub-Registry untuk pelaksanaan setelmen hasil Lelang SUN.

k. Sub-Registry yang ditunjuk untuk pelaksanaan setelmen hasil Lelang SUN, harus menetapkan Batas Paling Tinggi Nominal Penawaran (Broker Bidding Limit) per hari bagi Peserta Transaksi untuk kepentingan nasabah Sub-Registry.

l. Penetapan Batas Paling Tinggi Nominal Penawaran (Broker Bidding Limit), harus diatur dalam suatu perjanjian antara Bank atau Sub-Registry dengan Dealer Utama.

7. Lelang SUN Tambahan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: a. Bank Indonesia mengadakan Lelang SUN Tambahan

berdasarkan rencana Lelang SUN Tambahan yang ditetapkan oleh Menteri cq. Direktur Jenderal Pengelolaan Utang.

b. Lelang SUN Tambahan dilaksanakan pada pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 12.00 WIB dan/atau pada hari kerja dan waktu lain yang ditetapkan Menteri cq. Direktur Jenderal Pengelolaan Utang. Setiap perubahan jadwal Lelang SUN Tambahan diumumkan oleh Bank Indonesia melalui Sistem LHBU dan/atau sarana komunikasi lain yang digunakan Bank Indonesia.

c. Bank Indonesia dapat mengajukan penawaran Lelang SUN Tambahan berupa SPN dengan persyaratan sebagai berikut: 1) penawaran dilakukan secara langsung tanpa melalui


Nonkompetitif (Non Competitive Bidding). d. LPS dapat mengajukan penawaran Lelang SUN Tambahan

berupa SPN dan Obligasi Negara dengan persyaratan sebagai berikut : 1) penawaran dilakukan secara langsung tanpa melalui


Nonkompetitif (Non Competitive Bidding).


9


e. pengajuan penawaran pada Lelang SUN Tambahan dibatasi paling banyak sebesar Penawaran Pembelian Nonkompetitif yang tidak dimenangkan dalam Lelang SUN.

f. Sarana yang digunakan untuk pengajuan penawaran Lelang SUN Tambahan adalah BI-SSSS.

g. Bank Indonesia mengumumkan rencana lelang paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum hari pelaksanaan Lelang SUN Tambahan melalui BI-SSSS, Sistem LHBU dan/atau sarana komunikasi lain yang digunakan Bank Indonesia.

h. Dalam hal Bank mengajukan penawaran Lelang SUN Tambahan melalui Dealer Utama maka Bank yang bersangkutan harus menetapkan Batas Paling Tinggi Nominal Penawaran (Broker Bidding Limit) per hari bagi Dealer Utama.

i. Peserta Transaksi selain Bank yang mengajukan penawaran Lelang SUN Tambahan harus menunjuk Sub-Registry untuk pelaksanaan setelmen hasil Lelang SUN.

j. Sub-Registry yang ditunjuk untuk pelaksanaan setelmen hasil Lelang SUN Tambahan, harus menetapkan Batas Paling Tinggi Nominal Penawaran (Broker Bidding Limit) per hari bagi Peserta Transaksi untuk kepentingan nasabah Sub-Registry.

k. Penetapan Batas Paling Tinggi Nominal Penawaran (Broker Bidding Limit), harus diatur dalam suatu perjanjian antara Bank atau Sub-Registry dengan Dealer Utama.

6 Pasal 6 10/13/PBI/2008

1) Peserta Lelang SBN di Pasar Perdana dapat melakukan penawaran pembelian dalam lelang SBN dengan cara Penawaran Pembelian Kompetitif (Competitive Bidding) dan/atau Penawaran Pembelian Non-kompetitif (Non-competitive Bidding) sesuai ketentuan Menteri yang berlaku.

