Kwn 3. Kedaulatan-rakyat

KEDAULATAN RAKYAT DALAM

SISTEM PEMERINTAHAN (INDONESIA)

KOMPETENSI DASAR YANG HARUS DIKUASAIKOMPETENSI DASAR YANG HARUS DIKUASAIKOMPETENSI DASAR YANG HARUS DIKUASAIKOMPETENSI DASAR YANG HARUS DIKUASAI

MENJELASKAN MAKNA KEDAULATAN RAKYAT

MENDISKRIPSIKAN SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA DAN PERAN LEMBAGA NEGARA

SEBAGAI PELAKSANA KEDAULATAN RAKYAT

MENUNJUKKAN SIKAP POSITIF TERHADAP KEDAULATAN RAKYAT

DAN SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA

MAKNA KEDAULATAN RAKYAT

TUJUAN

MENJELASKAN PENGERTIAN KEDAULATAN

MENYEBUTKAN SIFAT DASAR KEDAULATAN

MENYEBUTKAN MACAM TEORI KEDAULATAN

MEJELASKAN PENGERTIAN KEDAULATAN RAKYAT

MENJELASKAN TEORI PERJANJIAN MASYARAKAT

MENYEBUTKAN CIRI – CIRI NEGARA DEMOKRASI

PENGERTIAN KEDAULATAN

KEKEUASAAN TERTINGGIATAS SUATU PEMERINTAHAN

NEGARA

DARI KATA “DAULAH” “KEKUASAAN”

SIFAT DASAR KEDAULATAN

ASLI

PERMANEN

BULAT

MUTLAK

TERTINGGI

TIDAK BERASAL DARI KEKUASAAN YANGLEBIH TINGGI

ADA SELAMA NEGARA ITU ADA

TIDAK DAPAT DIBAGI - BAGI

TIDAK DIBATASI OLEH SIAPAPUN

MERUPAKAN SATU – SATUNYA KEKUASAANYANG TERTINGGI DALAM SUATU NEGARA

SIAPA PEMILIKKEDAULATAN

DALAM NEGARA ?

TEORI KEDAULATAN

TEORI KEDAULATANTUHAN

TEORI KEDAULATANNEGARA

TEORI KEDAULATANHUKUM

TEORI KEDAULATANRAKYAT

TUGAS DISKUSI KELOMPOK

1. BANDINGKAN ! ANTARA TEORI KEDAULATAN YANG SATU DENGAN TEORI KEDAULATAN YANG LAIN2. TUANGKAN HASIL DISKUSI KALIAN KE DALAM FORMAT DI BAWAH INI.

No.No. TEORI KEDAULATANTEORI KEDAULATAN PEMILIK PEMILIK KEDAULATANKEDAULATAN

ALASANALASAN

1.1. TEORI KEDAULATAN TUHANTEORI KEDAULATAN TUHAN

2.2. TEORI KEDAULATAN NEGARATEORI KEDAULATAN NEGARA

3.3. TEORI KEDAULATAN HUKUMTEORI KEDAULATAN HUKUM

4.4. TEORI KEDAULATAN RAKYATTEORI KEDAULATAN RAKYAT

TEORI KEDAULATANTUHAN

PEMILIK KEDAULATAN YANG SEBENARNYA ADALAH TUHAN

KARENA PEMERINTAH MENDAPATKAN KEKUASAAN

TERTINGGI DARI TUHAN

PEMILIK KEDAULATAN YANG SEBENARNYA ADALAH TUHAN

KARENA PEMERINTAH MENDAPATKAN KEKUASAAN

TERTINGGI DARI TUHAN

TOKOHNYA :*AUGUSTINUS

*THOMAS AQUINAS*MARSELIUS

PAUS ADALAH MERUPAKAN WAKIL TUHAN DI DUNIA DAN NEGARA

KEKUASAAN RAJA DAN PAUS ITU SAMA, HANYA SAJA TUGASNYA BERLAINAN YAITU RAJA DALAM

LAPANGAN KEDUNIAWIAN SEDANGKAN PAUS DALAM

LAPANGAN KEAGAMAAN

RAJA ADALAH WAKIL TUHAN UNTUK MELAKSANAKAN KEDAULATAN ATAU

MELAKSANAKAN KEDULATAN DI DUNIA

TEORI KEDAULATANNEGARA

KEDAULATAN TIDAK TERLETAK PADA TUHAN TETAPI TERLETAK

PADA NEGARA, KARENA NEGARALAH YANG

MENCIPTAKAN HUKUM, JADI SEMUA TUNDUK PADA NEGARA

KEDAULATAN TIDAK TERLETAK PADA TUHAN TETAPI TERLETAK

PADA NEGARA, KARENA NEGARALAH YANG

MENCIPTAKAN HUKUM, JADI SEMUA TUNDUK PADA NEGARA

TOKOHNYA :

