34

Kup a Npwp Uu No.28

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Kup a npwp uu no 28

Citation preview

Page 1: Kup a Npwp Uu No.28
Page 2: Kup a Npwp Uu No.28

UNDANG-UNDANG REPUBLIK UNDANG-UNDANG REPUBLIK

INDONESIAINDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2007 NOMOR 28 TAHUN 2007

TENTANGTENTANG PERUBAHAN KETIGA ATASPERUBAHAN KETIGA ATAS

UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN

19831983 TENTANG TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA KETENTUAN UMUM DAN TATA

CARA PERPAJAKANCARA PERPAJAKAN

Page 3: Kup a Npwp Uu No.28

NPWPNPWPDANDAN

PENGUKUHAN PKPPENGUKUHAN PKP

Page 4: Kup a Npwp Uu No.28
Page 5: Kup a Npwp Uu No.28

PENGENAAN PAJAKPENGENAAN PAJAK

DAPAT DIKENAKAN APABILA DAPAT DIKENAKAN APABILA

TERDAPAT:TERDAPAT:

1.1. SUBJEK PAJAKSUBJEK PAJAK

2.2. OBJEK PAJAKOBJEK PAJAK

3.3. TARIF PAJAKTARIF PAJAK

4.4. CARA PELUNASANCARA PELUNASAN

Page 6: Kup a Npwp Uu No.28

KEWAJIBAN MENDAFTARKAN DIRI SEBAGAI KEWAJIBAN MENDAFTARKAN DIRI SEBAGAI WAJIB PAJAK DAN MELAPORKAN USAHA SEBAGAI WAJIB PAJAK DAN MELAPORKAN USAHA SEBAGAI

PENGUSAHA KENA PAJAKPENGUSAHA KENA PAJAK

Wajib Pajak (WP) adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yangmempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan .

Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahanJasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasiperpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dankewajiban perpajakannya

Page 7: Kup a Npwp Uu No.28

PASAL 2PASAL 2(1)(1)Setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan Setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan

subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib peraturan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajakdiberikan Nomor Pokok Wajib Pajak

(2)(2)Setiap Wajib Pajak sebagai Pengusaha yang dikenai Setiap Wajib Pajak sebagai Pengusaha yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan NilaiNilai1984 dan perubahannya, wajib melaporkan usahanya 1984 dan perubahannya, wajib melaporkan usahanya pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanyakerjanyameliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Pengusaha, dan tempat kegiatan usaha dilakukan untuk Pengusaha, dan tempat kegiatan usaha dilakukan untuk dikukuhkandikukuhkanmenjadi Pengusaha Kena Pajakmenjadi Pengusaha Kena Pajak

Page 8: Kup a Npwp Uu No.28

(3) Direktur Jenderal Pajak dapat menetapkan: (3) Direktur Jenderal Pajak dapat menetapkan: a.a. Tempat pendaftaran dan atau tempat pelaporan usaha Tempat pendaftaran dan atau tempat pelaporan usaha selain selain yang yang ditetapkan dalam ayat (1) dan ayat (2); ditetapkan dalam ayat (1) dan ayat (2); b.b. tempat pendaftaran pada kantor Direktorat Jenderal tempat pendaftaran pada kantor Direktorat Jenderal Pajak Pajak yang yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal dan wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal dan kantor Direktorat kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat kegiatan meliputi tempat kegiatan usaha dilakukan, bagi Wajib usaha dilakukan, bagi Wajib Pajak orang pribadi pengusaha Pajak orang pribadi pengusaha tertentutertentu. .

(4)(4) Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Nomor Pokok Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau mengukuhkan Pengusaha Kena Pajak Wajib Pajak dan/atau mengukuhkan Pengusaha Kena Pajak secara jabatan apabila Wajib Pajak atau Pengusaha Kena secara jabatan apabila Wajib Pajak atau Pengusaha Kena Pajak tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana Pajak tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2).dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2).