BAB V Penatausahaan Surat Berharga Negara 7 Pasal 7

10/13/PBI/2008 Ayat (1) dan (2) SE 15/12/DASP 2013 Romawi III.D

(1) Bank Indonesia melakukan penatausahaan SBN sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 2 huruf c mencakup : a. pencatatan kepemilikan, kliring dan setelmen SBN; dan

Yang dimaksud dengan setelmen SBN adalah setelmen yang terdiri dari setelmen surat berharga dan/atau setelmen dana.

b. agen pembayar bunga (kupon)/imbalan dan pokok/nilai nominal

SBN. (2) Bank Indonesia melakukan penatausahaan SBN atas transaksi

penerbitan SBN di Pasar Perdana dan transaksi SBN di Pasar Sekunder. Transaksi SUN yang dilakukan di Pasar Sekunder antara lain transaksi jual/beli putus (outright, transaksi penjualan dengan janji untuk membeli kembali (repurchase agreement atau repo), transaksi penjaminan SUN (agunan), dan/ atau transaksi peminjaman SUN dengan jaminan surat berharga lainnya (securities lending and borrowing).


10


Pasal 7 10/13/PBI/2008 Ayat (3) SE 15/12/DASP 2013 Romawi III.A

(3) Bank Indonesia melakukan penatausahaan SBN menggunakan BI-SSSS sesuai ketentuan Bank Indonesia yang berlaku.

(4) Ketentuan dan persyaratan dalam tata cara penatausahaan SUN : 1. Bank Indonesia melaksanakan pencatatan penerbitan SUN sesuai

syarat dan ketentuan (terms and conditions) atau adendum syarat dan ketentuan (addendum terms and conditions) yang ditetapkan oleh Menteri.

2. Pada tanggal setelmen, Bank Indonesia melakukan setelmen SUN berdasarkan surat dari Menteri, mengenai keputusan hasil Lelang SUN, penjatahan SUN dan/atau hasil transaksi SUN yang transaksinya tidak dilakukan melalui BI-SSSS.

3. Peserta Transaksi selain Bank harus menunjuk Sub-Registry untuk pelaksanaan setelmen SUN dan pencatatan kepemilikan SUN.

4. Sub-Registry yang ditunjuk oleh Peserta Transaksi selain Bank, menunjuk Bank Pembayar untuk pelaksanaan setelmen dana.

5. Peserta Transaksi dan Bank Pembayar yang ditunjuk harus menjamin kecukupan dana pada Rekening Giro Peserta Transaksi dan/atau Bank Pembayar untuk pelaksanaan setelmen dana hasil transaksi dengan Pemerintah yang dilakukan secara lelang maupun non lelang pada tanggal setelmen.

6. Peserta Transaksi dan Sub-Registry yang ditunjuk harus menjamin kecukupan seri dan nilai nominal SUN pada Rekening Surat Berharga Peserta Transaksi dan/atau Sub-Registry untuk pelaksanaan setelmen surat berharga hasil transaksi dengan Pemerintah yang dilakukan secara lelang maupun non lelang pada tanggal setelmen.

7. Setelah pelaksanaan setelmen SUN, Sub-Registry wajib mencatat kepemilikan SUN atas nama nasabah secara individual pada sistem internal Sub-Registry pada hari yang sama.

8 Pasal 8 10/13/PBI/2008

Dalam melaksanakan kegiatan penatausahaan SBN, Bank Indonesia dapat menunjuk atau bekerja sama dengan pihak lain.

Penunjukan pihak lain dilakukan dalam rangka menjalankan fungsi sebagai agen penatausaha SBSN berdasarkan permintaan Menteri. Kerjasama dengan pihak lain antara lain dilakukan dalam rangka penatausahaan SBN melalui BI-SSSS.

9 Pasal 9 10/13/PBI/2008

(1) Pencatatan kepemilikan SBN dilakukan secara book entry. Yang dimaksud dengan book entry adalah pencatatan kepemilikan dan perpindahan kepemilikan surat berharga tanpa warkat (scripless) dalam suatu jurnal elektronis.

(2) Catatan kepemilikan SBN di BI-SSSS merupakan bukti kepemilikan yang

sah.

10 Pasal 10 10/13/PBI/2008

(1) Bank Indonesia melakukan setelmen atas transaksi penerbitan SBN di Pasar Perdana baik yang dilakukan secara lelang maupun non lelang.