*JEAN BODIN*GEORGE JELLINEK

NEGARA MERUPAKAN PERWUJUDAN DARI KEKUASAAN. KEDAULATAN ADALAH

KEKUASAAN TERTINGGI TERHADAP PARA WARGA NEGARA DAN RAKYATNYA

HUKUM ITU ADALAH MERUPAKAN PENJELMAAN DARI PADA KEHENDAK /

KEMAUAN NEGARA. NEGARALAH YANG MENCIPTAKAN HUKUM, MAKA NEGARA

DIANGGAP SATU-SATUNYA SUMBER HUKUM DAN NEGARALAH YANG MEMILIKI

KEKUASAAN TERTINGGI ATAU KEDAULATAN

TEORI KEDAULATANHUKUM

KEKUASAAN TERTINGGI DALAM SUATU NEGARA ITU ADALAH HUKUM ITU SENDIRI,

KARENA BAIK RAJA ATAU PENGUASA MAUPUN RAKYAT ATAU WARGA NEGARA BAHKAN NEGARA ITU SENDIRI SEMUANYA

TUNDUK KEPADA HUKUM

KEKUASAAN TERTINGGI DALAM SUATU NEGARA ITU ADALAH HUKUM ITU SENDIRI,

KARENA BAIK RAJA ATAU PENGUASA MAUPUN RAKYAT ATAU WARGA NEGARA BAHKAN NEGARA ITU SENDIRI SEMUANYA

TUNDUK KEPADA HUKUM

TOKOHNYA :

*KRABBE*LEON DUGUIT

YANG BERDAULAT ADALAH HUKUM. SUMBER HUKUM ADALAH RASA HUKUM

YANG TERDAPAT DI DALAM MASYARAKAT ITU SENDIRI. HUKUM MERUPAKAN

PENJELMAAN DARI PADA SALAH SATU BAGIAN DARI PERASAAN MANUSIA

KENYATAANNYA NEGARA ITU SENDIRI TUNDUK PADA HUKUM

TEORI KEDAULATANRAKYAT

KEKUASAAN TERTINGGI DALAM NEGARA RAKYAT. RAJA / BEBERAPA / SEGOLONGAN ORANG YANG MEMEGANG

PEMERINTAHAN SUATU NEGARA SEBENARNYA ADALAH MERUPAKAN PELAKSANA DARI APA YANG TELAH

DIPUTUSKAN ATAU DIKEHENDAKI OLEH RAKYAT. RAKYAT MENYERAHKAN KEKUASAAN MELALUI KONTRAK SOSIAL

KEKUASAAN TERTINGGI DALAM NEGARA RAKYAT. RAJA / BEBERAPA / SEGOLONGAN ORANG YANG MEMEGANG

PEMERINTAHAN SUATU NEGARA SEBENARNYA ADALAH MERUPAKAN PELAKSANA DARI APA YANG TELAH

DIPUTUSKAN ATAU DIKEHENDAKI OLEH RAKYAT. RAKYAT MENYERAHKAN KEKUASAAN MELALUI KONTRAK SOSIAL

TOKOHNYA :

*J.J. ROUSSEAU*IMMANUEL KANT

RAKYAT / MASYARAKAT DALAM SUATU NEGARA BUKAN MERUPAKAN PENJUMLAHAN INDIVIDU-INDIVIDU MELAINKAN KESATUAN YANG DIBENTUK OLEH INDIVIDU – INDIVIDU DAN MEMPUNYAI KEHENDAK YANG DIBENTUK MELALUI PERJANJIAN MASYARAKAT (KEHENDAK UMUM / VALONTE GENERAL). KEHENDAK UMUM AKAN TERWUJUD BILA RAKYAT MEMPUNYAI PERWAKILAN DALAM PEMERINTAHAN. PEMERINTAHAN TIDAK HANYA DIPEGANG OLEH SESEORANG ATAUPUN KELOMPOK ORANG KARENA HAL INI AKAN DAPAT MENYEBABKAN KEHENDAK UMUM TAK AKAN TERWUJUD KARENA MEREKA PUNYA KEPENTINGAN SENDIRI DAN MENGABAIKAN KEPENTINGAN UMUM.

TUJUAN NEGARA ADALAH UNTUK MENEGAKKAN HUKUM DAN MENJAMIN KEBEBASAN WARGA NEGARANYA DALAM BATAS – BATAS PERUNDANG – UNDANGAN. YANG BERHAK MEMBUAT UNDANG – UNDANG ADALAH RAKYAT SEHINGGA UNDANG – UNDANG ITU ADALAH MERUPAKAN PENJELMAAN KEHENDAK RAKYAT. HAL INI BERARTI RAKYATLAH YANG MEMELIKI KEKUASAAN TERTINGGI DALAM NEGARA

TUJUAN NEGARA ADALAH UNTUK MENEGAKKAN HUKUM DAN MENJAMIN KEBEBASAN WARGA NEGARANYA DALAM BATAS – BATAS PERUNDANG – UNDANGAN. YANG BERHAK MEMBUAT UNDANG – UNDANG ADALAH RAKYAT SEHINGGA UNDANG – UNDANG ITU ADALAH MERUPAKAN PENJELMAAN KEHENDAK RAKYAT. HAL INI BERARTI RAKYATLAH YANG MEMELIKI KEKUASAAN TERTINGGI DALAM NEGARA

KEDAULATAN RAKYAT

?

