ORGANISASI PROFESI,

ETIKA KEDOKTERAN DAN UUPK

dr. H. SYAIFUL ANAM, SE

Biodata NarasumberBiodata Narasumber

Nama : Dr. H. SYAIFUL ANAM, SE

TTL : SURABAYA, 19 JULI 1970

ALAMAT : PERUM TAMAN ASRI Jl. Walet No. 14 - PASURUAN

STATUS : KAWIN ( 1 ISTRI, 5 ANAK)

PEKERJAAN :

KANIT IGD RS BHAYANGKARA PORONG – sekarang

Kepala Puskesmas Nguling 2009 – sekarang

Pengalaman Profesi :

Ketua Umum IDI Cab. Kab. Pasuruan 2007 - sekarang

Organisasi ProfesiOrganisasi Profesi

Berbeda dengan organisasi lain pada Berbeda dengan organisasi lain pada umumnyaumumnya

Beda utama terletak pada anggotanya Beda utama terletak pada anggotanya yang terdiri dari tenaga profesionalyang terdiri dari tenaga profesional

UUPKUUPKBAB IBAB I : : KETENTUAN UMUMKETENTUAN UMUM

Pasal 1Pasal 1

12. Organisasi profesi adalah 12. Organisasi profesi adalah Ikatan Ikatan Dokter IndonesiaDokter Indonesia untuk dokter dan untuk dokter dan Persatuan Dokter Gigi Indonesia untuk Persatuan Dokter Gigi Indonesia untuk dokter gigi.dokter gigi.

Tenaga ProfesionalTenaga Profesional - 1 - 1Melaksanakan pekerjaan berdasar Melaksanakan pekerjaan berdasar pengetahuan dan ketrampilan khususpengetahuan dan ketrampilan khususMempunyai latar belakang pendidikan dan Mempunyai latar belakang pendidikan dan latihan keprofesianlatihan keprofesian

Indonesia Singapore Malaysia Filipina

Populasi

Teknologi

Income Per kapita

Kualitas SDM

Thailand

SINGAPORE MALAYSIA

THAILAND

Health care expense in Asia (2001), $US 35 billionWhere we are?.............out of arena!!

FILIPINA

INDONESIAN POPULATION

24 million

ASEAN Market

200 MILLION

Dokter ASEAN standard(International certificate)

IDI ~ local standard(no International certificate)

Survey AC Neilson Survey AC Neilson 2005 2005

ASEAN ECONOMIC COMMUNITY

Organisasi profesi (1)Organisasi profesi (1)

Uji kompetensiUji kompetensi / pengawasan terhadap anggota / pengawasan terhadap anggota profesi yang berpraktekprofesi yang berprakteka. Ijazah menyelesaikan pendidikana. Ijazah menyelesaikan pendidikanb. Sub. Surrat ijin berpraktekat ijin berpraktekAkreditasiAkreditasi istilah umum untuk pengawasan istilah umum untuk pengawasan tenaga profesional. tenaga profesional.

Kekuasaan akreditasi biasanya dimiliki Kekuasaan akreditasi biasanya dimiliki organisasi profesiorganisasi profesi

DokterPendidikan

DokterPraktek Dokter

Fakultas Kedokteran

Fakultas Kedokteran

Fakultas Kedokteran

Fakultas Kedokteran

LisensiSertifikasi Registrasi

PembinaanPerformance

CPDAkreditasi

Rekomendasi

Dinas Kesehatan

Organisasi Profesi

• Pendidikan dokter

• UKDI

• STR

• SIP

PENDIDIKAN

Administratif&Kompetensi

Majelis EtikIDI / PDGI

PraktikKompetensi

RS Pendidikan

DinKesKab/Kota

( Privilege )Kewenangan

KolegiumIDI/PDGI

AIPKI / AFDokGIFK / FKG

MajelisKehormatanDisiplinKedokteran

REGISTRASI S I P

Undang-Undang No 29 / 2004 ttg Praktik Kedokteran

PendidikanBerkelanjutanProfesi (IDI / PDGI)

Divisi Standar Pendidikan Divisi Registrasi Divisi Pembinaan

KONSIL KEDOK TERAN INDONESIA

KelalaianPelanggaran

•Pembinaan etika profesi•Teguran•Diklat•Cabut S.T.Registrasi•Perdata•Pidana

Disiplin

EtikaProfesi

Hukum1

2

3

4

Judicial reviewJudicial review

• Pasal 37 ayat 2

SIP hanya diberikan untuk paling banyak 3 (tiga) tempat

• Pasal 75 ayat 1

(1) Setiap dokter atau dokter gigi yang dengan sengaja melakukan praktik kedokteran tanpa memiliki surat tanda registrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat I (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau, denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Judicial reviewJudicial review

• Pasal 76

Setiap dokter atau dokter gigi yang dengan sengaja melakukan praktek kedokteran tanpa memiliki surat izin praktik sebagairnana dimaksud dalam Pasal 36 dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 100.000,000,00 (seratus juta rupiah

Judicial reviewJudicial review

• Pasal 79 Dipidana dengan pidana kurungan paling lama I

(satu) tahun atau paling banyak Rp 50,000.000,00 (lima puluh juta rupiah), setiap atau dokter gigi yang :

a.dengan sengaja tidak memasang papan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1),

b......

c.dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, atau huruf e,

Pasal 51Pasal 51Dokter atau dokter gigi dalam melaksanakan praktik kedokteran

mempunyai kewajiban

a. memberikan pelayanan medis sesuai dengan standar profesi pelayanan standar prosedur operasional serta kebutuhan medis pasien;

b. merujuk pasien ke dokter atau dokter gigi. lain yang keahlian atau kemampuan yang lebih baik, apabila tidak melakukan suatu pemeriksaan atau pengobatan;

c. merahasiakan, segala sesuatu yang diketahuinya tentang pasien, bahkan juga setelah pasien itu meninggal dunia;

d. melakukan pertolongan darurat atas dasar perikemanusiaan kecuali bila ia yakin ada orang lain yang bertugas dan mampu melakukannya; dan

e. menambah ilmu pengetahuan dan mengikuti perkernbangan ilmu kedokteran atau kedokteran gigi.