11


SE 15/12/DASP 2013, Romawi III.B.1

(2) Bank Indonesia melakukan setelmen atas transaksi SBN di Pasar Sekunder yang meliputi : a. setelmen atas transaksi SBN antara pelaku pasar dengan Pemerintah

yang dilakukan secara lelang maupun non lelang; dan

Setelmen transaksi SBN dengan Pemerintah mencakup setelmen hasil lelang pembelian kembali (buyback) SBN di Pasar Sekunder, transaksi Fasilitas Peminjaman SBN bagi Dealer Utama dan transaksi lainnya sesuai ketentuan Menteri.

b. setelmen atas transaksi SBN yang dilakukan antar pelaku pasar.

Setelmen transaksi SBN yang dilakukan antar pelaku pasar mencakup antara lain setelmen transaksi jual beli putus (outright), jual beli secara bersyarat (repo dan reverse repo), pinjam meminjam surat berharga (securities borrowing and lending) dan pencatatan agunan (pledge).

(3) Setelmen SBN atas transaksi penerbitan SBN di Pasar Perdana baik

yang dilakukan secara lelang maupun non lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan setelmen transaksi SBN yang dilakukan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan sesuai jangka waktu yang telah ditetapkan oleh Menteri.

(4) Setelmen SBN atas transaksi SBN yang dilakukan antar pelaku pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan sesuai data setelmen yang disepakati oleh pelaku pasar yang bertransaksi.

(5) Setelmen Hasil Lelang SUN, Lelang Buyback, Fasilitas Peminjaman SUN

dan ORI antara lain sebagai berikut : 1. Setelmen Hasil Lelang SUN

a. Setelmen hasil Lelang SUN dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut : 1) setelmen hasil lelang SUN dilakukan paling lambat 5 (lima)

hari kerja setelah tanggal pelaksanaan lelang SUN (T+5); 2) setelmen hasil lelang SUN tambahan dilakukan pada tanggal

yang sama dengan pelaksanaan setelmen Lelang SUN. b. Bank Indonesia melakukan setelmen hasil pemenang Lelang

pada tanggal setelmen dengan prosedur sebagai berikut : 1) Setelmen Dana

Setelmen dana dilakukan melalui Sistem BI-RTGS dengan mendebet Rekening Giro Peserta Transaksi dan/atau Bank Pembayar yang ditunjuk, serta mengkredit Rekening Giro Pemerintah sebesar nilai setelmen.

2) Setelmen Surat Berharga Setelmen surat berharga dilakukan dengan mengkredit Rekening Surat Berharga Peserta Transaksi dan/atau Sub-Registry yang ditunjuk sebesar total nilai nominal SUN yang dimenangkan.

c. Dalam hal dana pada Rekening Giro Peserta Transaksi dan/atau Bank Pembayar yang ditunjuk tidak mencukupi sampai dengan


12



cut-off warning Sistem BI-RTGS maka setelmen transaksi hasil Lelang yang dilakukan melalui Peserta Transaksi atau Bank Pembayar yang ditunjuk tersebut dinyatakan gagal.

2. Setelmen Hasil Lelang Buyback

a. Setelmen hasil Lelang Buyback dilakukan pada 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal pelaksanaan lelang (T+3) mulai pukul 10.00 WIB atau sesuai waktu yang ditentukan Menteri cq. Direktur Jenderal Pengelolaan Utang.

b. Bank Indonesia melakukan setelmen dengan prosedur sebagai berikut : 1) Setelmen Lelang Buyback dengan cara tunai

a) Melakukan pendebetan Rekening Surat Berharga Peserta Transaksi dan/atau Sub-Registry yang ditunjuk sampai dengan batas waktu setelmen surat berharga di BI-SSSS, sebesar jumlah seri dan nilai nominal SUN yang dibeli kembali oleh Pemerintah.

b) Melakukan pengkreditan Rekening Surat Berharga Pemerintah atau melakukan pelunasan sebelum jatuh tempo (early redemption) atas seri SUN yang dibeli kembali oleh Pemerintah.

c) Melakukan pendebetan Rekening Giro Pemerintah dan pengkreditan Rekening Giro Peserta Transaksi dan/atau Bank Pembayar yang ditunjuk sebesar nilai setelmen.