TEORI PERJANJIAN MASYARAKAT

(CONTRACK SOCIAL)

THOMAS HOBBES

JOHN LOCKE

JEAN JAQUES ROUSSEAU

THOMAS HOBBES

MASYARAKAT MENGADAKAN PERJANJIAN (CONTRACK SOCIAL)

MEMBENTUK NEGARA

INDIVIDU BERJANJI MENYERAHKANSEMUA HAK KODRATI KEPADA

SESEORANG / KELOMPOK ORANGYANG DITUNJUK UNTUK MENGATUR

KEHIDUPAN

MASYARAKAT SEBELUM ADA NEGARA

(STATUS NATURALIS/STAAT OF NATURE)

MASYARAKAT DALAM KEADAANBERNEGARA

KACAU, TANPA HUKUM, TANPAPEMERINTAHAN, TANPA IKATANIKATAN SOSIAL ANTAR INDIVIDU

BERLAKU HUKUM RIMBA

KEADAAN KACAU, TANPA HUKUMTANPA PEMERINTAHAN, TANPA

IKATAN – IKATAN SOSIAL ANTARINDIVIDU, HUKUM RIMBA

BISA DIAKHIRI

JOHN LOCKE


MEMBENTUK NEGARA

INDIVIDU TIDAK MENYERAHKANSEMUA HAK KODRATI KARENA HAK

-HAK TERSEBUT TAK DAPAT DILEPASKAN DENGAN INDIVIDU

MASYARAKAT HIDUP BEBAS DAN SEDERAJAT (LOW OF REASON)

POTENSIAL TIMBULNYA KONFLIK

PEMERINTAH BERKEWAJIBAN UNTUK MENGHORMATI HAK ASASI

MANUSIA / HAK INDIVIDU

DUA FUNGSI

INDIVIDU TAATPADA NEGARA

MEMBENTUK NEGARA

JEAN JAQUES ROUSSEAU


MEMBENTUK NEGARA

PEMERINTAH TIDAK MEMILIKI DASAR KONTRAKTUAL DAN HANYA

PARTAI POLITIKLAH YANG DIBENTUKDENGAN KONTRAK. PEMERINTAH

DIBENTUK DAN MERUPAKAN WAKILRAKYAT. NEGARA MENYATAKAN KE

MAUAN UMUM RAKYAT YG TAK DAPAT KILAF/ KELIRU.

