Embed Size (px)
Citation preview
PADANGPANJANG, KOMPAS.com - Pemerintah Kota Padangpanjang, Sumatera Barat akan
menerapkan kurikulum 2013 pada sekolah dasar secara penuh atau 100 persen mulai tahun ini.
"Kita tidak ingin ada pembedaan sistem pembelajaran di sekolah dasar dengan penerapan
kurikulum 2013," kata Wali Kota Padangpanjang Suri Syam di Padangpanjang, Minggu
(27/1/2013).
Dia menegaskan hal tersebut menanggapi instruksi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
untuk menerapkan 30 persen dari kurikulum 2013. "Tanggung menerapkan 30 persen, sehingga
kita putuskan 100 persen," kata dia.
Sebelum menerapkan 100 persen kurikulum 2013, tenaga pengajar yang di bumi Serambi
Mekkah itu akan dilatih terlebih dahulu. "Kita akan menyiapkan jadwal dalam waktu dekat ini
untuk pelatihan para guru itu agar pembelajaran bisa berjalan lancar," kata dia.
Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Musliar Kasim di Padangpanjang menyebutkan,
pemberlakukan kurikulum 2013 30 persen wilayah dan tidak tertutup kemungkinan lebih. "Kalau
ada daerah yang bisa 100 persen seperti Padangpanjang ya silakan saja, karena penerapan 30
persen itu sifatnya minimal," kata dia.
Dia menjelaskan, kurikulum 2013 sebelumnya juga sudah ada pada Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional (RPJMN) . Dengan adanya perubahan kurikulum di dunia
pendidikan juga akan merubah pola pikir anak dalam menimbah ilmu pengetahuan. "Kurikulum
2013 ini akan mendidik anak lebih kreatif dan tidak terlalu menitik beratkan pada aspek kognitif,"
kata dia.
Kurikulum 2013 kata dia, juga tidak akan membuat guru menjadi sibuk dengan merancang
silabus dan pola pembelajaran, sehingga efektivitas pembelajaran lebih maksimal.
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh menjelaskan mengenai Kurikulum 2013 saat berkunjung ke Kantor Redaksi Kompas, Jakarta, Jumat (21/12).
Kurikulum 2013 Tetap DiberlakukanJumat, 25 Januari 2013 | 02:25 WIBkompas
Mataram, Kompas - Kurikulum 2013 akan tetap diberlakukan mulai Juli 2013 meski masih
banyak kalangan masyarakat yang mempertanyakan kesiapan implementasinya. Kurikulum baru
ini pun tidak perlu diuji coba karena merupakan penyempurnaan dari Kurikulum Tingkat Satuan
Pendidikan.
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh menegaskan hal itu, Kamis (24/1), di
Mataram, Nusa Tenggara Barat. ”Persiapan akan dimatangkan. Masih ada lima bulan.
Kebanyakan yang keberatan karena tidak memahami konsepnya secara utuh,” ujarnya.
Konsep kurikulum berikut rencana implementasinya saat ini masih dibahas berbagai kalangan,
termasuk Panitia Kerja Kurikulum di Komisi X DPR. Sikap panja akan diumumkan pekan depan
dan akan ada rekomendasi-rekomendasi setelah selama sekitar dua pekan melakukan dengar
pendapat dengan berbagai kalangan masyarakat.
”Rekomendasi dari siapa pun tetap akan kami terima dengan baik dan akan kami olah. Dalam
dunia pendidikan banyak aliran atau pandangan berbeda. Jangan paksakan harus ikut
aliran tertentu. Yang akan melaksanakan tetap pemerintah,” ungkap Nuh.
Mengkaji Pemajuan Ujian NasionalKi Supriyoko
Seiring pemberlakuan Kurikulum 2013 pada tahun ajaran baru mendatang, Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan berencana memajukan ujian nasional di SMA dan SMK.
Ujian nasional (UN) yang biasanya diselenggarakan pada kelas XII akan dimajukan di kelas XI.
Argumentasinya, agar siswa SMA lebih berkonsentrasi pada persiapan masuk perguruan tinggi,
sedangkan siswa SMK lebih berkonsentrasi menyelesaikan pelajaran praktik yang menjadi ciri
khas siswa kejuruan.
Rencana ini menyulut kontroversi: ada yang sependapat dan ada yang menentang. Aneh tetapi
nyata, beberapa pejabat pendidikan di daerah berani berpendapat berbeda.
Para ahli dan praktisi pendidikan selama ini mengklasifikasi ujian menjadi dua jenis: ujian masuk
atau ujian prediksi (prediction examination) serta ujian keluar atau ujian prestasi (achievement
examination).
Uji kandidat
Disebut ujian masuk atau ujian prediksi karena biasa digunakan untuk menguji kandidat yang
akan masuk pada program pendidikan tertentu. Soal ujiannya adalah materi yang akan dipelajari
dalam program pendidikan tersebut. Ilustrasi konkretnya adalah seleksi nasional masuk
perguruan tinggi negeri (SNMPTN) jalur tertulis yang digunakan untuk menyeleksi para calon
mahasiswa.
Soal SNMPTN jalur tertulis adalah materi yang akan dipelajari kandidat pada PTN, bukan materi
yang dipelajari siswa di SMA atau SMK.
Jenis kedua disebut ujian keluar atau ujian prestasi, biasa digunakan untuk menguji kandidat
yang akan keluar dari program pendidikan tertentu. Soal ujiannya adalah materi yang sudah
dipelajari dalam program pendidikan tersebut. Ilustrasi konkretnya ialah UN pada SMA atau SMK
yang digunakan untuk meluluskan siswa dari SMA atau SMK.
Soal UN adalah materi yang sudah dipelajari siswa ketika mengikuti pembelajaran di SMA atau
SMK, bukan materi yang akan dipelajari siswa di perguruan tinggi nantinya.
Ujian tengah program
Bagaimana dengan UN yang akan diselenggarakan di kelas XI SMA dan SMK? Ujian yang
diselenggarakan di kelas XI bukan ujian masuk dan bukan ujian keluar. UN yang akan
diselenggarakan di kelas XI adalah ujian di tengah program yang sama sekali tidak ada dalam
referensi.
Dalam Teori Evaluasi Pendidikan memang ada yang namanya ujian diagnostik yang digunakan
untuk menjajaki sejauh mana penguasaan siswa terhadap materi pembelajaran yang akan
diberikan guru atau dosen. Jenis ujian ini sama sekali tidak untuk menguji kandidat yang ingin
keluar atau menyelesaikan program pendidikan tertentu sebagaimana UN di SMA dan SMK.
Kesimpulannya, aneh kalau UN akan diselenggarakan di kelas XI SMA dan SMK.
Menyelenggarakan UN di tengah program bukan tanpa risiko. Salah satunya menyangkut
kesungguhan belajar siswa yang berujung pada kualitas pendidikan nasional.
Apabila UN SMA dan SMK diselenggarakan di kelas XI, siswa akan menganggap prestasi
belajar di kelas XII tidak menentukan kelulusan dirinya. Dengan kondisi ini, siswa berpotensi
tidak bersungguh-sungguh melakukan pembelajaran.
Apalagi mereka tahu konsekuensi tidak lulus UN: keluar dari sekolah dan bergabung dalam
barisan drop out. Tanpa lulus UN, tidak mungkin melanjutkan studi ke perguruan tinggi.
Dengan kesungguhan belajar yang rendah dapat dipastikan prestasi belajar siswa tidak
maksimal. Kalau prestasi belajar tidak maksimal, dapat dipastikan kinerja pendidikan nasional
juga tidak optimal.
Dengan demikian, rencana menyelenggarakan ujian nasional dari kelas XII menjadi kelas XI di
SMA dan SMK layak dikaji ulang.
Ki Supriyoko Wakil Ketua Majelis Luhur Tamansiswa serta Doktor di Bidang Penelitian
dan Evaluasi Pendidikan
Uji Publik Kurikulum 2013 Terkesan DipaksakanJAKARTA, KOMPAS.com — Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) masih terus mempertanyakan
pelaksanan uji publik Kurikulum 2013 kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
(Kemdikbud).
"Saya menilai, pelaksanaan uji publik ini kurang ideal sehingga wajar saja jika ada pihak-pihak
yang menganggap uji publik sekadar formalitas atau terkesan dipaksakan," ujar anggota Komisi
X DPR, Herlini Amran, Minggu (13/1/2013), di Jakarta.
Menurut dia, ada yang mengeluhkan tidak adanya sesi tanya jawab, ada yang merasa terlalu
digiring pada power point paparan uji publik. Malah ada yang meragukan utilisasi masukan
publik jika silabus atau modul atau bukunya sudah jadi dan lain sebagainya.
Katanya, saat melaksanakan reses bulan lalu dan melakukan serap aspirasi terkait perubahan
kurikulum 2013 itu, banyak dari masyarakat, dalam hal ini guru, pengurus sekolah, dan orangtua
murid, mempertanyakan persiapan pemerintah terkait pergantian kurikulum ini.
"Banyak yang tidak setuju terhadap pergantian kurikulum 2013 ini. Akan tetapi, saya sangat
takjub dengan hasil survei yang 'angka-angkanya' begitu mendukung implementasi Kurikulum
2013 dari pemaparan Mendikbud. Terus terang saya sukar mempercayai validasinya,"
ungkapnya.
Ia mempertanyakan pihak mana saja yang terlibat dan input apa saja yang sudah diterima
Kemdikbud. Penyerapan gagasan dan masukan pihak perguruan tinggi atau lembaga
pendidikan terkait secara tertulis dinilai Herlini sangat strategis. Karena itu, pihaknya berharap
Kemdikbud bisa memberikan penjelasan lebih detail kepada publik dan Panja Kurikulum 2013 di
Komisi X DPR.
"Jangan sampai semua masukan itu ditabulasi saja, sementara konsepsi akhir kurikulum sudah
dibuat duluan," tambahnya.