2) Setelmen Lelang Buyback dengan cara penukaran (debt switching) a) Melakukan pendebetan Rekening Surat Berharga

Peserta Transaksi dan/atau Sub-Registry yang ditunjuk sampai batas waktu setelmen surat berharga di BI-SSSS, sebesar jumlah seri dan nilai nominal SUN yang dibeli kembali oleh Pemerintah.

b) Melakukan pengkreditan Rekening Surat Berharga Pemerintah atau melakukan pelunasan sebelum jatuh tempo (early redemption) atas seri SUN yang dibeli kembali oleh Pemerintah.

c) Melakukan pencatatan penerbitan SUN seri penukar dan pengkreditan Rekening Surat Berharga Peserta Transaksi dan/atau Sub-Registry yang ditunjuk.

d) Lelang Buyback dapat menyebabkan terjadi selisih tunai atas beban Pemerintah atau atas beban Peserta Transaksi.

e) Dalam hal terjadi selisih tunai atas beban Pemerintah, Bank Indonesia melakukan setelmen dana melalui Sistem BI-RTGS dengan mendebet Rekening Giro Pemerintah dan mengkredit Rekening Giro Peserta Transaksi dan/atau Bank Pembayar yang ditunjuk sebesar selisih tunai.

f) Dalam hal terjadi selisih tunai atas beban Peserta Transaksi, Bank Indonesia melakukan setelmen dana Sistem BI-RTGS dengan mendebet Rekening Giro


13



Peserta Transaksi dan/atau Bank Pembayar yang ditunjuk dan mengkredit Rekening Giro Pemerintah sebesar selisih tunai.

c. Dalam hal Rekening Surat Berharga Peserta Transaksi dan/atau Sub-Registry yang ditunjuk tidak mencukupi untuk setelmen surat berharga maka yang bersangkutan harus menyelesaikan setelmen dimaksud pada jangka waktu paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak tanggal setelmen awal.

d. Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak dapat dipenuhi maka transaksi yang bersangkutan dinyatakan gagal.

3. Setelmen Fasilitas Peminjaman SUN

a. Setelmen pemberian Fasilitas Peminjaman SUN kepada Peserta Transaksi dilakukan pada 2 (dua) hari kerja setelah permohonan disetujui oleh Menteri cq. Direktur Jenderal Pengelolaan Utang (T+2).

b. Setelmen pengembalian SUN yang dipinjamkan dan yang dijaminkan dalam rangka pemberian Fasilitas Peminjaman SUN kepada Peserta Transaksi dilakukan pada tanggal berakhirnya batas waktu peminjaman.

c. Prosedur setelmen Fasilitas Peminjaman SUN dilakukan sebagai berikut : 1) Setelmen Pemberian Fasilitas Peminjaman SUN

Pada tanggal setelmen pemberian Fasilitas Peminjaman SUN dilakukan hal-hal sebagai berikut : a) Peserta Transaksi membayar biaya peminjaman SUN

(lending fee) melalui Sistem BI-RTGS ke Rekening Giro Pemerintah No. 500.000003980 ”Menteri Keuangan Penerimaan Penerbitan Surat Berharga Negara”.

b) Peserta Transaksi menyampaikan bukti pembayaran biaya peminjaman SUN kepada: Bank Indonesia c.q Departemen Akunting dan Sistem Pembayaran – Divisi Layanan Jasa Perbankan (LJP) Gedung D Lantai 4 Jl. M.H. Thamrin No. 2 Jakarta-10350 Telepon: 021-381 7160/021-381 4188 Faksimili: 021-3501949 Dalam hal terjadi perubahan alamat surat menyurat dan komunikasi akan diebritahukan melalui surat dan/atau media lainnya.

c) Peserta Transaksi atau Sub-Registry yang ditunjuk dan Bank Indonesia atas nama Pemerintah melakukan setelmen pemindahan seri SUN yang dijaminkan melalui BI-SSSS dengan mekanisme transfer secara FoP dari Rekening Surat Berharga Peserta Transaksi dan/atau Sub-Registry yang ditunjuk ke Rekening Surat Berharga Pemerintah, sebesar nilai nominal seri SUN yang dijaminkan paling lambat sebelum cut-off warning


14


BI-SSSS. d) setelah setelmen jaminan berhasil, Bank Indonesia

melakukan pencatatan penerbitan seri SUN yang dipinjam dan mengkredit Rekening Surat Berharga Peserta Transaksi dan/atau Sub-Registry yang ditunjuk, sebesar nilai nominal SUN yang dipinjam.