 

Organisasi profesi (3)Organisasi profesi (3)

Mempunyai Mempunyai etika profesietika profesi yang mengatur yang mengatur perilaku dan sikap profesionalperilaku dan sikap profesionalEtika profesi menjelaskan sikap dan Etika profesi menjelaskan sikap dan perilaku profesional yang baik dan buruk. perilaku profesional yang baik dan buruk.

Etika profesi melindungi kepentingan Etika profesi melindungi kepentingan umum, klien, dan profesi itu sendiri.umum, klien, dan profesi itu sendiri.Komitmen akan tanggung jawab melayani Komitmen akan tanggung jawab melayani kepentingan umumkepentingan umum

MonitorEdisi 13, 24-30 September 2008

MonitorEdisi 13, 24-30 September 2008

Bagaimana jika anggota-anggota kelompok masyarakat yang berasal dari lingkungan seperti itu sakit? Di bagian “gawat darurat” mereka akan dibiarkan keleleran tanpa perawatan tanpa pertolongan karena tak jelas siapa yang bakal bertanggung jawab atas perawatan mereka dirumah sakit.

Dokter, perawat dan semua aparat pengelola rumah sakit, yang “beradab” dan santun dalam pergaulan di masjid, di gereja, di sinagog, di klenteng, dipura dan didalam resepsi-resepsi dihotel megah tiba-tiba berubah menjadi macan, singa, celeng dan serigala ganas yang tak peduli siapa-siapa

...................yang dokternya dingin bagai batu es di Siberia : tanpa hati tanpa perasaan

PENGERTIAN KOMPETENSIPENGERTIAN KOMPETENSI

SEPERANGKAT TINDAKAN CERDAS, PENUH TANGGUNG JAWABYANG DIMILIKI SESEORANG SEBAGAI SYARAT UNTUK

DIANGGAP MAMPUOLEH MASYARAKAT DALAM MELAKSANAKAN TUGAS-TUGAS PEKERJAANTERTENTU

(KEPRENDIKNAS NO. 045/4/2002 PASAL 1

SEPERANGKAT TINDAKAN CERDAS, PENUH TANGGUNG JAWABYANG DIMILIKI SESEORANG SEBAGAI SYARAT UNTUK

DIANGGAP MAMPUOLEH MASYARAKAT DALAM MELAKSANAKAN TUGAS-TUGAS PEKERJAANTERTENTU

(KEPRENDIKNAS NO. 045/4/2002 PASAL 1

PRAKTIK / PEKERJAAN TENAGA KESEHATAN PRAKTIK / PEKERJAAN TENAGA KESEHATAN

STATUS

KEAHLIAN & KEWENANGAN

IZIN

HAK & KEWAJIBAN

PEND. BERKELANJUTAN

TGG JAWAB STANDAR & PERSYARATAN

HUBUNGAN HUKUM

Penyelenggaraan Praktik Pelayanan Kesehatan ATAUPraktik Kedokteran

Walaupun bersifat ‘‘transaksi terapeutik’transaksi terapeutik’ (Kesepakatan antara dokterdgn pasien dlm upaya pemeliharaan kesehatan, pencegahan penyakit,Peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit dan pemulihan kesehatan)akan tetapi norma-norma HAN melandasi & memberikan karakter pada sifat hubungan (transaksi terapeutik) nya. Pemerintah Terlibat di dlmnya (penetrasi/intervensi) unt memberikan Perlindungan hukum & keadilan

Merupakan kajian yang berada di wilayah

HUKUM ADMINISTRASI HUKUM ADMINISTRASI NEGARANEGARA

Kesepakatan harus sesuai dgn kemampuan yg dimiliki dan dilaksanakan Kesepakatan harus sesuai dgn kemampuan yg dimiliki dan dilaksanakan sesuai sesuai Ketentuan peraturan perUUKetentuan peraturan perUU

Praktik Pelayanan Kesehatan/Kedokteran

Legal

Ilegal

Memiliki Izin

Tidak Memiliki Izin

Handhaving van Handhaving van het het Administratieve Administratieve rechtrecht

(Penegakan HAN)

Penerbitan IzinPenerbitan Izin

Penerapan Penerapan SanksiSanksi

PengawasaPengawasann

Menggunakan 3 Menggunakan 3 fungsi fungsi instrumental HANinstrumental HAN

KOMPETENSI PROFESIONALKOMPETENSI PROFESIONAL

KOMPETENSI KONSEPTUALKOMPETENSI KONSEPTUAL

KOMPETENSI TEKNIKALKOMPETENSI TEKNIKAL

KOMPETENSI INTEGRATIFKOMPETENSI INTEGRATIF

KOMPETENSI KONTEKSTUALKOMPETENSI KONTEKSTUAL

KOMPETENSI ADAFTIFKOMPETENSI ADAFTIF

KOMPETENSI INTERPERSONALKOMPETENSI INTERPERSONAL

PENGETAHUANPENGETAHUAN

SKILLSKILL

IMPLEMENTASIIMPLEMENTASI

FOCUSFOCUS

PENYESUAIANPENYESUAIAN

KOMUNIKASIKOMUNIKASI

Etika..? Etika..? Hukum..? Hukum..?