ZAMAN PRANEGARA

ZAMANBERNEGARA

INDIVIDU HIDUP BEBAS DAN SEDERAJAT AMAN DAN BAHAGIA,

INDIVIDU PUAS, ADA PENGHALANG BAGI KEMAJUAN INDIVIDU DARI

ALAT – ALAT YANG ADAPADA INDIVIDU

UNTUK MENGAKHIRI KEADAAN MASYARAKAT YANG POTENSIALTERJADINYA ANCAMAN DALAM

HIDUP

CIRI NEGARA DEMOKRASI

ADANYA LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT

SUSUNAN KEKUASAANBADAN / MAJELIS

DITETAPKAN DGN UU

KEDAULATAN RAKYAT DILAKUKAN OLEH MAJELIS

/ BADAN YG BERTUJUANMENGAWASI PEMERINTAH

ADA PEMILU

SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA DAN PERAN LEMBAGA NEGARA


SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA DAN PERAN LEMBAGA NEGARA


TUJUAN

MENYEBUTKAN SISTEM PEMERINTAHAN SUATU NEGARA

MENYEBUTKAN SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA

MENJELASKAN SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA

MENYEBUTKAN LEMBAGA NEGARA MENURUT UUD 1945

MENJELASKAN PERAN MASING MASING LEMBAGA NEGARA

SISTEM PEMERINTAHANNEGARA

SISTEM PARLEMENTERSISTEM PRESIDENSIIL

PRESIDEN SELAKU KEPALA NEGARA &

KEPALA PEMERINTAHAN

PRESIDEN TAK BERTANGGUNG JAWAB KEPADA

PARLEMEN

PRESIDEN TAK DAPAT MEMBUBARKAN

PARLEMEN

PARLEMEN TAK DAPATMENJATUHKAN PRESIDENKECUALI ALASAN KHUSUS

YANG DI ATUR UUD

KEPALA NEGARA &KEPALA PEMERINTAHAN

DIBEDAKAN

KEPALA PEMERINTAHAN DIPILIH DAN BERTANGGUNG JAWAB KEPADA

PARLEMEN

KEPALA PEMERINTAHANDAPAT DIJATUHKAN OLEH

PARLEMEN

KEPALA PEMERINTAHANDAPAT MEMBUBARKAN

PARLEMEN

SISTEM PEMERINTAHANINDONESIA

UUD 1945

SISTEM PEMERINTAHANPRESIDENSIIL

MERUPAKAN SUATUSISTEM PEMERINTAHAN

NEGARA REPUBLIKDIMANA KEKUASAAN

ESEKUTIF / PEMERINTAHYAITU PRESIDEN DIPILIH

RAKYAT MELALUI PEMILUDAN TERPISAH DENGANKEKUASAAN LEGISLATIF

(PEMBUAT UU)

PRESIDEN SEBAGAI KEPALA PEMERINTAHANDAN SEBAGAI KEPALA NEGARA

(PS.4 AYAT 1 UUD 1945)

PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DIPILIH LANGSUNG OLEH RAKYAT MELALUI PEMILU(PS.6A AYAT 1 UUD 1945)

PRESIDEN DIBANTU OLEH SATU ORANG WAKILPRESIDEN DAN MENTERI – MENTERI NEGARAYANG DIANGKAT DAN

DIBERHENTIKAN OLEH PRESIDEN (PS.17 AYAT 1 UUD 1945)

PRESIDEN & WK. PRESIDEN MEMEGANG JABATANNYA SELAMA 5 TAHUN DAN SESUDAHNYA DAPAT DIPILIH

KEMBALI DALAM JABATANYANG SAMA, HANYA UNTUK SATU KALI MASAJABATAN (PS.7 UUD 1945)

PRESIDEN MENETAPKAN PERATURAN PEMERINTAH UNTUK MENJALANKAN UU SEBAGAIMANA MESTINYA

(PS. 5 AYAT 2 UUD 1945)

PRESIDEN TAK DAPAT DIJATUHKAN OLEH DPR DALAMMASA JABATANNYA, KECUALI ADA ALASAN KHUSUS

YANG DI ATUR DENGAN UUD DPR DAPAT USUL KEPADAMPR UNTUK MEMBERHENTIKAN PRESIDEN (PS.7A UUD”45)

& TAK DAPAT MEMBUBARKAN DPR (PS.7C UUD 1945)

PRESIDEN BERHAK MENGAJUKAN RUU KEPADA DPR (PS.5 AYAT 1 DAN PS 20 AYAT 2 UUD 1945)

LEMBAGA NEGARA MENURUT UUD 1945

SEBELUM DIAMANDEMEN

UUD 1945

MPR

MA BPK DPR PRESIDEN DPA

SETELAH DIAMANDEMEN

UUD 1945

MA MK KY BPK MPR DPDPRE

SIDEN

DPR

Ps.24(2)

Ps.24(2)

Ps.24C(1)

Ps.24C(1) Ps.24BPs.24B Ps.23EPs.23E Ps.2Ps.2 Ps.22CPs.22C Ps.19Ps.19 Ps.4Ps.4

PERAN LEMBAGA NEGARA SEBAGAI PELAKSANA KEDAULATAN RAKYAT

MPR

SEBELUM DIAMANDEMEN

MERUPAKAN LEMBAGA NEGARA YANG SEPENUHNYA

MELAKSANAKAN KEDAULATANRAKYAT (SEBAGAI LMBAGA

NEGARA TERTINGGI)

LEMBAGA – LEMBAGA NEGARAYANG LAIN MEMPEROLEH

KEKUASAANNYA DALAM PENYELENGGARAAN NEGARA

DARI MPR

SETELAH DIAMANDEMEN

KEDAULATAN BERADA DI TANGANRAKYAT DAN DILAKSANAKAN

MENURUT UUD 1945

LEMBAGA – LEMBAGA NEGARASEMUANYA SAJA MERUPAKAN

PELAKSANA KEDAULATAN RAKYAT TERMASUK MPR MELAK

SANAKAN SEBAGIAN KEDAULATANRAKYAT

MPR

KEANGGOTAAN TUGAS & WEWENANG

SELURUH ANGGOTADPR DITAMBAH

DENGAN SELURUH ANGGOTA DPD

(Ps. 2 AYAT 1 UUD’45)

MENGUBAH DAN MENETAPKAN UUD (Ps. 3 AYAT 1 UUD 1945)

MELANTIK PRESIDEN DAN / ATAUWAKIL PRESIDEN

(Ps. 3 AYAT 2 UUD 1945)

MEMBERHENTIKAN PRESIDEN DAN / ATAU WAKIL PRESIDEN(Ps. 3 AYAT 3 UUD 1945)