2) Setelmen Pengembalian Peminjaman SUN Pada tanggal setelmen pengembalian peminjaman SUN dilakukan hal-hal sebagai berikut : a) Bank Indonesia melakukan pelunasan sebelum jatuh

tempo (early redemption) seri SUN yang dipinjam oleh Peserta Transaksi dengan mendebet Rekening Surat Berharga Peserta Transaksi dan/atau Sub-Registry yang ditunjuk, sebesar nilai nominal SUN yang dipinjam paling lambat pukul 14.00 WIB atau sesuai waktu yang ditentukan Menteri c.q Direktur Jenderal Pengelolaan Utang.

b) setelah pelunasan sebelum jatuh tempo (early redemption) berhasil, Peserta Transaksi atau Sub-Registry yang ditunjuk dan Bank Indonesia atas nama Pemerintah melakukan setelmen pemindahan seri SUN yang dijaminkan dengan mekanisme transfer secara FoP dari Rekening Surat Berharga Pemerintah ke Rekening Surat Berharga Peserta Transaksi dan/atau Sub-Registry yang ditunjuk, sebesar nilai nominal SUN yang dijaminkan, paling lambat sebelum cut-off warning BI-SSSS.

c) dalam hal setelmen tidak dapat dilakukan maka setelmen pengembalian SUN yang dipinjamkan dinyatakan gagal.

3) Perpanjangan Fasilitas Peminjaman SUN a) Dalam hal Menteri cq. Direktur Jenderal Pengelolaan

Utang menyetujui perpanjangan Fasilitas Peminjaman SUN maka pada tanggal setelmen dilakukan hal-hal sebagai berikut : (1) prosedur setelmen pengembalian peminjaman SUN

tidak dilaksanakan; dan (2) Peserta Transaksi membayar biaya perpanjangan

Fasilitas Peminjaman SUN sesuai prosedur dan menyampaikan bukti pembayaran sesuai prosedur.

b) pengembalian peminjaman SUN yang diperpanjang dilakukan sesuai prosedur setelmen

4) Proses Penyelesaian Jaminan a) Atas setelmen pengembalian SUN yang dipinjamkan

dinyatakan gagal, Menteri cq. Direktur Jenderal Pengelolaan Utang dapat melakukan penawaran penukaran SUN yang dijaminkan dengan SUN yang dipinjamkan kepada Peserta Transaksi lainnya.

b) Berdasarkan transaksi penukaran SUN oleh Menteri cq. Direktur Jenderal Pengelolaan Utang Bank Indonesia


15


SE 15/12/DASP 2013, Romawi III.B.4 SE 15/12/DASP 2013, Romawi III.B.5

atas nama Menetri cq. Direktur Jenderal Pengelolaan Utang dan Peserta Transaksi sebagai lawan transaksi melakukan setelmen melalui BI-SSSS dengan cara transfer FoP.

c) Dalam hal terdapat selisih tunai dari transaksi pertukaran SUN, penyelesaian pembayaran dilakukan secara bilateral antara Peserta Transaksi yang membeli jaminan dengan Peserta Transaksi yang gagal setelmen.

4. Setelmen ORI

a. Setelmen ORI dilakukan pada 2 (dua) hari kerja setelah penetapan hasil penjatahan ORI di Pasar Perdana (T+2).

b. Peserta Transaksi dapat menunjuk Bank Pembayar untuk pelaksanaan setelmen dana.

c. Pada tanggal setelmen, Bank Indonesia melakukan setelmen penerbitan ORI sebagai berikut : 1) Setelmen Dana

Setelmen dana dilakukan melalui Sistem BI-RTGS dengan mendebet Rekening Giro Bank Pembayar yang ditunjuk, serta mengkredit Rekening Giro Pemerintah sebesar nilai setelmen.