S Hamid Hasan dari tim inti pengembangan Kurikulum 2013 yang juga Ketua Umum Himpunan
Pengembang Kurikulum Indonesia, saat dihubungi terpisah, mengatakan, dengan Kurikulum
2013, Indonesia akhirnya meninggalkan sistem persekolahan yang sudah tidak lagi dianut oleh
sejumlah negara.
”Tidak ada lagi penjurusan, tetapi peminatan. Siswa memiliki kebebasan mengembangkan
minatnya,” kata Hamid. Namun, ia memahami adanya kekhawatiran sejumlah kalangan pada
tahap pelaksanaan.(LUK)
"Jangan sampai semua masukan itu ditabulasi saja, sementara konsepsi akhir kurikulum sudah
dibuat duluan," tambahnya.
Editor :
Tjahja Gunawan Diredja
Mendikbud: Kurikulum 2013 Tidak Bisa Ditunda
SEMARANG, KOMPAS.com — Meskipun masih banyak pro dan kontra, pelaksanaan kurikulum
baru sudah tidak ada lagi tawar-menawar. Begitulah tekad pemerintah untuk melaksanakan
kurikulum baru pada tahun ini.
Pelaksanaaan Kurikulum 2013 yang direncanakan pemerintah mulai tahun ajaran baru nanti
tidak bisa ditunda. Sebab, persoalan pendidikan Indonesia menghadapi masalah penting dan
genting.
"Tidak bisa perubahan Kurikulum 2013 ditunda hingga tahun depan. Implementasinya secara
bertahap tetap harus dimulai tahun ajaran nanti. Jika kita menunda, taruhannya besar terhadap
masa depan generasi bangsa," kata Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh
dalam pengarahan tentang Kurikulum 2013 di kantor Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan
Jawa Tengah, di Semarang, Minggu (13/1/2013).
Menurut Nuh, Indonesia mendapat berkah bonus demografi dalam kurun waktu 2010-2035.
Generasi muda Indonesia perlu disipakan dalam kompetensi sikap, keterampilan, dan
pengetahuan.
"Kita harus bergerak, jangan menunda-nunda. Karena itu, pemerintah tetap melaksanakan
kurikulum. Sekarang tahap sosialisasi, nanti pelatihan guru," ujar Nuh.
Ketua Komisi X DPR Agus Hermanto mengatakan, perubahan ke Kurikulum 2013 penting dalam
proses peningkatan mutu pendidikan.
"Kami minta pemerintah bisa menyiapkan secara serius. Perubahan kurikulum harus
berkesinambungan dan terukur," ujar Agus.
Editor :
Tjahja Gunawan Diredja
Sosialisasi Kurikulum DigencarkanSEMARANG, KOMPAS.com — Sosialisasi Kurikulum 2013 dilaksanakan Menteri Pendidikan
dan Kebudayaan Mohammad Nuh.
Sosialisasi ini untuk meyakinkan pemangku kepentingan pendidikan bahwa pemerintah sudah
siap dengan isi dan strategi implementasi Kurikulum 2013.
Mendikbud dihadirkan sebagai pembicara kunci dalam forum silaturahim pendidikan se-Jawa
Tengah di Semarang, Minggu (13/1/2013).
Hadir pula Ketua Komisi X Agus Hermanto. Kepala Dinas Pendidikan Jawa Tengah Nur Hadi
Amiyanto mengatakan, pihaknya siap melaksanakan Kurikulum 2013.
Pertemuan dihadiri 350 orang dari beberapa pemangku kepentingan Jawa Tengah.
"Tapi kesiapan melaksanakan Kurikulum 2013 belum mantap benar. Karena itu, kami meminta
Mendikbud untuk bisa memberikan pengarahan kepada dinas pendidikan, lembaga pendidikan
tenaga kependidikan, lembaga penjaminan mutu pendidikan, hingga pengawas," kata Nur Hadi.
Nuh mengatakan, fase sekarang sudah memasuki sosialisasi ke berbagai kalangan pemangku
kepentingan pendidikan soal isi kurikulum dan strategi implementasi.
"Sosialisasi dilakukan di tingkat provinsi sampai tingkat kabupaten/kota di seluruh Indonesia,"
kata Nuh.
Mendikbud sejak awal Januari menghadiri sosialisasi di tingkat provinsi. Dimulai di Jambi, akhir
pekan ini sosialisasi dilaksanakan di Tangerang (Banten) dan Semarang (Jawa Tengah).
Editor :
Tjahja Gunawan Diredja
Maret, Pelatihan Guru untuk Kurikulum Baru
JAKARTA, KOMPAS.com — Untuk mematangkan penerapan kurikulum baru yang akan
berlangsung pada Juli mendatang, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) akan
menyelenggarakan pelatihan guru pada bulan Maret mendatang.
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Mohammad Nuh, mengatakan, pelatihan ini ditujukan bagi
guru, kepala sekolah, dan pengawas pendidikan agar siap mengimplementasikan kurikulum
pengganti dari Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP).
"Pelatihannya akan dilakukan pada bulan Maret. Guru yang diprioritaskan guru kelas I, IV, VII,
dan X," kata Nuh, saat Sosialisasi Kurikulum di Universitas Terbuka, Tangerang, Sabtu
(12/1/2013).
Rencananya Kemdikbud akan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan masing-masing daerah
dan LPMP dalam penyelenggaraan pelatihan ini. Intinya, semua guru harus disiapkan
menguasai konten Kurikulum 2013 sebelum tahun ajaran baru 2013/2014.
"Sebelum tahun ajaran baru dimulai. Guru sudah siap untuk menerapkan kurikulum ini," jelas
Nuh.
Ia juga meyakinkan bahwa kurikulum baru ini akan mampu mengolah bonus demografi yang
dimiliki Indonesia saat ini sehingga 30 tahun ke depan anak-anak usia produktif ini dapat
menjadi modal pembangunan bangsa ke arah yang lebih baik. Untuk itu, guru yang memegang
kunci penting dari kurikulum ini akan dilatih dengan intensif.
Berita terkait, baca : KURIKULUM 2013
Tak mau ketinggalan informasi seputar pendidikan dan beasiswa? Yuk follow
Twitter@KompasEdu!
Editor :
Caroline Damanik
Mendikbud : Kurikulum 2013 Pokoknya TopTANGERANG, KOMPAS.com - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh meyakini
Kurikulum 2013 akan mentransformasi pendidikan nasional. Perubahan yang ditawarkan
Kurikulum 2013 ini membuat generasi muda Indonesia kreatif, inovatif, dan berkarakter.
"Pokoknya top-lah Kurikulum 2013. Pembelajaran menekankan pada kreativitas, inovasi, dan
karakter," kata Nuh dalam seminar nasional bertajuk "Strategi Mengimplementasikan
Peningkatan Mutu Pendidikan Nasional" di Kampus Universitas Terbuka, Tangerang, Sabtu
(12/1/2013).
"Pokoknya top-lah Kurikulum 2013. Pembelajaran menekankan pada kreativitas, inovasi, dan karakter,"-- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh
Nuh memaparkan pada para guru dan dinas pendidikan se-Kota Tangerang Selatan bahwa
pembelajaran yang ditawarkan dalam Kurikulum 2013 juga ada pengaruhya pada perilaku sosial.
"Pendekatan dalam pembelajaran yang seragam harus berubah, yang satu-satunya benar harus
berubah," ujar Nuh.
Menurut Nuh, selama ini para guru hanya membuka peluang satu jawaban. Akibatnya, siswa
tidak kreatif dan tidak berani berbeda. "Guru merasa selalu benar sehingga tidak mau terbuka
pada cara berpikir yang berbeda," kata Nuh.
Dengan pembiasaan terbuka pada pikiran yang berbeda, kata Nuh, siswa akan belajar untuk
menghargai perbedaan. "Sebab, takdir Indonesia ini kan sebagai negara multikultur. Sikap
toleran harus kita bangun. Guru bisa membantu siswa memiliki toleransi yang dimulai dari
pembelajaran di ruang kelas," papar Nuh.
Editor :
Rusdi Amral
Kurikulum Kurang TersosialisasikanSabtu, 12 Januari 2013 | 02:35 WIB
Dibaca: 234
Komentar: -|
Share:
Jakarta, Kompas - Sosialisasi Kurikulum 2013 masih sangat lemah sehingga banyak pihak,
termasuk guru-guru, yang belum tahu isi kurikulum baru. Karena itu, sosialisasi harus terus
ditingkatkan dan jika pada saatnya masih belum sesuai harapan, sebaiknya penerapan
Kurikulum 2013 ditunda.
Mengubah pola pikir guru dan metode pembelajaran menjadi tematik integratif bukan hal mudah
dan membutuhkan waktu paling tidak satu tahun.
Hal itu mengemuka dalam rapat kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan Komisi
X DPR tentang Kurikulum 2013, Kamis (10/1) malam, di Jakarta.
Anggota Komisi X, Zulfadhli, menegaskan, secara umum pihaknya tak menolak upaya ataupun
konsep pengembangan kurikulum oleh pemerintah. Namun, ada desakan untuk mengundurkan
waktu pelaksanaannya semata-mata karena waktu persiapan yang terlalu sempit, hanya lima
bulan.
”Bagaimana kesiapan guru? Mengubah pola pikir dan kebiasaan guru mengajar itu tidak mudah.
Banyak yang pesimistis dapat terlaksana dalam waktu singkat,” kata Zulfadhli.
Menanggapi komentar senada yang datang dari mayoritas anggota Komisi X, Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh tetap optimistis kurikulum baru akan bisa
diberlakukan mulai lima bulan mendatang. Kunci keberhasilan implementasi kurikulum terletak
pada ketersediaan buku pegangan guru dan siswa, buku pedoman penilaian, dan kesiapan guru.
”Insya Allah akan bisa karena pelaksanaannya secara bertahap,” kata Nuh.
Anggota Komisi X, Ferdiansyah, mengusulkan paling tidak ada uji coba terlebih dahulu di
beberapa sekolah melalui skema percontohan.