ANGGOTA DPD TIAPPROVINSI 4 ORANG

SELURUH ANGGOTATIDAK LEBIH 1/3 DPR

(Ps. 8 UU No.22 Th. 2003

TUGAS & WEWENANG MPRUU No. 22 TH.2003

MENGUBAH DAN MENETAPKAN UUD (AYAT 1)

MELANTIK PRESIDEN DAN / ATAU WAKIL PRESIDEN

BERDASRKAN HASIL PEMILU DALAM SIDANG PARIPURNA (AYAT 2)

MEMUTUSKAN USUL DPR BERDASARKAN PUTUSAN MK UNTUK MEMBERHENTIKAN PRESIDEN DAN / ATAU WAKIL PRESIDEN

DALAM MASA JABATANNYA (AYAT 3)

MELANTIK WK.PRESIDEN MENJADI PRESIDEN APABILA PRESIDENMANGKAT, BERHENTI, DIBERHENTIKAN, ATAU TAK DAPAT MELAK

SANAKAN KEWAJIBANNYA DLM MASA JABATANNYA (AYAT 4)

MEMILIH WK. PRESIDEN DARI 2 CALON YANG DIAJUKAN PRESIDENAPABILA JABATAN WK.PRESIDEN KOSONG (AYAT 5)

TUGAS & WEWENANG MPRUU No. 22 TH.2003

LANJUTAN

MEMILIH PRESIDEN DAN WK.PRESIDEN BILA KEDUANYA BERHENTI BERSAMAAN DALAM MASA JABATANNYA DARI DUA PAKETPASANGAN CALON YANG DIUSULKAN PARTAI POLITIK ATAU

GABUNGAN PARTAI POLITIK YANG MERAIH SUARA TERBAYAKPERTAMA DAN KEDUA DALAM PEMILIHAN SEBELUMNYA

PALING LAMBAT 30 HARI (AYAT 6)

MENETAPKAN TATA TERTIP DAN KODE ETIK MPR (AYAT 7)

PEMBERHENTIAN PRESIDENDAN / ATAU WK.PRESIDEN

DALAM MASA JABATANNYA

DUGAAN PELANGGARAN

HUKUM PRESIDEN

USUL PEMBERHENTIAN OLEH

DPR (MIN 2/3 DARI 2/3 )

USULAN DISERAHKANKE MK (90 HR)

MENOLAK

MENERIMA

USULAN BATAL

DISERAHKANKE DPR

USUL KE MPR (30HR) UNTUKDIPUTUSKAN

(MIN ¾ DARI 2/3)

MENOLAK

USULAN BATAL

MENERIMA

PEMBERHENTIANPRESIDEN & / WK.

PRESIDEN

TUGAS DILAKSANAKAN OLEH MENDAGRI, MENLU

,DAN MENHANKAM

(30 HR) SETELAH PRES. +WK.PRESIDEN BERHENTIMPR SIDANG UNTUK MEMILIH DARI 2 PASANGANCALON YG DIUSULKANOLEH PARPOL / GAB.

PARPOL YG DAPAT SUARATERBANYAK DLM PEMILU

DPR

SEBAGAI LEMBAGA LEGISLATIF KARENA MEMEGANG

KEKUASAAN MEMBENTUK UU BERSAMA DENGAN PRESIDEN

PUNYA 3FUNGSI

LEGISLASI

ANGGARAN

PENGAWASAN

FUNGSI MEMBENTUK UU BERSAMAPRESIDEN

FUNGSI MENETAPKAN APBN YANG DIAJUKAN PRESIDEN

FUNGSI MELAKUKAN PENGAWASAN TERHADAP PELAKSANAAN UU,APBN,&

KEBIJAKAN PEMERINTAH SESUAI JIWA UUD 1945

DPR

DILENGKAPI DENGAN 3 HAK

INTERPELASI

ANGKET

MENYATAKANPENDAPAT

HAK UNTUK MEMINTA KETERANGAN PEMERINTAH MENGENAI KEBIJAKAN PEMERINTAHYANG PENTING DAN STRATEGIS SERTA BERDAMPAK LUAS BAGI KEHIDUPAN BERMASYA