(4a) Kewajiban perpajakan bagi Wajib Pajak yang diterbitkan (4a) Kewajiban perpajakan bagi Wajib Pajak yang diterbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau yang dikukuhkan sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau yang dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak secara jabatan sebagaimana Pengusaha Kena Pajak secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dimulai sejak saat Wajib Pajak dimaksud pada ayat (4) dimulai sejak saat Wajib Pajak memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, paling lama 5 (lima) tahun sebelum diterbitkannya Nomor paling lama 5 (lima) tahun sebelum diterbitkannya Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau dikukuhkannya sebagai Pokok Wajib Pajak dan/atau dikukuhkannya sebagai Pengusaha Kena Pajak.Pengusaha Kena Pajak.

Page 9: Kup a Npwp Uu No.28

(5)(5) Jangka waktu pendaftaran dan pelaporan serta Jangka waktu pendaftaran dan pelaporan serta tata cara pendaftaran dan pengukuhan sebagaimana tata cara pendaftaran dan pengukuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) termasuk penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak termasuk penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena dan/atau pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pajak diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri KeuanganMenteri Keuangan

(6)(6)Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dilakukan oleh Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dilakukan oleh Direktur Jenderal Pajak apabila:Direktur Jenderal Pajak apabila:

a.a. diajukan permohonan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak diajukan permohonan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak oleh Wajib Pajak dan/atau ahli warisnya apabila Wajib Pajak oleh Wajib Pajak dan/atau ahli warisnya apabila Wajib Pajak sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;perpajakan;

b.b. Wajib Pajak badan dilikuidasi karena penghentian atau Wajib Pajak badan dilikuidasi karena penghentian atau penggabungan usaha;penggabungan usaha;

c.c. Wajib Pajak bentuk usaha tetap menghentikan kegiatan usahanya Wajib Pajak bentuk usaha tetap menghentikan kegiatan usahanya di Indonesia; ataudi Indonesia; atau

d.d. dianggap perlu oleh Direktur Jenderal Pajak untuk dianggap perlu oleh Direktur Jenderal Pajak untuk menghapuskan Nomor Pokok Wajib Pajak dari Wajib Pajak yangmenghapuskan Nomor Pokok Wajib Pajak dari Wajib Pajak yangsudah tidak memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangansesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undanganperpajakan. perpajakan.

Page 10: Kup a Npwp Uu No.28

(7)(7) Direktur Jenderal Pajak setelah melakukan Direktur Jenderal Pajak setelah melakukan pemeriksaan harus memberikan keputusan atas pemeriksaan harus memberikan keputusan atas permohonan penghapusan Nomor Pokok Wajib permohonan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dalam jangka waktu 6 (enam) bulan untuk Pajak dalam jangka waktu 6 (enam) bulan untuk Wajib Pajak orang pribadi atau 12 (dua belas) Wajib Pajak orang pribadi atau 12 (dua belas) bulan untuk Wajib Pajak badan, sejaktanggal bulan untuk Wajib Pajak badan, sejaktanggal permohonan diterima secara lengkap.permohonan diterima secara lengkap.

(8)(8) Direktur Jenderal Pajak karena jabatan Direktur Jenderal Pajak karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat atau atas permohonan Wajib Pajak dapat melakukan pencabutan pengukuhan Pengusaha melakukan pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.Kena Pajak.

(9)(9) Direktur Jenderal Pajak setelah melakukan Direktur Jenderal Pajak setelah melakukan pemeriksaan hams memberikan keputusan atas pemeriksaan hams memberikan keputusan atas permohonan pencabutan pengukuhan Pengusaha permohonan pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dalam jangka waktu 6 (enam) bulan Kena Pajak dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejaktanggal permohonan diterima secarasejaktanggal permohonan diterima secaralengkap.lengkap.