Nuh mengatakan, pihaknya telah memiliki perencanaan utuh kurikulum hingga teknis
pelaksanaan.
Sebelumnya, Kamis pagi, Komisi X menerima masukan dari para rektor lembaga pendidikan
tenaga kependidikan (LPTK) negeri dan swasta serta Persatuan Guru Republik Indonesia.
Para rektor mendesak pemerintah membuat grand design yang jelas agar konsepnya tidak
ditangkap secara parsial atau malah disalahartikan.
Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Sunaryo Kartadinata menekankan, kurikulum baru
menuntut kreativitas guru dan proses tersebut tidak mudah. (LUK)
Perubahan Kurikulum Harus Berjalan
TANGERANG, KOMPAS.com - Perubahan kurikulum 2013 yang disiapkan pemerintah untuk
memenuhi standar kompetensi lulusan, standar proses, dan standar isi yang merupakan tiga dari
delapan standar nasional pendidikan. Perubahan kurikulum ini merupakan upaya serius
pemerintah meningkatkan mutu pendidikan nasional.
"Jadi perubahan kurikulum itu boleh dilakukan. Pemerintah melihat perubahan kurikulum harus
segera diterapkan untuk memperbaiki generasi muda bangsa. Karena itu, perubahan kurikulum
harus berjalan tahun ini. Guru-guru segera disiapkan untuk perubahan kurikulum supaya
implementasinya sukses di sekolah-sekolah," kata Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Mohammad Nuh dalam Seminar Nasional bertajuk "Strategi Mengimplementasikan Peningkatan
Mutu Pendidikan Nasional" di Kampus Universitas Terbuka, Tangerang, Sabtu (12/1/2013).
Menurut Nuh, sosialisasi perubahan kurikulum 2013 yang siap dilaksanakan Juni nanti digelar di
seluruh Indonesia untuk menyiapkan pemangku kepentingan. Adapun soal sorotan guru yang
belum siap, Nuh yakin para guru dapat dididik dan dilatih dengan baik dengan adanya master
teachers yang ditunjuk pemerintah.
"Ada perbaikan dalam pendidikan dan pelatihan guru soal kurikulum. Para guru juga akan diberi
pendampingan," kata Nuh.
SOSIALISASI KURIKULUM BARU tak MERATA
JAKARTA, KOMPAS.com — Sosialisasi perubahan Kurikulum 2013 di kalangan guru tidak
merata. Bahkan, dinas pendidikan di daerah pun tak berinisiatif segera menyosialisasikan
kurikulum yang akan diterapkan mulai Juni nanti.
La Ose, Kepala SMAN 1 Lawa, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara, Jumat (11/1/2013),
mengatakan, pimpinan sekolah dan guru-guru di Muna sampai saat ini belum mendapat
sosialisasi perubahan Kurikulum 2013 secara resmi dari dinas pendidikan.
"Kami mengikuti informasinya di media dan mengunduh dari internet. Namun, tetap belum
memahami apa yang perlu disiapkan," kata La Ose.
Menurut La Ose, yang juga Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMA/SMK Muna,
sebenarnya guru-guru belum siap, apalagi jika sampai saat ini belum ada sosialisasi. Guru
membutuhkan pendidikan dan pelatihan yang cukup.
"Bukan cuma didiklat beberapa minggu. Justru harus ada pendampingan. Apakah pemerintah
menyediakan pendampingan untuk guru supaya siap melaksanakan perubahan kurikulum," kata
La Ose.
Sementara itu, M Arasy, Kepala SMAN 3 Palu, Sulawesi Tenggara, mengatakan, sudah ada
sosialisasi soal pokok-pokok perubahan kurikulum ke sekolah-sekolah di daerah ini. "Baru pada
tahap itu saja. Untuk persiapan gurunya akan menyusul," kata Arasy.
Persiapan Guru dan Buku DipertanyakanJAKARTA, KOMPAS.com - Pembahasan kurikulum masih terus dilakukan antara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). Berbagai pertanyaan juga kerap muncul dari para anggota legislatif terkait dengan kurikulum baru ini termasuk masalah pengadaan buku dan persiapan guru.
Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi Golkar, Ferdiansyah, mengatakan bahwa pihaknya masih belum mendapat rincian yang jelas dari pemerintah berapa jumlah yang akan dibuat termasuk anggarn pencetakan dan penggandaannya. Hal ini penting karena wilayah ini, lanjutnya, rawan diselewengkan alokasi anggarannya.
"Kami perlu tahu bagaimana buku untuk anak dan buku masternya. Kemudian akan dicetak berapa banyak dengan estimasi anggarannya," kata Ferdiansyah, di Jakarta, Jumat (11/1/2013).
Tidak hanya itu, masalah persiapan guru juga masih menjadi sorotan. Dalam bagan anggaran yang diberikan pada anggota legislatif, Kemdikbud tidak menyebutkan dengan pasti bentuk pelatihan guru sehingga dinilai menimbulkan kerancuan.
"Jadi tolong dijelaskan bedanya bimbingan teknis, diklat dan pelatihan? Karena untuk kurikulum ini dikatakan bimbingan teknis kemudian ada lagi diklat. Mana yang benar," ujar Ferdiansyah.
Kemudian program master teacher yang sedang disiapkan pemerintah ini juga dinilai tidak jelas. Pasalnya, hingga saat ini pemerintah tidak pernah menjelaskan secara jelas tentang konsep, proses dan alokasi anggaran untuk program ini.
"Ini nanti pelatih nasionalnya diambil dari mana. Lalu penyiapan pelatih nasionalnya bagaimana dan berapa satuan harganya. Ini harus dijelaskan. Jangan membuat bingung," tandasnya.
DPR Desak Kemdikbud Serahkan 'Grand Design' Kurikulum
JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) mendesak
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) untuk menyerahkan dokumen resmi
yang memuat rincian jelas dan grand design dari kurikulum 2013 yang akan segera
diimplementasikan pada Juli mendatang.
Pimpinan Rapat Kerja Komisi X, Utut Adianto, mengatakan bahwa pihaknya mengapresiasi
langkah pemerintah dalam peningkatan mutu pendidikan melalu perombakan kurikulum. Namun
selama ini dokumen yang diserahkan pada legislatif dinilai belum lengkap.
"Dokumen resmi ini kami minta segera diserahkan agar kami juga bisa segera membahas," kata
Utut saat membacakan kesimpulan Rapat Kerja di ruang rapat Komisi X, DPR RI, Kamis
(10/1/2013) malam.
Ia mengatakan bahwa dokumen resmi dengaan substansi yang jelas ini penting sehingga Panitia
Kerja (Panja) Kurikulum yang sudah dibentuk dapat segera bekerja dan merumuskan
rekomendasi yang tepat bagi program pemerintah ini.
Dijumpai usai Rapat Kerja, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh, mengatakan
akan segera memberikan rincian tentang kurikulum baru tersebut pada para anggota legislatif.
Menurutnya, paparan yang dilakukannya selama ini sudah cuku jelas.
"Tapi jika memang butuh substansi yang sangat rinci ya kami akan berikan. Kalau grand design,
ya selama ini yang kami jelaskan itu grand design," jelas Nuh.
Rapat kerja yang berlangsung selama lima jam dari pukul 19.00 hingga pukul 00.00 tersebut
hanya dihadiri segelintir anggota Komisi X. Para anggota komisi yang hadir diberi kesempatan
bertanya dan mengeluarkan pendapatnya pada pihak kementerian terkait masalah kurikulum.
Anggota DPR: Tunda Kurikulum Baru Sampai 2014JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik
Indonesia (RI) masih bersikeras agar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud)
menunda pelaksanaan kurikulum 2013 ini. Pasalnya, muncul kekhawatiran pada
implementasinya dengan persiapan yang singkat seperti saat ini.
Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PDIP, Wayan Koster, mengatakan bahwa pihaknya siap
membantu pemerintah untuk meyakinkan masyarakat agar kurikulum baru ini dapat terlaksana
dan diterima. Namun penerapannya sebaiknya ditunda dan persiapannya dimatangkan terlebih
dahulu.
"Kami bukan tidak setuju. Saya juga tertarik dengan tematik integratif dalam kurikulum baru ini.
Tapi yang menurut saya bagus ini, belum tentu bagus untuk masyarakat," kata Koster saat
Rapat Kerja di Ruang Rapat Komisi X, DPR RI, Kamis (10/1/2013) malam.
Menurutnya, penundaan pelaksanaan kurikulum baru hingga 2014 dinilai lebih bijak daripada
memaksakan untuk diterapkan pada tahun ini. Namun jika pemerintah tetap menginginkan
pelaksanaan pada tahun ini, maka sebaiknya dilakukan uji coba terlebih dahulu.
"Karena ini kalau sampai gagal, DPR akan yang disalahkan karena dianggap tidak sampaikan
aspirasi rakyat yang belum siap. Tapi kalau berhasil pemerintah yang dipuji. Jadi posisi kami sulit
di sini. Baiknya uji coba saja dulu atau piloting," ungkap Koster.
Hal senada juga disuarakan oleh Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi Partai Amanat Nasional,
Sunartoyo. Ia mengamini pendapat rekannya agar Kemdikbud mau menunda pelaksanaan
kurikulum baru pada tahun 2014 dan mematangkan persiapan terlebih dahulu.
"Saya rasa tepat jika dilakukan 2014. Jadi implementasinya akan well running," ujar Sunartoyo.
Kurikulum Baru, Guru Tak Perlu ResahAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Mohammad Nuh, mengatakan bahwa perubahan kurikulum pada tahun ini dijamin tidak akan merugikan guru bidang studi apapun. Untuk itu, guru diminta agar tidak resah dengan implementasi kurikulum 2013 ini.
"Perubahan kurikulum hanya kegiatan akademis murni, jadi nggak perlu dipolitisi. Guru juga tidak perlu khawatir," kata Nuh saat Sosialisasi Kurikulum di Universitas Terbuka, Tangerang, Sabtu (12/1/2013).