Hak & Kewajibantidak terpenuhi

Masalah Etika dan atau Hukum

Malpraktek

BERHENTI MARAH SURATPADA PEMBACA

HUBUNGAN PERAWATDENGANPERAWAT MELAPOR KE ATASAN

MINTA GANTI RUGIMENGINGATKANREKAN/KELUARGA

JALUR MEDIASIJALUR HUKUM

MENGAMBIL TINDAKAN

TINDAKANPUBLIK

TINDAKANLANGSUNG

TINDAKANPRIBADI

TIDAK MENGAMBILTINDAKAN

MalpraktekMalpraktek medikmedik adalah adanya adalah adanya kelalaian seorang dokter/tenaga kelalaian seorang dokter/tenaga kesehatan untuk mempergunakan kesehatan untuk mempergunakan tingkat ketrampilan dan ilmu tingkat ketrampilan dan ilmu pengetahuan yang standar pengetahuan yang standar dipergunakan dalam mengobati pasien dipergunakan dalam mengobati pasien atau orang menurut ukuran ditentukan.atau orang menurut ukuran ditentukan.

Kelalaian..Kelalaian..

Adalah sikap kurang hati – hati yaitu Adalah sikap kurang hati – hati yaitu tidak melakukan apa yang seharusnya tidak melakukan apa yang seharusnya dilakukan, atau sebaliknya melakukan dilakukan, atau sebaliknya melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukansesuatu yang seharusnya tidak dilakukan

PERMASALAHAN MALPRAKTEK

MEDIK

Kesedaran Hukum Masyarakat

Tindakan medik Dokter merupakan

“Malpraktek” yang harus diproses di

Pengadilan, padahal belum tentu Dokter

Bersalah secara yuridik

Mengapa gugatan/tuntutan masyarakat pengguna jasa kesehatan Mengapa gugatan/tuntutan masyarakat pengguna jasa kesehatan meningkat ?meningkat ?– Kesadaran hukum masyarakat semakin berkembang.Kesadaran hukum masyarakat semakin berkembang.– Kebebasan mengemukakan pendapat.Kebebasan mengemukakan pendapat.– Berkembangnya peraturan hukum di Indonesia.Berkembangnya peraturan hukum di Indonesia.

Keuntungan “Pihak Ketiga”Keuntungan “Pihak Ketiga”– Mencari celah – celah hukum dengan dalih membantu kesulitan baik RS Mencari celah – celah hukum dengan dalih membantu kesulitan baik RS

maupun tenaga kesehatan atau pengguna jasa kesehatan yang maupun tenaga kesehatan atau pengguna jasa kesehatan yang membutuhkan.membutuhkan.

Health ProviderHealth Provider Health ReceiverHealth Receiver

TransaksiTransaksi

terapeutikterapeutik

Masalah HukumMasalah Hukum

- Pasien dengan RS- Pasien dengan RS

- Pasien dengan Dokter- Pasien dengan Dokter

- Pasien dengan tenaga kesehatan lain- Pasien dengan tenaga kesehatan lain

Contoh – contoh Kekecawaan Pasien :1. Pasien merasa tidak menerima informasi yang dapat dimengerti atau

diterima

2. Pasien yakin tindakan medik tidak sesuai standar (dengan atau tanpa fakta yang sebenarnya)

3. Pasien merasa tidak ditangani dengan sempaurna, rasa simpati atau rasa hormat

4. Pasien memperoleh informasi, tetapi merasa tidak lengkap atau tidak sebagaimana yang diharapkan

5. Pasien merasa dipulangkan sebelum benar – benar sembuh tanpa penjelasan atau tanpa follow up

6. Pasien tergolong sebagai chronic complainers

Faktor terjadinya tuntutan MALPRAKTEK• Kurang baiknya hubungan Dokter dengan pasien.• Hasil pengobatan/perawatan yang tidak memuaskan.• Biaya yang terlalu tinggi.

JENIS JENIS MALPRAKTEKJENIS JENIS MALPRAKTEK

1. Malpraktek Kriminal (pidana)kesalahan dalam menjalankan praktek yang berkaitan dengan pelanggaran undang-undang hukum pidana.

2. Malpraktek Sipil (perdata)kesalahan dalam menjalankan praktek yang menyalahi atau melanggar atau tidak memenuhi transaksi atau kontrak terapeutik antara dokter dengan pasien, yaitu hubungan hukum dokter/tenaga kesehatan (bidan) dengan pasien, dimana dokter/bidan bersedia memberikan pelayanan/perawatan medis kepada pasien, dan pasien bersedia membayar sejumlah honor kepada dokter/bidan tersebut.

3. Malpraktek Etik lebih menekankan pada tindakan yang dilakukan si pelaku dengan berpedoman kepada kode etik profesi. Sanksi yang diberikan bertujuan edukatif dan bukan sebagai hukuman atau pengganti kurungan

Dimana Malpraktek terjadi..