RAKAT DAN BERNEGARA

MELAKUKAN PENYELIDIKAN THD KEBIJAKANPEMERINTAH YANG PENTING DAN STRATEGIS

DAB BERBAMPAK LUAS BAGI KEHIDUPANBERMASYARAKAT DAN BERNEGARA

UNTUK MENYATAKAN PENDAPAT TERHADAP KEBIJAKAN PEMERINTAH ATAU MENGENAI KEJADIANLUAR BIASA YANG TERJADI DI TANAH AIR ATAU

SITUASI DUNIA INTERNASIONAL SERTA REKOMENDASI PENYELESAIANNYA

HAK ANGGOTA DPR

MENGAJUKAN RUU

MENGAJUKAN PERTANYAAN

MENGAJUKAN USULPENDAPAT

MEMILIH & DIPILIH

MEMBELA DIRI

HAK MENGAJUKAN RUU

HAK MENYAMPAIKAN PERTANYAAN BAIK LESAN / TULISAN KEPADA PEMERINTAH

TERKAIT DENGAN TUGAS WEWENANG DPR

HAK MENYAMPAIKAN USUL SECARA LELUASABAIK KEPADA PEMERINTAH MAUPUN DPR

SENDIRI SEHINGGA ADA JAMINAN KEMANDIRIANSESUAI DENGAN HATI NURANINYA

HAK MENGIKUTI KEGIATAN MEMILIH DANDIPILIH

HAK UNTUK MELAKUKAN PEMBELAANTERKAIT DENGAN MASALAH TERTENTU

IMUNITAS

PROTOKOLER

KEUANGAN & ADMINSTRASI

HAK UNTUK TIDAK DAPAT DITUNTUT DIMUKA PENGADILAN TERKAIT DENGAN

PERNYATAANNYA ATAU PENDAPATNYAYANG DISAMPAIKAN DALAM

PERSIDANGAN

HAK UNTUK MEMPEROLEH PENGHORMATAN BERKENAAN DENGAN JABATAN

NYA DALAM ACARA – ACARA KENEGARAAN ATAU ACARA RESMI MAUPUN ACARA

KENEGARAAN

HAK UNTUK MEMPEROLEH GAJI DANBERBAGAI TUNJANGAN LAINNYA SESUAI

KETENTUAN YANG BERLAKU

LANJUTAN HAK ANGGOTA DPR

TUGAS & WEWENANG DPRPs. 26 UU No. 22 TH.2003

MEMBENTUK UU UNTUKDIBAHAS BERSAMA PRESIDEN

MEMBAHAS & MEMBERIKANPERSETUJUAN PERPU

MEMPERHATIKAN PERTIMBANGAN DPD ATAS RUU APBN

MEMBAHAS DAN MENINDAKLANJUTI HASIL PENGAWASAN DPD

MEMILIH ANGGOTA BPK DG MEMPERHATIKAN PERTIMBANGAN DPD

MELAKSANAKAN PENGAWASANTHD PELAKSANAAN UU APBN

MEMBAHAS & MENINDAKLANJUTIHASIL PEMERIKSAAN BPK

MEMBERIKAN PERSETUJUAN KPDPRESIDEN ATAS PENGANGKATAN/ PEMBERHENTIAN ANGGOTA KY

MEMBERIKAN PERSETUJUAN CALON HAKIM AGUNG YANG DIUSULKAN KY UNTUK DITETAPKAN SBG

HAKIM AGUNG OLEH PRESIDEN

MEMILIH 3 CALON HAKIM KONSTITUSI & DIAJUKAN KE PRESIDEN

MEMBERIKAN PERTIMBANGAN KPDPRESIDEN DALAM MENGANGKATDAN MENERIMA DUTA, MEMBERI

KAN AMNESTI DAN ABOLISI

LANJUTAN

TUGAS & WEWENANG DPRPs. 26 UU No. 22 TH.2003

MEMBERIKAN PERSETUJUAN KPD PRESIDENUNTUK MENYATAKAN PERANG, MEMBUATPERDAMAIAN DAN PERJANJIAN DENGAN

NEGARA LAIN, SERTA MEMBUAT PERJANJIAN INTERNASIONAL BERAKIBAT LUAS &

MENDASAR

MENYERAP, MENGHIMPUN, MENAMPUNG DANMENINDAKLANJUTI ASPIRASI RAKYAT

PRESIDEN

KEPALA NEGARA

MEMEGANG KEKUASAAN TERTINGGI ATAS AD, AL, AU

(PS.11 UUD 45)

MENYATAKAN PERANG, MEMBUATPERDAMAIAN & PERJANJIAN DGNEGARA LAIN (PS.11 (1) UUD 45)

MENYATAKAN KEADAAN BAHAYAPs. 12 UUD 1945

MENGANGKAT DUTA DAN KONSULDG MEMPERHATIKAN PERTIMBANG

AN DPR (Ps.13 (1) UUD’45)

MEMBERI GRASI DAN REHABILITASI DG MEMPERHATIKAN PERTIMBANGAN MA (Ps.14 (1) UUD 45)

MEMBERIKAN AMNESTI DAN ABOLISI DG MEMPERHATIKAN PERTIMBANGAN DPR (Ps. 14 (2) UUD’45)

MEMBERIKAN GELARAN, TANDAJASA DAN LAIN – LAIN TANDA KE

HORMATAN DG PERSETUJUANDPR (Ps. 15 UUD 1945)