Ia menambahkan bahwa kurikulum yang digagas saat ini hanya mengatur jumlah minimal muatan mata pelajaran yang diajarkan di sekolah. Misalnya saja, untuk jenjang Sekolah Dasar (SD) minimal harus ada enam mata pelajaran yaitu Agama, bahasa Indonesia, Matematika, PPKn, Seni Budaya dan Pendidikan Jasmani dan Kesehatan.
"Jadi guru-guru bidang studi seperti guru bahasa Inggris, bahasa daerah, guru TIK tidak perlu khawatir. Nanti semua bidang studi ini akan diintegrasikan," jelas Nuh.
Seperti diketahui, mata pelajaran bahasa daerah ini akan masuk dalam mata pelajaran Muatan Lokal yang ada di tiap sekolah. Sementara mata pelajaran Bahasa Inggris tetap diajarkan seperti biasa kecuali untuk jenjang SD yang tidak wajib. Sedangkan mata pelajaran TIK akan diintegrasikan dengan mata pelajaran lain.
Ia juga menjelaskan bahwa perubahan kurikulum ini bertujuan agar siswa dapat bersaing sesuai tuntutan masa depan dan siap menjawab tantang global. Dengan demikian, sekolah yang ada tidak akan melahirkan generasi usang atau terlambat dalam hal penguasaan pengetahuan.
Perubahan Kurikulum Agar Dibarengi Kemampuan Guru
BANDA ACEH, KOMPAS.com - Pengamat pendidikan dari Universitas Syiah Kuala (Unsyiah)
Banda Aceh menyatakan, perubahan kurikulum harus dibarengi dengan peningkatan
kemampuan tenaga pengajar dalam mengimplementasikan program tersebut di lapangan.
"Kami mendukung adanya ide kreatif terhadap perubahan kurikulum dalam upaya peningkatan
hasil pendidikan yang lebih baik, namun perubahan itu tidak akan berjalan maksimal jika sarana
prasarana pendukung tersebut tidak disiapkan," kata Dekan FKIP Unsyiah Yusuf Aziz di Banda
Aceh, Minggu (6/1/2012).
Dijelaskannya, untuk memaksimalkan perubahan kurikulum tersebut tidak cukup dengan
sosialisasi tetapi perlu adanya pembenahan di berbagai sarana dan prasarana pendukung
program itu.
"Jika sarana pendukung seperti guru tidak diberi pemahaman yang memadai terhadap kurikulum
ini, maka implementasinya akan terjadi seperti kurikulum sebelumnya," katanya.
Karena itu ia menyarankan agar seluruh guru yang ada saat ini perlu dilakukan peningkatan
kapasitas kembali sehingga berbagai materi yang ada dalam kurikulum itu dapat
diimplemtasikan di lapangan.
"Kita tidak perlu malu untuk meningkatkan kemampuan seluruh guru yang ada saat ini karena
dengan adanya peningkatan kapasitas tenaga pendidikan inilah akan memaksimalkan program
perubahan kurikulum 2013," katanya.
Ia juga menambahkan, untuk mendukung perubahan kurikulum tersebut dinas pendidikan tidak
bisa bekerja sendiri tetapi perlu adanya ikut serta perguruan tinggi yang mencetak tenaga
pendidik.
"Artinya, LPTK yang ada juga harus ikut serta mendukung perubahan kurikulum dengan
menyesuaikan kurikulum yang ada untuk diajarkan kepada calon pendidik tersebut," katanya.
Yusuf Aziz optimistis, jika prasarana pendukung program perubahan kurikulum itu dibenahi
secara bersamaan maka berbagai materi yang termuat dalam kurikulum itu dapat
diimplementasikan di masa mendatang.
Guru Bahasa Jawa Takut Tidak Dapat Jam PelajaranPURBALINGGA, KOMPAS.com - Guru mata pelajaran muatan lokal Bahasa Jawa di
Kabupaten Purbalingga Jawa Tengah takut tidak mendapat jam pelajaran jika kurikulum baru
mulai diterapkan 2013 mendatang. Dalam kurikulum baru, mata pelajabran bahasa daerah
dihilangkan dan hanya diganti mata pelajaran prakarya.
Sekretaris Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Bahasa Jawa se-Purbalingga, Prasetyo,
Sabtu (22/12/2012), mengatakan, para guru bahasa jawa benar-benar kebingungan menyambut
rencana kurikulum 2013. Secara teknis mereka belum tahu apakah guru mapel bahasa jawa
harus mengampu mata pelajaran lain.
Saat ini dari sekitar 90 guru bahasa jawa di Purbalingga, dan 50 persen di antaranya
sebenarnya sudah bersertifikasi. Dengan penghapusan muatan lokal bahasa jawa, syarat 28 jam
pelajaran dalam sepakan untuk mendapatkan tunjangan sertifikasi dipastikan sulit dipenuhi.
Menurut Prasetyo, dalam kurikulum 2013 hanya ada satu muatan lokal yakni prakarya yang
diajarkan empat jam seminggu. Padahal, selain bahasa jawa masih ada beberapa muatan lokal
lain yang berbeda-beda di setiap sekolah. Seperti elektronika, seni ukir, hingga membatik.
"Memang ada kemungkinan menampung bahasa jawa dalam prakarya. Tetapi jam pelajaran
tentu akan berkurang, karena harus berbagi dengan muatan lokal lain. Yang lebih dikhawatirkan,
guru bahasa jawa umumnya hanya mampu mengampu mata pelajaran tersebut. Mereka
khawatir tidak dipakai lagi," jelasnya.
Padahal, dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 2006 lalu, guru dan sekolah
mendapat kebebasan mengelola kurikulum pengembangan dari standar isi. Dalam
pengembangan tersebut masih dibatasi adanya muatan lokal yang wajib dilaksanakan.
Ketua MGMP Bahasa Jawa SMP se-Kebumen, Eko Wahyudi, berharap Mendikbud dan Tim
Perumus Kurikulum 2013 di pemerintah pusat bijaksana sebelum menetapkan kurikulum 2013.
Kongres Bahasa Jawa di Surabaya 2011 mengamanatkan seluruh SD, SMP dan SMA di Jawa
Tengah, Jawa Timur, dan Yogyakarta wajib mengajarkan bahasa jawa.
Ilustrasi: Eksistensi bahasa Jawa mendapat ancaman terberat karena kedudukannya sebagai bagian dari
budaya lokal yang tradisional mulai tegeser.
Editor :
Agus Mulyadi
Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Tak ImbangJAKARTA, KOMPAS.com - Rencana Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk mengganti kurikulum terus menuai kritik tajam dan penolakan dari berbagai pihak. Kompetensi dalam kurikulum baru ini dinilai tidak seimbang.
Pengamat pendidikan dari Perguruan Kanisius, Romo Baskoro, mengatakan bahwa pengurangan mata pelajaran ini dinilai lumrah tapi kemudian bobot mata pelajaran yang ada
ditambah begitu saja. Hal ini tidak dapat dilakukan tanpa alasan pedagogik yang jelas mengingat penyusunan kurikulum harus memiliki landasan pedagogik yang kuat.
"Ini saya lihat antara kompetensi inti dan kompetensi dasar itu jomplang. Harusnya tidak demikian," kata Baskoro pada Kompas.com, Rabu (26/12/2012).
Selanjutnya, ia mengambil contoh satu mata pelajaran yaitu Agama. Mata pelajaran ini akan ditambah bobotnya oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan alasan agar membentuk anak-anak berperilaku baik dan berbudi pekerti luhur dalam kehidupan sosialnya.
"Siapa yang jamin sekarang kalau mata pelajaran agama ditambah lalu anak-anak jadi baik. Esensinya bukan itu," ujar Baskoro.
"Contohnya saja, orang rajin ke gereja belum tentu jadi orang baik lho. Karena tujuan dia ke gereja apa dulu dan ngapain saja. Ada yang ke gereja hanya duduk saja misalnya. Nah ini hampir sama seperti itu," imbuhnya.
Untuk itu, ia meminta pada pihak kementerian untuk mau mendengarkan pendapat dari elemen masyarakat yang menolak penerapan kurikulum baru pada 2013 mendatang. Ia yakin bahwa masyarakat yang menolak tersebut memiliki alasan yang jelas.
"Banyak catatan yang muncul dan itu ada landasannya jelas. Jadi yang menolak itu bukan asal kritik ngawur. Mereka punya alasan yang baik dan jelas. Jadi pemerintah belajar mendengarlah," tandasnya.
Latih Guru dalam 6 Bulan? Mustahil...
JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menyiapkan waktu pelatihan guru terkait strategi implementasi kurikulum baru dalam jangka waktu enam bulan. Pelatihan dengan durasi waktu singkat ini dianggap tidak cukup bagi ratusan ribu guru yang disasar oleh pihak kementerian.
Anggota Komisi X DPR RI, Ferdiansyah, mengatakan bahwa tidak mungkin berefek baik jika pelatihan guru hanya dilakukan dalam waktu enam bulan saja. Semestinya pelatihan untuk guru lebih dari enam bulan dan ada uji coba selama tiga tahun seperti saat dimulainya Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP).
"Pelatihan guru dalam tempo enam bulan untuk ribuan guru mana mungkin. Ini keinginan Mendikbud yang super ambisius," kata Ferdiansyah, di Jakarta, Rabu (19/12/2012).
Ia juga mengungkapkan kekhawatirannya pada sistem master teacher dengan pola guru ahli melatih guru lainnya yang akan diberlakukan oleh pemerintah dalam mempersiapkan guru. Menurutnya, metode ini justru rentan gagal karena transfer ilmu yang diharapkan biasanya tidak sampai secara utuh.
Politisi Golkar ini memberi contoh misalnya guru ahli diberi pelatihan oleh pihak kementerian. Setelah selesai, guru tersebut berkewajiban menyampaikan ilmunya pada guru lain. Namun saat penyampaiannya tersebut pasti ada sedikit yang terlewatkan sehingga bobot pelatihan tersebut tidak lagi utuh.
