Kuliah M7-Tata Ruang Kota-1

8/16/2019 Kuliah M7-Tata Ruang Kota-1

1/51

Kuliah Minggu ke-7:

Tata Ruang Kota (1)MK. AZAS DESAIN URBAN

Semester Genap 2014-2015


2/51

Peraturan-Perundangan

1. Undang-undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.2. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.1 Tahun 2008 tentang Pedoman

Perencanaan Kawasan Perkotaan.3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 6/PRT/M/2007 tentang

Pedoman Umum Rencana Penataan Bangunan dan Lingkungan.4. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah No.

327/KPTS/2002 tentang Penetapan Enam Pedoman Bidang PenataanRuang .

5. Direktorat Jenderal Penataan Ruang Departemen Permukiman dan Prasarana

Wilayah Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata RuangKawasan Perkotaan.

6. Direktorat Jenderal Penataan Ruang Departemen Permukiman dan PrasaranaWilayah Tahun 2002 tentang Pedoman Peninjauan Kembali Rencana TataRuang Kawasan Perkotaan.

7. Direktorat Jenderal Penataan Ruang Departemen Permukiman dan Prasarana

Wilayah Tahun 2002 tentang Pedoman Peninjauan Kembali Rencana TataRuang Wilayah Kabupaten.8. Juniarso Ridwan & Achmad Sodik. 2008. Hukum Tata Ruang dalam

Konsep Kebijakan Otonomi Daerah. Bandung: Penerbit NUANSA.


3/51

Sumber: Kepmenkimpraswil No. 327/KPTS/2002 tentang Penetapan Enam Pedoman Bidang Penataan Ruang


4/51

Peraturan-PerundanganWilayah Malang Raya

1. Peraturan Daerah Kota Malang No. 4 Tahun 2011 tentang Rencana TataRuang Wilayah Kota Malang Tahun 2010-2030.

2. Peraturan Daerah Kabupaten Malang No. 3 Tahun 2010 tentangRencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malang

3. Peraturan Daerah Kota Batu No. 7 Tahun 2011 tentang Rencana TataRuang Wilayah Kota Batu Tahun 2010-2030.

4. Perda lainnya pada hirarki wilayah/kawasan yang lebih detil dan sektoral


5/51

Rupa dan struktur kota

yang bersifat fisik

Sistem dan proses

kehidupan perkotaan

Keberadaan dan kegiatan manusia perkotaan

ASPEK-ASPEK POKOK PERKOTAAN


6/51

• Bersifat dua dimensi

• Dominan a-spasial• Hasil akhir: KEBIJAKAN PUBLIK

• Bersifat tiga dimensi

• Dominan spasial

• Hasil akhir: BANGUNAN (& Lingkungan)

• Penjabaran wujud dua dimensimenjadi tiga dimensi

• Wujud spasial yang dilatarbelakangiaspek a-spasial

• Hasil akhir: KUMPULAN

ARSITEKTUR BANGUNAN-RUANGDENGAN DUKUNGAN KEBIJAKAN PUBLIK

URBAN PLANNING

URBAN DESIGN

ARCHITECTURAL DESIGN

PERENCANAAN KOTA – PERANCANGAN KOTA – PERANCANGAN ARSITEKTUR


7/51

PENGERTIAN RENCANA TATA RUANG

Sumber: Undang-undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Pasal 1

Ruang : “Wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara,termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempatmanusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memeliharakelangsungan hidupnya.”

Penataan Ruang : “Suatu sistem proses perencanaan tata ruang,

pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang”

Tata Ruang : “Wujud struktural ruang dan pola ruang.”

Wujud struktural pemanfaatan ruang = susunan unsur-unsur pembentuk ronalingkungan alam, lingkungan sosial, lingkungan buatan yang secara hirarkisberhubungan satu dengan lainnya.

Pola pemanfaatan ruang = pola lokasi, sebaran permukiman, tempat kerja,industri, pertanian, serta pola penggunaan tanah perkotaan dan pedesaan, di manatata ruang tersebut adalah tata ruang yang diencanakan, sedangkan tata ruang yangterbentuk secara alami, seperti aliran sungai, gua, gunung, dll.

Tujuan Penataan Ruang : “Mewujudkan ruang wilayh nasional yang aman,

nyaman, produktif dan berkelanjutan berlandaskan wawasan nusantara danketahanan nasional”


8/51

Sumber: Kepmenkimpraswil No. 327/KPTS/2002 tentang Penetapan Enam Pedoman Bidang Penataan Ruang

Ruang :Ruang dilihat sebagai wadah dimana keseluruhan interaksi sistem sosial (yangmeliputi manusia dengan seluruh kegiatan sosial, ekonomi, dan budaya)dengan ekosistem (sumber daya alam dan sumber daya buatan)berlangsung. Interaksi ini tidak selalu secara otomatis berlangsung seimbangdan saling menguntungkan berbagai pihak yang ada karena adanyaperbedaan kemampuan, kepentingan dan adanya sifat perkembanganekonomi yang akumulatif.