Page 11: Kup a Npwp Uu No.28

FUNGSI NPWPFUNGSI NPWPFUNGSI NPWPFUNGSI NPWP

Sebagai sarana dalam administrasi perpajakanSebagai sarana dalam administrasi perpajakan

yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas WP atau identitas WP

Untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran Untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan pengawasan pajak dan dalam pengawasan pengawasan administrasi perpajakanadministrasi perpajakan

((juga untuk mendapatkan pelayanan dari Instansi juga untuk mendapatkan pelayanan dari Instansi tertentutertentu))

Penjelasan Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU KUP

KUP 5

Page 12: Kup a Npwp Uu No.28

FUNGSI PENGUKUHAN PKPFUNGSI PENGUKUHAN PKPFUNGSI PENGUKUHAN PKPFUNGSI PENGUKUHAN PKP

Untuk mengetahui identitas PKP yang Untuk mengetahui identitas PKP yang sebenarnyasebenarnya

Untuk melaksanakan hak dan kewajiban Untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan dibidang PPN dan PPnBMperpajakan dibidang PPN dan PPnBM

Untuk pengawasan administrasi perpajakanUntuk pengawasan administrasi perpajakan

Penjelasan Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU KUP

Page 13: Kup a Npwp Uu No.28

FORMAT NPWPFORMAT NPWP

00.000.000.000.000.000.0--000.000000.000

Kode Wajib PajakKode Wajib Pajak Kode Adm Kode Adm PerpajakanPerpajakan

Page 14: Kup a Npwp Uu No.28

Wp op pengusaha tertentuWp op pengusaha tertentu

WP yang melakukan kegiatan usaha di WP yang melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan grosir dan / atau bidang perdagangan grosir dan / atau

eceran barang – barang konsumsi melalui eceran barang – barang konsumsi melalui tempat usaha/gerai (outlet) yang tersebar tempat usaha/gerai (outlet) yang tersebar

di beberapa lokasi, tidak termasuk di beberapa lokasi, tidak termasuk perdagangan kendaraan bermotor dan perdagangan kendaraan bermotor dan

restoran.restoran.

Page 15: Kup a Npwp Uu No.28

NOMOR POKOK WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG NOMOR POKOK WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG BERSTATUS SEBAGAI PENGURUS, KOMISARIS, BERSTATUS SEBAGAI PENGURUS, KOMISARIS,

PEMEGANG SAHAM/PEMILIK DAN PEGAWAI MELALUI PEMEGANG SAHAM/PEMILIK DAN PEGAWAI MELALUI PEMBERI KERJA/BENDAHARAWAN PEMERINTAHPEMBERI KERJA/BENDAHARAWAN PEMERINTAH

Per-16/PJ/2007 tanggal 28-01-2007Per-16/PJ/2007 tanggal 28-01-2007

Wajib Pajak Orang Pribadi yang berstatus sebagai Pengurus Wajib Pajak Orang Pribadi yang berstatus sebagai Pengurus dan atau Komisaris adalah orang pribadi sebagai subjek pajak dan atau Komisaris adalah orang pribadi sebagai subjek pajak dalam negeri yang memegang jabatan sebagai Pengurus dan dalam negeri yang memegang jabatan sebagai Pengurus dan atau Komisaris(dewan pengawas) yang mengelola atau Komisaris(dewan pengawas) yang mengelola perusahaan, termasuk yayasan dan bentuk organisasi lainnyaperusahaan, termasuk yayasan dan bentuk organisasi lainnya

Wajib Pajak Orang Pribadi yang berstatus sebagai Pemegang Wajib Pajak Orang Pribadi yang berstatus sebagai Pemegang Saham/Pemilik adalah orang pribadi sebagai subjek pajak Saham/Pemilik adalah orang pribadi sebagai subjek pajak dalam negeri yang merupakan Pemegang Saham/Pemilik pada dalam negeri yang merupakan Pemegang Saham/Pemilik pada perusahaanperusahaan

Wajib Pajak Orang Pribadi yang berstatus sebagai Pegawai Wajib Pajak Orang Pribadi yang berstatus sebagai Pegawai adalah orang pribadi sebagai subjek pajak dalam negeri yang adalah orang pribadi sebagai subjek pajak dalam negeri yang melakukan pekerjaan berdasarkan perjanjian atau melakukan pekerjaan berdasarkan perjanjian atau kesepakatan kerja baik tertulis maupun tidak tertulis, kesepakatan kerja baik tertulis maupun tidak tertulis, termasuk yang melakukan pekerjaan dalam jabatan negeri termasuk yang melakukan pekerjaan dalam jabatan negeri atau Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik atau Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, yang menerima atau memperoleh penghasilan Daerah, yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan yang jumlahnya di atas sehubungan dengan pekerjaan yang jumlahnya di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Page 16: Kup a Npwp Uu No.28