Dirumah sakit, tersering karena banyak menggunakan tindakan – tindakan, alat – alat, dan obat – obatan.

Diluar rumah sakit.

Proses Tuntutan dalam Malpraktek

Tuntutan kasus Malpraktek

Penilaian dengan tolak ukurStandar Profesi Kedokteran

Ada/tidaknya Culpa

Culpa lataKesalahan Berat

Culpa levisKesalahan ringan

Jika tidak ada kesalahan apa - apa

Memenuhi standar profesi

Bebas

Sanksi terdapat pada :1. Perdata2. Etik

Sanksi terdapat pada :1. Pidana2. Etik3. Perdata

Perbedaan antara Malpraktek dan Negligence (kelalaian) :

Malpraktek bisa terjadi karena sengaja maupun kelalaian, sedangkan kelalaian (Negligence) terjadi karena ketidak sengajaan, kurang teliti, kurang hati – hati, sembrono.

Contoh kasus sengaja :– Abortus tanpa indikasi medis.– Euthanasia.– Membuat surat keterangan palsu.

Contoh Kasus kelalaian :– Pemberian obat yang salah.– Perawatan yang kurang hati – hati sehingga mencelakakan pasien.

(Pasal 1243 KUHP Perdata) (Pasal 1365 KUHP Perdata)

Ganti Rugi

“Wanprestasi”Tidak dipenuhinya

Isi perjanjian

“Onrechtmatige daad”Perbuatan melawan hukum

Wanprestasi adalah :1. Tidak melakukan apa yg disepakati2. Melakukan apa yg dijanjikan tetapi

terlambat3. Melakukan apa yg dijanjikan tetapi

tidak sebagaimana yang diperjanjikan 4. Melakukan sesuatu yg menurut

hakekat perjanjian tidak boleh dilakukan

Timbul Karena Keadaan :Timbul Karena Keadaan :

a.a. MP Karena kesengajaan (intensional)MP Karena kesengajaan (intensional)

b.b. MP Karena Kecerobohan (recklessness)MP Karena Kecerobohan (recklessness)

c.c. MP Karena Kealpaan (Negligence)MP Karena Kealpaan (Negligence)

a.a. Menjalankan praktek tanpa ijin praktek.Menjalankan praktek tanpa ijin praktek.

b.b. Melakukan asuhan kebidanan yang tidak sesuai ijin.Melakukan asuhan kebidanan yang tidak sesuai ijin.

c.c. Menjalankan praktek dengan ijin yang kadaluarsa.Menjalankan praktek dengan ijin yang kadaluarsa.

d.d. Menjalankan praktek tanpa membuat rekam medik.Menjalankan praktek tanpa membuat rekam medik.

e.e. Melanggar ketentuan administratif yang lain.Melanggar ketentuan administratif yang lain.

Penanganan Bukti – Bukti HukumTentang kesalahan, kelalaian, kealpaan perawat, disegyoyakan tidak langsung diproses melaui jalur hukum tetapi minta pendapat dahulu kepada Majelis Kehormatan Etika Profesi

(SEMA RI tahun 1982)

Penanganan Sengketa Medik (Perkara Perdata) :a. Non Litigasi (di luar pengadilan)

b. Litigasi (sidang pengadilan)

Dalam konteks hukum pidana berlaku ketentuan umum hukum pidana

Perbuatan yang melanggar ketentuan peraturan hukum pidana Pelanggar itu mampu bertanggung jawab

Harus dibuktikan unsur kesalahan :

a. Kesengajaan

b. Kelalaian/Kealpaan

Harus dibuktikan dulu apakan ada unsur kesalahan baik kesengajaan atau kealpaan/kelalaian

Sangat mungkin suatu kelalaian/kealpaan kecil kemungkinan suatu kesengajaan

Upaya untuk menghindari Malpraktek : Bekerja sesuai dengan standard profesi. Senantiasa mendapatkan Persetujuan Tindakan Medik (Informed Consent)

dari pasien. Membuat Rekam Medis yang lengkap serta akurat. Menjaga kerahasiaan pasien. Membayar sesuai kewajaran. Menjaga hubungan baik Dokter – Pasien.

Etika Profesi, Hukum & Perundang – undanganTujuan :mampu memahami konsep etika, moral, prinsip, kedudukan etik & aplikasi etik dalam praktek profesional

Konsep Etika– ETHOS (Yunani) : KEBIASAAN/PERILAKU– ETHIS (Inggris) : UKURAN TINGKAH LAKU YANG BAIK– ETIKA : TINDAKAN YANG TEPAT HARUS DILAKSANAKAN

MANUSIA SESUAI MORAL PADA UMUMNYA– ETIK : SUATU CABANG ILMU FILSAFAT (FILSAFAT MORAL)– SECARA SEDERHANA ETIK : DISIPLIN YANG MEMPELAJARI

BAIK/BURUK SIKAP TINDAKAN MANUSIA

PENGERTIAN KODE ETIKKODE ETIK : Norma – norma yang harus diindahkan oleh setiap anggota profesi ybs. Dalam melaksanakan tugas profesinya & dalam hidupnya di masyarakat.

Pengertian Kode Etik Profesi :Pernyataan komprehensif dari profesi yang memberikan tuntutan bagi anggotanya untuk melaksanakan praktek dalam bidang profesinya.