"Nah misal dari guru ahli ke guru A, ilmunya yang sampai hanya 90 persen. Dari guru A ke guru B, turun lagi jadi 70 persen yang disampaikan dan begitu seterusnya. Takutnya kan semakin turun semakin hilang ilmunya," jelas Ferdiansyah.
"Jadi minimal sama seperti KTSP lah tiga tahun. Itu saja sudah ambisius. Apalagi ini enam bulan dan langsung implementasi, benar-benar super ambisius," tandasnya.
Anggaran Kurikulum 2013 Capai Rp 684,4 MJAKARTA, KOMPAS.com - Meski proses tahapan perubahan kurikulum terus berjalan, anggaran yang hendak digunakan untuk pengadaan buku dan persiapan guru akan ditahan sementara oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) hingga hasil rekomendasi dari Panitia Kerja (Panja) Kurikulum selesai dirumuskan.
Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi Golkar, Ferdiansyah, mengatakan bahwa dirinya memahami bahwa kewenangan kurikulum berada di tangan pemerintah. Namun masalah perubahan kurikulum ini telah membuat resah masyarakat sehingga para anggota legislatif perlu turun tangan.
"Saya tahu kurikulum itu wewenang pemerintah. Tapi kalau sudah membuat resah masyarakat, DPR tentu tak ada salahnya turun," kata Ferdiansyah di Jakarta, Rabu (19/12/2012).
Kendati demikian, anggota legislatif menyetujui proses lainnya seperti uji publik yang sedang berjalan saat ini. Anggaran untuk pelaksanaan uji publik di berbagai kota yang ada di Indonesia pun tak ikut dipermasalahkan oleh Panja Kurikulum yang terbentuk pada awal 2012 lalu.
"Kami menyetujui yang lain kecuali anggaran pelatihan guru dan pengadaan buku. Itu menunggu hasil Panja Kurikulum," ujar Ferdiansyah.
Bahkan menurutnya pola penganggaran untuk pelatihan guru masih membingungkan lantaran pihak Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Penjaminan Mutu Pendidikan (BPSDMP-PMP) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengaku tidak ada penganggaran untuk pelatihan guru dalam rangka persiapan kurikulum baru.
"Tidak ada anggaran pelatihan katanya. Adanya anggaran untuk bintek. Ini pola penganggarannya masih membingungkan," jelas Ferdiansyah.
Berdasarkan data yang dipegang oleh Panja Kurikulum dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, anggaran kurikulum baru ini mencapai Rp 684,4 milyar yang terbagi menjadi Rp 513,8 milyar dan Rp 170,6 milyar. Adapun rinciannya sebagai berikut :
Direktorat PSD untuk kurikulum: Rp 269,3 milyarDirektorat PSMP untuk kurikulum: 130,1 milyarDirektorat Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (P2TK) untuk bimbingan teknis guru: Rp 114,4 milyarTotal: Rp 513,8 milyar
Direktorat PSMA: 3,6 milyarPenyediaan buku pegangan guru: Rp 4,4 milyarPenyediaan buku silabus kurikulum: Rp 4,4 milyarPenyediaan buku siswa: Rp 84,1 milyarDirektorat PSMK untuk penyediaan buku pegangan guru: Rp 3,7 milyarPenyediaan buku silabus kurikulum (SMK): Rp 3,7 milyarPenyedin buku siswa (SMK): Rp 66,7 milyarTotal: Rp 170,6 milyar.
Pemerintah "Ogah-ogahan" Benahi
Guru
Rektor Universitas Paramadina Anies Baswedan yang juga penggagas program "Indonesia Mengajar" (kiri) bertemu dengan jajaran redaksi harian Kompas di Jakarta, Selasa (27/3/2012). Program "Indonesia Mengajar" mendapat sambutan dari lulusan berbagai universitas ternama untuk mengajar di berbagai dusun terpencil.
JAKARTA, KOMPAS.com - Masalah pendidikan di Indonesia tak ada habisnya. Guru dinilai
sebagai masalah utama pendidikan di Indonesia. Kompetensi dan kualitas para pendidik tidak
merata.
Sebagian besar guru-guru Indonesia saat ini dinilai hanya mengutamakan kewajiban untuk
mengajar dan mendidik secara kognitif, namun tidak bisa menghadirkan inspirasi agar para
siswanya bisa meraih sesuatu.
Rektor Universitas Paramadina, Anies Baswedan menegaskan bahwa dirinya tidak menyalahkan
guru. Pemerintah melalui kementeriannya sebagai penjamin kualitas gurulah yang harus
bertanggung jawab.
"Secara umum, kualitas guru tidak terlalu baik. Kalau kita membereskan guru, kita bisa
selesaikan porsi terbesar masalah pendidikan. Tapi sayangnya, pemerintah enggak mau,"
tuturnya kepadaKompas.com, pekan lalu.
Anies mengatakan, ada lebih dari 200 ribu institusi sekolah di seluruh nusantara. Upaya untuk
membenahi kompetensi dan kualitas guru tentu membutuhkan daya dan dana yang sangat
besar.
"Usaha akan besar, waktu lama, tapi pemerintah maunya jalan yang cepat saja," tambahnya.
Oleh karena itu, menurut Anies, utak-atik kurikulum bukanlah jalan keluar untuk membenahi
pendidikan Indonesia. Ketua Program Indonesia Mengajar itu mengatakan materi dan
mekanisme penerapan kurikulum tidak jauh berbeda. Meski datang dengan kemasan yang
berbeda, jika kualitas guru yang menerapkannya tetap sama, maka mustahil mencapai
kemajuan yang signifikan.
"Problemnya bukan pada ubah kurikulum atau tidak tapi pada kompetensi (guru). Ini (mengubah
kurikulum) seperti mencari obat yang minumnya paling enak, bukan obat yang paling efektif
menyembuhkan. Kita melihat (pemerintah) cenderungnya mau gampangnya saja," tuturnya.
Anies mencontohkan, para guru yang terlibat dalam program Indonesia Mengajar yang digagas
dan dijalankannya sampai saat ini bergerak dengan acuan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan
(KTSP). Namun, tak ada keluhan dari anak didik di daerah-daerah mitra.
"Pengajar Muda pakai kurikulum nasional, tapi enggak ada anak yang mengeluh berat karena
gurunya menyenangkan. Jadi masalahnya pada materi atau orangnya?" tandasnya kemudian.
Editor :
Caroline Damanik
Kurikulum 2013, Nama Baru Konsep "Jadul"
JAKARTA, KOMPAS.com — Perubahan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) menjadi kurikulum baru pada 2013 mendatang dianggap tidak membawa sesuatu yang baru. Konsep kurikulum baru ini dinilai sudah pernah muncul dalam kurikulum yang dulu pernah digunakan.
Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi Golkar, Ferdiansyah, mengatakan bahwa konsep proses pembelajaran yang mendorong agar siswa aktif dalam kegiatan belajar mengajar ini sebenarnya sudah diterapkan pada puluhan tahun silam dengan nama Cara Belajar Siswa Aktif (CBSA).
"Itu sebenarnya kan sudah pernah ada dalam kurikulum 1975 kalau tidak salah. Namanya CBSA, saya kan hasil dari CBSA itu," kata Ferdiansyah di Jakarta, Rabu (19/12/2012).
Sekretaris Jendral National Education Watch, Jonner Sipangkar, mengatakan hal senada bahwa konsep yang diusung pada kurikulum baru ini tidak ada yang baru. Semua yang coba digagas oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan saat ini hanya mengulang kurikulum yang dulu pernah digunakan.
"Tidak ada yang baru sebenarnya. Itu kan sama seperti CBSA, mendorong siswa untuk aktif. Lalu apa yang baru? Ini ganti nama saja artinya," ujar Jonner.
Ia juga menambahkan bahwa alasan yang dikemukakan oleh pihak kementerian juga tidak memiliki landasan kuat, bahkan terkesan hanya opini. Tidak ada hasil riset tentang dampak dari KTSP yang membuatnya harus diganti, tentu menjadi pertanyaan bagi publik mengenai perubahan kurikulum ini.
"Memang pemerintah memberi alasan, tapi itu seperti hanya bohong-bohongan saja karena wujudnya opini. Tak ada hasil riset kenapa kurikulum harus diubah," tandasnya.
Kurikulum 2013 Ditunda Saja Dulu!JAKARTA, KOMPAS.com — Penerapan kurikulum baru yang akan dilakukan pada pertengahan 2013 terus ditentang banyak elemen masyarakat. Sebagian besar berharap agar pemerintah melakukan uji coba terlebih dahulu daripada terburu mengimplementasikan kurikulum baru ini.
Anggota Komisi X DPR dari Fraksi Golkar, Ferdiansyah, mengatakan bahwa implementasi langsung dengan waktu yang singkat ini dikhawatirkan berdampak tidak baik. Meski diberlakukan bertahap pada kelas tertentu untuk tahun pertama pelaksanaan, tidak ada jaminan bahwa kurikulum baru akan berjalan lancar.
"Ini takutnya amburadul saat di lapangan. Lebih baik ditunda dulu daripada bernasib sama seperti KTSP," kata Ferdiansyah, di Jakarta, Rabu (19/12/2012).
Ia pun memberi usul agar pemerintah melakukan uji coba minimal selama tiga tahun. Namun, jika berharap pelaksanaan kurikulum baru dapat optimal, uji coba harus dalam waktu yang lebih lama, yaitu selama enam tahun. Pasalnya, jika dipaksakan, dampaknya ada pada anak didik ke depan.
Sementara itu, pakar pendidikan Darmaningtyas mengatakan bahwa penerapan kurikulum baru sebaiknya ditahan hingga 2015 mendatang. Untuk 2013, ada baiknya pemerintah
mempertimbangkjan untuk melakukan uji coba agar guru dan siswa tidak kaget.