Ruang perlu ditata agar dapat memelihara keseimbangan lingkungan danmemberikan dukungan yang nyaman terhadap manusia serta mahluk hiduplainnya dalam melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnyasecara optimal.

Penataannya perlu didasarkan pada pemahaman potensi dan keterbatasan

alam, perkembangan kegiatan sosial ekonomi yang ada, serta tuntutankebutuhan peri kehidupan saat ini dan kelestarian lingkungan hidup di masayang akan datang. Upaya pemanfaatan ruang dan pengelolaan lingkungan inidituangkan dalam suatu kesatuan rencana tata ruang.



9/51

Sumber: Juniarso Ridwan & Achmad Sodik. 2008. Hukum Tata Ruang dalam Konsep Kebijakan Otonomi Daerah.

Maksud Perencanaan Tata Ruang :Menyerasikan berbagai kegiatan sektor pembangunan, sehinggadalam memanfaatkan lahan dan ruang dapat dilakukan secaraoptimal, efisien, dan serasi.

Rencana Tata Ruang :- Rekayasa atau metode pengaturan perkembangan tata ruang di

kemudian hari - Hasil perencanaan struktur dan pola pemanfaatan ruang

(Kepmenkimpraswil No. 327/KPTS/2002 tentang Penetapan Enam

Pedoman Bidang Penataan Ruang)

Tujuan Perencanaan Tata Ruang :Mengarahkan struktur dan lokasi beserta hubungan fungsionalnya

yang serasi dan seimbang dalam rangka pemanfaatan sumber dayamanusia, sehingga tercapainya hasil pembangunan yang optimaldan efisien bagi peningkatan kualitas manusia dan kualitaslingkungan hidup secara berkelanjutan.



10/51

Definisi beberapa istilah:

Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsurterkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau

aspek fungsional.

Sistem wilayah adalah struktur ruang dan pola ruang yang mempunyai jangkauan

pelayanan pada tingkat wilayah.

Sistem internal perkotaan adalah struktur ruang dan pola ruang yang mempunyai

jangkauan pelayanan pada tingkat internal perkotaan.

Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.

Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungikelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya

buatan.

Kawasan budi daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk

dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia,dan sumber daya buatan.

Sumber: Undang-undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

PERISTILAHAN DALAM PENATAAN RUANG


11/51

Kawasan perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian,termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai

tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanansosial, dan kegiatan ekonomi.

Kawasan agropolitan adalah kawasan yang terdiri atas satu atau lebih pusat

kegiatan pada wilayah perdesaan sebagai sistem produksi pertanian danpengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan

fungsional dan hierarki keruangan satuan sistem permukiman dan sistemagrobisnis.

Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukanpertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan,pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan

kegiatan ekonomi.

Kawasan metropolitan adalah kawasan perkotaan yang terdiri atas sebuah

kawasan perkotaan yang berdiri sendiri atau kawasan perkotaan inti dengankawasan perkotaan di sekitarnya yang saling memiliki keterkaitan fungsional yangdihubungkan dengan sistem jaringan prasarana wilayah yang terintegrasi dengan

jumlah penduduk secarakeseluruhan sekurang-kurangnya 1.000.000 (satu juta) jiwa.

Kawasan megapolitan adalah kawasan yang terbentuk dari 2 (dua) atau lebihkawasan metropolitan yang memiliki hubungan fungsional dan membentuk sebuahsistem.

Sumber: Undang-undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang


12/51

Sumber: Juniarso Ridwan & Achmad Sodik. 2008. Hukum Tata Ruang dalam Konsep Kebijakan Otonomi Daerah.

Dasar perubahan UU No. 24/1992 menjadi UU No. 26/2007,a.l.:

Adanya perubahan terhadap paradigma pemerintahan daerahmelalui ketentuan UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah

Dimaksudkan untuk menyelesailan persoalan definisi dantumpang tindihnya pengawasan pemanfaatan sumber daya alam

dan ruang beserta isinya Adanya ketentuan pidana yang dapat dikenakan kepada

masyarakat maupun pejabat menunjukkan perhatian serius dalam menata ruang di Indonesia yang dimaksudkan untuk

mencapai tujuan pemanfaatan bagi kemaslahatan rakyat Indonesia

UNDANG-UNDANG PENATAAN RUANG


13/51


14/51


15/51


16/51


17/51


18/51


19/51


20/51


21/51

CATATAN:


22/51

Insentif &disinsentif

CATATAN:

Insentif diberikan apabila pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan indikasi arahan peraturan zonasi yang

diatur dalam Peraturan Pemerintah terkait.Disinsentif dikenakan terhadap pemanfaatan ruang yang perlu dicegah, dibatasi, atau dikurangi keberadaannya berdasarkan ketentuan dalam Peraturan

Pemerintah terkait.

Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dalam pemanfaatan ruang wilayah nasional dilakukan oleh Pemerintah kepada pemerintah daerah dan

kepada masyarakat. Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dilakukan oleh instansi berwenang sesuai dengan kewenangannya.


23/51


24/51


25/51


26/51

http://www.unhabitat-indonesia.org/files/reg-43.pdf


27/51


28/51


29/51


30/51

CONTOH : PRODUK GAMBAR PETA


31/51


32/51


33/51


34/51


35/51


36/51


37/51


38/51


39/51


40/51


41/51


42/51


43/51


44/51


45/51

PERATURAN-PERUNDANGAN PENATAAN RUANG DI INDONESIA(YANG BERLAKU & SUDAH TIDAK BERLAKU)


46/51

TAHUN NAMA PERATURAN TINGKATAN PRODUK/ISI/TENTANG KETERANGAN

1948 Stadvormings Ordonantie(SVO) Staatsblad 1948/168

Ordonantie Ordonansi Pembentukan Kota Stadsplan (Rencana Kota)

Zoning (Rencana Khusus) Detail Plan (Unsur Rencana)

Diberlakukan pada : Kota-kota yang rusak akibat PD II

Kota-kota yang berstatusStadsgemeente (ada 15 kota)

1949 Stadvormings Verordenings(SVV) Staatsblad 1949/40

Ketetapan Peraturan Pembentukan Kota Peratuan pelaksanaan SVO

1951 Rancangan Perencanaan Fisik RUU Disusun oleh DPU Cipta Karya 1970 RUU Bina Kota RUU Rencana Induk

Rencana Terperinci Unsur Rencana

Disusun oleh Departemen PUTL

1970 Surat Edaan Mendagri No. 18/3/8 Surat EdaranMenteri

Perencanaan Pembangunan Kotauntuk ibukota kabupaten yang masih

mengacu pada SVO

Disusun oleh Dirjen Bangda Depdagri

1980 Permendagri No. 4/1980 PeraturanMenteri

Penyusunan Rencana Kota Rencana Induk Kota (RIK) Rencana Bagian Wilayah Kota

(RBWK) Rencana Teknik Kota (RTK)

Disusun oleh Dirjen Bangda Depdagri, SEMendagri 1970 dicabut

1982 RUU Perencanaan Kota RUU Memasukkan aspek lingkungan Disusun oleh DPU Cipta Karya 1983 RUU Perencanaan Kota/Spasial RUU Menggantikan SVO dan SVV Disusun oleh DPU Cipta Karya 1984 Pedoman Umum Perencanaan

Kota Surat Edaran Disusun oleh DPU

1984 Pedoman Mengenai Bentuk danIsi Rencana Induk Kota

Surat Edaran Disusun oleh DPU

1984 Ketentuan Mengenai Bentuk danCiri Rencana Induk Kota


Sumber: Juniarso Ridwan & Achmad Sodik. 2008. Hukum Tata Ruang dalam Konsep Kebijakan Otonomi Daerah.Bandung: Penerbit NUANSA.

PERATURAN-PERUNDANGAN PENATAAN RUANG DI INDONESIA(YANG BERLAKU & TIDAK BERLAKU/PERNAH ADA)


47/51

TAHUN NAMA PERATURAN TINGKATAN PRODUK/ISI/TENTANG KETERANGAN 1984 Petunjuk Rencana Detail

Sepanjang Jalan Arteri Surat Edaran Disusun oleh DPU

1984 Petunjuk Rencana Detail Wilayah

Pelabuhan


1984 Pedoman Konsolidasi TanahPerkotaan

Ketetapan Disusun oleh DPU

1985 SKB Mendagri dan Men PU No.650-1595 dan No.503/KPTS/1985

Keputusan Tugas-tugas dan Tanggung JawabPerencanaan Kota yangmenyerahkan urusan administrasi keDepdagri dan urusan teknis keDepPU, serta menyeragamkan jenisdan spesifikasi kota

- Disusun oleh DPU dan Depdagri- Permendagri No. 4/1980 tidak berlaku

lagi.- Sinkronisasi tugas DPU dan Depdagri

1985 Keputusan Mendagri No. 650-658 KeputusanMenteri

Keterbukaan rencana kota untukumum

Disusun oleh Depdagri.