Tujuan Kode Etik Profesi :– Untuk menjunjung tinggi martabat & citra profesi– Utnuk menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggota– Untuk meningkatkan pengabdian anggota profesi– Untuk meningkatkan mutu profesi

Prinsip Kode Etik Profesi :– Menghargai otonomi– Melakukan tindakan yang benar– Mencegah tindakan yang dapat merugikan– Memberlakukan manusia secara adil– Menjelaskan dengan benar– Menepati janji yang telah disepakati– Menjaga kerahasiaan

Hak Pesien :Hak pasien = Hak pribadi sebagai pasien- Memperoleh informasi tata tertib pelayanan kesehatan- Memilih Dokter- Menyetujui atau menolak ijin atas tindakan yang akan dilakukan- Atas keamanan dan keselamatan - Mendapatkan perlindungan hukum- Atas privasi & kerahasiaan peny.

Kewajiban Pasien :- Mentaati segala peraturan & tata tertib RS/Intitusi Yankes- Memenuhi segala instruksi dokter- Melunasi imbalan atas jasa pelayanan RS/Institusi Yankes,

Dokter/Bidan, Perawat- Memenuhi hal – hal yang selalu disepakati & telah dibuatnya

KomunikasiKomunikasi

Efektif bila :

1.Mempergunakan bahasa yang baik

2.Dimengerti oleh Dokter dan pasien dalam suasana yang tidak emosional.

3.Perlu waktu yang cukup

4.Memperhatikan “eye contact”

5.Memperhatikan sikap sopan dan santun.

39

Harapan pasienHarapan pasien

• Sembuh, mendapat kualitas hidup semula• Keadaan setelah ditolong lebih sehat

daripada sebelum di tolong• Mendapat penjelasan yang jelas baik

mengenai pemeriksaan, pengobatan dan pembedahan. 40

Kesamaan Hukum dan Etika :Merupakan norma yang mengatur perilaku manusia dalam kehidupan bersama / dalam masyarakat.

Perbedaan Hukum dan Etika :Hukum :• Mengatur perilaku manusia pada umumnya. Dibuat oleh lembaga

resmi negara• Bersifat mengikat sampai peraturan dicabut. Sanksi derita jasmani.• Sanksi pidana, perdata. Kontrol oleh masy / penegak hukum.

Etika :• Mengatur perilaku pengemban profesi.• Dibuat berdasarkan konsensus diantara pengemban profesi.• Mengikat untuk waktu tertentu dan mengenai satu hal tertentu.• Sanksi moral.• Dijauhi rekan profesi.• Kontrol oleh ikatan profesi.

Tanggung gugat = Liability (Inggris)Suatu keadaan bahwa orang yang menyebabkan kerugian harus menanggung kerugian yang ditimbulkan.

Dalam konteks ilmu hukum ada gugatan berarti ada hubungan antara orang yang dirugikan dan orang yang membuat rugi.

Perbuatan hukum antara Dokter dan klienBerdasarkan adanya persetujuan tindakan medik (informed Consent).

Informed Consent merupakan pelaksanaan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Kalau klien menolak/tidak setuju Dokter tidak boleh memaksa hanya boleh memotivasi.

Kalau tetap menolak diberi formulir informed refusal = penolakan tindakan medik.

Definisi Informed Consent :Izin atau pernyataan setuju dari klien yang diberikan secara bebas, sadar dan rasional setelah mendapat informasi yang dipahaminya dari Dokter yang menangani kasusnya.

Dasar hukum Informed Consent :1. Permenkes 585/1989.

2. Psl 45 UU 29/2004 tentang praktek kedokteran.

Hakekatnya :1. Melindungi klien dari tindakan medis yang tidak disetujui

klien.

2. Melindungi Dokter karena tindakan yang dilakukan atas seizin klien.

Bentuk Informed Consent :- Expressed (dinyatakan) : Lisan, Tertulis

Yang berhak menanda tangani Informed Consent :1. Klien sendiri.

2. Bila tidak mungkin oleh keluarga.

3. Saksi : Keluarga, petugas TK

Rahasia Kedokteran :Segala sesuatu yang oleh pasien secara sadar/tanpa disadari disampaikan kepada tenaga kesehatan dan segala sesuatu yang diketahui oleh para tenaga kesehatan pada waktu merawat pasien.

Dalam rangka memberdayakan peran MKEK dalam meningkatkan mutu dan profesionalisme dokter diadakan kegiatan pembinaan dengan materi antara lain:

Dalam rangka memberdayakan peran MKEK dalam meningkatkan mutu dan profesionalisme dokter diadakan kegiatan pembinaan dengan materi antara lain:• Hubungan Dokter – Pasien• Kode Etik Kedokteran• Kaidah Dasar Moral

KAIDAH DASAR MORALKAIDAH DASAR MORAL

Termasuk didalamnya 4 hal yaitu :• Beneficence• Non maleficence• Autonomy• Justice 46

• Beneficence adalah upaya untuk memaksimalkan “Benefit” dari pelayanan kesehatan dengan dasar informasi yang diperoleh dari wawancara (komunikasi), pemeriksaan langsung (pemeriksaan klinis), serta hasil-hasil pemeriksaan lain.Apabila pertolongan perlu diberikan cepat, perlu segera dilakukan tanpa menunggu hasil pemeriksaan yang lama

47

• Non Maleficence adalah upaya pelayanan yang tidak merugikan misal dengan menghindari rasa takut, menghindari efek samping, menghindari efek-efek yang tidak nyaman untuk pasien dan lebih penting menghindari efek yang merugikan, yang dapat menimbulkan cacat atau kematian

48

• Autonomy: hak pasien untuk mendapat berbagai penjelasan baik mengenai pemeriksaan yang akan dilakukan, alternatif pengobatan, pembedahan yang akan dilakukan dan hasil yang akan didapat, serta kemungkinan buruk yang dapat terjadi. Semua itu berkaitan dengan “Informed Consent”.