TATA CARA PENDAFTARAN, TATA CARA PENDAFTARAN, PEMBERIAN, DAN PENGHAPUSAN PEMBERIAN, DAN PENGHAPUSAN

NPWPNPWPPer-16/PJ/2007 tanggal 28-01-2007Per-16/PJ/2007 tanggal 28-01-2007

Setiap Wajib Pajak Orang Pribadi yang Setiap Wajib Pajak Orang Pribadi yang berstatus sebagai Pengurus, Komisaris, berstatus sebagai Pengurus, Komisaris, Pemegang Saham/Pemilik dan Pegawai Pemegang Saham/Pemilik dan Pegawai dengan penghasilan di atas PTKP wajib dengan penghasilan di atas PTKP wajib mendaftarkan diri pada KPP dan mendaftarkan diri pada KPP dan kepadanya diberikan NPWP.kepadanya diberikan NPWP.

Atas permohonan untuk mendaftarkan Atas permohonan untuk mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak di KPP Domisili diri sebagai Wajib Pajak di KPP Domisili diproses sesuai dengantata cara diproses sesuai dengantata cara pendaftaran yang berlaku.pendaftaran yang berlaku.

Page 17: Kup a Npwp Uu No.28

TATA CARA PENDAFTARAN, TATA CARA PENDAFTARAN, PEMBERIAN, DAN PENGHAPUSAN PEMBERIAN, DAN PENGHAPUSAN

NPWPNPWPPer-16/PJ/2007 tanggal 28-01-2007Per-16/PJ/2007 tanggal 28-01-2007

Untuk pemberian NPWP sebagaimana dimaksud dalam Untuk pemberian NPWP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pemberi Kerja/Bendaharawan Pemerintah Pasal 3, Pemberi Kerja/Bendaharawan Pemerintah membuat Daftar Nominatif dan atau mengisi e-NPWP, membuat Daftar Nominatif dan atau mengisi e-NPWP, dan menyampaikannya ke KPP Lokasi.dan menyampaikannya ke KPP Lokasi.

Penyampaian Daftar Nominatif dan atau e-NPWP yang Penyampaian Daftar Nominatif dan atau e-NPWP yang telah diisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah diisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai permohonan pendaftaran Wajib Pajak berfungsi sebagai permohonan pendaftaran Wajib Pajak oleh masing-masing calon Wajib Pajak Orang Pribadi oleh masing-masing calon Wajib Pajak Orang Pribadi secara Massal.secara Massal.

Terhadap orang pribadi yang memenuhi syarat sebagai Terhadap orang pribadi yang memenuhi syarat sebagai Wajib Pajak berdasarkan Daftar Nominatif dan atau e-Wajib Pajak berdasarkan Daftar Nominatif dan atau e-NPWP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan NPWP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kartu NPWP oleh KPP Lokasi sesuai domisili Wajib kartu NPWP oleh KPP Lokasi sesuai domisili Wajib Pajak.Pajak.

Page 18: Kup a Npwp Uu No.28

TATA CARA PENDAFTARAN, TATA CARA PENDAFTARAN, PEMBERIAN, DAN PENGHAPUSAN PEMBERIAN, DAN PENGHAPUSAN

NPWPNPWPPer-16/PJ/2007 tanggal 28-01-2007Per-16/PJ/2007 tanggal 28-01-2007

Dalam hal Wajib Pajak telah memiliki Dalam hal Wajib Pajak telah memiliki NPWP, KPP Domisili melakukan NPWP, KPP Domisili melakukan penghapusan NPWP yang diberikan penghapusan NPWP yang diberikan oleh KPP Lokasioleh KPP Lokasi

Penghapusan sebagaimana Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menerbitkan Surat dengan menerbitkan Surat Penghapusan NPWP.Penghapusan NPWP.

Page 19: Kup a Npwp Uu No.28

Siapa yang harus ber NPWP ?