2) Setelmen Surat Berharga Dalam hal setelmen dana berhasil dilakukan, setelmen surat berharga dilakukan dengan mengkredit Rekening Surat Berharga Sub-Registry yang ditunjuk oleh investor individual pembeli ORI sebesar nilai penjatahan ORI.

d. Dalam hal dana pada Rekening Giro Bank Pembayar yang ditunjuk tidak mencukupi sampai dengan cut-off warning Sistem BI-RTGS maka setelmen ORI tidak dilakukan.

5. Setelmen Hasil Transaksi SUN Secara Langsung

a. Setelmen hasil Transaksi SUN Secara Langsung dilakukan pada 2 (dua) hari kerja setelah tanggal pelaksanaan transaksi (T+2).

b. Bank Indonesia melakukan setelmen dengan prosedur sebagai berikut: 1) Transaksi Penjualan SUN Di Pasar Perdana Secara Langsung

a) Melakukan pencatatan penerbitan SUN hasil Transaksi SUN Secara Langsung yang ditetapkan oleh Menteri cq. Direktur Jenderal Pengelolaan Utang.

b) Melakukan setelmen sebagai berikut : (1) Setelmen Dana


(2) Setelmen Surat Berharga Setelmen surat berharga dilakukan dengan mengkredit Rekening Surat Berharga Peserta Transaksi dan/atau Sub-Registry yang ditunjuk


16



sebesar nilai nominal SUN. 2) Transaksi Pembelian Kembali SUN Di Pasar Sekunder Secara

Langsung a) Setelmen Surat Berharga

(1) Mendebet Rekening Surat Berharga Peserta Transaksi dan/atau Sub-Registry yang ditunjuk sebesar nilai nominal seri SUN yang dijual kepada Pemerintah.

(2) Melakukan pelunasan sebelum jatuh tempo (early redemption) atas seri SUN yang dibeli kembali oleh Pemerintah.

b) Setelmen Dana Setelmen dana dilakukan melalui Sistem BI-RTGS dengan mendebet Rekening Giro Pemerintah dan mengkredit Rekening Giro Peserta Transaksi dan/atau Bank Pembayar yang ditunjuk sebesar nilai setelmen.

c. Dalam hal dana pada Rekening Giro Peserta Transaksi dan/atau Bank Pembayar yang ditunjuk tidak mencukupi sampai dengan cut-off warning Sistem BI-RTGS atau Rekening Surat Berharga Peserta Transaksi dan/atau Sub-Registry yang ditunjuk tidak mencukupi untuk setelmen surat berharga maka setelmen Transaksi SUN Secara Langsung dinyatakan gagal.

6. Setelmen Hasil Penjualan SUN Dengan Cara Private Placement

a) Setelmen hasil penjualan SUN dengan cara private placement dilakukan paling cepat 2 (dua) hari kerja dan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah tanggal kesepakatan transaksi.

b) Peserta Transaksi dapat menunjuk Bank Pembayar untuk pelaksanaan setelmen dana.

c) Bank Indonesia melakukan setelmen dengan prosedur sebagai berikut : 1) melakukan pencatatan penerbitan SUN hasil penjualan

secara Private Placement yang ditetapkan oleh Menteri cq. Direktur Jenderal Pengelolaan Utang.

2) Melakukan setelmen sebagai berikut : (a) Setelmen Dana


(b) Setelmen Surat Berharga Dalam hal setelmen dana berhasil dilakukan, setelmen surat berharga dilakukan dengan mengkredit Rekening Surat Berharga Peserta Transaksi dan/atau Sub-Registry yang ditunjuk sebesar nilai nominal SUN.

3) Dalam hal dana pada Rekening Giro Peserta Transaksi dan/atau Bank Pembayar yang ditunjuk tidak mencukupi sampai dengan cut-off warning Sistem BI-RTGS maka


17


setelmen transaksi Private Placement dimaksud dinyatakan gagal.

11 Pasal 11 10/13/PBI/2008

(1) Setelmen transaksi SBN baik di Pasar Perdana maupun di Pasar Sekunder dilakukan atas dasar prinsip DVP atau FoP.