1986 Keputusan Men PU No.640/KPTS/1986

KeputusanMenteri

Perencanaan Tata Ruang Kota - Disusun oleh DPU- Sebagai Pedoman SKB

1986 Keputusan Mendagri No. 7/1986 KeputusanMenteri

Penetapan Batas-batas Wilayah Kotadi Seluruh Indonesia


Pedoman Penyusunan Rencana Kota Rencana Umum tata Ruang

Perkotaan (RUTRP) Rencana Umum Tata Ruang

Kota (RUTRK) Rencana DetailTata Ruang Kota

(RDTRK) Rencana Teknik Ruang Kota

(RTRK)

- Menggantikan Permendagri No.4/1980.

- Disusun oleh Depdagri.- Mengatur aspek administrasi

perencanaan kota

1987 Keputusan Menteri PU No.378/KPTS/1987

Ketetapan Standar permukiman kota Disusun oleh DPU



48/51

TAHUN NAMA PERATURAN TINGKATAN PRODUK/ISI/TENTANG KETERANGAN 1988 Imendagri No. 14/1988 Instruksi

MenteriPenataan Ruang Terbuka Hijau danWilayah Perkotaan

1988 Rancangan Keputusan RuangPerkotaan



Pedoman pelaksanaan PermendagriNo. 2/1987

Disusun oleh Depdagri

1992 Undang-undang No. 24/1992 Undang-undang

Penataan Ruang RTRW Nasional RTRW Propinsi RTRW Kabupaten/Kotamadya

SVO dan SVV dinyatakan tidak berlaku

1996 Peraturan Pemerintah No.

69/1996

Peraturan

Pemerintah

Peran serta masyarakat dalam

penataan ruang

Merupakan penjabaran UU No. 24/1992

1998 Peraturan Menteri Dalam NegeriNo. 8/1998

PeraturanMenteri

RTRWP Daerah Tingkat I RTRW Kabupaten/Kodya

Daerah Tingkat II RDTR Kawasan RTR

- Disusun oleh Depdagri- Merupakan penjabaran dari UU. No.

24/1992

1998 Peraturan Mendagri No. 9/1998 PeraturanMenteri

Peran serta masyarakat dalamproses penataan ruang di daerah

Disusun oleh Depdagri.Merupakan penjabaran dari UU. No.24/1992



49/51

TAHUN NAMA PERATURAN TINGKATAN PRODUK/ISI/TENTANG KETERANGAN 2002 Keputusan Menteri Kimpraswil

No. 327/KPTS/M/2002 KeputusanMenteri

Penetapan Enam Pedoman BidangPenataan Ruang Pedoman Penyusunan RTRW

Propinsi

Pedoman Peninjauan KembaliRTRW Propinsi Pedoman Penyusunan RTRW

Kabupaten Pedoman Peninjauan Kembali

RTRW Kabupaten Pedoman Penyusunan RTR

Kawasan Perkotaan Pedoman Peninjauan Kembali

RTR Kawasan Perkotaan

Masing-masing pedoman berisikan: Rencana Struktur Tata Ruang

Kawasan Perkotaan Metropolitan(RSTRKPM)

Rencana Umum Tata RuangKawasan Perkotaan (RUTRKP) Rencana Detail Tata Ruang

Kawasan Perkotaan (RDTRKP) Rencana Teknik Ruang Kawasan

Perkotaan (RTRKP)

2002 Direktorat Jenderal Penataan

Ruang Departemen Permukimandan Prasarana Wilayah

Enam Pedoman Bidang Penataan

Ruang

Penyusunan sebagai lampiran

Keputusan Menteri Kimpraswil No.327/KPTS/M/2002 tentang PenetapanEnam Pedoman Bidang Penataan Ruang


Pemerintah Daerah


Penataan Ruang Undang-undang No. 24/1992 dinyatakan tidak berlaku

2007 Peraturan Menteri PekerjaanUmum No. 6/PRT/M/2007

PeraturanMenteri

Pedoman Umum RencanaPenataan Bangunan dan

Lingkungan.2007 Peraturan Menteri Dalam Negeri

No.1 Tahun 2007PeraturanMenteri

Penataan Ruang Terbuka HijauKawasan Perkotaan

2008 Peraturan Menteri Dalam NegeriNo.1 Tahun 2008

PeraturanMenteri

Pedoman Perencanaan KawasanPerkotaan


50/51

RENCANA TATA BANGUNAN DAN LINGKUNGAN (RTBL)

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 06/PRT/M/2007Tanggal 16 Maret 2007 tentang

PEDOMAN UMUM RENCANA TATA BANGUNAN DAN LINGKUNGAN

B a c a


51/51

Terimakasih, semoga bermanfaat......

Documents

Kuliah M7-Tata Ruang Kota-1