Wajib Pajak Orang Pribadi

Wajib Pajak Badan

Wajib Pajak sebagai pemungut/pemotong pajak

Page 20: Kup a Npwp Uu No.28

Siapa yang harus melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sbg

PKP ?

Wajib Pajak Orang Pribadi

Wajib Pajak Badan

Wajib Pajak sebagai Pengusaha Kecil

Page 21: Kup a Npwp Uu No.28

KEWAJIBAN MENDAFTARKAN DIRI DAN KEWAJIBAN MENDAFTARKAN DIRI DAN MELAPORKAN KEGIATAN USAHAMELAPORKAN KEGIATAN USAHA

KEWAJIBAN MENDAFTARKAN DIRI DAN KEWAJIBAN MENDAFTARKAN DIRI DAN MELAPORKAN KEGIATAN USAHAMELAPORKAN KEGIATAN USAHA

1. KEWAJIBAN MENDAFTARKAN DIRI UNTUK MENDAPATKAN NPWP : 1. KEWAJIBAN MENDAFTARKAN DIRI UNTUK MENDAPATKAN NPWP :

Wajib Pajak Orang PribadiWajib Pajak Orang Pribadi

-- yang menjalankan usaha / pekerjaan bebasyang menjalankan usaha / pekerjaan bebas

-- yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas berpenghasilan diatas yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas berpenghasilan diatas PTKPPTKP

- - wanita kawin yg dikenakan pajak secara terpisah karena :wanita kawin yg dikenakan pajak secara terpisah karena :

- Hidup terpisah berdasarkan keputusan hakim- Hidup terpisah berdasarkan keputusan hakim

- dikehendaki secara tertulis berdasarkan perjanjian pemisahan - dikehendaki secara tertulis berdasarkan perjanjian pemisahan penghasilan dan harta penghasilan dan harta

Semua badanSemua badan

Setiap WP hanya diberikan satu NPWP.Setiap WP hanya diberikan satu NPWP.

2. MELAPORKAN USAHA UNTUK DIKUKUHKAN MENJADI PKP :2. MELAPORKAN USAHA UNTUK DIKUKUHKAN MENJADI PKP :

WPOP yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas atau WP Badan yang telah WPOP yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas atau WP Badan yang telah memenuhi ketentuan sbg PKPmemenuhi ketentuan sbg PKP

WP sebagai Pengusaha Kecil:WP sebagai Pengusaha Kecil:

-- memilih sebagai PKPmemilih sebagai PKP

-- tidak memilih sbg PKP tetapi s.d suatu masa pajak dalam suatu tahun tidak memilih sbg PKP tetapi s.d suatu masa pajak dalam suatu tahun buku buku seluruh nilai peredaran bruto telah melampaui batasan yang ditentukan seluruh nilai peredaran bruto telah melampaui batasan yang ditentukan sbg sbg Pengusaha Kecil Pengusaha Kecil

Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU KUP & Penjelasanjis KEP- 516/PJ./2000 jo KEP-515/PJ./2000

Page 22: Kup a Npwp Uu No.28

Sebelum penyerahan BKP/JKP

Paling lama akhir bulan berikut setelah s/d suatu masa dalam tahun buku nilai peredaran usaha melebihi batasan Pengusaha Kecil

Paling lambat 1 bulan setelah saat usaha mulai dijalankan

Paling lambat pada akhir bulan berikutnya apabila sampai dengan suatu bulan dalam satu tahun buku memperoleh penghasilan yang melebihi PTKP

WP BADAN / OP Usahawan

WP ORANG PRIBADI Non

Usahawan

JANGKA WAKTU PENDAFTARAN NPWP DAN PELAPORAN PPKP

JANGKA WAKTU PENDAFTARAN NPWP DAN PELAPORAN PPKP

Kep- 161/PJ./2001 stdd Per -160/PJ/2007

PPKPNPWP

Page 23: Kup a Npwp Uu No.28

TEMPAT PENDAFTARAN WAJIB PAJAKTEMPAT PENDAFTARAN WAJIB PAJAKTEMPAT PENDAFTARAN WAJIB PAJAKTEMPAT PENDAFTARAN WAJIB PAJAKPasal 2 ayat (1) dan ayat (3) UU KUP Jis KEP-515/PJ./2000