(2) Setelmen transaksi SBN secara DVP dilakukan atas dasar sistem setelmen gross to gross atau gross to net.

Yang dimaksud dengan setelmen gross to gross adalah setelmen SBN dimana setelmen surat berharga dan setelmen dana dilakukan berdasarkan transaksi per transaksi (trade by trade). Yang dimaksud dengan setelmen gross to net adalah setelmen SBN dimana setelmen surat berharga dilakukan secara transaksi per transaksi (trade by trade) sedangkan setelmen dana secara netting system.

(3) Setelmen SBN secara FoP di Pasar Perdana dan di Pasar Sekunder dapat dilakukan dalam rangka: a. pemindahbukuan yang dilakukan oleh pemilik SBN dengan

identitas yang sama; b. pengalihan kepemilikan SBN dalam rangka hibah, warisan,

pelunasan kewajiban, tukar menukar, pengalihan karena penetapan pengadilan dan pinjam meminjam; atau

c. transaksi lainnya, sepanjang telah memperoleh persetujuan dari lembaga yang berwenang.

12 Pasal 12 10/13/PBI/2008

Dalam rangka setelmen SBN sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 10 ayat (1) dan Paragraf 10 ayat (2), Bank Indonesia berwenang untuk : Bank pembayar ditunjuk oleh peserta transaksi SBN yang tidak memiliki rekening di Bank Indonesia untuk melakukan setelmen dana. a. mendebet rekening giro rupiah di Bank Indonesia milik Bank untuk dan

atas nama diri sendiri dan Bank pembayar untuk dan atas nama pihak lain; dan

b. mendebet rekening SBN di BI-SSSS milik Pemerintah, Bank untuk dan atas nama diri sendiri dan Sub-Registry untuk dan atas nama pihak lain.

13 Pasal 13 10/13/PBI/2008

(1) Bank untuk dan atas nama diri sendiri dan Bank pembayar untuk dan atas nama pihak lain harus menyediakan dana yang cukup dalam rekening giro rupiah di Bank Indonesia untuk kepentingan setelmen transaksi SBN yang dilakukan oleh peserta di Pasar Perdana dan Pasar Sekunder.

(2) Dalam hal dana dalam rekening giro rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi untuk melunasi seluruh atau sebagian kewajibannya sampai dengan batas akhir waktu setelmen dana maka seluruh hasil lelang SBN yang setelmennya dilakukan melalui Bank tersebut dinyatakan gagal.

(3) Bank Indonesia menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri mengenai setelmen yang gagal sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).


18


14 Pasal 14 10/13/PBI/2008

(1) Bank untuk dan atas nama diri sendiri dan Sub-Registry untuk dan atas nama pihak lain harus menyediakan SBN yang cukup dalam rekening surat berharga di Bank Indonesia untuk kepentingan setelmen transaksi SBN yang dilakukan oleh peserta transaksi SBN di Pasar Sekunder.

(2) Dalam hal SBN dalam rekening surat berharga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi untuk memenuhi seluruh atau sebagian kewajibannya sampai batas akhir setelmen surat berharga, transaksi tersebut dinyatakan gagal.

(3) Bank Indonesia menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri mengenai setelmen yang gagal sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

15 Pasal 15 10/13/PBI/2008

Atas transaksi SBN yang gagal yang diberitahukan kepada Menteri sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 13 ayat (3) dan/atau Paragraf 14 ayat (3), Bank Indonesia melakukan tindak lanjut sesuai dengan permintaan atau pemberitahuan Menteri.

16 Pasal 16 10/13/PBI/2008 Ayat SE 15/12/DASP

(1) Bank Indonesia melakukan pembayaran bunga (kupon)/imbalan dan/atau pelunasan pokok/nilai nominal SBN pada saat jatuh waktu atas beban Pemerintah.

(2) Atas permintaan Pemerintah, Bank Indonesia melakukan pelunasan pokok/nilai nominal SBN sebelum tanggal jatuh waktu atas beban Pemerintah.