"Kalau saya sebenarnya setuju dilakukan uji coba dulu. Uji publik saja tidak cukup. Jadi jangan langsung implementasi," ujar Darmaningtyas.
Beberapa waktu lalu, salah seorang guru dari Sugar Group Lampung, Mierza Miranti, juga mengungkapkan hal senada. Menurut dia, uji coba terhadap kurikulum baru akan jauh lebih efektif daripada hanya mengandalkan uji publik dan pelatihan guru melalui seminar tanpa ada uji coba.
"Efek dari seminar, training, atau workshop bagi guru itu hanya 20 persen. Akan efektif kalau uji coba. Contohnya orang belajar sepeda, ia akan lebih cepat bisa jika praktik, kan, bukan dengan sekadar ikutworkshop naik sepeda," ungkap Mierza.
Ini Kelemahan-kelemahan Kurikulum 2013YOGYAKARTA, KOMPAS.com — Dewan Pendidikan Daerah Istimewa Yogyakarta menilai
bahwa draf kurikulum 2013 memiliki banyak kelemahan. Ketua Dewan Pendidikan Daerah
Istimewa Yogyakarta (DIY) Wuryadi mencatat sejumlah kelemahan dari isi kurikulum yang
rencananya akan mulai diimplementasikan pada tahun ajaran mendatang itu.
Kelemahan pertama, kurikulum 2013 bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun
2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional karena penekanan pengembangan kurikulum hanya
didasarkan pada orientasi pragmatis. Selain itu, kurikulum 2013 tidak didasarkan pada evaluasi
dari pelaksanaan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 2006 sehingga dalam
pelaksanaannya bisa membingungkan guru dan pemangku pendidikan.
"Saat ini, KTSP saja baru menuju uji coba dan ada beberapa sekolah yang belum
melaksanakannya. Bagaimana bisa, kurikulum 2013 ditetapkan tanpa ada evaluasi dari
pelaksanaan kurikulum sebelumnya," katanya di Yogyakarta, Senin lalu.
Kelemahan lainnya, lanjut Wuryadi, pemerintah seolah melihat semua guru dan siswa memiliki
kapasitas yang sama dalam kurikulum 2013. Guru juga tidak pernah dilibatkan langsung dalam
proses pengembangan kurikulum 2013.
Wuryadi juga menilai tak adanya keseimbangan antara orientasi proses pembelajaran dan hasil
dalam kurikulum 2013. Keseimbangan sulit dicapai karena kebijakan ujian nasional (UN) masih
diberlakukan.
"UN hanya mendorong orientasi pendidikan pada hasil dan sama sekali tidak memperhatikan
proses pembelajaran. Hal ini berdampak pada dikesampingkannya mata pelajaran yang tidak
diujikan dalam UN. Padahal, mata pelajaran non-UN juga memberikan kontribusi besar untuk
mewujudkan tujuan pendidikan," tambahnya.
Kelemahan penting lainnya, pengintegrasian mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) dan
Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia untuk jenjang
pendidikan dasar. Dewan Pendidikan DIY menilai langkah ini tidak tepat karena rumpun ilmu
mata pelajaran-mata pelajaran itu berbeda.
Karena melihat kelemahan-kelemahan ini, Dewan Pendidikan DIY meminta pemerintah
melakukan desain ulang kurikulum 2013.
"Desain ulang terhadap kurikulum 2013 ini perlu dilakukan dengan turut melibatkan guru karena
guru menjadi unsur penting dalam kurikulum baru itu," kata Wakil Ketua I Dewan Pendidikan DIY
Heri Dendi.
Selain itu, Dewan Pendidikan juga akan mengirimkan hasil kajian tersebut kepada pihak-pihak
terkait, seperti Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, DPR RI, serta Presiden dan Wakil
Presiden RI.
Idealnya, Ganti Kurikulum Setelah 10 TahunNational Education Watch saat melakukan jumpa pers terkait dengan perubahan kurikulum di Readin Room, Kemang, Rabu (19/12/2012).
JAKARTA, KOMPAS.com - Kontroversi yang membelit perubahan kurikulum ini tak kunjung
berhenti. Banyak pihak menilai perubahan kurikulum tanpa kejelasan waktu ini justru berdampak
negatif pada pengembangan kualitas pendidikan. Idealnya, kurikulum dibiarkan berjalan paling
tidak selama 10 tahun agar ada hasil yang diperoleh.
Sekretaris Jendral National Education Watch, Jonner Sipangkar, mengatakan bahwa Kurikulum
Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang hanya berumur enam tahun masih belum dapat dilihat
hasilnya secara signifikan. Umumnya, negara lain membiarkan satu kurikulum berjalan selama
10 hingga 15 tahun agar pemetaan hasilnya terlihat jelas.
"Ini baru dua tahun diganti. Itu dari kurikulum tahun 2004 ke 2006. Sekarang dari 2006 ke 2013,
juga baru enam tahun. Apa yang bisa dilihat? Dampaknya apa?," kata Jonner saat jumpa pers
mengenai penolakan kurikulum 2013 di Reading Room, Kemang, Jakarta, Rabu (19/12/2012).
Ia mengambil contoh negara tetangga yaitu Singapura yang menjalankan konsep kurikulum tidak
berbeda dengan Indonesia mampu menempati posisi keempat berdasarkan hasil riset dari
Pearson, PISA dan TIMSS. Sementara Indonesia justru jauh terpuruk di peringkat bawah terkait
kualitas pendidikan.
Padahal anggaran pendidikan di Indonesia mencapai 20 persen dari Anggaran Pendapatan
Belanja Negara (APBN). Jika berkaca pada besarnya anggaran ini, maka seharusnya kualitas
pendidikan di tanah air bisa jauh lebih baik dari Singapura yang anggaran pendidikannya tidak
sampai 20 persen dari anggaran nasional.
"Anggaran di Singapura memang tidak besar. Karena untuk perubahan kurikulum itu mereka
biasanya menunggu 15 tahun. Fokusnya hanya pada peningkatan kualitas guru. Indonesia
harusnya melihat itu," tandasnya.
Kemendikbud Bersedia Tunggu Rekomendasi DPRNUSA TENGGARA BARAT, KOMPAS.com - Tarik ulur masalah kurikulum baru antara
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dengan Komisi X Dewan Perwakilan
Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) masih terjadi. Para anggota legislatif menuntut agar pihak
kementerian mau menunggu hasil rekomendasi Panitia Kerja (Panja) kurikulum.
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Mohammad Nuh, mengatakan bahwa pihaknya mau
menanti hasil rekomendasi dari Panja Kurikulum DPR RI. Namun ia tetap meminta agar Panja
bergerak cepat sehingga saat kementerian merampungkan rumusan hasil uji publik, anggota
legislatif ini juga sudah memberikan rekomendasi terhadap kurikulum baru ini.
"Tidak apa kalau mau menunggu. Ini juga belum waktunya tender. Tapi saya minta Panja juga
bergerak cepat," kata Nuh seusai mengunjungi Pondok Pesantren Nadhlatul Wathon di Pancor,
Nusa Tenggara Barat, Minggu (16/12/2012).
Ia mengungkapkan bahwa hasil rumusan uji publik ditargetkan selesai pada Januari tahun
depan. Sementara masa reses DPR RI sendiri juga berakhir pada bulan yang sama sehingga
diharap rekomendasinya dapat segera diberikan terkait kurikulum baru ini.
"Januari sudah selesai uji publik dan dirumuskan hasilnya. Kami juga tetap tunggu hasil Panja
seperti apa biar saling memperkuat. Jadi tunggu selesai reses," jelas Nuh.
Meski pihak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mau menanti rekomendasi yang akan
dikeluarkan Panja kurikulum DPR RI, keputusan mengenai masalah perubahan kurikulum ini
tetap ada di tangan pemerintah sepenuhnya.
"Kami tetap menghargai apa hasil rumusan dari Panja. Tapi sifatnya adalah rekomendasi saja.
Wewenang kurikulum tetap ada di pemerintah," tandasnya.
Kurikulum 2013 Belum Diperlukan?JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah praktisi pendidikan berpendapat bahwa kurikulum 2013
belum diperlukan karena perlu pengkajian lebih lanjut serta sosialisasi secara luas kepada
masyarakat agar dapat memahami perubahan kurikulum tersebut.
"Sebenarnya pergantian kurikulum baik, tetapi tidak secepat ini. Perlu waktu untuk sosialisasi
kepada masyarakat agar dapat mengerti serta memahaminya, terutama bagi masyarakat yang
berkecimpung di dunia pendidikan," kata seorang praktisi pendidikan, dosen, sekaligus staf
penerbit buku sekolah Suwardi Edhytomo kepada Antara di Jakarta, Selasa (18/12/2012).
Senada juga dikatakan oleh seorang praktisi pendidikan lainnya Subagya, kurikulum yang
sedang berjalan saat ini pada dasarnya baik, terutama dari segi proses belajar. "Namun, beban
materi untuk anak Sekolah Dasar (SD) terlalu banyak," kata Subagya.
Tekanan pelajaran masih pada aspek kognitif. Di Jerman hanya empat pelajaran yakni
berhitung, berbahasa, olahraga, dan seni. Jadi, kurikulum 2013 ini belum diperlukan.
Sebaiknya ambil saja materi yang relevan dan penambahan soft skill atau pendidikan karakter
sehingga bekal kemampuan dan keterampilan dasar untuk kehidupan sesuai bagi
perkembangan anak usia SD yang optimal.
Lebih lanjut Suwardi Edhytomo menambahkan pergantian kurikulum ini membuat masyarakat
panik sehingga perubahan kurikulum perlu waktu untuk dikaji terlebih dahulu serta diikuti dengan
perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek) dan sosial masyarakat.
Suwardi dan Subagya sependapat bahwa mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) dan
Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) bagi SD belum perlu untuk tersendiri sebaiknya digabungkan
saja dalam mata pelajaran Pengetahuan Umum.