Jo. KEP.516/PJ.2000

TEMPAT TINGGALTEMPAT TINGGAL TEMPAT KEDUDUKAN

ORANGPRIBADI BADAN

KANTOR PELAYANAN PAJAK

WAJIB PAJAK

PEMUNGUT/PEMOTONG

TEMPAT KEGIATAN USAHATEMPAT KEGIATAN USAHA

PENGUSAHATERTENTU

Page 24: Kup a Npwp Uu No.28

TEMPAT PELAPORAN USAHATEMPAT PELAPORAN USAHA

ORANGPRIBADI B A D A N

WP SEBAGAI PENGUSAHAYANG DIKENAKAN PAJAK MENURUT UU PPN

KANTOR PELAYANAN PAJAK

TEMPAT TINGGAL TEMPAT KEDUDUKAN

DAN TEMPAT KEGIATAN USAHA

Pasal 2 ayat (2) UU KUP

Page 25: Kup a Npwp Uu No.28

BUMN dan BUMD di DKI , termasuk anak perusahaan BUMN yang BUMN dan BUMD di DKI , termasuk anak perusahaan BUMN yang penyertaan modal induknya > 50% kecuali selama ini telah penyertaan modal induknya > 50% kecuali selama ini telah

terdaftar di KPP domisiliterdaftar di KPP domisili

PMA TIDAK MASUK BURSA di DKI Kecuali selama ini telah terdaftar di KPP domisili

BUT & ORANG ASING di DKI

WP PERSH. MASUK BURSA kecuali:- BUMN/D- Selama ini telah terdaftar di KPP domisili

KPP PND

KPP PMA

KPP BADORA

KPP PERUSAHAANMASUK BURSA

BUMD, PMA TIDAK MASUK BURSA & BADAN (BUT) DAN ORANG ASING di luar DKI

BUMN/D, PMA, BADORA, PMB(khusus PPh PEMOTONGAN /PEMUNGUTAN dan PPN/

PPn BM)

KPP SETEMPAT

KPP TEMPAT CABANG / PERWAKILAN atau

KEGIATAN USAHA

TEMPAT PENDAFTARAN & PELAPORAN WP / PKP TERTENTUTEMPAT PENDAFTARAN & PELAPORAN WP / PKP TERTENTUTEMPAT PENDAFTARAN & PELAPORAN WP / PKP TERTENTUTEMPAT PENDAFTARAN & PELAPORAN WP / PKP TERTENTU

Pasal 2 (3) UU KUP jis. KEP-515/PJ./2000 & KEP-516/PJ./2000

WP BADAN TERTENTU*

WPORANG PRIBADI PENGUSAHA TERTENTU YG MEMPUNYAI BEBERAPA TEMPAT USAHA

KPP TEMPAT TINGGAL & KPP TEMPAT KEGIATAN

USAHA

Page 26: Kup a Npwp Uu No.28

SYARAT-SYARAT UNTUK MENDAPATKAN NPWP/ PPKP BAGI WP ORANG PRIBADI DAN JANGKA WAKTU

PENERBITAN

SYARAT-SYARAT UNTUK MENDAPATKAN NPWP/ PPKP BAGI WP ORANG PRIBADI DAN JANGKA WAKTU

PENERBITAN

WP ORANG PRIBADI

USAHAWAN NON USAHAWAN

MENGISI DAN MENANDATANGANI SENDIRI/ KUASA KHUSUS

FORMULIR PENDAFTARAN

MENGISI DAN MENANDATANGANI SENDIRI/ KUASA KHUSUS

FORMULIR PENDAFTARAN

DILAMPIRI FOTO KOPI :- KTP/PASPOR ditambah Surat Keterangan tempat tinggal dari instansi yg berwenang sekurang-kurangnya Lurah/Kepala Desa; - SURAT IJIN USAHA/ KETERANGAN TEMPAT USAHA.