49

• Justice, berkaitan dengan hak Dokter untuk menentukan apa yang terbaik untuk masyarakat. Dokter wajib mengajukan berbagai pilihan sesuai dengan kemampuan pasien, tanpa mengurangi akhir hasil pengobatan.

CONTOH KASUS (1)

☞ Dokter menyuntikan penicilin pada pasien penderita GO, skin – test (-), inform consent dan meski sudah diberikan tindakan untuk mengatasi reaksi yang timbul, pasien meninggal dunia.

☞ Dokter anak memberikan antibiotika pada penderita parotitis, skin test (-), inform consent (+), kesadaras baik, tapi kemudian anak tersebut meninggal dunia.

☞ Seorang wanita meninggal pasca dilakukan aborsi. Ternyata rahimnya robek akibat tindakan tersebut dan menyebabkan pendarahan

CONTOH KASUS (2)

☞Seorang anak meninggal sewaktu dilakukan operasi amandelnya. Ternyata obat bius yang dipakai berlebihan. Kesalahan pada ahli anesthesi.

☞Seorang dokter ahli patologi anatomi keliru dalam membuat diagnosa atas jaringan (rahim) yang diterima dari dokter Sp.OG. Sehingga dilakukan “hysterectomy” yang seharusnya tidak perlu.

☞Penderita kanker payudara diberikan terapi penyinaran yang memnyebabkan kulitnya hangus. Dokter bersalah karena tidak memberikan penjelasan sebelumnya.

penanganan kasus

KUHAP mengatur penanganan suatu kasus melewati 3 tahapan:

1. Penyelidikan - serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari & menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan (Ps. 1 ke-5 KUHAP);

2. Penyidikan - serangkaian tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya (Ps. 1 ke-2 KUHAP);

3. Penuntutan - tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan (Ps. 1 ke-7 KUHAP).

contoh kasus

Juli 2006, Adi (7 tahun) mengeluh telinganya kurang mendengar setelah kemasukan air saat berenang, sehingga dibawa oleh ayahnya (Herman) ke salah satu RS di Jakarta Pusat.

Setelah diperiksa di Poli THT di RS tersebut, dr. A (dokter THT yang bertugas) mendiagnosa Adi mengalami tuli konduktif atau otosklerosis kaku tulang pendengaran sebelah kiri pada telinga sebelah kiri.

dr. A menyarankan agar dilakukan operasi dan dirujuk untuk menemui dr. B (dokter spesialis THT yang lebih senior). Herman membawa Adi menemui dr. B dan dilakukan beberapa kali pemeriksaan penunjang sebelum operasi timpanoplasti, kemudian pada tanggal yang telah ditentukan di bulan Juli operasi dijadwalkan.

contoh kasus

Pada saat operasi berlangsung, di dalam ruang operasi ada:1. dr. B - dokter yang bertanggung-jawab atas operasi;2. suster 1 - penyedia alat operasi; 3. suster 2 - penyiapan operasi termasuk mengatur posisi pasien di

meja operasi;4. dr. C - dokter anestesi; dan 5. suster 3 - membantu anestesi.

Setelah dilakukan anestesi oleh dr. C dan suster 3, sewaktu suster 2 akan menyiapkan pasien untuk operasi, ia menanyakan kepada suster 3: “telinga yang mana yang akan dioperasi?”. suster 3 menjawab: “kanan”.

Jawaban ini diberikan oleh suster 3 tanpa membaca rekam medis pasien dan langsung dilaksanakan oleh suster 2 tanpa membaca terlebih dulu rekam medis pasien yang seharusnya dilakukan oleh suster 2 selaku penyiap pasien.

contoh kasus

kemudian Adi dibaringkan menghadap kiri dan telinga kanan dibersihkan dan disiapkan untuk tindakan operasi. dr. B memulai operasi dengan menyayat kulit di belakang telinga kanan.

Setelah operasi selesai, Adi dibawa ke ruang pemulihan. Di ruang pemulihan, orang tua Adi terkejut mengetahui bahwa operasi yang seharusnya dilakukan pada telinga kiri ternyata dilakukan pada telinga kanan. Kasus ini dilaporkan orang tua Adi ke kepolisian dan diperiksa sebagai tersangka: dr. B, suster 2, dan suster 3.

Operasi yang dilakukan oleh tenaga kesehatan, dalam hal ini dokter dan suster yang berhubungan langsung dengan pasien, dilakukan karena kelalaian sehingga dalam kasus ini didakwakan Ps. 361 KUHP.