(3) Bank Indonesia melakukan pembayaran :

Kecukupan dana pada rekening giro rupiah Pemerintah di Bank Indonesia merupakan satu kesatuan dari dana yang disediakan oleh Pemerintah untuk pembayaran bunga (kupon)/imbalan dan/atau pelunasan pokok/nilai nominal SBN dan dana yang disediakan Pemerintah untuk keperluan lainnya.

a. bunga (kupon)/imbalan; b. pokok/nilai nominal SBN pada tanggal jatuh waktu; dan/atau c. pokok/nilai nominal SBN sebelum tanggal jatuh waktu; sepanjang tersedianya dana yang cukup pada rekening giro rupiah Pemerintah di Bank Indonesia.

(4) Pembayaran bunga (kupon)/imbalan dan/atau pelunasan pokok/nilai nominal SBN dilakukan oleh Bank Indonesia berdasarkan posisi kepemilikan SBN yang tercatat di BI-SSSS.

(5) Dalam rangka pembayaran bunga (kupon)/imbalan dan/atau pelunasan pokok/nilai nominal SBN, Bank Indonesia berwenang : a. mendebet rekening giro rupiah Pemerintah di Bank Indonesia

untuk melakukan pembayaran bunga (kupon)/imbalan dan/atau pelunasan pokok/nilai nominal SBN; dan

b. mendebet rekening surat berharga pemilik SBN di BI-SSSS terhadap SBN yang telah dinyatakan lunas oleh Pemerintah.

(6) Prosedur Pembayaran Kupon dan/ atau Pelunasan Pokok 1. Pembayaran kupon dan/atau pelunasan pokok SUN didasarkan pada


19


2013, Romawi III.C

posisi pencatatan kepemilikan SUN di Central Registry pada 2 (dua) hari kerja sebelum tanggal jatuh waktu pembayaran kupon dan/atau pokok SUN (T-2).

2. Bank Indonesia sebagai agen pembayar melakukan pembayaran kupon pada tanggal jatuh waktu pembayaran kupon dan pembayaran pokok SUN pada tanggal jatuh waktu SUN.

3. Pembayaran kupon atau pokok SUN dilakukan dengan mendebet Rekening Giro Pemerintah dan mengkredit sebesar nilai kupon dan/atau nilai pokok SUN pada : a. Rekening Giro Bank untuk kepemilikan SUN atas nama Bank

tersebut; dan/atau b. Rekening Giro Bank Pembayar yang ditunjuk oleh Sub-Registry

untuk kepemilikan SUN atas nama nasabah Sub-Registry. 4. Pada hari yang sama Bank Indonesia melakukan pembayaran kupon

dan/atau pelunasan pokok SUN, Sub-Registry wajib melakukan pembayaran kupon dan/atau pokok SUN dengan mengkredit rekening nasabah yang tercatat di Sub-Registry, sebesar nilai kupon dan/atau pokok SUN.

BAB VI Biaya 17 Pasal 17

10/13/PBI/2008 (1) Bank Indonesia mengenakan biaya atas:

a. pelaksanaan lelang SBN kepada Peserta Lelang SBN; dan Biaya pelaksanaan lelang SBN adalah biaya transaksi yang dikenakan kepada Peserta Lelang SBN yang mengikuti lelang SBN.

b. penatausahaan SBN kepada pemilik rekening SBN di Bank

Indonesia.

Biaya penatausahaan SBN antara lain berupa biaya transaksi dan biaya setelmen SBN serta biaya permohonan informasi terkait transaksi SBN.

(2) Pengenaan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan BI-SSSS yang berlaku.

BAB VII Pelaporan Penatausahaan Surat Berharga Negara 18 Pasal 18

10/13/PBI/2008 Bank Indonesia menyampaikan laporan kegiatan penatausahaan SBN secara berkala kepada Menteri. Laporan antara lain berisi jumlah SBN yang diterbitkan, posisi kepemilikan SBN, bunga (kupon)/imbalan dan/atau pokok/nilai nominal yang dibayarkan, dan data transaksi perdagangan SBN.

Documents

Lain-Lain - bi.go.id · Lelang dan Penatausahaan Surat Berharga Negara Ketentuan Umum Pg. 1 Hal. 1 – 3 Fungsi Bank Indonesia Dalam Lelang dan Penatausahaan Surat Berharga Negara