DILAMPIRI FOTO KOPI :KTP/ PASPOR DITAMBAH SURAT KETERANGAN TEMPAT TINGGAL DARI INSTANSI YANG BERWENANGSEKURANGKURANGNYA LURAH ATAU KEPALA DESA BAGI ORANGASINGSURAT KETERANGAN BEKERJA

Kep - 516/PJ./2000

• UNTUK NPWP, PALING LAMA PADA HARI KERJA BERIKUTNYA• UNTUK SPPKP PALING LAMA 3 HARI KERJA

Page 27: Kup a Npwp Uu No.28

WAJIB PAJAK

BADAN PEMUNGUT/BENDAHARAWAN

DILAMPIRI FOTO KOPI :- Akte Pendirian; Penunjukan Dari KantorPusat (Utk But)- KTP/Paspor Salah Seorang Pengurus; Dan- Surat Ijin Usaha/ Keterangan Tempat Usaha.

DILAMPIRI FOTO KOPI :- SURAT PENUNJUKAN SBG. BENDHRW.; dan- TANDA BUKTI DIRI BENDAHARAWAN.

SYARAT-SYARAT UNTUK MENDAPATKAN NPWP/ PPKP WP BADAN & PEMUNGUT/PEMOTONG DAN

JANGKA WAKTU PENERBITAN

SYARAT-SYARAT UNTUK MENDAPATKAN NPWP/ PPKP WP BADAN & PEMUNGUT/PEMOTONG DAN

JANGKA WAKTU PENERBITANKep -516 /PJ./2000

MENGISI DAN MENANDATANGANI SENDIRI/ KUASA KHUSUSFORMULIR PENDAFTARAN

MENGISI DAN MENANDATANGANI SENDIRI/ KUASA KHUSUSFORMULIR PENDAFTARAN

• UNTUK NPWP, PALING LAMA PADA HARI KERJA BERIKUTNYA• UNTUK SPPKP PALING LAMA 3 HARI KERJA

CABANG

DILAMPIRI FOTO KOPI :- Akte Pendirian; Surat Penunjukan

Cabang- KTP/Paspor SalahSeorang Pengurus- Surat Ijin Usaha/ Ket. Tempat Usaha- NPWP Kantor Pusat

Page 28: Kup a Npwp Uu No.28

Kewajiban setelah punya NPWP / PKP

1. Menghitung Pajak Sendiri

2. Memperhitungkan Sendiri pajak-pajak yg telah dibayar/dipotong/dipungut

3. Membayar/melunasi Pajak Sendiri

4. Melaporkan SPT Masa / SPT Tahunan

5. Membuat Pembukuan / Pencatatan

6. Melakukan keterbukaan fiskal

7. Melunasi Sanksi Perpajakan

Page 29: Kup a Npwp Uu No.28

FUNGSI SPT PPNFUNGSI SPT PPNPenjelasan Pasal 3 ayat (1) UU KUPFUNGSI SPT PPNFUNGSI SPT PPN

2. MASA

- PPh Pasal 21

- PPh Pasal 22

- PPh Pasal 23

- PPh Pasal 25

- PPh Pasal 25 WP OP Pengusaha Tertentu

- PPh Pasal 26

- PPh Pasal 4(2) / PPh Final

- PPN

Kewajiban Per Jenis PajakApabila WP telah ber-NPWP

Kewajiban Per Jenis PajakApabila WP telah ber-NPWP

1. TAHUNAN- PPh Pasal 29- PPh Pasal 21

Page 30: Kup a Npwp Uu No.28

APABILA ORANG PRIBADI ATAU BADAN YANG TELAH APABILA ORANG PRIBADI ATAU BADAN YANG TELAH MEMENUHI SYARAT SEBAGAI WP/PKP TETAPI TIDAK MEMENUHI SYARAT SEBAGAI WP/PKP TETAPI TIDAK