PERSETUJUAN TINDAKAN PERSETUJUAN TINDAKAN MEDIK MEDIK

DI INDONESIADI INDONESIA

PERMENKES PERMENKES

No. No. 585/MENKES/PER/IX/198585/MENKES/PER/IX/198

99

INFORMASIINFORMASI

DIAGNOSE TERAPI / ALTERNATIFNYA

CARA KERJA & PENGALAMAN

RISIKO KEMUNGKINAN RASA SAKIT

KEUNTUNGAN PROGNOSE

LENGKAP & JELAS

INFORMASIINFORMASI

HARUS DIBERIKANHARUS DIBERIKAN

ISTILAH KEDOKTERAN (-)ISTILAH KEDOKTERAN (-)

SESUAI DGN TINGKAT PENDIDIKANSESUAI DGN TINGKAT PENDIDIKAN

LENGKAP & JUJUR, LENGKAP & JUJUR, KECUALI MERUGIKAN PxKECUALI MERUGIKAN Px

TINDAKAN INVASIF TINDAKAN INVASIF

->-> INFORMASI DARI DOKTER AHLI INFORMASI DARI DOKTER AHLI

TINDAKAN BUKAN INVASIF TINDAKAN BUKAN INVASIF

->-> DOTER LAIN / PERAWATDOTER LAIN / PERAWAT

ASPEK LEGAL ASPEK LEGAL

REKAM MEDIKREKAM MEDIK

YANG BERHAK MEMBUAT YANG BERHAK MEMBUAT REKAM MEDIKREKAM MEDIK

Dr. umum, Dr. spesialis, Drg., Dr. umum, Dr. spesialis, Drg., Drg.spesialis di RS. Drg.spesialis di RS.

Dokter Tamu di RS. Dokter Tamu di RS.

Residen / PPDS.Residen / PPDS.

Paramedis perawatan & non perawatan.Paramedis perawatan & non perawatan.

Di LN -> Dokter yg ditujuk direktur.Di LN -> Dokter yg ditujuk direktur.

{Alih Teknologi -> Tindakan / Konsultasi}{Alih Teknologi -> Tindakan / Konsultasi}

KELENGKAPAN ISIKELENGKAPAN ISIREKAM MEDIKREKAM MEDIK

PENGISIAN : < 24 JAMPENGISIAN : < 24 JAM

T.TANGAN TENAGA KESEHATANT.TANGAN TENAGA KESEHATAN

CATATAN CATATAN OO/ MAHASISWA : T.T Dr./ MAHASISWA : T.T Dr.

CATATAN RESIDEN -> T.T Dr. PembbingCATATAN RESIDEN -> T.T Dr. Pembbing

PEMBETULAN KESALAHAN -> Dokter -PEMBETULAN KESALAHAN -> Dokter -> SAAT ITU> SAAT ITU

RM TDK BOLEH DIHAPUSRM TDK BOLEH DIHAPUS

BERKAS RM BERKAS RM MILIK SARANA MILIK SARANA

KESEHATANKESEHATANTDK BOLEH KELUAR DARI SARANA TDK BOLEH KELUAR DARI SARANA KESEHATANKESEHATAN

Px TDK BOLEH MEMBAWA PULANGPx TDK BOLEH MEMBAWA PULANG

Px BUTUH RM --> BERI COPYPx BUTUH RM --> BERI COPY

PENYIDIK --> BERI COPYPENYIDIK --> BERI COPY

SAKSI / SAKSI AHLI --> BAWA COPYSAKSI / SAKSI AHLI --> BAWA COPY

RM DAPAT DIPAKAI RM DAPAT DIPAKAI SEBAGAISEBAGAI

SUMBER INFORMASI MEDIS DARI Px.SUMBER INFORMASI MEDIS DARI Px.ALAT KOMUNIKASI ANTAR DOKTER / ALAT KOMUNIKASI ANTAR DOKTER / PERAWAT.PERAWAT.BUKTI TERTULIS TTG YANMED.BUKTI TERTULIS TTG YANMED.ALAT UNTUK ANALISA & EVALUASI ALAT UNTUK ANALISA & EVALUASI KUALITAS YANMED.KUALITAS YANMED.ALAT MELINDUNGI HUKUM U/ Px & ALAT MELINDUNGI HUKUM U/ Px & TENAGA KESEHATAN.TENAGA KESEHATAN.UNTUK PENELITIAN & PENDIDIKAN.UNTUK PENELITIAN & PENDIDIKAN.

ISI RM MILIK PASIENISI RM MILIK PASIEN

Px BERHAK MENGETAHUI / MELIHAT Px BERHAK MENGETAHUI / MELIHAT RM MILIKNYARM MILIKNYA

Px BOLEH MINTA COPY RM MILIKNYA Px BOLEH MINTA COPY RM MILIKNYA UNTUK :UNTUK :

- SECOND OPINION- SECOND OPINION

- DASAR PEMBAYARAN BIAYA YANKES- DASAR PEMBAYARAN BIAYA YANKES

- CATATAN PRIBADI- CATATAN PRIBADI

- ALAT BUKTI DI PENGADILAN- ALAT BUKTI DI PENGADILAN

ASPEK LEGAL ASPEK LEGAL KELALAIANKELALAIAN

SANKSI PIDANASANKSI PIDANA

Ps. 359 KUHPPs. 359 KUHP BARANG SIAPA KARENA BARANG SIAPA KARENA

KELALAIANNYAKELALAIANNYA MENYEBABKAN MENYEBABKAN ORANG ORANG MATIMATI, DIPIDANA DENGAN , DIPIDANA DENGAN PIDANA PENJARA PALING LAMA 5 PIDANA PENJARA PALING LAMA 5 TAHUN ATAU PIDANA KURUNGAN MAX. TAHUN ATAU PIDANA KURUNGAN MAX. 1 TAHUN 1 TAHUN