KEPALA PEMERINTAHAN

PRESIDEN

MEMIMPIN MENTERI – MENTERI (Ps. 17 AYAT 1 UUD ’45)

MENGANGKAT DAN MEMBERHENTIKAN MENTERI (Ps. 17 AYAT 2 UUD’45)

MEMBENTUK PERATURAN PEMERINTAH UNTUK MELAKSANAKAN UU

MEMBENTUK DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN (Ps. 16 UUD 1945)

MEMBUAT ATURAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN MELAKSANAKAN PROGRAM

PEMBANGUNAN

KEKUASAN TERKAIT DENGAN FUNGSI LEGISLATIF PRESIDEN BERHAK MENGAJU

KAN RUU KEPADA DPR

PRESIDEN DIBANTU OLEH SATU ORANG WAKIL PRESIDEN

DAN MENTERI – MENTERI NEGARA YANG MEMBIDANGI

URUSAN TERTENTU

MENTERI NEGARA MERUPAKANJABATAN YANG PENTING KARENA

DALAM PRAKTEK DIA YANG MENJALANKAN PEMERINTAHAN,

MENTERI NEGARA YG MEMAHAMIPERMASALAHAN DI BIDANGNYA DIA BERTUGAS MENJABARKAN

PROGRAM LIMA TAHUN PRESIDEN

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

KEDUDUKAN

ANGGOTA

DIPILIH OLEH DPR DG MEMPERHATIKANPERTIMBANGAN DPD DAN DIRESMIKAN

OLEH PRESIDEN

BEBAS DAN MANDIRI

TERLEPAS DARI KEKUASAAN PEMERINTAH NAMUN TIDAK BERARTI

BERADA DI ATAS PEMERINTAH

TUGASMEMERIKSA TANGGUNG JAWAB

KEUANGAN NEGARA (Ps. 23 (1) UUD’45)

WEWENANGMEMINTA KETERANGAN DAN WAJIB DIBERIKAN

OLEH SETIAP ORANG,BADAN / INSTANSI

PEMERINTAH/ SWASTA SEPANJANG SESUAI DG UU

DILAPORKAN KEPADA DPR, DPD, DPRD & DITINDAKLANJUTI SESUAI WEWENANG

MAHKAMAH AGUNG

KEDUDUKANPs.24 (2) UUD”45

SEBAGAI LEMBAGA NEGARA YANG MEMEGANG KEKUASAAN KEHAKIMAN DI

SAMPING MAHKAMAH KONSTITUSI

MEMBAWAHI BEBERAPA LINGKUNGANPERADILAN YAITU PERADILAN UMUM,

PERADILAN AGAMA, PERADILAN MILITER, DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA

MERDEKA

DALAM PELAKSANAAN TUGASNYA TERLEPASDARI BERBAGAI PENGARUH PEMERINTAH DAN

PENGARUH LEMBAGA NEGARA YANG LAIN

UNTUK MENYELENGGARAKAN PERADILAN GUNA MENEGAKKAN HUKUM DAN KEADILAN SE

HINGGA PUTUSANNYA BENAR – BENAR BERDASARKAN HUKUM DAN KEADILAN

WEWENANG

MAHKAMAH AGUNG

MEMUTUSKAN PERMOHONAN KHASASI (TINGKAT BANDING TERAKHIR)

MEMERIKSA DAN MEMUTUSKAN SENGKETA TENTANG KEWENANGAN MENGADILI

MEMUTUSKAN DAN MEMERIKSA PENINJAUANKEMBALI PUTUSAN PENGADILAN YG TELAH

MEMPEROLEH KEKUATAN HUKUM TETAP

MENGUJI PERATURAN PERUNDANGAN DI BAWAH UU TERHADAP UU

(MATERIAL MAUPUN FORMAL)

MAHKAMAH AGUNG

KEANGGOTAAN

JUMLAH HAKIM AGUNG MAKSIMAL 60 ORANG

INTEGRITAS & KEPROBADIANTIDAK TERCELA

ADIL

PROFESIONAL

BERPENGALAMAN DI BIDANG HUKUM

CALON HAKIM AGUNG DIUSULKAN OLEH KOMISI YUDISIAL KEPADA DPR & DITETAPKAN OLEH

PRESIDEN

MAHKAMAH KONSTITUSI

KEDUDUKANPs.2 UU No.24

TH. 2003 TTG MK

SEBAGAI LEMBAGA NEGARA YANG MELAKUKAN KEKUASAAN KEHAKIMAN YG

MERDEKA UNTUK MENYELENGGARAKANPERADILAN GUNA MENEGAKKAN HUKUM

DAN KEADILAN

MAHKAMAH KONSTITUSI

KEANGGOTAAN

TERDIRI DARI 9 ANGGOTA HAKIM KONSTITUSIYANG DITETAPKAN OLEH PRESIDEN

INTEGRITAS & KEPRIBADIANTIDAK TERCELA

ADIL

NEGARAWAN DAN MENGUASAIKONSTITUSI DAN KETETANE

GARAAN

HAKIM KONSTITUSI MASING – MASING DIAJUKAN OLEH DPR (3 ORANG), MA (3 ORANG)