MENDAFTARKAN DIRI DAN / ATAU TIDAK MELAPORKAN MENDAFTARKAN DIRI DAN / ATAU TIDAK MELAPORKAN USAHANYAUSAHANYA

DIRJEN PAJAK

MENERBITKANNPWP DAN ATAU PPKP

SECARA JABATAN

PENERBITANPENERBITANNPWP DAN ATAU PENGUKUHAN PKP NPWP DAN ATAU PENGUKUHAN PKP

SECARA JABATANSECARA JABATAN

PENERBITANPENERBITANNPWP DAN ATAU PENGUKUHAN PKP NPWP DAN ATAU PENGUKUHAN PKP

SECARA JABATANSECARA JABATANPasal 2 ayat (4) UU KUP

Page 31: Kup a Npwp Uu No.28

WAJIB PAJAK PINDAH ALAMATWAJIB PAJAK PINDAH ALAMATWAJIB PAJAK PINDAH ALAMATWAJIB PAJAK PINDAH ALAMATKep- 516 /PJ/2000, Kep-161/PJ./2001

Permohonan WP dengan Surat Pernyataan Pindah

Menerbitkan SURAT PINDAH kepada Wajib Pajak

KPP baru menerbitkan NPWP dan atau SPPKP(menggunakan nomor lama dengan mengganti

kode KPP baru)

KPP Lama KPP Baru

Menerbitkan Surat Pem-beritahuan Pindah,dikirimkan ke KPP Lama

Page 32: Kup a Npwp Uu No.28

Dilakukan dalam hal :

Wanita kawin tidak dengan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan

WP badan yang telah dibubarkan secara resmiberdasarkan ketentuan perundang-undanganyang berlaku

WP Orang Pribadi yang tidak memenuhi syarat lagi untuk dapat digolongkan sebagai Wajib Pajak

Warisan yang belum terbagi (dalam kedudukansebagai subjek pajak) sudah selesai dibagi

WP BUT yang karena sesuatu hal kehilanganstatusnya sebagai BUT

PENGHAPUSAN NPWPPENGHAPUSAN NPWPPENGHAPUSAN NPWPPENGHAPUSAN NPWPKEP- 516 /PJ./2000, Kep-161/PJ./2001

WP meninggal dunia dan tidak meninggalkan warisan

Penghapusan NPWP harus diselesaikan dalam jangka waktu 12 bulan sejak tanggal Penghapusan NPWP harus diselesaikan dalam jangka waktu 12 bulan sejak tanggal diterimanya permohonan secara lengkapditerimanya permohonan secara lengkap

Penghapusan NPWP harus diselesaikan dalam jangka waktu 12 bulan sejak tanggal Penghapusan NPWP harus diselesaikan dalam jangka waktu 12 bulan sejak tanggal diterimanya permohonan secara lengkapditerimanya permohonan secara lengkap

Page 33: Kup a Npwp Uu No.28

Dilakukan dalam hal :

WP Bubar

WP tidak memenuhi syarat lagi sebagai PKP

PENCABUTAN PENGUKUHAN PKPPENCABUTAN PENGUKUHAN PKPPENCABUTAN PENGUKUHAN PKPPENCABUTAN PENGUKUHAN PKP

KEP- 516 /PJ./2000

WP pindah alamat ke wilayah Kerja KPP Lain

Pencabutan Pengukuhan PKP harus diselesaikan dalam jangka waktu 12 bulan Pencabutan Pengukuhan PKP harus diselesaikan dalam jangka waktu 12 bulan sejak tanggal diterimanya permohonan secara lengkapsejak tanggal diterimanya permohonan secara lengkap

Pencabutan Pengukuhan PKP harus diselesaikan dalam jangka waktu 12 bulan Pencabutan Pengukuhan PKP harus diselesaikan dalam jangka waktu 12 bulan sejak tanggal diterimanya permohonan secara lengkapsejak tanggal diterimanya permohonan secara lengkap

Page 34: Kup a Npwp Uu No.28

PENDAFTARAN NPWP DANPENGUKUHAN PKP

LANGSUNG KE KPP e-Regitration

WP datang langsung ke WP datang langsung ke KPP, mengisi formulir KPP, mengisi formulir

pendaftaran serta pendaftaran serta melampirkan persyaratan melampirkan persyaratan

yang diperlukanyang diperlukan

WP mendaftarkan diri WP mendaftarkan diri melalui aplikasi online melalui aplikasi online

(internet), langsung (internet), langsung memperoleh NPWP, memperoleh NPWP, kemudian WP harus kemudian WP harus

melampirkan persyaratan melampirkan persyaratan ke KPPke KPP