SANKSI PIDANASANKSI PIDANAPs. 360(1) KUHPPs. 360(1) KUHP

LUKA BERAT

5 THN PENJARA

LALAI

1 THN KURUNGAN

LUKA BERATLUKA BERAT[Ps. 90 KUHP][Ps. 90 KUHP]

PENYAKIT / LUKA YG TDK DPT SEMBUHPENYAKIT / LUKA YG TDK DPT SEMBUH

TDK DPT BEKERJA SETERUSNYATDK DPT BEKERJA SETERUSNYA

TDK DPT MEMAKAI SALAH SATU 5 INDERATDK DPT MEMAKAI SALAH SATU 5 INDERA

MENDPT CACAT BESARMENDPT CACAT BESAR

LUMPUHLUMPUH

TERGANGGU AKAL > 4 MINGGUTERGANGGU AKAL > 4 MINGGU

GUGUR / MATINYA KANDUNGAN SEORANG GUGUR / MATINYA KANDUNGAN SEORANG WANITAWANITA

SANKSI PIDANASANKSI PIDANAPs. 361 KUHPPs. 361 KUHP

MENJALANKAN PEKERJAAN JABATAN

LALAI

PIDANA DITAMBAH SEPERTIGA

CARA MEMBUKTIKAN CARA MEMBUKTIKAN KELALAIANKELALAIAN

SDH SESUAI DGN PROTAP ?SDH SESUAI DGN PROTAP ?

SDH SESUAI DGN STANDAR SDH SESUAI DGN STANDAR PROFESI ?PROFESI ?

BAGAIMANA ISI RM ?BAGAIMANA ISI RM ?

BAGAIMANA HASIL VISUM ?BAGAIMANA HASIL VISUM ?

BAGAIMANA PENDAPAT BAGAIMANA PENDAPAT AHLINYA ?AHLINYA ?

YANG WAJIB MEYIMPAN YANG WAJIB MEYIMPAN RAHASIARAHASIA

TENAGA KESEHATAN MAHASISWA - MURID

PEMERIKSAAN, PENGOBATAN, PERAWATAN

DALAM BIDANG

SANKSI PIDANASANKSI PIDANAPs. 322(1) KUHPPs. 322(1) KUHP

BARANG SIAPA DENGAN SENGAJA MEMBUKA SUATU RAHASIA YG MENURUT JABATAN/PEKERJAANNYA BAIK YG SEKARANG MAUPUN YG DAHULU IA DIWAJIBKAN UNTUK MENYIMPANNYA, DIHUKUM DENGAN PIDANA PENJARA PALING LAMA 9 BLN ATAU DENDA PALING BANYAK Rp.9.000,-

RAHASIA DAPAT DIBUKA ?RAHASIA DAPAT DIBUKA ?

DAYA PAKSADAYA PAKSA [Ps. 48 KUHP][Ps. 48 KUHP]

UNTUK MELINDUNGI :UNTUK MELINDUNGI :

- KEPENTINGAN UMUM- KEPENTINGAN UMUM

- KEPENTINGAN ORG YG - KEPENTINGAN ORG YG TDK BERSALAH TDK BERSALAH

- KEPENTINGAN PASIEN- KEPENTINGAN PASIEN

- KEPENTINGAN DOKTER- KEPENTINGAN DOKTER

RAHASIA DAPAT DIBUKA ?RAHASIA DAPAT DIBUKA ?

MENJALANKAN PERINTAH MENJALANKAN PERINTAH UNDANG-UNDANG.UNDANG-UNDANG. [Ps. 50 KUHP][Ps. 50 KUHP]

MENJALANKAN PERINTAH MENJALANKAN PERINTAH JABATAN. JABATAN. [Ps. 51 KUHP][Ps. 51 KUHP]

MENGISI FORM ASURANSI.MENGISI FORM ASURANSI.

PP 32/96 TTG TENAGA KESEHATANPP 32/96 TTG TENAGA KESEHATAN[Ps. 35d][Ps. 35d]

TIDAK MELAKSANAKAN TIDAK MELAKSANAKAN KEWAJIBAN SEBAGAIMANA KEWAJIBAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD Psl. 22(1) DIPIDANA DIMAKSUD Psl. 22(1) DIPIDANA DENDA MAX. Rp.10.000.000,-DENDA MAX. Rp.10.000.000,-

Di saat globalisasi:

Insinyur, dokter, manager, accounting dll (kelas menengah ) akan

kehilangan pekerjaan bila tidak mau merubah diri (standard global)

Dorodjatun, 1997

PERTEMPURAN TIDAK SEIMBANG, APA YANG TERJADI?

Merubah diri?Tanggung jawab siapa?Pemerintah lalai!

Mental Model dokter (era < 2000)Solo players

Selingkuh-no loyalityPRAKTEK 3 tempat(dokter asongan)

MARKET(ECONOMIC WAR) Hukum Pasar

Elimination process

GAP

“dokter Indonesia, gaji kecil penghasilan besar”

Ali Gufron Wamenkes, kompas 26-6-12

Pemberlakuan SJSN bisa menyebabkab banyak RS tutup, sepertiterjadi beberapa negara. Sebab begitu besar wewenang BPJS, untuk menentukan RS mana yang akan diambil menjadi Mitra

DOKTER KEHILANGAN PEKERJAAN

voltaire

MATUR NUWUN