Sementara itu, Subagya menjelaskan soft skill atau pendidikan karakter tercakup dalam
ketangguhan pribadi (IQ), sosial (EQ), dan spiritual (SQ).
Daniel Goleman seorang ilmuwan Amerika Serikat menegaskan keberhasilan hidup manusia
ditentukan oleh 15 persen ketangguhan pribadi (IQ) dan 85 persen justru oleh soft skill atau
pendidikan karakter.
Kurikulum 2013 Dorong Anak Berpikir Lebih IlmiahMATARAM, KOMPAS.com - Meski banyak meraih prestasi gemilang di kancah dunia dalam berbagai olimpiade sains dan matematika, rata-rata kemampuan berpikir anak Indonesia secara ilmiah tetap dianggap masih rendah. Hal ini sempat dimunculkan lewat penelitian Trends in International Mathematics and Science Study 2007 (TIMSS).
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Mohammad Nuh, mengatakan bahwa kurikulum baru yang tengah menjalani fase uji publik ini bertujuan utama membangun kemampuan berpikir anak secara ilmiah. Dia yakin bahwa ini akan berdampak baik mengingat banyaknya laboratorium alami yang dapat dieksplorasi oleh anak-anak.
"Kita ini punya laboratorium terlalu banyak. Jadi semestinya bisa kita dorong lagi anak-anak ini
agar mampu berpikir scientific," kata Nuh, seusai mengunjungi Pondok Pesantren Nadhlatul Wathon di Pancor, Nusa Tenggara Barat, Minggu (16/12/2012).
Dia menambahkan bahwa dengan tingginya intensitas anak melakukan observasi langsung tentang fenomena alam di lapangan, mereka dapat lebih yakin terhadap suatu hal. Selanjutnya akan muncul berbagai pertanyaan kritis dari rasa ingin tahu anak-anak ini terhadap fenomena alam yang sedang diobsevasi.
"Ini aktivitas intelektual akan berjalan. Kalau sudah begini, tinggal diajari untuk menalar sesuatu. Transfer ilmu pun terjadi," jelas Nuh.
Selama ini, anak-anak malas mengembangkan imajinasi dan kreativitasnya karena kemampuan berpikir mereka dibelenggu pada hal-hal yang sifatnya biner. Intinya jika anak menjawab tidak sesuai dengan guru, maka jawaban mereka langsung disalahkan tanpa dilihat proses anak menjawab.
"Kurikulum baru ini nanti tidak boleh seperti itu. Anak diberi ruang. Sekarang kalau kurikulum nggak diubah ya nggak dapat apa-apa," tandasnya.
UN Tak Cocok Jadi Alat Evaluasi Kurikulum 2013AKARTA, KOMPAS.com — Meski muncul banyak kritikan terhadap kurikulum baru yang akan
diterapkan pada pertengahan tahun 2013 mendatang, pendekatan berbasis tematik integratif
yang ditawarkan tetap diapresiasi. Namun, dengan pola pendekatan pendidikan semacam ini,
bentuk evaluasi kepada siswa semestinya juga tidak lagi ketat.
Praktisi pendidikan dari Universitas Paramadina, Abduh Zein, mengatakan bahwa metode
tematik integratif ini membuka peluang guru dan siswa untuk mengeksplorasi lebih dalam
tentang tema bahasannya. Anak-anak juga bebas mengobservasi dan mencari tahu sendiri
jawaban dari permasalahan yang dihadapi.
"Metode seperti ini tanpa batasan dan dinamis sehingga akan jadi persoalan jika ujian nasional
(UN) masih dijadikan alat evaluasi," kata Zein saat Focus Group Discussion Menyoal Kurikulum
2013 di Gedung Dakwah Muhammadiyah, Jakarta, Jumat (14/12/2012).
Ia mengungkapkan bahwa jika tetap dipaksakan mengevaluasi siswa dengan sistem UN, konsep
kurikulum yang digagas saat ini hanya akan sia-sia. Pasalnya, guru tak akan bisa dengan bebas
mengembangkan tema bahasan karena ada koridor yang harus diikuti agar anak-anak bisa
mengerjakan UN dengan baik.
"UN itu sangat rigid. Kisi-kisinya ada dan umumnya yang keluar soalnya seperti itu sehingga
guru mau tidak mau ikuti saja. Kalau begini, apa yang berubah," ujar Zein.
Untuk itu, sejalan dengan perubahan kurikulum, UN mestinya bukan lagi menjadi pilihan
pemerintah untuk melakukan evaluasi pendidikan bagi para siswa di tiap jenjang. Pemerintah
harus mulai mempersiapkan formulasi baru untuk alat evaluasi siswa menyesuaikan dengan
metode pembelajaran pada kurikulum baru.
Mendikbud belum rencanakan ubah UN 2013
SURABAYA, KOMPAS.com - Mendikbud Mohammad Nuh menyatakan pihaknya hingga kini
belum merencanakan untuk mengubah ujian nasional (UN) 2013 terkait dengan kurikulum 2013.
"UN 2013 tidak akan terpengaruh kurikulum 2013, karena kurikulum baru masih tahap awal dan
pemberlakuannya juga bertahap," katanya kepadaAntara setelah berbicara dalam Uji Publik
Kurikulum 2013 di Surabaya, Minggu (9/12/2012).
Di hadapan ratusan kepala sekolah, kepala dinas pendidikan se-Jatim, ketua yayasan, ketua
dewan pendidikan, dan pemangku kepentingan pendidikan lainnya, ia mengaku kurikulum 2013
memang akan memiliki sistem evaluasi.
"Tapi, sistem evaluasinya akan ada tiga aspek, karena Kurikulum 2013 juga ada tiga kompetensi
yakni pengetahuan, ketrampilan, dan sikap. Nantinya akan ada evaluasi sesuai kompetensi itu,"
katanya.
Oleh karena itu, katanya, sistem evaluasi juga akan ditentukan, siapa yang bagian evaluasi
kognitif, afektif, dan psikomotorik. "Jadi, evaluasinya bukan kognitif saja, tapi ketiga-tiganya,"
katanya.
Dalam kaitan itu, katanya, UN juga akan dikaji untuk menyesuaikan dengan tiga sistem evaluasi
itu. "Tapi, kami tidak akan mengkaji sekarang, sebab kurikulum 2013 belum jalan dan jalannya
pun bertahap," katanya.
Menurut Guru Besar ITS dan anggota Majelis Wali Amanah Unair Surabaya itu, sistem evaluasi
afektif dan psikomotorik itu akan ditentukan dengan metodologi pembelajaran kurikulum 2013.
"Sistem evaluasinya menyangkut lima pola yakni observasi (mengamati), questioning (bertanya),
associating (menalar), exprerimenting (mencoba) dan networking (membentuk jejaring/ke-
Indonesiaan)," katanya.
Ditanya tentang peleburan mata pelajaran IPA ke dalam Bahasa Indonesia dan IPS ke dalam
Pancasila dan PKN, ia mengatakan peleburan itu bukan menghilangkan IPA dan IPS secara
substansial.
"Untuk siswa kelas 1-3 SD memang akan diberi pola pembelajaran yang tematik integralistik,
karena siswa kelas 1-3 memang ditangani seorang guru yang merupakan guru kelas. Nanti, guru
kelas itu yang mengintegralkan pelajaran IPA dan IPS," katanya.
Misalnya, mata pelajaran tentang air yang bersifat mengalir, tekanan air, cara aliran, standar,
status, dan sebagainya. "Materi IPA itu akan masuk dalam pelajaran Bahasa Indonesia,
sehingga materi IPA-nya tetap ada secara substansial," katanya.
Dalam uji publik itu, peserta dibagi dalam komisi sesuai dengan jabatannya, seperti komisi
kepala sekolah dan guru, komisi kepala dinas pendidikan, komisi ketua dewan pendidikan dan
LPMP, dan sebagainya.
Ujian nasional dievaluasi
JAKARTA, KOMPAS.com — Implikasi perubahan ujian nasional (UN) pada perubahan
kurikulum 2013 disorot. Pemerintah diminta mengevaluasi UN sebab sistem penilaian pun tidak
semata dari tes.
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh, di Jakarta, Senin (3/12/2012),
mengatakan, penilaian ditekankan pada dua hal sekaligus, yaitu proses dan output.
"Dua-duanya penting. Proses yang sekarang masih lemah kita perkuat lagi dalam evaluasinya,"
katanya. Pemerintah meyakini pelaksanaan UN sudah mengakomodasi penilaian yang
memperhitungkan proses belajar siswa. Sebab, nilai UN hanya salah satu penilaian, ada
tambahan penilaian dari sekolah.
"Uji publik kurikulum baru ini untuk menerima masukan yang dapat menyempurnakan kurikulum
yang disusun pemerintah. Nanti kami kaji lagi bersama tim ahli untuk memperbaiki hal-hal yang
kurang, termasuk dalam evaluasi," tutur Nuh.
Pada beberapa uji publik, sejumlah pemangku kepentingan pendidikan mendesak pemerintah
mengembalikan UN sebagai pemetaan pendidikan. Selama UN masih berfungsi seperti saat ini,
yakni penentu kelulusan, perubahan kurikulum 2013 tidak berdampak signifikan dalam
perubahan pembelajaran di sekolah.
Disdik Biak Masih Validasi Data Peserta UN 2013
BIAK, KOMPAS.com - Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Biak Numfor, Papua hingga akhir
November 2012 masih memvalidasi data siswa peserta Ujian Nasional (UN) tahun 2013.
Kepala Bidang Pendidikan dan Pengajaran Disdik Biak Numfor Drs Piet Havarubun dihubungi di
Biak, Senin mengakui, sistem validasi data peserta UN dilakukan secara online sehingga setiap
kepala sekolah diminta memasukan data siswa tepat waktu.