DAN PRESIDEN (3 ORANG)

WEWENANGPs.24C (1,2) UUD’45& Ps.10 (1) UU No.24

TH.2003 TTG MK

MAHKAMAH KONSTITUSI

MENGADILI PADA TINGKAT PERTAMA DAN TERAKHIR YG PUTUSANNYA BERSIFAT FINAL UNTUK

MENGUJI UU TERHADAP UUD

MEMUTUSKAB SENGKETA KEWENANGAN LEMBAGA NEGARA YG KEWENANGANNYA

DIBERIKAN OLEH UUD

MEMUTUSKAN TENTANG HASIL PEMILIHAN UMUM

WAJIB MEMBERIKAN PUTUSAN ATAS PENDAPATDPR MENGENAI DUGAAN PELANGGARAN OLEH

PRESIDEN DAN / ATAU WAKIL PRESIDEN

MEMUTUSKAN PEMBUBARAN PARTAI POLITIK

DEWAN PERWAKILAN DAERAH

KEDUDUKAN22C (1) UUD’45

MERUPAKAN LEMBAGA PERWAKILAN DAERAHYANG BERKEDUDUKAN SEBAGAI LEMBAGANEGARA SEKALIGUS SEBAGAI BAGIAN DARI

KEANGGOTAAN MPR

ANGGOTA DPD BERDOMISILI DI DAERAH PEMIMILIHAN MASING – MASING KECUALI SELAMA

BERSIDANG BERTEMPAT TINGGAL DI IBUKOTANEGARA (Ps. 33 (4) UU No. 22 TH 2003)


KEANGGOTAANTIAP PROPINSI JUMLAHNYA SAMA (4ORANG)

DAN JUMLAH KESELURUHAN TDK LEBIH DARI1/3 JUMLAH ANGGOTA DPR (Ps.22C (2) UUD’45)

FUNGSI

PENGAJUAN USUL, IKUT DLM PEMBAHASANDAN MEMBERIKAN PERTIMBANGAN YANGBERKAITAN DENGAN BIDANG LEGISLASI

TERTENTU

PENGAWASAN ATAS PELAKSANAAN UU TERTENTU


WEWENANGUU.No.22 TH 2003

MENGAJUKAN USUL KPD DPR RANCANGAN UU YANG BERKAITAN DGN OTDA,HUB.PUSAT & DAERAH, PEMBENTUKAN,PEMEKARAN & PENGGABUNGAN

DAERAH, PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM & SUMBER DAYA EKONOMI LAINNYA SERTA YG BERKAITAN DENGAN PERIMBANGAN KEUANGAN

ANTARA PUSAT DAN DAERAH

IKUT MEMBAHAS RANCANGAN UU YANG BERKAITAN DGN OTDA,HUB.PUSAT & DAERAH, PEMBENTUKAN,PEMEKARAN & PENGGABUNGAN

DAERAH, PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM & SUMBER DAYA EKONOMI LAINNYA SERTA YG BERKAITAN DENGAN PERIMBANGAN KEUANGAN

ANTARA PUSAT DAN DAERAH

MEMBERIKAN PERTIMBANGAN KEPADA DPR ATAS RANCANGAN UU APBNDAN RUU YANG BERKAITAN DG PAJAK, PENDIDIKAN, DAN AGAMA

MEMBERIKAN PERTIMBANGAN KEPADA DPR DALAM PEMILIHAN ANGGOTABPK


WEWENANGUU.No.22 TH 2003

MELAKUKAN PENGAWASAN ATAS PELAKSANAAN UU MENGENAI OTONOMI DAERAH, HUB.PUSAT & DAERAH, PEMBENTUKAN,PEMEKARAN &

PENGGABUNGAN DAERAH, PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM & SUMBER DAYA EKONOMI LAINNYA SERTA YG BERKAITAN DENGAN

PERIMBANGAN KEUANGAN ANTARA PUSAT DAN DAERAH, PELAKSANAANAPBN, PAJAK, PENDIDIKAN DAN AGAMA

MENERIMA HASIL PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA DARI BPK UNTUK DIJADIKAN BAHAN MEMBUAT PERTIMBANGAN BAGI DPR TENTANG RUU YANG

BERKAITAN DENGAN APBN

MENYAMPAIKAN HASIL PENGAWASANNYA KEPADA DPR SEBAGAI BAHANUNTUK DITINDAKLANJUTI

LANJUTAN

Documents

Kwn 3. Kedaulatan-rakyat