"Hingga sekarang Disdik belum memperoleh data jumlah siswa peserta UN 2013 karena masih
berlangsung pengecekan nama siswa di setiap sekolah," ujar Kabid Dikjar Disdik Piet, Senin
(26/11/2012).
Dia berharap, semua kepala sekolah berbagai jenjang pendidikan SD hingga SMA/SMK segera
menuntaskan data siswa peserta UN sehingga tidak terhambat ientry data identitas setiap siswa.
Materi pelajaran yang diujikan dalam UN pada tahun ajaran 2012/2013 untuk SD bidang studi
Bahasa Indonesia, IPA dan Matematika. Sementara SMP empat mata pelajaran diantaranya
Bahasa Indonesian Bahasa Inggeris dan IPA.
Sedangkan untuk tingkat pendidikan SMA terdiri Bahasa Indonesia, Bahasa Inngeris,
Matematika serta ditambah bidang studi sesuai jurusan IPA, IPS dan Bahasa.
Berdasarkan data peserta UN 2012 Biak Numfor jenjang pendidikan SD 3.028 ( SD negeri 1.322
dan swasta 1.706), SMP 2.389 siswa. untuk jenjang pendidikan SMA 1.252 (Negeri 772 siswa
dan swasta 480 siswa), SMK 556 siswa terdiri siswa negeri 141 orang dan swasta 415 siswa.
Mendikbud: Peningkatan Variasi Soal UN Tingkatkan KonsentrasiAMBON, KOMPAS.com — Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Mohammad Nuh
menegaskan, variasi soal pada Ujian Nasional (UN) 2013, yang akan ditingkatkan jenisnya
dibandingkan dengan UN 2012, akan dapat meningkatkan konsentrasi peserta ujian.
"Rancangannya sudah disiapkan dan berdasarkan kajian sementara akan strategis bagi peserta
UNkarena mereka bisa lebih konsentrasi dalam mengerjakan lembaran-lembaran soal," katanya
saat dikonfirmasi Antara di Ambon, Minggu (14/10/2012) malam.
Di sela-sela pembukaan Pesta Paduan Suara Gerejawi (Pesparawi) Mahasiswa Tingkat
Nasional XII di Ambon, ia mengaku optimistis para peserta UN bakal tenang mengerjakan soal-
soal karena 20 peserta dalam satu ruang akan mengerjakan 20 variasi soal sehingga peserta
tidak mengalami gangguan dari temannya.
"Terpenting peserta UN lebih konsentrasi, baik sejak persiapan hingga saat UN karena
mempersiapkan diri seoptimal mungkin agar berhasil lulus," ujarnya.
Lebih dari itu, katanya, hal ini pun bisa meningkatkan kepercayaan diri peserta UN sehingga
meningkatkan kualitas lulusan.
Menurut dia, upaya yang dirancang itu juga akan mengantisipasi kemungkinan adanya
kebocoran soal yang sering meresahkan para siswa.
"Sasarannya yang lulus pelaksanaan UN harus berkualitas agar Indonesia memiliki sumber daya
manusia (SDM) yang profesional dan jujur," tandas Mendikbud.
Mengenai standar kelulusan, ia mengatakan, belum ditetapkan apakah tetap di angka 5,5 atau
akan dinaikkan lagi pada UN 2013. Namun, kemungkinan, tingkat kesulitan dalam UN 2013 akan
berubah.
Pertimbangannya, pada UN 2012, tingkat kesulitannya yaitu 10 persen soal mudah, 80 persen
soal sedang, dan 10 persen soal sukar.
Untuk UN 2013, kemungkinannya soal sulit akan ditambah menjadi 20 persen , lalu soal mudah
sebanyak 10 persen, dan soal sedang sebanyak 70 persen.
"Ini masih belum ditetapkan sehingga perlu dimatangkan lagi agar penerapannya benar-benar
menjawab program meningkatkan kualitas SDM warga Indonesia," kata Mendikbud.
20 Variasi Soal Ujian, Siswa Dicurigai CurangJAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akan membuat 20
variasi soal Ujian Nasional (UN) untuk penyelenggaraan UN 2013 mendatang. Namun menurut
pengamat pengamat pendidikan dari Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Lody Paat,
memperbanyak variasi soal ini merupakan bentuk ketidakpercayaan pada anak-anak.
Menurut Lody, masalah ujian nasional bukan pada soal tapi pada penyelenggaraan UN.
"Dalam satu kelas semua soalnya berbeda, ini kan berarti pemerintah sudah mengganggap
kalau anak-anak ini pasti akan berbuat curang. Padahal belum tentu, walaupun ada beberapa,"
ujar Lody saat dihubungi di Jakarta, beberapa waktu lalu.
Sebelumnya, Kemendikbud berasalan membuat 20 variasi soal Ujian Nasional (UN) untuk
penyelenggaraan UN 2013 agar pelaksanaan UN berlangsung aman dan jujur.
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh mengatakan, dengan 20 variasi soal UN
ini, anak-anak akan lebih fokus untuk mengerjakan soalnya. Hal ini juga membuat motivasi anak-
anak untuk belajar keras muncul.
"Dalam satu kelas, satu anak soalnya akan beda-beda. Jadi enggak usah lagi tengok kanan kiri,
lha soalnya aja beda semua," kata Nuh, saat jumpa pers Penyelenggaraan UN 2013 di Gedung
A Kemendikbud, Jakarta, Kamis (11/10/2012).
Sementara itu, Ketua Badan Standar Nasional Pendidikan (BNSP), Aman Wirartakusumah,
mengatakan bahwa variasi soal yang banyak ini memang bertujuan untuk mendorong anak-anak
belajar keras guna menghadapi UN.
"Ini cara juga untuk mendorong anak untuk belajar bukan malah mencari kunci jawaban," jelas
Aman.
Langkah ini juga merupakan langkah preventif untuk meminimalisir kecurangan yang kerap
dituduhkan terjadi pada saat penyelenggaraan UN. Tidak hanya itu, dugaan kebocoran soal juga
akan hilang dengan variasi soal yang cukup banyak ini.
Kisi-kisi UN 2013 Disosialisasikan Pekan Depan
JAKARTA, KOMPAS.com - Seperti yang telah dijadwalkan, kisi-kisi untuk Ujian Nasional (UN) 2013 akan segera disosialisasikan pada November ini. Rencananya Badan Standarisasi Nasional Pendidikan bersama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akan melakukan sosialisasi pada pekan depan.
Kepala Pusat Penilaian Pendidikan Kemdikbud, Hari Setiadi, mengatakan bahwa kisi-kisi untuk UN 2013 segera akan disosialisasikan. Pasalnya, dengan kisi-kisi yang ada ini dapat memberi acuan pada para guru untuk mengajarkan materi yang sesuai kepada siswanya.
"Benar, sudah akan disosialisasikan. Kami inginkan secepatnya. Paling tidak minggu depan sudah bisa sosialisasi," kata Hari kepada Kompas.com, Selasa (13/11/2012).
Metode yang akan ditempuh untuk sosialisasi kisi-kisi soal UN 2013 ini adalah dengan berkirim surat pada Dinas Pendidikan masing-masing daerah dan sekolah-sekolah yang ada di seluruh Indonesia. Selanjutnya, akan ada website juga yang dapat digunakan untuk mengakses kisi-kisi soal tersebut.
"Websitenya milik BSNP dan Balitbang. Nanti bisa diakses kisi-kisi itu lewat website," jelas Hari.
Untuk konten kisi-kisi soal UN, Hari menuturkan bahwa tidak jauh berbeda dengan kisi-kisi soal UN 2012. Ia jug meminta pada para guru agar tidak perlu khawatir dan sementara dapat menggunakan pedoman yang lama dalam mempersiapkan peserta didik menempuh UN 2013.
"Tidak akan jauh berbeda dengan tahun sebelumnya. Jadi tidak perlu ada yang dikhawatirkan," tandasnya.
Sosialisasi Kisi-kisi UN 2013 Mundur ke NovemberJAKARTA, KOMPAS.com - Kisi-kisi soal Ujian Nasional (UN) 2013 masih terus disempurnakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) beserta Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP). Rencana sosialisasi kisi-kisi UN 2013 yang ditargetkan dilakukan bulan ini diundur hingga bulan November.
Ketua BSNP, Aman Wirakartakusumah, mengatakan, kisi-kisi ini ditargetkan selesai pada pekan kedua atau pekan ketiga bulan November untuk selanjutnya segera disosialisasikan ke sekolah-sekolah sehingga para guru dapat fokus mempersiapkan anak didiknya.
"November dipastikan akan selesai. Tahun lalu juga pada akhir November. Tetapi dari tahun lalu tidak bergeser banyak," ujar Aman saat dihubungi, Selasa (16/10/2012).
Dia mengungkapkan bahwa kisi-kisi UN 2013 ini telah dibuat sejak tahun 2012 ini. Pembuatannya juga didasarkan dan dikembangkan pada kurikulum yang tengah diajarkan guru pada anak didiknya. Untuk itu, pendalaman materi bagi anak didik sebenarnya dapat dilakukan tanpa menunggu kisi-kisi.
Tidak hanya itu, sekolah juga bisa memanfaatkan hasil evaluasi dan kajian penyerapan
pelaksanaan UN pada tahun lalu. Dari evaluasi dan kajian tersebut, digambarkan secara jelas penyerapan masing-masing mata pelajaran.
"Jadi guru bisa langsung fokus mana yang dibenahi sehingga anak-anak dapat lancar saat UN," tandasnya.
Sementara itu, bulan lalu, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendikbud, Chairil Anwar Notodiputro mengatakan, kebijakan untuk menerapkan 20 paket soal pada UN mendatang menuntut pihaknya melakukan pesiapan yang lebih matang, diawali dengan penyusunan kisi-kisi supaya bisa segera disosialisasikan. Meski variasi soal cukup banyak, Chairil mengatakan kementerian menargetkan melakukan sosialisasi pada bulan Oktober, lebih cepat satu bulan dari sosialisasi kisi-kisi tahun lalu pada akhir November.
